Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • SBY soal Demo Berhari-hari: Sadarkan Kita Harus Jaga Dialog dan Kebersamaan – Page 3

    SBY soal Demo Berhari-hari: Sadarkan Kita Harus Jaga Dialog dan Kebersamaan – Page 3

    Aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir bermula pada Senin (25/8/2025), ketika para mahasiswa, pelajar, dan kelompok masyarakat berupaya menyampaikan aspirasi di depan gedung parlemen di Jakarta berkenaan dengan kenaikan tunjangan anggota DPR.

    Setelah itu, demonstrasi kembali dilaksanakan pada Kamis (28/8/2025) di gerbang utama kompleks parlemen di Jakarta untuk menuntut kenaikan upah pekerja.

    Dalam demonstrasi tersebut, seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang sedang mengantar pesanan terlindas kendaraan taktis kepolisian dan tewas, hingga menyebabkan kemarahan warga dan memicu lebih banyak demonstrasi untuk menuntut pihak berwajib menyelidiki secara tuntas kejadian tersebut.

    Selain itu, menyusul aksi demonstrasi yang diwarnai penjarahan ke sejumlah rumah anggota DPR dan perusakan fasilitas umum di Jakarta dan sejumlah daerah.

    Hingga Sabtu (6/9/2025), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sebanyak 10 orang meninggal dunia akibat kerusuhan pada Agustus 2025.

  • SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    – Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi meraih juara 1 mencetak menteri paling banyak daripada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Sementara di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto baru satu pembantunya yang terjerat dugaan korupsi yakni mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

    Adapun mantan pembatu Jokowi yang terjerat korupsi adalah:

    1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM)

    Nadiem telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Penetapan tersebut dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (4/9/2025).

    Kasus Nadiem Makarim menambah panjang daftar menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersandung kasus korupsi. Kasus dugaan rasuah yang menyeret nama Nadiem Makarim sendiri ditaksir menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 1,98 triliun.

    Penetapan eks Mendikbudristek tersebut dilakukan setelah Kejagung memeriksa 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara itu. “Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi, dan juga alat bukti yang ada, pada sore dan hasil dari ekspose telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Kamis (4/9/2025).

    Nadiem disangka melanggar Pasal 2 (Ayat) 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    2. Menteri Perdagangan (Mendag) Trikasih Thomas Lembong alias Tom Lembong (TTL)

    Tom Lembong merupakan tersangka kasus korupsi impor gula tahun 2015–2016. Ditahan di Rutan Salemba, kemudian mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    3.  Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

    Syahrul Yasin Limpo telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan di Kementan. Dikenai pidana tambahan Rp44,2 miliar dan USD 30.000. Kini KPK masih mengembangkan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL itu.

    4. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate Johnny G Plate terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

    Johnny G Plate dinyatakan sebagai tersangka terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Johnny G Plate dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

    5. Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham Idrus Marham terjerat kasus suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. 

    Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. Awalnya, Idrus sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. 

    Dalam kasus ini, KPK juga menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham. Idrus Marham pun mengakui dirinya menjadi tersangka dan langsung menghadap Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri. Idrus Marham bebas dari penjara pada Jumat, 11 September 2020. Dia telah menjalani hukuman  2 tahun penjara dalam kasus suap proyek pembangkit listrik PLTU Riau itu. 

    6. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi Imam Nahrawi, terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. 

    Saat itu Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam dan Miftahul diduga melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

    Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000,00 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000,00. 

    Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000,00 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. 

    7. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan suap terkait Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada konstruksi perkara memberikan dugaan kepada Mensos Juliari P Batubara telah menerima uang suap sekitar Rp 8,2 miliar. 

    Dana tersebut diduga dari pelaksanaan paket bansos sembako penanganan Covid-19 di Kemensos pada periode pertama. Juliari diduga meminta jatah Rp 10.000 per paket sembako. Atas dasar hal tersebut, Mensos pun akhirnya telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Selanjutnya pemberian uang tersebut dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB. Diduga uang tersebut digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. 

    8. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara Juliari Batubara diduga terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. 

    Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar. Juliari telah dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun plus denda Rp 500 juta pada 23 Agustus 2021. 

    Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar. 

    Selain itu, hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. 

    Menteri era SBY

    Di era SBY, ada lima menteri yang tersangkut kasus dugaan korupsi yakni: 

    1. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, diterjerat kasus suap pada 2014. Ia diduga menerima suap terkait pengadaan alat kesehatan. Hal itu terungkap 10 tahun usai ia melakukan perbuatan tersebut yakni pada 2004 lalu. 

    Siti terbukti bersalah lantaran melakukan penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan). Hakim menilai Siti terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp1,85 miliar dari PT Graha Ismaya. 

    Uang ini diberikan agar Siti menyetujui revisi anggaran pengadaan Alkes I dan suplier Alkes I. Ia kemudian divonis bui empat tahun dan denda senilai Rp200 juta. 

    2. Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. 

    Ia dijerat KPK pada tahun 2012 lalu. Hakim menyatakan Andi bersalah telah memperkaya diri sendiri senilai Rp2 miliar dan 550 ribu dollar Amerika Serikat. 

    Selain itu, ia juga dituduh telah memperkaya korporasi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat lantas menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Andi telah bebas pada 2017 lalu dan kini kembali aktif di Partai Demokrat. 

    3. Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama, ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2012-2013. 

    Di dalam sidang, terungkap Suryadharma menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menag dan merugikan keuangan negara senilai Rp27,2 miliar dan 17.967.405 riyal Saudi. 

    Mantan Ketum PPP itu juga dinyatakan bersalah karena telah menggunakan dana operasional menteri untuk biaya pengobatan anak dan membayar ongkos liburan keluarga ke Singapura dan Australia. Hakim kemudian menjatuhkan vonis 10 tahun bui dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan pada tingkat banding. Ia kemudian diwajibkan membayar uang pengganti Rp1.821.698.840 subsider dua tahun penjara. 

    4. Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Februari 2015. KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menbudpar periode 2008-2011. 

    Hakim kemudian menjatuhkan vonis pada 2016 lalu bagi Jero selama 4 tahun bui dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Jero juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,073 miliar. 

    5. Bachtiar Chamsyah, mantan Menteri Sosial. Bachtiar Chamsyah adalah Menteri Sosial pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 dan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Bachtiar baru ditetapkan sebagai tersangka pada 2010 saat ia sudah tidak lagi menduduki kursi menteri. Bachtiar saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. 

    Bachtiar dijatuhi hukuman satu tahun dan delapan bulan penjara serta denda Rp 50 juta pada 2011. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga Rp33,7 miliar. 

    Menteri era Megawati 

    Ada 4 menteri Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri yang terjerat korupsi. 1. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

    Ia sebagai mantan menteri pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama menjabat dari tahun 2001–2024, Rokhmin melakukan korupsi dana non-bujeter di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara rugi Rp 15 miliar akibat ulah Rokhmin. 

    Dia pun divonis penjara 7 tahun dan denda Rp 200 juta. Namun, dia melakukan sejumlah upaya hukum hingga akhirnya mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan PK tersebut. 

    MA mengurangi masa hukuman Rokhmin menjadi 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Setalah menjalani masa hukumannya, Rokhmin bebas bersyarat pada 25 November 2009. 

    2. Said Agil Husin Al Munawar, mantan Menteri Agama (Menag) periode 2001-2004 terjerat kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji. 

    Ia, terbukti bersalah, ia menerima uang sebesar Rp4,5 miliar. 

    3. Hari Sabarno, mantan menteri dalam negeri terseret kasus korupsi pengadaan mobil damkar. Pada tahun 2004-2005, dia terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 22 wilayah di Indonesia yang didalangi Hengky Samuel Daud dan mengakibatkan negara rugi miliaran rupiah saat menjadi Mendagri 

    4. Achmad Sujudi, mantan Menteri Kesehatan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan juga di era kepemimpinan Presiden Megawati (periode 1999-2004) terjerat kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan.

    “Semua cerita pengadilan korupsi akan berubah? Korupsi di Indonesia hanya bisa diatasi munculnya Presiden benar negarawan, jujur dan berani menghukum mati para koruptor”.

  • 7 Fakta Prabowo Ketemu Xi Jinping, Sejajar Kim Jong Un dan Putin

    7 Fakta Prabowo Ketemu Xi Jinping, Sejajar Kim Jong Un dan Putin

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China pada 3 September 2025 menghasilkan pembahasan sejumlah kerja sama dengan Presiden Xi Jinping.

    Perjalanan kenegaraan yang berdurasi singkat, atau sekitar 8 jam itu, terjadi di tengah maraknya aksi unjuk rasa atau Agustus 2025, yang banyak memakan korban jiwa.

    Awalnya, Prabowo batal memenuhi undangan Xi Jinping karena gejolak demonstrasi. Ia bahkan batal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) pada 31 Agustus-1 September, walaupun pada akhirnya tetap menghadiri undangan peringatan 80 tahun Kemenangan Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025.

    Di luar itu, setidaknya terdapat XX fakta perjalan mendesak Prabowo untuk bertemu dengan Xi Jinping dan beberapa kepala negara lainnya ke China pada awal bulan ini.

    Berikut ini rangkumannya:

    1. Xi Jinping Mohon Prabowo Datang

    Perjalanan Prabowo dari Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Selasa malam (2/9/2025) ke China merupakan hasil undangan dan permohonan langsung Xi Jinping.

    Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Prabowo berangkat ke Beijing karena adanya permintaan khusus dari pemerintah China untuk menghadiri parade militer memperingati 80 tahun kemenangan China dalam Perang Dunia II.

    “Dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapat Bapak Presiden menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok,” ujarnya dalam siaran pers.

    Sebelum keberangkatan pada Selasa itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan permintaan maaf Presiden Prabowo Subianto secara langsung kepada Presiden China Xi Jinping. Permintaan maaf itu karena Prabowo tidak dapat datang ke China untuk menghadiri dua acara besar.

    Acara tersebut yakni Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) pada 31 Agustus-1 September. Selain itu, ada parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, meskipun pada akhirnya ia hadir dalam agenda itu.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf juga karena Presiden Prabowo tidak bisa hadir pada ‘SCO Summit Plus’ pada sore hari ini dan tadi juga saya menyampaikan langsung kepada Presiden Xi Jinping,” kata Menlu Sugiono di Tianjin Meijiang International Convention and Exhibition Center, Kota Tianjin, China dilansir Antara, Senin (1/9/2025)

    2. Cuma 8 Jam di China

    Prabowo hanya 8 jam saja di China sejak ketibaannya pada 2 September 2025. Prabowo diagendakan kembali di Indonesia pada Rabu malam, seusai acara peringatan 80 tahun kemenangan China melawan Jepang dan Perang Dunia. Hal ini terungkap dari unggahan Instagram Sekretariat Kabinet.

    “Hari ini, hanya dalam waktu kurang dari 8 jam, Presiden Prabowo Subianto berada di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, dalam rangka memenuhi undangan khusus dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk menghadiri rangkaian acara Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok,” tulis akun resmi itu dilihat CNBC Indonesia

    Ditegaskan pula bahwa Prabowo seyogyanya datang 31 Agustus. Namun memutuskan menunda keberangkatan karena mempertimbangkan dinamika situasi di dalam negeri.

    “Dalam acara parade yang digelar hari ini, hadir sebanyak 26 pemimpin setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan dari berbagai penjuru dunia. Indonesia mendapatkan kehormatan khusus untuk berada di kursi utama bersama tuan rumah,” ujarnya.

    “Selain menghadiri acara tersebut, Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, masing-masing untuk menindaklanjuti & memastikan jalannya berbagai investasi ekonomi yang sudah terjalin di antara kedua negara,” katanya.

    3. Sejajar dengan Putin, Xi Jinping & Kim Jong Un

    Saat momen Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok yang berisi parade militer pemerintahan Xi Jinping, Prabowo mendapatkan perlakuan khusus dari Xi Jinping untuk berdiri sejajar dan berdekatan di barisan tengah bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un.

    Saat momen foto bersama seluruh pemimpin negara lain di dunia yang menjadi undangan Xi Jinping, Prabowo juga tetap diberikan posisi strategis di sisi paling depan, bersebelahan di arah kirinya secara beruntun, Putin, Xi Jinping, dan Kim Jong Un.

    Posisi itu pun membuat kagum mantan istrinya, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Ketua Komisi IV DPR RI itu mengunggah postingan di media sosial Instagramnya @titieksoeharto, memuat gambar Prabowo berdiri sejajar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping dan Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un.

    “Sebagai orang Indonesia aku bangga Presidenku berdiri sejajar dengan Macan-macan Dunia..,” tulis Titiek dalam unggahannya lagi sambil memuat sejumlah emoticon hebat hingga bendera merah putih.

    4. Dua Mata dengan Xi Jinping Bahas Giant Sea Wall

    Foto: (Dok. BPMI)
    Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing, Rabu (3/9/2025). Dalam pertemuan itu di bahas mengenai proyek tanggul raksasa di pesisir Utara Jawa. (Dok. BPMI)

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing, Rabu (3/9/2025).

    Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperdalam kemitraan strategis dengan China. Komitmen itu diyakini dapat membawa hubungan kedua negara pada tingkatan yang lebih erat pada sejumlah bidang.

    Prabowo bersama Xi juga membahas proyek giant sea wall (tanggul laut raksasa) yang direncanakan membentang di pesisir Pantai Utara Pulau Jawa.

    5. Bikin Gerah Trump

    Perayaan 80 tahun Kemenangan Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025 membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump gerah.

    Ia menyindir keras Presiden China Xi Jinping setelah ia tampil bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un dalam parade militer akbar di Beijing, Rabu (3/9/2025) waktu setempat.

    Dalam unggahannya di media sosial, Trump menuduh pertemuan ketiga pemimpin itu “berkonspirasi melawan Amerika Serikat”. Ini terlihat di laman Truth Social yang deposting Selasa pukul 09:15 malam waktu AS.

    “Semoga Presiden Xi dan rakyat China yang luar biasa merayakan hari perayaan yang agung dan abadi. Mohon sampaikan salam hangat saya kepada Vladimir Putin, dan Kim Jong Un, saat kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” tulis Trump

    Trump juga mengingatkan peran besar negaranya dalam membantu China melawan penjajah asing saat Perang Dunia II. Bagaimana saat perang terjadi AS membantu mengamankan China.

    “Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah apakah Presiden Xi akan menyebutkan besarnya dukungan dan darah yang diberikan Amerika Serikat untuk membantunya mengamankan kebebasan,” tanyanya masih di unggahan yang sama.

    “Banyak orang Amerika gugur dalam perjuangan itu. Saya harap mereka dihormati atas keberanian dan pengorbanannya,” ujar Trump lagi.

    Meski secara langsung dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Trump tercatat belum memberikan komentar terkait itu.

    6. Pertemuan Penguasa Separuh Nuklir Dunia

    Foto: Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping bersama istrinya Peng Liyuan, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan kepala delegasi asing berpose untuk foto bersama sebelum parade militer yang menandai peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua, di Beijing, China, 3 September 2025. (via REUTERS/Sergey Bobylev)
    Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping bersama istrinya Peng Liyuan, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan kepala delegasi asing berpose untuk foto bersama sebelum parade militer yang menandai peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua, di Beijing, China, 3 September 2025. (Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

    Kehadiran Prabowo untuk memenuhi undangan Xi Jinping dalam acara perayaan militer China itu terbilang strategis. Sebab, berisi pemimpin dunia dengan kekuatan nuklir yang besar seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) Pakistan, Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, serta Presiden China sendiri, Xi Jinping.

    Bila digabungkan, keempat negara ini memiliki 46,22% kekuatan nuklir dunia. Rusia sendiri mempertahankan posisinya sebagai negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia.

    Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI memperkirakan Rusia memiliki sekitar 4.309 hingga 5.449 hulu ledak nuklir, termasuk hulu ledak yang siap dikerahkan, disimpan, dan sudah dipensiunkan. Rusia dan Amerika Serikat (AS) bersama-sama menguasai lebih dari 80% total hulu ledak nuklir global.

    China sedang melakukan modernisasi dan ekspansi kekuatan nuklirnya dengan sangat cepat. Pada awal 2025, diperkirakan China memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir. Jumlah ini meningkat pesat dan Beijing diperkirakan akan memiliki jumlah rudal balistik antarbenua (ICBM) yang setara dengan Rusia atau AS pada akhir dekade ini.

    7. Bukti Ekonomi RI-China Saling Ketergantungan

    Kunjungan Kenegaraan Prabowo pada 3 September 2025 ini hanya berselang sembilan bulan sejak kunjungan pertamanya pada November 2024. China adalah negara pertama yang dikunjunginya setelah dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024.

    Kunjungan tersebut semakin menegaskan posisi Beijing dalam landskap ekonomi dan politik kedua negara, berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia.

    Dalam 20 tahun terakhir, hubungan China dan Indonesia makin erat, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Nilai perdagangan Indonesia dengan China pada 2000 hanya tercatat US$ 7,464 miliar tetapi kemudian melesat 1.882,65% pada 2024 menjadi US$ 147,99 miliar.

    Sebelum dekade 2010-an, Jepang merupakan menjadi tujuan ekspor utama ataupun mitra dagang terbesar bagi Indonesia.Perubahan besar terjadi sejak diluncurkannya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada 2004. Kesepakatan tersebut menghapus tarif untuk 94,6% dari semua jalur tarif untuk ekspor asal Indonesia ke China.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai perdagangan Indonesia-Jepang pada 2004 tercatat US$ 18,62 miliar di mana ekspor Indonesia mencapai US$ 15,96 miliar. Sementara itu, nilai perdagangan dengan China baru menembus US$ 12,24 miliar dengan nilai ekspor US$ 4,6 miliar.

    Setelah ACFTA berlaku 10 tahun atau pada 2014 atau bertepatan dengan tahun terakhir kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), nilai perdagangan Indonesia dan China melonjak menjadi US$ 48,23 miliar dengan ekspor sebesar US$ 17,61 miliar.

    China menjadi pasar ekspor non-migas terbesar Indonesia sejak 2011. Pada 2021, nilai perdagangan kedua negara bahkan menembus US$ 100 miliar untuk kali pertama dalam sejarah.

    Besarnya peranan China dalam peta perdagangan Indonesia juga tergambar dari pangsa ekspor dan impor. Pada Januari-Juli 2025, ekspor Indonesia ke China menembus US$ 35,9 miliar atau 22,4% dari total.

    Sementara itu, nilai impor dari China menembus US$ 47,97 atau sekitar 35% dari total impor. Bilai hanya dilihat dari impor non-migas, kontribusi impor China bahkan menembus 40,4%.

    Nilai investasi China ke RI Juga tak main-main. Pada 2013, total investasi China hanya menembus US$ 297 juta yang menempatkan mereka pada posisi 12 investor terbesar di Indonesia. Pada 2015, China naik ke peringkat ke-9 dengan investasi US$ 628 juta hingga mencapai posisi ketiga pada tahun 2017.

    Investasi Negeri Panda sudah menembus US$ 8,2 miliar pada 2024 dengan jumlah proyek mencapai 9.916. Jumlah tersebut hanya kalah dari Singapura. China kini menempati posisi kedua dari segi jumlah investasi. Data terbaru menunjukkan investasi China pada Januari-Juni 2025 mencapai US$ 1,8 miliar dan hanya kalah dari Singapura dan Hong Kong.

    Di sisi lain, Indonesia pun makin sering ngutang ke China. Data Bank Indonesia pada 2010-Juni 2025 menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Pada 2010, Jepang adalah pemberi pinjaman terbesar bagi Indonesia dengan nilai US$ 40,47 miliar tetapi angkanya terus turun. Jepang kini hanya menempati urutan ke empat dalam daftar pemberi utang terbesar.

    Selain Jepang, Belanda yang pernah menjajah Indonesia seperti Jepang juga terus menurunkan jumlah pinjaman. Bila pada 2010, pinjaman dari Belanda mencapai US$15,37 miliar maka angkanya kini hanya US$4,19 miliar per Juni 2025.

    Singapura menempati urutan teratas sejak 2012 dan nilainya juga terus melonjak hingga menembus US$ 56,8 miliar per Juni 2025.

    China juga terus mensuplai utang ke Indonesia. Agresivitas China bahkan luar biasa. Bila pada 2010, pinjaman dari China baru mencapai US$2,49 miliar maka per Juni angkanya melesat menjadi US$21,05 miliar pada Juni 2025. Posisi China melesat dari posisi 8 kini menempati posisi 3.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pacitan Sering Jadi Tuan Rumah Event Nasional, Ketua DPRD: Masyarakat dan Pemerintah Harus Siap

    Pacitan Sering Jadi Tuan Rumah Event Nasional, Ketua DPRD: Masyarakat dan Pemerintah Harus Siap

    Pacitan (beritajatim.com) – Seringnya event berskala nasional digelar di Pacitan mendapat respon positif dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan, Arif Setia Budi.

    “Tentu ini sangat baik untuk pengembangan Kabupaten Pacitan. Banyak orang yang tinggal lebih lama di sini, mereka berbelanja dan membelanjakan uangnya di Pacitan,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).

    Salah satunya adalah penyelenggaraan rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Partai Demokrat yang digelar di Pacitan. Menurut Arif, kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah memberi dampak signifikan bagi perekonomian lokal maupun perkembangan sektor pariwisata.

    “Bimtek saja ada lima gelombang, yang diselenggarakan dalam waktu dua bulan lebih, dan pesertanya dari berbagai provinsi se-Indonesia,” jelasnya.

    Ia menegaskan, pemerintah daerah selalu terbuka terhadap siapa pun yang berkunjung ke Pacitan. Kehadiran event berskala nasional disebut sebagai peluang besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

    “Pemda welcome kepada wisatawan maupun siapa saja yang datang. Ini kesempatan bagus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

    Sekretaris DPC Partai Demokrat Pacitan ini juga menyinggung momentum Ekspedisi Merah Putih bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Bupati Pacitan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, kegiatan tersebut telah memberikan dampak positif yang besar terhadap citra wisata Pacitan.

    “Kemarin kita sudah review bersama Pak SBY, Mas Bupati, dan Mas AHY saat Ekspedisi Merah Putih. Itu luar biasa, berdampak pada wisata Pacitan, begitu juga dengan Bimtek maupun retreat yang dilaksanakan di sini,” ungkapnya.

    Dengan semakin seringnya Pacitan menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional, Arif optimistis geliat pariwisata dan ekonomi masyarakat akan terus tumbuh. [tri/aje]

  • AHY Gantikan Prabowo Kunker ke China saat Gibran Temui Perwakilan Ojol

    AHY Gantikan Prabowo Kunker ke China saat Gibran Temui Perwakilan Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja menuntaskan kunjungan kerjanya dari China.

    Begitu mendarat di Tanah Air pada Minggu (31/8/2025), Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku langsung menuju Istana Kepresidenan untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya baru saja ke Istana, menghadap Bapak Presiden dan kurang lebih dua jam berdialog,” kata AHY dalam jumpa pers di kediaman keluarga Yudhoyono, Cikeas, Kabupaten Bogor, Minggu (31/8/2025) malam.

    Dalam kesempatan itu, AHY tampil sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bersama sejumlah pengurus inti, antara lain Sekjen Herman Khaeron, Sekretaris MTP Teuku Riefky Harsya, Kepala BPOKK M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Wakil Ketua Umum Edhi Baskoro Yudhoyono yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI. 

    AHY menjelaskan dirinya mendapat penugasan ke Beijing di tengah rencana Presiden Prabowo melakukan lawatan ke Negeri Tirai Bambu. Namun karena situasi dalam negeri yang dinilai darurat, AHY segera kembali ke Jakarta dan langsung menghadap Presiden. 

    Usai bertemu Prabowo, dia kemudian melaporkan perkembangan politik dan keamanan nasional kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

    “SBY memang tidak lagi mengikuti day to day perkembangan politik, tetapi melihat situasi terakhir yang luar biasa, beliau memantau dengan sungguh-sungguh. Kita ingin menghadirkan solusi agar tidak berkepanjangan,” ujar AHY.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir mewakili Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025). 

    Ibas menjelaskan, AHY tidak bisa hadir karena masih dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke China. Mengingat dirinya seharusnya akan mendampingi kunjungan kenegaraan Prabowo sebelum dibatalkan karena situasi negara yang sedang tak kondusif.

    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi berjalan kembali dari China tugas negara sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Saya belum tahu topiknya mengenai apa,” kata Ibas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025).

    Gibran Terima Perwakilan Pengemudi Ojol di Istana

    Sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming sempat bertemu dan santap siang bersama sejumlah perwakilan pengemudi Ojek Online (Ojol) di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Minggu (31/08/2025).

    Dalam pertemuan ini, Wapres dan para perwakilan pengemudi Ojol dari Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive tersebut membahas perkembangan situasi terkini pasca musibah yang menimpa salah seorang pengemudi Ojol, Affan Kurniawan saat terjadi aksi unjuk rasa pada Jumat (28/08/2025). 

    Salah seorang perwakilan pengemudi dari Gojek, Rahman, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para pengemudi Ojol untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Wapres.

    “Alhamdulillah, [dalam] pertemuan tadi lebih banyak kita yang meminta, mengajukan aspirasi kepada Pak Wapres dan Alhamdulillah kita sefrekuensi ya untuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Rahman menyampaikan bahwa para pengemudi Ojol mengharapkan pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi dinamika yang terjadi di tanah air, khususnya gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

    “Dan juga kita minta kepada pihak pemerintah untuk lebih cepat, untuk mengkondisikan kejadian-kejadian dan keadaan hari ini. Karena terus terang, dengan [adanya unjuk rasa] beberapa hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencaharian. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was,” ujarnya. 

    Menurut Rahman, komunitas pengemudi Ojol di berbagai wilayah telah memberikan edukasi kepada para anggotanya agar tidak terprovokasi atau ikut serta dalam aksi-aksi anarkis.

    “Demo memang merupakan hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi jangan bersifat atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Itu memang tidak kami inginkan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk meredam melalui teman-teman kami di wilayah kami masing-masing,” tegasnya.

    Menanggapi aspirasi tersebut, ungkap Rahman, Wapres Ke-14 RI itu merespons positif, termasuk berjanji akan mengawal proses hukum terkait insiden yang menyebabkan Affan Kurniawan meninggal dunia.

    “Alhamdulillah beliau tadi menangkapnya secara positif dan menjanjikan akan melakukan proses hukum kepada para pelaku insiden yang menimpa almarhum, rekan kita, Affan Kurniawan, kebetulan masih sahabat saya juga,” ucap Rahman. 

  • Prabowo unggah kompilasi pidato Presiden masa ke masa soal Pancasila

    Prabowo unggah kompilasi pidato Presiden masa ke masa soal Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengunggah video kompilasi cuplikan pidato Presiden Indonesia dari masa ke masa, mulai dari Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Prabowo sendiri, soal Pancasila dan persatuan bangsa.

    Dalam video yang diunggah lewat akun resmi Instagram miliknya @prabowo pada Senin, cuplikan pidato hitam-putih itu dimulai dari Presiden ke-1 RI, Soekarno, yang menyatakan Pancasila adalah pilar dari negara Indonesia.

    “Pancasila. Pancasila or the five pilars of our state. We seek to build a new, a better world,” ucap Presiden Soekarno yang berbahasa Inggris dalam potongan video tersebut.

    Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemerintah bertekad membangun dunia yang lebih baik.

    Kemudian, Presiden ke-2 RI Soeharto menyampaikan cita-cita pembangunan Indonesia, bahkan perjuangan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

    Presiden ke-3 RI B.J Habibie menyatakan bahwa keanekaragaman dari suku di Indonesia menjadi sumber daya untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa Indonesia.

    “Keanekaragaman dari suku itu justru menjadi sumber daya untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa yang hidup di sini,” kata Habibie.

    Selanjutnya, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau kerap dikenal Gus Dur mengingatkan bahwa kita akan tetap menjadi bangsa yang sama walaupun berbeda-beda keyakinan.

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menggelorakan pemuda-pemudi Indonesia untuk menatap masa depan dengan penuh gagah berani.

    “Pemuda-pemudi Indonesia menatap masa depan dengan penuh gagah berani untuk kita bisa berdiri di atas kaki sendiri,” kata Megawati.

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sejak era kemerdekaan hingga sekarang ini adalah bangsa yang tangguh, pantang menyerah, dan memiliki daya juang yang kuat.

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo menekankan bahwa persatuan kita, kerukunan kita, kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi.

    Terakhir, Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas landasan yang sudah dirintis para pendahulu, yakni Presiden Indonesia.

    “Kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis pendahulu-pendahulu kita. Indonesia harus swasembada pangan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo Rusuh di Berbagai Daerah, Prabowo Unggah Video 7 Presiden Berisi Pesan Persatuan – Page 3

    Demo Rusuh di Berbagai Daerah, Prabowo Unggah Video 7 Presiden Berisi Pesan Persatuan – Page 3

    Kemudian, Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato soal Indonesia merupakan bangsa yang tangguh dan pantang menyerah. Hal ini, kata dia, sudah mengalir sejak kemerdekaan Indonesia hingga kini.

    “Bahwa bangsa Indonesia sejak era Kemerdekaan hingga sekarang ini adalah bangsa yang tangguh, pantang menyerah, dan memiliki daya juang yang kuat,” pungkas SBY.

    Sedangkan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi menyoroti persatuan, kerukunan, serta kerja keras gotong royong sebagai kunci lompatan kemajuan bangsa.

    “Persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi,” kata Jokowi.

    Video tersebut ditutup dengan pidato singkat Presiden Prabowo. Dalam video itu, Prabowo berbicara soal cita-cita mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat.

    “Kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis pendahulu-pendahulu kita, Indonesia harus segera swasembada pangan, dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” jelas Prabowo.

    Video tersebut diunggah Prabowo di tengah demo ricuh buntut desakan pembubaran DPR. Aksi ini membuat sejumlah pengunjuk rasa tewas. Di antaranya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan hingga mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta Rheza Sendy Pratama. 

  • 5 Di Mana Menko Polkam Budi Gunawan? Nasional

    5 Di Mana Menko Polkam Budi Gunawan? Nasional

    Di Mana Menko Polkam Budi Gunawan?
    Wartawan Kompas.com. Meminati isu-isu politik dan keberagaman. Penikmat bintang-bintang di langit malam. 
    DI MANAKAH
    Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan ketika situasi keamanan dalam negeri sedang bergolak?
    Aksi demonstrasi yang dimulai sejak 25 Agustus dan berujung sejumlah kerusuhan oleh sekelompok orang tak dikenal di sejumlah daerah di Indonesia telah merenggut setidaknya 7 orang korban tewas.
    Satu orang di Jakarta atas nama Affan Kurniawan tewas dilindas mobil rantis polisi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, tiga orang tewas dalam kebakaran di gedung DPRD Kota Makassar.
    Mereka adalah Syaiful, Muhammad Akbar Basri, dan Sarinawati. Sementara, Rusdamdiansah meninggal dikeroyok massa karena dituduh sebagai intel.
    Di Yogyakarta, Rheza Sendy Pratama, mahasiswa Universitas Amikom, meninggal dalam kericuhan di kawasan Ring Road Utara. Banyak luka di tubuhnya.
    Di Solo, Jawa Tengah, seorang tukang becak bernama Sumari, tewas diduga karena terkena serangan gas air mata.
    Hari ini, masyarakat masih dihinggapi rasa cemas. Ada banyak kantor dan sekolah yang memilih kebijakan kerja dan sekolah dari rumah.
    Sejak demonstrasi dimulai dan terus tereskalasi, Budi Gunawan tidak pernah tampil memberikan keterangan di depan publik.
    Satu-satunya keterangan yang disampaikan Menko Polkam adalah siaran pers yang disebarkan ke media dan dimuat di situs polkam.go.id.
    Isinya pun normatif: Menko Polkam sampaikan belasungkawa, investigasi akan dikawal transparan.
    Bahkan, Minggu malam (31/8/2025), usai rapat kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo soal langkah pemerintah menjaga stabiltas nasional, yang memberikan keterangan adalah Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Samsoeddin. 
    Anehnya, Budi Gunawan tidak turut mendampingi. Ia seolah menghilang. Sjafrie malam tadi didampingi Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI (Purn) M Herindra, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Tonny Harjono.
    Tito dan Agus berdiri di sisi kanan Sjafrie. Sementara, Listyo dan Herindra di sisi kiri. Secara visual, dalam perspektif komunikasi publik, empat tentara dan dua polisi berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan.

    Kerusuhan yang meletup sejak 25 Agustus 2025, bukan cuma soal demonstran yang bentrok dengan aparat atau kerusuhan yang dilakukan orang-orang tak dikenal. Lebih dari itu, ia juga soal bagaimana negara menampilkan wajahnya di depan rakyat.
    Siapa yang bicara, siapa yang berdiri di podium. Ini bukan hal sepele. Ini soal manajemen krisis dan komunikasi politik pemerintah.
    Bukankah secara mandat, seharusnya Budi Gunawan sebagai Menko Polkam yang tampil pertama di depan publik ketika keamanan dalam negeri terguncang?
    Peraturan Presiden No 139 Tahun 2024 menyebutkan, Menko Polkam mengoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan instansi lain yang dianggap perlu.
    Dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 ditegaskan, fungsi Menko Polkam adalah mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan lintas sektor di bidang politik, hukum, dan keamanan.
    Ia bukan pelaksana teknis, melainkan pengarah koordinasi agar Polri, TNI, BIN, dan lembaga hukum berjalan selaras.
    Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menempatkan Menteri Pertahanan sebagai pembantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan.
    Urusan utama Menhan bersifat eksternal, yaitu menghadapi ancaman militer dari luar negeri, merancang strategi pertahanan, mengelola alutsista, dan membangun kerja sama pertahanan internasional.
    Dalam konteks domestik, keterlibatan Menhan dibatasi oleh kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
    Artinya, TNI di bawah koordinasi Menhan hanya bisa turun tangan dalam penanganan kerusuhan dalam negeri bila ada keputusan politik negara, misalnya Presiden menginstruksikan perbantuan kepada Polri.
    Jadi, peran Menhan di dalam negeri bersifat tambahan dan perbantuan, sedangkan Menko Polkam tetap menjadi koordinator utama untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional.
    Dalam teori tata kelola, Menko Polkam berfungsi sebagai “panggung tengah” yang menjembatani Presiden dengan institusi-institusi keamanan. Ia menjaga agar komunikasi pemerintah tidak terfragmentasi. Menhan adalah “arsitek” strategi pertahanan dari luar negeri.
    Pada periode-periode sebelumnya, kita melihat betapa Menko Polkam tampil dominan dalam krisis dalam negeri.
    Pada kerusuhan 21–22 Mei 2019, setelah pengumuman hasil Pemilu, Wiranto (saat itu Menko Polhukam) tampil menjelaskan langkah pemerintah didampingi Panglima TNI dan Kapolri.
    Ia menegaskan, pemerintah menghadapi situasi dengan koordinasi sipil yang memayungi kekuatan keamanan.
    Hal serupa terjadi pada 2020, ketika gelombang protes Omnibus Law meluas. Mahfud MD (Menko Polhukam kala itu), tampil memimpin konferensi pers.
    Ia menegaskan sikap pemerintah terhadap aksi anarkis, seraya mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi.
    Mahfud kembali tampil di depan publik ketika Tragedi Kanjuruhan menewaskan ratusan suporter sepak bola pada 2022. Ia memimpin rapat darurat, membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, dan melaporkan hasil investigasi langsung ke Presiden.
    Setahun lalu, 2024, ketika pilot Selandia Baru disandera di Papua, Hadi Tjahjanto yang menjabat Menko Polhukam tampil memimpin konferensi pers. Ia hadir bersama Panglima TNI dan Kapolri, menunjukkan koordinasi lintas lembaga.
    Dalam kasus penyanderaan ini para penyandera diidentifikasi sebagai kelompok separatis dan pasukan TNI ikut serta dalam operasi penyelamatan. Namun, yang tampil di depan publik saat itu pun bukan Menhan, tapi Menko Polkam.
    Jauh ke belakang, dalam periode pemerintahan Presiden Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono amat banyak tampil di depan publik merespons sejumlah kerusuhan etnis di Tanah Air.
    Maka, Menko Polkam adalah “dirigen” dalam komunikasi krisis. Dalam situasi keamanan dalam negeri yang sedang penuh luka, wajah negara yang seharusnya tampil adalah Menko Polkam, bukan Menhan.
    Barangkali sebagian publik akan mengira secara sederhana, bahkan ketidakhadiran Menkop Polkam hanya persoalan teknis semata. Mungkin Budi Gunawan sedang ada tugas lain. Atau, barangkali memang demikian pembagian tugas internal kabinet.
    Namun, dari perspektif komunikasi publik, absensi ini tidak sederhana. Ia memberi pesan simbolik bahwa dalam krisis domestik, pemerintah memilih menampilkan figur pertahanan ketimbang figur koordinasi politik-hukum.
    Pesan ini berisiko membentuk persepsi publik bahwa pemerintah sedang menekankan pendekatan koersif, menonjolkan militerisasi dalam merespons demonstrasi dan kerusuhan sipil.
    Ini pesan yang mengandung risiko, dan kalau benar, ini berbahaya bagi demokrasi. Salah satu capaian reformasi 1998 adalah menegaskan supremasi sipil atas militer.
    Polri dipisahkan dari TNI, lalu ditempatkan langsung di bawah Presiden, dengan Menko Polkam sebagai koordinator. Tujuannya jelas, agar urusan keamanan dalam negeri dipimpin sipil, bukan militer.
    Dengan Menhan tampil dalam isu kerusuhan domestik, publik bisa saja menafsirkan bahwa garis sipil-militer kembali kabur. Ini seolah menjawab kekhawatiran publik soal wajah pemerintahan Prabowo kelak.
    Tentu, pemerintah bisa berargumen bahwa kehadiran Menhan bersama para kepala staf TNI adalah pesan “ketegasan” untuk meredam kerusuhan. Dalam situasi genting, menunjukkan kekompakan aparat pertahanan bisa dipandang perlu.
    Namun di sisi lain, demokrasi juga membutuhkan narasi yang menenangkan, yang membuka ruang dialog, yang menjelaskan langkah hukum dan politik di balik penegakan keamanan. Di sinilah seharusnya Menko Polkam tampil.
    Mungkin publik tidak menuntut jawaban instan dari Menko Polkam. Namun, kehadirannya di podium menjadi simbol bahwa negara tidak semata bertumpu pada kekuatan senjata, melainkan juga pada koordinasi hukum dan politik.
    Dalam krisis, simbol sering lebih kuat daripada isi pidato. Ketika simbol itu absen, pesan yang sampai ke publik pun timpang.
    Ketidakhadiran Budi Gunawan memunculkan pertanyaan berlapis. Apakah ini strategi komunikasi yang disengaja, atau sekadar kebetulan?
    Apakah pemerintah ingin menegaskan bahwa isu kerusuhan ini adalah ancaman keamanan nasional sehingga butuh Menhan di depan?
    Ataukah ada perubahan peta kekuasaan di internal kabinet yang membuat Menko Polkam kehilangan peran simboliknya?
    Apa pun jawabannya, publik berhak mendapatkan kejelasan. Karena posisi Menko Polkam bukan hanya soal birokrasi, tetapi juga soal representasi prinsip demokrasi bahwa penanganan isu keamanan domestik harus berada dalam kerangka koordinasi sipil yang inklusif.
    Sampai tulisan ini diterbitkan, kita masih menunggu jawaban, di mana Menko Polkam Budi Gunawan?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus Nasional 31 Agustus 2025

    Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus Nasional 31 Agustus 2025

    Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jajaran DPP Partai Demokrat bakal segera menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini.
    Rapat tersebut bakal dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025) malam.
    Rapat akan segera dilakukan setelah AHY bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta.
    “Rapat dipimpin oleh ketum, tentu ada Pak SBY karena beliau adalah ketua MTP untuk menindaklanjuti rapat bersama dengan Presiden bersama para ketum parpol dan dilanjutkan dengan pertemuan Presiden dengan para menteri-menteri,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi awak media.
    Saat ini, lanjut Herzaky, AHY juga masih berada di Istana Kepresidenan di Jakarta dan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo dan jajaran menteri lainnya.
    “Saat ini pun Pak Menko (AHY) masih berada di Istana,” ucapnya.
    Ia menungkapkan, SBY sebagai pendiri Demokrat bakal menyampaikan pandangan pada jajaran DPP Demokrat atas situasi yang terjadi.
    Pertemuan tersebut digelar untuk membahas sikap Demokrat ke depan atas situasi Tanah Air saat ini.
    “Kalaupun beliau (SBY) sebagai orang tua kan ada
    wisdom
    , mungkin ada yang mau disampaikan, juga ada arahan-arahan, tentu kita akan dengarkan masukan-masukannya,” imbuh dia.
    Situasi Tanah Air sepekan belakangan ini diwarnai demonstrasi memprotes DPR dan pemerintah.
    Presiden Prabowo pun sudah melakukan rapat dengan para ketua umum dan menyampaikan bahwa sejumlah anggota DPR RI yang dianggap menyakiti hati rakyat sudah dicopot dari jabatannya.
    Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa demonstrasi yang terjadi juga mengarah pada tindakan makar dan terorisme.
     
    Partai Demokrat setuju dengan tuntutan demonstran agar tunjangan anggota DPR dibatalkan karena keuangan negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
    “Kami juga ingin mengevaluasi tuntutan mahasiswa dan publik yang pada hari ini menginginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Tentu kami setuju, kami sepakat, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ibas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SBY Ingatkan Kader Demokrat: Jangan Buta dan Tuli Terhadap Rakyat

    SBY Ingatkan Kader Demokrat: Jangan Buta dan Tuli Terhadap Rakyat

    Pacitan (beritajatim.com) – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan pesan penting kepada kader Partai Demokrat terkait kepekaan sosial dan kepedulian terhadap rakyat di tengah gejolak demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah.

    SBY menyampaikan bahwa Partai Demokrat harus menjadi teladan dengan menunjukkan kepedulian nyata, tidak buta dan tuli terhadap penderitaan masyarakat.

    “Partai Demokrat harus menjadi teladan. Tunjukkan kepedulian nyata, jangan buta dan tuli terhadap apa yang dirasakan rakyat,” ujar SBY saat menutup Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Demokrat gelombang pertama di Museum dan Galeri SBY *Ani, Pacitan, ditulis Minggu (31/8/2025).

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu meminta seluruh kader dan anggota partai tidak sekadar aktif dalam politik, tetapi juga hadir di tengah masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi. SBY menekankan pentingnya Demokrat hadir untuk mendengar aspirasi rakyat dan memperjuangkannya secara elegan dan konstitusional, bukan hanya saat menjelang pemilu.

    “Jangan hanya datang ketika pemilu. Demokrat harus hadir setiap saat, saat rakyat butuh perhatian dan solusi,” tegas putra kelahiran Pacitan tersebut.

    Pesan ini disampaikan di tengah situasi Indonesia yang sedang diguncang gelombang demonstrasi, yang dimulai pada Senin (25/8/2025) dan berlanjut hingga Kamis (28/8/2025).

    Aksi massa bermula di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, dan meluas ke berbagai daerah, hingga menimbulkan kerusakan fasilitas umum serta aksi penyerbuan terhadap rumah beberapa wakil rakyat yang diduga memicu kemarahan warga. [tri/suf]