Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Cara Menkeu Purbaya Dongkrak Ekonomi Tumbuh 6,5%: Jaga Likuiditas, Dorong Peran Swasta

    Cara Menkeu Purbaya Dongkrak Ekonomi Tumbuh 6,5%: Jaga Likuiditas, Dorong Peran Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus 6,5% dengan menjaga likuiditas sehingga sektor swasta bisa lebih banyak ambil peran.

    Purbaya berkaca dari kinerja ekonomi di era pemerintahan sebelumnya, yang menunjukkan pentingnya pasokan uang di sistem untuk menopang pertumbuhan.

    Dia mencatat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ekonomi rata-rata tumbuh mendekati 6% berkat rata-rata pertumbuhan uang primer atau base money di atas 17% dan lonjakan kredit hingga 22%. 

    Sebaliknya, pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertumbuhan hanya sedikit di bawah 5% seiring pertumbuhan base money yang melambat ke sekitar 7%, bahkan sempat stagnan 0% pada dua tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19.

    Menurutnya, lonjakan uang beredar dan kredit pada era pemerintahan SBY membuat sektor swasta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, era pemerintahan Jokowi yang pertumbuhan uang beredar menurun menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh pembangunan dari belanja pemerintah.

    Oleh sebab itu, Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dimaksimalkan apabila dua model era SBY dan Jokowi digabungkan. Artinya, sektor swasta dan fiskal pemerintah sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Itu langkah simpel saja yang mungkin enggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya, mungkin [pertumbuhan ekonomi] 6,5% sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector [sektor swasta] bekerja,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (10/9/2025).

    Dia mengungkapkan langkah awal yang sudah ditempuh adalah menyalurkan Rp200 triliun dari kas pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Dari total Rp425 triliun kas pemerintah di BI, sebagian dialirkan agar bisa memperlonggar likuiditas dan memberi ruang tumbuh bagi sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” jelas Purbaya.

    Dia mengakui jika kas pemerintah ratusan triliun itu disalurkan ke sistem perbankan maka pemerintah juga tidak bisa menggunakannya untuk biaya program. Kendati demikian, sambungnya, sektor swasta akan ambil alih.

    Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga berkomitmen memperbaiki serapan anggaran yang kerap lambat. Dia berjanji akan memonitor kinerja belanja secara rutin dan meminta unit-unit kementerian/lembaga untuk mempercepat eksekusi program.

    “Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan,” tutup Purbaya.

  • HUT ke-24, Demokrat Pacitan Gelar Bhakti Sosial hingga Doa Bersama

    HUT ke-24, Demokrat Pacitan Gelar Bhakti Sosial hingga Doa Bersama

    Pacitan (beritajatim.com) – Partai Demokrat genap berusia 24 tahun pada Selasa (9/9/2025). Di Pacitan, berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan peringatan ulang tahun partai berlambang bintang mercy tersebut.

    Rangkaian acara dimulai dengan bhakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah di Alun-alun Pacitan. Ratusan warga dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan ini.

    “Allhamdulillah, kegiatan Demokrat Pacitan peduli ini mendapat sambutan baik masyarakat, banyak yang ikut berpartisipasi,” ujar Ketua DPC Demokrat Pacitan, Indrata Nur Bayuaji ditulis Rabu (10/9/2025).

    Selain kegiatan sosial, Demokrat Pacitan juga merambah dunia digital. Mereka mengadakan kompetisi E-Sport Mobile Legend sebagai ajang silaturahmi sekaligus wadah menyalurkan bakat anak muda di bidang olahraga elektronik. Partai ini juga membuka ruang gagasan melalui lomba video speak up orasi inspiratif.

    “Semua aspek kehidupan saat ini tak bisa lepas dari dunia digital. Kami berharap dari sini lahir atlet esport sekaligus gagasan kritis, kreatif, dan inspiratif untuk kebaikan ke depan,” imbuh Indrata yang akrab disapa Mas Aji.

    Puncak peringatan HUT ke-24 Demokrat digelar dengan doa bersama di kantor DPC Demokrat Pacitan pada Selasa (9/9) sore. Doa serupa juga dilakukan serentak di 12 kecamatan oleh seluruh pengurus PAC. Acara ditutup dengan santunan anak yatim piatu serta tumpengan sebagai wujud syukur.

    “Selamat ulang tahun untuk kita semua. Semoga Demokrat ke depan semakin besar, semakin dicintai masyarakat, dan khusus di Pacitan bisa memperoleh kursi lebih banyak lagi,” tegas Mas Aji.

    Di sela acara, Demokrat Pacitan juga memanjatkan doa khusus bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berulang tahun ke-76. “Semoga Bapak SBY dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta takdir yang baik,” pungkas Mas Aji. (tri/kun)

  • Menkeu Purbaya Sebut Demo Akhir Agustus akibat Salah Kebijakan Ekonomi

    Menkeu Purbaya Sebut Demo Akhir Agustus akibat Salah Kebijakan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus 2025 terjadi karena tekanan ekonomi yang berakar dari kesalahan kebijakan fiskal dan moneter.

    Purbaya mengingatkan pelajaran terpenting dari krisis 1998, 2008, hingga pandemi 2020, yaitu kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu ketat akan membuat likuiditas di sistem kering sehingga menekan kinerja sektor riil.

    Dia mencatat sejak medio 2023, pertumbuhan uang primer alias base money terus menurun mencapai 0% pada medio 2024. Akhirnya perekonomian melambat.

    Hanya saja, ujar Purbaya, pemerintah seakan menyalahkan ketidakpastian global. Padahal, dia menilai bahwa 90% perekonomian Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

    Empat bulan pertama tahun ini uang beredar kembali meningkatkan, yang ditandai uang beredar tumbuh 7% pada April 2025. Sayangnya, mulai Mei kembali turun hingga capai 0% pada Agustus.

    “Yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Purbaya melihat otoritas fiskal dan moneter seakan lupa pelajaran dari peristiwa 1998, 2008, dan pandemi 2020.

    Dia menyinggung kembali pengalaman Indonesia pada krisis moneter 1997—1998. Kala itu, Bank Indonesia sempat menaikkan bunga hingga di atas 60% demi menjaga rupiah, sementara uang primer justru tumbuh 100%.

    Akibatnya, kebijakan moneter kacau-balau, sektor riil hancur, dan nilai tukar tetap tertekan. Saat itu, sambung Purbaya, pemerintah secara tidak sadar membiayai kehancuran ekonomi sendiri.

    Sebaliknya, pada 2008—2009 pemerintah menempuh langkah ekspansif dengan mempercepat belanja dan menurunkan bunga, sehingga pertumbuhan terjaga di tengah krisis finansial global.

    Purbaya mengaku merekomendasikan pola serupa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadapi pandemi Covid-19. Menurutnya, saat ini ekonomi Indonesia terancam menghadapi krisis kembali karena base money sempat -15,3%, apalagi pada Maret 2020.

    Dia mengaku saat itu Jokowi merespons rekomendasinya sehingga diyakini bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pada Mei 2021, Bank Indonesia (BI) menyalurkan Rp300 triliun ke sistem perbankan sehingga pertumbuhan uang naik lagi ke 11% dan terus dijaga hingga bisa di atas 20%.

    Oleh sebab itu, dia berkomitmen untuk menjaga agar bauran kebijakan fiskal dan moneter bisa tetap mendukung likuiditas.

    Strategi Menkeu Purbaya Genjot Ekonomi

    Setelah dilantik menjadi menteri keuangan, Purbaya mengaku telah melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa pemerintah memiliki kas Rp425 triliun di rekening Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun akan segera dialirkan ke sistem perbankan agar bisa menggerakkan sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” ujar Purbaya.

    Dia mengakui jika kas pemerintah ratusan triliun itu disalurkan ke sistem perbankan maka pemerintah juga tidak bisa menggunakannya untuk biaya program. Kendati demikian, sambungnya, sektor swasta akan ambil alih.

    “Saya pernah ditanya Pak Jokowi, ‘Pak, kalau uangnya dibalikin ke sistem, apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga,’ ‘Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, enggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank Himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, enggak bangun saja, tapi ekonominya bisa jalan, kalau itu yang dimanfaatkan untuk sektor riil’,” jelasnya.

    Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga berkomitmen memperbaiki serapan anggaran yang kerap lambat. Dia berjanji akan memonitor kinerja belanja secara rutin dan meminta unit-unit kementerian/lembaga untuk mempercepat eksekusi program.

    Purbaya menutup dengan membandingkan era kepemimpinan sebelumnya. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6% karena laju pertumbuhan uang primer mencapai 17%, sehingga kredit swasta bisa tumbuh 22%.

    Sedangkan pada era Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi rata-rata sedikit di bawah 5% lantaran uang beredar hanya tumbuh sekitar 7%, bahkan sempat 0% dalam dua tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19.

    Oleh sebab itu, dia akan berupaya agar menggabungkan kekuatan sektor swasta seperti yang ditunjukkan era SBY dengan fiskal pemerintah seperti yang ditunjukkan era Jokowi. Dengan demikian, mantan Ketua DK LPS itu meyakini pertumbuhan ekonomi 6,5% bukan mustahil tercapai.

    “Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan,” ujar Purbaya.

  • Menkeu Purbaya Wanti-Wanti Kebijakan Ekonomi Prabowo Bisa Lebih Mencekik dari Jokowi-SBY

    Menkeu Purbaya Wanti-Wanti Kebijakan Ekonomi Prabowo Bisa Lebih Mencekik dari Jokowi-SBY

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti bahwa kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto bisa lebih buruk dari era dua presiden sebelumnya, apabila tidak mendorong perputaran uang lebih besar di sektor swasta (privat).

    Purbaya menjelaskan, khususnya pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mesin ekonomi pincang karena perekonomian lebih banyak dijalankan oleh pemerintah. Sementara itu, sektor swasta yang disebut berkontribusi hingga 90% berhenti atau diperlambat.

    Dia menyebut perputaran uang harus didorong melalui kebijakan fiskal maupun moneter.

    “Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya, dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding dua zaman sebelumnya. Dua mesin mati,” terangnya pada saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Purbaya menceritakan bahwa pernah bekerja di bawah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pada era SBY, dia menyebut pertumbuhan ekonomi bisa mencapai rata-rata 6% sejalan dengan pertumbuhan peredaran uang tunai atau dikenal basis moneter.

    Pertumbuhan basis moneter atau M0 pada zaman SBY, terang Purbaya, rata-rata tumbuh 17%. Hal itu mendorong likuiditas di perbankan cukup sehingga kredit juga melesat.

    “Akibatnya, uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi waktu zaman pak SBY, walaupun dia enggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup yang menjalankan ekonomi,” tuturnya.

    Sektor swasta yang hidup, jelasnya, turut berkontribusi terhadap rasio pajak. Hal itu karena kontribusi penerimaan pajak dari dunia usaha sehingga dia menyebut rasio pajak era SBY 0,5% lebih tinggi dari zaman Jokowi.

    Berbeda dengan SBY, lanjut Purbaya, pertumbuhan M0 era Jokowi hanya 7%. Bahkan, pertumbuhannya pernah 0% pada saat dua tahun sebelum krisis pandemi Covid-19. Dia mengaku pernah menyampaikan bahwa mesin ekonomi saat itu pincang karena hanya pemerintah yang jalan, sedangkan swasta berhenti maupun melambat.

    “Mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang 90% berhenti, atau diperlambat,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengatakan tugasnya sebagai Bendahara Negara yang baru adalah untuk menghidupkan mesin moneter dan fiskal. Salah satu yang sudah akan dilakukannya adalah untuk menyuntik sistem keuangan Tanah Air dengan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

    “Saya sudah lapor ke Presiden, ‘Pak saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash besok saya taruh Rp200 triliun’,” ungkapnya.

    Ke depan, uang yang disuntikkan ke perbankan itu diminta agar BI tidak menyerapnya lagi. Harapannya, kebijakan fiskal untuk menghidupkan sektor swasta itu bisa menghidupkan perekonomian lagi.

    “Di government side, saya akan pastikan lagi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi,” tutupnya.

  • Purbaya Jelaskan Beda Kondisi Ekonomi di Era SBY & Prabowo

    Purbaya Jelaskan Beda Kondisi Ekonomi di Era SBY & Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan ekonomi di jaman Presiden Prabowo Subianto bisa lebih parah dibanding ekonomi di jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu bisa terjadi jika kesalahan mengelola kebijakan fiskal dan moneter di masa lalu terulang lagi.

    “Zaman Pak Prabowo bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibandingkan dua jaman sebelumnya,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).

    Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi di jaman SBY rata-rata tumbuh 6% karena dari sisi kebijakan moneter mendukung banjirnya likuiditas. Alhasil perbankan memutar uangnya di masyarakat dan sektor swasta dalam bentuk penyaluran kredit.

    “Zaman Pak SBY rata-rata (uang beredar) tumbuh 17% lebih. Akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh 22%. Jadi pada waktu jaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup yang menjalankan ekonomi. Itu berhubungan juga dengan tax rasio, ketika private sector jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah,” beber Purbaya.

    Sementara di jaman Jokowi, Purbaya menilai pemerintah hanya fokus dari sisi kebijakan fiskal melalui pembangunan infrastruktur. Di sisi lain kebijakan moneternya tidak mendukung ekspansi likuiditas.

    “Memang ekonomi sedang dicekik, cuma saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi). Begitu 2020 saya diminta bantu (ke LPS), saya kaget. Pak kenapa begini, bapak bangun LPS mati-matian pun nggak bisa karena mesin ekonomi kita pincang, hanya pemerintah yang jalan sedangkan 90% berhenti atau diperlambat,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, di jaman Prabowo ini, Purbaya mau menghidupkan perekonomian dari kedua mesin yakni fiskal dan moneter. Dari sisi fiskal akan mempercepat belanja dan dari sisi moneter akan mengguyur likuiditas ke sistem perbankan.

    “Saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu,” tambahnya.

    (aid/kil)

  • Purbaya Jelaskan Beda Kondisi Ekonomi di Era SBY & Prabowo

    Purbaya Ungkap Biang Kerok Krisis Moneter 1997-1998

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap biang kerok krisis moneter 1997-1998 yang memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Indonesia belum berpengalaman menghadapi situasi serupa kala itu.

    Purbaya mulanya bercerita bahwa dirinya telah berkecimpung di ranah ekonomi cukup lama, sejak tahun 2000 silam. Lalu sejak 1995 iya mulai intens mempelajari ekonomi, namun sebelum lulus sekolah, terjadi krisis

    “Tapi sebelum sekolah selesai 1998 krisis, pulang negara sudah berantakan pada waktu itu. Pada 2000 pertumbuhan mendekati 0 rendah kan, habis itu kita bantu ke sana dan waktu itu Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) bisa meningkatkan pertumbuhan sampai mendekati 6%,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).

    Biang Kerok Krisis Moneter 1997-1998

    Purbaya menjelaskan, terjadinya krisis moneter dimulai dari beberapa negara di Asia, sehingga pada kala itu muncul istilah yang dikenal sebagai Krisis Keuangan Asia 1997. Pada kala itu, negara-negara yang lebih dulu kena seperti Thailand hingga Korea, namun yang terkena dampak paling buruk Indonesia.

    Atas kondisi tersebut, Purbaya melakukan pendalaman untuk menemukan penyebab dari kondisi yang dialami Indonesia saat itu. Analisis dilakukannya mengacu pada pengalaman krisis di Amerika Serikat (AS) pada 1930 yang juga telah dianalisis oleh berbagai ekonom peraih Nobel.

    “Di buku moneter itu ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis mereka debat bunga dinolkan, kok masih krisis? Rupanya pada waktu itu, walaupun suku bunga rendah, nol, tapi uang vitamin yang di sistem perekonomian itu negatif, jadi ekonominya dicekik,” jelasnya.

    Saat krisis melanda AS, suku bunga sudah mencapai titik terendahnya di kisaran 0%. Namun ekonomi tidak mampu bergerak akibat peredaran uang primer (base money) justru sedikit.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjalani rapat perdana bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Didampingi tiga Wakil Menteri Keuangan, yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu, Purbaya memaparkan rencana kerja serta anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026. Foto: Grandyos Zafna

    Suku Bunga Naik

    Indonesia pun melakukan kebijakan serupa pada periode krisis 1997-1998. Purbaya mengatakan, kala itu suku bunga di Indonesia telah dinaikkan untuk meredam tekanan kurs, namun peredaran uang primer malah diperbanyak hingga menyebabkan tekanan inflasi secara signifikan.

    “Tahun 1997, kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu Bank Indonesia menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, bunga tinggi mana ada yang pinjam,” ujar Purbaya.

    “Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi kita mencetak uang itu tumbuhnya 100%, jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau longgar?,” sambungnya.

    Menurutnya, kebijakan itu menjadi awal mula kehancuran perekonomian Indonesia pada 1998. Bahkan Purbaya menyebut, Indonesia membiayai kehancuran ekonomi sendiri pada kala itu tanpa sadar.

    “Kalau kita melahirkan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan riil sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar,” kata dia.

    Namun demikian, Purbaya menegaskan, kekacauan yang terjadi bukan disebabkan karena kelalaian para ekonom pada kala itu, melainkan karena Indonesia belum pernah menghadapi kondisi serupa, seperti yang sempat terjadi di AS pada 1930.

    “Ini bukan karena ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau bagaimana, tapi kita memang belum pernah menghadapi keadaan seperti itu. Jadi, kita belum tahu seperti apa dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi, pada waktu 2008 ada Global Financial Meltdown, kebijakan kita ubah,” ujar Purbaya.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Mobil Impian yang Mau Dibeli Sri Mulyani setelah Pensiun dari Menteri Keuangan

    Mobil Impian yang Mau Dibeli Sri Mulyani setelah Pensiun dari Menteri Keuangan

    Jakarta –

    Sri Mulyani di-reshuffle dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pernah mengungkapkan merek dan tipe mobil pertama yang akan dibeli setelah pensiun dari jabatan menteri.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot dari posisinya dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sejak 2020.

    Mobil impian Sri Mulyani setelah pensiun dari jabatan menteri Foto: Andhika Akbarayansyah

    Pelantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore kemarin. Pelantikan Purbaya juga dibarengi dengan pelantikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, Menteri Haji dan Umroh, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh.

    Kembali ke Sri Mulyani, sosok perempuan yang pernah menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo itu pernah mengungkapkan kendaraan yang ingin dibelinya setelah tak lagi menjabat sebagai menteri.

    Keinginan tersebut pernah disampaikan Sri Mulyani ketika mengunjung booth Toyota-Astra Motor di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, ICE, BSD, di Tangerang (24/7/2019).

    Sri Mulyani mengaku akan membeli Toyota Prius PHEV setelah dia tak lagi jadi pejabat negara. “Boleh entar, kalau saya pensiun menteri naik ini (Prius Hybrid). Keren, ini mobil saya sesudah jadi menteri,” ungkap Sri.

    Saat itu, Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) menjadi salah satu model baru Toyota yang dipamerkan pada ajang GIIAS 2019. Prius PHEV mempunyai daya jelajah mode Electric Vehicle (EV) sepanjang 68,2 km.

    Mobil ini juga dilengkapi alat quick charger dan hanya membutuhkan charger AC 100 V (6A) sehingga meningkatkan tingkat kenyamanan karena pengisian listrik mobil ini tidak memerlukan instalasi sirkuit khusus.

    Toyota Prius PHEV generasi terbaru Foto: Dok. Toyota

    Sri Mulyani pada saat memberi sambutan di seminar internasional bertajuk ‘Indonesia Automotive Industry Readiness Towards Industry 4.0’, mengatakan bahwa Toyota Prius Hybrid menjadi tunggangannya saat tinggal di negeri Paman Sam.

    “Dulu waktu 6 tahun di Amerika Serikat, saya pakai Prius Hybrid,” ungkap Sri.

    Sebagai informasi, Sri Mulyani menjabat sebagai menkeu sejak 2016, era Presiden Joko Widowo. Sri Mulyani juga pernah menjadi menkeu di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005-2010.

    (lua/din)

  • Demokrat Ungkap Gibran Minta Nasihat ke SBY Saat Datang ke Cikeas

    Demokrat Ungkap Gibran Minta Nasihat ke SBY Saat Datang ke Cikeas

    Jakarta –

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyambangi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Demokrat mengatakan Gibran menyampaikan selamat ulang tahun dan mendoakan agar SBY sehat serta panjang umur.

    “Ucapan ulang tahun, doakan Pak SBY sehat, panjang umur,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) atau Koordinator Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

    Herzaky mengungkap Gibran juga meminta nasihat ke SBY. Nasihat itu, katanya, perihal pengalaman-pengalaman SBY saat memimpin Indonesia.

    “Meminta nasihat, dari pengalaman-pengalaman beliau memimpin negeri,” ujarnya.

    Gibran Sowan ke SBY

    Gibran menyambangi kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (9/9). Gibran sowan ke SBY sekaligus memberikan ucapan selamat ulang tahun.

    Pertemuan Gibran dan SBY itu diunggah di akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada Selasa (9/9). Dalam video tampak SBY menyambut Gibran dan istrinya, Selvi Ananda, di halaman rumahnya.

    Gibran dan Selvi tampak mengenakan batik, diajak SBY ke dalam salah satu ruangan kediamannya. Dalam ruangan tersebut, terdapat banyak koleksi buku dan lukisan.

    SBY mempersilakan Gibran dan Selvi untuk duduk, mereka kemudian melakukan perbincangan. Setelah pertemuan selesai, Gibran dan Selvi diantar SBY hingga halaman kediaman untuk pulang.

    Sebagai informasi, SBY berulang tahun pada 9 September 2025, usai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu genap 76 tahun. Partai Demokrat juga merayakan HUT ke-24 di kantor pusat pengurus.

    SBY melukis kapal dengan nama ‘Only The Strong’ di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta. SBY menyumbangkan lukisan ‘Only The Strong’ dalam rangka HUT ke-24 DPP Demokrat.

    “Strong untuk menghadapi dan melawan tantangan, ancaman, gangguan baik kepada orang, parpol dan negara. Setuju?” ujar SBY di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Selasa (9/9).

    “Setuju,” sahut para kader Partai Demokrat.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/jbr)

  • Datangi Cikeas, Gibran Sungkem dan Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun ke SBY

    Datangi Cikeas, Gibran Sungkem dan Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun ke SBY

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke rumah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor Jawa Barat.

    Kedatangan Gibran bersama istrinya Selvi Gibran Rakabuming itu untuk mengucapkan selamat ulang tahun sekaligus silaturahmi hangat dan berbincang ringan dengan SBY. 

    Gibran mengenakan batik coklat celana hitam, sementara Selvi mengenakan batik berwarna merah muda. Keduanya disambut langsung oleh SBY di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

    Berdasarkan keterangan Setwapres lewat Instagram @setwapres.ri, Wapres Gibran mendapatkan banyak nasihat dari SBY selama kunjungan tersebut. Gibran juga mendoakan SBY agar senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur.

    “Kebersamaan lintas generasi pemimpin bangsa menjadi pengingat pentingnya menjaga persaudaraan dan saling menghargai demi Indonesia yang lebih baik,” tulis akun @setwapres.ri yang dikutip Selasa (9/9/2025).

    Usai diajak berkeliling dan diberi nasihat oleh SBY, Wapres Gibran pun langsung sungkem kepada SBY sembari pamit pulang bersama Selvi Gibran Rakabuming.

  • Wapres Gibran Temui SBY di Cikeas, Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-76

    Wapres Gibran Temui SBY di Cikeas, Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-76

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyambangi kediaman Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Puri Cikeas, Bogor, Selasa (9/9/2025).

    Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menyampaikan langsung ucapan selamat ulang tahun kepada SBY yang genap berusia 76 tahun.

    “Oh iya, tadi beliau datang ke Cikeas menyampaikan ucapan ulang tahun karena Pak SBY hari ini berusia 76 tahun. Tentunya menyampaikan secara langsung dan mendoakan yang baik-baik,” kata AHY usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

    Saat ditanya apakah ada pembahasan lain dalam pertemuan Gibran dengan SBY, pria yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) itu menyebut pertemuan berlangsung sederhana.

    “Saya kira biasa-biasa saja. Kalau soal minta wejangan, saya tidak tahu karena saya tidak ikut di pertemuan itu. Tapi yang jelas, pasti selalu mendiskusikan juga tentang bangsa. Kita ingin Indonesia semakin baik, kondisinya, ekonominya, dan kita terus kawal pembangunan yang dijalankan pemerintahan yang dikomandoi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” pungkas AHY.

    Tanggal 9 September 2025 adalah perayaan ulang tahun Susilo Bambang Yudhoyono yang ke 76 tahun. SBY adalah presiden keenam Indonesia pada periode 2004-2014.

    SBY adalah pensiunan jenderal tentara sekaligus politikus. Saat menjabat sebagai presiden Indonesia, SBY diusung oleh partai Demokrat.