Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Deretan Gebrakan Purbaya Sadewa Usai Sepekan Dilantik Jadi Menkeu

    Deretan Gebrakan Purbaya Sadewa Usai Sepekan Dilantik Jadi Menkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan sejumlah gebrakan kebijakan pada saat belum genap sepekan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Beberapa ada yang sudah langsung dilakukan dalam waktu hitungan hari, seperti penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di himbara. 

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya sebagai Menkeu, Senin (8/9/2025). Dia menggantikan Sri Mulyani yang sudah memegang jabatan tersebut sejak 2016 pada pemerintahan periode pertama Joko Widodo, dan sebelumnya juga sudah menjadi Menkeu 2005-2010 pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 

    Menariknya, belum genap sepekan menjabat, Purbaya langsung mengeluarkan gebrakan yang di antaranya memutar balik arah kebijakan pendahulunya. Misalnya, dia mengungkap rencana untuk menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada RAPBN 2026. 

    Bahkan, setelah dua hari menjabat Menkeu, Purbaya mengungkap di hadap Komisi Keuangan DPR bakal menyuntikkan dana pemerintah Rp200 triliun ke himbara untuk memacu kredit untuk sektor riil. Dana itu awalnya mengendap di bank Indonesia (BI). 

    Kini, lima bank himbara efektif menerima guyuran likuiditas itu per Jummat (12/9/2025). Bank penerima meliputi PT Bank Mendiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 

    Berikut setidaknya tiga gebrakan Menkeu Purbaya yang sudah dilakukan maupun baru disampaikan ke publik:

    1. Tebar likuiditas Rp200 triliun ke Himbara

    Secara terperinci, pemerintah menempatkan Rp55 triliun ke Mandiri, Rp55 triliun ke BRI, Rp55 triliun ke BNI, Rp25 triliun ke BTN dan Rp10 triliun ke BSI. 

    Terkait besaran dana tersebut, Purbaya menyebut pertimbangannya berdasarkan kapitalisasi masing-masing bank. Oleh sebab itu, pembagian tidak sama rata.

    Adapun BSI menjadi satu-satu bank non BUMN atau Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang ikut menerima dana segar dari pemerintah tersebut. Alasannya karena BSI bisa mengakses nasabah di Provinsi Aceh.

    “BSI ikut karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana,” ungkap Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025). 

    Adapun Purbaya meralat pernyataan bahwa bank yang akan menerima dana Rp200 triliun ada enam bank—ditambah Bank Syariah Negara (BSN). Kini, dia menyatakan yang resmi menerima hanya lima bank. Dana tersebut sudah disalurkan per Jumat siang lalu, dan diyakini bisa menggerakkan sektor riil.

    “Kalau dia enggak pakai, dia rugi sendiri. Kan ada cost [of capital] sekitar 4% ya, dia harus bayar uang itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu,” ungkap Purbaya.

    2. Bentuk tim pantau penyerapan anggaran

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui bahwa banyak kementerian-kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran. Hal itu kendati ada beberapa kementerian baru yang dinilainya masih belum bisa mengakselerasi belanja. 

    Oleh sebab itu, Purbaya menyebut dalam jangka pendek akan membentuk tim di kementeriannya untuk memonitor langsung penyerapan anggaran kementerian/lembaga. Bahkan, beberapa orang disebut akan diperbantukan ke kementerian/lembaga yang ditemukan lambat menyerap anggaran.

    Saat menghadiri rapat perdana di DPR, Rabu (10/9/2025), Purbaya menyebut penyerapan anggaran yang diakuinya masih lambat adalah Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis. Dia lalu tidak menutup kemungkinan bakal langsung mendatangi kementerian/lembaga tersebut.  

    “Nanti secara reguler, kementerian yang lambat saya akan datangin dan meeting sama mereka dan jumpa pers di depan teman-teman semua kenapa lambat. Supaya semuanya bergerak lebih cepat,” terangnya saat menghadiri rapat lanjutan di Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Kemudian, Jumat (12/9/2025), Purbaya menyebut akan membentuk tim dengan Menko Perekonomian dan Menteri Investasi untuk memastikan penyerapan anggaran program-program prioritas. 

    3. Tambah anggaran TKD

    Sejalan dengan hal tersebut, Purbaya mengungkap rencana untuk menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada RAPBN 2026. Kendati rancangan postur anggaran dan asumsi dasar makro sudah disepakati oleh Komisi XI DPR dan Sri Mulyani saat itu, dia mengatakan bakal menaikan khusus anggaran TKD. 

    Pria yang pernah menjabat di Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) itu menuturkan, alasan di balik keinginannya untuk kembali menaikkan TKD lantaran dampak terhadap pendapatan daerah. 

    Dia mengakui bahwa konsekuensi dari pemangkasan TKD tahun depan, dan yang sudah berjalan tahun ini imbas efisiensi, para pemda menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) secara besar-besaran. 

    “Nanti saya dengan Pak Misbakhun, dengan izin Pak Misbakhun, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah, tujuannya supaya tadi, keresahan di daerah bisa dikendalikan, sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang,” ujarnya pada acara Great Lecture Transfromasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Untuk diketahui, anggaran TKD pada RAPBN 2026 dipangkas ke Rp650 triliun dari sebelumnya outlook APBN 2025 tercatat sebesar Rp864 triliun. 

    Sebagai konsekuensi, Purbaya pun tak menampik bakal ada perubahan sedikit dari defisit APBN yang akan dipatok pemerintah tahun depan. Keputusan terakhir nantinya akan diketok saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. 

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

  • KPU Bikin Aturan Rahasiakan Data Capres dan Cawapres, Refly Harun: Apakah KPU Ditekan?

    KPU Bikin Aturan Rahasiakan Data Capres dan Cawapres, Refly Harun: Apakah KPU Ditekan?

    GELORA.CO –  Sebuah keputusan yang disampikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum di mana KPU rahasiakan data Capres dan Cawapres 2029.

    Hal ini tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan dalam Kepurusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan Komisi Pemilihan Umum.

    Dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa ‘Menetapkan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum’.

    Dalam keputusan tersebut terdapat 16 data yang dikecualian yang tidak akan dibuka kepublik oleh KPK.

    Adapun pengecualian tersebut di antaranya poin ke 8 adalah daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon.

    Selain itu pada poin ke 12 juga dituliskan pengecualian terhadap bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

    Refly Harun selaku pengamat politik dan Ahli Hukum Tata Negara menyampaikan bahwa aturan yang ditetapkan pada  tanggal 21 Agustus 2025 ini bertentangan dengan undang-undang.

    Menurut Refly bahwa bahwa undang-undang mengecualikan peraturan keterbukaan informasi publik terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. 

    “Jadi jelas persyaratan Presiden dan Wakil Presiden itu berkaitan dengan jabatan publik, jadi jelas aturan yang dikeluarkan oleh KPU merupakan benteng agar masyarakat tidak bisa lagi mempertanyakan data Presiden dan Wakil Presiden,” paparnya.

    “Padahal itu adalah data atau informasi publik yang wajib diketahui oleh publik sesuai dengan pasal undang-undang keterbukaan informasi publik pasal 17 dan 18,” jelasnya,

    Refly menambahkan bahwa hal ini seperti yang terjadi pada ijazah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka yang dipertanyakan oleh beberapa pihak.

    Menurut Refly apakah aturan yang dikeluarkan oleh KPU ini terlait dengan gugatan terhadap ijazah Gibran dan Jokowi.

    “Ini menjadi pertanyaan besar, kenapa KPU melakukan ini.  Apakah KPU ditekan dan lain sebagainya,” tanya Refly.

    Selain itu netizen juga mengomentari akan aturan yang dibuat oleh KPU yang merahasiakan data Capres dan Cawapres tersebut.

    “Baru kali ada pejabat publik yg di istimewakan …luar biasa. Jadi nya masy malah ingin lebih banyak mengetahui,” komentar akun @nurhidayat1442.

    “Mereka (KPU) cuma takut dokumen palsunya si Jkw & si Samsul Terbongkar ke publik,” tambah akun @paijoo-f5l.

    “Dari Jaman pak Harto sampai SBY, gak ada masalah itu dokumen seperti itu dibuka ke publik, cuma di jaman sekarang saja,” tambahnya.

    “KPU ketakutan sama Jokowi apa boleh KPU buat peraturan ini,” akun @abdulchakim868 ikut mengomentari.

    Akun @daldirin.martareja2432 menuliskan bahwa di samping itu secara keseluruhan berkait dengan UU 14/2008.

    Ada dua pertimbangan tambahan:

    KPU itu bekerja di bawah UU, ketetapannya tidak bisa bertentangan atau tidak mengindahkan UU. KPU adalah organisasi tunggal, tidak memiliki jenjang dan skala organisasi yang organisasi, fungsi dan hubungan tatakerjanya ditetapkan oleh UU secara tersendiri. Oleh karena itu, kiranya ketetapan KPU hanya mengikat KPU atau hanya mengikat perihal pelaksanaan pemilu. 

    KPU tidak etis dan tidak bisa mengatur operasional fungsi-fungsi lain, hal yang semestinya KPU tunduk pada aturan ketetapan tentang informasi publik. 

    Jika benar demikian, peraturan KPU itu semestinya tidak berlaku dan tidak perlu diindahkan.

    Jika KPU memaksakan diri, jika tidak cukup dengan ditertawakan, boleh jadi memerlukan penggrebekan massa atas tuduhan ilegal atau melawan hukum atau makar (setidaknya melawan ketetapan negara) dan melindungi kepentingan seseorang atau satu pihak, bukan kepentingan umum atau negara.

    Analog dengan sistem dan operasional prosedur politik yang memerlukan long march, maka class action perlu diwujudkan dengan unsur pemaksaan kepada KPU.

    Tentu publik menunggu gercep presiden sebagai kepala negara yang tindakannya dilindungi hukum  dan semestinya dapat digunakan untuk mengatasi tidak hanya situasi darurat, tetapi juga untuk memperbaiki birokrasi yang tolol, ceroboh dan tidak profesional. 

    Meski Nepal terinsipirasi gerakan rakyat di indonesia, tetapi gerakan rakyat Indonesia juga tidak boleh lengah, dan lemah, tetapi juga harus semakin kuat atas dasar hikmat kebijaksanaan.

  • Setop Rapat Tiba-tiba, Misbakhun Dicurigai Takut Purbaya Bongkar Korupsi di Kemenkeu dan DPR

    Setop Rapat Tiba-tiba, Misbakhun Dicurigai Takut Purbaya Bongkar Korupsi di Kemenkeu dan DPR

    Aksi Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun yang tiba-tiba menghentikan pemaparan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat dengar pendapat (RDP) menuai sorotan. Bahkan, anak Purbaya, Yudo Sadewa turut menyorotinya.

    Insiden tersebut terjadi pada Rabu (10/9/2025) lalu.  Bahwa dalam forum yang seharusnya menjadi ajang pemaparan awal visi dan misi Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru dilantik, rapat justru dihentikan sebelum seluruh presentasi selesai disampaikan.

    Melalui akun TikTok diduga miliknya, Yudo mengakui bahwa memang saat ini banyak yang tidak suka dengan ayahnya. Lantas, Yudo menantang buzzer yang kemarin menghujat sang ayah sebagai Menkeu baru. “Tau kan kenapa orang-orang pada tidak suka. Mana nih buzzer yang kemarin hujat?” kata Yudo dalam postingannya di TikTok dinukil Monitorindonesia.com, Sabtu (13/9/2025).

    Sementara dalam channel Telegram yang dibuatnya, Yudo membongkar rencana Ayahnya sebagai Menkeu. Bahwa ayahnya berniat untuk membongkar korupsi di Kemenkeu dan DPR RI. 

    Karena niatan itulah Yudo curiga DPR akhirnya memberhentikan Purbaya yang bakal membongkar kasus saat rapat. “Ayah mau bongkar semua korupsi di kemenkeu dan DPR. Mulai dari dana yang ngendap ratusan triliun di BI. Sampai seolah-olah menyudahi sepihak pada saat rapat di DPR,” tulis Yudo di kanal Telegram-nya pada Kamis (11/9/2025).

    Sebelumnya, Yudo juga sempat mengurai rencana ayahnya dalam waktu dekat sebagai Menkeu. Yudo menyebut bahwa Ayahnya akan fokus pada pajak hingga kas negara.

    “Nanti tidak ada pajak tambahan lagi, semua pajak turun sedikit. Kita lihat dulu reaksi masyarakat dalam 1 kuartal. Kas negara cukup harusnya, tidak usah hutang banyak2 lagi. Hanya perlu untuk IKN dan MBG saja,” tulis Yudo pada Rabu (10/9/2025).

    Adapun Purbaya resmi menjabat Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Hanya dua hari sebelum RDP tersebut, dia menggunakan kesempatan itu untuk menjelaskan rencana-rencana awalnya.

    Purbaya mengaku telah memiliki gambaran tentang berbagai langkah strategis yang akan ditempuh demi memperbaiki kondisi ekonomi nasional.

    Dalam paparannya, Purbaya tidak hanya membahas arah kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang ingin ia dorong, tetapi juga mengungkapkan niat untuk membentuk tim investigasi khusus di lingkungan Kementerian Keuangan.

    Tim ini akan difokuskan untuk menelusuri lebih dalam persoalan-persoalan internal, termasuk kasus-kasus dana yang diduga mandek dan tidak tersalurkan dengan baik.

    Namun, ketika Purbaya tengah menjelaskan poin-poin penting tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, tiba-tiba menghentikan jalannya rapat.

    Tindakan ini lantas menuai sorotan mengingat isu yang sedang dibahas menyangkut transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan negara. Sebelum sesi dihentikan, Purbaya sempat menyampaikan pandangannya mengenai dinamika ekonomi Indonesia dalam dua masa pemerintahan yang berbeda.

    Purbaya membandingkan kondisi ekonomi saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang keduanya menjabat selama dua periode. “Perekonomian Indonesia di era SBY mengalami pertumbuhan yang besar,” kata Purbaya.

    Pernyataan ini menggambarkan refleksi kritisnya terhadap berbagai kebijakan ekonomi yang telah dijalankan oleh para pendahulunya, sekaligus memberi sinyal bahwa dirinya siap menawarkan pendekatan yang mungkin berbeda di masa mendatang. Meskipun pemaparannya tidak sempat rampung, banyak pihak menilai isi presentasi awal Purbaya sebagai langkah berani dan terbuka.

    Wacana pembentukan tim investigasi khusus di Kementerian Keuangan juga dinilai sebagai bentuk komitmen serius terhadap pembenahan internal.

    “Di zaman pak SBY rata-rata (ekonomi) tumbuh 17 persen lebih, akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh 22 persen. Jadi pada waktu zaman pak SBY, walaupun dia enggak bangun infrastruktur abis-abisan, private sektor yang hidup yang menjalankan ekonomi. Itu berhubungan juga dengan rasio tax,” kata Purbaya dari tayangan Youtube DPR RI.

    Sedangkan di era Jokowi, perekonomian Indonesia hanya mengalami pertumbuhan sedikit. “Pada zaman pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7 persen. Bahkan dua tahun sebelum krisis itu tumbuhnya 0 persen. Memang ekonomi sedang dicekek, saya enggak tahu waktu itu, karena saya di maritim.”

    “2020 saya diminta bantu ‘pak kenapa gini pak, bapak bangun mati-mati pun enggak bisa, karena mesin ekonomi kita pincang’. Karena hanya pemerintahan yang jalan, sedangkan yang 90 persen berhenti atau diperlambat,” jelas Purbaya.

    Setelah mengetahui perbedaan dua era pemerintahan sebelumnya, Purbaya mengaku tahu harus melakukan apa. Sebagai Menteri Keuangan yang baru, Purbaya bakal menghidupkan kembali dua sektor penting di ekonomi yakni moneter dan fiskal.

    Karenanya, Purbaya minta waktu dan dukungan untuknya. “Tugas saya di sini menghidupkan mesin moneter dan mesin fiskal. Saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu.”

    “Langkah pertama sudah kami jalankan, saya sudah lapor ke presiden ‘pak, saya akan taruh uang ke perekonomian, saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun’, lagi dijalankan. Saya minta ke bank central, jangan diserap uangnya, ekonomi akan bisa hidup lagi,” jelas Purbaya.

    Purbaya juga bakal tegas terkait penyerapan anggaran yang masih rendah dan tidak terpantau. Purbaya pun menyentil program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran besar.

    Guna mencegah adanya penyalagunaan anggaran, Purbaya mengaku bakal rutin memonitor penyerapan anggaran untuk program MBH.

    “Belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang komplen katanya MBG, penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan ‘gimana monitoringnya?’, dia bilang ‘bagus-bagus aja ternyata jelek’.”

    “Ya udah kita sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG, kalau penyerapannya jelek dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program yang lambat akan saya sisir,” jelas Purbaya.

    Purbaya pun menyinggung perihal kasus yang terjadi di bidang perekonomian. Hal itu dibahas Purbaya karena ia berpengalaman menjadi Wakil Ketua tim the bottle necking di era pemerintahan Jokowi.

    Untuk diketahui, Bottleneck adalah istilah untuk menggambarkan kemacetan atau hambatan di mana suatu bagian dari sistem memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan bagian lainnya, sehingga membatasi potensi kinerja keseluruhan sistem. Saat jadi wakil tim investigasi, Purbaya mengaku pernah memecahkan ratusan kasus investasi yang merugikan negara hingga ratusan triliun.

    Untuk ke depannya, Purbaya berencana membuat tim investigas serupa untuk mengusut dana mandek di tubuh BI.

    “Saya mecahin, 300 kasus dilaporkan ke kami, kita pecahkan 193 kasus investasi sebesar Rp890 triliun. Jadi kira-kira saya bisa memperkirakan di mana bottle necking dan hambatan yang kita hadapi dan gimana cara memecahkannya. Itu mungkin bukan tugas kementerian keuangan, tapi kalau boleh saya bentuk tim,” beber Purbaya.

     

    Namun, di saat belum selesai Purbaya mengurai paparannya soal rencana tim investigasi tersebut, Misbakhun langsung memotongnya. Misbakhun menyebut bahwa RDP dengan Kemenkeu bakal disudahi.

    “Pak Purbaya kalau masih ada pertanyaan tadi, karena kita masih ada rapat lagi. Tadi tuh sebenarnya kita rapat pengantar. Jadi menurut saya, yang lainnya nanti dijawab tertulis, kita akhiri rapat siang hari ini. Nanti dirjen terkait, pada saat kita rapat membahas anggaran,” kata Purbaya.

  • Jaga Neraca Negara di Tiga Era

    Jaga Neraca Negara di Tiga Era

    Di era SBY, Sri Mulyani bagai lentera yang menata arah fiskal negeri hingga menjaga keseimbangan di tengah badai krisis. Namanya bersinar hingga panggung dunia, ketika ia dipercaya duduk di kursi tinggi Bank Dunia.

    Kembali jadi menteri di masa Jokowi, sinarnya tetap menyala, namanya dielu-elukan di mata global meski diselimuti bayang kritik dalam negeri. Dan belum setahun di bawah Prabowo, Sri Mulyani menyudahi pengabdiannya menjaga neraca negara.

  • Sebut Sang Suami Sombong, Ida Yulidina Istri Menkeu Purbaya Ternyata Foto Model Era 90-an

    Sebut Sang Suami Sombong, Ida Yulidina Istri Menkeu Purbaya Ternyata Foto Model Era 90-an

    GELORA.CO – Istri Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Ida Yulidina, ternyata bukan orang sembarangan.

    Wanita yang telah membersamai puluhan tahun Purbaya, ternyata dulunya foto model era 80 hingga 90-an. Ida juga pemenang ajang Wajah Femina pada tahun 1989.

    Dari pernikahan Purbaya dan Ida, mereka dikaruniai dua orang putra, yaitu Yuda Purboyo Sunu dan Yudo Achilles Sadewa. Putranya, Yudo Achilles Sadewa, dikenal sebagai trader dan konten kreator.

    Dari postingan Facebook @Wajah Femina, terlihat wajah Ida di halaman depan atau menjadi cover majalah Femina saat itu.

    “Ida Yulidina pemenang 1 wajah Femina 1989,”jelas narasi postingan itu pada 30 Maret 2011 lalu.

    Berdasarkan LHKPN yang disampaikan kepada KPK pada 11 Maret 2025 untuk periode 2024, total harta kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa tercatat Rp39.210.000.000 atau Rp39 miliar.

    Kehidupan Sederhana

    Ida Yulidina terpantau menerapkan gaya hidup sederhana bersama keluarganya dari postingan media sosial milik Menkeu @pyudhisadewa.

    Keseharian keluarga ini pun terbilang sederhana, dimana Purbaya pernah membagikan momen naik bajaj berdua, hingga menikmati makanan kaki lima seperti pecel lele dan mi ayam bersama anak-anak.

    Dalam beberapa unggahan di media sosial, Purbaya memperlihatkan momen kebersamaan dengan sang istri yang tampil simpel namun elegan.

    Salah satu potret yang mencuri perhatian adalah saat pasangan ini mengunjungi Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2024.

    Keduanya tampak ikut mengantre tiket layaknya pengunjung biasa, tidak terlihat seperti sosialita.

    Istri Purbaya mengenakan blouse motif floral dipadukan celana panjang berwarna broken white, serta tas selempang berwarna merah marun.

    Ida Yulidina memilih tas koleksi Joy Gryson, label fashion asal AS yang cukup populer di Asia.

    Tas tersebut adalah seri Tribeca, yang dijual dengan harga sekitar Rp3,7 juta, dan bahkan bisa ditemukan seharga Rp700 ribuan di marketplace.

    Tidak hanya itu, Ida Yulidina juga sempat menyebut sang suami dengan sebutan ‘sombong’.

    Pasalnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9), Purbaya mengungkapkan target ambisiusnya.

    Yakni membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level 6 hingga 7 persen, namun, niat tersebut justru sempat menuai candaan dari lingkungan terdekatnya.

    Purbaya mengatakan sang istri sendiri bilang, ‘Kamu sombong’, karena saya percaya diri dengan target 6 persen.

    Tapi Purbaya tetap yakin memiliki dasar untuk mencapai target 6 persen itu dalam jabatannya nanti.

    Purbaya merujuk pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat pertumbuhan ekonomi sempat menyentuh 6 persen lebih.

    Menurutnya, kunci keberhasilan kala itu adalah bergairahnya sektor swasta, ditopang oleh pertumbuhan uang beredar (M0) yang mencapai rata-rata 17 persen, dan kredit yang naik hingga 22 persen.

    Sementara itu, di era Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 5 persen dengan fokus besar pada belanja pemerintah, namun dengan pertumbuhan uang beredar yang melambat.

    Ia percaya bahwa dengan menggabungkan pendekatan dua era pemerintahan sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus angka 6 persen, bahkan lebih.

    Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak mungkin mengontrol seluruh pelaku ekonomi.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Purbaya telah membentuk tim khusus guna mengurai hambatan di berbagai kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, agar jalur pertumbuhan ekonomi bisa lebih terbuka.

    ***

  • Sebut Sang Suami Sombong, Ida Yulidina Istri Menkeu Purbaya Ternyata Foto Model Era 90-an

    Sebut Sang Suami Sombong, Ida Yulidina Istri Menkeu Purbaya Ternyata Foto Model Era 90-an

    GELORA.CO – Istri Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Ida Yulidina, ternyata bukan orang sembarangan.

    Wanita yang telah membersamai puluhan tahun Purbaya, ternyata dulunya foto model era 80 hingga 90-an. Ida juga pemenang ajang Wajah Femina pada tahun 1989.

    Dari pernikahan Purbaya dan Ida, mereka dikaruniai dua orang putra, yaitu Yuda Purboyo Sunu dan Yudo Achilles Sadewa. Putranya, Yudo Achilles Sadewa, dikenal sebagai trader dan konten kreator.

    Dari postingan Facebook @Wajah Femina, terlihat wajah Ida di halaman depan atau menjadi cover majalah Femina saat itu.

    “Ida Yulidina pemenang 1 wajah Femina 1989,”jelas narasi postingan itu pada 30 Maret 2011 lalu.

    Berdasarkan LHKPN yang disampaikan kepada KPK pada 11 Maret 2025 untuk periode 2024, total harta kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa tercatat Rp39.210.000.000 atau Rp39 miliar.

    Kehidupan Sederhana

    Ida Yulidina terpantau menerapkan gaya hidup sederhana bersama keluarganya dari postingan media sosial milik Menkeu @pyudhisadewa.

    Keseharian keluarga ini pun terbilang sederhana, dimana Purbaya pernah membagikan momen naik bajaj berdua, hingga menikmati makanan kaki lima seperti pecel lele dan mi ayam bersama anak-anak.

    Dalam beberapa unggahan di media sosial, Purbaya memperlihatkan momen kebersamaan dengan sang istri yang tampil simpel namun elegan.

    Salah satu potret yang mencuri perhatian adalah saat pasangan ini mengunjungi Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2024.

    Keduanya tampak ikut mengantre tiket layaknya pengunjung biasa, tidak terlihat seperti sosialita.

    Istri Purbaya mengenakan blouse motif floral dipadukan celana panjang berwarna broken white, serta tas selempang berwarna merah marun.

    Ida Yulidina memilih tas koleksi Joy Gryson, label fashion asal AS yang cukup populer di Asia.

    Tas tersebut adalah seri Tribeca, yang dijual dengan harga sekitar Rp3,7 juta, dan bahkan bisa ditemukan seharga Rp700 ribuan di marketplace.

    Tidak hanya itu, Ida Yulidina juga sempat menyebut sang suami dengan sebutan ‘sombong’.

    Pasalnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9), Purbaya mengungkapkan target ambisiusnya.

    Yakni membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level 6 hingga 7 persen, namun, niat tersebut justru sempat menuai candaan dari lingkungan terdekatnya.

    Purbaya mengatakan sang istri sendiri bilang, ‘Kamu sombong’, karena saya percaya diri dengan target 6 persen.

    Tapi Purbaya tetap yakin memiliki dasar untuk mencapai target 6 persen itu dalam jabatannya nanti.

    Purbaya merujuk pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat pertumbuhan ekonomi sempat menyentuh 6 persen lebih.

    Menurutnya, kunci keberhasilan kala itu adalah bergairahnya sektor swasta, ditopang oleh pertumbuhan uang beredar (M0) yang mencapai rata-rata 17 persen, dan kredit yang naik hingga 22 persen.

    Sementara itu, di era Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 5 persen dengan fokus besar pada belanja pemerintah, namun dengan pertumbuhan uang beredar yang melambat.

    Ia percaya bahwa dengan menggabungkan pendekatan dua era pemerintahan sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus angka 6 persen, bahkan lebih.

    Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak mungkin mengontrol seluruh pelaku ekonomi.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Purbaya telah membentuk tim khusus guna mengurai hambatan di berbagai kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, agar jalur pertumbuhan ekonomi bisa lebih terbuka.

    ***

  • Wapres Gibran Bertemu SBY, Jokowi: Bagus Biar Dapat Wejangan

    Wapres Gibran Bertemu SBY, Jokowi: Bagus Biar Dapat Wejangan

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan isi pembicaraan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat bertemu di Cikeas, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025).

    AHY mengatakan, Gibran berkunjung ke Cikeas until memberi ucapan dan mendoakan SBY yang sedang berulang tahun.

    “Oh iya, tadi beliau (Gibran) datang ke Cikeas menyampaikan ucapan ulang tahun karena Pak SBY hari ini berusia 76 tahun, tentunya menyampaikan secara langsung dan mendoakan yang baik-baik,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    AHY sendiri tak ikut dalam pertemuan tersebut sehingga tak mengetahui secara detail hal-hal yang dibahas SBY dan Gibran. Namun, kata dia, para tokoh kerap mendikusikan soal kondisi Indonesia terkini.

    “Tidak tahu saya, saya tidak ikut di peetemuan itu, tapi yang jelas pasti selalu mendiskusikan juga tentang bangsa. kita ingin Indonesia juga semakin baik, kondisinya, ekonominya, dan kita terus kawal pembangunan yang dijalankan pemerintahan yang dikomandoi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” jelas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur itu.

  • Wapres Gibran Bertemu SBY, Jokowi: Bagus Biar Dapat Wejangan

    Wapres Gibran Bertemu SBY, Jokowi: Bagus Biar Dapat Wejangan

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan isi pembicaraan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat bertemu di Cikeas, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025).

    AHY mengatakan, Gibran berkunjung ke Cikeas until memberi ucapan dan mendoakan SBY yang sedang berulang tahun.

    “Oh iya, tadi beliau (Gibran) datang ke Cikeas menyampaikan ucapan ulang tahun karena Pak SBY hari ini berusia 76 tahun, tentunya menyampaikan secara langsung dan mendoakan yang baik-baik,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    AHY sendiri tak ikut dalam pertemuan tersebut sehingga tak mengetahui secara detail hal-hal yang dibahas SBY dan Gibran. Namun, kata dia, para tokoh kerap mendikusikan soal kondisi Indonesia terkini.

    “Tidak tahu saya, saya tidak ikut di peetemuan itu, tapi yang jelas pasti selalu mendiskusikan juga tentang bangsa. kita ingin Indonesia juga semakin baik, kondisinya, ekonominya, dan kita terus kawal pembangunan yang dijalankan pemerintahan yang dikomandoi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” jelas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur itu.

  • Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Bawa Isu Palestina hingga Reformasi Sistem Nasional 12 September 2025

    Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Bawa Isu Palestina hingga Reformasi Sistem Nasional 12 September 2025

    Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Bawa Isu Palestina hingga Reformasi Sistem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto bakal berpidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa (23/9/2025).
    Sejumlah isu akan disampaikannya dalam pidato tersebut, seperti persoalan Palestina serta dinamika keamanan global usai Israel melakukan serangan udara ke Qatar.
    “Pasti juga isu Palestina, akan dibawa dan tentunya kesempatan Sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus mendorong pelaksanaan program-program dan visi cita-cita Bapak Presiden,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat dalam konferensi persnya, Kamis (11/9/2025).
    Selain itu, Prabowo disebutnya akan menyampaikan reformasi sistem multilateral dalam pidato berdurasi 15 menit di Sidang Mejelis Umum PBB.
    Termasuk dorongan terkait peran negara-negara selatan juga bakal disuarakan sebagai cerminan semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat.
    “Ini tentunya akan terus dibawa oleh delegasi Indonesia,” ujar Tri.
    Di samping itu, pertemuan tematik antara Indonesia dengan delegasi negara lain juga akan dilakukan dalam forum tersebut.
    Sejumlah isu akan dibahas, mulai dari kemanusiaan, kesehatan mental, isu penghapusan senjata nuklir, hingga pemberdayaan perempuan.
    Prabowo akan menjadi presiden ke-4 Indonesia yang berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB. Sebelumnya ada nama Soekarno, yang menghadiri Sidang Umum ke-15 PBB 30 September 1960.
    Saat itu, Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali (
    To Build The World A New
    )”.
    Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat lebih dari enam kali menghadiri forum tersebut.
    Terakhir adalah Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dua kali secara virtual dalam Sidang Umum ke-75 dan 76 PBB pada 2020 serta 2021.
    Dalam Sidang Umum ke-76 PBB, Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Baru Optimistis Ekonomi Melesat di Atas 6% dalam 2 Tahun, Kapan Bisa 8%?

    Menkeu Baru Optimistis Ekonomi Melesat di Atas 6% dalam 2 Tahun, Kapan Bisa 8%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh dalam kisaran 6% sampai dengan 6,5% dalam kurun waktu 2 tahun, syaratnya kontribusi pemerintah (government) dan swasta (private) secara berdampingan. 

    Purbaya menjelaskan, mesin perekonomian Indonesia pincang karena dalam beberapa waktu terakhir hanya mengandalkan kontribusi dari belanja pemerintah. Utamanya pada periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan pembangunan infrastruktur secara masif. 

    Sebaliknya, pada periode sebelumnya yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan infrastruktur tidak semasif penerusnya. Purbaya, yang sebelumnya pernah menjabat di KSP hingga Kemenko Marves era Presiden Jokowi, mengakui bahwa ekonomi seperti direm. 

    “Dia bangun infrastruktur sebanyak apapun, hanya menggerakkan government sector. Private sector-nya lambat atau berhenti. Makanya tumbuhnya hanya di bawah 5%,” terangnya pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025). 

    Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, kontribusi swasta terhadap perekonomian mencapai 90%, sedangkan pemerintah yakni 10%. Kemudian, pertumbuhan sektor swasta disebut rendah dalam beberapa tahun terakhir sedangkan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini baru berumur 10 bulan lebih. 

    Hal itu yang mendorong Purbaya menjalankan sejumlah program hasil cepat alias quick win untuk mempercepat pertumbuhan sektor swasta atau riil, salah satunya dengan menyuntik likuiditas kepada perbankan. Harapannya, industri keuangan itu bisa menyalurkan kredit ke sektor riil guna menggerakkan roda perekonomian. 

    Kemarin, Rabu (10/9/2025), dia mengumumkan pemerintah bakal memindahkan kas di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun untuk disuntikkan ke perbankan. Pada hari ini, dia menyebut dana itu akan efektif disalurkan ke enam himbara per Jumat (12/9/2025). 

    Dengan berjalannya pemerintah dan swasta, Purbaya memperkirakan perekonomian bisa tumbuh di atas 6% dalam waktu sekitar dua tahun ini. 

    “Jadi [pertumbuhan] 6,5% sampai 6,5% enggak susah-susah amat dalam satu tahun, dua tahun. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu? Jadi itu satu modal utama kita,” paparnya. 

    Di sisi lain, pertumbuhan di atas 6% itu dinilai Purbaya bisa terwujud dengan mengatur permintaan domestik dan kebijakan fiskal. Beberapa faktor lain yang bisa mendorong hal itu adalah perbaikan sektor manufaktur.

    Dengan itu, dia menyebut target pertumbuhan 8% sebagaimana harapan Presiden Prabowo bisa semakin dekat. “Dengan reformasi sedikit, manufacturing diperbaiki dan lain-lain, [pertumbuhan ekonomi 7%-8% sudah kelihatan di ujung sana,” terangnya.