Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Prabowo Pidato di PBB, Mengakhiri Tren Ketidakhadiran Era Jokowi

    Prabowo Pidato di PBB, Mengakhiri Tren Ketidakhadiran Era Jokowi

    JAKARTA – Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali digelar di New York, Amerika Serikat, pada September ini.

    Dengan mengusung tema “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”, sesi pembukaan sudah dimulai sejak 9 September di Markas Besar PBB, Manhattan.

    Indonesia akan hadir dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala delegasi—menandai kembalinya kepala negara Indonesia di forum PBB setelah absen 10 tahun.

    Kehadiran ini menjadi sorotan, sebab dalam 16 tahun terakhir, hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang relatif konsisten hadir dan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.

    Sementara itu, Presiden Joko Widodo lebih memilih mengirim wakil, baik Menteri Luar Negeri maupun Wakil Presiden, sehingga Indonesia jarang tampil lewat pidato langsung kepala negara.

    Prabowo dijadwalkan berbicara pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi tanggal 23 September, dengan nomor urut ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Posisi strategis ini menempatkan Indonesia di barisan awal pemimpin dunia yang menentukan arah pembahasan global.

    Sidang tahun ini juga menjadi momen krusial terkait isu Palestina. Sejumlah negara seperti Prancis, Kanada, Australia, hingga Portugal telah menyatakan niat mengakui kedaulatan Palestina di forum ini. Indonesia, yang konsisten vokal memperjuangkan Palestina, diperkirakan menjadikan isu tersebut sebagai prioritas utama dalam pidato Prabowo.

    Bagi Indonesia, kehadiran langsung presiden di forum PBB tidak hanya menyangkut simbol diplomasi, melainkan juga menyuarakan posisi bangsa di tengah krisis global—mulai dari perang, perubahan iklim, hingga perjuangan kemerdekaan Palestina.

    Dengan tampilnya Prabowo di podium PBB setelah satu dekade vakum, publik menantikan apakah Indonesia akan kembali memainkan peran diplomasi aktif di level tertinggi, seperti era SBY, sekaligus menandai perbedaan gaya kepemimpinan luar negeri dibandingkan Jokowi yang lebih menekankan diplomasi bilateral dan kerja sama ekonomi regional.

    Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum

    Sesi ke-80 pertemuan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB akan dimulai pada 20-26 September. Tema Better together: 80 years and more for peace, development and human rights, bertujuan untuk memperbaharui komitmen global terhadap multilateralisme, solidaritas, dan aksi bersama untuk masyarakat dan juga planet.

    Kementerian Luar Negeri, per 11 September, mencatat 145 dari total 193 negara anggota telah mengonfirmasi kehadiran pada Sidang Majelis Umum PBB. Secara rinci, 137 negara diwakili oleh kepala negara pemerintahan, 5 wakil presiden dan 3 wakil perdana menteri.

    Presiden Prabowo akan berbicara pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September dengan nomor urut ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Sidang Majelis Umum PBB biasanya menghasilkan resolusi yang bukan bersifat mengikat secara hukum tetapi memiliki pengaruh moral yang kuat. Resolusi bersifat hukum jika berkaitan dengan hal-hal tertentu seperti pengakuan negara.

  • Ramalan Jayabaya 08 dan Warisan Goro Jokowi ke Gibran

    Ramalan Jayabaya 08 dan Warisan Goro Jokowi ke Gibran

    GELORA.CO -Ramalan politik di Indonesia selalu menyimpan daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah ramalan Jayabaya, pujangga Jawa kuno, yang hingga kini masih sering dijadikan bahan perbincangan serius maupun guyonan politik.

    Dalam ramalan itu disebutkan, pemimpin Nusantara akan memiliki nama dengan akhiran No-To-No-Go-Ro. Frasa ini dimaknai sebagai noto nogoro, yang berarti “menata negara”. Meski sekilas terdengar simbolis, pola tersebut diyakini sebagian kalangan tetap relevan hingga hari ini.

    Jika ditelusuri, benang merah itu memang tampak pada sejumlah presiden RI. Soekarno, presiden pertama, menutup namanya dengan “No”. Soeharto, presiden kedua, berakhir dengan “To”. Lalu Susilo Bambang Yudhoyono kembali menghadirkan akhiran “No” pada era kepemimpinannya. 

    Bahkan Joko Widodo pun kerap dimasukkan dalam pola tersebut. Alasannya, nama asli Jokowi saat lahir adalah Mulyono sebelum kemudian diganti menjadi Joko Widodo.

    “No lagi; Mulyono. Kenapa Mulyono? Jokowi itu saat lahir nama aslinya Mulyono, karena berulang kali sakit-sakitan ibunya lalu mengganti nama jadi Joko Widodo. Jadi Jokowi masuknya di No; Mulyono,” terang mantan politikus Gerindra Arief Poyuono saat berbincang dengan RMOL, seperti dikutip kembali pada Minggu, 21 September 2025.

    Namun, pola ini kerap menimbulkan pertanyaan ketika menyentuh nama Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Ketiganya tidak dimasukkan ke dalam rangkaian karena dianggap memimpin dalam periode singkat, kurang dari lima tahun.

    Kini publik kembali berspekulasi apakah Presiden ke-8, Prabowo Subianto, masuk dalam kerangka ramalan Jayabaya? Dari sisi nama memang tidak persis cocok. Tapi namanya juga ramalan?”kadang pas, kadang harus dipas-paskan agar sesuai kenyataan.

    Lebih jauh, sebagian penafsir menyebut bahwa suku kata “Goro” dalam ramalan bukanlah tanda akhiran nama, melainkan gambaran situasi ketika seorang pemimpin berkuasa. Dalam bahasa Jawa, goro berarti dusta atau kebohongan. 

    Sementara goro-goro kerap dimaknai sebagai huru-hara atau kekacauan. Dua tafsir ini saling berkaitan yaitu kebohongan bisa menjadi pemantik utama munculnya kegaduhan sosial maupun politik.

    Lalu, di manakah posisi Joko Widodo dalam konteks ramalan ini?

    Beberapa penafsir meyakini Jokowi berada di fase goro. Mereka menilai, sejak awal kepemimpinannya sudah tampak bayangan potensi kekacauan, berupa kekecewaan, pengkhianatan, hingga kemarahan publik. Kondisi inilah yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai goro-goro, sebuah masa penuh gejolak yang mengiringi kepemimpinan.

    Meski Jokowi kini telah lengser, sebagian kalangan percaya bahwa “warisan goro” itu tidak berhenti begitu saja. Aura itu diyakini berpindah ke putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.

    Apakah tafsir ini benar adanya atau sekadar ramalan yang dipaksakan agar selaras dengan realitas politik, hanya waktu yang bisa menjawab. 

    Namun satu hal pasti ramalan Jayabaya akan terus hidup di ruang obrolan politik Indonesia, dari warung kopi hingga ruang seminar, sebagai jalinan antara mitos, sejarah, dan drama kekuasaan.

  • Mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato Prabowo

    Mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato Prabowo

    Presiden Prabowo, yang akan berbicara di hadapan para pemimpin dunia, menempati posisi strategis sebagai pemimpin negara yang dijadwalkan berpidato di awal sesi.

    New York, Amerika Serikat (ANTARA) – Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdiri di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, menjadi salah satu ikon diplomasi dunia.

    Kompleks besar di tepi East River itu, setiap bulan September, berubah menjadi pusat perhatian global ketika Sidang Majelis Umum PBB digelar.

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum ke-80 yang mengangkat tema Better together: 80 years and more for peace, development and human rights, menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum, tepatnya pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    ANTARA, pada Sabtu (20/9) waktu setempat, berkesempatan mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato bagi kepala negara yang berlangsung pada Selasa (23/9).

    Tur singkat itu difasilitasi oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York, yang mendampingi rombongan jurnalis dari Indonesia yang berjumlah 11 orang untuk menelusuri sejumlah area di dalam gedung bersejarah yang diresmikan pada tahun 1951 itu.

    Perjalanan dimulai dari pintu masuk menuju Markas Besar PBB. Setiap tamu diwajibkan melewati pemeriksaan ketat, mulai dari pengecekan barang bawaan hingga verifikasi identitas yang khusus digunakan untuk menghadiri sidang umum tahunan itu.

    Setelah pemeriksaan usai, rombongan diarahkan menuju pusat media atau media center. Lokasinya berada di sisi luar gedung, menempati sebuah tenda putih raksasa yang didirikan di tepi East River.

    Dari sana, panorama kota New York terbentang indah. Di sebelah kiri berdiri kokoh Jembatan Queensboro. Sementara di seberangnya tersaji lanskap kawasan Queens yang dihiasi gedung-gedung menjulang tinggi.

    Adapun di dalam pusat media, area layaknya ruang kerja besar disiapkan. Ratusan kursi dan meja ditata rapi untuk menampung jurnalis dari berbagai belahan dunia.

    Belasan layar televisi berukuran besar juga dipasang untuk menyiarkan jalannya sidang secara langsung. Hal ini membuat jurnalis tetap bisa melaporkan secara detail meski tidak berada di ruang sidang utama.

    Pemandangan Jembatan Queensboro dilihat dari depan pusat media (media center) yang berada di area Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)Ruangan pusat media (media center) yang berada di area luar Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Dianggap Terlalu Banyak Cawe-cawe

    Menkeu Purbaya Dianggap Terlalu Banyak Cawe-cawe

    GELORA.CO -Gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai terlalu sering cawe-cawe di berbagai isu publik. 

    “Sejak awal menjabat, publik justru disuguhi komentar yang berlebihan. Dari membandingkan kinerja ekonomi era SBY, Jokowi, hingga Prabowo, menyindir balik kritikan akademisi, sampai cawe-cawe soal laporan direksi BUMN di media. Padahal yang ditunggu rakyat adalah kerja nyata menjaga ekonomi, bukan polemik,” kata Direktur Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi  Murmahudi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 20 September 2025.

    Menurut dia, posisi Menteri Keuangan adalah kunci stabilitas fiskal negara. Terlalu reaktif menanggapi kritik publik hanya akan menguras energi dan mengalihkan fokus dari tugas utama.

    “Kalau setiap isu ditanggapi dengan komentar di media, kapan ada waktu merumuskan kebijakan fiskal yang kuat? Menkeu harus tunjukkan dulu hasil kerja. Adu argumen di ruang publik bukan prioritas, yang utama adalah kebijakan nyata untuk rakyat,” tegasnya.

    Murmahudi menilai Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dari pelemahan daya beli, ancaman perlambatan ekonomi global, defisit anggaran, hingga penerimaan negara yang harus dioptimalkan. Kondisi ini, kata dia, menuntut konsentrasi penuh dari Menkeu.

    “Menkeu merupakan ujung tombak pertahanan ekonomi nasional. Publik ingin kepastian bahwa APBN dikelola dengan hati-hati, subsidi tepat sasaran, dan fiskal tetap sehat. Jangan sampai energi habis untuk klarifikasi dan sindir-menyindir. Yang ditunggu publik langkah nyata, bukan drama,” pungkasnya.

  • Jokowi Masih Pelihara Relawan untuk Kepentingan Politik, Said Didu: Orang Ini Mau Jadi Apa?

    Jokowi Masih Pelihara Relawan untuk Kepentingan Politik, Said Didu: Orang Ini Mau Jadi Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membeberkan bahwa dirinya memerintahkan relawan Bara JP mendukung Prabowo-Gibran dua periode kini jadi sorotan.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo-Gibran dua periode),” ujar Jokowi kepada awak media saat ditanya mengenai pernyataan relawan Bara JP mendapat arahan mendukung Prabowo-Gibran dua periode, Jumat (19/9/2025).

    Arahan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa Jokowi masih memelihara relawan untuk kepentingan politiknya.

    Penilaian itu disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Dia heran sekaligus mempertanyakan sikap Jokowi itu.

    “Mantan Presiden masih memelihara Relawan – orang ini mau jadi apa?” tanya Said Didu melalui cuitan di akun media sosialnya, dikutip Sabtu malam (20/9/2025).

    Cuitan Said Didu itu pun viral dan banyak dikomentari warganet.

    “Pak SBY dan Bu Mega di masa pensiun diundang jadi pembicara di forum2 dunia, Jokowi malah ngurus relawan terus🤣🤣🤣🤣🤣,” balas warganet di kolom komentar.

    “Ya beliau ini lah yg memulai usaha pecah belah bangsa dgn relawan2, sampai zaman SBY tdk ada itu relawan2 kalau mau dukung silahkan lewat jalur yg resmi dan legal yaitu partai politik. Kolompok2 relawan ini bisa dibilang partai politik ilegal yg harus dibubarkan,,” kritik lainnya. (sam/fajar)

  • Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto akan naik podium dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada 23 September di Markas Besar PBB, New York.

    Prabowo tampil sebagai pembicara ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penempatan urutan ketiga ini di luar tradisi PBB.

    Ini bukan sekadar urutan agenda tetapi dapat dipandang secara eksistensial, bahwa Indonesia sebagai negara non-blok, yang lahir dari semangat Konferensi Asia-Afrika 1955, ditempatkan di posisi yang jarang diberikan untuk aktor di luar hegemoni Barat-Latin Amerika.

    Secara filosofis, posisi ini mengingatkan kita pada dialektika Hegel: bahwa tesis Barat yang diwakili Amerika, antitesis Global South diwakili Brazil, dan sintesis potensial dari Indonesia menggambarkan betapa diperhitungkannya posisi Indonesia di percaturan internasional.

    Nampaknya dunia sedang mencari jalan baru untuk menyelesaikan ketegangan antara Barat dan BRICS, Amerika dan Tiongkok, serta melemahnya multilateralisme global.

    Karena itu Presiden Prabowo diharapkan mampu membangun narasi sebagai jembatan bagi para pihak, bukan sekadar gema retorik di tengah erosi multilateralisme.

    Suara Jakarta di New York

    Secara historis, pidato Prabowo menandai kembalinya presiden Indonesia ke podium Majelis Umum setelah absen satu dekade. Presiden Joko Widodo, selama dua periode, memilih mendelegasikan tugas ini kepada Menteri Luar Negeri, sebagai sebuah pilihan pragmatis. Prabowo menjadi presiden keempat RI yang berpidato langsung di sidang ini, setelah pendahulunya presiden Soekarno, Suharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Tradisi PBB menempatkan Brasil dan AS di urutan pertama, sementara slot ketiga sering menjadi arena uji bagi aktor menengah yang berpotensi memediasi. Posisi ketiga lebih dilihat sebagai bobot diplomatik strategis dan simbol kehormatan. Peluang ini sekaligus merupakan pernyataan implisit bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan narasi global.

    Tesis ini menguji kredibilitas Prabowo dalam membangun narasi politik internasional: apakah ia bisa mengubah persepsi soal urutan berbicara menjadi amplifier bagi suara Jakarta di New York.

    Komunikasi multilateralisme

    Di tengah ketegangan Barat-BRICS, rivalitas AS-Tiongkok, dan pelemahan fondasi multilateralisme serta perang Rusia – Ukraina, pidato Presiden Prabowo tak hanya harus didengar, tapi juga diukur; apakah posisi Indonesia, yang dianggap unik, mampu menjadi jembatan ketegangan akibat benturan aliansi ekonomi, dan keberpihakan pada entitas global secara netral, seperti soal Palestina.

    Ini sangat tergantung dari pilihan materi atau narasi yang akan digaungkan Prabowo di arena sidang tersebut.

    Secara filosofis, Presiden Prabowo tetap dapat menggemakan gagasan tentang “perdamaian abadi” melalui federasi republik: multilateralisme, bukan utopia dalam konstruksi rasional yang rapuh.

    Prabowo juga harus mampu mendinginkan eskalasi BRICS dan Amerika, Trump dan Tiongkok, bukan sekadar mengutuk perang misalnya, tetapi mengusulkan kerangka pragmatis. Fokus pada isu Palestina, Qatar, dan stabilitas global lain, sebuah portofolio mencerminkan peran netral Indonesia sebagai aktor global.

    Narasi Internasional Prabowo harus tetap dalam dimensi komunikasi bergestur Indonesia, mencerminkan semangat ideologis Indonesia, seperti yang pernah dilakukan presiden Soekarno ketika itu. Setiap narasi yang disodorkan harus mencerminkan gagasan identitas sebagai bangsa merdeka dan berdaulat baik secara: politik, ekonomi dan sosial dalam konstelasi global yang aktif, jauh dari jebakan polarisasi.

    Kiprah Indonesia

    Menurut Analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS), enam bulan pertama kepemimpinan Prabowo ditandai “diplomatic charm offensive” di mana Indonesia berupaya memperbesar pengaruhnya secara global, fokus pada multi-alignment dan kebijakan “good neighbor” yang bisa jadi jembatan Barat dan Global South, tanpa mengabaikan orientasi regional dan domestik. Sebagai pemimpin informal ASEAN Prabowo harus menempatkan Indonesia sebagai mediator dalam konflik kawasan seperti Laut China Selatan.

    Arah kebijakan luar negeri seperti itulah yang ditunggu dunia internasional di tengah ambisi besar, menciptakan perdamaian dunia. Dorongan Indonesia terhadap posisi ASEAN menuju peran global harus disisipkan sebagai upaya menciptakan kedaulatan, modernisasi pertahanan, dan keseimbangan ekonomi.

    Karena itu keputusan bergabung dengan BRICS harus memberi benefit pada kawasan ASEAN, meskipun beresiko menimbulkan ketegangan baru dengan AS.

    Narasi Prabowo harus “big deal,” sehingga bisa lebih memorable daripada pidato Soekarno jika substansinya kuat.

    Maka Presiden Prabowo seharusnya mengangkat isu-isu strategis yang mencerminkan posisi netral Indonesia dan kontribusinya bagi multilateralisme.

    Pertama, isu Palestina harus menjadi prioritas utama, dengan dorongan kuat untuk pengakuan negara Palestina dan solusi dua negara, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Termasuk kecaman serangan Israel baru-baru ini guna mendukung stabilitas Timur Tengah.

    Kedua, perubahan iklim dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana Indonesia bisa mensponsori isu lingkungan global, termasuk transisi energi dan konservasi hutan hujan.

    Ketiga, hak asasi manusia sebagai bagian dari ujian politik, dengan merespons kritik internasional atas rekam jejak domestiknya.

    Keempat, eskalasi geopolitik seperti rivalitas AS-Tiongkok dan perang Rusia-Ukraina, di mana Indonesia dapat mengusulkan kerangka “constructive pragmatism” sebagai model perdamaian, termasuk mediasi di konflik regional. Kelima, penguatan multilateralisme melalui BRICS dan ASEAN, dengan pengenalan konsep “Asta Cita” (delapan cita-cita) ke dunia untuk menekankan peran Indonesia sebagai jembatan. Isu-isu ini tidak hanya akan memperkuat “soft power” Indonesia, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai pemimpin tangguh dari Asean.

    *) Dr. Eko Wahyuanto, dosen Sekolah Tinggi Multimedia ST-MMTC Komdigi Yogyakarta

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kini Jadi Anak Buah, Djamari Chaniago Ternyata Pernah Pecat Prabowo di TNI

    Kini Jadi Anak Buah, Djamari Chaniago Ternyata Pernah Pecat Prabowo di TNI

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

    Djamari Chaniago menggantikan Budi Gunawan yang dicopot dari jabatannya sebagai Menko Polkam pada Senin (8/9/2025).

    Djamari Chaniago memiliki rekam jejak yang menarik untuk diulik.

    Hal itu lantaran Djamari salah satu orang yang berpengaruh dalam pemecatan Presiden Prabowo Subianto di TNI.

    Dimuat dari Bangkapos, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998.

    DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer.

    Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari tujuh perwira tinggi, termasuk Djamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis prodemokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer.

    Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) secara hormat.

    Djamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agum Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan Tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang saat itu dipimpin Prabowo.

    Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) tahun 1971.

    Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949.

    Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Chaniago tercatat lebih dari tiga dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di kesatuan Infanteri Baret Hijau Kostrad.

    Dalam kariernya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, 

    Komandan Kodim 0501/Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linud 18/Trisula.

    Kemudian, Djamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linud 18/Trisula, Komandan Rindam I/Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2/Kostrad.

    Sosok Djamari Chaniago pernah menjadi sorotan pada 2020 silam.

    Saat itu klub motor gede (moge) yang ia pimpin terlibat mengeroyokan dua orang anggota TNI.

    Diketahui, dua anggota TNI itu berinisial Serda MIS dan Serda MY bertugas di Satuan Intel Kodim 0304/Agam, Sumatera Barat ( Sumbar ).

    Adapun peristiwa itu terjadi di Simpang Tarok, Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (30/10/2020)

  • 8 Profil Djamari Chaniago, Purnawirawan Jenderal yang Jadi Menko Polkam Nasional

    8 Profil Djamari Chaniago, Purnawirawan Jenderal yang Jadi Menko Polkam Nasional

    Profil Djamari Chaniago, Purnawirawan Jenderal yang Jadi Menko Polkam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Letjen TNI (purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
    Pelantikan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (17/9/2025).
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Djamari Chaniago, Rabu (17/9/2025).
    Djamari Chaniago resmi menggantikan Budi Gunawan yang dicopot dari posisi Menko Polkam pada Senin (8/9/2025).
    Lantas, siapakah Djamari Chaniago yang kini ditunjuk Prabowo sebagai Menko Polkam? Berikut profilnya:
    Dilansir dari berbagai sumber, Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI kelahiran Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan Akabri pada 1971.
    Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kemiliteran, seperti Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 23 Mei 1998 hingga 24 November 1999.
    Setelah itu, Djamari Chaniago menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999 hingga 1 Maret 2000.
    Namanya juga pernah mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 8 Maret 2000 sampai 16 Maret 2004.
    Djamari Chaniago yang pangkat terakhirnya adalah Letjen, diketahui merupakan bagian dari , Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
    DKP adalah dewan yang memutuskan Prabowo terbukti melakukan pelanggaran ketika terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Akhirnya, DKP memecat Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1998.
    Selain Djamari Chaniago, DKP terdiri dari Subagyo Hadisiswoyo dan Fachrul Razi sebagai ketua dan wakil ketua. Lalu, ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, dan Arie J Kumaat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Siapa Djamari Chaniago? Nama yang Diisukan Jadi Menko Polkam Nasional

    4 Siapa Djamari Chaniago? Nama yang Diisukan Jadi Menko Polkam Nasional

    Siapa Djamari Chaniago? Nama yang Diisukan Jadi Menko Polkam
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Djamari Chaniago menjadi salah satu nama yang diisukan mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
    Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto pun tidak bicara banyak saat ditanya wartawan ihwal isu tersebut.
    UPDATE: Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Gantikan Budi Gunawan
    Ia hanya menyampaikan, penunjukan menteri di Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
    “Waduh, saya enggak bisa bicara tentang reshuffle ya, biar nanti yang umumkan beliau (Presiden Prabowo),” kata Aris, di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Sebelum itu, ia juga menyampaikan bahwa Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif dalam menentukan pembantunya akan menunjuk putra terbaik untuk posisi Menko Polkam.
    “Nanti akan dicari putra terbaiklah oleh pak presiden pasti. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu, dari suku apapun, dari mana asalnya,” ujar Aris.
    Lantas, siapa Djamari Chaniago yang diisukan menjadi Menko Polkam definitif pengganti Budi Gunawan? Berikut profil singkatnya:
    Dilansir dari berbagai sumber, Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI kelahiran Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan Akabri pada 1971.
    Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kemiliteran, seperti Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 23 Mei 1998 hingga 24 November 1999.
    Setelah itu, Djamari Chaniago menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999 hingga 1 Maret 2000.
    Namanya juga pernah mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 8 Maret 2000 sampai 16 Maret 2004.
    Djamari Chaniago, yang pangkat terakhirnya adalah Letjen, diketahui merupakan anggota dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
    DKP adalah dewan yang memutuskan Prabowo terbukti melakukan pelanggaran ketika terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Akhirnya, DKP memecat Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1998.
    Selain Djamari Chaniago, DKP terdiri dari Subagyo Hadisiswoyo dan Fachrul Razi sebagai ketua dan wakil ketua. Lalu ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, dan Arie J Kumaat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gugatan Terhadap Mantan Suami Ditolak, PN Surabaya Segere Eksekusi Rumah Samiatie

    Gugatan Terhadap Mantan Suami Ditolak, PN Surabaya Segere Eksekusi Rumah Samiatie

    Surabaya (beritajatim.com) – Majelis Hakim PN Surabaya menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Samiatie melalui tim kuasa hukumnya terhadap enam tergugat salah satunya adalah Agus Setiawan mantan suami Samiatie.

    Dengan ditolaknya gugatan tersebut, Judha Sasmita yang membeli rumah sengketa melalui proses pelelangan ini pun akan mengajukan eksekusi.

    Dalam putusan majelis hakim yang diketuai Sutrisno, SH.,MH disebutkan bahwa gugatan masih prematur. Selain itu, perkara ini juga masih berjalan proses laporan pidana yang diajukan penggugat, agar tidak terjadi permasalahan hukum lain dikemudian hari dalam perkara ini, diperlukan kepastian hukum atas laporan Polisi yang diajukan penggugat tersebut.

    “Berdasarkan hal itu maka gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, sebab masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan penggugat masih terlampau dini, karena laporan polisi yang diajukan penggugat kepada Polrestabes Surabaya terhadap Tergugat II, masih dalam proses di Polrestabes Surabaya,” kata Hakim Sutrisno dalam amar putusannya.

    Hal lain yang dijelaskan majelis hakim dalam putusannya ini, keberatan terhadap eksekusi lelang, seharusnya dilakukan dalam bentuk perlawanan, bukan gugatan.

    Mencermati inti permasalahan dalam gugatan penggugat yang terdaftar di register Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara : 729/Pdt.G /2024/PN.Sby ini, salah satunya adalah keberatan terhadap parate eksekusi lelang yang dilaksanakan.

    Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 dengan tegas dinyatakan, keberatan terhadap suatu pelelangan, sudah seharusnya diajukan berupa perlawanan, sebelum pelelangan dilaksanakan dan bukan sebaliknya.

    Sementara itu, Judha Sasmita mengatakan, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebagimana termuat dalam Penetapan nomor : 68/EXS/2024/ PN Sby tanggal 3 September 2025, Jurusita PN Surabaya akan melaksanakan Rapat Koordinasi.

    “Rapat koordinasi tersebut untuk persiapan pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan Grosse Risalah Lelang Nomor : 72/10.01/ 2024-01 tanggal 11 Januari 2024, terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 1536/ Kelurahan Jajar Tunggal, Surat Ukur tanggal 19-10-1991 nomor : 1872 /8/1991 dengan luas 190 m³, NIB: 03585 atas nama Agus Setiawan, yang terletak di Jalan Wiyung Indah VIII Blok L nomor 18, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya,” ungkap Judha Sasmita.

    Pelaksanaan rapat koordinasi ini, sambung Judha Sasmita, akan dilakukan Rabu (17/9/2025) pukul 09.00 Wib di ruang rapat PN Surabaya.

    Untuk diketahui, dalam perkara nomor : 729/Pdt.G/2024/PN Sby ini, Samiatie sebagai pihak penggugat mengajukan gugatan PMH terhadap Agus Setiawan yang dulu pernah menikah dengannya namun berakhir dengan perceraian.

    Selain Agus Setiawan sebagai Tergugat II, dalam perkara ini juga disebutkan  kantor cabang plat merah di  Manukan sebagai Tergugat I.

    Masih berdasarkan isi gugatan yang diajukan Samiatie melalui kuasa hukumnya, sebagai penggugat, Samiatie juga menggugat PT. PAJ sebagai Tergugat III, Judha Sasmita sebagai Tergugat IV, Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq KPKNL Surabaya sebagai Tergugat V, Kementrian Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jawa Timur Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kotamadya Surabaya I sebagai Tergugat VI dan Notaris dan PPAT Hendrikus Dwi Hendratono, SH sebagai Turut Tergugat. [uci/ted]