Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80

    Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80

    Bisnis.com, JAKARTA – Ruang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi saksi kembalinya Indonesia di podium dunia. Setelah satu dekade absen kehadiran langsung, Presiden RI Prabowo Subianto untuk pertama kalinya hadir menyampaikan pidato perdananya pada Selasa (23/9/2025). 

    Presiden Prabowo berbicara pada sesi pertama Debat Umum dengan posisi istimewa, yakni urutan ketiga. Prabowo berpidato setelah pembukaan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Sebagai informasi, Brasil, yang sejak 1955 selalu membuka sidang sebagai tradisi diplomatik, tampil di urutan pertama. Amerika Serikat, sebagai tuan rumah, mendapat giliran kedua. Tepat setelah keduanya, Presiden Prabowo berdiri membawa suara Indonesia ke hadapan dunia.

    Kehadiran Presiden Prabowo di podium Majelis Umum PBB menandai babak baru diplomasi Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidato secara daring saat pandemi Covid-19, sementara selebihnya Indonesia diwakili Wakil Presiden maupun Menteri Luar Negeri.

    Posisi pidato Presiden Prabowo juga menorehkan sejarah tersendiri. Sebelumnya, Presiden Soekarno pernah berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, dan Presiden Megawati Soekarnoputri di urutan ke-17. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat tiga kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16, sementara Presiden Joko Widodo dua kali hadir secara daring di urutan ke-16.

    Kini, Presiden Prabowo menempati urutan ke-3 saat pidato, salah satu posisi paling awal dan paling bergengsi yang pernah diraih Indonesia di forum Sidang Majelis Umum PBB.

    Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. Kepala Negara menekankan pentingnya persaudaraan universal di tengah perbedaan bangsa dan agama.

    “Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di General Assembly Hall yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan,” ujar Prabowo di hadapan hadirin di markas PBB, Selasa (23/9/2025). 

    Berikut Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB

    1. Prabowo Cerita Masa Penjajahan RI dan Penderitaan Kolonialisme 

    Presiden Prabowo Subianto menggunakan panggung Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2025), untuk mengingatkan dunia bahwa Indonesia pernah mengalami penderitaan panjang akibat kolonialisme. Pesan ini disampaikan sebagai ajakan agar negara-negara bersatu melawan ketidakadilan dan penindasan global.

    “Selama berabad-abad, orang Indonesia telah hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan kejahatan. Kita diperlakukan lebih rendah dari binatang di negeri kita sendiri,” ujar Prabowo lantang.

    Pernyataan itu disambut hening penuh perhatian di ruang sidang Majelis Umum PBB. Menurut Prabowo, pengalaman Indonesia menjadi bukti nyata bahwa penjajahan hanya meninggalkan luka mendalam, kemiskinan, dan keterbelakangan bagi bangsa yang ditindas.

    Dia menambahkan, rakyat Indonesia juga tahu bagaimana rasanya ditinggalkan keadilan, hidup dalam sistem yang timpang, dan kehilangan kesempatan yang seharusnya dimiliki oleh semua manusia.

    “Kami tahu bagaimana artinya hidup dalam apartheid, bagaimana artinya hidup dalam ketidakadilan dan kekacauan,” katanya.

    Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan tak pernah dilakukan sendiri. Solidaritas dunia, kata dia, menjadi penopang penting. Banyak negara berdiri bersama Indonesia, memberikan dukungan diplomatik maupun bantuan nyata di masa-masa sulit.

    “Solidaritas dunia membantu kami dalam perjuangan untuk kemerdekaan, mengatasi penderitaan, penyakit, dan kekacauan. Dukungan itu datang dari berbagai bangsa yang peduli terhadap keadilan,” ucapnya.

    2. Prabowo Ingatkan Peran Penting PBB

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai benteng perdamaian dunia.

    Prabowo menyoroti bahwa dunia saat ini dipenuhi konflik, ketidakpastian, dan ketidakadilan yang mengancam masa depan umat manusia. Ia menekankan bahwa menyerah pada pesimisme bukanlah pilihan.

    “Kita tidak bisa menyerah. Kita tidak bisa menyerahkan harapan atau cita-cita kita. Kita harus mendekat, bukan menjauh,” ujar Prabowo.

    Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya solidaritas global. Menurutnya, dunia pasca Perang Dunia II hanya bisa bertahan berkat kerja sama internasional dan institusi multilateral. PBB, lanjutnya, adalah wujud nyata dari semangat itu.

    “PBB lahir dari pengorbanan jutaan jiwa. Dia diciptakan untuk menjaga keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua orang. Kita harus terus memperkuatnya,” tegasnya.

    Prabowo menyatakan Indonesia telah merasakan langsung manfaat kerja sama internasional. Melalui PBB dan lembaga-lembaganya, Indonesia mendapat dukungan penting dalam pembangunan setelah kemerdekaan. Hal itu, katanya, menjadi dasar bagi Indonesia untuk terus berkomitmen pada kerja sama multilateral.

    3. Prabowo Pamer RI Swasembada Beras

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan capaian penting Indonesia di sektor pangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan bahkan sudah mulai mengekspor ke sejumlah negara, termasuk memberikan bantuan pangan ke Palestina.

    “Kami sekarang cukup untuk diri sendiri, bahkan mulai membantu negara lain. Indonesia telah mengirimkan beras ke Palestina sebagai wujud solidaritas,” ujarnya, Rabu (23/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya hasil kebijakan pertanian, tetapi juga komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Beras bukan sekadar komoditas, melainkan simbol kedaulatan dan keadilan sosial,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, keberhasilan itu dicapai berkat kombinasi modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, serta dukungan langsung kepada petani.

    “Kami membangun rantai pasok pangan yang tangguh, dari desa hingga ke pasar dunia,” katanya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah salah satu syarat penting bagi stabilitas global.

    “Tanpa pangan, tidak ada perdamaian. Tanpa pangan, tidak ada keadilan,” ucapnya.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

    4. Prabowo Desak Reformasi Tata Kelola Global

    Prabowo menekankan perlunya reformasi tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan mencerminkan kepentingan semua negara, terutama negara-negara berkembang di belahan dunia selatan atau Global South.

    Prabowo menyoroti ketimpangan besar dalam struktur lembaga internasional yang menurutnya masih didominasi oleh negara-negara besar.

    “Tata kelola dunia saat ini seringkali tidak adil. Negara-negara berkembang masih menjadi penonton, padahal mereka paling terdampak oleh keputusan global,” ujar Prabowo, Selasa (23/9/2025).

    Dia menyebut masalah perubahan iklim, krisis pangan, energi, hingga konflik bersenjata, justru banyak membebani negara berkembang.

    “Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis global justru paling berat menanggung akibatnya,” tegasnya.

    Prabowo menyerukan agar lembaga internasional, termasuk PBB, direformasi agar lebih demokratis dan responsif. Dia menyinggung perlunya memperluas partisipasi negara-negara Global South dalam pengambilan keputusan strategis.

    “Tidak bisa dunia hanya dikendalikan oleh segelintir negara kaya,” katanya.

    Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya solidaritas global dalam mengatasi tantangan bersama.

    “Kita tidak bisa menghadapi krisis iklim, pandemi, atau konflik hanya dengan pendekatan sepihak. Kita butuh tata kelola baru yang benar-benar bekerja untuk semua,” ujarnya.

    5. Prabowo Ingin Kirim 20.000 Pasukan Perdamaian 

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tawaran besar Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia dengan mengirimkan hingga 20.000 pasukan untuk memperkuat misi perdamaian PBB.

    Prabowo menegaskan, dunia menghadapi gelombang konflik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika. Diperlukan langkah nyata untuk melindungi warga sipil, mencegah genosida, dan menghentikan agresi bersenjata.

    “Indonesia siap memainkan peran lebih besar. Kami menawarkan hingga 20.000 pasukan terlatih untuk membantu misi penjaga perdamaian PBB, di mana pun dibutuhkan,” ujarnya tegas.

    Menurut Prabowo, kontribusi ini merupakan kelanjutan dari tradisi panjang Indonesia sebagai salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian PBB. Saat ini, Indonesia sudah menempatkan lebih dari 2.700 personel di berbagai misi, menjadikannya salah satu dari 10 besar kontributor dunia.

    “Namun situasi global saat ini menuntut lebih. Kami percaya Indonesia, dengan sejarahnya sebagai bangsa pejuang kemerdekaan dan prinsip politik bebas-aktif, memiliki legitimasi moral untuk memperluas peran di kancah internasional,” imbuhnya.

    Prabowo menyebutkan bahwa pasukan perdamaian tambahan dari Indonesia dapat dikerahkan ke sejumlah titik konflik yang paling mendesak, termasuk di Gaza, Ukraina, Sudan, dan kawasan lain yang dilanda krisis kemanusiaan.

    “Kami tidak hanya menawarkan pasukan, tetapi juga tenaga medis, insinyur, dan ahli logistik untuk mendukung stabilisasi,” jelasnya.

    6. Prabowo Dukung Solusi Dua Negara untuk Perang Israel vs Palestina

    Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara (two states solutions) dalam penyelesaian konflik di Gaza. Menurutnya, perdamaian hanya akan terwujud jika hak Palestina dan keamanan Israel diakui serta dijamin oleh komunitas internasional.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” ucapnya.

    Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menyoroti tragedi kemanusiaan di Gaza yang makin parah dan mendesak agar dunia tidak berpaling dari tragedi tersebut.

    Presiden menegaskan bahwa jutaan orang kini menghadapi trauma, kelaparan, hingga ancaman kematian di depan mata komunitas internasional.

    “Saat ini juga, orang-orang tak bersalah menangis meminta pertolongan, menangis ingin diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang-orang tak bersalah? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan perempuan? Jutaan orang menghadapi bahaya saat kita duduk di sini,” katanya.

    Presiden Prabowo kemudian mengingatkan pentingnya peran PBB sebagai pilar utama dalam menjaga tatanan internasional yang adil. Menurutnya, perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan tidak boleh hanya menjadi hak segelintir bangsa, melainkan hak semua umat manusia.

  • Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    GELORA.CO  – Analis kebijakan publik Said Didu mengungkapkan perbedaan Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Sri Mulyani bertugas sebagai Menkeu saat era SBY, namun berubah menjadi kasir penguasa semasa pemerintahan Jokowi.

    “Saya menyatakan Sri Mulyani itu waktu SBY dia Menteri Keuangan, tapi setelah Jokowi menjadi kasir penguasa. Beda sekali,” ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Di Balik Ganti Menteri, Ada ‘Bersih-Bersih’? yang tayang di iNews, Selasa (23/9/2025).

    Dia lantas mencontohkan perbedaan Sri Mulyani di era SBY dan Jokowi. Semasa pemerintahan SBY, kata dia, Sri Mulyani tegas menolak menganggarkan uang untuk pembangunan monorail.

    “Saya kasih contoh ke publik, Bapak masih lihat monorail yang mangkrak dari mana tiangnya? Kuningan. Itu saat saya rapat dengan Sri Mulyani, dengan JK, JK minta, ‘Bisa gak dikasih subsidi?’ Bu Sri menyatakan, ‘Tidak bisa, kalau Bapak mau paksakan, Bapak saja Menteri Keuangan,’ saking sebagai Menteri Keuangan, (berucap seperti itu) ke Pak JK,” kata Said Didu.

    Sedangkan saat pemerintahan Jokowi, kata dia, Sri Mulyani mau menganggarkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

    “Pada saat Joko Widodo kereta api cepat yang tidak layak digelontorin. Itu rakyat paham betul perbedaannya,” tutur dia.

    Dia kemudian menjabarkan kondisi fiskal saat Sri Mulyani awal menjabat Menkeu pada 2004 dan saat ini. Saat Sri Mulyani awal menjabat, utang pemerintah masih sebesar Rp1.600 triliun.

    Namun kini, utang pemerintah menembus angka Rp10.000 triliun.

    “Utang pemerintah lho ya. Bunga saat masuk itu kira-kira hanya 1-2 persen, bunga utang saat keluar itu 7 persen. Hasilnya apa?” kata Said Didu.

    Merespons pernyataan itu, Koordinator Rumah Juang Prabowo-Gibran, Andi Azwan menilai Said Didu salah kaprah soal Sri Mulyani.

    “Bung Said Didu bicara itu memang ada juga benarnya, tapi juga banyak gak benarnya,” kata Azwan.

    Dia mengakui perlu ada penyegaran pada jabatan Menkeu karena sudah dijabat Sri Mulyani selama 14 tahun. Namun di sisi lain, prestasi-prestasi Sri Mulyani selama menjabat perlu diapresiasi.

    Dia mencontohkan kala Sri Mulyani berhasil menjaga fiskal negara saat pandemi Covid-19 melanda.

    “Kita juga apresiasi kepada beliau bagaimana menahan fiskal itu pada zaman Covid-19, sehingga kita bisa keluar dari Covid itu. Itu satu apresiasi juga kepada beliau,” tutur dia

  • Yunarto Wijaya Sebut Relawan Jokowi Bak Domba yang Patuh Diperintah Junjungan

    Yunarto Wijaya Sebut Relawan Jokowi Bak Domba yang Patuh Diperintah Junjungan

    GELORA.CO – Pengamat politik Yunarto Wijaya mengkritik keras para relawan Presiden ke-7 Jokowi.

    Menurut Direktur Eksekutif Charta Politik, kelompok seperti Projo (Pro Jokowi), Seknas Jokowi hingga Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) hanya patuh perintah junjungannya saja.

    Kritik itu disampaikan Yunarto mengomentari arahan Jokowi kepada seluruh relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) sampai dua periode.

    Menurut Yunarto, tugas relawan adalah mengambil peran fungsi partai politik yang tidak dijalankan.

    Domba-Domba

    Seharusnya, relawan bisa melakukan berbagai advokasi hingga pendidikan politik terhadap masyarakat.

    “Catatan terakhir menurut saya paling penting buat teman-teman relawan mulailah sebuah budaya untuk kemudian memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang bisa dipikirkan bersama melalui risetkah, melalui advokasiah.”

    “Jangan terus-menerus menempatkan diri menjadi domba-domba yang mau diperintah apapun oleh junjungannya, kemudian akan dilakukan.”

    “Karena dalam demokrasi yang semakin harusnya terdidik, tugas relawan bukan itu. Mengisi kekosongan fungsi partai politik yang tidak dijalankan,” papar Yunarto di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat (20/9/2025).

    Jokowi Menyedihkan

    Yunarto juga mengkritik Jokowi yang masih saja berbicara kekuasaan pascalengser.

    Jokowi dianggap masih turun gunung urusan politik praktis mengawal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

    Eks Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo itu memerintahkan relawannya untuk mendukung Gibran agar tetap langgeng jadi Wapres mendampingi Prabowo sampai dua periode.

    Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran sendiri belum genap setahun. 

    Menurut Yunarto, Jokowi menyedihkan.

    Direktur Eksekutif Charta Politika itu membandingkan Jokowi dengan dua mantan presiden lainnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri yang berbicara tentang hal besar di dunia internasional pascalengser dari kekuasaan.

    “Pak Jokowi selain berbicara mengenai dukungan terhadap Presiden Prabowo, tapi juga sedang mendukung anaknya dan ingin kemudian mempertahankan kekuasaan anaknya.”

    “Buat saya menyedihkan, buat seorang mantan presiden yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan yang bicaranya kalau kita lihat Pak SBY itu diundang ke luar negeri berbicara mengenai climate change, berbicara mengenai disrupsi AI atau yang terjadi juga dengan Ibu Mega misalnya diundang di Vatikan berbicara tentang keberagaman.”

    “Ini yang menurut saya sangat disayangkan dari seorang mantan presiden dua periode yang kita harapkan ada pada tahapan seorang negarawan tapi kemudian masuk kepada wilayah perbincangan mengenai elektoral, transaksi kekuasaan,” kata Yunarto.

  • Pilihan Oke, Chemistry-nya Cocok dengan Prabowo

    Pilihan Oke, Chemistry-nya Cocok dengan Prabowo

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi soal penunjukan Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI (Menkopolkam) yang baru.

    Adapun Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menkopolkam RI dalam reshuffle (perombakan) Kabinet Merah Putih jilid III di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Sebelumnya, kursi Menkopolkam RI diduduki Budi Gunawan yang dicopot dalam reshuffle kabinet jilid II pada Senin (8/9/2025) dan sempat dirangkap oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin selama sembilan hari.

    Selain ditunjuk sebagai Menkopolkam RI, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago juga dianugerahi kenaikan pangkat berupa Jenderal Kehormatan (Hor), sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjangnya di TNI.

    Djamari Chaniago sendiri sudah pensiun pada 2004 silam, serta dikenal sebagai perwira tinggi TNI AD yang pernah menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi pada 1997–1998 dan Wakil Kepala Staf TNI AD (1999–2000).

    Mahfud MD menilai, Djamari Chaniago adalah sosok yang tepat sebagai Menkopolkam RI.

    Sebab, purnawirawan TNI yang kini berusia 76 tahun tersebut adalah tokoh senior yang bisa menempati posisi senior pula sebagai Menteri Koordinator yang membawahi berbagai kementerian dan lembaga.

    “Menurut saya, tepat ya,” kata Mahfud MD, sebagaimana dikutip dari tayangan Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).

    “Tepat dalam pengertian senioritas karena Menkopolkam itu kan membawahi beberapa kementerian, ada 14 kementerian lembaga yang di bawah itu,” jelasnya.

    “Jadi dia harus berada di atas, harus bersuara sehingga memberi warna yang sama kebijakan pemerintah terhadap kementerian yang dia bawa,” tambahnya.

    Mahfud MD juga menyebut Djamari Chaniago cocok jadi Menkopolkam RI karena lebih senior daripada Prabowo.

    Diketahui, Djamari Chaniago yang lahir di Padang, Sumatra Barat pada 8 April 1949 dan berusia 76 tahun, lebih tua dua tahun daripada Prabowo yang lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951.

    Menurut Mahfud MD, tugas sebagai Menkopolkam tidak sulit, hanya butuh keberanian untuk menyatukan opini yang beragam menjadi satu suara yang mewakili pemerintah.

    “Dan itu menurut saya, Pak Djamari Chaniago oke. Dia seorang Letjen pada saat pensiun dan menjadi jenderal ketika diangkat. Dan dia lebih senior dari Presiden Prabowo. Iya, dia lebih senior dari Presiden Prabowo,” papar Mahfud.

    “Jadi menurut saya oke, nggak sulit kok Menkopolkam itu, tinggal keberanian untuk berada di atas opini yang berserakan dan dia membuat opini yang mewakili keseluruhan opini pemerintahan,” sambungnya.

    Sebagai informasi, saat ini ada delapan kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenkopolkam RI pada Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. 

    Menurut Pasal 24 ayat (1) Perpres RI Nomor 139 Tahun 2024, delapan kementerian/lembaga tersebut adalah sebagai berikut: 

    Kementerian Dalam Negeri;Kementerian Luar Negeri;Kementerian Pertahanan;Kementerian Komunikasi dan Digital;Kejaksaan Agung Republik Indonesia;Tentara Nasional Indonesia;Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan instansi lain yang dianggap perlu.

    Kemudian pada Pasal (2) disebutkan, instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikoordinasikan oleh Menkopolkam RI dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan.

    Chemistry yang bagus dengan Prabowo

    Mahfud MD juga menyebut bahwa sosok Djamari Chaniago sebagai Menkopolkam RI penting untuk menyerasikan langkah pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

    Pakar hukum tata negara yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2008–2013 ini juga menilai, chemistry (perasaan saling terhubung) antara Djamari dan Prabowo cocok.

    Sehingga, Djamari dapat merepresentasikan Prabowo dalam kebijakannya.

    “Sangat penting ya. Pertama untuk menyerasikan langkah-langkah pemerintahan kita yang mewakili wajah Pak Prabowo sebagai presiden. Representasi Pak Prabowo dalam kebijakannya,” ujar Mahfud MD.

    “Dan untuk itu mungkin chemistry-nya cocok [dengan] Pak Prabowo, karena lebih kepada persoalan chemistry,” tambahnya.

    “Jadi bisa dan mungkin Pak Prabowo cukup hormatlah kepada Djamari karena kan lebih senior sedikit,” katanya.

    “Oleh sebab itu ya kita lihat saja bahwa kita ingin melihat Menkopolkam itu seperti elang yang ada di atas semua yang dibawahinya itu,” imbuhnya.

    “Lalu suarakan, ‘Ini loh Kominfo begini, kejaksaan begini, polisi begini, kasus ini kalau menimbulkan kontroversi penyelesaiannya begini, penjelasan publiknya begini.’ Nah, saya kira Pak DJamari oke,” tandas Mahfud.

    Sosok Djamari Chaniago

    Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 8 April 1949 dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1971.

    Ia resmi pensiun sebagai perwira tinggi (Pati) TNI AD pada 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal (Letjen).

    Sepanjang perjalanan kariernya, Djamari pernah menempati sejumlah jabatan strategis di tubuh TNI AD.

    Djamari tercatat pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak Mei 1998 hingga November 1999.

    Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak November 1999 hingga Maret 2000.

    Karier Djamari makin moncer kala ia menduduki kursi jabatan sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak Maret 2000 hingga Maret 2004.

    Djamari diketahui juga pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan bahwa Prabowo terbukti melakukan pelanggaran ketika terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998.

    Selain Djamari Chaniago, DKP tersebut terdiri dari Subagyo Hadisiswoyo dan Fachrul Razi sebagai ketua dan wakil ketua, lalu ada juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, dan Arie J. Kumaat.

  • Pemkot Pekanbaru belajar strategi kebersihan kota ke Kabupaten Pacitan

    Pemkot Pekanbaru belajar strategi kebersihan kota ke Kabupaten Pacitan

    “Kami datang ingin menimba ilmu dari Kabupaten Pacitan, bagaimana menjaga kebersihan kota,”

    Pacitan, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, Riau, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, untuk mempelajari strategi kebersihan kota sekaligus memperkuat kerja sama antar-daerah.

    Rombongan yang dipimpin Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho itu diterima Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji di pendopo kabupaten, Senin (22/9).

    “Kami datang ingin menimba ilmu dari Kabupaten Pacitan, bagaimana menjaga kebersihan kota,” kata Agung Nugroho.

    Ia mengaku terkesan dengan Pacitan yang dikenal luas, termasuk di media sosial, bukan hanya karena destinasi wisatanya, tetapi juga penataan kebersihan lingkungannya.

    Bupati Indrata menyambut baik kedatangan rombongan Pekanbaru dan menilai kunjungan itu menjadi peluang kedua daerah untuk saling belajar dan berbagi pengalaman.

    “Kami juga memiliki keterbatasan infrastruktur dan ingin belajar dari Kota Pekanbaru,” ujar Indrata, yang akrab disapa Mas Aji.

    Dalam pertemuan itu, kedua pemerintah daerah menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang diharapkan memberi manfaat bagi kedua belah pihak.

    Rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan Museum dan Monumen SBY-ANI, yang menjadi salah satu ikon wisata sejarah Pacitan, kota kelahiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Bakal Pidato Langsung di Forum PBB, Jokowi Belum Pernah

    Presiden Prabowo Bakal Pidato Langsung di Forum PBB, Jokowi Belum Pernah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bakal menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menyampaikan Prabowo bakal menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB, Selasa (23/9/2025).

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (22/9/2025).

    Teddy menambahkan pada forum PBB ini akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia secara global.

    “Untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” pungkasnya.

    Selain itu, pidato Presiden Prabowo ini menandai kembalinya orang nomor satu di Indonesia ke forum internasional tersebut sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Sejatinya, Presiden RI sebelumnya memang getol menyampaikan pidato pada forum tersebut, misalnya dari mulai Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

    Namun, dalam catatan Bisnis, Jokowi selalu absen menghadiri forum tersebut dan selalu mengutus perwakilan seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

    Adapun, absennya Jokowi itu bukan berarti dia tidak pernah melakukan pidato pada forum PBB tersebut. Pasalnya, Jokowi sempat berpidato pada sidang umum 2020 dan 2021. Namun, pidato itu dilakukan Jokowi melalui online atau virtual karena dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

  • Gelar Dikpol, Demokrat Jatim Kobarkan Semangat Ulangi Kejayaan Era SBY

    Gelar Dikpol, Demokrat Jatim Kobarkan Semangat Ulangi Kejayaan Era SBY

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur menggelar Pendidikan Politik (Dikpol) di Bromo Park Hotel, Kota Probolinggo, pada Minggu (21/9/2025). Acara ini dihadiri sekitar 200 kader dari DPC, PAC, hingga ranting se-Kota dan Kabupaten Probolinggo, menandai keseriusan Demokrat dalam menata kekuatan politik menuju Pemilu 2029.

    ​Sejumlah petinggi DPD Demokrat Jatim hadir dalam acara tersebut, antara lain Bendahara dr. Agung Mulyono, Plt Sekretaris Mugiyanto, Ketua BPOKK Nur Muhyidin, dan Kepala Badan Saksi Junaidi. Kehadiran mereka menegaskan komitmen DPD untuk memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput.

    ​Sebagai wujud rasa syukur, pengurus DPD Demokrat Jatim juga memberikan santunan kepada 24 anak yatim, bertepatan dengan HUT ke-24 Partai Demokrat.

    ​Dalam sambutannya, dr. Agung Mulyono, yang mewakili Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, menyampaikan salam dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia mengingatkan para kader untuk memegang teguh konsep dua “M”: Mulai dari diri sendiri dan Mulai dari hari ini.

    ​”Demi kejayaan Partai Demokrat, kita harus mulai dengan dua M. Pertemuan hari ini menjadi awal. Setelah pulang, niatkan diri dengan dua M tadi. Kita fokus di daerah yang belum punya kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ujar Agung.

    ​Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menegaskan, semangat ini harus diikuti dengan pembenahan struktur dan penggerakan jaringan agar Demokrat semakin solid. Partai akan memprioritaskan daerah yang belum memiliki kursi legislatif, seperti Probolinggo, Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Jember.

    ​”Yang kosong kita dahulukan. Jangan kerja SKS (Sistem Kebut Semalam), tapi mulai dari sekarang,” tegasnya.

    ​Agung juga mengajak para kader untuk menjadikan kemenangan Pemilu 2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai inspirasi. “Kita ingin mengulang kejayaan Partai Demokrat pada 2009. Menduduki Ketua DPR RI dan Ketua DPRD Jatim, kita ingin mengulangnya di tahun 2029 nanti,” tambahnya penuh optimisme.

    ​Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim Mugiyanto menjelaskan, Dikpol ini juga menjadi ajang persiapan penguatan struktur organisasi partai di wilayah yang masih kosong kursi. “Pembenahan struktur kita pacu dan dilengkapi. Targetnya di 2029, semua tingkatan bisa mendapatkan kursi,” jelasnya.

    ​Senada dengan Mugiyanto, Ketua BPOKK Demokrat Jatim Nur Muhyidin menegaskan bahwa kunci kemenangan adalah memperkuat basis partai di tingkat desa. Ia juga memaparkan pembaruan sistem saksi. “Rekening saksi kini menjadi syarat bagi calon saksi. Pembayaran honor pun langsung ke rekening masing-masing, sehingga lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya. [tok/aje]

  • Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil Nasional 22 September 2025

    Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pemimpin negara urutan ketiga yang akan berpidato dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), di New York, Selasa (23/9/2025).
    Prabowo akan berpidato setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di laman resmi Sekretariat Negara, Minggu (21/9/2025).
    Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, kata Teddy, menjadi momen penting bagi Indonesia untuk kembali ke level tertinggi forum internasional tersebut.
    Kehadiran Prabowo di forum tersebut juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South.
    “Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, namun juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” ujar Teddy.
    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengungkap sejumlah isu yang akan disampaikan Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB.
    “Rencananya, pidato Bapak Presiden akan menyoroti urgensi semangat inklusivitas, optimisme, solidaritas, dan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global masa kini,” ujar Nabyl.
    Prabowo akan menjadi presiden ke-4 Indonesia yang berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB. Sebelumnya ada nama Soekarno, yang menghadiri secara langsung Sidang Umum ke-15 PBB 30 September 1960.
    Saat itu, Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali (To Build The World A New)”.
    X @UN_News_Centre Sidang Umum PBB mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata perang Israel-Hamas pada Selasa (12/12/2023).
    Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat lebih dari enam kali menghadiri forum di New York, AS itu.
    Terakhir adalah Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dua kali secara virtual dalam Sidang Umum ke-75 dan 76 PBB pada 2020 serta 2021.
    Dalam Sidang Umum ke-76 PBB, Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengintip Ruang Sidang Umum PBB ke-80, Tempat Prabowo Pidato

    Mengintip Ruang Sidang Umum PBB ke-80, Tempat Prabowo Pidato

    Bisnis.com, JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pidato di agenda Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/9/2025) waktu setempat. 

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum ke-80 yang mengangkat tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights”.

    Gelaran kali ini menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum, tepatnya pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    Mengintip Ruang Sidang Majelis Umum PBB

    Beberapa jurnalis asal Indonesia berkesempatan mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato bagi kepala negara yang berlangsung pada Selasa (23/9/2025).

    Dilansir dari Antara, pada Tur singkat itu difasilitasi oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York, yang mendampingi rombongan jurnalis dari Indonesia yang berjumlah 11 orang untuk menelusuri sejumlah area di dalam gedung bersejarah yang diresmikan pada tahun 1951 itu.

    Perjalanan dimulai dari pintu masuk menuju Markas Besar PBB. Setiap tamu diwajibkan melewati pemeriksaan ketat, mulai dari pengecekan barang bawaan hingga verifikasi identitas yang khusus digunakan untuk menghadiri sidang umum tahunan itu.

    Setelah pemeriksaan usai, rombongan diarahkan menuju pusat media atau media center. Lokasinya berada di sisi luar gedung, menempati sebuah tenda putih raksasa yang didirikan di tepi East River.

    Dari sana, panorama kota New York terbentang indah. Di sebelah kiri berdiri kokoh Jembatan Queensboro. Sementara di seberangnya tersaji lanskap kawasan Queens yang dihiasi gedung-gedung menjulang tinggi.

    Adapun di dalam pusat media, area layaknya ruang kerja besar disiapkan. Ratusan kursi dan meja ditata rapi untuk menampung jurnalis dari berbagai belahan dunia.

    Belasan layar televisi berukuran besar juga dipasang untuk menyiarkan jalannya sidang secara langsung. Hal ini membuat jurnalis tetap bisa melaporkan secara detail meski tidak berada di ruang sidang utama.

    Seusai meninjau pusat media, rombongan diarahkan menuju Gedung Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA). Dari sini, jurnalis Indonesia memperoleh akses ke lantai tiga, tepatnya menuju area balkon ruang Sidang Majelis Umum PBB. Balkon itu nantinya menjadi tempat untuk meliput pidato para kepala negara.

    Sebelum memasuki area balkon, para jurnalis bisa melihat beragam karya seni yang terpajang di kanan dan kiri lorong. Tampak pula dokumentasi-dokumentasi bersejarah, termasuk pesan kemanusiaan dan perdamaian yang terus digaungkan oleh PBB.

    Sayangnya, dalam tur kali ini, rombongan jurnalis Indonesia tidak bisa masuk ke dalam balkon. Area tersebut masih steril lantaran Sidang Majelis Umum baru akan digelar tiga hari mendatang. Rombongan jurnalis Indonesia hanya bisa mengintip dari sudut sempit di balik kaca yang mengarah langsung ke balkon dan ruang sidang

    Dari spot tersebut, nampak ruangan balkon berada di bagian atas, sementara di bawahnya berjejer kursi dan meja yang akan ditempati oleh para kepala negara maupun perwakilan dari 193 negara anggota. Kursi dan meja itu menghadap ke panggung besar yang berada di bagian depan.

  • Panggung Perdana Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80

    Panggung Perdana Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk berpidato di perhelatan Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025). 

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengangkat tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights”.

    Sidang Majelis Umum PBB kali ini menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum. Prabowo akan berpidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam satu dekade kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo telah tiba di New York untuk memulai rangkaian kunjungan kerjanya di Amerika Serikat. Para diaspora Indonesia tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel, membawa semangat untuk menyambut langsung kehadiran Kepala Negara.

    Momen spesial juga terlihat di depan pintu hotel. Dua anak diaspora, Hatta Sanof Kurniawan dan Adriella Namarga Pandjaitan, tampil dengan pakaian adat nusantara. Keduanya menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo yang menerimanya dengan penuh kehangatan, sembari mencium kepala mereka.

    Selain warga diaspora, sejumlah pejabat juga menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo. Hadir diantaranya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Duta Besar Designate RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo.

    Bagi diaspora yang hadir, momen

    menyambut Presiden Prabowo di negeri seberang bukan sekadar acara seremonial, melainkan kebanggaan sekaligus pengingat akan tanah air. Glory Lamria, mahasiswa Columbia University, mengaku kedatangan Presiden Prabowo kali ini terasa istimewa.

    “Yang pertama tentunya saya merasa bangga Presiden kita selama kurang lebih 10 tahun terakhir akhirnya bisa berkunjung ke New York dan menyampaikan aspirasi warga Indonesia secara general. Yang kedua adalah saya berharap semoga ajang ini menjadi momen bukan hanya sekedar partisipasi, tapi juga bisa menjadikan wadah aspirasi bagi diaspora-diaspora yang ada di Amerika Serikat,” ujarnya dikutip dari Setpres RI, Senin (22/9/2025). 

    Misi Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB

    Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ikut mendampingi perjalanan Presiden, menyebut tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebelumnya juga mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan pihaknya belum dapat merinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. Namun, dia mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global. Dia melanjutkan Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

    Wakil Tetap (Watap) Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Umar Hadi menuturkan bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres melihat Jakarta sebagai mitra istimewa dari perserikatan.

    Pernyataan Sekjen Guterres tersebut disampaikannya kepada Watap Umar saat menyerahkan surat kepercayaan di Gedung Sekretariat PBB, Manhattan, New York, Amerika Serikat, Jumat (19/9).

    Sekjen PBB, kata Watap Umar dalam pengarahan media di PTRI New York, Sabtu (20/9) malam, menyampaikan bahwa PBB terus mengikuti peranan aktif Indonesia dalam mendukung ide-ide reformasi sistem multilateral.

    “Ini terus diharapkan Indonesia berperan aktif. Karena PBB melihat Indonesia sebagai bagian atau salah satu negara yang emerging dan terus berkontribusi pada perdamaian dunia. Jadi Indonesia juga dianggap sebagai privilege partner of the UN,” katanya dilansir dari Antara, Senin (22/9/2025). 

    Umar turut menyampaikan bahwa PBB mengharapkan lebih banyak peran dan kontribusi Indonesia melalui kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato pada sesi Debat Umum pada 23 September dan akan mendorong reformasi sistem multilateral.

    “Sebab memang kepentingan banyak negara untuk terus mendorong tatanan dunia yang didasarkan pada hukum internasional dan multipolar. Jadi ini bukan kata saya, tapi sambutan yang disampaikan oleh Pak Sekjen PBB. Jadi tentunya hadir saja sudah hebat,” ucap Umar.

    Selain berbicara pada sesi Debat Umum, lanjut Umar, Kepala Negara akan hadir pada sesi yang membahas mengenai solusi dua negara Palestina pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang akan berlangsung pada 22 September sore waktu setempat. Presiden Prabowo juga diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Guterres.

    Lanjutkan Diplomasi Sang Ayah Soemitro Djojohadikusumo 

    Kehadiran Prabowo bukan hanya bernilai strategis bagi diplomasi Indonesia, tetapi juga menyimpan makna historis: mengulang jejak perjuangan diplomasi ayahandanya, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo. 

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyebut momentum ini sebagai kesinambungan tradisi diplomasi keluarga pejuang bangsa.

    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino, Sabtu (20/9/2025). 

    Prof. Sumitro tercatat sebagai tokoh penting dalam diplomasi Indonesia pada periode 1948–1949, saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi Belanda.

    Salah satu langkah monumental yang dilakukan Sumitro adalah mengirim memorandum dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menlu AS Robert A. Lovett.

    Memorandum tersebut, yang dimuat The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman serius terhadap ketertiban dunia. Dokumen itu juga menegaskan bahwa aksi militer Belanda melanggar Perjanjian Renville dan mencederai legitimasi PBB.

    Selain itu, Sumitro menggalang dukungan negara-negara Asia. Dalam pertemuan di India pada Januari 1949, ia berhasil menghimpun solidaritas regional untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan pimpinan Republik.

    Upaya ini menjadi salah satu fondasi keberhasilan diplomasi Indonesia hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.

    Dino menilai pidato Prabowo di PBB akan memberi warna baru di tengah menurunnya semangat multilateralisme global.

    “Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk,” tegas mantan Dubes RI untuk AS itu.