Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Prabowo Bakal Salurkan 25.000 Unit Rumah Subsidi Hari Ini

    Prabowo Bakal Salurkan 25.000 Unit Rumah Subsidi Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan akad massal kegiatan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Serah Terima Kunci pada hari ini, Senin (29/9/2025).

    Adapun, kegiatan tersebut bakal dilaksanakan di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan undangan yang diterima, kegiatan tersebut akan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB.

    Dalam agenda tersebut, Prabowo juga akan melakukan sosialisasi peningkatan kuota rumah subsidi FLPP yang pada tahun ini ditetapkan sebesar 220.000 unit menjadi 350.000 unit. 

    Posisinya menjadi yang paling besar sepanjang masa sejak FLPP dirilis pada 2010 di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Adapun, hingga September 2025 pemerintahan Prabowo dilaporkan telah menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp22,67 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi hingga September 2025. 

    Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 182.657 unit rumah subsidi. 

    “Penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 25 September 2025 sebanyak 182.657 unit senilai Rp22,67 triliun,” jelas Heru saat Konferensi Pers di Kantor BP Tapera, Jumat (28/9/2025).

    Sepanjang tahun ini pemerintah menganggarkan 350.000 unit kuota rumah subsidi. Artinya, realisasi rumah subsidi hingga periode September itu baru mencapai 52,18% dari total kuota tersedia.

    Meski demikian, Heru mengaku optimistis pihaknya dapat menyalurkan penuh seluruh kuota 350.000 unit rumah subsidi yang tersedia hingga akhir tahun. Percepatan penyaluran itu akan melibatkan seluruh stakeholder perumahan.

    “Saya optimistis target 350.000 akan tercapai di akhir tahun 2025, saat ini telah tercapai sebesar 52,18%. Saya yakin berkat dukungan semua pihak, kolaborasi lintas sektor, dan semangat para pengembang insyaa Allah target ini akan segera terselesaikan,” tambahnya.

  • Paradoks Jokowi di Panggung Global: Antara Citra dan Realitas
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    Paradoks Jokowi di Panggung Global: Antara Citra dan Realitas Nasional 27 September 2025

    Paradoks Jokowi di Panggung Global: Antara Citra dan Realitas
    Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
    KABAR
    bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi bergabung sebagai anggota “Global Advisory Board Bloomberg New Economy” sontak memancing atensi publik.
    Kedengarannya memang megah. 
    Kompas.com
    , 22 September 2025, bahkan menurunkan berita dengan judul “Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy”.
    Ulasannya menarik, dengan menempatkan Jokowi sejajar dengan tokoh-tokoh yang ikut menentukan arah percakapan dunia.
    Namun, apakah betul demikian?
    Jika mau ditelisik lebih jauh, penunjukan ini lebih banyak bicara atau didasarkan soal citra ketimbang substansi.
    Mari kita letakkan kursi ini pada konteks yang tepat. “Bloomberg New Economy” bukanlah satu forum strategis pengambilan keputusan global.
    Jangan sampai membayangkannya seperti PBB, bukan pula setingkat G20, bahkan tidak setara dengan World Economic Forum di Davos.
    Bloomberg New Economy
    lebih menyerupai satu klub eksklusif, diinisiasi oleh media keuangan raksasa, dengan agenda diskusi besar, tapi tanpa kewajiban nyata untuk melahirkan kesepakatan.
    Kehadirannya boleh di kata lebih banyak untuk pencitraan. Sebuah panggung yang mempertemukan elite bisnis, politik, dan akademisi dalam kemasan prestisius.
    Dengan kata lain, posisi ini tidak lebih dari kursi kehormatan, bukan ruang pengaruh strategis.
    Penunjukan Jokowi jelas membawa simbolisme, tapi tidak otomatis menambah bobot diplomasi Indonesia di pentas internasional.
    Lalu, apa yang sebenarnya membuat Jokowi menarik bagi forum seperti ini? Jawabannya terletak pada satu hal: stabilitas dalam paradoks.
    Sepuluh tahun ia memimpin, Indonesia mengalami ledakan pembangunan infrastruktur, sekaligus lonjakan utang negara yang luar biasa, hingga lebih dari tiga kali lipat.
    Uniknya, di tengah beban fiskal yang meningkat tajam, Indonesia tetap menjaga peringkat
    investment grade
    dan kepercayaan pasar.
    Dari perspektif pasar global, ini prestasi. Bisa menambah utang tanpa menimbulkan gejolak.
    Namun, jika kita menengok dari dalam negeri, narasi ini penuh kontradiksi atau paradoks. Utang yang melonjak itu tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
    Faktanya, banyak proyek infrastruktur justru menyisakan beban fiskal dan masalah sosial, mulai dari pembengkakan biaya, dampak lingkungan, hingga ketidakmerataan manfaat.
    Kereta cepat Whoosh adalah contoh nyata yang tak terbantahkan. Proyek ini menghadapi utang besar mencapai sekitar Rp 116 triliun (7,2 miliar dollar AS), yang sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
    Beban bunga tahunan dari utang ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. Hal ini menyebabkan kerugian yang terus berlanjut bagi konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang pada semester I 2025 mencapai sekitar Rp 1,6 triliun.
    Itu baru satu proyek. Belum lagi kalau kita mau bahas soal Ibukota Nusantara (IKN), Bandara Kertajati, LRT Sumatera Selatan dan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya yang terkesan tanpa perencanaan yang jelas dan lebih mengakomodasi kepentingan elite atau oligarki.
    Lebih jauh dan dampak jangka pendeknya, Jokowi memang meninggalkan warisan stabilitas ekonomi, tetapi dengan harga mahal. Salah satunya adalah penyusutan kualitas demokrasi.
    Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan penurunan indeks demokrasi, pelemahan peran oposisi, dominasi oligarki, hingga berkurangnya ruang kebebasan sipil.
    Pemilu 2024 menjadi puncak dari paradoks itu. Stabilitas politik yang dipuji pasar global justru lahir dari praktik yang bagi banyak pihak dinilai sebagai manipulasi aturan dan rekayasa kekuasaan.
    Ironi kemudian muncul ketika figur dengan catatan telah berkontribusi bagi demokrasi yang kian suram di negaranya sendiri justru diangkat sebagai penasihat global.
    Pertanyaan mendasar pun patut diajukan: apakah dunia benar-benar membutuhkan model kepemimpinan yang menukar demokrasi dengan stabilitas fiskal?
    Jika ya, maka kita sedang berjalan ke arah yang keliru—menormalisasi otoritarianisme pragmatis sebagai jalan keluar bagi negara berkembang, yang kemudian meninggalkan cacat bawaan.
    Perbandingan dengan pemimpin lain bisa mempertegas ironi ini. Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, misalnya, aktif dalam berbagai forum internasional pasca-jabatannya, tetapi kontribusinya jelas, berbagi pengalaman dalam kebijakan luar negeri dan reformasi institusional.
    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pendahulu Jokowi, juga kerap diundang ke forum global, terutama terkait isu demokrasi, perdamaian, dan perubahan iklim—tema yang memang ia dorong selama satu dekade pemerintahannya.
    Bahkan sosok seperti Mahathir Mohamad di Malaysia yang sudah sangat sepuh, masih terus mengisi forum global. Ia memang diakui di berbagai forum internasional karena gagasan politik luar negerinya yang kritis terhadap Barat.
    Dibandingkan itu semua, posisi Jokowi tampak berbeda. Ia tidak dikenal karena gagasan besar, visi global, atau terobosan diplomatik, melainkan karena kemampuannya menjaga keseimbangan politik domestik sambil mengelola fiskal yang berat.
    Artinya, dalam konteks ini yang dijual bukanlah visi dunia, melainkan trik teknokratis. Yaitu bagaimana menambah utang luar negeri tanpa kehilangan legitimasi politik di dalam negeri.
    Forum seperti
    Bloomberg New Economy
    tentu saja menyukai narasi semacam ini. Namun sekali lagi, itu tidak otomatis menjadikan Jokowi tokoh berpengaruh secara strategis. Karena yang dirayakan adalah citra, bukan substansi.
    Indonesia memang bisa berbangga bahwa nama presidennya diundang ke panggung global. Namun kebanggaan itu sebaiknya tidak menutup mata bahwa pencapaian yang dipuji dunia sering kali adalah sisi yang problematis di dalam negeri.
    Kursi di
    Bloomberg New Economy
    lebih tepat dibaca sebagai refleksi paradoks Jokowi sendiri. Ia barangkali stabil di mata pasar, tapi meninggalkan demokrasi yang rapuh di Tanah Air.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PU Dody Hanggodo Minta DPRD Pacitan Kawal Pembangunan Prioritas Prabowo

    Menteri PU Dody Hanggodo Minta DPRD Pacitan Kawal Pembangunan Prioritas Prabowo

    Pacitan (beritajatim.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo hadir sebagai pemateri dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Demokrat Gelombang IV yang digelar di Auditorium SBY*ANI, Pacitan, Jawa Timur, Jumat (26/9/2025).

    Kegiatan ini diikuti 310 peserta, terdiri dari anggota DPRD kabupaten/kota dari tujuh provinsi di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Gorontalo.

    Dalam paparannya, Dody menegaskan untuk terus mengawal program pembangunan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, pembangunan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat sehari-hari. Karena itu, ia meminta DPRD dan kepala daerah berkolaborasi memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.

    “Pembangunan harus relevan dengan kebutuhan rakyat. Saya berharap ada bimbingan dan arahan dari pejabat daerah agar pembangunan bisa dirasakan secara berkeadilan dan merata,” ujarnya.

    Menteri PU juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Ia menekankan bahwa setiap rupiah harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.

    Selain itu, Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada tahap pembangunan semata. Keberlanjutan menjadi kunci agar infrastruktur yang sudah terbangun dapat terus memberi manfaat.

    “Infrastruktur wajib dijaga dan dirawat. Pastikan infrastruktur menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat, bukan sekadar simbol pembangunan,” tegasnya.

    Dia juga mengapresiasi pesatnya pembangunan di Pacitan, Secara umum, Pacitan saat ini berkembang sebagai daerah yang maju, dengan rakyatnya semakin sejahtera. Daerah berjuluk 70-mile Sea Paradise ini juga menjadikan sektor pariwisata sebagai destinasi unggulan yang terus dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (tri/ted)

  • Prabowo Pidato di Sidang PBB, Dino Pati Djalal: Indonesia is Back!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Prabowo Pidato di Sidang PBB, Dino Pati Djalal: Indonesia is Back! Nasional 24 September 2025

    Prabowo Pidato di Sidang PBB, Dino Pati Djalal: Indonesia is Back!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membuat Indonesia kembali hadir di forum diplomasi multilateral.
    Dia mengatakan, langkah ini adalah sebuah kebanggaan setelah kurang lebih selama 10 tahun pemimpin tertinggi Indonesia absen dalam forum Sidang Majelis Umum PBB.
    “Pesan penting yang dikirim dari pidato presiden tersebut kepada dunia adalah
    Indonesia is back in multilateralism diplomacy
    ,” kata Dino dalam video yang dia unggah di akun Instagramnya @dinopattidjalal, Rabu (24/9/2025).
    Dino mengatakan, selama rezim Presiden Joko Widodo 10 tahun terakhir, Indonesia selalu absen secara fisik di Majelis Sidang Umum PBB.
    Hal ini menimbulkan kesan Indonesia ogah menggunakan panggung internasional untuk mengubah geopolitik dunia.
    “Dan ini penting karena ada persepsi dunia bahwa dalam 11 tahun terakhir ini, karena Presiden Jokowi Dodo tidak pernah sekalipun menghadiri secara fisik sidang majelis umum di PBB, maka ada kesan bahwa Indonesia memunggungi diplomasi multilateral. Walaupun tentu kenyataannya tidak demikian, tapi persepsi itu ada,” ucap Dino.
    Dia juga turut memberikan pujian kepada Prabowo yang mengirimkan pesan tegas terkait dengan penguatan PBB dalam Sidang Majelis Umum.
    Hal ini membuat Dino, sebagai mantan penulis pidato Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, bangga atas penyampaian Prabowo.
    “Sebagai
    speech writer
    dari mantan presiden SBY, saya merasa bangga dan terharu melihat pidato presiden Prabowo Subianto dalam sidang majelis umum PBB hari ini, 23 September 2025,” ucapnya.
    Sebagai informasi, Prabowo mendapat urutan ke-3 berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), kemarin.
    Sejumlah isu diangkat Kepala Negara, utamanya soal perdamaian dunia hingga dukungan kemerdekaan Palestina.
    Dalam forum tersebut, Prabowo tampak berapi-api dan penuh semangat saat menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB.
    Terdapat delapan momen Prabowo terpantau sampai menghentakkan tangannya ke meja mimbar yang ada di Markas PBB.
    Ada juga delapan kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain yang terdengar saat Prabowo berpidato dalam forum tersebut, termasuk standing ovation di akhir pidato Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SBY di Pacitan: Kader Demokrat Harus Peka Terhadap Rakyat, Jangan Pamer Kemewahan!

    SBY di Pacitan: Kader Demokrat Harus Peka Terhadap Rakyat, Jangan Pamer Kemewahan!

    Pacitan (beritajatim.com) – Gelaran Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Demokrat Gelombang III resmi berakhir pada Selasa (23/9/2025) malam.

    Dalam penutupan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir langsung untuk memberikan pesan kepada para kader. Ia menekankan pentingnya kepekaan anggota dewan terhadap kondisi masyarakat yang saat ini masih berjuang di tengah kesulitan.

    “Kader harus peka dengan kondisi rakyat. Bagaimanapun rakyat saat ini tengah berjuang ditengah kesulitan,” pesan SBY ditulis Rabu (24/9/2025).

    SBY juga mengingatkan agar para wakil rakyat tidak memamerkan kemewahan, mengingat perhatian publik kini tertuju pada kinerja pemerintah maupun legislatif. “Jangan sekali-kali pamer kemewahan,” tegasnya.

    Selain itu, SBY juga menekankan agar program-program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto bisa disalurkan dan dikawal hingga ke daerah. Kegiatan yang menghadirkan 346 anggota DPRD kabupaten/kota dari berbagai provinsi itu berlangsung di Pacitan dengan lancar dan kompak.

    Peserta datang dari Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, hingga Jambi. Ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menyampaikan apresiasi atas kekompakan seluruh peserta.

    “Terima kasih atas kerjasamanya, karena mengikuti Bimteknas ini sampai selesai. Semoga materi yang diberikan narasumber bermanfaat,” ujar Rizki.

    Hadir pula dalam acara penutupan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. (tri/kun)

  • 3
                    
                        Penulis Pidato SBY Terharu dan Bangga Atas Pidato Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB
                        Nasional

    3 Penulis Pidato SBY Terharu dan Bangga Atas Pidato Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB Nasional

    Penulis Pidato SBY Terharu dan Bangga Atas Pidato Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penulis pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, mengaku terharu dan bangga atas pidato yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
    “Saya Dino Patti Djalal di New York City. Sebagai
    speech writer
    dari mantan Presiden SBY, saya merasa bangga dan terharu melihat pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB hari ini 23 September 2025,” kata Dino dalam video yang dia unggah di akun Instagram-nya, @dinopattidjalal, Rabu (24/9/2025).
    Menurut Dino, Prabowo lewat pidatonya telah memberikan pesan penting kepada dunia bahwa Indonesia telah kembali ke ruang politik internasional.
    “Pesan penting yang dikirim dari pidato Presiden tersebut kepada dunia adalah Indonesia
    is back in multilateralism diplomacy
    , Indonesia
    is back in multilateral diplomacy
    ,” tuturnya.
    Menurut eks Wakil Menteri Luar Negeri RI ini, pesan yang diberikan Prabowo sangat penting karena lebih dari 10 tahun Presiden RI tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum PBB.
    Kehadiran Prabowo memberikan pesan bahwa Indonesia telah kembali dalam panggung global untuk memberikan kontribusi nyata.
    “Dan ini penting karena ada persepsi dunia bahwa dalam 11 tahun terakhir ini karena Presiden Joko Widodo tidak pernah sekalipun menghadiri secara fisik Sidang Majelis Umum di PBB maka ada kesan bahwa Indonesia memunggungi diplomasi multilateral. Walaupun tentu kenyataannya tidak demikian, tapi persepsi itu ada,” ucapnya.
    Sebagai informasi, Prabowo mendapat urutan ke-3 berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), kemarin.
    Sejumlah isu diangkat oleh Kepala Negara, utamanya soal perdamaian dunia hingga dukungan kemerdekaan Palestina.
    Dalam forum tersebut, Prabowo tampak berapi-api dan penuh semangat saat menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB.
    Terdapat delapan momen Prabowo terpantau sampai mengentakkan tangannya ke meja mimbar yang ada di Markas PBB.
    Ada juga delapan kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain yang terdengar saat Prabowo berpidato dalam forum tersebut, termasuk
    standing ovation
    di akhir pidato Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jejak Presiden RI di Panggung Majelis Umum PBB: Dari Soekarno hingga Prabowo

    Jejak Presiden RI di Panggung Majelis Umum PBB: Dari Soekarno hingga Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selalu menjadi panggung diplomasi penting bagi para pemimpin dunia. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan Asia Tenggara, telah berulang kali memanfaatkan forum ini untuk menyuarakan kepentingan nasional sekaligus memperjuangkan aspirasi negara berkembang.

    Sejumlah Presiden Republik Indonesia tercatat pernah tampil dalam forum tersebut dengan membawa pesan perdamaian, keadilan, hingga kerja sama global.

    Berikut kilas balik momen penting kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB dari masa ke masa. 

    1. Presiden Soekarno – SMU PBB ke-15 (1960)

    Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno berpidato dalam SMU PBB ke-15 pada 30 September 1960. Ia berbicara pada hari ke-7 dengan urutan ke-46.

    Pidato Bung Karno yang terkenal dengan judul “To Build the World Anew” menekankan pentingnya tatanan dunia baru yang lebih adil dan seimbang, di tengah ketegangan Perang Dingin. Kehadirannya menegaskan posisi Indonesia sebagai negara Non-Blok yang aktif dalam perjuangan perdamaian internasional.

    2. Presiden Soeharto – SMU PBB ke-47 (1992)

    Pada 2 Oktober 1992, Presiden ke-2 RI Soeharto tampil dalam SMU PBB ke-47. Berpidato di hari ke-4 dengan urutan ke-61, Soeharto menekankan urgensi membangun tatanan dunia baru yang lebih adil, mengedepankan kerja sama internasional dalam pembangunan dan menjaga perdamaian global.

    3. Presiden Megawati Soekarnoputri – SMU PBB ke-58 (2003)

    Megawati Soekarnoputri, Presiden perempuan pertama Indonesia, berpidato dalam SMU PBB ke-58 pada 23 September 2003. Berlangsung di hari pertama dengan urutan ke-17, Megawati menyoroti pentingnya diplomasi multilateral dan penegakan hukum internasional, terutama pasca tragedi 11 September dan invasi Irak.

    4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – SMU PBB ke-62, 67, dan 69

    SBY tercatat tiga kali berpidato di Sidang Umum PBB yaitu pada SMU PBB ke-62 (2007): 25 September 2007, hari pertama urutan ke-20. Kemudian, SMU PBB ke-67 (2012): 12 September 2012, hari pertama urutan ke-27. Terakhir, SMU PBB ke-69 (2014): 24 September 2014, hari pertama urutan ke-16.

    Dalam pidatonya, SBY menekankan isu demokrasi, perdamaian dunia, serta pembangunan berkelanjutan, mencerminkan diplomasi Indonesia yang semakin aktif di ranah global.

    5. Presiden Joko Widodo – SMU PBB ke-75 dan 76 (2020 dan 2021)

    Pandemi Covid-19 mengubah format Sidang Umum PBB. Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia pertama yang berpidato secara virtual. Jokowi tidak pernah hadir satu kalipun secara fisik dalam perhelatan tahunan tersebut. 

    SMU PBB ke-75 (2020) pada 22 September 2020, hari pertama urutan ke-16, dengan fokus pada solidaritas global, akses vaksin adil, dan kerja sama kesehatan dan SMU PBB ke-76 (2021) pada 22 September 2021, hari pertama urutan ke-16, menekankan inklusivitas ekonomi global, krisis iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

    6. Presiden Prabowo Subianto – SMU PBB ke-80 (2025)

    Presiden Prabowo Subianto melakukan debutnya di SMU PBB ke-80 pada 23 September 2025. Dia menjadi salah satu dari pembicara awal, tampil di hari pertama dengan urutan ke-3 dari 188 negara.

    Pidato Prabowo menandai langkah baru diplomasi Indonesia, menegaskan komitmen bangsa dalam kerja sama internasional menghadapi tantangan global mulai dari ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga perdamaian dunia.

    Dari Soekarno hingga Prabowo, kehadiran para Presiden RI di Sidang Majelis Umum PBB menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan sosial, kedaulatan negara berkembang, dan kerja sama multilateral.

    Forum ini tetap menjadi ruang penting bagi Indonesia untuk menyampaikan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada penyelesaian isu-isu global yang terus berkembang.

  • Audiensi dengan DPR, KPA Usul Ada Lembaga Ad Hoc Khusus Reforma Agraria

    Audiensi dengan DPR, KPA Usul Ada Lembaga Ad Hoc Khusus Reforma Agraria

    Jakarta

    Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengusulkan lembaga khusus yang mengurusi reforma agraria. Dewi mengusulkan lembaga itu nantinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Dewi saat audiensi bersama pimpinan DPR RI di ruang rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Hadir dalam rapat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa.

    “Bapak Dasco, Pak Saan, Pak Cucun, kami ingin ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria,” kata Dewi.

    Dewi mengaku pernah mengusulkan lembaga khusus reforma agraria secara berulang kali. Hal itu diusulkan saat masa kepemerintan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, kemudian masa transisi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Kenapa? Karena sudah berulang kali dulu zaman Presiden Ibu Megawati kami mengusulkan juga tapi ditolak, lalu diperkuat kelembagaannya di Kementerian Agraria Tata Ruang, udah jadi desk direktorat penanganan sengketa, tapi itu tidak terbukti bisa, karena konflik agraria itu lintas sektoral, ada yang berkaitan kehutanan, tambang,” jelasnya.

    Menurutnya, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang eksis saat ini tidak berjalan. Dia mengatakan gugus tugas itu hanya menjalankan rapat-rapat saja.

    “Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria yang sekarang tidak jalan, sedikit saja yang jalan, tapi banyak yang tidak jalan, hanya rapat-rapat, output pembentukan GTRA di kabupaten provinsi, di tempat-tempat eksotis, tapi tidak melibatkan petani, nelayan, CSO yang selama ini mendesakan reforma agraria,” ujarnya.

    “Kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari presiden, badan pelaksanaan reforma agraria yang tanggung jawab langsung kepada presiden dan melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria,” paparnya.

    “Karena kalau balik lagi ke Kemenko Ekonomi ada bias kepentingan, Kemenko Ekonomi pasti targetnya pengadaan tanah ya untuk skala besar, bukan untuk petani kecil,” sambung Dewi.

    Dewi menyebut lembaga khusus reforma agraria itu bisa bersifat ad hoc. Menurutnya, presiden harus memimpin langsung reforma agraria.

    “Jadi perlu ada kelembagaan khusus yang otoritarif bersifat ad hoc. Di berbagai negara reforma agraria itu ada time framenya, misalnya kalau mau 9 juta hektar targetnya mau dicapai dalam jangka waktu berapa,” ungkap dia.

    “Di Indonesia tidak ada time frame-nya, nggak bersifat ad hoc, harusnya ada kelembagaan khusus yang memang itu dipimpin langsung oleh presiden, sehingga bisa mengecek progres setiap menteri dan lembaga,” imbuhnya.

    (amw/gbr)

  • Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Presiden Prabowo berbicara pada sesi pertama Debat Umum dengan posisi istimewa yakni urutan ketiga. Sebuah posisi strategis yang menempatkan Indonesia berdampingan dengan dua negara besar, Brasil dan Amerika Serikat. Brasil, yang sejak 1955 selalu membuka sidang sebagai tradisi diplomatik, tampil di urutan pertama. Amerika Serikat, sebagai tuan rumah, mendapat giliran kedua. Tepat setelah keduanya, Presiden Prabowo berdiri membawa suara Indonesia ke hadapan dunia.

    Kehadiran Presiden Prabowo di podium Majelis Umum PBB menandai babak baru diplomasi Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidato secara daring saat pandemi Covid-19, sementara selebihnya Indonesia diwakili Wakil Presiden maupun pejabat setingkat menteri. Kini, dengan tampil langsung, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam forum global yang sarat makna simbolik dan politis.

    Posisi pidato Presiden Prabowo juga menorehkan sejarah tersendiri. Sebelumnya, Presiden Soekarno pernah berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, dan Presiden Megawati Soekarnoputri di urutan ke-17. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat tiga kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16, sementara Presiden Joko Widodo dua kali hadir secara daring di urutan ke-16. Kini, Presiden Prabowo menempati urutan ke-3—salah satu posisi paling awal dan paling bergengsi yang pernah diraih Indonesia di forum PBB.

    Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. Kepala Negara menekankan pentingnya persaudaraan universal di tengah perbedaan bangsa dan agama.

    “Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di General Assembly Hall yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia — masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan,” ujar Presiden Prabowo.

    “Bismillahirrahmanirrahim,

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Shalom, Salve, Om swastiastu,

    Salam kebajikan, Rahayu, rahayu.

    His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Her Excellency, Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly.

    His Excellency, Mr. Morses Abelian, Under-Secretary-General for General Assembly and Management. Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,

    It is indeed a great honor to stand in this august General Assembly Hall, among leaders who represent almost all of humanity.

    We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings — each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness.

    The words of the U.S. Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents — including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican revolutions, the Chinese Revolution, and Indonesia’s own struggle and journey to freedom.

    It also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN in 1948. “All men are created equal” was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. And yet, in our own era of scientific and technological triumphs — an era capable of ending hunger, poverty, and environmental ruin — we also continue to face today’ s grave dangers, challenges, and uncertainties. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future.

    My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do. 

    In our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty, the United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity — by the Security Council and this Assembly — gave Indonesia international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the UN Children’s Fund (UNICEF), the UN Food and Agriculture Organization (FAO), the World Health Organization (WHO) and many, many other United Nations institutions.

    And because of that, Indonesia today stands today on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity.

    Madam President, excellencies,

    Our world is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and a blatant disregard for international law and human decency.

    In the face of these challenges, we must not give up, as the United Nations’s Secretary General said, “we cannot give up”. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams.

    The UN was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution.

    Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the Sustainable Development Goals of ending extreme poverty and hunger — because years ago this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very Hall.

    Excellency’s, Thucydides warned: “The strong do what they can, the weak suffer what they must.” We must reject this doctrine. The UN exists to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Right cannot be right. Right must be right.

    Indonesia is today one of the largest contributors to United Nation Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations, we will continue to serve where peace needs guardians — not with just words, but with boots on the ground. If and when the Security Council and this Great Assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready.

    We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.

    Madam President, excellencies,

    I propose to this assembly a message of hope and optimism — grounded in action and execution. Today we heard the speech of Madam President, the President of the United Nations General Assembly. It is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great Hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. 

    We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but, we know the world needs a strong United Nations.

    The world’s population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad whenever we can.

    This year, we recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self‑sufficient in rice and we have exported rice to other nations in need, including providing rice to Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, and investing in climate‑smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident, in a few years time, Indonesia will be the granary of the world.

    As the world’s largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in ten years? In twenty years? For this, we are forced to build a giant sea wall, 480 kilometres in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. 

    We have to start now. Therefore we choose to confront climate change — not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations.

    We aim to achieve net zero emission by 2060 and we are confident we can achieve net zero emission much earlier. We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded land, to reduce forest degradation, and to empower local communities with quality green jobs for the future.

    Indonesia is shifting decisively from fossil fuel based development towards renewable based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: To lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security.

    Madam President, excellencies,

    We live in a time when hatred and violence can seem like the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth: that every person longs to be safe, to be respected, to be loved, and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership not from textbooks, but from our choices.

    Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and the women? Millions are facing danger at this very moment, as we sit here, they are facing trauma, and irreparable damage to their bodies, they are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge?

    Madam President, we must act now. Many speakers have said that. We must stand for multilateral order where peace, prosperity, and progress, are not the privilege of a few but the right of all.

    With a strong United Nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice they deserve. Let us continue humanity’s great journey of ideals — the selfless aspirations that created the United Nations.

    Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilisations: Civilisations of the West, of the East, of the North, of the South. Leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world. I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, and humility, overcome hate, overcome suspicion.

    Madam President, Distinguished Delegates,

    We are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history—the path of the moral high ground, path of rectitude, path of justice, humanity, and to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. Not one country can bully the whole community of the human family. 

    We may be weak individually, but the sense of oppression, of injustice, has proven in the history of mankind, will unite with a strong force that will overcome this oppression, this injustice.

    To close, I would like to reiterate again Indonesia’s complete support for the Two-State Solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize and guarantee the safety and security of Israel. Only then can we have real peace: peace without hate, peace without suspicion.

    The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions. We must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality.

    Is this a dream? Maybe. But this is the beautiful dream we must work toward together. Let us continue humanity’s journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete.

    Thank you. Terima kasih.

    Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

    Shalom, Om shanti shanti shanti om.

    Namo Budaya.

    Thank you very much.

    May God bless us all, may peace be upon us.

    Thank you very much.”

    “Yang Mulia, para kepala negara, kepala pemerintahan, para delegasi yang terhormat, hadirin sekalian

    Sungguh merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di Aula Sidang Umum bulan Agustus ini di antara para pemimpin dan perwakilan yang mewakili hampir seluruh umat manusia. 

    Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama hari ini sebagai satu keluarga manusia. Kita di sini, pertama dan terutama, sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak-hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan.

    Kata-kata Deklarasi Kemerdekaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menginspirasi gerakan-gerakan demokrasi di seluruh benua, termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi China, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Deklarasi ini juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, “Semua manusia diciptakan setara.”

    Deklarasi ini membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun, di era kejayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kita sendiri, sebuah era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.  

    Kami juga terus menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang serius dan berbahaya saat ini, kebodohan manusia yang dipicu oleh rasa takut, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid mengancam masa depan kita bersama.

    Nyonya Presiden, Yang Mulia,

    Kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan mungkin terdengar paling keras, tetapi di balik kebisingan ini terdapat kebenaran yang lebih tenang bahwa setiap orang mendambakan rasa aman, dihormati, dicintai, dan mewariskan dunia yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Anak-anak kita sedang menyaksikan. Mereka belajar kepemimpinan, bukan dari buku teks, tetapi dari pilihan kita.

    Saat ini, situasi bencana di Gaza masih terbentang di depan mata kita. Saat ini, orang-orang tak berdosa menangis minta tolong. Menangis untuk diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang tak berdosa? Siapa yang akan menyelamatkan para lansia dan perempuan. Jutaan orang menghadapi bahaya saat ini, sementara kita duduk di sini. Mereka menghadapi trauma. Mereka menghadapi kerusakan yang tak tergantikan pada tubuh mereka. Mereka sekarat karena kelaparan.

    Bisakah kita tetap diam? Akankah jeritan mereka tak terjawab? Akankah kita mengajari mereka bahwa umat manusia dapat bangkit menghadapi tantangan ini?

    Nyonya Presiden, kita harus bertindak sekarang.  Banyak pembicara telah menyatakan bahwa kita harus memperjuangkan tatanan multilateral, di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan hak semua orang. Dengan persatuan bangsa yang kuat, kita dapat membangun dunia di mana kaum lemah tidak menderita apa yang seharusnya mereka derita, melainkan hidup dalam keadilan yang pantas mereka dapatkan.

    Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa penindasan, rasa ketidakadilan, telah membuktikan dalam sejarah umat manusia bahwa rasa ketidakadilan ini, rasa penindasan ini, akan bersatu menjadi kekuatan yang kuat yang akan mengatasi penindasan ini, yang akan mengatasi ketidakadilan ini.

    Sebagai penutup, saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina.

    Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki kedamaian sejati, kedamaian sejati, dan tidak ada lagi kebencian dan kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah ini, solusi dua negara, dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni.

    Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Apakah ini mimpi? Mungkin, tetapi inilah mimpi indah yang harus kita perjuangkan bersama. 

    Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini.  Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang telah dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan.

    Terima kasih. Wassalamualaikum.”

  • Dino Patti Djalal Bongkar Politik Luar Negeri Jokowi yang Buruk, ke Ukraina Untuk Pencitraan

    Dino Patti Djalal Bongkar Politik Luar Negeri Jokowi yang Buruk, ke Ukraina Untuk Pencitraan

    GELORA.CO  – Usai pensiun jadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, mata publik baru terbuka.

    Karena mulai banyak orang yang berani membongkar sikap buruknya.

    Terbaru, mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, ungkap unek-unek yang sudah lama dipendam.

    Sebagai mantan diplomat, Dino memiliki jarinagn luar negeri yang luas dan kredibel.

    Karena itu Dino sangat tahu sikap politik luar negeri Jokowi saat dua periode menjabat.

    Ternyata, Jokowi menjadi salah satu Presiden RI yang paling enggan mengikuti acara pemimpin dunia lewat berbagai forum atau organisasi.

    Entah karena kendala bahasa Inggris yang tak lancar, atau persoalan lain.

    Yang pasti, kata Dino, Jokowi sering mendelegasikan acara penting itu kepada para menteri atau Wakil Presiden saat dijabat Jusuf Kalla.

    Hal ini diungkap Dino di kanal YouTube Total Politik, Rabu (24/9/2025), yang dikutip Tribunnews.com.

    Menurut Dino, Jokowi bukanlah sosok presiden yang tertarik dengan politik luar negeri.

    Dino mengungkapkan hal itu sudah terlihat ketika Jokowi pertama kali menjabat sebagai Presiden RI pada tahun 2014 lalu.

    Adapun contohnya ketika Jokowi enggan menghadiri forum G20 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC.

    Bahkan, kata Dino, Jokowi juga tidak tertarik akan pertemuan dengan negara anggota ASEAN.

    Baca juga: Jokowi Arahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Ahli: Sebagai Eks Presiden, Ini Menyedihkan

    Jokowi, sambung Dino, menyebut bahwa pertemuan semacam itu tidak menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat.

    “Saya ingat waktu beliau menjadi Presiden diminta untuk ke G20 dan KTT APEC, setelah beliau disumpah jadi Presiden, susah banget karena beliau tidak tertarik.”

    “Bahkan ASEAN pun, banyak cerita-cerita diplomat, beliau sempat bilang ini apa sih perkumpulan hanya ngomong-ngomong aja,” katanya.

    Keengganan Jokowi untuk hadir dalam pertemuan internasional semakin terlihat ketika dirinya juga enggan untuk mengikuti Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Jokowi memang tidak pernah menghadiri langsung Sidang Umum PBB selama dua periode menjadi orang nomor satu di Indonesia.

    Dia selalu memerintakan Menteri Luar Negeri (Menlu) ataupun Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), untuk menghadirinya.

    Dino pun sempat memperoleh cerita ketika Jusuf Kalla bercerita ke Jokowi terkait padatnya rangkaian acara di PBB.

    Menurut Dino, hal tersebut turut menjadi alasan Jokowi enggan untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

    “Pernah ada cerita, beliau nanya ke pak JK, Pak JK waktu itu sedang di New York ‘pak saya hari ini 5-10 meeting, sibuk. Pak Jokowi lalu bilang ‘ya karena itulah saya nggak mau ke sana’. Nah jadi interest-nya emang nggak ada,” tuturnya.

    Selanjutnya, mantan juru bicara SBY tersebut juga menyebut bahwa kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia saat konflik kedua negara tersebut terjadi hanya untuk pencitraan di dalam negeri.

    Jokowi memang pernah pergi ke Ukraina dan bertemu Presiden Volodymyr Zelenskyy pada 29 Juni 2022 lalu.

    Dikutip dari laman Presiden RI, Jokowi menyebut bahwa kunjungan ke Ukraina adalah wujud kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina.

    Sehari setelahnya, Jokowi pun sempat bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow dan mengatakan siap menjembatani agar kedua negara berdamai.

    “Kita lihat waktu konflik Rusia-Ukraina, beliau datang ke Ukraina dan Rusia dan saya dan kita semua kan senang, ya,” ujarnya.

    “Tetapi ternyata, dan mohon maaf sekali untuk para pendukung Jokowi, tapi ternyata ini lebih untuk konsumsi dalam negeri dan bukan untuk menyelesaikan konflik. Kalau kita benar-benar mau bantu, ya bantu,” lanjut Dino.

    Dino lantas membandingkan kepemimpinan Jokowi dan SBY di mana mantan atasannya itu memiliki keseimbangan dalam mengurusi urusan dalam negeri dan luar negeri.

    “Ini Pak SBY, dalam negeri bagus secara politik, ekonomi, demokrasi, reformasi, tetapi (urusan) luar negeri aktif dan berdampak,” tuturnya.

    Dia pun berharap agar Presiden Prabowo Subianto mencontoh cara kepemimpinan SBY di masa lalu.

    “Dan saya kira dari sekarang, Pak Prabowo harus bisa berpikir bagaimana saya jadi Presiden di dalam negeri secara politik dan ekonomi sukses tapi juga luar negeri, kita bisa berdampak. Itu susah sekali,” pungkasnya