Jokowi dan Kampanye Pilkada 2024, Etis atau Tidak Jadi Hak Masyarakat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Usai purnatugas, Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) tak ada larangan untuk berperan sebagai juru kampanye bagi pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Jadi menurut saya, jika sudah selesai jabatannya, maka larangannya itu sudah tidak berlaku lagi,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (
Bawaslu
) Rahmat Bagja saat ditemui awak media di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).
Ia menambahkan, baik Jokowi maupun presiden sebelumnya, diperbolehkan untuk mendukung pasangan calon secara terbuka.
Bagja mencontohkan keterlibatan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kampanye.
“Toh Pak SBY juga pernah berkampanye, dan Bu Mega adalah ketua umum partai politik. Jadi, larangan itu sudah tidak berlaku lagi,” tuturnya.
Menurut Bagja, penilaian etis terkait keterlibatan Jokowi dalam kampanye sepenuhnya menjadi hak masyarakat.
“Kita tidak mengurus etik, nanti masyarakat yang menilai apakah itu etis atau tidak,” jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Akmaliyah juga menegaskan, Jokowi tidak dilarang untuk menjadi juru kampanye karena statusnya sebagai mantan pejabat publik.
Nama Jokowi juga tidak harus dilaporkan ke KPU. Sebab, pihak yang didaftarkan adalah tim kampanye.
“Peraturan perundang-undangan tidak melarang,” kata Akmaliyah saat ditanya mengenai mantan presiden yang terlibat kampanye, pada Senin (28/10/2024).
Usai masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober, Jokowi telah bertemu dengan calon wali kota Solo nomor urut 2, Respati Ardi, yang didampingi calon wakilnya, Astrid Widayani.
Dalam pertemuan tersebut, Respati mengajak Jokowi untuk turut mengkampanyekan dirinya dalam Pilkada Serentak 2024.
“Ajakan kampanye, ajakan kebaikan untuk menyapa masyarakat. Tapi beliau ingin istirahat, saya menghormati beliau,” kata Respati di Kawasan Manahan Solo, Selasa (29/10/2024).
Ia menambahkan bahwa Jokowi berpesan agar program-program yang telah berjalan selama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjabat Wali Kota Solo, dapat dilanjutkan.
Selain Respati, calon kepala daerah lainnya, termasuk Ahmad Lutfi dan Taj Yasin, juga telah menemui Jokowi dan menerima pesan untuk memperbaiki berbagai aspek, termasuk tata kelola pupuk dan perikanan di Jawa Tengah.
Dosen Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menekankan, meskipun Jokowi tidak dilarang menjadi juru kampanye, perlu diwaspadai agar keterlibatannya tidak disalahgunakan, terutama terkait dengan posisi anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.
“Walaupun tidak dilarang, harus diantisipasi keterlibatan Jokowi, terutama dengan keberadaan anaknya sebagai wapres. Ini berpotensi membuka celah pelanggaran atau penyalahgunaan,” ungkap Titi kepada Kompas.com, usai debat Pilkada Kabupaten Magelang, di Grand Artos Hotel & Convention, Senin (28/10/2024).
Ia menekankan pentingnya pengawasan dari Bawaslu dan media massa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Terus kritis mengawal
pilkada 2024
,” tutur Titi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Susilo Bambang Yudhoyono
-
/data/photo/2024/10/28/671e9d216b8fa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Jokowi dan Kampanye Pilkada 2024, Etis atau Tidak Jadi Hak Masyarakat
Nasional
30 Oktober 2024")
Jokowi dan Kampanye Pilkada 2024, Etis atau Tidak Jadi Hak Masyarakat Nasional 30 Oktober 2024
-
Mobil Menteri dari Era Sukarno hingga Jokowi: Dodge, Volvo, sampai Toyota
Jakarta –
Mobil dinas menteri sudah banyak berganti. Berikut ini deretan mobil menteri dari era Sukarno hingga Jokowi.
Kendaraan dinas yang digunakan para menteri kerap berganti. Sejak zaman Presiden ke-1 Sukarno hingga era kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo tercatat sudah ada beberapa model mobil yang diimpor untuk menemani menteri beraktivitas.
Dalam catatan detikcom, mobil merek Dodge, Volvo, hingga Toyota pernah dipilih untuk para pembantu presiden itu. Berikut ini deretan mobil menteri dari era Sukarno hingga Jokowi.
Mobil Menteri Era Sukarno
Pada masa pemerintahan Sukarno, para menteri difasilitasi mobil dinas buatan Amerika Serikat jenis Dodge Dart 63 dengan mesin berkapasitas minimal 2.800 cc. Pejabat yang menggunakan mobil ini adalah golongan menteri, perdana menteri dan wakil perdana menteri.
Pada tahun 1960-1976 divisi Dodge Chrysler Cooporation mempoduksi Dart. Awalnya Dart diperkenalkan sebagai kendaraan berharga murah. Pada 1960 Dart diproduksi dengan ukuran lebih pendek dan terus dikembangkan hingga menjadi mobil berukuran kompak pada tahun 1963-1976.
Mobil Menteri Era Soeharto
Mobil menteri itu berganti di era kepemipinan Soeharto. Soeharto memilih Volvo seri 264 GL untuk menemani para menteri bertugas. Mobil berkapasitas 2.800 cc itu sempat menjadi mobil terlaris pada tahun 1975-1982.
Mobil Menteri Era BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri
Volvo cukup dipercaya pemerintah Indonesia. Buktinya meski berganti kepemimpinan, Volvo masih jadi pilihan utama. Volvo masih bertahan di era pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati Soekarnoputri. Pada masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu, Volvo 960 dipilih menjadi kendaraan dinas para menteri. Mobil Volvo 960 ini merupakan mobil bekas peserta Konferensi Tingkat Tinggi APEC tahun 1992.
Mobil Menteri di Era SBYToyota Crown Royal Saloon mobil dinas menteri di era SBY. Foto: Hasan Habshy
Kejayaan Volvo berakhir di era Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menjatuhkan pilihan pada mobil Jepang, Toyota Camry. Toyota Camry yang berkapasitas 3.000 cc ini awalnya merupakan kendaraan yang disiapkan untuk para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika tahun 2005. Setelah acara selesai, mobil bekas ini dimanfaatkan untuk kendaraan pejabat.
Penggunaan Toyota terus berlanjut hingga Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di era SBY. Namun serinya berbeda. Kali ini para menteri mendapat fasilitas lebih mewah yakni Toyota Crown Royal Saloon berkapasitas mesin 4.300 cc.
Mobil Menteri Era JokowiToyota Crown tunggangan Menteri era Jokowi Foto: Agung Pambudhy
Selanjutnya di era Presiden ke-7 Joko Widodo, mobil dinas menteri berganti model lagi. Tapi pergantian mobil dinas itu tak dilakukan saat awal Jokowi menjabat. Pemilihan mobil dinas menteri Jokowi dilakukan melalui mekanisme tender umum dengan menggunakan sistem LPSE atau online pada tahun 2019. Prosesnya juga telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Hingga akhirnya terpilih PT Astra International Tbk-TSO sebagai pemenang untuk menyediakan 101 unit kendaraan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid yang digunakan untuk para menteri anggota kabinet dan pejabat tinggi lainnya.
Mobil tersebut telah digunakan para menteri dan pejabat setingkat sejak tahun 2019 menggantikan Toyota Crown Royal Saloon. Kala itu, anggaran APBN 2019 sebesar Rp 152.540.300.000 disiapkan untuk penyediaan mobil menteri dan pejabat setingkat menteri tersebut.
Berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto, mobil dinas menteri belum diketahui dengan pasti. Namun Prabowo kabarnya menginginkan semua menteri dan pejabat eselon I dan Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyebut mulai minggu depan akan ganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad.
“Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Anggito dikutip detikFinance.
(dry/din)
-
Drama BEM FISIP Unair Dibekukan Lalu Batal, Jadi Atensi Netizen
Jakarta –
BEM Fakultas Ilmu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) sempat dibekukan karena mengkritik Prabowo, lalu akhirnya dibatalkan. Kejadian ini menjadi atensi publik yang ramai di media sosial.
Kabar terbaru adalah dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro. Dia memastikan pembekuan BEM FISIP Unair dibatalkan. Ia menegaskan sudah berkoordinasi dengan Rektor Unair Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak.
Dipantau detikINET, Senin (28/10/2024) BEM FISIP Unair ada di trending topic X dengan 18.200 tweet. Reaksi netizen Indonesia sungguh beragam, ada yang netral, ada yang simpati, ada juga yang antipati.
Inilah beberapa tweet mereka:
“Dulu KM ITB kritik SBY dengan spanduk seperti ini, dan baik-baik saja KM nya. Agar sesuai dengan dunia akademik seperti yang diharapkan UNAIR, apakah mengritik atau membuat satir sekarang harus dalam bentuk paper ilmiah?” tanya founder Drone Emprit Ismail Fahmi di akun X-nya.
“Jika kalimat yg dipilih BEM FISIP Unair sama seperti kalimat KM ITB tentu aman saja…kalimat Jendral Bengis lah yg bikin mereka auto beku,” komentar @BlackPa4***.
“Tetap Semangat Adik2 Mahasiswa BEM Fisip Unair 💪…,” kata @margono***.
“Cuma bikin karangan bunga aja, BEM FISIP Unair langsung dibekukan. Kalau modelnya begini rakyat akan takut memberikan kritik kpd pemerintahan PRABOWO-GIBRAN,” komentar @Doank***.
“Ini sih bukan satire ataupun kritik, tapi lebih ke menghujat & menghina. Yang bilang pembungkaman, tuh bisa posisikan cangkem dulu sebelum njeplak. Pihak kampus yg lakukan,” kritik @Nyaii*** terhadap BEM FISIP Unair.
Sebelumnya, pembekuan BEM FISIP Unair oleh dekanat merupakan buntut usai mahasiswa mengkritik pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Mereka mengirimkan karangan bunga sebagai ungkapan ekspresi kekecewaan.
“Pembekuan ini buntut dari ungkapan ekspresi kekecewaan terhadap fenomena Pemilu 2024 yang dituangkan dalam karya seni satire bentuk karangan bunga atas pelantikan presiden dan wakil presiden,” kata Tuffahati Ullayah Bachtiar, Presiden BEM FISIP Unair.
Diketahui, karangan ini ditempatkan di Taman Barat FISIP Unair. Seni satire terlihat dari tulisan yang tertera di karangan tersebut, berbunyi:
‘Selamat atas dilantiknya Jenderal bengis pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi, Jenderal TNI Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Ketua Tim Mawar) – Gibran Rakabuming Raka (Admin Fufufafa. Dari: Mulyono (B******n Penghancur Demokrasi)’.
(fay/fyk)
-
Tujuh menteri berlatar militer kembali ke Akmil Magelang
Mungkin bagi mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri, pulang ke Magelang seperti kembali ke asal mereka dibentuk dan ditempa menjadi prajurit terbaikJakarta (ANTARA) – Tujuh orang dari jajaran para menteri dan wakil menteri yang berlatar militer kembali ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, untuk mengikuti sesi pembekalan anggota Kabinet Merah Putih ala militer (Akmil).
Selama empat hari, mereka akan diberi beragam materi dan kegiatan lain yang berguna untuk menempa kekompakan dan sikap persatuan, meski sebagian besar dari mereka mungkin akan tabu tentang pendidikan ala militer yang disajikan di Magelang.
Namun demikian, sebagian kecil dari mereka dipastikan tidak asing dengan model pembekalan seperti ini. Mereka yang dimaksud adalah menteri dan wakil menteri berlatar belakang sebagai TNI yang dahulu pernah mengenyam pendidikan di Magelang ketika menjadi siswa.
Mungkin bagi mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri, pulang ke Magelang seperti kembali ke asal mereka dibentuk dan ditempa menjadi prajurit terbaik.
Baca juga: Komisi I: Pembekalan kabinet jangan dilihat dari lokasinya di Akmil
Berikut mereka-mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri yang “pulang kampung” ke Magelang.
1. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin merupakan tokoh militer sekaligus orang dekat Presiden RI Prabowo Subianto yang berada di dalam Kabinet Merah Putih.
Sjafrie menempuh pendidikan taruna di Akademi Militer, Magelang, hingga lulus pada 1974. Sjafrie saat itu berhasil menyabet penghargaan lulusan terbaik Adhi Makayasa.
Selepas pendidikan, Sjafrie bersama Prabowo masuk ke Korps Baret Merah Komando Pasukan Sandi Yudha — yang saat ini dikenal sebagai Kopassus.
2. Menteri Luar Negeri Sugiono.
Sugiono merupakan salah satu menteri yang pernah berada di korps yang sama dengan Prabowo yakni Kopassus.
Pria kelahiran Aceh, 11 Februari 1979 ini merupakan alumnus SMA Taruna Nusantara yang lulus pada tahun 1997, satu angkatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono.
Begitu menyelesaikan pendidikan di sana, ia melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi militer di Amerika Serikat melalui beasiswa yang dicanangkan oleh Prabowo yang kala itu berpangkat Mayor dan menjabat Danjen Kopassus.
Karir militernya tidak terlalu lama lantaran dia memilih keluar dari TNI untuk ikut bersama Prabowo membangun Partai Gerindra.
3. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Agus Hari Murti Yudhoyono atau yang akrab di sapa AHY juga jadi salah satu menteri yang pernah mengenyam pendidikan di Magelang.
Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini mengenyam pendidikan di Magelang dan lulus sebagai lulusan terbaik peraih pedang Tri Saksi Wiratama dan mendali Adhi Makayasa pada 2000.
Di usia yang masih tergolong muda, AHY menanggalkan karir militernya dan memilih untuk terjun ke dunia politik. Salah satu langkah politik pertama yang dilakukan AHY yakni menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.
Setelah gagal menjadi gubernur, AHY tetap melanjutkan karir politiknya hingga dia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
4. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Iftitah Sulaiman Suryanagara merupakan mantan petinggi militer yang telah mengabdikan dirinya untuk TNI AD selama 20 tahun.
Iftitah pernah mengenyam pendidikan di Magelang dan meraih gelar Adhi Makayasa ketika lulus pada 1999. Dirinya juga dikenal sebagai ahli di bidang Kavaleri ketika masih aktif sebagai pejabat TNI AD.
Adapun pangkat terakhir yang diterima sebelum pensiun yakni Letnan Kolonel. Usai pensiun, dia langsung terjun ke dunia politik bersama Partai Demokrat.
5. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus
Lodewijk merupakan salah satu tokoh jebolan Kopassus TNI AD yang masuk dalam lingkaran Kabinet Merah Putih.
Lodewijk diketahui mengenyam pendidikan Akmil di Magelang dan lulus pada 1981.
Selama bertugas di Kopassus TNI AD, dia sempat menjadi Komandan Detasemen Khusus 81 (penanggulangan teror) atau Sat-81/Gultor Kopassus pada tahun 2001. Satuan elit itu dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981.
Adapun karier tertinggi Lodewijk di militer salah satunya sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ke-24 yang menjabat pada tahun 2009 hingga 2011.
6. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan
Ossy merupakan jebolan akademi militer di Magelang sekaligus program beasiswa S1 dari Norwich University, Military School of Vermont di Amerika Serikat
Beasiswa tersebut merupakan program pendidikan yang dibentuk oleh Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.
Karirnya begitu cemerlang di militer TNI AD hingga akhirnya dia pensiun dan terjun ke dunia politik dengan Partai Demokrat.
7 Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya
Mayor Teddy Indra Wijaya merupakan nama yang cukup akrab di telinga masyarakat lantaran kerap tampil mendampingi Prabowo Subianto semasa menjadi Menteri Pertahanan dan selama kampanye Pilpres 2024.
Kariernya dimulai pada tahun 2011 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, sebagai Komandan Peleton 3,2,1 di Kopassus sebelum ditunjuk menjadi Ajudan Kepala Staf Umum TNI dan beberapa jabatan militer lain, termasuk Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Tidak hanya lulusan Akademi Militer, Mayor Teddy juga meraih gelar S1 Program Studi Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani pada tahun 2012, kemudian gelar S2 Kajian Terorisme dari Universitas Indonesia di tahun 2021.
Selain pendidikan formal, dirinya juga sempat mengikuti berbagai kursus militer spesialis di Kopassus bahkan sekolah intelijen di Australia tahun 2015.
Selanjutnya, ia pernah mengikuti berbagai sekolah spesialis di Amerika Serikat seperti US Army Infantry School, Airbone School, Air Assault School, dan terutama Ranger School pada tahun 2020.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024 -
Disebut masuk kabinet karena Haji Isam, Mentan: Saya profesional
Kami ini profesional, kami profesional. Menteri ini tidak cuma sekarang kan? 2014 juga kan?Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kariernya di Kabinet Merah Putih didasari atas rekam jejak seorang profesional yang pernah memberi manfaat kebaikan bagi bangsa Indonesia.
Hal itu disampaikan Amran menjawab kritik dari warga net bahwa keterlibatan-nya di kabinet Prabowo-Gibran dilatarbelakangi atas faktor kekerabatan dengan seorang pengusaha kaya raya asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.
“Kami ini profesional, kami profesional. Menteri ini tidak cuma sekarang kan? 2014 juga kan?” kata Amran yang pernah menduduki jabatan Menteri Pertanian periode 2014-2019, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Peraih Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2020, itu juga telah mempersembahkan penghargaan Agricola Medal dari The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) yang diterima Jokowi pada 30 Agustus 2024.
Penghargaan Agricola Medal merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh FAO kepada individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang pangan dan pertanian.
Agricola Medal tersebut disiapkan langsung oleh Kantor Pusat FAO di Roma yang menampilkan ukiran foto Presiden Jokowi dan slogan ‘Stronger Together for Resilient and Sustainable Agrifood Systems’.
“Medali Agricola itu penghargaan untuk food security untuk Indonesia, itu tertinggi di dunia,” ujarnya.
Dalam kariernya, Amran juga pernah meraih Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di Bidang Wirausaha Pertanian dari Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007.
“Profesional enggak? Saya tanya balik, jawab dong, baik enggak? Food security yang terbaik di dunia bagus enggak? Jawab juga dong,” katanya bertanya balik ke awak media saat ditanya tentang kekerabatan-nya dengan Haji Isam.
Haji Isam dikenal sebagai pengusaha ulung, yang memiliki Jhonlin Group (JG) yang bergerak di berbagai bidang mulai dari pertambangan, layanan pelabuhan, transportasi udara, hingga manufaktur.
Perusahaan induk tersebut pun menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.
Karier Amran di Kabinet Merah Putih dikaitkan dengan sosok Haji Isam, karena ia merupakan sepupu dari Haji Isam yang pernah tercatat menjadi komisaris utama PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) besutan Haji Isam.
Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024 -
Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri
Jakarta (ANTARA) – “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian yang diucap oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily ketika dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI oleh Presiden Prabowo Subianto.
Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang lebih dikenal sebagai Ace Hasan, merupakan politikus di panggung perpolitikan nasional yang berlatar belakang santri. Sebagaimana yang tertuang dalam laman resmi Ace Hasan, ia menggambarkan diri sebagai sosok yang lekat dengan tradisi pesantren.
Ayahnya, KH Tb A. Rafei Ali, adalah Pengasuh Pondok Pesantren Annizhomiyyah di Pandeglang dan seorang aktivis Golkar pada era Orde Baru.
Sosok ayah yang aktif dalam perpolitikan diwariskan oleh Ace Hasan sedari belia. Bermula dari berbagai keterlibatan Ace Hasan di berbagai organisasi sejak masa sekolah menengahnya di pesantren, yang kemudian berlanjut selama Ace Hasan menempuh perkuliahan.
Politikus kelahiran Pandeglang, Banten, itu juga aktif dalam kelompok studi Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, tempat ia memperdalam minatnya dalam filsafat dan ilmu sosial politik.
Selama masa kuliah, Ace mengaku terinspirasi oleh pemikiran almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur, tokoh pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Cak Nur membuka wawasan Ace mengenai konsep Islam, kebangsaan, pluralisme, serta hubungan antara Islam dan demokrasi.
Ace juga terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 1998, bergabung dengan rekan-rekan aktivis lainnya dalam memperjuangkan reformasi.
Perjalanan politik
Ace menjejaki langkah sang ayah menuju panggung perpolitikan nasional. Pilihannya jatuh pada Partai Golkar. Ia memulai kariernya sebagai anggota Pokja Hubungan Luar Negeri, lantas menjabat di berbagai posisi di DPP Partai Golkar.
Sepak terjangnya membawa nama Ace Hasan tak lagi asing di dunia pemerintahan. Ia memiliki rekam jejak yang panjang di lembaga legislatif, seperti menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2013 sebagai pengganti antarwaktu (PAW) dan ditempatkan di Komisi VIII.
Selain itu, ia juga sempat ditempatkan di Komisi II pada 2016, dan pada periode lalu, Ace merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.
Ace juga menjadi staf khusus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Ginandjar Kartasasmita selama masa pemerintahan Presiden SBY-Boediono.
Dalam perannya tersebut, ia mendapatkan pengalaman penting dalam hal pemerintahan dan politik, serta menjadi asisten dalam kegiatan mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Pasundan, dan Universitas Waseda di Jepang.
Salah satu sorotan menarik pada perjalanan politik Ace Hasan berlangsung pada Pemilihan Presiden 2014.
Kala itu, Ace bersama beberapa politikus Partai Golkar lainnya, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Andi Sinulingga, memilih mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, berbeda dengan keputusan Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam Partai Golkar. Ace bergabung dengan kubu DPP Partai Golkar pimpinan HR Agung Laksono yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kepengurusan tersebut, Ace tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.
Ia berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi partai melalui Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang dibentuk oleh sejumlah politikus muda Partai Golkar. Upaya tersebut menghasilkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali pada 2016 dan membawa Setya Novanto sebagai Ketua Umum.
Di Munaslub tersebut, Ace diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Media dan Penggalangan Opini. Ia mendorong gerakan reformasi internal dengan jargon ‘Golkar bersih’ dan mendukung Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar, yang kemudian mempercayainya sebagai Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini.
Kiprahnya di Partai Golkar lantas mengantar Ace Hasan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode 2024–2029, mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Dilantik menjadi Gubernur Lemhannas
Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tubagus Ace Hasan Syadzily menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara Jakarta, sehari setelah Prabowo melantik para menteri dan wakil menterinya.
Pelantikan Tubagus Ace Hasan Syadzily berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 146/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.
Selaku Gubernur Lemhannas, Ace bertanggung jawab untuk memastikan keandalan Lemhannas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti mempersiapkan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, hingga penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia.
Dikutip dari laman resmi Lemhannas RI, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong transformasi Lemhannas agar mampu menjawab berbagai tantangan geopolitik yang akan dihadapi menuju Indonesia 2045.
Transformasi tersebut lantas berimplikasi pada berbagai penyesuaian terhadap Lemhannas RI, seperti peningkatan kualitas kajian strategis yang dibutuhkan presiden dalam menentukan kebijakan strategis dalam lingkup nasional, regional, hingga global.
Berdasarkan arahan Presiden Ke-7 RI, terdapat lima topik yang menjadi fokus kajian Lemhannas, yaitu konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Sebagai pemerintahan yang mengusung keberlanjutan, transformasi Lemhannas RI kini menjadi tanggung jawab Ace Hasan.
Selain itu, mengutip pernyataan Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono dalam Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII, salah satu misi Lemhannas saat ini adalah meningkatkan budaya politik di Indonesia.
Peningkatan tersebut dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya sadar akan hak dan kewajiban politik mereka, tetapi aktif terlibat dalam proses politik.
Berbekal berbagai pengalamannya, baik dalam berorganisasi, berpolitik, hingga bekerja sebagai peneliti lapangan di beberapa lembaga seperti LP3ES dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Ace Hasan mengantongi berbagai perspektif untuk memperkuat ketahanan nasional.
Editor: Achmad Zaenal M
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024 -
Nusron Wahid jadi Menteri ATR dan Ossy Dermawan jadi wamen
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nusron Wahid untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Ossy Dermawan menjadi Wakil Menteri ATR/BPN.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam, beserta pengumuman para menteri lainnya yang masuk ke dalam Kabinet Merah Putih.
“Rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri,” ujar Presiden Prabowo setelah mengumumkan komposisi kabinetnya.
Nusron Wahid menjadi salah satu tokoh calon menteri yang dipanggil oleh Presiden Prabowo pada Senin (14/10) ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta.
Nusron Wahid merupakan politikus Partai Golongan Karya (Golkar) dan merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2019-2024, serta 2024-2029.
Nusron Wahid adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan pernah menjabat Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 1998-2000.
Nusron bergabung dengan Golkar dan menjabat Koordinator Bidang Agama pada 2004-2009, dan pernah menjabat Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor pada 2011-2016, serta pernah menjabat Pengurus PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada 2012-2019.
Sementara itu, Ossy Dermawan merupakan mantan staf sekretaris pribadi presiden ke-6 Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan jabatan terakhirnya di Partai Demokrat adalah sebagai Wasekjen Partai Demokrat.
Sebelum terjun ke dunia politik, pria kelahiran Jakarta 9 November 1976 tersebut merupakan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).
Selama berkarir di militer, Ossy Dermawan pernah mendapatkan penugasan operasi tempur terkait Operasi Pemulihan Keamanan Satgas Kikav 31 di Ambon dan Operasi Perdamaian Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) Kontingen Garuda XXIII A/Unifil di Lebanon.
Selain itu, penugasan operasi tempur dalam kegiatan internasional pernah bertugas di beberapa negara mulai dari Seoul, Tiongkok, Perancis, Australia, Singapura, Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Timor Leste, Belgia, Swiss dan Malaysia.
Sebelum bergabung di TNI, dirinya pernah menempuh pendidikan di Universitas Padjajaran di bidang studi akuntansi, dan setelah satu tahun berkuliah Ossy memutuskan untuk mengikuti Akademi Militer dan dinyatakan lolos.
Kemudian, selang beberapa tahun dirinya mendapatkan beasiswa S1 di Norwich University Military School of Vermont, Amerika Serikat (AS) yang direkomendasikan oleh Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus. Ossy mendapatkan dua gelar yaitu bussines adminstration dan computer information system.
Dengan pengalaman 17 tahun berdinas di dunia militer, tak lama kemudian dirinya beralih untuk pengabdian sipil (pensiun dini) hingga memutuskan untuk menjadi politisi Partai Demokrat.
Selain itu, Ossy telah menjabat sebagai manajer klub voli LavAni, direktur eksekutif museum SBY-Ani, kepala Bakoestra Partai Demokrat dan saat ini telah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat.
Baca juga: Prabowo tunjuk Dudy Purwagandhi jadi Menhub
Baca juga: Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di KemenkeuPewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024 -
Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas
Rachmat menggantikan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat oleh Suharso MonoarfaJakarta (ANTARA) – Akademisi Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Profesor Dr. Insinyur Rachmat Pambudy M.S. (sebagai) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,” ucap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.
Rachmat menggantikan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat oleh Suharso Monoarfa.
Rencananya, Presiden akan melantik secara resmi pada Senin (21/10) pagi. Setelah itu, Kementerian PPN/Bappenas bakal menggelar serah terima jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas perode 2019-2024 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas periode selanjutnya.
Pada Senin (14/10), Rachmat bersama 49 orang lainnya dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Rachmat menyatakan bahwa kehadirannya di Kertanegara berkaitan dengan penugasan dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo, tetapi ia menolak untuk mengungkapkan posisi yang akan diembannya.
Rachmat Pambudy adalah seorang akademisi yang lahir di Yogyakarta pada 23 Desember 1956. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan melanjutkan studi hingga meraih gelar magister di bidang Komunikasi Pembangunan dari universitas yang sama.
Pada tahun 1999, Rachmat memperoleh gelar doktor di bidang Penyuluhan Pembangunan dari IPB.
Baca juga: Dody Hanggodo terpilih sebagai Menteri Pekerjaan Umum
Baca juga: Budi Gunadi Sadikin kembali dipercaya jadi Menkes usai tangani pandemiRachmat Pambudy dikenal sebagai akademisi di bidang agribisnis dan telah lama mengabdi sebagai Dosen Terakreditasi di IPB, hingga akhirnya memperoleh status sebagai Guru Besar di bidang Kewirausahaan di kampus yang sama pada tahun 2022.
Selain berperan sebagai praktisi agribisnis dan staf pengajar di IPB, Rachmat Pambudy juga pernah aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB dan di Jonggol Animal Science Teaching and Research Unit (JASTRU). Sejak 1988, dia mendirikan Unit for Socio and Economic Study and Evaluation (USESE) Foundation mengingat concern dirinya terhadap bidang pertanian.
Di tahun 2004, Rachmat kemudian menjabat sebagai pejabat struktural di Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih dan menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) selama periode 2003-2007.
Memasuki tahun 2009, Partai Gerindra sempat mengajukan namanya untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, tetapi akhirnya Gerindra memutuskan tak bergabung dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia turut aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjadi Sekretaris Jenderal hingga Wakil Ketua Umum, mendampingi Prabowo Subianto yang saat itu Ketua Umum HKTI periode 2010-2015.
Memasuki tahun 2015, dia diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI. Setahun kemudian, ia mendirikan dan menjadi Dewan Pakar di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Komite Pemantau dan Pengawasan Pertanian Indonesia (KP3I).
Rachmat turut terjun ke dunia korporasi dengan menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Tbk sejak tahun 2018. NSS merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terkemuka di Indonesia yang mengelola perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.
Baca juga: Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di Kemenkeu
Baca juga: Prabowo umumkan daftar nama wakil menteri Kabinet Merah PutihPewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024 -
Prabowo ucapkan terima kasih kepada Megawati hingga Jokowi
Harus diakui di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan.Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh presiden Indonesia sebelumnya, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi), atas jasa-jasa mereka dalam membangun bangsa.
“Mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbangsih terhadap apa yang kita nikmati, utuh, berdaulat, dan merdeka yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.
Kepada presiden ke-7 RI Jokowi, Prabowo berterima kasih atas kepemimpinan dan kenegarawanannya yang telah menakhodai bangsa melalui krisis yang sungguh berat, salah satu yang utama adalah pandemi COVID-19.
Prabowo mengatakan bahwa dirinya termasuk saksi sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju pada masa kepemimpinan Jokowi, yang melihat bagaimana Jokowi mengambil sikap tegas untuk tidak melakukan lockdown.
“Semua pihak dalam dan luar negeri terus menelepon, menekan beliau untuk lockdown. Beliau menolak. Beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana nasib wong cilik, warteg, ojol, dan rakyat yang makannya dari upah harian,” ujar dia.
“Terima kasih Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma’ruf Amin. Anda telah berjasa. Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik,” katanya lagi.
Presiden Prabowo berterima kasih kepada presiden-presiden sebelumnya.
Prabowo berterima kasih kepada presiden ke-1 RI Soekarno yang telah membebaskan bangsa dari penjajahan dan memberikan ideologi negara Pancasila.
Ia berterima kasih kepada presiden ke-2 RI H.M. Soeharto yang berjasa dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila dan meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern.
Baca juga: Prabowo pastikan subsidi sampai tepat sasaran di bawah kepemimpinannya
Baca juga: Prabowo optimistis Indonesia mampu lakukan swasembada energi di eranyaKepada presiden ke-3 RI B.J. Habibie, yang telah membuatkan dasar bagi Indonesia untuk meraih serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kepada presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang mencontohkan toleransi antaragama dan antarsuku serta menjunjung tinggi inklusivitas.
Kepada presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat krisis ekonomi tahun 1998.
“Harus diakui di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan,” tutur Prabowo.
Prabowo juga berterima kasih kepada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memimpin Indonesia pada saat krisis yang besar, seperti menghadapi tsunami Aceh pada tahun 2004. Prabowo juga mengapresiasi SBY yang mampu menyelesaikan pertikaian di Aceh yang berjalan begitu lama.
“Ini prestasi yang harus kita akui,” ungkapnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.
Sebanyak 709 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024 -
Prabowo ajak lanjutkan pembangunan yang dirintis pemimpin terdahulu
“Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita,”Jakarta (ANTARA) – Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh para pemimpin terdahulu.
“Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita,” kata Prabowo dalam pidato perdana usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Parlemen, Jakarta, Minggu.
Dirinya mengatakan seluruh Presiden Indonesia mulai dari Proklamator Soekarno hingga Presiden ke-tujuh Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan sumbangsih besar terhadap kemajuan Indonesia.
Disampaikannya, Presiden Soekarno telah memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia terkait Ideologi bernegara, Presiden Soeharto berjasa dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila.
Selanjutnya, disampaikan Prabowo, Presiden RI ke-tiga Habibie berjasa dalam memotivasi bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan, serta Presiden Abdurrahman Wahid telah memberi contoh toleransi antar agama, suku, serta menjunjung tinggi inklusifitas di Tanah Air.
“Harus diakui di bawah pemerintah Megawati masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat,” katanya.
Prabowo mengatakan, untuk Presiden RI ke-tujuh Joko Widodo memiliki peranan yang turut besar dalam menahkodai bangsa untuk melalui masa krisis pandemi COVID-19.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.
Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan itu secara lancar di bawah kitab suci Al-Quran.
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Prabowo membacakan sumpahnya.
Gibran pun mengucapkan sumpahnya sebagai Wakil Presiden RI.Setelah itu, keduanya menandatangani Berita Acara Pelantikan.
Sebanyak 709 dari 731 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut.
Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat. Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024