Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta –

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno tak setuju dengan usulan calon kepala daerah dipilih DPRD. Adi menilai wacana itu sama saja mengebiri hak masyarakat untuk berpolitik.

    Adi lantas menyinggung masa ketika aturan pilkada langsung diubah menjadi dipilih DPRD pada 2014 silam. Meskipun wacana itu kembali dihembuskan elite politik pada pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo, sikap Adi tetap menolak keras.

    “Jelas saya menolak. Karena mengebiri hak politik rakyat. Di akhir-akhir masa SBY ada peraturan pillkada dipilih DPRD juga saya tolak. Waktu sejumlah elite di era Jokowi bicara pilkada oleh DPRD saya menolak keras,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

    Dengan sistem itu, Adi menilai kepala daerah yang terpilih bukan sesuai selera rakyat, tapi selera elite. Selain itu, Adi meyakini politik uang tak akan sirna hanya karena kepala daerah dipilih DPRD.

    “Meski kepala daerah dipilih DPRD, bukan berarti politik uang sirna. Politik uang akan terus terjadi tapi bergeser ke sejumlah elite kunci,” jelasnya.

    “Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekom partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” sambungnya.

    “⁠Kalau biaya penyelenggaraan pilkada mahal, tinggal DPR dan pemerintah bikin aturan menekan biaya pilkada rendah. Mereka yang punya kewenangan. Kalau perlu penyelenggara pemilu adhoc saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali, yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali,” jelasnya.

    Adi memandang wacana tersebut hanya akan menguntungkan parpol pemenang pilpres. Ia juga meyakini wacana itu dapat memunculkan banyak calon boneka pada kontestasi pilkada mendatang.

    “Dikesankan seolah ada kompetisi tapi pemenangnya sudah dikondisikan. Sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang dan siapa yang jadi calon boneka. ⁠Elite tak lagi takut pada rakyat karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” tambahnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berbicara mengenai perbaikan sistem Pilkada. Prabowo mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

    Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12). Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.

    (taa/gbr)

  • SBY Bicara soal Dunia Global, Umar Hasibuan: Ini Baru Mantan Presiden!

    SBY Bicara soal Dunia Global, Umar Hasibuan: Ini Baru Mantan Presiden!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, turut memberikan pandangannya terkait pidato mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi sorotan publik.

    Gus Umar, sapaannya, memuji SBY atas isi pidatonya yang dianggap relevan dengan isu-isu global.

    “Bginilah mustinya mantan presiden bicara tentang dunia global,” ujar Gus Umar dalam keterangannya di aplikasi X @UmarSyadatHsb__ (15/12/2024).

    Ia menekankan pentingnya peran mantan presiden dalam memberikan perspektif luas terkait dinamika dunia.

    Menurutnya, hal tersebut lebih baik ketimbang terlibat dalam urusan politik praktis yang dianggapnya kurang etis bagi mantan Presiden.

    “Bukan sibuk jadi jurkam atau jastip calon kepala daerah!,” cetusnya.

    Sebelumnya, SBY menyampaikan pandangannya terkait kondisi dunia yang semakin kompleks akibat ketegangan geopolitik di berbagai kawasan.

    Pernyataan ini disampaikan SBY saat menerima penghargaan dari CNBC Indonesia di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (11/12/2024) kemarin.

    SBY menekankan perlunya kesadaran akan situasi global saat ini yang lebih rumit dibandingkan era sebelumnya.

    “Saya ingin menyampaikan kalau ada yang belum aware, dunia sekarang ini memang makin complex dan complicated, rumit dan ruwet,” kata SBY.

    Dalam penjelasannya, SBY membandingkan situasi dunia saat ini dengan masa perang dingin.

    Kala itu, dunia terbagi menjadi blok barat dan timur, dengan konflik Timur Tengah yang jelas mempertemukan kelompok Arab melawan Israel.

    “Sekarang tidak seperti itu. Anatomi berubah dengan pesat sehingga menimbulkan kompleksitas dibanding era dulu,” jelasnya.

  • Seberapa Bergelora Partai Gelora?

    Seberapa Bergelora Partai Gelora?

    JAKARTA – Partai baru besutan mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah bernama Partai Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera dideklarasikan. Anis Matta, yang juga pernah menjadi Presiden PKS akan menjabat ketua umum. Sementara, Fahri akan mengisi posisi wakil.

    Beredar kabar bahwa deklarasi akan dilakukan pada tanggal 10 November. Namun hal ini dibantah oleh salah satu pendiri Partai Gelora Mahfudz Siddiq. Dia mengatakan, deklarasi baru akan dilakukan jika Partai Gelora sudah berbadan hukum.

    “Nanti, kalau sudah resmi jadi partai politik berbadan hukum. Sekarang masih ada tahapan-tahapan yang masih diproses,” ujarnya saat dihubungi VOI di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

    Menurut Mahfudz, kabar deklarasi tersebut tidak benar. Sebab, di tanggal tersebut hanya ada acara silaturahmi nasional, bukan untuk menggelar deklarasi.

    “Tanggal 10 acara silaturahmi nasional saja. Para penggagas dari berbagai provinsi. Sekalian ngopi bareng memperingati hari pahlawan,” lanjutnya.

    Wacana gabungnya Deddy Mizwar

    Salah satu nama yang digadang-gadang akan hijrah ke Partai Gelora adalah politisi Partai Demokrat Deddy Mizwar. Namun, lagi-lagi hal ini tidak dijawab secara tegas benar atau tidaknya tersebut oleh Mahfudz.

    “Gelora belum lakukan rekrutmen ataupun pendaftaran anggota. Nanti setelah deklarasi resmi, baru dilakukan rekrutmen,” jelasnya.

    Dihubungi terpisah, politisi Partai Demokrat Deddy Mizwar sudah secara gamblang menyebut dirinya akan segera menandatangi akte sebagai tanda bergabungnya mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini.

    “Belum bisa berbicara banyak. Kalau tiba-tiba ada bom kan enggak jadi. Tanggal 9 saya (tanda tangan akte),” ucapnya.

    Terkait dengan kabar dirinya belum mengundurkan diri secara resmi dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Deddy membantah hal tersebut. Sebab, dirinya sudah mengirimkan surat.

    Deddy mengaku hijrah lantaran diajak oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta. Menurut dia, komunikasi dirinya dengan kedua tokoh tersebut sudah terjalin saat masih dalam bentuk organisasi Garbi.

    “Ya, sama Pak Anis sama Pak Fahri. Ya, sebelum partai, saat masih Garbi kita sudah bicara. Mulai dari Garbi kita sudah bertemu,” jelasnya.

    Seberapa tangguh Partai Gelora?

    Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, pengaruh kader PKS yang hijrah ke Partai Gelora akan memiliki dampak secara elektoral di 2024.

    Namun, Ujang menilai jika Partai Gelora di bawah kepemimpinan Anis Matta mampu membajak kader militan di PKS, maka Partai Gelora akan besar dan mampu bersaing. Namun, hal ini juga kembali kepada para penggagas Gelora dalam mengurus partai.

    “Tergantung strategi apa yang digunakan mereka. Jadi banyak faktor agar mereka bisa bersaing di 2024. Tokoh kawakan saja tidak cukup untuk membesarkan Partai Gelora. Perlu merekrut tokoh-tokoh hebat lain di tingkat nasional dan daerah,” kata Ujang.

    “Agar ketokohannya menyebar dan merata. Perlu juga didukung oleh kekuatan finansial dan jaringan jika Gelora ingin besar,” tambahnya.

    Menurut Ujang, Pilkada 2020 bisa dimanfaatkan oleh Partai Gelora sebagai ajang sosialisasi. Ajang untuk memanaskan mesin partai dan juga pembuktian. Di Pilkada 2020 Partai Gelora jelas tak bisa mengusung calon sendiri, sebab tak memiliki suara di Pileg 2019. Jadi harus didukung oleh partai lain.

    “Harus mendompleng ke partai lain jika ada kadernya ingin maju Pilkada. Pilkada akan dijadikan momentum cek ombak bagi Partai Gelora untuk melihat respon publik dalam rangka persiapan 2024,” ucapnya.

  • Mahfud MD Sebut Pilkada Langsung Mahal dan Jorok

    Mahfud MD Sebut Pilkada Langsung Mahal dan Jorok

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tara Negara, Mahfud MD mendukung wacana yang diembuskan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah dipilih DPRD.

    Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu menilai wacana tersebut bagus. Di sisi lain, ia menyebut Pilkada langsung sebagai hal jorok dan mahal.

    “Menurut saya ini bagus, dalam arti perlu ada evaluasi apakah pemilihan kepala daerah harus kembali dilakukan oleh DPRD atau tetap langsung. Pilkada sekarang mahal dan, terus terang, jorok,” kaya Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Yogyakarta, Jumat (13/12).

    Menurutnya, bahwa sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan hal baru di Indonesia. Pernah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Namun, undang-undang tersebut segera dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam waktu singkat karena situasi politik yang memanas kala itu.

    “Undang-undangnya sempat disahkan, tetapi dalam dua hari dicabut lagi karena pertimbangan politik,” terang Mahfud

    Sebelumnya, usulan itu disampaikan Prabowo. Saat menghadiri Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar.

    “Saya melihat negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India menggunakan sistem ini. Mereka lebih efisien, cukup memilih anggota DPRD yang kemudian memilih kepala daerah,” kata Prabowo.

    Padahal, menurutnya, uang tersebut bisa dialokasikan untuk hal lain. Misalnya pendidikan.

    “Kita bisa gunakan uang itu untuk memperbaiki sekolah, irigasi, atau memberi makan anak-anak kita,” jelas Prabowo.
    (Arya/Fajar)

  • Mahfud Sambut Usul Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung: Mahal dan Jorok

    Mahfud Sambut Usul Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung: Mahal dan Jorok

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Pakar hukum tata negara sekaligus Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengapresiasi usulan Presiden Prabowo Subianto soal wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

    Mahfud melihat usulan tersebut sebagai sesuatu yang positif dalam konteks ada evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

    “Bagus, menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini,” kata Mahfud di UII, Sleman, DIY, Jumat (13/12).

    Mahfud berujar, saat era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir September 2014 silam, pernah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.

    Akan tetapi, hanya dalam hitungan hari atau pada awal Oktober tahun itu SBY memutuskan memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk tetap mempertahankan pilkada secara langsung.

    “Dicabut lagi hanya dua hari karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu,” kenang Mahfud.

    Mahfud beranggapan usulan Prabowo ini bisa dibicarakan lebih jauh, mempertimbangkan salah satunya keterpenuhan asas demokrasi dalam Pilkada.

    “Nantilah didiskusikan demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam WIB.

    Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.

    “Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” ucap Prabowo.

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” Imbuhnya.

    Prabowo juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran pilkada. Pria yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menyatakan bahwa harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.

    “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah,” ujar Prabowo.

    “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tambahnya.

    (kum/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menteri Ara Bakal Lanjutkan Program KPR dengan Skema FLPP

    Menteri Ara Bakal Lanjutkan Program KPR dengan Skema FLPP

    Serang, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait akan melanjutkan program kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Dikatakan Ara, sapaan akrabnya, program KPR dengan skema FLPP ini sebelumnya telah diterapkan pada era pemerintahan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, program ini menjadi salah satu program positif yang layak untuk dilanjutkan.

    “Jadi kalau memang bagus, ada program yang bagus, kenapa kita tidak tingkatkan? Saya pikir apa yang bagus pada zaman Pak SBY mari kita tingkatkan kembali,” ujarnya di Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    “Perubahan yang belum bagus kita perbaiki. Namun, yang sudah bagus mari kita lanjutkan. Kalau bisa kita besarkan lagi,” tambahnya terkait KPR dengan skema FLPP.

    Kendati begitu, Ara mengakui pemerintah hanya mampu membangun sekitar 257.000 unit rumah dari target 3 juta rumah per tahun. Hal ini karena anggaran yang diberikan pemerintah sangat terbatas.

    Dia berharap, APBN mencukupi pada 2025. Pemerintah, kata dia, akan memprioritaskan program KPR dengan skema FLPP.

    “Jujur saja kemampuan pemerintah untuk membangun itu sangat terbatas. Nah, harapannya tentu ada yang mendukung dengan program yang sudah bagus itu, seperti KPR dengan skema FLPP. Semoga ke depan, tahun depan APBN kita mencukupi,” ucap Ara.

  • Kondisi Dunia Gelap, Begini Komentar Prabowo, SBY dan Sri Mulyani

    Kondisi Dunia Gelap, Begini Komentar Prabowo, SBY dan Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja menuai komentar dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Berikut pandangan mereka terkait ‘dunia gelap’ sebagaimana dirangkum CNBC Indonesia.

    A. Prabowo Subianto
    Prabowo menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golongan Karya di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam. Dalam sambutannya, kepala negara bicara mengenai kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

    “Saudara-saudara, dunia sedang tidak sedang baik-baik saja, geopolitik negara besar ini sedang tegang, sedangkan kita bersyukur kita nonblok, kita bebas aktif, kita tidak ikut ke mana-mana. Tapi kita tetap waspada, kita tidak boleh pecah, tidak boleh diadu domba,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Ia berpesan untuk terus menjaga kerukunan, kerukunan antarumat beragama, suku, kelompok etnis, dan antarras. Prabowo menekankan kepada seluruh pihak untuk tidak boleh terpecah belah hingga terpancing. Sebabnya perdamaian merupakan tanggung jawab pemimpin.

    “Ini tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Pemimpin harus beri contoh. Kita harus bersyukur kita dalam kondisi saat ini,” ujar Prabowo.

    “Kita harus sadar perdamaian bukan hadiah dari langit, perdamaian adalah upaya yang sulit. Saudara lihat berita tiap hari, tiap malam, bagaimana negara bisa sebuah negara bisa hancur bisa pecah, puing-puing habis, kota habis, peternakan habis, kehidupan, karena tidak arifnya para pemimpin,” lanjutnya.

    Selain itu, Prabowo juga mengingatkan tidak semua kekuatan dunia memiliki iktikad baik. Sehingga ia meminta semua pihak untuk waspada dan terus menjaga kerukunan.

    “Saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci, di bidang politik kita tidak boleh membenci lawan, mencaci maki, menghardik. Kembali ke kepribadian kita dari seluruh suku, kita diajarkan nenek moyang kita, bermusyawarah, berundinglah,” tuturnya.

    Mantan Menteri Pertahanan ini juga mengakui banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam pemerintahannya, terutama mengatasi kekayaan negara yang bocor. Ia berpesan ke semua pihak untuk tidak pernah menyimpang dari aturan.

    “Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terbanyak kekayaan kita ada yang diselundupkan ke luar, illegal mining. Ilegal itu manipulasi laporan, gak mau bayar pajak, kewajiban negara, menerima fasilitas negara, menerima memanfaatkan milik rakyat tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan,” tegasnya.

    B. Sri Mulyani Indrawati
    Sri Mulyani menggambarkan situasi dunia yang kembali gelap karena dinamika politik dan ekonomi serta ketegangan di berbagai kawasan. Ini akan memberikan pengaruh terhadap Indonesia.

    “Situasi ekonomi global sungguh saat ini terus mengalami dinamika luar biasa,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/12/2024) petang.

    Kewaspadaan tersebut meliputi situasi pada negara maju seperti Amerika Serikat (AS) selepas terpilihnya Donald Trump sebagai presiden.

    Hubungan negara maju dengan blok China dan Rusia juga menimbulkan kekhawatiran karena berkaitan dengan rantai pasok perdagangan dan komoditas. Di sisi lain juga ada ketegangan di Timur Tengah dan gejolak pada negara Amerika Latin.

    “Dinamika politik dan keamanan ini memberi pengaruh sangat nyata terhadap tren ekonomi dunia,” jelasnya.

    Pada pasar keuangan, Sri Mulyani melihat ada perubahan seiring dengan ketidakpastian suku bunga acuan AS atau Fed Funds Rate (FFR).

    “Kita selalu dengar sepanjang 2024 bahwa FFR akan higher for longer dan mulai turun dan sudah mulai melakuan beberapa prediksi penurunan sekarang dengan munculnya dinamika politik dan security global penambahan penurunan ini menjadi tertunda,” terang Sri Mulyani.

    Ini membuat kebijakan fiskal dan moneter dari beberapa negara akhirnya tertahan, menunggu perkembangan terbaru.

    “Semuanya harus tertunda terhenti untuk lihat perkembangan situasi politk yang mempengaruhi demand supply dan dinamika harga maupun nilai tukar tentu ini pengaruhnya ke nilai tukar dan exchange rate,” pungkasnya.

    C. Susilo Bambang Yudhoyono
    SBY juga mengingatkan situasi dunia saat ini semakin rumit. Hal tersebut dipicu oleh ketegangan geopolitik di berbagai kawasan.

    “Saya ingin menyampaikan kalau ada yang belum aware dunia sekarang ini memang makin complex dan complicated, rumit dan ruwet,” kata SBY saat menerima penghargaan kategori Lifetime Achievement dari CNBC Indonesia di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (11/12/2024)

    Pada era perang dingin, SBY menjelaskan kelompok terbagi atas blok barat dan timur. Konflik Timur Tengah juga jelas antara kelompok Arab berhadapan dengan Israel.

    “Sekarang tidak seperti itu. Anatomi berubah dengan pesat sehingga menimbulkan kompleksitas dibanding era dulu,” ujarnya.

    Pascaera perang dingin berakhir, konsolidasi atau bulan madu antar pimpinan negara juga berjalan baik. SBY kala itu sebagai presiden menyaksikan hangatnya pertemuan pimpinan negara besar, baik Amerika Serikat, China, Rusia dan negara di kawasan Eropa.

    “Sekarang no more, never again,” tegas SBY.

    Hal itu dikarenakan banyak bermunculan kelompok baru yang justru memicu tensi geopolitik. Salah satunya BRICS yang memuat isu ekonomi dan politik.

    SBY meminta semua waspada karena bisa berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan aktivitas dunia usaha.

    “Ini tatanan baru new world order yang kesekian, new normal dunia kita sekarang ini kita bisa menentukan sikap dengan baik,” paparnya.

    SBY meyakini Prabowo memahami dengan jelas persoalan tersebut. Indonesia bisa menyiapkan grand strategy agar mampu menempatkan kepentingan Indonesia dengan cermat.

    (miq/miq)

  • Eks Dirjen Pajak SBY Bilang PPN 12% Bukan Solusi Dongkrak Tax Ratio

    Eks Dirjen Pajak SBY Bilang PPN 12% Bukan Solusi Dongkrak Tax Ratio

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% bagi barang mewah yang akan dikenakan mulai tahun depan bukan solusi tepat untuk menaikkan rasio pajak Indonesia.

    Mantan Dirjen Pajak di era Presiden Megawati hingga Presiden SBY, Hadi Poernomo mengungkapkan kebijakan menaikkan tarif PPN ini sebenarnya adalah jalan terakhir untuk mendongkrak penerimaan. Alih-alih menaikkan, dia menilai tarif PPN seharusnya tetap sebesar 10%. Idealnya, rasio pajak seharusnya meningkat dibarengi dengan penurunan tarif pajak. Bukan sebaliknya.

    Hal ini, kata Hadi, bisa dicapai dengan meningkatkan kepatuhan pajak melalui pengawasan atau monitoring pembayaran pajak secara mandiri atau monitoring self-assessment.

    Dengan sistem ini, seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak (WP) wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Alhasil, kebocoran pajak dan korupsi bisa diatasi. Lalu, petugas pajak tidak akan semena-mena kepada WP.

    “Kalau sudah transparansi, orang pajak tidak mungkin bertindak semena-mena,” tegas Hadi dalam Podcast Cuap-Cuap Cuan, CNBC Indonesia, dikutip Jumat (13/12/2024).

    “Jadi manfaat transparansi itu adalah satu, orang pajak tidak mungkin berbuat semena-mena. Tidak mungkin berburu di kebun binatang. Dan juga manfaatnya lain, tax ratio naik, tax rate turun,” tambahnya.

    Indonesia saat ini menerapkan sistem self-assessment yang mengandalkan kejujuran WP. Sistem ini berpotensi menimbulkan pelaporan pajak dengan tidak benar dan jelas karena WP diberikan hak untuk menghitung sendiri pajaknya, membayar pajak yang terutang, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) kepada otoritas pajak.

    Monitoring self-assessment, menurut Hadi, bisa dikatakan sebagai CCTV penerimaan negara. Untuk menjalankan ini, pemerintah sebenarnya memiliki dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang (UU) No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

    Dengan ‘CCTV penerimaan negara’ ini, semua WP di Indonesia wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak.

    Jadi sistem penerimaan negara berbasis link and match yang mewajibkan semua kementerian, lembaga, badan, Pemda, asosiasi, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk membuka dan menyambung elektronik sistemnya ke pajak. Bahkan, data perbankan pun bisa terhubung ke pajak. Khusus perbankan, sudah ditambahkan ke dalam UU No.9 Tahun 2017.

    UU ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 menjadi undang-undang. Perpu Nomor 1 Tahun 2017 mengatur tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

    “Semua rahasia yang ada di bank umum, bank syariah, pasar modal, kustodian, tidak berlaku bagi pajak. Jadi semua bisa terhubung ke pajak,” kata Hadi.

    Tidak hanya WP di dalam negeri, semua orang Indonesia yang bertransaksi di luar negeri, wajib semuanya datanya dikirim ke pajak.

    “Tambah lagi, saldo rekening akhir tahun yang ada di lembaga jasa keuangan (LJK), dan lembaga jasa keuangan lainnya wajib diserahkan ke pajak. Bukan dapat, wajib,” tegasnya.

    “Mereka harus menyetor data itu. Wajib. By automatically, Namanya digitalisasi,” katanya.

    Dengan sistem ini, Hadi yakin kepatuhan pajak meningkat sehingga rasio pajak bisa naik. Bukan tidak mungkin, uang hasil korupsi dan perputaran uang underground economy bisa dilacak.

    “Ini nanti akan keluar. Itu yang namanya kartu kreditnya mungkin. Jelas semuanya,” tegasnya.

    Transparansi ini, kata Hadi, dapat mendongkrak penerimaan pajak. Bukan tidak mungkin rasio pajak 16% yang ditargetkan Presiden Prabowo bisa tercapai. Dia menghitung, monitoring self-assessment bisa meningkatkan rasio pajak 1-2%. Ini nilainya setara dengan Rp 250 triliun hingga Rp 500 triliun.

    (haa/haa)

  • Prabowo Hormati PDIP Jadi Oposisi: Check and Balances Perlu

    Prabowo Hormati PDIP Jadi Oposisi: Check and Balances Perlu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku menghormati sikap PDIP yang mengambil posisi untuk berada di luar pemerintahannya.

    Ia mengatakan dalam kehidupan berdemokrasi, oposisi tetaplah dibutuhkan demi berjalannya proses check and balances.

    “Saya menghargai PDIP walaupun saya punya gagasan persatuan nasional mau ikut-ikut Bung Karno. Tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balances,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam WIB.

    Meski memutuskan tak bergabung ke dalam pemerintahan, Prabowo yakin seluruh parpol di Indonesia memiliki kecintaan yang besar terhadap tanah air.
    Prabowo juga merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP,Puan Maharani dalam acara HUT Partai Golkar ke-60 yang digelar hari ini.

    “Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini,” ucap sosok yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ini.

    PDIP menjadi parpol yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming. Kala Pilpres 2024, PDIP mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini akan jadi oposisi pemerintah. Status sebagai partai oposisi bukan pertama kalinya dialami PDIP.

    Pada periode 2004 hingga 2014, ketika era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), partai berlambang kepala banteng ini juga menjadi oposisi.

    (mnf/wiw)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dirut PLN Darmawan Prasodjo Kembali Raih Gelar CEO Of The Year 2024 – Page 3

    Dirut PLN Darmawan Prasodjo Kembali Raih Gelar CEO Of The Year 2024 – Page 3

    Lewat penghargaan ini, Darmawan juga menegaskan komitmen PLN untuk terus mendukung agenda Pemerintah dengan menjadi lokomotif transisi energi di Indonesia. Lebih lanjut, Perseroan juga akan terus berinovasi sekaligus menciptakan peluang baru bagi perekonomian.

    “Dulu PLN hanya bertugas menyediakan listrik, tetapi kini tugas PLN adalah menyediakan energi yang bersih dan affordable untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, sekaligus pada saat yang sama juga menjaga kelestarian lingkungan,” pungkas Darmawan.

    Ajang penghargaan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, Jaksa Agung, S.T. Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, dan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung.