Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Jokowi Merapat ke Demokrat? Dino Patti Djalal Singgung Etos Politik SBY

    Jokowi Merapat ke Demokrat? Dino Patti Djalal Singgung Etos Politik SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal menyebut kans Joko Widodo diterima masuk Partai Demokrat hanya 0,01 persen.

    “Saya bukan orang Demokrat, tapi analisa saya sebagai political scientist: kans Jokowi diterima masuk Partai Demokrat 0,01 %,” kata Dino Patti Djalal, dalam akun X, Kamis, (19/20/2024). 

    Hal ini kata dia tidak terlepas dari trauma upaya Istana yang mencoba menggulingkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Mengapa? trauma dari upaya Istana yang dengan kasar coba menggulingkan Ketum Demokrat tahun 2021 masih membekas dalam,” ungkapnya.

    Kedua kata dia, sikap Jokowi terhadap PDI Perjuangan yang telah membesarkannya dari Wali Kota Solo hingga jadi Presiden.

    “Kekhawatiran kalau Jokowi bisa tega menyakiti PDIP yang selalu setia membesarkannya dari Walkot Solo sampai menjadi Presiden, apalagi terhadap parpol lain,” jelasnya. 

    Menurutnya, etos politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat jauh berbeda meski saat ini satu koalisi dengan Jokowi.

    “Walaupun satu koalisi, etos politik SBY sangat beda dari Jokowi,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Jokowi dan Wapres yang sekaligus putranya sendiri Gibran Rakabuming Raka beserta Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bobby Afif Nasution yang juga menantunya dipecat secara resmi dari PDI Perjuangan. (selfi/fajar) 

  • Memori Cak Imin Dipecat dari Jabatan Ketua Umum PKB

    Memori Cak Imin Dipecat dari Jabatan Ketua Umum PKB

    JAKARTA – Defenisi politik tak mengenal istilah kawan dan lawan memang benar adanya. Konflik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), misalnya. Keduanya mesra jadi orang kuat dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Belakangan keduanya mulai menemukan ketidakcocokan satu sama lain. Gus Dur mulai merasa Cak Imin ancaman. Ia menuduh Cak Imin terlalu dekat dengan kekuasaan dan lupa perjuangan PKB. Gus Dur dan PKB pun sepakat memecat Cak Imin. Kemudian, jadi kontroversi.

    Pengaruh Gus Dur mengatur arah politik PKB tak perlu diragukan. Ia bertindak bak seorang visioner. Ia seraya dianugerahi kemampuan melihat mana sosok yang layak sebagai kader potensial PKB. Narasi itu dibuktikan dengan andil Gus Dur melebarkan sayap Cak Imin di dalam Partai berlambang bola dunia.

    Cak Imin yang notabene kemenakan Gus Dur bak dibesarkan dan dipersiapkan jadi politikus andal. Keistimewaan itu membuat Cak Imin mampu bercokol sebagai wakil rakyat di Senayan dari PKB. Gus Dur juga jadi penentu kematangan berpolitik Cak Imin.

    Hasilnya Gus Dur mendukung Cak Imin dalam pemilihan Ketua Umum PKB dalam Muktamar II PKB di Semarang pada 2005. Dukungan itu membawa arti penting. Cak Imin seperti yang sudah diduga banyak orang terpilih sebagai Ketua Umum PKB era 2005-2010.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menghadiri Tahlil dan Manaqib Haul ke-7 Ab€Ždurrahman Wahid atau Gus Dur di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (27/12). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww/16)

    Ia mampu menyingkirkan nama besar seperti Mahfud MD hingga Saifullah Yusuf. Gus Dur mendukung segala tindakan Cak Imin. Tindak-tanduk Cak Imin membesarkan partai kerap mendapatkan restunya. Belakangan Gus Dur mulai merasa eksistensi Cak Imin ancaman bagi PKB.

    Cak Imin dianggap mulai dekat dengan kekuasaan. Kondisi itu dianggap dapat menggoyang PKB. Dulunya kader PKB lain seperti Matori Abdul Djalil hingga Alwi Shihab pernah diyakini sebagai ancaman. Cak Imin kala itu dianggap dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Cak Imin dianggap hanya menjalankan ambisi pribadinya. Kondisi itu dianggap Gus Dur sebagai sebuah masalah besar.  

    “Ya, enggak juga. Saya tergantung apa kata dewan pengurus pusat, dewan pengurus wilayah, dan dewan pengurus cabang saja. Ah, (Cak Imin) loyal kepada dirinya sendiri, kok. Kan, ngomong doang. Saya enggak percaya karena dia selalu dua kata.”

    “Lho, sikapnya mendua begitu, saya bagi manusia PKB itu menjadi dua golongan. Yang satu, hanya ingat ambisinya sendiri. Yang kedua, kepentingan umum, termasuk ambisi pribadi. Selama ini, Muhaimin masuk yang pertama. Ini semua warisan dari zaman Matori Abdul Djalil, Alwi Shihab, dan Saifullah Yusuf. Jadi saya terima, katakanlah, barang busuk. Perbaikannya berat,” terang Gus Dur sebagaimana dikutip Majalah Tempo dalam laporannya berjudul Sejarah yang Berulang (2008).

    Cak Imin Dipecat

    Puncak kegeraman Gus Dur kepada Cak Imin memuncak pada 5 April 2008. PKB dan Gus Dur pun memecatnya dari jabatan Ketua Umum PKB. Pemecatan itu dilakukan karena seluruh pengurus partai menghendaki Cak Imin dicopot.

    Namun, Gus Dur tak serta merta menutup pintu. Ia tetap membuka pintu rumahnya jika Cak Imin butuh diskusi lebih lanjut. Ia mempersilakan Cak Imin untuk mempertanyakan alasan partai memecatnya. Itupun jika Cak Imin mau.

    Gus Dur merasa dirinya benar. Pemecatan itu sah. Sebab, di PKB posisi dewan Syuro lebih tinggi daripada Tanfidz (ketua umum). Alih-alih menyerah, Cak Imin justru melakukan upaya lainnya. Cak Imin merasa pemecatannya cacat aturan.

    Cak Imin mengungkap bahwa orang –Ali Maskur hingga Yenny Wahid– yang meneken surat keputusan (SK) pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PKB tak punya hak. Cak Imin akhirnya membawa pemencatannya yang cacat aturan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada April 2008.

    Ia menginginkan surat pemecatannya dibatalkan demi hukum. Hasilnya Cak Imin menang telak. Kondisi itu membuat berang PKB kubu Gus Dur. Konflik pun membesar. Puncaknya, Muktamar Luar Biasa digelorakan masing-masing kubu. Cak Imin pun keluar sebagai pemenang yang mendepak semua lawannya, termasuk Gus Dur.

    “Surat itu cacat, tidak sah. Anggap saja SK itu tidak ada. Saya berharap semua pihak tidak menganggap SK yang cacat dan tidak sah itu. Ini aneh, bagaimana mereka yang saya angkat kok meng-SK saya. Yang mengangkat Ali Maskur, Yenny, dan Pak Muhyiddin itu kan saya. Ya nggak berhak dong mereka melakukan itu,” terang Cak Imin sebagaimana dikutip laman Detik.com, 8 April 2008.

  • Mahfud MD Blak-blakan, Sistem Pilkada Serentak Perlu Dievaluasi

    Mahfud MD Blak-blakan, Sistem Pilkada Serentak Perlu Dievaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga saat ini masih menjadi eksperimen yang belum selesai. 

    Dikutip dari akun YouTube Mahfud MD pada Rabu (18/12/2024), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut sempat menceritakan perjalanan Pilkada dari masa reformasi hingga saat ini. Ia juga sempat menyinggung berbagai masalah yang muncul di dalam prosesnya. 

    “Berdasar pengalaman masa lalu kan sudah pernah saya katakan, pemilihan kepala daerah itu menjadi proses eksperimen yang tidak pernah selesai,” ujar Mahfud. 

    Mahfud mengingatkan bahwa pada 2012–2014, mayoritas partai politik sempat sepakat untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD, yang dikatakan sempat disepakati seluruh partai termasuk PDIP. 

    “Karena pada waktu itu dirasakan, kemahalan dan kejorokan, seperti saya katakan tadi itu, sudah parah sejak beberapa tahun sebelumnya. Kan pilkada langsung itu dimulai tahun 2006 ya. 2004 itu ada perubahan undang-undang, lalu pelaksanaan pertamanya 2006,” terangnya. 

    Namun, sistem tersebut akhirnya tak jadi diterapkan lantaran mempertimbangkan kekhawatiran rakyat. Terlebih, pada saat itu masyarakat mengkritik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjadi Presiden. 

    “Kritiknya luar biasa sampai Pak SBY itu dicaci maki luar biasa di medsos. Dibilang Anda ini sudah merusak demokrasi dan sebagainya. Padahal itu kesepakatan seluruh partai. Sampai akhirnya ya gitu. Pak SBY [menyatakan] saya akan ikut rakyat,” tutur Mahfud. 

    Sedangkan di lain sisi, Mahfud mengatakan bahwa Pilkada langsung tak menghilangkan persoalan. Sebaliknya, praktik politik uang justru semakin meluas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menetapkan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.

    “Sejak 2006 itu pemilihan, itu politik uang luar biasa. Serangan fajar itu menjadi hal biasa. Yang di jaman Orde Baru dianggap penyakit yang sangat menjijikkan, itu muncul serangan fajar di berbagai daerah.” ucapnya. 

    Menurutnya, masyarakat juga menanti ‘serangan fajar’ tersebut. Hal ini dinilai tidak mendidik masyarakat. 

    Mahfud kemudian mengatakan bahwa jika ingin mengevaluasi Pilkada yakni bukan pada mekanisme langsung atau tidak langsung, namun pada pelaksanaan di lapangan. Ia menekankan perlunya memastikan netralitas aparat penegak hukum dan birokrasi. 

    Dia juga menyinggung persoalan penyalahgunaan fasilitas negara oleh para petahana untuk kepentingannya. 

    “Ini terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan publik dan untuk kepentingan pemilihan umum. Tetapi karena penyalahgunaan ini tidak bisa secara langsung membuktikan pilihan orang di dalam bilik suara, maka pemilunya tetap sah,” jelasnya.

  • Dari Covid-19 ke Masa Depan: Peran Ady Water dalam Distribusi Molecular Sieve untuk Oksigen Medis – Halaman all

    Dari Covid-19 ke Masa Depan: Peran Ady Water dalam Distribusi Molecular Sieve untuk Oksigen Medis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam dunia medis, oksigen memiliki peran krusial sebagai pendukung utama terapi pasien dengan gangguan pernapasan. Baik untuk kasus ringan maupun berat, keberadaan oksigen medis menjadi salah satu aspek yang tidak bisa ditawar.

    Produksi oksigen dalam skala besar membutuhkan teknologi penyaringan canggih, salah satunya melalui molecular sieve. Teknologi ini memungkinkan proses pemurnian udara dengan menyerap nitrogen, sehingga oksigen dengan kemurnian tinggi dapat dihasilkan.

    Molecular sieve, atau penyaring molekuler, berperan penting dalam oxygen concentrator—alat yang mengkonsentrasikan oksigen dari udara bebas. Studi berjudul “Application of Nanosize Zeolite Molecular Sieves for Medical Oxygen Concentration” oleh Pan, M., Omar, H.M., dan Rohani, S. (2017) menunjukkan bahwa penggunaan molecular sieve tipe zeolit berkapasitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produksi oksigen hingga mencapai kemurnian 90 persenis. Sistem ini bekerja melalui metode PVSA (Pressure/Vacuum Swing Adsorption), yang memungkinkan pemisahan molekul berdasarkan ukurannya, sehingga hanya oksigen yang dikonsentrasikan.

    Permintaan oksigen medis melonjak tajam pada masa pandemi Covid-19. Menurut laporan WHO berjudul “COVID-19 oxygen emergency impacting more than half a million people in low- and middle-income countries every day, as demand surges” (2021), kebutuhan oksigen medis global meningkat signifikan, memaksa produsen oksigen mencari solusi cepat dan efisien. Dalam kondisi ini, oxygen concentrator berbasis teknologi molecular sieve menjadi penyelamat di tengah krisis oksigen.

    Dalam konteks produksi oksigen medis, keberadaan distributor molecular sieve berkualitas menjadi krusial. Perusahaan yang memproduksi oksigen medis bergantung pada pasokan bahan penyaring molekuler yang konsisten dan berkualitas tinggi. Tanpa penyediaan yang stabil, rantai produksi oksigen dapat terganggu, menghambat penyediaan oksigen bagi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.

    Distributor molecular sieve harus mampu menjamin ketersediaan produk dengan performa optimal. Kualitas zeolit molecular sieve yang digunakan mempengaruhi langsung tingkat kemurnian oksigen yang dihasilkan. Dalam skala industri, kemampuan untuk menjaga pasokan bahan ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat.

    Sebagai salah satu distributor terdepan molecular sieve di Indonesia, Ady Water hadir untuk mendukung industri oksigen medis. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang penyediaan material filtrasi, Ady Water konsisten menyuplai molecular sieve berkualitas untuk perusahaan oksigen medis, termasuk pada masa pandemi Covid-19 di mana kebutuhan oksigen meningkat drastis.

    Selama masa pandemi Covid-19, Ady Water berkomitmen penuh untuk terus memenuhi kebutuhan industri oksigen medis di tengah lonjakan permintaan yang luar biasa. Kami memahami betapa krusialnya suplai molecular sieve bagi perusahaan oksigen medis untuk menjaga produksi oksigen tetap berjalan, terutama saat fasilitas kesehatan menghadapi kondisi darurat.

    Menjawab tantangan ini, Ady Water tetap beroperasi sebagai salah satu jenis industri esensial yang diizinkan beraktivitas selama kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) diberlakukan. Di saat banyak industri lain harus menghentikan operasionalnya, Ady Water bergerak dengan penuh tanggung jawab untuk mendukung kebutuhan vital ini.

    Dalam menjaga keberlanjutan operasional dan keselamatan semua pihak, Ady Water menerapkan protokol kesehatan ketat di seluruh proses bisnisnya. Setiap staf diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. 

    Selain itu, Ady Water menyediakan stok hand sanitizer di setiap titik strategis di kantor, gudang, dan area operasional untuk digunakan oleh staf maupun tamu. Sterilisasi berkala juga turut dilakukan di seluruh kantor cabang dan gudang Ady Water untuk memastikan lingkungan kerja tetap higienis dan bebas dari potensi penyebaran virus.

    Dengan penerapan protokol kesehatan ini, Ady Water berhasil menjaga kelancaran operasional sambil tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan karyawan, pelanggan, serta mitra bisnis. Langkah ini tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga komitmen moral untuk berkontribusi dalam menghadapi krisis nasional. Ady Water sadar bahwa menjaga lingkungan kerja yang aman adalah kunci agar tetap dapat melayani pelanggan dengan baik.

    Menjawab urgensi situasi pada masa pandemi, Ady Water juga memperpanjang jam operasional, bahkan tetap buka pada hari Sabtu dan Minggu. Langkah ini diambil untuk memastikan suplai molecular sieve dapat sampai ke perusahaan oksigen medis secepat mungkin. Produksi oksigen medis tidak boleh terhenti, karena setiap detiknya sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa pasien di seluruh Indonesia. Tim logistik turut bekerja ekstra keras untuk memastikan setiap pengiriman berjalan lancar dan produk tiba tepat waktu.

    Tidak hanya molecular sieve, Ady Water juga menyediakan berbagai produk filtrasi berkualitas lainnya seperti activated alumina, pasir silika, dan karbon aktif. Activated alumina dari Ady Water digunakan secara luas dalam proses pengeringan udara dan gas, serta penghilangan kelembapan di industri yang membutuhkan stabilitas dan efisiensi tinggi. Produk ini memiliki kapasitas serap yang tinggi dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan industri.

    Sementara itu, pasir silika yang disediakan Ady Water berperan penting dalam proses filtrasi air, baik untuk skala industri maupun rumah tangga. Pasir silika digunakan dalam sistem penyaringan untuk menghilangkan partikel kasar dan kotoran dari air, memastikan kualitas air yang lebih bersih dan aman. Dengan variasi ukuran butir yang disesuaikan, Ady Water menyediakan pasir silika untuk berbagai kebutuhan penyaringan.

    Ady Water juga menyediakan karbon aktif berkualitas tinggi yang efektif dalam menyerap kontaminan organik, bau, dan warna dalam air. Karbon aktif ini banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman, pengolahan air limbah, serta pengolahan udara. Dengan daya serap yang tinggi, karbon aktif dari Ady Water menjadi solusi unggulan bagi industri yang membutuhkan media filtrasi andal.

    Dengan berbagai produk berkualitas dan pengalaman panjang, Ady Water terus berkomitmen untuk menjadi mitra utama dalam mendukung berbagai industri di Indonesia, mulai dari oksigen medis hingga pengolahan air dan gas.

    Bagi yang ingin membeli molecular sieve atau produk filtrasi lainnya dari Ady Water, berikut adalah alamat kantor pusat dan cabang Ady Water di berbagai kota.

    Kantor Pusat Bandung:
    Jalan Mande Raya No. 26, RT/RW 01/02, Cikadut-Cicaheum, Bandung 40194

    Kantor Cabang Jakarta:
    Jalan Kemanggisan Pulo 1, No. 6, RT/RW 01/08, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, 11480

    Kantor Cabang Jakarta 2:
    Jalan Tanah Merdeka No. 80B, RT.15/RW.5, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur 13830

    Kantor Cabang Surabaya:
    Kupang Panjaan I No.18, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota SBY, Jawa Timur 60264

    Kantor Cabang Semarang:
    Jl. Palma Raya No.33 Blok 8C, RT 009 RW 016, Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50272

    Dengan jaringan distribusi yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, Ady Water siap melayani kebutuhan molecular sieve untuk industri oksigen medis maupun produk filtrasi lainnya.

  • Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    loading…

    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Dino Patti Djalal. Foto/Instagram Dino Patti Djalal

    JAKARTA – Partai Demokrat membantah pandangan Pengamat Politik Fernando Emas yang menyebut cuitan Dino Patti Djalal tentang pemecatan Joko Widodo (Jokowi) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan titipan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Adapun Dino dalam cuitannya di media sosial X menyebut pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai karma politik.

    Kemudian, Pengamat Politik Fernando Emas mencurigai cuitan Dino tersebut merupakan titipan SBY. “Sudah pasti salah pandangannya. Masak orang berpendapat harus harus dititip-titip. Pak SBY kan orang yang sedang tidak kehilangan haknya untuk berpendapat di muka umum,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    “Kok harus titip-titip postingan di medsos? Kalau soal kedekatan personal, kurang dekat apa Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Toh dipecat juga sesuai kewenangannya,” sambung Syahrial.

    Adapun mengenai cuitan Dino tersebut, Syahrial enggan mengomentarinya. “Barangkali boleh langsung ditanyakan sama Dino. Karena saya enggak bisa merepresentasikan pandangan Dino. Saya harus hormati pendapatnya,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden SBY Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh PDIP. Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

    “Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

  • Sebut Pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai Karma Politik, Omongan Dino Patti Djalal Titipan SBY?

    Sebut Pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai Karma Politik, Omongan Dino Patti Djalal Titipan SBY?

    loading…

    Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal. Foto/Instagram Dino Patti Djalal

    JAKARTA – Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo ( Jokowi ), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

    “Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

    Dia berpendapat bahwa pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby dari PDIP sangat jelas karena tidak sejalan dengan keputusan partai terkait dengan calon presiden. “Pernyataan Dino Patti Djalal akan berpengaruh membuat hubungan antara Jokowi dengan SBY menjadi kurang baik,” katanya.

    Baca Juga: Wacana Polri di Bawah TNI atau Kemendagri yang Memicu Polemik

    “Walaupun mungkin Dino memiliki informasi terkait dengan keterlibatan Jokowi dengan KLB Partai Demokrat di Sibolangit, namun tidak bisa dihubungkan pemecatan dari PDI Perjuangan sebagai karma politik,” pungkasnya.

    Diberitakan SINDOnews sebelumnya, Dino Patti Djalal turut mengomentari pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution oleh PDIP. Pemecatan itu telah resmi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan jajaran Pengurus DPP PDIP dalam keterangan melalui video pada Senin (16/12/2024).

    Baca Juga: Gen Z Rentan Jatuh ke Jurang Kemiskinan

  • Dino Patti Djalal: Pemecatan PDIP Karma Politik Bagi Jokowi

    Dino Patti Djalal: Pemecatan PDIP Karma Politik Bagi Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal menyinggung pemecatan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) merupakan sebuah karma politik bagi Jokowi sendiri. 

    Bahkan, eks Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini membeberkan pernah ada konspirasi dari Istana bahwa Jokowi disebut untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat,” tulisnya melalui akun X @dinopattidjalal, seperti dikutip pada Selasa (17/12/2024).

    Dino melanjutkan, walaupun ada hal demikian, nyatanya Partai Demokrat berhasil mengalahkan upaya dari pengambil alihan tersebut dan juga tidak pernah membalas dalam hal apapun.

    “[Partai]Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain,” pungkas jubir Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat dulu.

    Diberitakan sebelumnya, DPP Partai PDI-Perjuangan (PDIP) mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya, serta 27 anggota partai lainnya.  

    Hal tersebut diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, dalam sebuah video yang diterima oleh Bisnis pada Senin (16/12/2024). Dia menuturkan bahwa perintah ini berasal langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.  

    “Untuk mengumumkan secara resmi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai Se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabumi Raka, dan saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” tuturnya.  

    Pemecatan Jokowi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan no. 1649/KPTS/DPP/XII/2024, mengenai pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDIP.  

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” terangnya.

  • Beda Sikap Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Tenggelam Era SBY, Digaungkan Lagi oleh Prabowo

    Beda Sikap Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Tenggelam Era SBY, Digaungkan Lagi oleh Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan di Indonesia sejak 2015 menjadi sebuah momentum penting dalam proses demokrasi negara.

    Sistem Pilkada yang semula diikuti oleh pemilihan langsung oleh masyarakat kini menjadi perhatian berbagai kalangan, terutama terkait dengan isu pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Terkait hal itu, ada perbedaan sikap dan pandangan antara dua tokoh besar, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto dalam menyikapi mengenai isu tersebut.

    Sebenarnya, pada 2014, isu Pilkada kembali ke DPRD sudah bergulir, saat itu Fraksi Partai Demokrat memilih walk out dari rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada.

    Aksi itu mendapat kritikan, sebab tanpa kekuatan Demokrat, kubu pro pilkada langsung akan kalah di voting yang langsung terbukti benar, paripurna DPR akhirnya memutuskan mengembalikan pemilihan pilkada ke DPRD.

    Namun, usai melakukan lawatan ke luar Negeri, SBY langsung memutuskan memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung.

    Dalam keterangan yang disampaikannya langsung kepada wartawan di ruang Credential, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/10/2014) malam, Presiden Ke-6 RI itu mengemukakan baru saja menandatangani dua Perppu terkait ketidak setujuannya atas keputusan DPR yang menetapkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakuka melalui DPRD.

    Perppu pertama yang telah ditandatagani terkait Pilkada ini, kata SBY, adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu itu sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.

    Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan Perppu Pilkada secara langsung tersebut, maka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum di masyarakat, SBY juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah.

    “Kedua Perppu tersebut saya tandatangani sebagai bentuk nyata dari perjuangan saya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung,” ujar SBY.

    Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat itu menegaskan, bahwa dirinya mendukung penuh pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar.

    Oleh karena itu, meskipun menghormati proses pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada di DPR, yang memutuskan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD, SBY tetap berikhtiar demi tegaknya kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

    SBY mengaku sependapat dengan pandangan bahwa pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi. Apalagi dia sendiri menjadi Presiden melalui pemilihan Presiden langsung oleh rakyat pada 2004 dan 2009.

    “Maka, sebagai bentuk konsistensi dan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Presiden selama dua periode ini, kiranya wajar jika saya tetap mendukung pilkada secara langsung,” tandas SBY.

    Di sisi lain, Presiden Ke-8 RI Prabowo Subianto, memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan Pilkada. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh masyarakat.

    Prabowo berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efektif dalam menciptakan pemerintahan yang stabil dan terhindar dari konflik-konflik yang sering muncul dalam Pilkada langsung.

    Dia melihat bahwa dalam banyak kasus, Pilkada langsung juga memberikan pengeluaran yang besar bagi Negara. Sehingga pemilihan oleh DPRD dapat mengurangi biaya politik yang besar dalam Pilkada langsung.

    Orang nomor satu di Indonesia itu ingin mengubah sistem pemilihan kepala daerah alias PIlkada dari langsung ke sistem berdasarkan representasi di DPRD.

    Dia menyoroti mekanisme pemilihan kepala daerah alias Pilkada secara langsung yang menurutnya tidak efisien dan cenderung berbiaya tinggi. Padahal uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat.  

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo, Kamis (12/12/2024).

    Lantaran banyak ketua umum Partai Politik yang hadir dalam perayaan tersebut, ia kemudian sempat berkelakar bahwa permasalahan tersebut dapat diputuskan malam hari itu juga.

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai disini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?” tanya Prabowo.

    Adapun Prabowo kemudian mencontohkan mekanisme pemilihan di negara-negara seperti Malaysia dan India yang menerapkan sistem bahwa pemilihan pemimpin daerah melalui lembaga legislatif.

    Dalam catatan Bisnis, Indonesia pernah menerapkan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD alias sistem tidak langsung. Namun demikian, seiring dengan berlalunya UU Pilkada, pemerintah mengubah mekanisme pemilihannya secara langsung pada tahun 2005.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya.

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi.

    Perbedaan pandangan SBY dan Prabowo terkait dengan Pilkada serentak, khususnya terkait dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, mencerminkan dua perspektif yang berbeda tentang bagaimana demokrasi dan pemerintahan daerah seharusnya dijalankan.

    SBY lebih mengutamakan prinsip partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpin daerah mereka, sementara Prabowo lebih menekankan pentingnya stabilitas pemerintahan dan kualitas pemimpin yang dipilih melalui proses legislatif.

  • Jokowi Dipecat PDIP, Mantan Jubir Presiden SBY Singgung Karma Politik

    Jokowi Dipecat PDIP, Mantan Jubir Presiden SBY Singgung Karma Politik

    loading…

    Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi telah resmi dipecat oleh PDIP. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Mantan Juru Bicara Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal turut mengomentari pemecatan Joko Widodo ( Jokowi ) beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ). Pemecatan itu telah resmi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan jajaran Pengurus DPP PDIP dalam keterangan melalui video pada Senin (16/12/2024).

    SK pemecatan Jokowi teregristrasi drngan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemecatan Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024.

    “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” terang Komarudin dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

    Dino Patti Djalal menganggap pemecatan yang dilakukan PDIP terhadap Jokowi dan keluarganya sebagai karma politik. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) era Presiden SBY itu Kembali menyinggung adanya konspirasi mengambil alih partai Demokrat pada 2021 silam.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi utk scr tidak syah mengambil alih Partai Demokrat,” tulis Dino Patti Djalal di akun X pribadinya @dinopattidjalal, Selasa (17/12/2024).

    Menurutnya, setelah berhasil menggagalkan upaya pengambilalihan partai, Demokrat tidak pernah melakukan pembalasan terhadap para pelakunya.

    “Demokrat, stlh berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dlm bentuk lain,” tulis Dino lagi.

    Kilas Balik Upaya Ambil Alih DemokratIsu pengambilan alihan Partai Demokrat awalnya disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 1 Februari 2021. Ia menuding sejumlah mantan kader dan kader Demokrat terlibat dalam upaya pengambilalihan tersebut yang bertujuan menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik di Pilpres 2024.

    Tudingan AHY tersebut diperjelas lagi oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Ia menyebut Kepala Staf Presiden Moeldoko ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional.

    Tudingan AHY terbukti dengan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. KLB Deliserdang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

  • Menteri PKP ingin kuota FLPP pada 2025 ditingkatkan jadi 500 ribu unit

    Menteri PKP ingin kuota FLPP pada 2025 ditingkatkan jadi 500 ribu unit

    Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada tahun 2025.

    “Terkait FLPP kalau kami mengajukannya, kami ingin 500.000 unit,” ujar Ara dalam acara dialog “Solusi Pendanaan Program tiga Juta Rumah” di Jakarta, Senin.

    Dengan demikian, lanjutnya, hal itu bertambah 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

    “Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya,” katanya.

    Ara berharap program KPR FLPP untuk tahun depan sudah bisa diluncurkan pada bulan Januari.

    “Terutama bagaimana FLPP kalau boleh bulan Januari bisa diluncurkan jadi minta tolong, karena sudah ada kesiapan itu. Jadi bulan Januari kalau bisa segera dijalankan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) sudah diterima. Kita makin cepat makin bagus, jadi minta tolong ke Kementerian Keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP,” kata Ara.

    Dirinya menyampaikan program KPR FLPP terbukti disukai tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh pengembang perumahan maupun perbankan karena membantu pembangunan perumahan bagi rakyat.

    “Terus terang FLPP ini program yang bagus, jadi tolong ditambahkan, karena kita jangan mengadakan-adakan program yang memang masih uji coba. Kalau boleh yang diadakan itu program yang terbukti masyarakatnya senang,” kata Ara.

    Sebagai informasi, KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

    KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

    Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024