Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Mentrans Iftitah: Hikmah Tsunami Aceh Jadi Momen Penting dalam Bangun Indonesia

    Mentrans Iftitah: Hikmah Tsunami Aceh Jadi Momen Penting dalam Bangun Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa bencana alam tsunami yang melanda Aceh pada 2004 telah menjadi momen penting dalam membangun Indonesia.

    Demikian disampaikan Menteri Iftitah saat menghadiri forum diskusi mengenang 20 tahun peristiwa tsunami, The Big Idea Forum, di Jakarta, Sabtu (21/12/2024). 

    Awalnya, Menteri Iftitah mengungkapkan dirinya tengah bertugas di Aceh saat itu sehingga mengetahui detik-detik peristiwa hingga kerusakan yang terjadi. Setelah itu, Iftitah menceritakan beberapa cerita yang belum terungkap di tengah masyarakat.

    Pertama, ia menyampaikan, kehadiran  Presiden Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara langsung di lokasi saat itu berhasil menaikkan moril masyarakat. “Kalau Presiden saja sebagai pimpinan tertinggi hadir, tidak ada alasan bagi (pimpinan) yang lain untuk tidak hadir,” ungkap Iftitah

    Kedua, lanjutnya, prajurit TNI secara alami dan naluri langsung melakukan operasi bantuan kemanusiaan meski belum mendapatkan perintah dari atasan.

    Ketiga, Iftitah juga menceritakan bahwa dirinya adalah saksi dari proses damai di Aceh. “Saya jadi saksi, damai di Aceh itu nyata,” tegas menteri transmigrasi yang saat itu bertugas sebagai perwira seksi operasi Batalion Kavaleri 8 Kostrad.

    Menteri Iftitah juga menyampaikan, “Hikmah bencana Aceh menjadi momen penting dalam membangun negeri ini.”

    SBY yang turut hadir di acara The Big Idea Forum ikut menceritakan beberapa cerita yang belum terungkap yang terjadi saat itu. “The darkest day in our history, hari yang menguji bangsa Indonesia,” kata SBY.

    SBY sedang berada di Nabire, Papua saat tsunami terjadi. Ia memutuskan langsung terbang ke Aceh untuk melihat langsung kondisi di lapangan, meskipun banyak yang menyarankan jangan, mengingat situasi keamanan di Aceh.

    Melihat situasi di Aceh, SBY mengeluarkan direktifnya yang pertama. “Perintah saya yang pertama, selamatkan lebih banyak masyarakat,” tegas SBY.

    Peristiwa tsunami yang  terjadi di tengah konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), memberikan pelajaran penting. “GAM dan Prajurit TNI, bersama bergerak melakukan kegiatan kemanusiaan. Dukungan dari 17 negara juga hadir untuk membantu masyarakat Aceh di bawah komando Pemerintah Indonesia,” kata SBY.

    Ke depan, SBY mengingatkan tentang keikhlasan dalam pengabdian untuk Indonesia. “Doakan pemimpin saat ini dan ke depannya, menuju bangsa kuat. Menjadi negara maju ke depannya,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, pendiri gerakan 5P Global Movement, Arsjad Rasjid menyoroti nilai gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika dalam penanganan tsunami di Aceh pada 2004. Ia berkata, dua hal itu sangat penting dalam menghadapi krisis maupun bencana yang terjadi.

    Sementara, Coordinator Division of Disaster Risk Management of Tsunami and Disaster Risk Management Research Division  Ella Meilianda mengatakan, “Letak Indonesia rawan terhadap bencana. Bencana tidak bisa dihindari, kita harus bisa berdampingan dengan bencana,” ujar Ella.

    Turut hadir dalam acara The Big Idea Forum, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan mantan juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal.

  • Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD, LSI Denny JA: Prabowo Dapat Sentimen Negatif

    Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD, LSI Denny JA: Prabowo Dapat Sentimen Negatif

    Ketujuh, kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen pada 2025 dengan frekuensi percakapan 5.248. Meraih sentimen positif: 52,6 persen dan negatif 47,4 persen. Pekerja menyambut kenaikan UMN ini dengan baik. Sementara pengusaha khawatir dampaknya pada daya saing.

    Sedangkan kedelapan, isu pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya dengan frekuensi percakapan 1.629 hanya meraih sentimen positif 23,7 persen.

    “Sentimen publik dominan negatif, yakni 76,3 persen. Program ini mendapat kritik tajam dari publik yang khawatir akan melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi,” tuturnya.

    Denny JA menyarankan pemerintahan Prabowo fokus pada pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan positif. Selain itu, meningkatkan transparansi, pastikan semua program memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan.

    “Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer,” ujarnya.

    Diingatkan, pada tahun 2014, upaya Pilkada dipilih DPRD pernah dicoba, tapi akhirnya dibatalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Survei opini publik saat itu menunjukkan lebih dari 80 persen rakyat menolak haknya memilih langsung pemimpin dicabut.

    Denny mewanti-wanti, potensi merosotnya dukungan publik kepada Prabowo akibat isu 6ilkada oleh DPRD adalah harga yang terlalu mahal.

    “Rakyat banyak akan mudah sekali membalikkan dukungannya. Prabowo, untuk aneka program besarnya, apalagi di tahun pertama, perlu dukungan publik. Prabowo potensial dikenang sekelas dengan pemimpin legenda Asia, seperti Mahathir, Deng Xiaoping, dan Lee Kuan Yew, jika ia tidak membuat kebijakan yang dianggap berlawanan dengan semangat reformasi,” pesannya.

  • Sri Mulyani ke IMF: Hilirisasi Bukan Kebijakan Baru, Sudah Mulai sejak 1990an

    Sri Mulyani ke IMF: Hilirisasi Bukan Kebijakan Baru, Sudah Mulai sejak 1990an

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hilirisasi bukanlah kebijakan baru dari pemerintah Indonesia, melainkan sudah diwacanakan sejak Era Orde Baru.

    Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani kepada Finance and Development Magazine edisi Desember 2024, jurnal terbitan International Monetary Fund (IMF). Dia menekankan pentingnya Indonesia memanfaat sumber daya alamnya yang berlimpah.

    “Kami [Indonesia] butuh lebih banyak modal untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Itulah kami mengapa memilih kebijakan hilirisasi. Itu bukan sesuatu yang kami lakukan secara tiba-tiba. Dalam beberapa kasus, diskusi sudah mulai pada 1990-an,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari situs IMF pada Kamis (26/12/2024).

    Pemerintah Indonesia, sambungnya, ingin nilai tambah berbagai sumber daya alam tercipta di dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah melarang ekspor sejumlah bahan mentah logam dasar.

    Kendati demikian, mantan Kepala Bappenas itu mengaku pemerintah Indonesia tidak memaksa perusahaan untuk membangun industri hilirisasi seorang diri. Menurutnya, pemerintah memberi bantuan dengan membangun infrastruktur pendukung, mempermudah iklim investasi, hingga insentif fiskal.

    “Pada saat yang sama, kami memberi tahu perusahaan pertambangan bahwa mereka tidak dapat mengekspor mineral yang belum diolah, dan mereka harus membangun pabrik peleburan [smelter],” ujar Sri Mulyani.

    Dia mengaku kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadi ciri pendekatan Indonesia dalam membangun perekonomian. Kebijakan hilirisasi, klaim Sri Mulyani, menguntungkan semua pihak.

    “Perekonomian Indonesia menjadi lebih tangguh, dan investor dapat memperoleh keuntungan. Kami [pemerintah dan swasta] tumbuh lebih kuat bersama-sama,” katanya.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menilai ketahanan fundamental perekonomian Indonesia telah terbangun. Dia meyakini pencapaian terpenting pemerintah Indonesia adalah mengembalikan stabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonomi makro usai krisis moneter 1997—1998.

    Bendahara negara era Presiden SBY, Jokowi, dan kini Prabowo itu mencontohkan, stabilitas dan kredibilitas perekonomian Indonesia tercipta karena pemerintah berhasil mendirikan bank sentral yang independen.

    Pemerintah, sambungnya, juga selalu bersikap hati-hati mengatur defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PBD).

  • Sri Mulyani Pamer ke IMF, Berhasil Bangun Ketahanan Ekonomi RI

    Sri Mulyani Pamer ke IMF, Berhasil Bangun Ketahanan Ekonomi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia telah berhasil membangun ketahanan fundamental perekonomiannya sehingga bisa tetap stabil meski diguncang krisis finansial global pada 2008 hingga pandemi Covid-19 pada 2020.

    Kepada Finance and Development Magazine edisi Desember 2024—jurnal terbitan International Monetary Fund (IMF), Sri Mulyani menceritakan kiatnya bisa menavigasi perekonomian Indonesia meski kerap diterjang krisis global.

    Bendahara negara era Presiden SBY, Jokowi, dan kini Prabowo itu meyakini pencapaian terpenting pemerintah Indonesia adalah mengembalikan stabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonomi makro usai krisis moneter 1997—1998.

    Dia mencontohkan, stabilitas dan kredibilitas perekonomian Indonesia tercipta karena pemerintah berhasil mendirikan bank sentral yang independen. Pemerintah, sambungnya, juga selalu bersikap hati-hati mengatur defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PBD).

    Tak hanya itu, Sri Mulyani meyakini Indonesia lebih dilirik investor asing berkat upaya pemerintah menggelontorkan banyak anggaran ke pembangunan infrastruktur. Indonesia, katanya, juga telah mengalokasi 20% anggaran belanja untuk pembangunan sumber daya manusia.

    Selain itu, dia menjelaskan Indonesia juga telah memperkenalkan kemitraan publik-swasta atau pubic-private partnerships (PPP) untuk biayai sektor yang tak bisa ditanggung APBN.

    “Ketika kami [Indonesia] masih menjadi salah satu dari lima negara rapuh, kita memiliki defisit anggaran berjalan dan fiskal yang besar—setiap pergerakan mata uang atau suku bunga dapat memicu krisis. Saat ini, anggaran kami surplus, dan sektor keuangan tangguh,” ujar Sri Mulyani dikutip dari situs IMF pada Kamis (26/12/2024).

    Menurutnya, pemerintah Indonesia kerap melihat suatu krisis sebagai kesempatan untuk melakukan reformasi ke arah yang lebih baik. Berbagai kebijakan radikal, sambung Sri Mulyani, diambil pada momen-momen krisis.

    “Kami telah melakukan banyak upaya untuk membangun ketahanan ekonomi. Kami melakukan upaya bersama agar ekonomi tidak menjadi rapuh—itu bukan sesuatu yang terjadi tanpa upaya,” katanya.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani akui akan selalu ada kelompok penguasa yang tidak suka perubahan. Dia tidak menampik kerap melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok tersebut: entah itu terkait kebijakan perpajakan, subsidi, BUMN, hingga reformasi di Kementerian Keuangan sendiri.

    Hanya saja, Sri Mulyani mengakui berbagai negosiasi tersebut tidak selalu mudah. Menurutnya, akan selalu ada pandangan yang bertentangan siapa yang akan diuntungkan dari suatu kebijakan tertentu.

    Dia meyakini, jalan satu-satunya ada membuka dialog. Entah itu dengan para politisi, birokrat, atau pun kelompok masyarakat sipil.

    Menurutnya, yang terpenting mendapatkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, dia kerap memanfaat media massa untuk membentuk opini publik terkait berbagai kebijakan yang ingin diambil.

    “Saya menghubungi pemimpin redaksi, reporter, dan menjelaskan apa yang saya lakukan, dan mereka sering menjadi sekutu. Mereka percaya pada ide dan tujuan [kebijakan yang ingin diambil], dan itu menjadi kekuatan politik hebat untuk melawan mereka yang menentang reformasi,” ungkap Sri Mulyani.

     

  • LSI Denny JA: Publik Dukung 7 Program Prabowo, tapi Tolak Pilkada Dipilih DPRD – Page 3

    LSI Denny JA: Publik Dukung 7 Program Prabowo, tapi Tolak Pilkada Dipilih DPRD – Page 3

    Denny menyarankan, Pemerintahan Prabowo fokus pada pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan positif. Selain itu, meningkatkan transparansi, pastikan semua program memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan.

    Denny mengimbau, Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer.

    Diingatkan, pada tahun 2014, upaya Pilkada dipilih DPRD pernah dicoba, tapi akhirnya dibatalkan Presiden SBY. Survei opini publik saat itu menunjukkan lebih dari 80 persen rakyat menolak haknya memilih langsung pemimpin dicabut.

    Denny mewanti-wanti, potensi merosotnya dukungan publik kepada Prabowo akibat isu Pilkada oleh DPRD adalah harga yang terlalu mahal.

    “Rakyat banyak akan mudah sekali membalikkan dukungannya. Prabowo, untuk aneka program besarnya, apalagi di tahun pertama, perlu dukungan publik. Prabowo potensial dikenang sekelas dengan pemimpin legenda Asia, seperti Mahathir, Deng Xiaoping, dan Lee Kuan Yew, jika ia tidak membuat kebijakan yang dianggap berlawanan dengan semangat reformasi,” pesannya.

    Sekadar informasi, LSI Denny JA menggunakan pendekatan analisis isi komputasional. Metode ini mampu mendeteksi topik dan sentimen publik berdasarkan kata kunci spesifik terkait setiap program. Data diolah menggunakan aplikasi LSI INTERNET, alat analisis yang dirancang untuk menggali opini publik di ruang digital.

    Dalam penilaian sentimen, dipilih sentimen positif dan sentimen negatif saja. Yang netral tak disertakan. Penelitian dilakukan selama satu bulan, dari 20 November hingga 20 Desember 2024.

    Informasi dikumpulkan dari platform digital, termasuk: media sosial (Twitter, TikTok, Facebook), media online (news, blogs, videos, web), forum diskusi, dan podcast. Riset juga dilengkapi dengan analisa kualitatif berdasarkan analisa pendapat ahli.

  • Said Aqil Setuju Gagasan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Cost Sosialnya Besar – Halaman all

    Said Aqil Setuju Gagasan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Cost Sosialnya Besar – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siroj mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pilkada dipilih oleh DPRD.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Said Aqil pada konferensi pers Refleksi Akhir Tahun LPOI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

    “Memohon Presiden Prabowo Subianto untuk menyegerakan kajian komprehensif dan multipihak atas gagasan Pimpinan daerah dipilih oleh DPRD,” ujar Said Aqil.

    Menurutnya, gagasan ini untuk mengembalikan spirit Demokrasi Pancasila sesuai dengan pasal 4 dalam Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

    Gagasan ini, kata Said Aqil, dapat diimplementasikan ke dalam Pilkada melalui DPRD.

    “Agar dapat diimplementasikan ke dalam Pilkada yang dipilih oleh DPRD, agar dapat menjamin stabilitas sosial dan berjalannya demokrasi secara lebih beradab,” katanya.

    Dirinya mengatakan sebenarnya NU dalam Musyawarah Nasional tahun 2013, sudah memberikan rekomendasi Pilkada melalui DPRD.

    Rekomendasi tersebut, kata Said Aqil, disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.

    Alasannya, Pilkada langsung memiliki biaya sosial dan material yang besar.

    “Agar pemilihan kepala daerah, Bupati, Wali Kota dan Gubernur ke DPRD. Melihat cost sosialnya sangat besar kalau secara langsung itu, di samping juga cost material, luar biasa,” pungkasnya.

    Gagasan mengenai Pilkada dipilih oleh DPRD disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ungkapnya.

  • Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama

    Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama

    Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama
    Aktivis yang Nyambi Jadi Politisi. Selalu belajar dari sekitar. Politisi Partai Golkar, Anggota DPR RI, Koordinator Presidium MN KAHMI
    PRESIDEN
    Prabowo Subianto melempar wacana pentingnya kita mengkaji ulang sistem
    Pilkada langsung
    yang saat ini berjalan. Proposal itu disampaikan pada HUT ke-60 Tahun Partai Golkar, beberapa waktu lalu.
    Inti dari pesan Presiden bahwa
    demokrasi
    harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan rakyat. Barangkali itu berbasis dari Pembukaan UUD 1945, “…untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”.
    Dalam konteks tersebut, pemborosan APBN untuk Pilkada harus dihindari.
    “Berapa puluh triliun (rupiah) habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik. Kalau dilakukan oleh DPRD, negara bisa hemat dan efisien seperti di Malaysia dan Singapura,” kata Presiden.
    Tak menunggu lama, isu ini menjadi debat publik dan memancing pro dan kontra.
    Jauh sebelum polemik tersebut muncul, penulis dalam Kolom di
    Kompas.com
    , beberapa waktu lalu, sudah mengulas
    pentingnya penyempurnaan sistem politik
    .
    Ibarat tubuh manusia, sistem politik merupakan jaringan yang hidup dan saling memengaruhi satu sama lain.
    Saat tangan kita tergores, misalnya, maka mulut dan otak akan merasakan sakit. Begitu juga dengan sistem politik, bila virus moral hazard seperti
    money politics
    menjalar “merata” ke seluruh tubuh, maka demokrasi akan menjerit. Tak hanya itu, keuangan negara akan terpukul dan inflasi melejit.
    Begitu juga dengan usia, di mana semakin lama (atau tua) sistem politik berlaku, maka perlu dilakukan penyempurnaan (evaluasi) untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah.
    Saat pertama kali digelar, Juni 2005, Pilkada langsung membawa semangat demokratisasi pemilihan, yaitu memindahkan
    votes right
    dari meja parlemen ke meja rakyat di TPS.
    Saat itu, konteks politiknya adalah bahwa kita baru keluar dari sistem Orde Baru yang otoriter, sehingga ruang untuk partisipasi publik di semua hal menjadi kebutuhan.
    DPR saat Orde Baru tak lebih dari ornamen politik yang sulit melakukan terobosan. Tentu saja image parlemen hari ini berbeda dengan dahulu.
    Setelah hampir dua dasawarsa berlangsung, benar bahwa Pilkada langsung menghasilkan kemajuan di beberapa daerah. Namun pada saat yang sama, terjadi penurunan kualitas demokrasi dan beban pembiayaan politik yang semakin besar.
    Dampak negatifnya lebih massif daripada kemajuan di sejumlah titik tadi. Itu juga bukan preseden yang baru, karena di medio 2010-2012, Pilkada langsung juga sempat mendapat gugatan dari berbagai pihak.
    Mengutip pandangan Ryas Rasyid, mantan Menteri Dalam Negeri, di
    Kompas
    tahun 2011, beliau mencatat setidaknya ada tiga dampak negatif Pilkada langsung yang memprihatinkan.
    Yaitu penggunaan uang yang semakin marak untuk membeli suara konstituen (
    vote buying
    ), tidak adanya jaminan pasangan calon terbaik akan menang, dan potensi perilaku koruptif kepala daerah terpilih akibat
    high costs
    politik.
    Kita harus berani mengakui bahwa tiga dampak negatif tersebut semuanya sudah terjadi hari ini.
    Vote buying
    misalnya, pada Pileg dan Pilpres lalu sebagian besar elite politik menyimpulkan bahwa praktik
    money politics
    tidak hanya terjadi, tapi dilakukan secara “ugal-ugalan”.
    Kurang tegasnya penyelenggara Pemilu dalam melakukan pengawasan, membuat banyak pihak “menormalisasi” politik sembako, bantuan,
    cash money
    dan sebagainya.
    Jumlahnya mencengangkan, mendekati Rp 1.000 Triliun di Pileg dan Pilpres lalu. Itu hitungan kasar dari penulis, yang terdiri dari Rp 200-an trilun biaya pelaksanaan dari APBN dan biaya yang dikeluarkan tiap caleg berjumlah ribuan.
    Imbasnya, parlemen didominasi oleh mereka yang berlatar belakang pebisnis. Sepintas tidak salah dengan praktik tersebut. Namun, bila menengok frasa “ugal-ugalan” di atas, maka yang sesungguhnya terjadi adalah
    unfairness competition
    , pihak yang memiliki logistik berlebih (pengusaha) akan diuntungkan dari proses ini.
    Hasilnya pun dapat dilihat pada Pileg terakhir (2024), di mana 61 persen anggota DPR terpilih terafiliasi dengan kelompok bisnis tertentu. Angka yang lebih besar bahkan terekam di Pemilu lima tahun sebelumnya.
    Sementara para aktivis dan akademisi yang memiliki komitmen perjuangan, sering kali kalah di TPS dalam Pileg maupun Pilkada langsung, karena sulit bersaing dengan para pengusaha dalam mobilisasi logistik.
    Di sisi lain, pemilih yang rata-rata lulusan SMP belum mencapai tahapan memilih secara rasional.
    Akibatnya, keprihatinan kedua terjadi, di mana pemilih tidak mendapatkan pemimpin ideal yang bersih dan berpihak ke rakyat, karena
    popular vote
    sangat rentan dengan mobilisasi suara melalui
    vote buying
    tersebut.
    Dampak lanjutannya, performance pembangunan di banyak daerah yang
    busines as usual
    selama rezim Pilkada langsung, menjadi bukti bahwa ada yang salah dengan sistem yang berlaku selama ini.
    Alih-alih membangun, ratusan kepala daerah hasil Pilkada langsung justru menjadi tersangka kasus korupsi.
    Data KPK menyebutkan, sejak 2004 hingga 2023, terdapat 601 kasus korupsi di pemerintah kabupaten, kota, melibatkan wali kota, bupati, dan jajarannya. Angka ini akan bertambah jika kasus di provinsi dimasukkan.
    Artinya, kita tidak bisa lagi menganggap kasus-kasus tersebut sebagai moral hazard personal. Bila kejadiannya massal, maka itu menggambarkan sistem politik yang sakit atau terganggu.
    Benar bahwa tidak selalu Pilkada langsung memacu seorang calon untuk melakukan korupsi. Namun, faktor politik biaya tinggi membuat mereka tidak punya pilihan. Ditambah hasrat berkuasa yang membuncah, maka korupsi tak terelakkan.
    Sekali lagi, baik Pilkada langsung maupun perwakilan, dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Lebih dari itu, keduanya harus
    relate
    dengan kultur politik aktual di negara tersebut.
    Menurut penulis, Pilkada langsung hanya akan efektif bila masyarakat imun terhadap
    money politics
    . Itu artinya pendapatan per kapita (IPC) warga negara harus meningkat dulu, sehingga roda demokrasi langsung akan berjalan di atas jalan pikiran, bukan di atas statistik kemiskinan dan pengangguran.
    Fenomena ini juga mengingatkan kita pada pidato Prof Dr Boediono, yang juga Wapres 2009-2014, pada pengukuhan Guru Besarnya di UGM, 2007.
    Beliau menganalisis bahwa
    based on
    pengalaman empiris di seluruh dunia selama 1950-1990, rezim demokrasi di negara-negara dengan IPC 1.500 dollar AS atau kurang hanya bertahan 8 tahun.
    Lalu, negara dengan IPC 1.500-3.000 dollar AS, demokrasinya
    average
    stabil hanya dalam 18 tahun.
    Baru pada negara dengan IPC di atas 6.000 dollar AS, daya tahan sistem demokrasi jauh lebih besar.
    Dalam hal ini, bila melihat IPC Indonesia saat ini sekitar 4.900 dollar AS, maka perlu strategi tertentu untuk mengawal demokrasi agar
    on the tracks
    dan memiliki daya tahan.
    Termasuk keberanian kita melakukan transisi dan modifikasi, agar tidak “plek-ketiplek” meng-
    copy
    demokrasi yang berlaku di negara maju. Misalnya, demokrasi liberal di negara Barat yang dianggap ideal di sana, belum tentu sesuai dengan kultur masyarakat di Timur.
    Pengalaman negara lain dalam Pilkada juga beragam, termasuk banyak juga yang memilih melalui parlemen, bahkan ditunjuk oleh kepala negara.
    Misalnya India, di mana gubernur negara bagian ditunjuk oleh PM. Lalu Jerman, yang gubernurnya atau
    Ministerpräsident
    dipilih oleh parlemen. Begitu juga Spanyol, Italia dan banyak negara lainnya.
    Memang sebagian negara-negara di atas menganut sistem parlementer. Namun, ada juga negara dengan sistem presidensial yang melakukannya.
    Termasuk AS di masa-masa awal, di mana gubernur di sejumlah negara bagian sempat dipilih oleh parlemen.
    Indonesia selama era Orde Baru menerapkan sistem presidensial. Saat itu pemilihan gubernur dilakukan melalui penunjukan oleh presiden. Terlepas dari image otoritarian, tapi semua mengakui bahwa pembangunan di era Orde Baru relatif lebih sistematis daripada era sekarang.
    Poinnya adalah, selama pemerintah dan DPR berkomitmen menjaga segala bentuk potensi pelanggaran, pemilihan kepala daerah melalui DPRD belum tentu lebih buruk dari Pilkada langsung.
    Begitu juga dengan
    Pilkada Langsung
    yang berjalan selama ini dan menghasilkan ratusan kasus korupsi.
    Bila memang kita ingin mempertahankan sistem langsung, maka perlu penyempurnaan sistem penyelenggaraan Pilkada secara ketat. Tujuannya agar virus lama dapat diminimalkan, khususnya
    money politics
    dan keterlibatan birokrasi.
    Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu juga memberikan 10 catatan dalam Perppu saat pembatalan Pilkada via DPRD. Pertanyaannya, apakah 10 catatan itu sudah dilaksanakan? Atau jangan-jangan kita tidak menghiraukannya?
    Di atas semuanya, penulis memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang membuka diskursus ini di awal-awal pemerintahannya. Sehingga tidak memancing spekulasi adanya
    vested interests
    , sebagaimana rencana amandemen UUD 1945 yang gagal tahun lalu, karena terlalu dekat dengan Pemilu.
    Dengan adanya perdebatan publik di awal pemerintahan, semua pihak dapat menyampaikan pikirannya, sehingga nantinya akan ditemukan formula terbaik untuk mendorong Pilkada yang prorakyat, prokesejahteraan, bukan hanya asal kelihatan demokratis.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN – Halaman all

    Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor meminta pemerintah mengajak dialog masyarakat Papua secara langsung untuk mendapatkan hasil terbaik dalam rencana pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Papua.

    “Jika ingin menjalankan kembali PSN ini, pemerintah harus mengajak bicara secara langsung dengan masyarakat. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak dari masyarakat juga tidak terampas,” kata dia, secara tertulis, Senin (23/12/2024).

    Pernyataan ini, kata Paul, sekaligus meminta agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang dan mengatur kebijakan PSN di Papua yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan Paul seusai mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema ‘’Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Tahun 2024” di Kampus BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, belum lama ini.

    Pada agenda itu dilakukan juga pemaparan materi hasil riset BRIN terkait Papua dan penjabaran tentang Papua Roadmap.

    “Berkaitan dengan PSN di Papua, di zaman Presiden SBY ada yang namanya MIRE, Zaman Jokowi bernama MIFEE dan di zaman Prabowo ini namanya PSN. Menurut kami, namanya beda, tetapi isinya sama. Rakyat menderita-menderita juga. Belakangan kemudian muncul PSN di Banten. Sebagai wakil dari daerah, kami melihat keputusan PSN ini tidak strategis. Jadi kita menolak PSN dan meminta ditinjau kembali,” kata Paul Finsen.

    Paul meminta Presiden yang baru sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru di tahun yang baru.

    Artinya program tersebut sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. 

    “Jangan Presiden baru memakai program Presiden lama, nanti tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

    Seperti diketahui pada tahun depan, Presiden Prabowo Subianto meminta 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) rampung. 

    Untuk Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua, PSN bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan.

    Antara lain, sektor pelabuhan yakni pengembangan Pelabuhan Sorong, sektor bandara dengan pembangunan Bandara Nabire Baru dan pembangunan Bandara Siboru Fak Fak.

    Untuk sektor kawasan dibangun Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, serta Kawasan Industri Pupuk Fak Fak.

    Di sektor Energi, melalui Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat; Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Sektor perkebunan yaitu pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

    Juga ada Program PSN Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

    PSN di Wilayah Papua

    Proyek Strategis Nasional (PSN) tak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pasalnya Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua juga telah menjadi sasaran pengembangan proyek yang berstatus PSN.

    Hal itu setidaknya telah tertera di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Merujuk beleid tersebut, PSN di Papua bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan. Berikut daftar selengkapnya:

    Sektor Pelabuhan

    Pengembangan Pelabuhan Sorong di Papua Barat.

    Sektor Bandara

    Pembangunan Bandara Nabire Baru di Papua;

    Pembangunan Bandara Siboru Fak Fak di Papua Barat.

    Sektor Kawasan

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, Papua Barat;

    Kawasan Industri Pupuk Fak Fak di Papua Barat.

    Sektor Energi

    Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat;

    Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat.

    Sektor Perkebunan

    Pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

    Program PSN

    Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN);

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

    Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

    Dikutip dari laman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan KEK yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

    Hal itu diutarakan Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan progres Proyek Strategis Nasional (PSN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024 lalu seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Menurut Airlangga, hingga kuartal ketiga 2024, KEK telah menarik investasi senilai Rp242,5 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 151.260 orang dengan 394 perusahaan.

    “Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan, dan juga diproses agar investasi bisa masuk terutama investasi yang kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri,” ujar Airlangga.

    Selain KEK, rapat juga membahas perkembangan PSN. Airlangga menjelaskan bahwa sebanyak 18 proyek direncanakan selesai pada tahun 2024, sementara 30 proyek lainnya ditargetkan rampung pada 2025.

    “Tentunya, program-program ini Bapak Presiden arahkan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail,” ungkap Airlangga.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mengawal 228 PSN dan 24 KEK. 

    Ia juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program-program prioritas.

    “Tentunya apa yang sudah berjalan dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan terus dipastikan agar hasilnya juga segera berdampak untuk masyarakat dan ekonomi,” ucap AHY.

    “Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik antara dua kemenko ini, bisa semakin menghasilkan proyek-proyek, program-program, dan kawasan-kawasan yang sukses di kemudian hari,” lanjutnya.

    Rapat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan dan menarik lebih banyak investasi guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

    KEK dan PSN juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (oln/kmps/bpkp/*)

  • Pemerintah Lagi Genjot Energi Baru Terbarukan, Bagaimana Caranya?

    Pemerintah Lagi Genjot Energi Baru Terbarukan, Bagaimana Caranya?

    Jakarta – Pemerintah saat ini sedang mengejar target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih bersih dan berkelanjutan. Realisasi bauran EBT baru mencapai 13,09% pada 2023. Angka ini masih berada di bawah target sebesar 17,87%.

    Sementara pada semester I 2024, kapasitas pembangkit listrik EBT yang terpasang baru memenuhi 66,6% dari target tahunan.

    Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 T ahun 2024 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), bauran energi EBT mesti memenuhi minimal 23% pada 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan terus mendorong pengembangan EBT, baik dari sisi kapasitas terpasang, produksi, maupun konsumsi.

    Apalagi pemerintah tengah menggodok rancangan peraturan pemerintah terbaru mengenai KEN, dengan menetapkan target yang lebih ambisius, yakni 60% baruan EBT pada 2050 dan sekitar 70% pada 2060.

    Sebagai gambaran, untuk kebutuhan pengembangan infrastruktur energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan hingga 2025, pemerintah setidaknya butuh investasi sebesar US$ 14,2 miliar atau sekitar Rp 22,78 triliun (kurs Rp 16.032 per US$). Kehadiran IPP menjadi vital untuk turut menjaga stabilitas fiskal, karena mereka dapat menarik investasi dari green bond atau green financing. Investasi keuangan yang aplikasinya secara khusus untuk proyek-proyek berkelanjutan dan inisiatif ramah lingkungan.

    Untuk memenuhi target tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap rencana pemerintah bersama PT PLN (Persero) untuk menyusun Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025 – 2035.

    Skema ini akan menjadi landasan pemerintah dan PLN untuk bekerja sama dengan pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), sehingga semua pemangku kepentingan dapat bekerja secara optimal untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

    IPP merupakan mitra strategis pemerintah dan PLN dalam memastikan suplai energi yang andal, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Membawa Indonesia lebih dekat dalam mencapai tujuan energi terbarukan yang berkelanjutan, untuk masa depan yang lebih hijau dan ramah lingkungan.

    Peran IPP dalam menyediakan energi untuk kebutuhan publik akan menjadi lebih efisien dengan menghadirkan teknologi modern melalui beragam inovasi. Adopsi teknologi mutakhir dari IPP dapat menekan biaya produksi listrik, sehingga berdampak positif pada tarif listrik yang harus dibayarkan konsumen. Selain itu, memastikan pasokan listrik di Indonesia dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

    Di sisi lain, kolaborasi ini akan membantu investasi dalam pembangunan infrastruktur pembangkit listrik EBT yang masih terbilang mahal. Jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tentu akan membebani fiskal negara.

    “Ada keterbatasan untuk pembiayaan pembangkit Listrik EBT, dan fiscal space kita sudah sangat terbatas sehingga sulit untuk memenuhi itu,” ujar Chatib Basri, Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta, Rabu (18/12/2024). Menurut dia IPP bisa mengimbangi kondisi saat ini.

    Menurut Chatib, melalui proyek-proyek IPP yang bersumber pada investasi swasta, pemerintah dapat mengalokasikan APBN untuk kebutuhan sektor lain. IPP juga dapat menyokong Pemerintah dan PLN, sebagai pengelola utama dalam sistem kelistrikan nasional, dalam menyediakan listrik yang bisa menjangkau seluruh pelosok negeri. Memastikan kebutuhan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terpenuhi.

    Kondisi ini membuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi pilar utama dalam membangun infrastruktur energi terbarukan di Indonesia. Pemerintah dalam hal memperbaiki regulasi dan memberikan insentif menarik, sementara sektor swasta dapat berinvestasi dalam teknologi dan inovasi.

    Investasi sektor swasta juga akan meningkatkan peluang tercapainya pertumbuhan ekonomi8%, sesuai target Presiden Prabowo Subianto. “Pemerintah untuk mengejar target 8% itu butuh energi listrik besar, IPP bisa punya role di sini,” jelas Chatib.

    Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini menambahkan, selain mempengaruhi ekonomi, proyek IPP juga berdampak positif dan secara langsung yang dapat dirasakan publik. Sebab proyek pembangunan pembangkit listrik akan menciptakan lapangan kerja baru bagi ribuan pekerja di sektor energi. Kemudian, energi EBT yang lebih bersih dalam jangka panjang akan semakin murah, sehingga tarif Listrik juga akan mengikuti.

    Pengembangan inovasi sektor EBT juga akan merangsang industri dengan menciptakan peluang rantai pasok dan manufaktur energi terbarukan. Dari produksi sel tenaga surya, turbin angin, hingga komponen mobil listrik. Kemudian menarik investasi untuk pembangunan kebutuhan EBT lainnya seperti jaringan transmisi, smart grid, atau penyimpanan energi hijau. Sedangkan di luar sektor industri pembangkit dan manufaktur, terdapat peluang besar untuk pembangunan ekowisata ramah.

    (kil/kil)

  • AHY Jadi Lulusan Terbaik Program Doktoral Unair

    AHY Jadi Lulusan Terbaik Program Doktoral Unair

    Surabaya, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima penghargaan sebagai wisudawan Unair terbaik untuk program doktoral bidang pengembangan sumber daya manusia.

    AHY menerima penghargaan tersebut didampingi istrinya Annisa Pohan dan anaknya Almira Tunggadewi Yudhoyono dalam acara penggelaran calon wisudawan Sekolah Pascasarjana Unair, Sabtu (21/12).

    Ketua Umum Partai Demokrat itu mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas capaiannya.

    “Alhamdulillah, penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua pihak yang telah mendukung perjalanan pendidikan saya,” kata AHY.

    Menurutnya, gelar doktor ini bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi tanggung jawab untuk mengaplikasikan ilmu ke dunia nyata.

    “Saya rasa yang paling penting adalah bagaimana setelah ini kita bisa mengkontribusikan hasil pendidikan, penelitian, termasuk disertasi untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” tuturnya.

    AHY berharap agar Unair makin maju dan menjadi institusi pendidikan yang melahirkan sumber daya manusia unggul serta berdaya saing tinggi.

    “Saya berharap Unair terus menjadi pusat keunggulan yang melahirkan pemimpin dari berbagai latar belakang, termasuk politisi, kepala daerah, hingga pemimpin nasional,” ujarnya.

    Putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga mengucapkan selamat kepada seluruh calon wisudawan dan memberikan apresiasi atas dedikasi yang telah ditunjukkan selama masa pendidikan di Unair.

    “Selamat dan sukses untuk seluruh wisudawan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membawa kemajuan untuk bangsa dan negara,” ujar AHY.

    (frd/vws)

    [Gambas:Video CNN]