Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Pemred Surabaya Pagi Gugat Bank Artha Graha Rp 80 Miliar

    Pemred Surabaya Pagi Gugat Bank Artha Graha Rp 80 Miliar

    Surabaya (beritajatim.com) – Raditya Mohammer Khadaffi selaku Pemimpin Redaksi Surabaya Pagi menggugat Bank Artha Graha sebesar Rp 80 miliar. Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ini dilakukan karena kantor media lokal Surabaya ini tiba-tiba dilakukan cessie atau peralihan piutang kepada pihak lain.

    Selain menggugat Bank Artha Graha International Tbk dan Winarta, pihaknya juga turut menggugat notaris Mochamad Ali Wahyudi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur.

    Sidang perdana gugatan tersebut bakal digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa (21/10/2025) mendatang.

    Radit sapaan akrab Raditya mengatakan peralihan hutang yang dilakukan pihak Bank Artha Graha kepada pihak lain tersebut tanpa sepengetahuan dirinya.

    Jamal Abdul Nasir, kuasa hukum Radit mengatakan, gedung tersebut dibeli kliennya pada Juni 2017 sebesar Rp7 miliar. Lalu tahun 2018, kliennya melakukan renovasi dan mengajukan ajukan kredit ke bank tersebut sekitar Rp1,7 miliar.

    “Saat Covid-19, periode itu banyak usaha pers terguncang, termasuk usaha klien saya. Sehingga, pada tahun ketiga kredit, kurang lancar membayar cicilan,” katanya, Kamis (16/10/3025).

    Pada periode Agustus 2018 hingga akhir 2022, kliennya sudah membayar angsuran dengan total mencapai Rp 350 juta. Kemudian pada 8 Januari 2023, dia mendapat informasi bila kredit tinggal Rp1,4 miliar.

    Tetapi, sekitar Desember 2024 atau Januari 2025, ada seseorang bernama Winarta, mengaku telah membeli piutang saya dari pimpinan Bank Artha Graha Internasional (Tbk) Cabang Surabaya Karet, sebesar Rp2,5 miliar.

    “Angka yang menurut saya fantastis, sebab BAG (Bank Artha Graha) cabang Surabaya, mencharge klien saya bunga 13,5 persen. Bahkan berapa rinciannya juga tak pernah ditunjukkan,” lanjutnya.

    Menurutnya Jamal, kliennya mengetahui objek bangunan itu menjadi cessie pada 21 Februari 2025 lalu. Itu diketahui berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.07.

    Pada pokoknya, surat itu memberitahukan bahwasanya hutang Raditya telah beralih sejak tanggal 21 Februari 2025 tanpa ada Akte pengalihan memberitahu sebelumnya.

    “Apalagi bila tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada klien saya, sebelum surat pemberitahuan ini dikirim. Ini jelas ada permainan dan persekongkolan,” jelasnya.

    Atas hak tersebut, Radit mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Gugatannya terregister dalam nomor gugatan 1154/Pdt.G/2025/PN Sby tertanggal 13 Oktober 2025.

    Sebab, Pimpinan Bank Artha Graha Internasional Tbk cabang Surabaya – Karet ini diduga melakukan permufakatan jahat dengan Winarta, dengan melakukan cessie Gedung Media Surabaya Pagi yang diduga secara sembunyi-sembunyi dan tergopoh-gopoh.

    “Ini katagori kejahatan kerah putih atau white collar crime yang sangat berbahaya di dunia perbankan,” tegasnya.

    Tanggapan Bank Artha Graha International

    Sementara Corporate Secretary PT. Bank Artha Graha International Tbk, Rumi Khresna Wibowo saat dikonfirmasi terkait gugatan yang diajukan Raditya mengatakan bahwa sebuah gugatan tentunya harus dibuktikan secara formil dan materil.

    ” Kalau kami dari Bank secara prosedur sudah terlaksana seluruh proses tahapan penjualan atau penyelesaian itu sesuai dengan prosedur,” ujar Rumi.

    Rumi juga mengklaim bahwa pihak Bank Artha Graha sudah melakukan tahapan-tahapan diantaranya surat peringatan.

    ” Kami secara perbankan sudah melakukan sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah pihak Bank Artha Graha sudah memberitahu Raditya terkait tanah dan bangunan yang dijaminkan dilakukan cessie?

    Rumi menyatakan hal tersebut terkait tekhnis sehingga pihaknya idak bisa menyampaikan lebih detail lagi.

    ” Karena itu masuk kepada proses ya. Tapi secara umum saja, kami sudah menyelesaikan seluruh kreditur bermasalah sesuai prosedur. Tentu tahapannya sudah ada. Kalau kreditur itu bermasalah kan harus di somasi, peringatan dan sebagainya. Kami sebetulnya ini terdampak saja dari jual-beli yang mereka lakukan. Saya kira itu saja,” ujarnya.

    Sementara tergugat lain yakni Winarta hingga kini belum memberikan respons. [uci/but]

     

  • Wiranto Tegaskan Ujaran Kebencian Jadi Alat Politik dalam Sejarah Hari Ini, 16 Oktober 2017

    Wiranto Tegaskan Ujaran Kebencian Jadi Alat Politik dalam Sejarah Hari Ini, 16 Oktober 2017

    JAKARTA – Sejarah hari ini, delapan tahun yang lalu, 16 Oktober 2017, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto tegaskan ujaran kebencian cenderung meningkat kala memasuki tahun politik 2018 dan 2019. Ujaran kebencian digunakan sebagai alat politik untuk menang.

    Satu hal yang kemudian jadi ancaman keberagaman. Sebelumnya, Pilkada DKI Jakarta 2017 jadi kontestasi politik yang tak terlupakan. Ajang itu tak hanya jadi tempat bertarung gagasan. Namun, Pilkada DKI Jakarta justru bak arena menebar benih kebencian hanya untuk menang.

    Pilkada DKI Jakarta kerap membawa kehebohan. Kondisi itu karena siapa yang terpilih punya peluang besar untuk dikenal di seantero Indonesia. Syukur-syukur bisa beranjak dari kursi Gubernur DKI Jakarta ke Presiden Indonesia seperti Joko Widodo (Jokowi).

    Wiranto yang kala itu menjadi Panglima ABRI melepas tanda kepangkatan di pundak Prabowo Subianto sebagai simbol pemberhentian dari dinas kemiliteran, 24 Agustus 1998. (Le Journal)

    Alhasil, pertarungan memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta selalu menarik. Ambil contoh pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan langkah untuk mencalonkan diri sebagai cagub.

    Demikian pula Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan. Belum lagi anak dari Mantan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhono ikut sebagai penantang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

    Aroma persaingan meninggi. Pertarungan itu dinantikan banyak pihak. Namun, penantian itu banyak diciderai dengan aksi simpatisan menyebar ujaran kebencian kepada salah satu calon. Ujaran kebencian dan SARA kian deras pula hadir kepada sosok Ahok.

    Wiranto dan Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, 1 Mei 2023. (Gerindra)

    Latar belakang agama yang dianutnya terus dibahas. Catatan buruk Ahok – termasuk isu penistaan agama terus-terusan diangkat. Belum lagi urusan warga yang mendukungnya mendapatkan intimidasi. Bahkan, pendukung Ahok yang menganut agama Islam diancam tak disalatkan kala meninggal.

    Potret itu membuat PIlkada DKI Jakarta 2017 jadi buruk. Ujaran kebencian seolah-olah jadi senjata penting untuk meraih kekuasaan.

    “Jangan sampai terulang lagi. Urusan pilkada kalau diseret ke masalah etika agama itu tidak baik dan menurut saya itu tindakan tidak beradab. Tolong maafkan mereka yang suka mengkafir-kafirkan, jangan ada benci. Biarkan saja tidak apa-apa. Mungkin mereka belum sadar, mereka masih tertutup hatinya,” ungkap pasangan Ahok dalam pilkada DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat sebagaimana dikutip laman CNN Indonesia, 13 Maret 2017.

    Efek Pilkada DKI Jakarta besar. Menkopolhukam, Wiranto pun angkat bicara pada 16 Oktober 2017. Ia menegaskan bahwa ujaran kebencian akan cenderung meningkat kembali pada tahun politik 2018 dan 2019. Ujuran kebencian menurutnya sudah jadi alat politik untuk menang.

    Padahal, ujuran kebencian adalah ancaman besar dari keberagaman Indonesia. Wiranto mengajak segenap rakyat Indonesia untuk waspada terhadap kampanye hitam macam penyebaran ujaran kebencian.

    “Menjelang 2018 dan 2019, kita akan memasuki tahun politik. Pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung. Selama itu, radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian bercampur dengan propaganda politik dan kampanye hitam akan digunakan sebagai alat meraih kekuasaan. Tentunya hal itu mengancam kedamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia,” ujar Wiranto sebagaimana dikutip laman kompas.com, 16 Oktober 2017.

  • Sebut Era SBY Lebih Makmur dari Era Jokowi, Laskar Cinta Jokowi Kebakaran Jenggot, Minta Purbaya Dipecat!

    Sebut Era SBY Lebih Makmur dari Era Jokowi, Laskar Cinta Jokowi Kebakaran Jenggot, Minta Purbaya Dipecat!

    GELORA.CO – Terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai rakyat lebih makmur pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Kelompok relawan pro-Jokowi bereaksi keras. Bahkan Laskar Cinta Jokowi (LCJ) meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Purbaya dari jabatannya.

    Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menuding ucapan Purbaya tidak berdasarkan data yang valid dan terkesan ingin mencari popularitas dengan cara menyerang warisan pemerintahan Jokowi.

    “Pernyataan itu tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat negara. Tidak berdasar data, hanya opini pribadi yang berpotensi memecah belah. Kami minta Presiden Prabowo segera mengevaluasi dan mencopot Purbaya,” ujar Suhandono dalam keterangannya dikutip dari moneytalk, Selasa (11/10/2025).

    Menurut Laskar Cinta Jokowi, klaim Purbaya tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional terus menurun dari 10,96% pada 2014 menjadi sekitar 9,03% pada 2024.

    Selain itu, proyek infrastruktur strategis nasional di bawah kepemimpinan Jokowi telah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil.

    Seperti diketahui, dalam sebuah forum ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa “rakyat lebih makmur di era SBY dibandingkan era Jokowi”.

    Purbaya menilai pada masa pemerintahan SBY, sektor swasta dan perbankan lebih aktif mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pada masa Jokowi, pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh belanja negara dan proyek infrastruktur.

    Pernyataan Purbaya tersebut dengan cepat viral di media sosial dan memunculkan perdebatan sengit antara pendukung dua mantan presiden tersebut.

    Sejumlah pihak membenarkan pernyataan Purbaya. Salah satunya dari tokoh NU, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar.

    “Saya setuju sama menkeu : SBY bikin rakyat makmur tanpa perlu byk bangun infrastruktur. Suara kritik kita dulu ke jkw di kritik lg sm menkeu. Jempol nih sama purbaya. Lama2 menkeu ini asyik jg ????????????,” tulis Gus Umar.

    Ada pula yang mengingatkan bagaimana SBY memimpin dengan cara yang sistematis dan disiplin serta lembaga antirasuah (KPK) bekerja lebih independen dan tanpa pandang bulu.

    “Biografi dia (SBY) juga yang paling seru dibaca, i didn’t say he’s perfect and pure ya. Despite all of his mistakes, sby emang paling sistematis dan disiplin cara berpikirnya. Jadi apa yang dia buat itu, kebijakannya bisa dinilai dan tercatat. Di jaman dia KPK juga OP parah,” tulis akun @jahterra.***

  • Sindiran Yusuf Muhammad untuk Laskar Cinta Jokowi: Banyak Maunya, Sekarang Minta Pecat Menkeu Purbaya

    Sindiran Yusuf Muhammad untuk Laskar Cinta Jokowi: Banyak Maunya, Sekarang Minta Pecat Menkeu Purbaya

    Diceritakan Reinhart, kebijakan saat itu disebut kacau balau karena suku bunga dinaikkan hingga 60 persen, namun di sisi lain pemerintah tetap melakukan pencetakan uang besar-besaran.

    Reinhart juga menyebut strategi berbeda diterapkan pada krisis global 2008.

    Kala itu, Purbaya memberi masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar peredaran uang domestik tidak ditahan, dan membiarkan sektor swasta menggerakkan roda ekonomi.

    “Worked. Growth era SBY 6 persen. Walaupun gak gencar gov spending kaya Jokowi, tapi swastanya gerak,” tukasnya.

    Sementara itu, lanjut Reinhart, di era Presiden Jokowi, strategi lebih banyak mengandalkan belanja pemerintah (government spending), meski pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen.

    Saat pandemi Covid-19, sempat ada potensi krisis, namun Menkeu mendorong agar dana bank sentral dikembalikan ke sistem.

    “Untung Jokowi gercep katanya jadi bisa survive,” tambahnya.

    Kini, di era Presiden Prabowo Subianto, Reinhart melihat Purbaya berusaha mengombinasikan strategi ala SBY dan Jokowi, yakni mendorong sektor swasta sekaligus memperkuat belanja pemerintah.

    “Balikin uang ke sistem. Katanya ada 425 T duit cash BI, udah dia order untuk lepas 200T,” Reinhart menuturkan.

    Ia juga menyebut dalam rapat tersebut ada anggota DPR yang memberikan respons positif.

    Dewan dikatakan sudah lama mengingatkan soal banyaknya dana yang mengendap di Bank Indonesia (BI).

    “Ada anggota DPR yang nanggepin katanya dewan udah sering ingetin pemerintah tentang banyak dana ngendep di BI, jadi katanya go ahead aja buat approach nya Menkeu ini,” kuncinya.

  • Ungkap Era SBY Rakyat Lebih Makmur, Laskar Cinta Jokowi Minta Prabowo Pecat Purbaya

    Ungkap Era SBY Rakyat Lebih Makmur, Laskar Cinta Jokowi Minta Prabowo Pecat Purbaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kelompok relawan pro-Jokowi bereaksi keras atas pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai rakyat lebih makmur pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan Laskar Cinta Jokowi (LCJ) meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Purbaya dari jabatannya.

    Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menuding ucapan Purbaya tidak berdasarkan data yang valid dan terkesan ingin mencari popularitas dengan cara menyerang warisan pemerintahan Jokowi.

    “Pernyataan itu tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat negara. Tidak berdasar data, hanya opini pribadi yang berpotensi memecah belah. Kami minta Presiden Prabowo segera mengevaluasi dan mencopot Purbaya,” ujar Suhandono dalam keterangannya dikutip dari moneytalk, Selasa (11/10/2025).

    Menurut Laskar Cinta Jokowi, klaim Purbaya tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional terus menurun dari 10,96% pada 2014 menjadi sekitar 9,03% pada 2024.

    Selain itu, proyek infrastruktur strategis nasional di bawah kepemimpinan Jokowi telah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil.

    Seperti diketahui, dalam sebuah forum ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa “rakyat lebih makmur di era SBY dibandingkan era Jokowi”.

    Purbaya menilai pada masa pemerintahan SBY, sektor swasta dan perbankan lebih aktif mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pada masa Jokowi, pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh belanja negara dan proyek infrastruktur.

  • Peran Riza Chalid yang Dicap ‘Trader Migas’ dalam Dakwaan Anaknya

    Peran Riza Chalid yang Dicap ‘Trader Migas’ dalam Dakwaan Anaknya

    Jakarta –

    Nama Riza Chalid kembali muncul dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang diprediksi merugikan negara hingga Rp 285 triliun. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Dalam dakwaan tersebut, Riza Chalid dicap sebagai trader migas oleh JPU. Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman menilai pemberian label Riza Chalid sebagai trader migas nampaknya tidak berlebihan.

    Menrut Yusri, Riza Chalid memulai bisnis di Petral Energy Service (PES) tahun 2004. Saat itu merupakan titik awal Indonesia menjadi importir minyak, dari sebelumnya eksportir minyak.

    “Biang keroknya lifting migas kita turun terus yang saat ini sekitar 585.000 barel perhari, sementara konsumsi perhari 1,6 juta barel,” katanya saat dihubungi, Senin (13/10/2025).

    “Potensi itu menjadi menarik bagi trader minyak dunia, siapa tokoh yg dekat dgn penguasa lagi memerintah tentu mereka berkiblat kesana, Riza Chalid berkembang besar sejak era SBY dan Jokowi,” tambahnya.

    Bahkan dalam kasus minyak mentah oplosan Zatapi oleh perusahaan Gold Manor, Yusri mengatakan Riza Chalid lolos dari jeratan hukum tersebut.

    Ia mengatakan, hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi Riza dalam menjalan bisnisnya. Sehingga tidak ada satupun perusahaan yang berkontrak dengan Pertamina untuk pengadaan minyak mentah dan BBM, LPG dan ekspor produk kilang pertamina yang yidak diserap dalam negeri berupa LSWR ( Low Sulfur Weight Residu) Decant oil serta Greencoke.

    “Jadi sah sah saja Jaksa menyebut sebagai trader migas, bahkan gelar sebagai ” The Godfather of Gasoline” tetapi secara hukum sulit dibuktikan dia bersalah tanpa pengakuan dari elit Pertamina dan Kementerian BUMN,” katanya.

    Yusri mengatakan, penetapan tersangka Riza Chalid sebagai benfecial ownership oleh Penyidik perlu didukung alat bukti yang kuat secara hukum. Terlebih kata Yusri Riza Chalid memiliki jaringan yang kuat selama 20 tahun terakhir.

    “Riza Chalid secara hukum susah tersentuh, karena dia menguasai jaringan sumber pasokan minyak mentah dan BBM di manca negera. Nama dia lebih dipercaya dari pejabat Pertamina, dalam komunitas mereka menjuluki sebagai “mester mester” kata Yusri.

    Bersambung ke halaman berikutnya tentang dakwaan anak Riza Chalid. Langsung klik

    Dikutip dari detiknews, Jaksa mengungkap pengusaha Riza Chalid dicap sebagai trader migas dalam dakwaan anaknya, Muhamad Kerry Adrianto Riza. Kerry sendiri didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

    Berdasarkan berkas dakwaan Kerry yang dilihat detikcom, Senin (13/10/2025), Kerry disebut terlibat dalam pengaturan sewa tiga kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN) dan sewa terminal bahan bakar minyak (TBBM).

    Dalam dakwaan itu, jaksa mengungkap janji akuisisi sewa TBBM yang disampaikan Kerry dipercaya Dany Subrata selaku Direktur PT Oiltanking Merak karena reputasi Riza Chalid. Jaksa mengatakan Riza Chalid, yang juga tersangka kasus korupsi tata kelola minyak, dicap sebagai trader migas.

    “Terkait akuisisi TBBM Merak Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza menjanjikan Dany Subrata selaku Direktur PT Oiltanking Merak tahun 2006 sampai dengan 2014 yaitu nanti setelah PT Tangki Merak melakukan akuisisi TBBM Merak, akan disewakan kepada PT Pertamina (Persero) dengan jangka panjang dan TBBM akan bisa okupansi penuh, sehingga Dany Subrata percaya karena reputasi ayah terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza yaitu Mohammad Riza Chalid sebagai trader migas,” demikian tertulis dalam surat dakwaan Kerry.

    Kerry disebut melakukan negosiasi terkait penyewaan fasilitas TBBM PT Oiltanking Merak sebelum memberikan janji soal akuisisi TBBM Merak. Kontrak negosiasi itu tertulis akan ditandatangani pada 6 Maret 2014.

    Kerry juga disebut telah diperkaya dalam kasus ini. Rinciannya:

    – Memperkaya Kerry dan Dimas Werhaspati melalui PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) sebesar USD 9.860.514,31 dan Rp 1.073.619.047 dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT JMN.

    – Memperkaya Kerry, Gading Ramadhan Juedo dan Riza Chalid melalui PT Orbit Terminal Merak (OTM) sebesar Rp 2.905.420.003.854 dalam Kegiatan Sewa Terminal Bahan Bakar (TBBM) Merak.

    Jaksa mendakwa Kerry Adrianto Riza melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, Riza Chalid masih menjadi buron Kejagung.

    Halaman 2 dari 2

    (hns/hns)

  • Purbaya Sebut Zaman SBY Rakyat Hidup Makmur, Dipimpin Jokowi Mesin Ekonomi Pincang

    Purbaya Sebut Zaman SBY Rakyat Hidup Makmur, Dipimpin Jokowi Mesin Ekonomi Pincang

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi perhatian publik.

    Dalam sebuah acara, Purbaya membandingkan ekonomi  era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan era Joko Widodo (Jokowi).

    Dia menyebut, kedua presiden memiliki cara sendiri-sendiri dalam mengelola negara 

    Jika dibandingkan, dia blak-blakan ekonomi Indonesia masih lebih baik ketika dipimpin SBY

    Saat SBY memimpin, dia menyebut ekonomi membaik dan rakyat hidup makmur

    Perbandingan tajam dua dekade kepemimpinan ekonomi Indonesia itu disampaikan Menkeu Purbaya dalam acara Investor Daily Summit 2025 pada Kamis (9/10/2025).

    Menurut Menkeu Purbaya, era SBY (2004-2014) ekonomi lebih sehat karena digerakkan sektor swasta dengan pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen, uang beredar 17 persen , dan kredit 22 persen .

    Kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika ekonomi yang hidup, terutama karena peran aktif sektor swasta dan investasi domestik yang kuat.

    Sementara era Jokowi (2014-2024), justru terlalu bergantung pada belanja infrastruktur pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen , uang beredar 7 persen , dan kredit di bawah 

    Diakui Purbaya, di zaman SBY rakyat cukup makmur karena tak banyak membangun infrastruktur.

    “Zaman SBY meski tak banyak bangun infrastruktur, rakyat makmur,” ujar Purbaya dalam Investor Daily Summit 2025.

    Sementara itu, Purbaya mengakui mesin ekonomi era Jokowi pincang karena swasta lamban bergerak dan pertumbuhan uang beredar terlalu rendah untuk menopang aktivitas ekonomi.

    Disampaikan Purbaya, di era Jokowi perbankan harus berhenti karena kebijakan di sisi keuangan cenderung terlalu ketat.

    Sehingga di beberapa sektor tak berhasil tumbuh dengan optimal

    “Mesin ekonomi kita jadi pincang karena sektor swasta lamban bergerak,” kata Purbaya

    Purbaya menilai perlambatan ekonomi era Jokowi bukan semata akibat belanja infrastruktur, melainkan karena kurangnya keberanian perbankan menyalurkan kredit dan lambannya ekspansi usaha baru di sektor produktif

    Seperti diketahui, sejak era Presiden Joko Widodo alias Jokowi, utang negara meroket bak meteor.

    Keinginan Jokowi membangun infrastruktur, mengakibatkan negara butuh pinjaman besar, hingga akhirnya tembus Rp 9.138 triliun.

    Buat rakyat awam tentu sangat terkejut, hingga berpikir apa mampu Indonesia membayar utang sebesar itu?

    Terkait utang negara yang sangat besar itu, ternyata di mata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih dalam level aman.

    Sebab menurut Purbaya, total utang negara tersebut masih 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Dan kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan sektor ekonominya,” ucapnya saat Media Gathering di Bogor, dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (11/10/2025).

    “Ini kan masih di bawah 39 persen dari PDB kan, jadi dari skandal ukuran internasional itu masih aman,” imbuhnya.

    Menurut Purbaya, pemerintah memastikan nilai utang pemerintah itu digunakan sebaik mungkin, dengan mengurangi penerbitan utang dan memaksimalkan belanja pemerintah.

    “Tapi ya, jadi utang itu jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita,” katanya. 

    “Karena dari standar nasional, dari standar internasional yang ada dimana-mana kita cukup pruden,” ucap Purbaya.

    “Ke depan kita akan cepat coba kontrol belanja pemerintah kita, supaya lebih baik, sehingga yang nggak perlu-perlu saya bisa mulai potong,” sambungnya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah hingga akhir Juni 2025 tembus Rp 9.138 triliun.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang negara sebesar Rp 9.138 triliun ini setara dengan 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Jadi utang kita pada posisi Juni total outstandingnya Rp 9.138 triliun. Pinjamannya Rp 1.157 triliun dan SBNnya Rp 7.980 triliun,” kata Suminto.

    Suminto bilang, rasio utang terhadap PDB itu tergolong aman, karena masih di bawah batas 60 persen PDB dan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “Kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, secara terukur dan dalam batas kemampuan,” tegas dia.

    Berdasarkan rinciannya, nominal utang per akhir Juni terdiri dari pinjaman Rp 1.157,18 triliun, pinjaman dari luar negeri Rp 1.108.17 triliun, serta pinjaman dalam negeri Rp 49,01 triliun.

    Sementara utang yang diperoleh dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 7.980,87 triliun.

    Nominal penerbitan SBN yang berdenominasi rupiah masih menominasi dengan nilai Rp 6.484,12 triliun. Sedangkan yang berdominasi valas sebesar Rp 1.496,75 triliun.

  • Cek fakta, Sri Mulyani diperiksa Bareskrim Polri setelah tak lagi jadi Menteri Keuangan

    Cek fakta, Sri Mulyani diperiksa Bareskrim Polri setelah tak lagi jadi Menteri Keuangan

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook menarasikan bahwa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, diperiksa oleh Bareskrim Polri setelah tidak lagi menjabat sebagai menkeu.

    Video berdurasi 16 detik itu memperlihatkan Sri Mulyani berjalan sambil dikerumuni wartawan, dengan narasi yang mengaitkannya pada kasus SKK Migas.

    Unggahan tersebut ramai dengan lebih dari 1,8 juta penanyangan dan 55 ribu tanda suka.

    Di dalam video terdapat tulisan:

    “Viral..!! mantan mentri keuangan SRI MULYANI diperiksa di kementrian keuangan

    NETIZEN ayo rampas aset bila terbukti

    Bagaimana menurut kalian bantu share like dan komen dibawah ini”

    Namun, benarkah Sri Mulyani diperiksa Bareskrim Polri setelah tak lagi jadi Menteri Keuangan?

    Unggahan yang menarasikan Sri Mulyani diperiksa Bareskrim Polri setelah tak lagi jadi Menteri Keuangan. Faktanya, Sri Mulyani memang diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam penjualan kondensat SKK Migas. Saat itu, ia dimintai keterangan sebagai saksi pada tahun 2015, bukan 2025. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut merupakan cuplikan lama dari KompasTV berjudul “Pemeriksaan Sri Mulyani” yang diunggah pada 8 Juni 2015.

    Dalam tayangan tersebut dijelaskan bahwa Sri Mulyani Indrawati, yang saat itu merupakan mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY, memang diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam penjualan kondensat SKK Migas. Saat itu, ia dimintai keterangan sebagai saksi.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya: Saya Tidak Takut Siapapun

    Menkeu Purbaya: Saya Tidak Takut Siapapun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak takut dengan siapapun, karena dekat banyak para pengambil keputusan dari beberapa rezim.

    Purbaya mengaku sudah pernah membantu maupun menjadi bawahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo, Menko Perekonomian 2009—2014 Hatta Rajasa, Menko Perekonomian 2014 Chairul Tanjung, hingga Menko Marves 2016—2024 Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Jadi, saya sudah biasa bergaul dengan top-top thinker-nya di Indonesia. Saya enggak pernah takut sama siapa saja jadinya. Saya udah selalu terekspos dengan cara berpikir mereka, cara mereka mengambil keputusan,” ungkap Purbaya dalam forum Investor Daily Summit 2025, Jakarta, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

    Dia pun memuji Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo juga terampil mengambil keputusan.

    Purbaya bahkan cara kepala negara dan pemerintahan itu memilihnya menjadi menteri keuangan. Dia mengaku sempat ‘menakut-nakuti’ Prabowo akan terjadi pergantian kekuasaan apabila arah kebijakan ekonomi tidak segera diubah.

    Dia mengaku sempat dipanggil Prabowo bersama sekitar empat orang lain ke Hambalang, Bogor pada Jumat (5/9/2025). Saat itu, sambungnya, Prabowo memberi pemaparan hingga tiga.

    Esoknya, Sabtu (6/9/2025), kepala negara dan pemerintah itu kembali memberikan pemaparan. Selama itu, Purbaya hanya diam tanpa menanggapi.

    Pada hari ketiga, Minggu (7/9/2025), Purbaya dan empat orang lainnya kembali berkumpul di Hambalang. Kala itu, dia tidak mau diam lagi.

    “Kalau hari Minggu, waktu itu saya enggak ngomong, ya sudah lah, enggak ada kans untuk bicara lagi. Waktu ketemu, rapatnya berlima. Begini, begini, begini, saya bilang tadi, saya takut-takuti, ‘Februari Pak [bakal pergantian kekuasaan],’ ‘Oh gitu ya?’ Nah itu, recipe to my success, kita takut-takutin dia,” ungkap Purbaya.

    Dia memberikan data-data ekonomi dari Presiden ke-2 Suharto hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dari waktu ke waktu, selalu ada masa ekspansi ekonomi sekitar tujuh tahun dan masa resesi atau penurunan ekonomi sekitar satu tahun.

    Purbaya menjelaskan jika otoritas salah mengambil keputusan pada saat masa penurunan atau krisis ekonomi maka bisa terjadi pergantian kekuasaan. Dia menilai itu yang terjadi waktu kejatuhan Presiden ke-2 Suharto dan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur.

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengklaim masa penurunan ekonomi Era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008—2009 dan Era Presiden ke-7 Jokowi pada 2016 bisa menghindari pergantian kekuasaan akibat dirinya memberi masukan ke pemerintahan saat itu.

    “Ekonomi jatuh, dia jatuh. Untung ada saya,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa ekonomi akan ‘kering’ apabila pertumbuhan uang primer (M0) rendah. Oleh sebab itu, Purbaya selalu menganjurkan agar kebijakan moneter dan fiskal selalu mendukung likuiditas.

    Masalahnya, sambungnya, pertumbuhan uang primer mendekati 0% pada pertengahan 2025. Dia pun tidak heran apabila sempat terjadi demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota besar di Indonesia pada akhir Agustus lalu.

    “Kalau kita tidak berubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu. Semakin lama, semakin parah, dan penghitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan menjadi pergantian kekuasaan yang cost-nya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu dari Presiden Prabowo, makanya saya dimasukin, ‘Yawudah lo betulin’,” ungkapnya.

    Ternyata setelah menyampaikan itu, esoknya atau Senin (8/9/2025), Prabowo melantiknya menjadi menteri keuangan, ganti Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat selama 14 tahun.

  • Purbaya Ungkap Era SBY Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Jokowi Mentok 5 Persen, Gus Umar: Menkeu Ini Asyik Juga

    Purbaya Ungkap Era SBY Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Jokowi Mentok 5 Persen, Gus Umar: Menkeu Ini Asyik Juga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkap bahwa era SBY ekonomi tumbuh 6 persen, sementara era Jokowi mentok 5 persen mendapat sorotan positif dari publik.

    Pasalnya, pernyataan tersebut memang sudah jadi kritikan banyak pihak terutama dari ekonom terhadap pemerintahan Jokow selama 10 tahun terakhir.

    Pandangan itu salah satunya disampaikan oleh politisi PKB yang juga kader Nahdlatul Ulama, Umar Syahadat Hasibuan atau Gus Umar.

    “Saya setuju sama menkeu: SBY bikin rakyat makmur tanpa perlu banyak bangun infrastruktur. Suara kritik kita dulu ke Jokowi dikritik lagi sama menkeu. Jempol nih sama Purbaya. Lama-lama Menkeu ini asyik juga 👌👍,” tulis Gus Umar, dikutip Minggu (11/10/2025).

    Sebelumnya, Purbaya meyakini bahwa ekonomi akan tumbuh 6,5 persen dalam waktu cepat. Ada dua strategi yang harus dijalankan yakni memperkuat likuiditas serta mendorong peran swasta dalam pembangunan.

    Dia berkaca dari kinerja ekonomi di era pemerintahan sebelumnya, yang menunjukkan pentingnya pasokan uang di sistem untuk menopang pertumbuhan.

    Era SBY, ekonomi bisa tumbuh rata-rata 6 persen, karena derasnya pertumbuhan uang primer atau base money yang di atas 17 persen.

    Hasilnya, lonjakan kredit mencapai 22 persen. Kala itu, swasta gencar memanfaatkan kredit yang berdampak kepada perputaran ekonomi. Artinya, perekonomian ditopang peran swasta.

    Adapun, lanjur Purbaya, era Jokowi pertumbuhan ekonomi mentok di level 5 persen seiring melambatnya base money di level 7 persen. Selain itu, peran BUMN terlalu luas sehingga swasta banyak yang tumbang.