Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • 9
                    
                        Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya?
                        Nasional

    9 Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya? Nasional

    Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Survei Litbang
    Kompas
    periode Januari memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto dan Wakil presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sangat tinggi.
    Berdasarkan survei Litbang
    Kompas
    terhadap 1.000 respoden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia pada 4-10 Januari 2025, 80,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama.
    Sementara itu, hanya 19,1 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran.
    Tingginya tingkat kepuasan tersebut sejalan dengan tingginya tingkat keyakinan responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya.
    Hal itu terlihat dari 89,4 responden yang menyatakan yakin. Sedangkan, yang tidak yakin hanya 10,6 persen responden.
    Tingginya tingkat kepuasan publik pada
    100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
    terlihat dari penilaian publik pada kinerja di bidang politik dan keamanan (Polkam).
    Hasil survei
    Litbang Kompas
    , tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan mencapai 85,8 persen.
    “Ini kalau kita lihat per bindang, jadi di politik keamanan paling tinggi ya, 85,8 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei “Evaluasi
    100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
    ” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
    Dari data Litbang
    Kompas
    , tingkat kepuasan tersebut lebih tinggi dibanding bidang kesejahteraan sosial 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan hukum 72,1 persen.
    Meski menempati posisi paling tinggi, kenaikan tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan sebenarnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan pada hasil survei Litbang
    Kompas
    periode Juni 2024 atau saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Tingkat kepuasan pada bidang politik dan keamanan hanya naik 0,3 persen dari era Jokowi.
    Lonjakan paling tajam justru terlihat pada bidang hukum dengan angka kepuasan dari 57,4 persen pada Juni 2024 menjadi 72,1 persen pada Januari 2025 atau bertambah 14,7 persen.
    “Yang naik drastis yang penegakan hukum ini, dari pemerintahan
    jokowi
    terkahir itu 57,4 itu melonjak ke 72,1 karena isu korupsi yang gencar ini ditangkap-tangkap itu,” kata Kris.
    Sementara itu, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 74,5 persen atau naik 9,4 persen dari Juni tahun lalu dan kesejahteraan sosial 83,7 persen atau naik 1,7 persen.
    Meskipun, tingkat kepuasan publik di bidang hukum meningkat dibandingkan era Jokowi tetapi menjadi yang paling rendah di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Namun, secara keseluruhan, kinerja Prabowo-Gibran di bidang penegakan hukum mengalami peningkatan yang memang signifikan.
    Menariknya, survei Litbang
    Kompas
    juga memotret bahwa tingkat kepuasan paling tinggi terhadap 100 hari kerja Prabowo-Gibran diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan rendah.
    Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan responden justru semakin rendah apreasiasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran
    Terlihat, sebanyak 85,7 persen responden dengan level pendidikan dasar merasa puas dengan kinerja 100 hari pertama Prabowo-Gibran. Hanya, 14,3 persen yang merasa tidak puas.
    Kemudian, 77,8 persen responden yang mengenyam pendidikan hingga level menengah merasa puas dengan kinerja pemerintah sejauh ini. Sedangkan 22,2 persen menyatakan tidak puas.
    Sementara itu, sebanyak 70 persen responden yang mengenyam pendidikan tinggi mengaku puas dengan kinerja Prabowo. Tetapi, ada 30 persen dari mereka yang tidak puas.
    Demikian juga, jika dipetakan berdasarkan kelas sosial. Semakin tinggi kelas sosial responden maka semakin rendah kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran.
    Tingkat kepuasan responden kelas bawah tercatat mencapai 84,7 persen dan hanya 15,3 persen yang menyatakan tidak puas.
    Selanjutnya, tingkat kepuasan responden kelas menengah bawah tercatat 81,4 persen. Sedangkan yang merasa tidak puas 18,6 persen.
    Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terlihat semakin menurun pada responden kelas menengah atas yang mencapai 75,3 persen. Sementara yang tidak puas naik menjadi 24,7 persen.
    Kemudian, responden kelas atas hanya 67,9 persen yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo. Sedangkan 32,1 persennya merasa tidak puas.
    Namun, secara keseluruhan memang tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama kerja pemerintahan Prabowo-Gibran memang sangat tinggi mencapai 80,9 persen.
    Bahkan, Litbang
    Kompas
    memotret bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran melampaui tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi.
    Berdasarkan data Litbang
    Kompas
    , tingkat kepuasan publik pada 100 hari kerja Jokowi pada periode awal menjabat yakni periode 2014-2019.
    Pada Januari 2015 atau 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Litbang Kompas mencatat bahwa tingkat kepuasan publik berada di angka 65,1 persen.
    Meskipun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di akhir pemerintahannya, yakni pada 2024 mencapai 75,6 persen.
    “Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran tinggi 80,9 persen ini termasuk tinggi. Pak Jokowi kan 75,6 persen (di akhir periode pemerintahan),” ujar Kris.
    “Pak Jokowi 65 (persen, pada 100 hari kinerja), sementara Pak Prabowo langsung 80 (persen),” katanya lagi.

    Kris mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo lebih tinggi dibandingkan Jokowi.
    Salah satunya adalah Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis dalam tiga bulan ini. Di antaranya, makan bergizi gratis, tes kesehatan gratis, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah dan yang lainnya.
    “Walaupun beberapa program masih janji ya. Itu yang membuat harapan masyarakat tinggi sekali,” kata Kris.
    Tak hanya itu, euforia pemilihan presiden (pilpres) masih terasa selama tiga bulan ini.
    “Euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali ekspektasinya kepada Pak Prabowo, sehingga posisinya tinggi,” ujarnya.
    Apalagi, Kris mengatakan, Pilpres 2024 tidak menyebabkan polarisasi di masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019, di mana pendukung Jokowi dan Prabowo terfragmentasi.
    “Kalau kita lihat hasil Pilpresnya, itu Pak Jokowi menang cuma 54 persen. Sementara Pak Prabowo menang 58 persen. Itu saja sudah unggul,” katanya.
    Kris menyebut isu keberlanjutan program dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.
    Sementara itu, saat awal Jokowi memimpin tidak ada isu keberlanjutan program dari pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Sementara itu, data Litbang Kompas memperlihatkan beberapa hal yang membuat tingginya apresiasi publik terhadap kinerja awal Prabowo-Gibran.
    Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan Prabowo di 100 hari pertamanya dinilai cukup ampuh dalam menarik simpati rakyat dan populis.
    Sebanyak 30,2 persen responden menilai kinerja yang pemerintah tunjukkan dalam 100 hari pertama ini sudah baik. Kemudian, 18,1 persen responden menilai Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang merakyat.
    Selanjutnya, 14,4 persen responden menilai baik karena adanya kebijakan bantuan sosial (bansos), seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH).
    Selain tiga besar alasan ini, responden juga terkesan optimis dengan program perencanaan Prabowo untuk Indonesia dalam jangka panjang.
    Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah juga dinilai oleh Ignatius Kristanto sebagai salah satu alasan kenapa publik memberikan apresiasi pada kinerja Prabowo.
    Namun, dari hasil survei Litbang
    Kompas
    , responden juga menyimpan sejumlah ketidakpuasan kepada pemerintahan yang tengah berjalan.
    Sebanyak 29,2 persen responden menyebut, alasan yang paling kuat adalah karena bansos tidak disebar secara merata bahkan tidak tepat sasaran.

    Sejalan dengan itu, 17,1 persen mengeluhkan harga kebutuhan pokok atau sembako yang saat ini sangat mahal. Lalu, 12,6 persen responden tidak puas dengan kinerja pemerintah karena lemahnya penegakan terhadap pejabat yang korupsi.
    Selain empat alasan besar ini, masyarakat tampak terbagi, mereka menyatakan kekecewaan karena ada sejumlah program di era Prabowo yang tidak mengenakkan hati.
    Contohnya, naiknya harga BBM, potongan Tapera, hingga belum terpenuhinya janji-janji di masa kampanye.
    Namun, hasil survei Litbang
    Kompas
    juga memperlihatkan bahwa responden mengapresiasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang berupaya mewujudkan delapan misi yang diusung selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, atau dikenal dengan Asta Cita.
    Terlihat, sebanyak 85 persen responden merasa puas dengan program pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis.
    Kemudian, 82,1 responden puas dengan program pemerintah merenovasi sekolah-sekolah yang rusak. Lalu, 81 responden puas karena pemerintah membangun rumah sakit lengkap berkualitas.
    Selanjutnya, 78,1 persen responden puas karena pemerintah memberikan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Lalu, 74,6 persen puas karena pemerintah dinilai mampu menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun.
    Sebanyak 73,4 persen responden juga menyatakan puas karena pemerintah meningkatkan pembangunan infastruktur desa. Lalu, 71 persen puas atas kenaikan gaji ASN, TNI-Polri, dan pejabat negara. Serta, 70,8 persen puas karena pemerintah menambah program kartu kesejahteraan sosial.
    Sementara itu, beberapa kerja pemerintah lainnya tingkat kepuasannya berada di bawah 70 persen. Di antaranya, pemberian BLT, makan bergizi gratis, rumah murah, dan meningkatkan pendapatan negara.
    Survei Litbang
    Kompas
    ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dari tanggal 4-10 Januari 2025.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
    Tingkat kepercayaan 95 persen dengan
    margin of error
    penelitian lebih kurang 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
    Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian
    Kompas
    (PT. Kompas Media Nusantara).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Barikade 98 Dorong Perkuat Komitmen Persatuan Nasional

    Barikade 98 Dorong Perkuat Komitmen Persatuan Nasional

    loading…

    Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98 Agus Shalahudin mendorong penguatan komitmen persatuan nasional yang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

    JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98 Agus Shalahudin mendorong penguatan komitmen persatuan nasional yang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala. Menurut dia, Indonesia bakal menghadapi beragam persoalan dan tantangan di era pemerintahan baru.

    Lebih lanjut Agus menuturkan, situasi geopolitik dunia yang dinamis, serta kondisi perekonomian yang dunia yang mengalami perlambatan dan penuh ketidakpastian, berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Terlebih, Indonesia dihadapkan dengan situasi politik pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, yang belum benar-benar kondusif.

    Dia menambahkan, target pembangunan nasional akan sulit tercapai, karena pemerintah dihadapkan dengan kondisi keuangan negara dan warisan hutang luar negeri yang sangat besar, mencapai Rp7.000 triliun. “Untuk menghindarkan negara dari situasi stagnasi, Barikade 98 mendorong penguatan komitmen persatuan nasional, yang dilatarbelakangi semangat meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/1/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan, Barikade 98 akan menggagas agenda pertemuan nasional para tokoh bangsa, untuk menyelamatkan kepentingan nasional, agenda reformasi 1998 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. “Agenda tersebut akan diawali dengan silaturahmi Barikade 98 dengan para tokoh bangsa dalam waktu dekat. Kami akan merangkul semua, demi kepentingan yang lebih besar, demi cita-cita dan masa depan Indonesia,” tegasnya.

    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barikade 98 Provinsi Jawa Barat (Jabar) Budi Hermansyah menyoroti wacana pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Dia berharap, pertemuan itu dilakukan dalam waktu dekat, dan dapat membawa kebaikan bagi Indonesia.

    “Sepanjang pertemuan itu diniatkan untuk mengokohkan persatuan nasional, menuntaskan agenda-agenda kerakyatan, dan penyelamatan kekayaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, Barikade 98 akan memberi penghormatan dan dukungan penuh. Kami juga berharap, langkah itu diikuti oleh tokoh-tokoh bangsa lainnya,” tegas Budi.

    Dia pun mengungkap sejumlah tokoh bangsa, yang akan disambangi Barikade 98 dalam waktu dekat. Di antaranya, sebut dia, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Oesman Sapta Odang (OSO), Anies Baswedan, Sri Sultan Hamengkubuono X, Jusuf Kalla, Surya Paloh, Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, KH Mustofa Bisri, dan Romo Magnis Suseno.

    “Selain para bangsa, Barikade 98 juga akan melakukan silaturahmi dengan pimpinan ormas keagamaan di Indonesia. Selanjutnya, Barikade 98 akan menggagas pertemuan nasional para tokoh bangsa, untuk menyelamatkan kepentingan nasional, agenda reformasi 1998, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia,” pungkasnya.

    (rca)

  • Barikade 98 gagas pertemuan tokoh nasional selesaikan persoalan bangsa

    Barikade 98 gagas pertemuan tokoh nasional selesaikan persoalan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98 Agus Shalahudin mengatakan bahwa pihaknya bakal menggagas pertemuan para tokoh bangsa untuk menguatkan komitmen persatuan nasional demi meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya..

    “Agenda tersebut akan diawali dengan silaturahmi Barikade 98 dengan para tokoh bangsa dalam waktu dekat. Kami akan merangkul semua, demi kepentingan yang lebih besar, demi cita-cita dan masa depan Indonesia,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

    Agus mengatakan, situasi geopolitik dunia yang dinamis, serta kondisi perekonomian dunia yang mengalami perlambatan dan penuh ketidakpastian, berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Terlebih, Indonesia dihadapkan dengan situasi politik pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, yang belum benar-benar kondusif.

    Selain itu, lanjut dia, target pembangunan nasional akan sulit tercapai, karena Pemerintah dihadapkan dengan kondisi keuangan negara dan warisan hutang luar negeri yang sangat besar, mencapai Rp7.000 triliun.

    “Untuk menghindarkan negara dari situasi stagnasi, Barikade 98 mendorong penguatan komitmen persatuan nasional, yang dilatarbelakangi semangat meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala,” ujarnya

    Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barikade 98 Provinsi Jawa Barat (Jabar), Budi Hermansyah menyoroti wacana pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri.

    Dia berharap, pertemuan itu dilakukan dalam waktu dekat, dan dapat membawa kebaikan bagi Indonesia.

    “Sepanjang pertemuan itu diniatkan untuk mengokohkan persatuan nasional, menuntaskan agenda-agenda kerakyatan, dan penyelamatan kekayaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, Barikade 98 akan memberi penghormatan dan dukungan penuh. Kami juga berharap, langkah itu diikuti oleh tokoh-tokoh bangsa lainnya,” tegas Budi.

    Dia pun mengungkap sejumlah tokoh bangsa, yang akan disambangi Barikade 98 dalam waktu dekat. Di antaranya adalah Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Oesman Sapta (OSO), Anies Baswedan, Sri Sultan Hamengkubuono X, Yusuf Kalla, Surya Paloh, Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, KH Mustofa Bisri, dan Romo Magnis Suseno.

    “Selain para bangsa, Barikade 98 juga akan melakukan silaturahmi dengan pimpinan ormas keagamaan di Indonesia. Selanjutnya Barikade 98 akan menggagas pertemuan nasional para tokoh bangsa, untuk menyelamatkan kepentingan nasional, agenda reformasi 1998, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nasi Goreng dan Sinyal Komunikasi Megawati-Prabowo di Tengah Kasus Hasto

    Nasi Goreng dan Sinyal Komunikasi Megawati-Prabowo di Tengah Kasus Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal komunikasi politik antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencuat di tengah kontroversi kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

    Muncul kabar bahwa ada upaya lobi yang dilakukan Megawati ke Prabowo saat pemeriksaan Hasto, Senin (13/1/2025). Namun, seluruh pihak membantah bahwa ada upaya komunikasi yang dijalin antara Megawati dan Prabowo. 

    Pada hari itu, Hasto diperiksa perdana dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap yang menyeret buron Harun Masiku.

    Hasto diperiksa atas dua surat perintah penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. 

    Setelah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam, Hasto keluar dari Gedung KPK tanpa mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Tim hukum PDIP sempat memberikan surat permohonan kepada pimpinan KPK agar proses hukum menunggu putusan praperadilan yang telah diajukan di PN Jakarta Selatan. 

    Surat permohonan itu pun ditolak oleh pimpinan KPK. Namun, itu tidak membuat Hasto lantas langsung ditahan untuk 20 hari pertama. 

    Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025), Ketua Umum PDIP Megawati mengkritik KPK habis-habisan. Dia menguliti lembaga antirasuah maupun penegak hukum lain akibat diusutnya kasus yang menjerat Hasto sebagai tersangka. 

    Menurutnya, hal itu tidak lepas dari peta politik saat ini. PDIP, kendati tidak mengenal istilah oposisi, memosisikan dirinya berada di luar pemerintahan karena tidak menaruh kadenrya di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.  

    Di tengah kerasnya kritik Megawati ke penegakan hukum hingga berlangsungnya Pilpres dan Pilkada, dia mengaku hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Dia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas responsnya terhadap pencabutan TAP MPRS soal tuduhan keterlibatan Soekarno dalam G30S PKI. 

    Dia memastikan tidak bermusuhan dengan pria yang pernah menjadi calon wakil presiden pendampingnya pada Pilpres 2009 itu. 

    “Saya bilang kan, ‘Eh mas Bowo [panggilan Prabowo], iki aku tak ngomong.’ Iya, tak rungokke pak Prabowo ini, orang mikir saya sama dia itu wah kayak musuhan atau apa. Enggak!,” ungkapnya di pidato yang disampaikan olehnya, Jumat (10/1/2025). 

    Putri dari Presiden Soekarno itu mengungkap pernah menyampaikan ke Prabowo ihwal apa yang dialami partainya belakangan ini. Namun, Megawati tak memerinci kapan komunikasi dimaksud dilakukan.

    “Saya bilang, ‘Mas kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum, kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” kata perempuan yang merupakan Presiden ke-5 RI itu.  

    Megawati lalu menyinggung bahwa Prabowo senang memakan nasi goreng buatannya. Dia menyebut sudah lama Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menyantap nasi goreng buatannya. 

    Megawati juga mengungkap ada anak buahnya yang berupaya untuk menyampaikan pesan dari pihak Prabowo soal keinginan untuk bertemu. 

    “Ada yang ngomong, ‘Bu ada yang udah minta nasi goreng.’ Oh, minta nasi goreng, oh minta nasih goreng aku aja lagi mumet anak-anakku banyak yang enggak jadi [kalah Pemilu]. Memang enggak boleh? Ya boleh lah,” ucapnya sambil disambut tawa peserta acara. 

    Adapun pihak Megawati dan pihak Prabowo sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2024 lalu telah sama-sama berupaya mempertemukan dua ketua umum partai politik itu. Banyak yang memperkirakan pertemuan itu bisa menjadi sinyal merapatnya PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Nyatanya, sampai dengan berjalannya pemerintahan Prabowo selama kurang lebih empat bulan ini, keduanya diketahui belum pernah bertemu langsung. 

    Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah lalu mengungkap komunikasi antara Megawati dan Prabowo terjadi melaluinya dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Keduanya merupakan pimpinan MPR 2019-2024. 

    Basarah mengaku, empat hari sebelum pelantikan Prabowo, dia ditugaskan untuk menyampaikan ke Muzani soal sikap politik PDIP untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Melalui Basarah, Megawati menyampaikan kepada Prabowo bahwa akan bekerja sama dengan pemerintahan baru tanpa mengirimkan kader untuk Kabinet Merah Putih.

    “Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014 yang lalu. Mengapa demikian? karena kata Bu Mega lebih lanjut ‘Saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo.’ Ibu menyebutnya Mas Bowo,” kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

    Diamini Gerindra, Dibantah Istana Dan Kpk

    Partai Gerindra membantah adanya komunikasi Megawati dan Prabowo, khususnya soal proses hukum terhadap Hasto. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sudah ada beberapa pihak yang sudah menanyakan hal itu kepadanya. 

    Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPR itu menyampaikan, proses penegakan hukum di KPK menjadi kewenangan para penegak hukum di komisi antirasuah tersebut. Dia memastikan tidak ada hubungannya dengan Prabowo atau Gerindra. 

    “Sehingga kalau ada pertanyaan tidak ada hubungannya dengan pak Prabowo atau Gerindra. Belum ada, belum ada [Megawati telepon Prabowo],” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2025).  

    Meski demikian, partai yang didirikan Prabowo itu tidak membantah soal potensi bertemunya kedua patron itu. Secara terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa dilakukan akhir Januari 2025. 

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

    Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI AM Putranto memastikan bahwa belum ada rencana agenda pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

    “Oh enggak. Enggak ada itu ya. Siapa yang memberitahu? Kan enggak ada,” ungkapnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025). 

    Di sisi lain, KPK memastikan bahwa proses hukum terhadap Hasto berlanjut tanpa adanya intervensi. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku tidak mendengar kabar upaya lobi Megawati ke Prabowo. Dia memastikan tidak ada lobi-lobi yang diketahuinya di KPK pada pemeriksaan Hasto. 

    “Jadi sebaiknya ditanyakan sama yang informasi itu, apakah memang betul seperti itu. Kalau dari sini sih enggak. Dari sini enggak ada [lobi-lobi],” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    Adapun Setyo menjelaskan bahwa penyidik pasti memiliki pertimbangan sendiri dalam melakukan penahanan atau tidak terhadap seorang tersangka. 

    Dalam kasus Hasto, berdasarkan catatan Bisnis elite PDIP itu telah diperiksa sebagai saksi pada Juni 2024 dan sebagai tersangka 13 Januari 2025. Hasto sebelumnya telah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada 6 Januari 2025, namun berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang. 

    Setyo mengatakan bahwa penyidik di kasus Hasto tidak langsung melakukan penahanan karena masih ada beberapa keterangan saksi yang dibutuhkan. Pria yang pernah menjadi Direktur Penyidikan KPK itu menuturkan, informasi yang diterima pimpinan hanyalah terkait dengan pemeriksaan Hasto. Belum ada detail mengenai rencana penahanan. 

    “Yang ada hanya laporan tentang pemeriksaan, tapi kepada rencana penahanan dan sebagainya itu belum masuk kepada pimpinan. Jadi artinya bahwa segala sesuatunya belum sampai ke situ. Memang, baru tahap pemeriksaan saja,” kata perwira Polri bintang tiga itu.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Hasto diperiksa oleh penyidik KPK selama 3,5 jam pada Senin lalu. Namun, KPK memutuskan Hasto belum akan ditahan pada pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. 

    KPK menilai, kendati belum ditahan, upaya paksa terhadap Hasto bisa dilakukan apabila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas penyidikan siap untuk dilimpahkan. 

    “Pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali. Tapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Senin (13/1/2025).

    Hasto tak berbicara soal pemeriksaannya usai keluar dari Gedung KPK. Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail hanya membenarkan bahwa kliennya ditanyakan soal dua sprindik yang diterbitkan KPK, yakni suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. 

    Sebelum pemeriksaan, Hasto mengaku sudah siap secara formil dan materiil menghadapi pertanyaan dari penyidik. Dia dan timnya pun sudah mengajukan praperadilan. Dia menilai proses hukum yang dihadapinya saat ini merupakan bagian dari risiko. 

    “Kami diajarkan Bung Karno dan ibu Mega, perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum,” ucapnya.

    Penetapan Hasto sebagai tersangka disetujui pada rapat expose yang dihadiri oleh pimpinan dan pejabat struktural Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK, Desember 2024 lalu.

    Expose itu digelar tidak lama setelah pimpinan KPK Jilid VI mulai menjabat. Ketua KPK Setyo Budiyanti mengumumkan status Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah selaku tersangka pada pengembangan penyidikan.

    Kasus tersebut sudah mulai diusut KPK sejak 2020. Pada saat itu, lembaga antirasuah menetapkan empat orang tersangka yaitu anggota KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina, Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang sampai saat ini belum dibawa ke proses hukum.

  • Mengapa Megawati dan Prabowo Sulit Bertemu?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 Januari 2025

    Mengapa Megawati dan Prabowo Sulit Bertemu? Nasional 16 Januari 2025

    Mengapa Megawati dan Prabowo Sulit Bertemu?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wacana mengenai pertemuan antara Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dan Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    kembali mencuat setelah beberapa kali timbul dan tenggelam.
    Megawati, Prabowo, maupun orang-orang dekat keduanya sudah berkali-kali melempar sinyal bahwa kedua tokoh ini bakal segera bertemu.
    Wacana ini sempat mencuat menjelang pelantikan Prabowo sebagai presiden pada Oktober 2024 lalu.
    Ketika itu, Prabowo sudah bertemu dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.
    Akan tetapi, Prabowo tak kunjung bertemu dengan Megawati selaku Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.
    Namun, belakangan wacana pertemuan ini muncul ketika Megawati menyinggung hubungannya dengan Prabowo saat berpidato pada peringatan hari ulang tahun PDI-P, Jumat (10/1/2025) lalu.
    Lalu, apa yang menjadi batu sandungan sehingga pertemuan ini tak kunjung terlaksana?
    Politikus senior PDI-P Sidarto Danusubroto mengonfirmasi,Presiden Prabowo Subianto menitipkan pesan kepadanya bahwa ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
    Berdasarkan video yang tersebar di media sosial, Sidarto tampak membisikkan pesan itu ke Megawati ketika menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 PDI-P, Jumat pekan lalu.
    ”Saya, kan, membisikkan (pesan itu), dan didengar oleh dua-duanya (Megawati dan Puan). Tetapi karena konsentrasi Mbak Mega pada acara itu ya, jadi lalu yang mengulang (pesan) itu adalah Mbak Puan,” ujar Sidarto, dikutip dari Kompas.id, Selasa (14/1/2025).
    Dalam video berdurasi 30 detik itu, Sidarto tampak berdiri menghadap Megawati yang tengah duduk di samping Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. 
    Sidarto lalu membisikkan pesan kepada Megawati yang kemudian diulangi oleh Puan.
    Terlihat gerak bibir Puan seperti menyampaikan kalimat ”Presiden Prabowo minta ketemu langsung, minta ketemu sama Mama”.
     
    Sidarto mengakui bahwa ia menjadi jembatan yang membawa pesan dari Prabowo soal pertemuan dengan Megawati.
    Sidarto mengaku mendapatkan pesan itu dari salah satu orang kepercayaan Prabowo, tetapi ia merahasiakan identitas orang tersebut.
    Menurut Sidarto, orang kepercayaan Prabowo itu memintanya untuk menjembatani Prabowo dan Megawati.
     
    ”Orangnya Pak Prabowo, ya, bukan ngobrol langsung (dengan Prabowo). Saya belum mau cerita soal ini. Hanya ada yang menghubungi saya untuk bridging (menjembatani), ya. Ada yang menghubungi saya, tetapi saya belum mau mention (menyampaikan) soal ini,” ucap Sidarto.
    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengaku menjadi perantara pesan antara Prabowo dan Megawati, dan mengungkapkan bahwa ada pesan yang disampaikan melalui dirinya.
    “Ya, ada pesan-pesan lah begitu,” ujarnya.
    Megawati menegaskan, tidak ada masalah dalam hubungannya dengan Prabowo meski PDI-P dan Gerindra berbeda arah politik pada Pemilu 2024 lalu.
    Megawati membantah asumsi sejumlah pihak yang menyebut dirinya bermusuhan dengan Prabowo.
    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayanya musuhan. Enggak! Enggak!” kata Megawati, Jumat pekan lalu.
    Megawati pun bercerita bahwa pasangannya pada Pemilihan Presiden 2009 itu menyukai nasi goreng buatannya.
    Namun, Megawati mengaku belum bisa membuat nasi goreng untuk Prabowo karena harus memikirkan kader-kader PDI-P yang gagal pada Pemilu dan Pilkada 2024.
    “Dah lama, ada yang ngomong ‘Bu, ada yang minta nasi goreng’. Lho, minta bikinin nasi goreng,
    wong
    aku
    wae
    lagi mumet anak anakku banyak yang enggak jadi,” kata Megawati
    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengamini pernyataan Megawati bahwa hubungan
    Megawati dan Prabowo
    baik-baik saja.
    “Saya jadi saksinya, bahwa hubungan kedua tokoh ini juga baik-baik saja. Komunikasi-komunikasi juga kerap terjadi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Mega ya memang begitu adanya,” kata Dasco kepada
    Kompas.com, 
    Senin.
    Walau kedua belah pihak sama-sama ingin bertemu dan mengeklaim punya hubungan baik, faktanya Prabowo dan Megawati masih belum juga bertemu.
    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mencatat bahwa banyak faktor yang menghalangi pertemuan Prabowo dan Megawati.
    Ia menjelaskan, isu utama yang menjadi penghalang adalah keberadaan Joko Widodo (Jokowi).
    Jokowi diketahui memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, padahal seharusnya ia mendukung pasangan Ganjar-Mahfud, mengingat statusnya sebagai kader PDI-P.
    Terlebih, Jokowi baru-baru ini dipecat dari PDI-P.
    “Yang utama soal Jokowi effect,” ujar Agung kepada
    Kompas.com
    , Rabu (15/1/2025) malam.
    Menurutnya, jika Prabowo dan Megawati bertemu saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden, hal itu akan terlihat kurang elok secara politik, mengingat Megawati dan Jokowi baru saja bersaing dalam Pilpres 2024.
    Kini, dengan Jokowi yang sudah lengser, Agung optimis pertemuan Prabowo dan Megawati dapat terwujud.
    “Nah, bila sekarang mengemuka lagi soal pertemuan Pak Prabowo-Ibu Mega, kemungkinan terwujud besar, karena Pak Prabowo sudah definitif jadi Presiden, dan di sisi lain Pak Jokowi sudah lengser,” jelasnya.
    Agung menambahkan bahwa baik Prabowo maupun Megawati memiliki urgensi masing-masing untuk segera bertemu.
    Bagi Prabowo, penting untuk membuka ruang komunikasi dengan Megawati demi terciptanya saling pengertian, meskipun posisi politik mereka berbeda.
    “Sementara bagi Ibu Mega, penting untuk merelaksasi otot-otot politiknya pasca-pilpres dan pasca-pilkada agar tak menimbulkan beragam ekses politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain,” imbuh Agung.
    Jadi atau tidaknya pertemuan Prabowo dan Megawati memang masih menjadi misteri.
    Namun, setidaknya, PDI-P telah mengagendakan hajatan yang dapat mempertemukan Prabowo dan Megawati, yakni Kongres PDI-P yang digelar pada tahun ini.
    “Benar, Presiden Prabowo akan diundang pada Kongres PDI Perjuangan nanti,” ujar Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (12/1/2025).
    Namun, Dasco mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui apakah Prabowo akan diundang sebagai Presiden atau Ketua Umum (Ketum) Gerindra.
     
    “Kita belum tahu apakah Pak Prabowo diundang nantinya sebagai Presiden atau sebagai ketua umum partai,” ujar Dasco.
    Sementara itu, Muzani menyebut
    pertemuan Megawati dan Prabowo
    bisa saja berlangsung pada Januari 2025.
    Muzani juga mengungkapkan bahwa Prabowo kerap kali mengungkit tentang nasi goreng buatan Megawati dalam berbagai pertemuan dengan kader Gerindra.
    Apalagi, Megawati juga memberi sinyal bahwa Prabowo merindukan nasi goreng yang dibuatnya.
    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ungkap Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
    Artikel ini sudah tayang di Kompas.id dengan judul Tokoh Senior PDI-P Sidarto Jadi ”Jembatan” Megawati Sambut Baik Bertemu Prabowo
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Dinilai Jalankan Politik Dua Kaki Era Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Main Aman

    PDIP Dinilai Jalankan Politik Dua Kaki Era Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Main Aman

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno melihat PDI Perjuangan menjalankan politik dua kaki di era pemerintahan Prabowo Subianto.

    Adi Prayitno pun melihat partai berlambang banteng itu sedang bermain buruk.

    Menurutnya keputusan PDI Perjuangan yang siap bekerja sama dengan Prabowo Subianti menjadi kabar buruk bagi demokrasi Indonesia. 

    Apalagi, PDI Perjuangan memilih tidak akan menjadi partai oposisi saat pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Satu hal yang pasti bahwa oposisi di masa-masa yang akan datang ini akan mati dan wasalam jadi ke depan kita Jangan pernah berharap ada partai politik yang galak, ada partai politik yang siap menjadi check and balances dan menjadi kelompok-kelompok kritis untuk mengadvokasi keinginan-keinginan masyarakat,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Selasa (14/1/2025).

    Adi menyayangkan sikap PDIP yang akhirnya memilih tidak menjadi oposisi dan bekerjasama dengan pemerintah. Padahal, kata Adi, banyak yang berharap PDIP setelah kalah dalam Pilpres 2024 bersikap seperti era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Dimana, PDIP saat itu bersikap oposisi berada di luar pemerintahan selama 10 tahun. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pun bermitra dengan kelompok-kelompok kritis.

    Adu mengatakan PDIP mendapatkan buah manis setelah menjadi oposisi selama pemerintahan SBY dengan memenangkan pertarungan Pilpres dan Pileg 2014.

    “Oleh karena itu sebenarnya kalau mau jujur cukup disayangkan kesempatan politik yang mestinya dimiliki oleh PDIP untuk merekrut dan memaksimalkan kelompok-kelompok di luar kekuasaan, kelompok-kelompok kritis dan kelompok tidak puas dengan pemerintah ini, bisa saja akan menganggap PDIP itu bukan menjadi partai politik yang kemudian harus dipilih untuk di masa-masa yang akan datang,” kata Adi.

    Menurut Adi, keputusan PDIP saat ini secara demokrasi menjadi tidak sehat karena check and balances tak ada.

    KLIK SELENGKAPNYA: Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Dinilai Cukup Rumit. Pengamat sebut Prabowo Masih Lengket dengan Jokowi.

    Oleh karena itu, Adi meminta publik tidak heran bila nantinya tak ada anggota dewan yang bersuara lantang dan bersebarangan dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

    “Padahal kita tahu anggota dewan yang ada di parlemen tugasnya itu adalah ngomong-ngomong, tugas mereka itu adalah berdialog dan berdiskusi
    untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dan kepentingan politik rakyat,” katanya.

    Adi pun menanggapi keputusan PDIP yang tidak menjadi oposisi dan siap bekerjasama dengan Prabowo Subianto. Meskipun, PDIP tidak menempatkan kadernya sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih.

    “Ini menegaskan PDIP sedang cari aman PDIP, sedang bermain politik dua kaki,” imbuhnya.

    Satu sisi, kata Adi, PDIP ingin merawat hubungan politik dengan Prabowo Subianto.

    Apalagi, Prabowo Subianto bagi PDIP merupakan tewan sekalipun lawan di saat yang bersamaan.

    “Kita tahu Megawati bergandengan dengan Prabowo Subianto kalah di pilpres saat itu melawan SBY,” ujarnya.

    Namun, saat yang bersamaan PDIP masih ingin meyakinkan kelompok-kelompok ekstra parlementer, kritis dan anti Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka yang akan dicobar direbut untuk kepentingan elektoral.

    “Main dua kaki ini tentu ingin ditunjukkan bagi PDIP bahwa memang suasana kebatinan politik masyarakat saat ini memang relatif terbelah satu sisi ada yang pro dengan Prabowo Subianto tentu dengan maksudnya PDIP di situ pro pemerintah ini juga sebagian besar ada yang ingin diharapkan bergabung dengan PDIP sebagai bagian dukungan politik mungkin di lima tahun yang akan datang,” katanya.

    Pernyataan Ahmad Basarah

    Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut sistem oposisi dalam pemerintahan presidensial. Menurut Basarah, dalam negara Pancasila yang berdasarkan UUD 1945, istilah dan praktik oposisi tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

    “Istilah oposisi, apalagi praktik oposisi, biasanya diterapkan dalam sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Hal ini tidak relevan dalam konteks pemerintahan presidensial kita,” ujar Basarah.

    Terkait pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Basarah menyatakan bahwa PDI Perjuangan tidak mengambil sikap oposisi. 

    Sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, PDI Perjuangan tetap mendukung kerja sama dengan pemerintah meskipun tidak menempatkan kadernya dalam kabinet Presiden Prabowo.

    Hubungan baik antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo, lanjut Basarah, menjadi jembatan untuk memastikan koordinasi efektif demi kepentingan rakyat. 

    “Hubungan panjang antara Ibu Megawati, Presiden kelima RI, dan Presiden Prabowo, Presiden kedelapan RI, akan menjadi dasar silaturahmi yang kokoh untuk mengawal bangsa menghadapi tantangan besar, seperti krisis lingkungan dan pangan akibat konflik global serta pemanasan global,” jelasnya.

    Basarah juga menyoroti perhatian Megawati terhadap potensi krisis lingkungan dan pangan. Ia berharap Presiden Prabowo mampu memimpin Indonesia dengan baik dalam menghadapi ancaman tersebut demi keselamatan rakyat dan kepentingan bangsa.

    Sikap politik resmi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo akan diputuskan dalam Kongres PDI Perjuangan ke-6 yang direncanakan pada tahun 2025. Hasil kongres ini nantinya akan dijabarkan melalui keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    “PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa, sesuai dengan prinsip gotong royong yang menjadi inti falsafah Pancasila,” tutup Basarah. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Sosok dan Profil Hendrawan Ostevan, Jenderal Purn TNI Tewas Mengapung: Kakak Letting SBY dan Prabowo

    Sosok dan Profil Hendrawan Ostevan, Jenderal Purn TNI Tewas Mengapung: Kakak Letting SBY dan Prabowo

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah sosok Hendrawan Ostevan, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan juga mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) tewas mengapung di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. 

    Jasad Hendrawan Ostevan pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan pada Jumat (10/1/2025).

    Sosok Hendrawan Ostevan ternyata bukan orang sembarangan.

    Ia adalah seorang Jenderal bintang satu.

    Hendrawan Ostevan merupakan kakak letting dari dua Presiden RI, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto.

    Untuk diketahui, Hendrawan Ostevan merupakan Jenderal bintang satu yang berusia 75 tahun ini merupakan alumni Akmil 1972.

    Dia satu letting dengan Letjen TNI (Purn) Sumarsono mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).

    Ini berarti, Hendrawan Ostevan merupakan kakak letting dari Presiden Keenam RI Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto. SBY dan Prabowo merupakan lulusan Akmil angkatan 1973 dan 1974. 

    Dihimpun dari berbagai sumber, Hendrawan Ostevan juga pernah berdinas sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN).

    Ini terlihat dari KTA bertahun 2015 yang ditemukan di tubuhnya.

    Dia memiliki pangkat terakhir sebagai Pembina Utama dengan jabatan Tim Ahli Deputi. 

    Selain itu, pada 1976 saat masih berpangkat Lettu Czi, mendiang menjadi Komandan Peleton Yonzipur 2/SG (Samara Grawira) Bersama Yonif 145/BS melaksanakan tugas operasi Seroja di Timor Timur.

    Kini, Hendrawan Ostevan telah meninggal dunia meninggal dunia. 

    Brigjen Hendrawan Ostevan ditemukan tewas di perairan Pelabuhan Marunda, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (10/1/2025).

    Seorang warga bernama Jumeri, yang pada saat kejadian sedang beraktivitas di sekitar Dermaga KCN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara melihat jenazah pria tersebut diangkut oleh petugas ke atas dermaga.

    “Kita lihat jenazahnya diangkut di sini, itu jenazahnya laki-laki,” kata Jumeri di lokasi, Senin (13/1/2025).

    Jumeri mengaku tak tahu pasti bagaimana korban bisa tenggelam di laut Marunda.

    Yang jelas pada saat evakuasi jenazah, ia melihat bahwa korban berjenis kelamin laki-laki dan sempat terdengar bahwa ada mobil juga yang ikut tercebur di lautan itu.

    “Kita nggak tahu bisa kecebur gimana, tahu-tahu di sini ada (petugas) yang ngambil jenazah. Ada polisi juga. Kalau masalah nyemplungnya di mana kita nggak tahu,” ucap Jumeri.

    “Iya katanya ada mobilnya yang kecebur juga katanya,” sambung dia.

    Pencarian mobil tersebut dilakukan pada Senin (13/1/2025) namun belum ditemukan.

    Meski demikian, polisi telah menemukan titik perkiraan lokasi di mana mobil HO berada.

    “Perkiraan titik sudah dapat, tapi karena arus kencang kami lanjutkan hari ini,” tambah Kompol Resa.

    Hingga saat ini, Tim Resmob masih berusaha merunut kejadian untuk menentukan penyebab kematian HO.

    “Sekarang sedang kami runut, yang kita pastikan ada tindak pidana atau tidak,” ucapnya.

    Proses evakuasi Hendrawan Ostevan, sosok purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan juga mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) ditemukan tewas mengapung di perairan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. (KOLASE Istimewa – Official iNews)

    Di sisi lain, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, terungkapnya kejadian ini berawal dari anggota piket Subdit Gakkum Ditpolair Polda Metro Jaya menerima laporan dari nelayan, Jumat lalu sekitar pukul 16.00 WIB.

    “Korban atas nama Hendrawan Ostevan, benar pensiunan pangkatnya Brigjen (purn). Nelayan berinisial RA itu melaporkan bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki yang mengapung di perairan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara,” ujarnya, Selasa (14/1/2025).

    Polisi, lanjut Ade Ary, juga sudah mengantongi rekaman CCTV kasus penemuan mayat pria purnawirawan TNI berpangkat Brigjen berinisial HO (76).

    Menurutnya, penelusuran CCTV yang diduga merupakan tempat kejadian awal kejadian perkara sudah dilakukan.

    Penelusuran itu dilakukan tim gabungan gakkum Ditpolair Polda Metro Jaya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan Polsek Kawasan Kali Baru.

    “Telah ditemukan rekaman CCTV yang berisi diduga korban melaju menggunakan satu unit mobil Toyota Vios nopol B-1606-LB masuk ke Dermaga KCN Marunda pada 00.35 WIB,” katanya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

    Penelusuran CCTV ditemukan mobil yang kendarai korban tersebut melaju menyusuri Kade 07-08 hingga ke ujung dermaga sampai jatuh ke laut.

    “Penyidik masih bekerja kita lagi mencari mobil yang dikemudikan korban,” ucap Ade.

    Tim gakkum Ditpolair Polda Metro Jaya juga sudah menemui keluarga korban terkait penanganan lanjutan.

    Berita Viral lainnya

  • VIDEO EKSKLUSIF Gus Ipul: Dari Wali Kota ke Menteri Sosial, Kisah Takdir Politik yang Menginspirasi – Halaman all

    VIDEO EKSKLUSIF Gus Ipul: Dari Wali Kota ke Menteri Sosial, Kisah Takdir Politik yang Menginspirasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau lebih akrab disapa Gus Ipul dikenal sebagai sosok politisi yang kariernya terus bersinar di berbagai posisi strategis.

    Mulai dari Wali Kota, Wakil Gubernur, hingga menjadi Menteri, perjalanan karier Gus Ipul sering dianggap penuh keberuntungan. Namun, ia punya pandangan tersendiri terkait “keberuntungannya” dalam dunia politik.

    “Banyak orang yang seperti saya juga, cuma takdir politiknya saja yang harus begini,” ungkap Gus Ipul, dalam sesi wawancara eksklusif di program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

    Gus Ipul mengatakan kerap membandingkan perjalanan kariernya dengan Presiden Jokowi.

    Menurutnya, karier Jokowi melangit.

    Sedangkan Gus Ipul bilang, kariernya terus membumi

    “Pak Jokowi itu jalannya melangit, dari Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden.”

    “Sedangkan saya membumi, mulai dari Menteri, Wakil Gubernur, sampai Wali Kota. “

    “Ya itu takdir politik saja,” ucap Gus Ipul.

    Menurut Gus Ipul, “keberuntungan” politik tidak datang begitu saja, melainkan buah dari menjaga amanah, kepercayaan dan menjalankan tugas dengan baik.

    Bagi Gus Ipul, menjaga kepercayaan adalah nilai yang tidak bisa ditawar.

    “Ya kadang kita kan gak punya. apa yang kita andalkan? Kepercayaan itu. “

    “Orang boleh banyak uang, tapi kalau gak dipercaya ya susah untuk bisa mengembangkan usahanya. “

    “Atau pinter gak dipercaya ya repot juga. Ya mungkin ada orang gak pinter,  orang gak kaya, tapi bisa dipercaya. Itu juga satu modal besar juga,” jelasnya.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau lebih akrab disapa Gus Ipul menerima cinderamata dari Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra usai wawancara khusus di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025). Pada kesempatan tersebut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan data tunggal sosial ekonomi baru diintegrasikan di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan data ini akan menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

    Berikut petikan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Mensos Gus Ipul:

    Bisa cerita dong kepada kita semua, bagaimana ceritanya Gus Ipul bisa ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk menggantikan Ibu Risma, yang pada waktu itu mundur karena jadi calon Gubernur Jawa Timur. Apa karena pertimbangannya sama-sama Jawa Timur? Atau gimana itu, Gus? Bisa cerita, Gus? Nggak ada penjelasan.

    Jadi nggak ada penjelasan. Ya, takdir politik mungkin yang membawa saya ke Kementerian Sosial ini

    Yang kedua, tentu saya merasa terhormat dapat kepercayaan untuk menjadi Menteri Sosial membantu Presiden pada saat eranya Pak Jokowi di bagian akhir, 39 hari.

    Setelah itu di era Pak Prabowo. Kalau ditanya alasannya, pasti kita tidak tahu persis. Karena itu kita anggap kepercayaan.

    Ketika dihubungi, ya tentu kita menyatakan siap. Nah, saya terus terang, ada suatu tantangan untuk bisa membantu Presiden di bidang kesejahteraan sosial. Dulu, waktu tahun 2004, saya pernah membantu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono-red) waktu itu. Periode pertamanya, sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi kita bisa keliling ke daerah-daerah.

    Dan sebenarnya sangat beririsan dengan kerja Kementerian Sosial. Jadi ini tinggal meneruskan saja.

    Tapi Gus Ibu, waktu diminta bantu Pak Jokowi sebagai Menteri Sosial itu, surprise atau biasa saja?

    Ya, surprise.

    Ya, ya, ya. Tidak menyangka saja. Ya sudah, bismillah.

    Cuma memang pada waktu itu, orang mengira, nanti kalau salah diluruskan, bahwa pemilihan Gus Ipul waktu itu adalah merepresentasikan Nahdlatul Ulama. Benar tidak, Gus?

    Ya mungkin saja. Ya mungkin. Saya kebetulan kan Sekjen PBNU. Ya mungkin bisa dianggap representasi dari nahdliyin. Bisa jadi seperti itu.

    Yang kedua juga mungkin dilihat jejak rekamnya. Yang ketiga mungkin ya Presiden punya keyakinan mampu menjalankan tugas. Jadi banyak itu, levelnya banyak. Tapi yang jelas bahwa ini bagi saya suatu kepercayaan dan harus saya bekerja dengan sungguh-sungguh itu saja.

    Apakah pada waktu itu Gus Ipul juga merasa bahwa ini bakal lanjut nih? Karena kan pemerintahnya Pak Brabowo ini kan katanya berkelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Apakah ada satu?

    Ya nggak berani berangan-angan saja. Nggak berani berangan-angan. Ya ini nanti kalau lanjut, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah memang sampai di titik ini. Karena saya merasakan betul ya, karier politik ini ya. Jadi tidak ada yang bisa dihitung seperti kita menghitung angka-angka. Angka-angka matematik.

    Ya sudah, ikuti saja politik itu. Kadang kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak sangka. Kaget gitu. Jadi karir politik itu kadang-kadang aneh-aneh, ya sudah kita terima.

    Karena kan peran Gus Ipul dalam proses keberhasilan Pak Prabowo sebagai Presiden kan ada, benar gitu Pak?

    Ya kita melakukan apa yang kita yakini saja. Kita yakin Pak Prabowo waktu itu bisa jadi Presiden yang baik, yang mampu membawa Indonesia lebih makmur. Itu saja waktu itu, keyakinan kita seperti itu.

    Dan alhamdulillah sekarang terpilih dan beliau memang kelihatan sekali punya tekad yang sangat kuat untuk membuat lompatan-lompatan agar Indonesia emas tahun 2045 itu bisa terwujud. Langkah-langkahnya mulai dari sekarang. Dan apa yang disusun ini sesungguhnya adalah hal-hal yang strategis menyangkut kemakmuran Indonesia ke depan.

    Gus meskipun dalam waktu yang tidak lama menjadi menteri di zaman Pak Jokowi. Di era Pak Jokowi, masuk ke era Pak Prabowo, menurut anda style di zaman Pak Jokowi sama Pak Prabowo ada bedanya?

    Ya semua bisa menilai ya, ada samanya, ada sedikit bedanya juga gitu kan. Ya kan. Jadi kalau Pak Prabowo ini lebih tampak untuk membuat satu team building ya sambil super team gitu. Nampak itu dirancang gitu. Ya.

    Bukan Pak Jokowi tidak melakukan itu. Mungkin dengan cara yang lain. Tapi saya yang ikut terlibat di dalamnya memang dari awal Pak Prabowo itu sudah memberikan arahan-arahan yang cukup jelas kepada kami semua ini tentang hal-hal apa saja yang harus kami lakukan di bidang tugas kita masing-masing. Ya di samping harus menjalankan tugas sesuai tusi tetapi harus mengintegrasikan, harus padu dengan berpadu dengan kementerian yang lain. Itu dari awal dijelaskan.

    Dan juga diminta untuk memahami hal-hal yang mungkin menjadi visi-misinya presiden lewat asta cita, lewat 17 program strategis gitu ya. Yang ini tentu membutuhkan konsolidasi ya untuk bisa menerjemahkan ke dalam. Nah kami ini sejak dilantik sampai sekarang konsolidasi ke dalam untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi cita-cita besarnya presiden.

    Gus dulu itu kan dikesankan Pak Prabowo ini kan galak gitu ya. Kesannya dulu galak, pemarah gitu. Menurut pengalaman Gus Ipul selama jadi Mensos, Pak Prabowo emang galak gitu ya?

    Saya mengenal Pak Prabowo bukan hanya sejak jadi menteri ya. Sebelumnya juga lama saya kenal sama beliau. Kalau menurut saya Pak Prabowo itu orangnya terbuka sih. Boleh diskusi dialog gitu. Bahkan di dalam sidang kabinet dia menyampaikan kalau memang nggak setuju silahkan lho. Sampaikan nggak setuju lho. Kita boleh berdebat gitu. Dia beri kesempatan itu. Dia buka peluang itu.

    Itu waktu kita di Magelang itu kan, Pak Presiden itu ikut lho. Pak Prabowo itu bukan hanya memerintah. Bukan hanya ini, tapi ikut semua kegiatannya itu termasuk pagi baris berbaris beliau ikut lho. Datang juga tepat waktu.

    Wapres juga ikut ya Pak Presiden?

    Ikut semua, ikut semua. Beliau ikut.

    Kemarin kan isunya Wapres pulang dulu, enggak ya?

    Enggak ada, enggak ada. Dari awal sampai pulang utuh.

    Jadi mengikuti acara secara penuh?

    Iya mengikuti, semua mengikuti acara. Setelah acara sudah selesai mungkin pulang dulu. Iya boleh, boleh kalau itu pulang.

    Kita pulangnya juga bareng setelah acara penutupan baru kita pulang. Dan santai acaranya itu, santai. Tapi tidak kehilangan subtansi ya.

    Jadi disiplinnya tampak tepat waktu. Betul-betul luar biasa. 

    Terus banyak orang selalu mendiskusikan, Gus Ipul ini tokoh yang selalu “beruntung” . Hidupnya ini beruntung nih, jadi pejabat publik. Di ceramah-ceramah itu kan sering disebut itu, Gus Ipul ini orang yang luar biasa laku di sepanjang zaman?

    Banyak orang yang seperti saya juga. Cuma takdir politiknya saja yang harus begini. Jadi kita ini termasuk membumi lah.

    Saya suka cerita dulu, suka bercanda juga bedanya Pak Jokowi dengan saya.

    Pak Jokowi kan melangit itu, Wali kota, Gubernur, Presiden.

    Kita dari Menteri, Wakil Gubernur, Wali Kota. 

    Ya itu takdir politik saja. Kepercayaannya, yang saya lihat itu adalah kepercayaan.

    Kepercayaannya itu yang saya hargai dan itu harus saya jalankan dengan baik. Dan pengalaman-pengalaman itu tentu satu hal yang berharga sekali ketika kita menjalankan tugas dimanapun. Tentu di dunia politik ya.

    Jadi sehingga (bagi) saya menjadi sangat penting menjaga amanah itu. Hal yang paling utama, disiplin menjaga kepercayaan. Itu poin-poin yang menurut saya ini harus dimiliki oleh siapapun.

    Ya kadang kita kan gak punya. Kita kan apa yang kita andalkan ini ya? Kepercayaan itu. Orang boleh banyak uang tapi kalau gak dipercaya, ya susah untuk bisa mengembangkan usahanya.

    Atau pinter (tapi) gak dipercaya ya repot juga. Ya mungkin ada orang gak pinter, orang gak kaya, tapi bisa dipercaya. Itu juga satu modal besar juga. Jadi kepercayaan itu. Penting nomor satu.

    Gus ini pertanyaan terakhir nih. Gus, bagaimana upayanya Gus Ipul untuk menjaga supaya Gus Ipul dan seluruh kru di Kementerian Sosial itu selamat? Tidak ada urusan sama KPK. Gimana caranya?

    Dari awal saya sudah sampaikan sama mereka. Mari kita pensiun, urusannya juga pensiun. Nanti kita pensiun, urusannya belum pensiun.

    Dari awal saya masuk ke Kementerian Sosial itu yang pertama saya pesankan kepada teman-teman di sini bahwa Presiden menginstruksikan saya dan Pak Wamen untuk tidak korupsi. Instruksinya tidak korupsi, pertama itu.

    Perintah pertama. Tolong jangan korupsi. Bantu rakyat, bantu saya, bantu rakyat. Jangan korupsi. Nah ini kelihatannya mudah diucapkan, tapi perlu diterjemahkan dalam bentuk yang konkret.

    Nah para Sekjen, para Dirjen, inilah yang harus menerjemahkan ke bawah, bagaimana caranya? Pertama, tata kelola kita harus baik. Penuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada. Pencegahan korupsinya harus bagus, prosedur pelayanan publiknya harus transparan. Semua harus kita perbaiki. Tata kelola yang memang menjadi ukuran bagaimana sebuah kementerian itu dinilai baik. Itu semua harus kita penuhi dulu. 

    Mari saya, saya pengen nanti kita semua pensiun, urusannya.  pensiun. 

    Kementerian Sosial ini ngurusi rakyat kecil, tapi tata kelolanya kurang baik, banyak jebakan-jebakan batman, segala macam itu diingatkan. Saya insyaallah niat saya membantu presiden, arahan-arahan presiden saya laksanakan. Insyaallah kalau kita nggak punya niat untuk menyelewengkan jabatan, tidak korupsi, insyaallah nanti tidurnya nyenyak gitu aja.

    Dan saya mohon doa restunya. mudah-mudahan ini tugas dari Pak Presiden bisa kami laksanakan dengan baik.

    Yang selalu saya ingat pesan Pak Presiden itu saat kutipan beliau saat pidato di pelantikan 20 Oktober itu. Tugas kita ini membuat masyarakat bisa gumuyu lah.

    Bagaimana mereka yang susah ini harus dibuat gumuyu. Terpenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangannya. Itu tugas kita.

    Nah, siapa itu mereka yang harus dibuat gumuyu? Kita rumuskan di sini itu 12 PAS.  12 PAS adalah pakir miskin, anak-anak terlantar, penyandang disabilitas, mereka yang menjadi korban kekerasan, mereka yang jadi korban human trafficking, mereka yang korban narkoba, mereka yang ODGC atau bermasalah dengan mentalnya. Segala macam itu 12 PAS.

    Itu 12 PAS. 12 PAS. PAS itu Pemerlu Atensi Sosial.

    Itu kita rumuskan itu yang 12 PAS.

    Ini yang tugas untuk kami oleh Presiden, bagaimana mereka dibuat gumuyu, cukup sandang, cukup pangan, cukup apa.

    Tugas kita itu tiga. Satu, memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Kemudian kita juga perlu merehabilitasi mereka. Nah, makanya ada Dirjen Rehabilitasi Sosial.

    Dan yang ketiga adalah pemberdayaan. Kalau dia lulus di sini, di pemberdayaan, kita pindah ke kementerian lain. Lewat program-program bantuan modal. Peningkatan kapasitas usaha. Itu topoksinya kementerian lain? Iya, untuk kita pindah ke sana. Ini salah satu yang memang baru ya dari zaman Presiden Prabowo.

    Jadi berkelanjutan gitu loh, Kak. Kementerian ini kerja sendiri, ngurus sendiri, dinikmati-nikmati sendiri, dinilai-nilai sendiri. Merasa berhasil sendiri.

    Nah, itu kan jadinya tepuk tangan sendiri. Makanya itu, beliau kan membangun suatu super tim. Bukan Superman.

    Jadi mulai dari ini kita urut. Lulus kalau sudah sampai di sini, ya ini tugasnya Kementerian Sosial mempersiapkan mereka yang siap, mempersiapkan KPM yang katakanlah untuk bisa naik kelas. Mempersiapkan itu.

    Lewat program-program pemberdayaan yang ditindaklanjuti di kementerian lain. Apa ukurannya? Graduasi. Jadi yang sudah lepas dari sini, itu nanti digraduasi untuk ikut program kementerian lain.

    Target kami berapa? Kita punya 33.000 pendamping. 33.000 pendamping. Dengan menyasar 10 juta KPM.

    Ini yang PKH, Dok. Satu ini, PKH. Kita minta mereka minimal 10 KPM setiap tahun.

    Maka ada 300.000 lebih keluarga penerima manfaat yang bisa naik kelas untuk graduasi. Nah itu kalau setiap tahun kan, ya Alhamdulillah. Luar biasa itu.

    Itu 5 persen. Target kita itu antara 300 sampai 500 ribu. KPM yang graduasi.(*)

    Saksikan video wawancara lengkapnya hanya di kanal YouTube Tribunnews!

     

     

     

  • Mengapa PDIP Melunak di Pemerintahan Prabowo? Beda Saat Era SBY yang Hobi Mengkritik

    Mengapa PDIP Melunak di Pemerintahan Prabowo? Beda Saat Era SBY yang Hobi Mengkritik

    GELORA.CO –  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya menunjukkan sikap berbeda terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

    Dukungan mereka terhadap sejumlah kebijakan kerakyatan Prabowo menjadi sorotan.

    Mengapa PDIP memilih untuk mendukung program-program ini? Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan politik mereka?

    Menurut Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Lili Romli, ada beberapa alasan di balik sikap PDIP yang lebih lunak terhadap pemerintahan Prabowo dibandingkan dengan sikap oposisi yang mereka tunjukkan saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Salah satu alasan utama adalah hubungan yang kurang harmonis antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan SBY.

    “Ya nampaknya, PDIP sebagai oposisi tidak seperti masa SBY, yang galak dan selalu menentang kebijakan SBY, termasuk dalam hal kenaikan BBM. Sekarang bersikap lunak, bisa jadi karena beberapa faktor. Hubungan megawati dengan SBY tidak baik,” katanya saat dikonfirmasi, Senin 13 Januari 2024.

    Berbeda dengan itu, hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto cenderung lebih baik dan tidak ada masalah besar, bahkan keduanya pernah berkompetisi bersama dalam Pilpres.

    Hal ini membuka kemungkinan bagi PDIP untuk bekerja sama lebih erat dengan pemerintahan Prabowo.

    Selain itu, ada kesamaan program antara PDIP dan pemerintahan Prabowo, terutama dalam hal kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

    “Sementara dengan prabowo cukup baik, tidak bermasalah dan pernah maju bersama dalam Pilpres.

    Kedua, ada irisan yang sama dalam program program yang dlakukan pemerintah dengan PDIP terkait  kerakyatan,” paparnya.

    PDIP sebagai partai yang mengusung ideologi wong cilik (rakyat kecil), tentu merasa bahwa mendukung kebijakan kerakyatan Prabowo akan menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

    Jika PDIP terlalu keras dalam beroposisi, bisa saja mereka merugikan diri sendiri, karena kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan visi mereka.

    “Jika pdip resisten bisa merugikannya sendiri sebagai parpol wong cilik,” jelasnya.

    Romli juga menyebutkan bahwa jika PDIP terlalu keras dalam menentang pemerintah, bisa berisiko mempengaruhi jalur politik mereka ke depan.

    Keputusan untuk tidak bersikap terlalu keras dalam oposisi mungkin juga didorong oleh pertimbangan politik jangka panjang, mengingat pentingnya menjaga stabilitas dan relevansi partai dalam kancah politik Indonesia.

    “Yang ketiga, jika keras dalam beroposisi dikhawatirkan akan brmasalah jalan politik PDIP ke depan,” tegasnya.

    Secara keseluruhan, meski PDIP tidak berada dalam koalisi pemerintah, dukungan mereka terhadap beberapa kebijakan Prabowo menunjukkan adanya hubungan yang lebih fleksibel dan adaptif, sesuai dengan dinamika politik yang terus berkembang.

  • Respons Jokowi Dituding Kacaukan Hubungan Megawati-Prabowo: Apa Hubungannya? – Halaman all

    Respons Jokowi Dituding Kacaukan Hubungan Megawati-Prabowo: Apa Hubungannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) heran dinilai menjadi biang kekacauan hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.

    Dilansir Tribun Solo, menurut Jokowi, hubungannya dengan Megawati dan Prabowo baik-baik saja.

    Ia menilai tudingan yang disampaikan politikus senior PDIP Panda Nababan itu tak berdasar.

    “Apa hubungannya? Saya hubungan dengan beliau-beliau baik,” jelasnya saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut, Jokowi mengaku sudah tak bertemu dengan Megawati selama 2,5 tahun.

    Sebagai informasi, eks Wali Kota Solo itu masih menghadiri Rakernas IV PDIP pada September 2023 lalu.

    Semenjak saat itu, Jokowi tak lagi hadir dalam agenda penting partai berlambang banteng moncong putih.

    “Belum tahu ya. 2,5 tahun belum ketemu,” ungkapnya.

    Sementara itu, Jokowi bertemu dengan Prabowo saat menghadiri pernikahan putri politikus senior Akbar Tanjung, yakni Sekar Tanjung dengan Airlangga G. Martha.

    Ia mengaku hanya berbincang santai dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    “Perbincangan mantenan Mbak Sekar. Tanyakan ke beliau jangan ke saya (Prabowo ke Solo). Enggak (ada pembicaraan politik).” 

    “Di keramaian ya bicara mantenan. Enggak (ketemu berdua). Ya kebetulan di mantenan Mbak Sekar ketemu banyak. Di mantenan yang lain juga sama,” terangnya.

    Jokowi pun menepis isu yang menyatakan dirinya sengaja mengacaukan hubungan Megawati dan Prabowo.

    Meski begitu, dirinya mempersilakan siapa pun untuk membuat penilaian, termasuk Panda Nababan yang mengungkapkan bahwa Jokowi berkata tidak jujur saat bermanuver mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.

    “Nggak ada. Saya di Solo. Pak Prabowo di Jakarta. Ya orang menilai silakan (dinilai tidak jujur oleh Bu Mega),” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Panda Nababan mengamini pengakuan Megawati yang menepis kabar hubungannya dengan Prabowo kurang harmonis seiring perjalanan Pilpres 2024.

    Menurut Panda, hubungan Megawati dan Prabowo terkesan menjadi tidak baik justru dipicu oleh Jokowi.

    “Hubungan pribadi mereka (Prabowo-Megawati) itu baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi,” ujar Panda usai menghadiri HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). 

    Ia menjelaskan, muncul persepsi hubungan Prabowo dan Megawati tak baik saat Jokowi mengalihkan dukungannya dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

    Akibatnya, sambung Panda, ada sentimen yang muncul seolah Megawati tidak setuju Prabowo maju sebagai calon presiden.

    “Jokowi tidak jujur ke Mega. Bu, saya ke Prabowo. Dia menciptakan missunderstanding. Seakan-akan kemudian sentimen tidak mau Prabowo biar maju, gitu lho.”

    “Tapi, kuncinya, Jokowi tidak terbuka, tidak jujur, mengatakan bahwa dia beralih dari Ganjar ke Prabowo. Itu cikal bakalnya,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Panda mengungkap peluang PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo. 

    Ia menyebut, PDIP tidak masalah jika memang nantinya akan beroposisi selama 5 tahun ke depan.

    “Dulu dua periode zaman SBY kita di luar, malah kita jadi tambah besar. Dua periode lho SBY. Kita total di luar.” 

    “Ini pun kalau kita total di luar, tidak punya pengaruh. Bukan ceroboh, bukan gegabah ya. Ini berdasarkan empirik apa yang kita alami,” pungkasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul: Di Solo, Jokowi Jawab Tudingan Kacaukan Mega dan Prabowo oleh Panda Nababan: Apa Hubungannya?

    (Tribunnews.com/Deni/Igman)(TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)