Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Getar Suara Sri Mulyani Menahan Tangis Kenang Sosok Legenda Mr. Clean

    Getar Suara Sri Mulyani Menahan Tangis Kenang Sosok Legenda Mr. Clean

    Jakarta, CNBC Indonesia – Suara Menteri Keuangan Sri Mulyani bergetar saat mengenang senior dan mentornya Menteri Keuangan (1993-1998), Mar’ie Muhammad. Dia merasa Mar’ie punya jasa besar dalam perjalanan kariernya sebagai akademisi ekonomi, khususnya saat awal-awal menjadi birokrat Kementerian Keuangan.

    “Seorang sahabat yang baik dan senior yang sangat membimbing. Pak Mar’ie Muhammad selalu memperkuat upaya-upaya kita. Tidak pernah putus asa dalam menjalankan berbagai hal,” Tutur Sri Mulyani sembari menahan tangis, dalam acara dalam launching buku biografi Mar’ie Muhammad di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Perlu diketahui, Sri Mulyani lama berkarier sebagai akademisi. Dia merupakan dosen di FE UI dan aktif memberi masukan ekonomi di ruang publik, khususnya di masa-masa krisis. Namun, ternyata saat menjadi menteri keuangan, tugas tersebut dianggap tak semudah bayangan. Sri Mulyani dihadalkan masalah besar.

    Dia mengaku Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menjadi institusi yang baik. Tata kelola masih abu-abu. Padahal amanah reformasi menuntut institusi negara harus bersih.

    Dia pun membutuhkan dukungan kuat untuk mereformasi Kemenkeu.

    “Ide untuk mereformasi Kemenkeu, yang awalnya akademisi lalu jadi menteri memimpin lembaga yang besar, membutuhkan dukungan besar. Maka, saya meminta Pak SBY pendamping,” Kenang Sri Mulyani.

    Pada titik ini, Mar’ie Muhammad muncul memberi dukungan. Presiden SBY memberikan dua nama, yakni Mar’ie Muhammad dan Marsilam Simanjuntak.

    “Dua-duanya orang bersih dan komit. Keduanya menjadi Sounding Board saya,” Ungkap Sri Mulyani.

    Selama membantu Kemenkeu, Sri Mulyani bercerita kedua sosok itu diberi ruangan khusus. Dan selama menjadi pendamping, Mar’ie melihatnya sebagai legenda. Menteri Keuangan era Soeharto itu memberikan kekuatan moral dan pengetahuan memahami birokrasi dan politik yang tak mudah.

    Namun, Sri Mulyani merasa ada satu kekecewaan yang dia rasakan dari Mar’ie, yakni saat mengundurkan diri menjadi Menteri Keuangan untuk menjadi pemimpin Bank Dunia.

    “Saat saya mengundurkan diri, beliau sangat broken heart. Dan saya pamit kepada beliau, tapi saya merasa beliau menyayangkan saya pergi,” getar Sri Mulyani.

    Berkat keteladanan baik, sosok yang akrab disapa Ani itu berharap kisah hidup Mar’ie Muhammad menjadi teladan bagi setiap generasi.

    Sebagai wawasan, Mar’ie Muhammad merupakan sosok langka di Indonesia. Selama berkarier sebagai birokrat, dari mulai Dirjen Pajak hingga Menteri Keuangan, Mar’ie dikenal sosok yg bersih, berintegritas, dan anti-korupsi di tengah derasnya korupsi di segala sektor. Atas dasar ini, dia dijuluki sebagai “Mr. Clean”.

    Setelah pensiun sebagai bendahara negara, Mar’ie aktif di bidang kemanusiaan Anti-korupsi. Dia menjadi ketua PMI dan ikut berperan mendirikan KPK.

    Kiprah Mar’ie berakhir pada 11 April 2016. Meski sudah wafat, namanya tetap harum sebagai birokrat teladan. Banyak orang masih dan akan selama-lamanya mencari Mar’ie-Mar’ie yang baru untuk kehidupan lebih baik.

    (mfa/mij)

  • Sudah Tersedia, Ini Daftar SPBU Shell yang Mulai Jualan Bensin Super

    Sudah Tersedia, Ini Daftar SPBU Shell yang Mulai Jualan Bensin Super

    Jakarta –

    Bahan bakar minyak (BBM) Shell sempat mengalami kelangkaan. Kini, BBM Shell mulai tersedia di beberapa SPBU. Shell mulai menyediakan kembali BBM secara bertahap di SPBU-nya.

    Dikutip dari situs resmi Shell Indonesia, Shell sudah mulai mendistribusikan kembali BBM-nya secara bertahap. Bahan bakar jenis Shell Super, V-Power, V-Power Diesel sampai V-Power Nitro+ sudah mulai tersedia di beberapa SPBU.

    Berikut SPBU Shell yang sudah tersedia BBM Shell, khususnya jenis Super, seperti dikutip dari situs resmi Shell Indonesia. Sebagai catatan, ketersediaan BBM ini diupdate terakhir pada 5 Februari 2025.

    Daftar SPBU Shell yang Mulai Jualan Shell Super

    Jakarta Barat:

    Shell KYAI TAPA-1 WEST JKT

    SHELL MERUYA UTARA-1 JKT DO

    SHELL PETA SELATAN-1 JKT DO

    Jakarta Pusat:

    Shell RP SOEROSO-1CENTRAL JKT

    Jakarta Selatan:

    Shell SATRIO-1 SOUTH JKT.

    SHELL TJ BARAT-SOUTH JAKARTA NTS DO

    Jakarta Timur:

    SHELL BEKASI RAYA-1 BKS DO

    Jakarta Utara:

    SHELL KELAPA GADING-1 NORTH JKT DO

    SHELL SEMPER-1 JKT DO

    SHELL YOS SUDARSO-1 NORTH JKT DO

    Tangerang:

    SHELL ALAM SUTERA-1 TGR DO

    SHELL BINTARO-1 TGR DO

    SHELL KARANG TENGAH-1 TGR DO

    SHELL SOEWARNA SOETTA-1 DO

    SHELL SUVARNA SUTERA-1 TGR DO

    SHELL PIK-2 TGR DO

    Tangerang Selatan:

    SHELL PAMULANG-1 TGR DO

    Bekasi:

    SHELL MANGUNJAYA-1 BKS DO

    Depok:

    Shell CIBUBUR-1 DEPOK

    Shell MARGONDA RAYA-2 DEPOK

    Bogor:

    SHELL PASIR ANGIN – BGR DO

    Serang Barat:

    SHELL SERANG BARAT – 1 BANTEN DO

    Cilegon:

    SHELL AHMAD YANI CILEGON DO

    Bandung:

    Shell PASTEUR-1 BDG

    Karawang:

    SHELL SYEH QURO-1 KWG DO

    Cirebon:

    SHELL CITRALAND CRB DO

    Surabaya:

    Shell Banyu Urip-1 SBY

    Shell DIPONEGORO 2 SIDOARJO

    Shell Diponegoro-1 SBY

    SHELL KALIJUDAN SBY DO

    Shell KENJERAN-1 SBY

    Shell MERR RUNGKUT-1 SBY

    Shell PEMUDA-1 SURABAYA

    Shell RAYA TENGGILIS-1 SBY

    Shell WADUNGASRI-1 SDJ

    Shell YONOSUWOYO

    Malang:

    SHELL KAWI-1 MLG DO

    SHELL LAWANG-1 MLG DO

    SHELL SOEKARNO HATTA-1 MLG

    Pasuruan:

    SHELL DR SUTOMO-1 PDA – PASURUAN DO

    SHELL GEMPOL-1 PASURUAN DO

    Blitar:

    SHELL M HATTA-1 BLT DO

    Jombang:

    SHELL TENDEAN JOMBANG-1 DO

    Kediri:

    SHELL PARE KDR-1 DO

    Lamongan:

    SHELL LAMONGAN – 1 EAST JAVA DO

    Mojokerto:

    SHELL GAJAHMADA-1 MJK DO

    Tuban:

    SHELL H WURUK-1 TBN EJ DO.

    Penjelasan Shell Indonesia soal Kelangkaan BBM

    Ingrid Siburian, President Director dan Managing Director Mobility, Shell Indonesia membenarkan sedang mengalami masalah distribusi BBM.

    “Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa saat ini terdapat kendala dalam pengadaan dan penyaluran produk bahan bakar minyak (BBM) dan Shell Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan ketersediaan produk BBM di SPBU Shell secepatnya,” ujar Ingrid kepada detikOto, Kamis (30/1/2025).

    (rgr/dry)

  • Survei LSI, Kepuasan Publik terhadap 100 Hari Kinerja Prabowo Lebih Baik dari SBY dan Jokowi

    Survei LSI, Kepuasan Publik terhadap 100 Hari Kinerja Prabowo Lebih Baik dari SBY dan Jokowi

    loading…

    Kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,4 persen berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI). Foto/Dok Setpres

    JAKARTA – Kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto lebih baik dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo ( Jokowi ). Hal tersebut berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI).

    Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan bahwa hal itu terpotret dalam data surveinya dengan membandingkan angka kepuasan publik atas kinerja Presiden Prabowo, SBY, dan Jokowi. Dalam survei ini, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Prabowo mencapai 81,4 persen.

    “Ada beberapa hal menarik yang bisa kita bandingkan di sini. Pertama, di masa awal pemerintahan periode pertama untuk 100 hari ya, terlihat angka untuk Pak Prabowo ini paling tinggi dibandingkan dengan Pak SBY maupun Pak Jokowi,” kata Djayadi dalam paparan hasil surveinya secara daring, Rabu (5/2/2025).

    Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Dari data yang dipaparkan, Djayadi menunjukkan pada hasil survei LSI pada Maret 2005 atau 100 hari pertama kinerja SBY, kepuasan publik yang didapat berada di angka sekitar 65 persen. “Sedangkan Pak Jokowi, di sekitar Januari 2015 itu angkanya kecil sekali, di 50-an persen,” ujarnya.

    Djayadi meyakini tingkat kepuasan tersebut berpengaruh terhadap angka inflasi pada 100 hari pertama era kepemimpinan masing-masing. Saat era SBY yakni Maret 2005, angka inflasinya berada di 8,81 persen.

    Sementara, di era 100 hari kinerja Jokowi, angka inflasinya pada Januari 2015 itu berada di 6,25 persen. Djayadi berpendapat, ada hubungan yang negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat kepuasan kepada presiden.

    “Kalau inflasi tinggi itu artinya ekonomi buruk atau tidak stabil, maka tingkat kepuasan rendah. Tapi kalau inflasi rendah, maka tingkat kepuasan tinggi,” tuturnya.

  • Ara Minta Data Biaya Rumah Subsidi, Ini Jawaban Mengejutkan Pengembang

    Ara Minta Data Biaya Rumah Subsidi, Ini Jawaban Mengejutkan Pengembang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara meminta para pengembang untuk memberikan hasil perhitungan dari pembangunan rumah subsidi. Namun Ketua Umum Real Esstate Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan bahwa kajian dari setiap developer bakal berbeda sehingga pemerintah tidak bisa menyamaratakannya. Ada berbagai faktor yang bisa menjadi pembeda.

    “Ada 5 faktor pembeda dari developer, misal developer Indonesia timur, dari lokasi berbeda, (kedua) dari cara pengemasan proyek, (ketiga) ada proyek yang khusus rumah MBR, ada rumah mix, ini beda, (keempat) luasannya juga beda, kelima harus diwaspadai ketika perhitungan itu disampaikan mereka yang secara kredibilitas ngga punya passing grade yang sama,” sebut Joko Suranto di kantor REI dikutip Rabu (5/2/2025).

    Dibanding harus membuat perhitungan dari nol, pengembang menilai pemerintah bisa menggunakan perhitungan dari regulasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dulu, yakni tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 89/KPTS/M/2023.

    “Sekarang semua dimintain, kenapa nggak percaya (hitungan) PU pemerintah? karena mereka punya pedoman harga setempat menggunakan itu,”

    “Himbauan kita menggunakan, hargai instansi yang lain secara tupoksi ada disitu, hargai karya mereka yang selama ini sudah dihargai Menteri Keuangan, PU untuk jadi harga jual FLPP, itu hasil karya SBY, Jokowi. Harusnya isu kelanjutan menghargai dan meneruskan yang baik, bukan membuat hal-hal yang ngga pasti, ngga teratur,” lanjutnya.

    Sebelumnya Maruarar Sirait sudah meminta pengembang untuk menyerahkan data terkait biaya pembangunan rumah subsidi.

    “Saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

    “Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya,” ujarnya.

    Sementara itu, berikut daftar Harga Rumah Subsidi 2024 Keputusan Menteri PUPR Nomor 89/KPTS/M/2023.

    Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2024 sebesar Rp 166 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 162 juta.
    Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun tahun 2024 sebesar Rp 182 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 177 juta.
    Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 173 juta untuk tahun 2024, naik dari yang sebelumnya Rp 168 juta.
    Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2024 sebesar Rp 185 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 181 juta.
    Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2024 sebesar Rp 240 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 234 juta.

    (fys/wur)

  • Bahlil Ungkap Saran JK ke Prabowo soal Penataan Distribusi LPG 3 Kg

    Bahlil Ungkap Saran JK ke Prabowo soal Penataan Distribusi LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (4/2/2025). Salah satu topik yang dibahas terkait dengan tata kelola dan penataan distribusi LPG 3 kg yang tengah menjadi sorotan publik.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, JK menceritakan bahwa kebijakan subsidi LPG sudah berjalan sejak dirinya menjadi Wapres pada 2000, saat periode pertama bersama dengan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebijakan subsidi LPG tersebut belum ada perubahan hingga periode Presiden Prabowo Subianto.

    “Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8.000 dan sekarang sudah Rp16.000. Artinya, subsidi sekarang masih sama dengan tahun-tahun lalu,” ujar Bahlil kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

    Untuk itu, menurutnya, perlu dilakukan penataan ulang distribusi LPG 3 kg sehingga subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

    “Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang,” katanya.

    Padahal, menurut kalkulasi Kementerian ESDM, masyarakat harusnya dapat membeli LPG 3 kg dengan harga maksimal di bawah Rp20.000.

    Bahlil menuturkan, JK pun memahami bahwa prinsipnya pemerintah ingin melakukan penataan agar penyaluran subsidi LPG ke masyarakat dapat tepat sasaran. JK juga menilai penataan distribusi gas menjadi sangat penting sehingga keputusan pemerintah untuk meningkatkan status pengecer menjadi sub-pangkalan LPG 3 kg dinilai sebagai salah satu langkah yang tepat.

    Sebelumnya, pemerintah melarang pengecer atau warung menjual LPG 3 kg per 1 Februari 2025. Namun, kebijakan ini mendapat keluhan masyarakat yang harus antre dan menempuh jarak jauh untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi.

    Sebagai respons, pemerintah pun kini mengubah status pengecer yang telah terdaftar di Pertamina menjadi sub-pangkalan LPG 3 kg sehingga dapat kembali menjual LPG bersubsidi tersebut.

  • Rocky Gerung Anggap Bahlil Tak Becus Perkara Aturan Baru Gas 3 Kg, Bandingkan dengan Zaman Soeharto

    Rocky Gerung Anggap Bahlil Tak Becus Perkara Aturan Baru Gas 3 Kg, Bandingkan dengan Zaman Soeharto

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik, Rocky Gerung mengomentari kinerja Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Diketahui, pada 1 Februari 2025, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram. 

    Pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat.

    Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

    Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan.

    Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.

    Di Pamulang, bahkan ada warga yang meninggal karena lelah mengantre.  

    Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025)

    Rocky Gerung menilai kebijakan Bahlil tidak mencerminkan sikap Pancasilais.

    “Keluarga miskin itu seharusnya diberikan kesempatan pertama, akhirnya kita lihat mereka antre ratusan meter, itu kan bukan peradaban yang Pancasilais,” ucap Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Rocky Gerung Official.

    Rocky Gerung menganggap dalam membuat kebijakan, Bahlil tidak mempersiapkan solusi ketika timbul permasalahan di masyarakat akibat aturan yang baru diterapkan.

    “Bahlil mengucapkan bersabar nanti akan diatur tidak ada kelangkaan, ya faktanya ada antrean,” kata Rocky Gerung.

    “Ya jadi mitigasinya tidak dipikirkan kalau ada perubahan kebijakan seharusnya ada modeling untuk melihat, pemerintah ini sering kali tanpa modeling. Ide-ide besar itu harus diturukan dengan teknikalitas, pemerintah harusnya menghitung konsekuensi dari kebijakannya,” imbuhnya.

    Di akhir pernyataannya, Rocky Gerung menilai tak cuma Bahlil, beberapa Menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tidak becus.

    “Menteri Prabowo itu tidak becus, tidak punya kapasitas, tidak punya strategi mitigasi. Perubahan kebijakan itu seharusnya disiapkan juga dengan strategi mitigasi,” ujar Rocky Gerun.

    Ia lalu membandingkan Menteri di Kabinet Merah Putih dengan zaman Presiden SBY dan Soeharto.

    “Beberapa menteri itu kurang, jika kita bandingkan dengan menteri zaman Pak SBY, saat itu ada krisis dengan mudah diatasi,” ucap Rocky Gerung.

    “Apalagi di zaman Pak Harto enggak ada anrean beginia, di zaman orde baru yang dipentingkan adlaah kebutuhan dasarf,”

    “Energi itu harus tersedia 24 jam,” imbuhnya.

    Bahlil Minta Maaf

    Bahlil Lahadalia meminta maaf atas meninggalnya seorang warga akibat mengantre membeli elpiji 3 kilogram. 

    Bahlil mengatakan, antrean itu terjadi karena pemerintah melakukan penataan regulasi. 

    “Ya, kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan,” ujar Bahlil di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025) pagi. 

    Bahlil mengatakan, perbaikan aturan dilakukan agar rakyat mendapat elpiji dengan baik dan gampang. 

    “Apa yang kita lakukan pagi ini dan malam ini sebagai respons, untuk kami ingin rakyat kita mendapat elpiji dengan baik dan gampang,” kata Bahlil. 

    Adapun per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. 

    Hal itu dijalankan setelah mendapat instruksi Prabowo Subianto. 

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil. 

    Bahlil mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan. 

    Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen. 

    “Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil. 

    Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis. Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan. 

    “Nanti Pertamina dengan (Kementerian) ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Sempat Buron, Pengacara Yoni Hari Basuki Ditangkap Kejari Surabaya Kasus Kredit Fiktif

    Sempat Buron, Pengacara Yoni Hari Basuki Ditangkap Kejari Surabaya Kasus Kredit Fiktif

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim Tangkap Buron (Tim Tabur) Seksi Intelijen Kejari Surabaya berhasil mengamankan dua terpidana kasus kredit fiktif senilai Rp5 miliar. Keduanya adalah Yoni Hari Basuki, seorang pengacara yang sempat berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), dan Isni Dania Andini, mantan petinggi sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sidoarjo.

    Yoni Hari Basuki diamankan pada Kamis (30/1/2025) pukul 23.30 WIB di sekitar Pacar Kembang, Surabaya. Sementara Isni Dania Andini berhasil ditangkap pada Senin (3/2/2025) pukul 10.00 WIB di sekitar Ketintang Wiyata, Surabaya. Penangkapan keduanya tidak dilakukan secara bersamaan karena Tim Tabur sebelumnya belum mengetahui lokasi pasti Isni.

    “Setelah diamankan, kedua terpidana diserahkan kepada Jaksa Eksekutor pada Seksi Pidana Umum Kejari Surabaya untuk selanjutnya dilakukan eksekusi ke Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo. Terpidana Yoni Hari Basuki diharuskan menjalani pidana penjara selama lima tahun sesuai amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 6420 K/Pid.Sus/2022 tanggal 1 Desember 2022. Sedangkan terpidana Isni Dania Andini selama enam tahun sesuai amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 292/PID/2021/PT.Sby tanggal 27 April 2021,” ujar Kasi Intel Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana.

    Yoni Hari Basuki dan Isni Dania Andini merupakan mantan petinggi BPR Artha Sidoarjo. Keduanya terlibat dalam kasus kredit fiktif senilai Rp5 miliar pada tahun 2007. Kredit tersebut menggunakan 116 data debitur palsu untuk menghindari penilaian buruk dari Bank Indonesia.

    “Kredit fiktif ini dilakukan dengan tujuan untuk mengelabuhi penilaian Bank Indonesia sebagai pengawas dan Bank Mandiri sebagai kreditur,” jelas Putu Arya Wibisana.

    Kedua terpidana dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Sebagai pengacara, Yoni Hari Basuki merupakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surabaya. Ketua Peradi Surabaya, Hariyanto SH MHum, membenarkan bahwa Yoni adalah anggotanya. Saat ini, tim dari komisi pengawasan (Komwas) Peradi sedang melakukan penyelidikan terhadap Yoni.

    “Tim Komwas akan melakukan penyelidikan, hasilnya nanti akan direkomendasikan ke kita,” ujar Hariyanto. Ia menambahkan, untuk pengacara yang terjerat kasus pidana, tidak perlu menunggu laporan atau sidang dewan kehormatan. Apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka pemecatan dapat dilakukan.

    Di sisi lain, kuasa hukum Yoni Hari Basuki, Geigiansyah Aulia Putra SH, membantah pernyataan Kasi Intel bahwa kliennya berstatus DPO. Menurutnya, Yoni kooperatif dan telah melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada 30 Januari 2025.

    Kasus ini bermula dari banyaknya kredit macet di BPR Iswara Artha pada tahun 2007. Untuk menjaga penilaian baik di mata Bank Indonesia dan Bank Mandiri, Isni Dania Andini sebagai Direktur Utama dan Yoni Hari Basuki sebagai Komisaris Utama melakukan rekayasa kredit fiktif. Mereka menciptakan 116 nasabah palsu, termasuk Junita Tjahjarini, Yosef Promo, dan Eny Yuliani, dengan total nilai kredit Rp5 miliar.

    Data nasabah palsu tersebut didapatkan dari kantor notaris Noer Chasanah. Isni kemudian memanipulasi pembayaran angsuran bunga atas kredit bermasalah di BPR Iswara Artha. Hingga kini, Isni telah mengganti kerugian sebesar Rp2,5 miliar, sementara sisa kerugian mencapai Rp2,7 miliar.

    Selain itu, Isni juga melakukan praktik flafadering kredit dengan memperpanjang kredit macet sebesar Rp3,2 miliar atas 77 nasabah. Tujuannya agar rasio Non-Performing Loan (NPL) BPR tetap di bawah 5 persen, sehingga penilaian Bank Indonesia dan Bank Mandiri tetap baik. [uci/beq]

  • SBY Kumpulkan Tokoh Penting, Bahas Masa Depan Pariwisata Kampung Kelahiran Pacitan

    SBY Kumpulkan Tokoh Penting, Bahas Masa Depan Pariwisata Kampung Kelahiran Pacitan

    Pacitan (Beritajatim.com) – Pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan menjadi topik utama, dalam diskusi yang digelar di kediaman Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas Bogor.

    Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi (ASB), bersama Bupati Pacitan dan jajaran OPD berdialog dengan sejumlah tokoh nasional guna mendorong kemajuan sektor pariwisata kampung kelahiran SBY yang dikenal sebagai Paradise of Java itu.

    ASB mengungkapkan bahwa Pacitan memiliki potensi wisata luar biasa, namun membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat.

    “Alhamdulillah, posisi Pacitan sangat beruntung. Kita punya relasi yang kuat dengan kementerian terkait untuk pengembangan objek wisata. Peran Bapak SBY juga begitu mendukung pariwisata Pacitan,” kata Arif, ditulis Senin (03/01/2025).

    Dalam diskusi tersebut, SBY memberikan berbagai arahan strategis untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Pacitan. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi peningkatan infrastruktur, promosi destinasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal, agar sektor wisata mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah juga menjadi faktor kunci, termasuk keterlibatan sektor swasta sebagai investor.

    “Kami optimis wisata Pacitan akan menjadi kekuatan ekonomi daerah,” lanjut ASB.

    Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Anggota DPR RI Dapil 7 Edhie Baskoro Yudhoyono, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, mantan Menpora Andi Mallarangeng, serta Staf Khusus Kemenparekraf Renanda Bachtar.

    Selain diskusi, para tokoh juga diajak melihat karya seni lukis yang dibuat oleh SBY. Sementara itu, jajaran pejabat daerah yang mendampingi Bupati Pacitan meliputi Sekda Heru Wiwoho, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khemal Pandu Pratikna, dan beberapa kepala dinas termasuk kepala Disparbudpora Pacitan.

    Diskusi ini diharapkan bisa menjadi solusi, karena jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Pacitan terus menurun, dan belum pulih pasca pandemi.

    Hal itu diakui Kepala Bidang Pemasaran Disparbudpora Pacitan, Rakhmad Adi Mandego. Ia menuturkan diperlukan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik kembali wisatawan.

    “Penurunan jumlah ini menjadi tantangan bagi sektor pariwisata Pacitan. Kita perlu inovasi promosi yang lebih kuat agar Pacitan kembali menjadi destinasi favorit,” ujar Rakhmad.

    Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat dan tokoh nasional, Pacitan diharapkan bisa mempercepat pengembangan sektor pariwisatanya dan meningkatkan daya tarik bagi wisatawan domestik maupun internasional. (end/ian)

  • Muzani Pastikan Undang Megawati, SBY, dan Jokowi ke HUT Ke-17 Partai Gerindra

    Muzani Pastikan Undang Megawati, SBY, dan Jokowi ke HUT Ke-17 Partai Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan akan mengundang seluruh mantan Presiden RI untuk menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partainya tersebut.

    Dia mengatakan bahwa mulai dari Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah masuk dalam daftar tamu yang diundang.

    “Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum, akan kami undang. Insyaallah. Termasuk semua mantan presiden akan kami undang,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu pun mengatakan bahwa pada Kamis (6/2/2025) partainya akan lebih dulu menggelar HUT partainya secara sederhana.

    Baru, pada Sabtu (15/2/2025) partai berlogo kepala garuda itu akan menggelar agenda pertambahan umur dalam skala nasional.

    “Tanggal 6 mungkin dilakukan dengan cara sederhana pemotongan tumpeng dan ya, untuk nasional mungkin sedang dicari tempatnya,” pungkas Muzani.

  • Adik-Kakak Ini Sandang Pangkat Jenderal TNI-Polri, Siapa Saja?

    Adik-Kakak Ini Sandang Pangkat Jenderal TNI-Polri, Siapa Saja?

    loading…

    Irjen Pol Krishna Murti dan Letjen TNI Mohammad Fadjar merupakan kakak beradik menduduki posisi penting di institusi TNI-Polri. FOTO/IST

    JAKARTA – Sejumlah adik-kakak yang menyandang pangkat jenderal di TNI-Polri menarik diketahui. Salah satunya ada pasangan Letjen TNI Mohammad Fadjar dan Irjen Pol Krishna Murti.

    Anggota TNI dan Polri menjadi salah satu profesi yang didambakan banyak orang di Indonesia. Dari sekian alasan, salah satunya karena melihat prospeknya yang terbilang terjamin.

    Melihat sekian banyak anggota TNI dan Polri yang sekarang bertugas, ada di antaranya yang diketahui sebagai kakak-beradik. Bahkan, ada beberapa yang sama-sama sudah mencapai pangkat Perwira Tinggi (Pati) atau jenderal. Siapa saja?

    Adik Kakak Sandang Pangkat Jenderal di TNI-Polri

    1. Letjen TNI Mohammad Fadjar

    Foto/Instagram Kodiklat TNI

    Letjen TNI Mohammad Fadjar merupakan salah seorang Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat. Saat ini, dia menjabat sebagai Panglima Kostrad.

    Sekelumit tentang Fadjar. Tentara kelahiran Ambon, 14 Agustus 1971 ini adalah jebolan Akademi Militer (Akmil) 1993 dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Pada latar belakangnya, dia diketahui sebagai adik dari Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti.

    Keduanya sama-sama menjadi putra Brigjen TNI (Purn) Bom Soerjanto. Dia merupakan lulusan Akademi Militer Nasional 1966 dari korps Artileri Medan yang pernah menjadi Duta Besar RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2006-2010).

    Melihat catatan kariernya di TNI, Fadjar sudah banyak menduduki jabatan penting lain sebelum menjadi Pangkostrad. Sebut saja seperti Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan (2023-2024), Pangdam III/Siliwangi (2024) hingga Komandan Kodiklat TNI (2024-2025).

    2. Irjen Pol Krishna Murti

    FOTO/DOK.SINDOnews

    Sedikit dijelaskan di atas, Krishna Murti adalah kakak dari Letjen TNI Mohammad Fadjar. Jenderal polisi bintang 2 ini lahir di Ambon pada 15 Januari 1970.

    Krishna Murti adalah jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Dia memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dengan sederet jabatan penting yang pernah disandangnya.