Xcloud.id

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono

  • Begini Rapor Ekonomi RI, Awalnya Lesu Lalu Tiba-tiba 5,12%

    Begini Rapor Ekonomi RI, Awalnya Lesu Lalu Tiba-tiba 5,12%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama satu tahun Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, tepatnya sejak 20 Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengejutkan banyak pihak, karena mampu melaju cepat usai mengalami tekanan pada periode awal 2025.

    Pada kuartal I-2025, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy). Laju pertumbuhan itu jauh lebih rendah dari kuartal I-2024 yang mampu melesat di level 5,11%, maupun kuartal IV-2024 yang tumbuhnya 5,02%.

    Lesunya laju pertumbuhan pada awal tahun ini tak terlepas dari tekanan daya beli yang dialami masyarakat, di samping adanya efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Makanya, pemerintah pada saat itu menggelontorkan paket stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat.

    “Jadi dengan berbagai paket yang diberikan diharapkan menunjang daya beli dan ini bisa menjadi pendorong konsumsi dan tentunya pertumbuhan ekonomi di akhir tahun dan juga di awal kuartal pertama 2025,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Desember 2024, seperti dikutip kembali pada Senin (20/10/2025).

    Tekanan daya beli masyarakat itu tergambar dari tingkat konsumsi rumah tangga yang tak mampu tumbuh di atas 5%, tepatnya hanya sejajar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89%. Level itu lebih rendah dari posisi kuartal IV-2024 yang sebesar 4,98%, dan kuartal I-2024 4,91%. Adapun konsumsi pemerintah saat itu bahkan minus 1,38%.

    Akibatnya, pada awal tahun pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi tahap I-2025 yang anggarannya disediakan senilai Rp 33 triliun. Terdiri dari diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai 2.200 VA untuk periode Januari-Februari 2025. Lalu, ada kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.

    Adapula kebijakan kemudahan akses layanan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK, ditambah dengan perpanjangan massa berlakunya pajak penghasilan (PPh) final 0,5% unuk para pelaku UMKM.

    Pemerintah juga kala itu memberikan insentif bagi para pekerja bergaji sampai dengan Rp 10 juta per bulan dengan memberlakukan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP). Adapula bantuan iuran 50% untuk program jaminan kecelakaan kerja (JKK) serta subsidi bunga 5% bagi industri padat karya untuk melakukan revitalisasi mesin.

    Terakhir, insentif yang diberikan berupa PPN DTP untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, hingga pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah alias PPnBM DTP sebesar 3%.

    Karena ekonomi tak mampu tumbuh lebih cepat pada kuartal I-2025, pemerintah akhirnya kembali memutuskan untuk memberikan paket stimulus ekonomi pada kuartal II-2025, dengan istilah paket stimulus ekonomi tahap II. Anggaran yang digelontorkan saat itu senilai Rp 24,4 triliun.

    Bentuk insentifnya berupa diskon transportasi untuk kereta, tiket pesawat, hingga tiket angkutan laut, hingga bantuan subsidi upah kepada pekerja atau buruh bergaji sampai dengan Rp 3,5 juta serta 560 ribu lebih guru senilai Rp 300 ribu selama Juni-Juli 2025.

    Diskon tarif tol juga saat itu diberlakukan untuk periode Januari-Juli 2025, diiringi dengan penebalan bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako senilai Rp 200 ribu per bulan, serta bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan untuk periode Juni-Juli 2025. Pemerintah saat itu juga memperpanjang diskon iuran JKK.

    Maka, tak heran, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 mampu melesat hingga ke level 5,12% yoy saat itu. Laju pertumbuhan itu melampaui level kuartal I-2025 dan bahkan lebih tinggi dari level kuartal II-2024.

    Ekonom Dibuat Heran

    Namun, sejumlah ekonom mengaku heran dengan laju pertumbuhan itu. Kepala Ekonom BCA David Sumual misalnya, saat itu menegaskan, laju pertumbuhan saat itu memang jauh di atas ekspektasi di kisaran 4,69%-4,81% karena masih besarnya tekanan indikator belanja masyarakat dan kinerja sektor manufaktur pada periode itu.

    David mengatakan, komponen PDB yang tumbuhnya menurut BPS sangat tinggi hingga mampu mendorong ekonomi tumbuh 5,12% yoy di antaranya ialah pertumbuhan angka investasi yang mencapai 6,99%, tertinggi sejak kuartal II-2021. Sedangkan konsumsi rumah tangga yang kontribusinya 54,25% ke pertumbuhan ekonomi masih betah di level bawah 5% meskipun berbagai paket stimulus ekonomi telah diberikan.

    Ia juga cenderung bertanya-tanya dengan melesatnya angka pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur yang pada kuartal II-2025 disebut BPS mencapai 5,68%, dari yang selama ini pergerakannya selalu di kisaran 4% sejak kuartal II-2022.

    Head of Macro Economic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman juga mengaku terkejut dengan angka pertumbuhan kuartal II-2025. Ia mengatakan, pertumbuhan PDB Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan melampaui ekspektasi pasar.

    “Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan sebesar 5,12% yoy pada Triwulan II 2025, jauh di atas ekspektasi pasar yang memproyeksikan pertumbuhan tetap di bawah 5%,” tegas Faisal.

    Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang juga tak bisa menutupi keterkejutannya dengan angka realisasi investasi kuartal II-2025. Ia mengatakan, seharusnya kinerja PMTB pada kuartal II-2025 yang tumbuh cepat menurut BPS tak banyak berefek pada dorongan cepat ekonomi karena hanya terdiri dari belanja modal pemerintah berupa mesin dan impor barang modal meski bahan baku melambat.

    “Cenderung enggak banyak spillover ke domestik pada semester I-2025 ini,” ucap Hosianna.

    Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga mengungkapkan keterkejutannya dengan angka rilis BPS ini. Sebab, proyeksi secara keseluruhan para pelaku pasar keuangan tak ada yang menyebut ekonomi pada kuartal II-2025 bisa tembus di atas 5%.

    “Surprising, karena ekspektasi kita di bawah 5%,” tutur Myrdal.

    Menuju Pertumbuhan 8%

    Kendati begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan, sebetulnya angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 yang dicatat BPS sangat wajar, karena pemerintah akhirnya mampu meningkatkan peredaran uang primer dengan berbagai kebijakan paket stimulus ekonomi, hingga melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran.

    “Sebagian dari Anda anggap angka ini salah, 5,12% (PDB kuartal II-2025) katanya 5+1+2 = 8. Tapi bukan itu, di belakangnya kalau Anda lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang,” paparnya.

    Karena itu, pada kuartal III-2025, pemerintah kembali mengandalkan program paket stimulus ekonomi demi menjaga laju pertumbuhan ekonom. Nilai paket stimulus ekonomi kuartal III-2025 dirancang sebesar Rp 10,8 triliun.

    Pada akhir kuartal III-2025, pemerintah bahkan telah menyiapkan paket stimulus ekonomi lanjutan untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga tren laju pertumbuhan hingga akhir tahun. Paket stimulus ekonomi itu disebut 8+4+5, terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.

    Lalu, program stimulus ekonomi itu ditambah kembali sejak Oktober 2025 dengan dua program yakni Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi. Program BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler sedangkan program magang lulusan perguruan tinggi penguatan dari sebelumnya untuk 20.000 ribu peserta menjadi 80.000 peserta.

    Purbaya pun percaya diri, dengan kebijakan penebalan BLT yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto mulai 20 Oktober 2025 itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh jauh lebih cepat pada akhir 2025, dari perhitungannya semula 5,5% menjadi hampir menyentuh level 5,7%.

    “Itu langsung ke masyarakat, jadi akan memperkuat daya beli. Kalau diumumkan seperti itu, saya bukan 5,5% lagi pertumbuhan ekonomi. Hitungan kita 5,67%, hampir 5,7%,” tegas Purbaya di kawasan Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya pun menatap optimistis pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto meskipun bukanlah target yang mudah dicapai. “Itu bukan sesuatu yang mudah,” ungkap Purbaya saat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada September 2025 lalu.

    Meski demikian, ekonomi tumbuh 8% menurutnya adalah sebuah keharusan agar Indonesia bisa menjadi negara maju layaknya Jepang, Korea Selatan dan China.

    “Ada periode yang panjang, tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis. Tapi kalau didesain dengan baik, masih bisa,” jelasnya.

    “Karena selama 20 tahun terakhir ini, mesin kita timpang. Zaman Pak SBY, yang jalan, mesin private sector lah kira-kira. Dengan kredit tumbuh cepat, tapi pemerintahnya belum optimal,” terang Purbaya.

    Pada era Jokowi, lanjut Purbaya, ekonomi mampu tumbuh tinggi tapi tidak ditopang oleh sektor swasta sehingga hanya mampu di kisaran 5%.

    “Zaman Pak Jokowi, pemerintahnya bangun investasi di mana-mana, private sectornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Nah ke depan kita akan hidupkan dua-duanya. Jadi dengan itu, 6-7% nggak terlalu susah,” paparnya.

    Beberapa waktu lalu, dalam wawancara terbaru dengan Forbes, Presiden Prabowo masih yakin pemerintahannya bisa menorehkan pertumbuhan 8%. Adapun, dia menuturkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi motornya.

    “Saya pikir pertumbuhan 8% sangat bisa dicapai. Misalnya, dengan program MBG ini saja, kami menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja. Ada 30 ribu dapur dan tiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Itu artinya 1,5 juta pekerjaan langsung,” tegas Prabowo.

    Selain itu, dia meyakini MBG dapat mendorong terciptanya wirausaha lokal. Ketika rantai pasok sudah terbentuk dari adanya MBG, maka daya beli masyarakat akan terbentuk.

    “Setiap dapur menciptakan sekitar 15 wirausaha lokal baru. Ada yang menjual telur, sayur, ikan, daging, satu lagi garam. Dan masing-masing dari mereka memiliki 5, 10, atau 15 pekerja,” ujarnya.

    “Kalau masyarakat punya uang, apa yang mereka lakukan? Mereka beli sepatu, pakaian, memperbaiki rumah, mungkin membeli sepeda motor atau televisi. Jadi saya pikir inilah caranya,” tegas Prabowo.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Beda Rapor Ekonomi 1 Tahun Prabowo, Jokowi, dan SBY, Siapa Paling Unggul?

    Beda Rapor Ekonomi 1 Tahun Prabowo, Jokowi, dan SBY, Siapa Paling Unggul?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memasuki umur setahun pada 20 Oktober 2025. Sejumlah tantangan masih berada di depan mata apalagi kalau mau mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Berkaca kepada tahun-tahun sebelumnya, kinerja tahun pertama pemerintahan Prabowo tidak lebih baik dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun sedikit lebih impresif dari Jokowi.

    Prabowo resmi menjabat sebagai kepala pemerintahan dan negara pada 20 Oktober 2024. Pada kuartal IV/2024 atau tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo, ekonomi tumbuh 5,02% secara tahunan atau year on year (YoY).

    Tiga bulan selanjutnya atau kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% YoY. Kemudian pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% YoY.

    Artinya, dari tiga kuartal pertama pemerintahan Prabowo, perekonomian rata-rata tumbuh 5%.

    Angka itu sedikit lebih baik dari pendahulunya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ketika pertama kali menjadi orang nomor di Indonesia pada 20 Oktober 2014. Pada kuartal IV/2015 atau tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi, ekonomi 50,1% YoY.

    Tiga bulan selanjutnya atau kuartal I/2015, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71% YoY. Kemudian pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,67%. Alhasil, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal pertama pemerintahan Jokowi sebesar 4,8%.

    Ditarik lagi ke belakang, satu tahun pertama pemerintahan SBY mempunyai catatan yang lebih impresif dari sisi pertumbuhan ekonomi. SBY pertama kali menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2004.

    Pada kuartal IV/2024 atau tiga bulan pertama pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,65% YoY. Kemudian pada kuartal I/2005, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,35%. Selanjutnya pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,54%.

    Artinya, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal pertama pemerintahan SBY tercatat di angka 6,18%.

    Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun pertama Prabowo (5%) sedikit lebih baik dari Jokowi (4,8%), namun masih jauh lebih rendah dari SBY (6,18%). 

    Apa yang Perlu Dilakukan Prabowo?

    Sejumlah pengamat memberikan pandangan terkait dengan target ekonomi yang dikejar oleh pemerintah hingga 8%.

    Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menilai upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dinilai masih jauh dari harapan. 

    Meski sempat mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12%, pencapaian itu dinilainya masih lemah dan belum ditopang oleh kebijakan yang mampu mempercepat laju ekonomi menuju target ambisius 8%.

    “Pencapaian target makro sangat lemah. Memang kemarin 5,12%, tapi belum terlihat ada program yang benar-benar mendukung pertumbuhan. Saat ini mempertahankan angka 5% saja sudah sulit,” ujarnya kepada Bisnis.com dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia meminta pemerintah mengurangi misalokasi sumber daya fiskal yang menyebabkan belanja negara tidak efektif dalam mendorong produktivitas ekonomi. 

    Dia menekankan perlunya perbaikan kualitas institusi agar anggaran dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja ekonomi nasional.

    Teuku Riefky memperkirakan kinerja ekspor nasional masih sangat bergantung pada kondisi global yang tengah tidak menentu, sementara dua mesin pertumbuhan lainnya yakni konsumsi masih diwarnai pelemahan daya beli masyarakat. Lalu investasi asing yang masih menunjukkan kontraksi.

    “Perbaiki kualitas institusi, iklim investasi sehingga investasi masuk lapangan pekerjaan tercipta, daya beli meningkat, penerimaan negara akan masuk dengan sendirinya,” terangnya.

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan bahwa Indonesia perlu keluar dari zona nyaman pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi rumah tangga jika ingin mencapai target ambisius pertumbuhan 8%.

    “Kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi 8%, itu tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga. Harus dari ekspor dan investasi,” ujarnya.

    Indonesia, sambungnya, telah terjebak dalam middle income trap selama lebih dari tiga dekade sejak 1993.

    “Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, pertumbuhan di atas 6% itu sudah menjadi keharusan,” jelasnya.

    Untuk memperkuat ekspor, tambah Esther, strategi utama yang harus dilakukan adalah diversifikasi produk dan pasar, seperti mengembangkan industri kreatif. Indonesia selama ini masih bergantung pada komoditas seperti sawit, batu bara, dan karet.

    Selain itu, perluasan pasar ekspor juga menjadi prioritas karena saat ini mitra utama Indonesia adalah China dan Amerika Serikat. Pemerintah harus lebih agresif menembus pasar baru.

    Selain mendorong ekspor dan investasi, kebijakan fiskal (APBN) juga perlu diarahkan dari aktivitas konsumtif ke aktivitas produktif. Pemerintah diharapkan lebih fokus mendukung sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja.

    “Selama ini banyak aktivitas ekonomi yang sifatnya konsumtif. Padahal, APBN seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat produktivitas nasional,” jelasnya.

    Penciptaan Lapangan Kerja

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi nasional selama satu tahun terakhir dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam aspek penciptaan lapangan kerja.

    Meski konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan, indikator yang berkaitan dengan job creation justru melemah di hampir semua sektor.

    “Kalau lihat satu tahun ke belakang, kaitannya dengan konsumsi, ini yang belum dibahas. Sebetulnya ada satu catatan PR besar yang belum bisa diselesaikan dengan baik, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya.

    Ia menambahkan, semua indikator terkait penciptaan lapangan kerja menunjukkan pelemahan, mulai dari tingkat partisipasi tenaga kerja hingga persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pekerjaan. Bahkan, indeks kepercayaan ekonomi konsumen pada aspek lapangan kerja menjadi yang paling pesimis dibandingkan indikator lainnya

  • Pesan SBY saat Berikan Kuliah Umum di Unesa Kampus 5 Magetan Surabaya 18 Oktober 2025

    Pesan SBY saat Berikan Kuliah Umum di Unesa Kampus 5 Magetan Surabaya 18 Oktober 2025

    Pesan SBY saat Berikan Kuliah Umum di Unesa Kampus 5 Magetan
    Tim Redaksi
    MAGETAN, KOMPAS.com
    – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengajak mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan masyarakat luas berperan aktif membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
    Ajakan tersebut disampaikan SBY dalam kuliah umum bertajuk “Menjadi Bagian dari Solusi dan Kemajuan Bangsa” di Kampus Unesa 5 Magetan, Jawa Timur, Sabtu (18/10/2025).
    Dalam paparannya, SBY menegaskan pentingnya memilih menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.
    “Kalau bisa menjadi bagian dari solusi, mengapa harus menjadi bagian dari masalah?” ujarnya saat membuka kuliah umum tersebut.
    SBY menekankan bahwa pembangunan bangsa bersifat berkelanjutan, lintas generasi, dan membutuhkan tanggung jawab bersama.
    Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak pesimis dalam menghadapi tantangan zaman.
    Menurutnya, setiap krisis selalu membawa peluang jika dihadapi dengan kerja keras dan semangat kebersamaan.
    “Pembangunan tidak pernah berhenti. Setiap pemimpin, setiap warga negara, punya peran dalam melanjutkan tongkat estafet itu. Jangan menyerah dengan keadaan. Dari krisis, kita bisa menciptakan peluang. From crisis to opportunity, itu yang harus kita pegang,” imbuh SBY.
    Dalam kesempatan itu, SBY juga berbagi kisah pribadinya sebagai inspirasi.
    Ia menceritakan masa kecilnya di Pacitan, perjalanan karier militernya selama tiga dekade, hingga kiprahnya dalam diplomasi internasional.
    “Saya berasal dari desa kecil di Pacitan. Tapi dengan kerja keras dan doa, saya bisa berkeliling dunia. Saya belajar, bahwa tak ada batas bagi mereka yang mau berusaha,” ungkapnya.
    SBY menyoroti pentingnya memadukan pembangunan manusia dan lingkungan sebagai prioritas nasional.
    “Pembangunan jangan hanya berpusat pada manusia, tetapi juga lingkungan. Mari kita wujudkan human and environment-centered development,” tuturnya.
    Menurutnya, keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keadilan, kesejahteraan, demokrasi, dan kelestarian alam.
    Terkait visi Indonesia Emas 2045, SBY menyampaikan sikap optimistis namun realistis.
    “Kemajuan bangsa tidak cukup dilihat dari angka GDP. Harus juga dari seberapa adil, damai, dan lestari kehidupan kita. Kita bisa menjadi negara maju jika selama 20 tahun ke depan kita melakukan big push, dorongan besar dan kerja keras di semua bidang,” katanya.
    Ia menutup kuliah umum dengan pesan yang menegaskan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat.
    “Negara punya kewajiban besar. Tapi rakyat juga harus ikut berperan. Mulailah dari lingkungan sendiri. Jadilah bagian dari solusi, bukan penonton,” pesan SBY, yang disambut tepuk tangan panjang dari hadirin dan ratusan mahasiswa Unesa.
    Kegiatan kuliah umum ini dihadiri Rektor Unesa Prof Dr Nur Hasan, jajaran civitas akademika, pejabat daerah, serta ribuan mahasiswa.
    Rektor Unesa menyatakan bahwa kehadiran SBY memberikan inspirasi dan semangat baru bagi dunia pendidikan.
    “Kami bangga bisa belajar langsung dari Bapak SBY. Pesan beliau menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkontribusi nyata bagi bangsa,” ujar Nur Hasan menutup acara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SBY ajak mahasiswa Unesa di Magetan jadi generasi solutif dan beretika

    SBY ajak mahasiswa Unesa di Magetan jadi generasi solutif dan beretika

    Kemajuan suatu bangsa tidak hanya bergantung pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada integritas moral serta keindahan budi pekerti

    Magetan (ANTARA) – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) di Magetan, Jatim menjadi generasi muda yang solutif dan beretika untuk kemajuan bangsa saat memberikan kuliah umum di kampus setempat, Sabtu.

    “Membangun bangsa tidak bisa dilakukan oleh satu generasi saja. Setiap individu memiliki peran untuk menjadi bagian dari solusi, bukan justru bagian dari persoalan,” ujar SBY di hadapan para peserta pada kuliah umum bertema “Menjadi Bagian dari Solusi dan Kemajuan Bangsa” di Kampus 5 Magetan.

    Dalam pemaparannya, SBY menegaskan pentingnya tiga nilai dasar kehidupan yang juga menjadi filosofi Unesa, yakni logika, etika, dan estetika.

    Ia menilai, kemajuan suatu bangsa tidak hanya bergantung pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada integritas moral serta keindahan budi pekerti.

    Lebih lanjut tentang visi Indonesia Emas 2045, menurutnya hal itu hanya dapat dicapai melalui kerja keras, kolaborasi, dan inovasi berkelanjutan.

    Menutup kuliah umumnya, SBY berpesan agar mahasiswa Unesa menjadi generasi yang berpikir rasional, menjunjung etika, dan memiliki semangat kebangsaan. Ia menekankan bahwa perubahan menuju Indonesia yang lebih baik bergantung pada sikap dan tindakan setiap warga negaranya.

    “Bangsa ini memerlukan generasi muda yang mampu menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Jadilah insan berilmu, berkarakter, dan berintegritas, karena itulah kunci kemajuan Indonesia,” pesan SBY.

    Sementara, Rektor Unesa Nurhasan atau Cak Hasan mengatakan bahwa kegiatan kuliah umum tersebut digelar dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan integritas Civitas Akademika Universitas Negeri Surabaya di Kampus 5 Magetan.

    Ia menilai kehadiran Presiden ke-6 RI SBY dalam kegiatan tersebut menjadi kebanggaan besar bagi Unesa, khususnya kampus yang berada di Kabupaten Magetan.

    “Kehadiran Bapak SBY menjadi inspirasi bagi civitas akademika untuk terus memperkuat komitmen kebangsaan, kepemimpinan berintegritas, dan semangat berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” kata Cak Hasan.

    Karenanya, lanjut Cak Hasan, kegiatan ini menjadi momentum berharga bagi civitas akademika Unesa Magetan dan masyarakat untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kepemimpinan yang berintegritas untuk kemajuan bangsa.

    Kegiatan kuliah umum tersebut juga dihadiri Aliya Rajasa Baskoro Yudhoyono, Bupati Magetan Nanik Endang, Wakil Ketua DPRD Magetan, perwakilan Forkopimda serta pejabat lingkup Pemkab Magetan, jajaran pimpinan Unesa, mahasiswa, serta sejumlah tamu undangan.

    Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cenderamata dan beasiswa LavAni dari Rektor Unesa Cak Hasan kepada mahasiswa berprestasi.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Sukabumi ke Paris, Kisah Wignyo Desainer Kain Tenun Langganan SBY

    Dari Sukabumi ke Paris, Kisah Wignyo Desainer Kain Tenun Langganan SBY

    Untuk memenuhi tingginya permintaan, termasuk dari masyarakat lokal, butik Tenun Gaya juga telah dibuka di Sukabumi.

    Dedikasi Wignyo dalam melestarikan wastra membuatnya dipercaya oleh kalangan elit nasional.

    Sejak 2004, ia menjadi desainer langganan bagi Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan seluruh keluarga besar, sebuah kepercayaan yang terus berlanjut hingga kini.

    “Bahkan tahun ini, keluarga besar Pak SBY masih menggunakan busana rancangan saya. Selain itu, sejumlah istri menteri dan pejabat negara juga merupakan pelanggan setia,” ungkapnya.

    Bagi Wignyo, tenun telah menjadi misi kebudayaan, bukan sekadar bisnis. Ia bertekad agar wastra Indonesia tidak hanya lestari, tetapi juga berevolusi selaras perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budayanya.

    Dedikasi ini membuatnya sering dipercaya sebagai narasumber, dan karya-karyanya telah meraih banyak penghargaan.

    “Lewat wastra, saya semakin memahami tradisi. Saya ingin identitas budaya kita terus hidup di tengah derasnya arus globalisasi,” ungkapnya.

  • Purbaya Akui Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur tapi Ekonomi hanya Tumbuh 5 Persen

    Purbaya Akui Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur tapi Ekonomi hanya Tumbuh 5 Persen

    GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perbedaan karakter pertumbuhan ekonomi antara era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).  Menurutnya, meski Jokowi gencar membangun infrastruktur, laju ekonomi di masanya justru lebih lambat dibandingkan era SBY.

    “Saya di depan Pak Jokowi iseng nih ngomongnya, ‘Pak, tahu nggak Pak, kenapa Pak SBY tidur saja pertumbuhannya 6 persen, tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana pertumbuhannya 5 persen,” ujar Purbaya dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

    Ia menjelaskan, perbedaan utama antara kedua era tersebut terletak pada sumber penggerak ekonomi. Di masa SBY, pertumbuhan lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta, sementara di era Jokowi, peran terbesar justru datang dari belanja pemerintah.

    “Zamannya Pak Jokowi, sektor private hampir tidak tumbuh, dicekik. Sementara government sector-nya berjalan. Jadi selama 20 tahun terakhir, ekonomi kita mesinnya pincang,” terang Purbaya.

    Ia menambahkan, apabila sektor swasta dan pemerintah dapat tumbuh bersamaan, Indonesia sebenarnya mampu melampaui pertumbuhan 6 persen dengan mudah. Namun, transformasi sistem ekonomi membutuhkan waktu panjang. 

    “Kalau dua-duanya tumbuh, 6 persen lebih itu gampang, tapi saya dibilang sombong. Sistem ekonomi itu lambat berubah, bisa dua generasi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi ekonomi terkini yang kembali melambat akibat tekanan terhadap sektor riil, sehingga membuat kondisi kacau dengan meletusnya sejumlah aksi demonstrasi.

    “Bulan April sampai Agustus 2025, sektor riil berkinerja negatif lagi. Rakyat langsung merasakan karena ekonomi susah, makanya turun ke jalan. Itu bukan protes karena politik kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau cepat diperbaiki, demo itu tidak akan berlarut,” ujarnya. 

  • Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi, Ini Hasilnya – Page 3

    Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi, Ini Hasilnya – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025). Dalam rapat itu, Prabowo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meningkatkan penerimaan pajak.

    “Tadi dibahas mengenai progres peningkatan pajak yang kita harapkan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru kita berharap terjadi peningkatan pendapatan pajak kita,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan usai mengikuti rapat, Kamis (16/10/2025).

    Selain itu, kata dia, Prabowo memerintahkan agar aturan soal devisa hasil ekspor (DHE) dievaluasi dan disempurnakan. Hal ini agar aturan DHE bisa optimal dan memberikan keuntungan bagi negara.

    “Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita,” ujarnya.

    “Termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor, untuk sekali lagi terus dilakukan penyempurnaan supaya apa yang diharapkan dari diberlakukannya aturan ini dapat berjalan dengan optimal,” sambung Prasetyo.

    Kemudian, Prabowo memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencari skema dan terobosan untuk memastikan ketersediaan pupuk nasional dalam kondisi aman. Bahkan, Prabowo menyarankan agar pabrik-pabrik pupuk direvitalisasi untuk meningkatkan kualitas, namun dengan harga murah.

    “Sehingga jauh lebih efisien dengan harapan akan dapat menurunkan harga pupuk yang ini harapannya tentu akan meringankan para petani kita,” tutur Prasetyo.

     

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY & Jokowi

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY & Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Jelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan Menkeu saat memberikan paparan di acara “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis malam (16/10/2025).  

    Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi pada era SBY mampu mencetak angka 6% meski pembangunannya tak seagresif pemerintahan Jokowi. Sementara pada era Jokowi, Purbaya menuturkan pertumbuhan ekonomi berada pada level rata-rata 5%.

    “Perbedaan itu disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi. Pemerintahan Presiden Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah, sementara era Presiden SBY lebih menggerakkan sektor swasta,” ujar Purbaya dikutip dari Antara, Kamis (17/10/2025)

    Maka dari itu, melalui jabatannya sebagai Menteri Keuangan kali ini, Purbaya berniat menggerakkan kedua sektor secara bersamaan dan membidik pertumbuhan ekonomi pada level 6%.

    Purbaya sebelumnya melihat tren tekanan perekonomian pada kisaran April hingga Agustus 2025, yang utamanya terlihat pada sektor riil. Dia pun berpendapat demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu disebabkan oleh tekanan ekonomi, bukan instabilitas politik.

    “Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian. Kalau sudah kesal, mereka turun ke jalan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tetapi karena ekonomi mereka susah. Kalau enggak cepat diperbaiki, enggak akan berhenti demonya dan kita akan susah terus ke depan,” imbuhnya. 

    Observasinya itu yang melandasi keputusan Purbaya menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun pada bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Melalui injeksi dana ini, dia menargetkan adanya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh suntikan kredit pada sektor riil. 

    Purbaya menyebut dampak kebijakan itu sudah terlihat, salah satunya tercermin pada uang beredar, bisa juga disebut M0 atau base money, yang sudah tumbuh ke level 13,2%.

    “Artinya apa? Gelontoran uang saya [pemerintah] sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi,” tuturnya.

  • Purbaya bandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi

    Purbaya bandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi

    Perbedaan itu disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi, di mana Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah, sementara SBY lebih menggerakkan sektor swasta

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis, Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi pada era SBY mampu mencetak angka 6 persen meski pembangunannya tak seagresif pemerintahan Jokowi. Sementara pada era Jokowi, pertumbuhan ekonomi berada pada level rata-rata 5 persen.

    Menurut Purbaya, perbedaan itu disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi, di mana Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah, sementara SBY lebih menggerakkan sektor swasta.

    Maka dari itu, melalui jabatannya sebagai Menteri Keuangan kali ini, Purbaya berniat menggerakkan kedua sektor secara bersamaan dan membidik pertumbuhan ekonomi pada level 6 persen.

    Purbaya sebelumnya melihat tren tekanan perekonomian pada kisaran April hingga Agustus 2025, yang utamanya terlihat pada sektor riil.

    Dia pun berpendapat demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu disebabkan oleh tekanan ekonomi, bukan instabilitas politik.

    “Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian. Kalau sudah kesal, mereka turun ke jalan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tetapi karena ekonomi mereka susah. Kalau nggak cepat diperbaiki, nggak akan berhenti demonya dan kita akan susah terus ke depan,” ujar Purbaya.

    Observasinya itu yang melandasi keputusan Purbaya menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun pada bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Melalui injeksi dana ini, dia menargetkan adanya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh suntikan kredit pada sektor riil.

    Purbaya menyebut dampak kebijakan itu sudah terlihat, salah satunya tercermin pada uang beredar, bisa juga disebut M0 atau base money, yang sudah tumbuh ke level 13,2 persen.

    “Artinya apa? Gelontoran uang saya (pemerintah) sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gedung Surabaya Pagi Terancam Dieksekusi, Pimpinan Redaksi Gugat Bank Artha Graha Rp80 Miliar

    Gedung Surabaya Pagi Terancam Dieksekusi, Pimpinan Redaksi Gugat Bank Artha Graha Rp80 Miliar

    Surabaya (beritajatim.com) – Sengketa hukum melibatkan Pimpinan Redaksi Koran Surabaya Pagi, Raditya Mohammer Khadaffi, dengan Bank Artha Graha International Tbk kini memasuki babak baru. Raditya menggugat Bank Artha Graha sebesar Rp80 miliar atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) terkait peralihan piutang atau cessie gedung kantor medianya yang dilakukan tanpa sepengetahuannya.

    Selain Bank Artha Graha International Tbk dan Winarta, Raditya juga menggugat notaris Mochamad Ali Wahyudi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, serta Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur. Sidang perdana gugatan tersebut dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa (21/10/2025) mendatang.

    Raditya mengaku peralihan utang tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada dirinya. “Saat Covid-19, periode itu banyak usaha pers terguncang, termasuk usaha klien saya. Sehingga, pada tahun ketiga kredit, kurang lancar membayar cicilan,” ujar Jamal Abdul Nasir, kuasa hukum Raditya, Kamis (16/10/2025).

    Jamal menjelaskan, kliennya membeli gedung kantor Surabaya Pagi pada Juni 2017 seharga Rp7 miliar. Setahun kemudian, Raditya mengajukan kredit ke Bank Artha Graha sekitar Rp1,7 miliar untuk keperluan renovasi. Hingga akhir 2022, total angsuran yang telah dibayarkan mencapai Rp350 juta. Namun pada Januari 2023, ia mendapat informasi bahwa sisa kreditnya tinggal Rp1,4 miliar.

    Situasi berubah pada Desember 2024 ketika seorang bernama Winarta mengaku telah membeli piutang Raditya dari Bank Artha Graha Cabang Surabaya Karet senilai Rp2,5 miliar. “Angka yang menurut saya fantastis, sebab BAG cabang Surabaya mencharge klien saya bunga 13,5 persen. Bahkan berapa rinciannya juga tak pernah ditunjukkan,” lanjut Jamal.

    Peralihan piutang tersebut baru diketahui Raditya pada 21 Februari 2025 melalui Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.07. Surat itu menyebut bahwa utangnya telah beralih tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. “Apalagi bila tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada klien saya, sebelum surat pemberitahuan ini dikirim. Ini jelas ada permainan dan persekongkolan,” tegas Jamal.

    Gugatan ini telah terdaftar di PN Surabaya dengan nomor perkara 1154/Pdt.G/2025/PN Sby tertanggal 13 Oktober 2025. Dalam gugatannya, pihak Raditya menuding ada dugaan permufakatan jahat antara pimpinan Bank Artha Graha Cabang Surabaya Karet dengan Winarta. “Ini katagori kejahatan kerah putih atau white collar crime yang sangat berbahaya di dunia perbankan,” ucapnya.

    Menanggapi gugatan tersebut, Corporate Secretary PT Bank Artha Graha International Tbk, Rumi Khresna Wibowo, menyatakan bahwa setiap gugatan harus dibuktikan secara formil dan materil. “Kalau kami dari Bank secara prosedur sudah terlaksana seluruh proses tahapan penjualan atau penyelesaian itu sesuai dengan prosedur,” ujar Rumi.

    Rumi menambahkan, pihak bank sudah menjalankan semua tahapan sesuai ketentuan perbankan. “Kami secara perbankan sudah melakukan sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

    Saat ditanya apakah pihak Bank Artha Graha telah memberitahukan Raditya terkait proses cessie, Rumi menyebut hal itu bersifat teknis. “Karena itu masuk kepada proses ya. Tapi secara umum saja, kami sudah menyelesaikan seluruh kreditur bermasalah sesuai prosedur. Tentu tahapannya sudah ada. Kalau kreditur itu bermasalah kan harus disomasi, peringatan dan sebagainya. Kami sebetulnya ini terdampak saja dari jual-beli yang mereka lakukan. Saya kira itu saja,” ujarnya.

    Sementara itu, pihak tergugat lainnya, Winarta, hingga kini belum memberikan tanggapan terkait perkara tersebut. [uci/ian]