Xcloud.id

Tag: Sugiono

  • Wamenaker Kutuk Keras Tindakan Aparat Malaysia Tembak WNI, Sebut Sudah di Luar Batas Bandung 30 Januari 2025

    Wamenaker Kutuk Keras Tindakan Aparat Malaysia Tembak WNI, Sebut Sudah di Luar Batas Bandung 30 Januari 2025

    Wamenaker Kutuk Keras Tindakan Aparat Malaysia Tembak WNI, Sebut Sudah di Luar Batas
    Tim Redaksi
    KARAWANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengutuk tindakan aparat Malaysia yang menembak warga negara Indonesia (WNI). Ia juga menyebut perilaku itu di luar batas.
    “Dan yang pasti kita dari Kementerian Tenaga Kerja mengutuk dan mengecam perilaku aparat penegak hukum Malaysia yang menurut saya sudah di luar batas ya. Dia membunuh orang itu,” kata Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer usai menghadiri Sosialisasi Magang ke Jepang di Aula Husni Hamid, Kompleks Kantor Bupati Karawang, Kamis (30/1/2025).
    Noel menjamin negara melalui lembaga yang berwenang tak akan membiarkan kematian WNI di luar negari. 
    “Satu pun warga negara Indonesia dia itu warga negara Indonesia. Negara harus hadir terhadap kejadian itu,” kata Noel.
    Senada dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, ia juga mendorong kejadian penembakan WNI oleh aparat hukum Malaysia diusut tuntas.
    Immanuel juga membandingkan bahwa Jepang dinilai lebih beradab ketimbang Malaysia. Sehingga, menjadi tujuan program magang.
    Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.
    Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.
    Dugaan perlawanan ini juga dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kemenlu RI. Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.
    Kementerian Luar Negri RI pun mengirimkan nota diplomatik terkait insiden ini. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Langkah Pemerintah Indonesia Usai 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia – Halaman all

    Langkah Pemerintah Indonesia Usai 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia – Halaman all

    Pemerintah melaporkan perkembangan terbaru perihal 5 warga negara Indonesia (WNI) yang ditembak aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) hingga menyebabkan 1 korban tewas. Pemerintah sudah membuka akses kekonsuleran untuk bertemu keempat korban.

    Seperti diketahui, pada Jumat (24/01), sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor.

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    2 korban stabil, 2 kritis

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan 4 korban masih dalam perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia. Dua dari empat itu sudah dalam kondisi stabil, yakni HA dan MZ. Sementara dua lainnya dalam keadaan kritis pascaoperasi.

    “Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pascaoperasi dan belum dapat memberikan keterangan,” tulis Kemlu dikutip dalam laman resminya, Rabu (29/01).

    Korban bantah lakukan perlawanan

    Terhadap 2 korban yang stabil, Kemlu sudah berkomunikasi perihal kronologi kejadian. Keduanya, mengaku tidak melakukan perlawanan usai kejadian.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia),” tulis Kemlu.

    Lebih lanjut, Kemlu mendorong Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian ini. KBRI akan terus mengumpulkan informasi terkait kronologi kejadian.

    “Kemlu juga mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force). Dalam hal ini, KBRI masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum,” tulis Kemlu.

    1 korban tewas tiba di Pekanbaru

    Jenazah Basri, korban tewas dalam penembakan oleh APMM tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Provinsi Riau kemarin (29/01) sekitar pukul 16.00 WIB.

    Dilansir Antara, Rabu (29/01), peti jenazah berwarna putih berlapiskan plastik tiba dengan disambut anggota keluarga. Jenazah Basri langsung dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke Pulau Rupat, Bengkalis.

    Sepupu korban bernama Azrai mengatakan pihak keluarga telah menerima dengan lapang dada kematian Basri. Korban akan dimakamkan pada hari ini juga.

    “Pemakaman tetap akan kami selenggarakan hari ini (kemarin), jenazah akan dibawa ke Jalan Nelayan, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis,” katanya.

    Menlu RI dorong investigasi

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyayangkan terjadi penembakan oleh APMM yang merenggut nyawa seorang WNI. Sugiono mendorong ada investigasi atas kejadian tersebut.

    “Menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia),” kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (27/01).

    Sugiono menyampaikan duka mendalam terhadap satu WNI yang tewas tertembak dan empat WNI terluka oleh aparat maritim Malaysia. Untuk menyelidiki kejadian tersebut, Sugiono mendorong investigasi atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan atau kekerasan oleh aparat maritim Malaysia.

    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,” imbuhnya.

  • Ketum Kadin Anindya Bakrie Laporkan Hasil Forum CEO Indonesia-India kepada Presiden Prabowo

    Ketum Kadin Anindya Bakrie Laporkan Hasil Forum CEO Indonesia-India kepada Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, bersama Ketua The Confederation of Indian Industry (CII), Ajay Shriram, telah melaporkan hasil Chief Executive Officer (CEO) Forum Indonesia-India kepada Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

    Dalam pertemuan bilateral di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025), dokumen Memorandum of Understanding (MoU) Pernyataan Bersama hasil Forum CEO diserahkan kepada Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dan Menlu India, Subrahmanyam Jaishankar.

    Sebelumnya, sebanyak 25 CEO Indonesia dan 75 pengusaha India mengadakan pertemuan bisnis di Hotel Taj Mahal, New Delhi. Acara ini terbagi dalam dua sesi utama, yatu India-Indonesia CEO’s Forum dan India-Indonesia Business Roundtable.

    Fokus utama pertemuan adalah penguatan kerja sama di lima sektor bisnis utama, yaitu perawatan kesehatan, pangan dan pertanian, manufaktur, energi, serta teknologi. Acara ini dihadiri Menteri Perdagangan dan Perindustrian India Shri Piyush Goyal, serta Sekjen Kementerian Komunikasi dan Digital RI Ismail.

    Anindya Bakrie dan Hashim S Djojohadikusumo (Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi) memimpin delegasi CEO Indonesia.

    Menurut Anindya Bakrie, Indonesia dan India memiliki ambisi besar dalam ekonomi global, yaitu India menargetkan menjadi ekonomi terbesar ke-3 dunia pada 2030 dan Indonesia menargetkan posisi ke-7 ekonomi dunia pada tahun yang sama.

    “Kita hidup di zaman cerdas, yaitu teknologi membuka banyak peluang. Namun, kita juga menghadapi tantangan geopolitik dan keberlanjutan. Kolaborasi strategis antara Indonesia dan India sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi kedua negara,” ujar Anindya.

    Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo menekankan pentingnya kerja sama sektor perumahan rakyat dalam Forum CEO Indonesia-India. Pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun 3 juta unit perumahan terjangkau per tahun, dengan target 30 juta keluarga kurang mampu.

    “Kami akan menyambut partisipasi perusahaan konstruksi India dalam proyek ini,” kata Hashim.

    Selain MoU utama antara Kadin Indonesia dan CII, kesepakatan bisnis penting yang dihasilkan dalam forum ini meliputi beberapa sektor. Pertama, teknologi dan AI.

    PT Indosat Tbk dan AIon OS India Private Limited akan melakukan kolaborasi di bidang kecerdasan buatan (AI) dan pengembangan talenta digital. Selain itu, PT Indosat Tbk dan Wadhwani Operating Foundation akan melakukan program pengembangan talenta digital.

    Kedua, sektor kesehatan. Mayapada Healthcare Group dan Apollo Hospitals (India) akan melakukan kerja sama dalam operasi dan pemeliharaan rumah sakit di Batam, digitalisasi diagnostik, dan peningkatan keterampilan tenaga medis.

    Ketiga, sektor satelit dan keamanan. Nodeflux (Indonesia) dan XDXLink (India) melakukan kerja sama pengembangan satelit orbit rendah, AI untuk mitigasi bencana, ketahanan pangan, dan pemantauan tambang.

    Keempat, sektor farmasi dan vaksin. Biotis (Indonesia) dan Biological E (India) akan melakukan transfer teknologi pembuatan vaksin, termasuk Vaksin Merah Putih.

    Sehari sebelumnya, delegasi CEO Indonesia juga mengunjungi beberapa perusahaan besar India, termasuk Apollo Hospitals (farmasi), Hiro (otomotif), dan CoE of Agriculture (agrikultur) di wilayah New Delhi.

    Forum CEO & Business Matching Indonesia-India ini difasilitasi oleh Kedutaan Besar India di Indonesia dan KBRI di India. Acara ini juga mendapat dukungan dari berbagai perusahaan besar, termasuk GoTo, KPN Corp, First Resources, Pertamina, Indosat, Mayapada Hospital, Sinar Mas, Bukaka, PT Bina Insan Sukses Mandiri (BISM), PT Bara Prima Mandiri, dan Adani Group.

    Forum CEO Indonesia-India memperkuat kerja sama ekonomi di sektor teknologi, kesehatan, energi, dan manufaktur. Indonesia-India menargetkan posisi ekonomi global yang lebih tinggi pada 2030.

    Berbagai MoU strategis ditandatangani dalam Forum CEO Indonesia-India, termasuk di bidang AI, satelit, farmasi, dan perumahan rakyat. Dukungan kuat dari pemerintah dan sektor swasta mempercepat realisasi proyek-proyek kolaboratif

  • Anindya Bakrie Sampaikan Hasil Forum CEO dan Business Matching Indonesia-India ke Prabowo – Halaman all

    Anindya Bakrie Sampaikan Hasil Forum CEO dan Business Matching Indonesia-India ke Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, bersama mitranya, Ketua The Confederation of Indian Industry (CII) Ajay Shriram, menyampaikan hasil Chief Executive Officer (CEO) Forum Indonesia-India kepada Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

    Dokumen Memorandum of Understading (MoU) Pernyataan Bersama hasil CEO Forum tersebut diterima Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono dan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar.

    Penyerahan dokumen ini digelar sebelum Presiden Prabowo dan PM Modi menyampaikan pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025).

    Dokumen joint statement (pernyataan bersama) antara Kadin Indonesia dan CII itu ditandatangani Anindya Bakrie selaku Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ajay Shriram selaku Ketua CII.

    Sebelumnya, di hari yang sama, sebanyak 25 CEO Indonesia dan 75 pengusaha nasional mengadakan pertemuan dengan para CEO dan para pengusaha India secara bersamaan di Hotel Taj Mahal, New Delhi India. 

    Kedua pertemuan itu adalah “India-Indonesia CEO’s Forum (Forum CEO India-Indonesia)” yang berlangsung di Ruang Mansingh 1 mulai pukul 09.00 waktu setempat dan “India-Indonesia Business Roundtable” yang merupakan bagian dari Business Matching, di ruang Aftab yang dibuka satu jam setelahnya.

    Sebanyak 25 CEO Indonesia yang dipimpin Anin, sapaan akrab Anindya Novyan Bakrie, bertemu dengan 25 CEO India yang tergabung dalam CII. Puluhan pengusaha itu beroperasi di lima sektor bisnis, yaitu perawatan kesehatan, pangan dan pertanian, manufaktur, energi, dan teknologi, dengan masing-masing sektor terdiri dari lima CEO India dan lima CEO Indonesia.

    Turut hadir perwakilan dari pemerintah India yaitu Menteri Perdagangan dan Perindustrian India Shri Piyush Goyal, dan dari Pemerintah Indonesia diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail.

    Dalam pernyataan bersama, Forum CEO India-Indonesia menyerukan kepada kedua pemerintah untuk memprioritaskan perdagangan dan investasi dua arah dan memasukkan banyak bidang kerja sama baru yang terbuka. Forum CEO India-Indonesia juga mendesak untuk hubungan yang lebih erat dalam mengatasi masalah perdagangan bilateral dan memfasilitasi kemitraan dalam kemajuan teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan pertumbuhan inklusif. 

    Juga diputuskan bahwa Forum CEO akan diadakan secara berkala, dengan pertemuan yang diadakan secara bergantian di India dan Indonesia. Forum CEO menyampaikan penghargaannya kepada CII dan Kadin Indonesia karena telah menyelenggarakan pertemuan dengan pengaturan yang luar biasa.

    Enam MoU Ditandatangani

    Selain MoU Pernyataan Bersama antara Kadin Indonesia dan CII, di sela-sela acara Forum CEO dan Business Matching Indonesia-India itu turut dihasilkan MoU antara perusahaan Indonesia dan Perusahaan India yaitu MoU PT Indosat Tbk dan AIon OS India Private Limited untuk di bidang AI dan digital talent, MoU PT Indosat Tbk dan Wadhwani Operating Foundation untuk bidang digital talent, dan MoU PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (Mayapada Healthcare Group) dan Apollo Hospitals Enterprise Limited, India untuk bidang Operation Maintenance (Proyek Rumah Sakit di Batam), digitalization diagnostic (monitoring), dan upskilling talent. 

    Juga MoU antara Nodeflux (Indonesia) dan XDXLink (India) di bidang satelit Low Orbit Earth, AI teknologi, kerja sama untuk penanganan bencana, ketahanan pangan, pemantauan tambang, dan sustainability lingkungan hidup.

    Serta MoU Biotis (Indonesia, pembuat vaksin merah putih) dan Biological E (India) yaitu dalam bidang pembuatan vaksin, transfer teknologidari India ke Indonesia.

    Sebelumnya, pada Jumat (24/1/2025), Ketua Delegasi Pengusaha Indonesia di Forum CEO & Business Matching Indonesia-India, Rico Rustombi memimpin kunjungan kerja ke Apollo Hospitals (bidang farmasi) di New Delhi, Hiro (bidang otomotif/motor) di New Delhi, dan CoE of Agriculture (bidang agrikultur) di Gharaunda, wilayah Barat Laut New Delhi, India.

    Acara Forum CEO dan Business Matching Indonesia-India tersebut terselenggara atas kerja sama Kadin Indonesia dan CII dan difasilitasi Kedutaan Besar India di Indonesia dan KBRI di India, dan disponsori oleh GoTo, KPN Corp, First Resources, Pertamina, serta didukung oleh Indosat, Mayapada Hospital, Sinar Mas, Bukaka, PT Bina Insan Sukses Mandiri (BISM), PT Bara Prima Mandiri, dan Adani.

    Anin dan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S Djojohadikusumo, menjadi pimpinan para CEO Indonesia dalam pertemuan Forum CEO India-Indonesia. Anin menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara Indonesia dan India dalam berbagai sektor.

    Kedua negara ingin bekerja sama di sektor ekonomi guna mendukung target menjadi negara ketiga terbesar ekonomi di dunia tahun 2030 untuk India, dan ketujuh ekonomi terbesar di dunia untuk Indonesia di tahun yang sama. Kolaborasi India-Indonesia yang dimaksud Anin, khususnya berfokus pada pangan, pertanian, energi bersih, teknologi, hingga sumber daya manusia.

    “Kita hidup di zaman cerdas, saat ada lebih banyak hal yang bisa kita lakukan dengan teknologi. Kita juga hidup dalam resesi geopolitik di mana ada banyak polarisasi di dalam wilayah, dan kita juga hidup di masa depan yang berkelanjutan,” ujar Anin.

  • WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia Akan Dipulangkan Kamis Besok 30 Januari 2025 – Page 3

    WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia Akan Dipulangkan Kamis Besok 30 Januari 2025 – Page 3

    Lebih lanjut, Menlu Sugiono menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam insiden penembakan oleh APMM.

    “Menlu RI menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya seorang WNI dan juga kepada para korban lainnya yang mengalami luka dalam insiden penembakan tersebut,” ujarnya.

    Pada Senin (27/1), Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) menyatakan bahwa informasi yang didapatkan oleh KBRI Kuala Lumpur adalah WNI yang tewas ditembak berinisial B asal Provinsi Riau. Jenazah dapat dipulangkan setelah setelah menjalani proses autopsi.

    “KBRI Kuala Lumpur akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah, serta memfasilitasi pemulangan ke daerah asal,” sebut Kemlu RI.

    Sedangkan untuk empat WNI yang terluka, KBRI Kuala Lumpur mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil. KBRI Kuala Lumpur telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui mereka pada hari Rabu (29/1/2025).

    Dalam pernyataannya pada Senin pula Kemlu RI menjelaskan bahwa penembakan terjadi pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, saat APMM berpatroli.

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    “Menanggapi insiden ini, KBRI Kuala Lumpur segera mengambil langkah untuk memastikan perlindungan bagi para WNI yang terdampak dan mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan menyeluruh termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan,” ungkap Kemlu RI.

    “Kemlu RI dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum, guna memastikan terpenuhinya hak hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia.”

  • Politik luar negeri dan diplomasi Pancasila Indonesia

    Politik luar negeri dan diplomasi Pancasila Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – “Mendayung di antara dua karang” adalah istilah yang dipakai mantan wakil presiden RI Mohammad Hatta untuk mendeskripsikan posisi Indonesia dalam politik global yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif.

    Menurut M Sabir pada buku berjudul “Politik Bebas Aktif”, bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan berbagai negara tanpa mengambil sikap ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.

    Implementasi politik bebas aktif melibatkan diplomasi bilateral dan multilateral yang aktif, penolakan terhadap intervensi asing, serta berperan dalam upaya perdamaian dan pengembangan global sehingga politik bebas aktif tetap menjadi prinsip yang relevan dalam dunia geopolitik yang terus berubah.

    Salah satu implementasi politik bebas aktif itu adalah saat Indonesia menyatakan secara resmi ingin bergabung dengan blok BRICS tidak lama setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, yang kemudian resmi bergabung sebagai anggota pada Januari 2025.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan bukti Indonesia berpartisipasi aktif di semua forum internasional.

    Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer manapun karena secara tradisi maupun konstitusi tidak cocok dengan kepentingan nasional Indonesia.

    Selain bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi (OECD).

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanatha Nasir menambahkan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas global.

    Selain bergabung dengan BRICS dan OECD, Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam blok multilateral lainnya seperti G20, Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF), MIKTA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

    Diplomasi Pancasila

    Selain menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia juga akan mulai melaksanakan diplomasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan.

    Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025, Menlu Sugiono menegaskan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

    Diplomasi tersebut tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi semuanya.

    Hal itu dapat diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya menanggapi tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global.

    Prinsip dalam perdamaian dan persatuan yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan yang ada di dalam sistem internasional itu mirip dengan prinsip dan nilai Pancasila.

    Fokus Indonesia ke depan adalah mendorong kembali prinsip dan nilai Pancasila ke dalam konteks internasional dan mendorong untuk melakukan proses reformasi dengan terlibat aktif di PBB, G20, OECD, BRICS dan organisasi internasional lainnya.

    Indonesia juga akan mulai memasukkan prinsip-prinsip diplomasi Pancasila dalam berbagai formula dengan harapan prinsip Pancasila itu bisa menjadi bagian yang penting dalam proses perubahan sistem internasional.

    Sementara itu, menurut mantan diplomat RI Darmansyah Djumala, ke depannya Kemlu RI dapat memfokuskan diplomasi Pancasila pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

    Komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

    Darmansjah mengapresiasi atas komitmen Kemlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Darmansjah yang menjabat sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri ini menilai diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemlu RI tepat waktu.

    Hal itu berkaitan dengan penganugerahan status Memory of the World oleh PBB UNESCO untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew.”

    Naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

    Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia.

    Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

    Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

    Diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi besar Asta Cita yang dilakukan dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menjaga marwah politik luar negeri bebas aktif dan memastikan kedaulatan bangsa dihormati di mata dunia.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri P2MI Minta Atase Kepolisian di Malaysia Miliki Versi Tersendiri Kronologi Penembakan WNI

    Menteri P2MI Minta Atase Kepolisian di Malaysia Miliki Versi Tersendiri Kronologi Penembakan WNI

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meminta Atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur untuk memiliki versi tersendiri kronologi penembakan WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Jumat, 24 Januari lalu. 

    Insiden penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) ini menyebabkan empat orang terluka dan satu lainnya meninggal dunia. 

    “Saya mendorong kepada atase kepolisian yang ada di Malaysia untuk juga mencari informasi, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya kepada PMI kita. Saya ingin ada satu kronologi tersendiri ya, yang dipunyai oleh pemerintah kita,” jelas Karding dalam video yang diterima awak media di Jakarta, Selasa, 28 Januari. 

    Menurut Karding, kronologi versi pemerintah penting sebagai pembanding dengan versi lainnya. Ia juga meminta agar kasus ini bisa diusut secara transparan. 

    “Saya juga memberi dukungan yang sangat kuat kepada Kemlu, Pak Sugiono, bahwa beliau akan membentuk satu tim investigasi yang menyeluruh,” terang Karding. 

    Lebih lanjut untuk WNI yang tewas, Karding memastikan KP2MI akan membantu proses pemulangan jenazah ke Riau mulai dari mempersiapkan ambulans atau proses penyebrangan. 

    “Dan ini semua akan koordinasi kami dengan Pemda dan polisi perairan,” ucapnya. 

    Insiden penembakan terhadap lima PMI nonprosedural oleh APMM terjadi pada Jumat lalu sekitar pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

  • Komnas HAM Bakal Gali Keterangan Kemlu dan KP2MI Soal Dugaan 5 PMI Ditembak Aparat Malaysia  – Halaman all

    Komnas HAM Bakal Gali Keterangan Kemlu dan KP2MI Soal Dugaan 5 PMI Ditembak Aparat Malaysia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komnas HAM RI menyatakan melakukan pemantauan kasus dugaan penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

    Koordinator Subkomisi Pemantauan (Komisioner) Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya akan meminta keterangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terkait kasus tersebut.

    “Komnas HAM melakukan pemantauan kasus penembakan PMI di Malaysia. (Komnas HAM) akan meminta keterangan dan berkoordinasi dengan Dirjen Perlindungan WNI dan Kementerian P2MI atas peristiwa penembakan itu,” kata Uli saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (28/1/2025).

    “Komnas HAM (mendorong) adanya penyelidikan secara independen dan imparsial atas peristiwa tersebut,” tegas dia.

     

    Wakil Menteri P2MI Mengecam

    Diberitakan sebelumnya Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap lima orang Pekerja Migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

    Ia juga mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bilamana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan berlebihan.

    Selain itu, ia mengatakan pihaknya akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    Hal itu, lanjut dia, termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan Pekerja Migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang ilegal.

    Ia menyampaikan hal itu saat jumpa pers di Kantor Kementrian P2MI, Jakarta Selatan pada Minggu (26/1/2025).

    “Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap lima orang Pekerja Migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka,” kata Christina.

    Kejadian itu dilaporkan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 pukul 03.00 dini hari di Perairan Tanjung Rhu, Selangor Malaysia.

    Dilaporkan, Petugas Patroli Maritim Malaysia mendapati kapal yang berisi 5 pekerja migran Indonesia.

    Petugas Patroli Maritim Malaysia kemudian diduga menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia.

    Akibat penembakan tersebut 1 WNI dilaporkan tewas, 1 kritis, dan 3 lainnya luka-luka.

    Selain itu, mereka yang terluka dilaporkan dirawat di rumah sakit wilayah Selangor Malaysia.

     

    Menlu Dorong Investigasi

    Diberitakan juga sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia).

    Sugiono juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya satu orang WNI dan juga kepada para korban lainnya yang mengalami luka dalam insiden penembakan tersebut.

    Selain itu, Sugiono juga mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut.

    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,” dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (27/1/2025).

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono  (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

    Juga diberitakan, Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha menerima informasi korban tewas dalam insiden itu merupakan warga Provinsi Riau berinisial B.

    Pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari Polis Diraja Malaysia (PDRM).

    Ia mengatakan saat ini jenazah B tengah diautopsi otoritas Malaysia.

    Jenazah B, kata dia, akan direpatriasi ke tanah air setelah autopsi selesai.

    “Perkembangan pada tanggal 27 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses otopsi,” kata Judha kepada wartawan Senin (27/1/2025).

    Judha mengatakan KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya.  

    Sementara itu, kata dia, empat WNI yang menjadi korban luka-luka telah mendapat perawatan di rumah sakit.

    KBRI Kuala Lumpur, kata dia, juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka-luka. 

    Pertemuan dijadwalkan pada Rabu (29/1/2025) besok.

    “Sedangkan untuk empat WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” kata dia.

     

    DPR Akan Bentuk Tim

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya melalui Komisi terkait bakal membentuk tim untuk penanganan insiden tersebut.

    Dasco mengatakan pembentukan tim ditujukan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

    “DPR-RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut, sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan,” kata Dasco dalam keterangannya pada Senin (27/1/2025).

    Dasco menegaskan DPR juga akan meminta kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk membentuk tim investigasi.

    Menurutnya tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan.

    “Kami mendorong Kementerian P2MI untuk, membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan,” ungkap dia.

    Dasco juga meminta Kementerian P2MI melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban.

    Ia juga meminta Kementerian P2MI menjamin keselamatan para korban untuk kembali ke Tanah Air termasuk juga korban yang meninggal dunia.

    “Melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan. Mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya,” kata dia.

    Dasco juga mengecam tindakan penembakan tersebut.

    Ia menduga telah terjadi aksi penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia.

    “Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan 1 orang WNI tersebut,” kata Dasco.

    Iq mengatakan DPR RI dalam waktu dekat akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut.

    DPR RI, kata dia, juga akan meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

    “Kami mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan,” kata Dasco.

  • WNI Tewas Tertembak di Malaysia, Menlu RI Tuntut Investigasi

    WNI Tewas Tertembak di Malaysia, Menlu RI Tuntut Investigasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyayangkan insiden penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) hingga merenggut nyawa seorang warga negara Indonesia (WNI). Menlu RI menegaskan perlunya investigasi menyeluruh atas kejadian tersebut.

    “Menlu RI menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM,” ujar Sugiono dalam pernyataannya pada Senin (27/1/2025).

    Sugiono menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban yang tewas serta kepada empat WNI lainnya yang mengalami luka-luka akibat tembakan aparat maritim Malaysia. Korban yang meninggal diketahui berinisial B dan berasal dari Riau.

    “Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya satu orang WNI serta kepada para korban lainnya yang mengalami luka dalam insiden ini,” kata Sugiono.

    Sebagai langkah tindak lanjut, Menlu RI mendesak adanya penyelidikan terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat Malaysia dalam peristiwa tersebut.

    “Kami mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden ini, termasuk kemungkinan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force),” tegasnya.

    Insiden ini terjadi pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat di perairan Tanjung Rhu, Selangor. APMM melepaskan tembakan ke arah sebuah kapal setelah para penumpangnya diduga melakukan perlawanan. Akibatnya, satu WNI meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka.

    Menanggapi kejadian tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur telah mengambil langkah untuk memastikan perlindungan bagi WNI yang terdampak. KBRI juga mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia, menuntut penyelidikan menyeluruh serta menyoroti kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat setempat. (bs-fajar)