Xcloud.id

Tag: Sugiono

  • Asean-China Bidik Kemitraan di Sektor Ekonomi Digital hingga UMKM lewat Peningkatan FTA

    Asean-China Bidik Kemitraan di Sektor Ekonomi Digital hingga UMKM lewat Peningkatan FTA

    Bisnis.com, JAKARTA – Peningkatan Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Asean-China atau Asean-China Free Trade Area (ACFTA) membuka peluang pengembangan kerja sama pada sejumlah bidang, mulai dari ekonomi digital hingga UMKM.

    Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean), Kao Kim Hourn, memaparkan, perjanjian yang disebut ACFTA versi 3.0 ini memperkenalkan komitmen baru antara kedua pihak pada sejumlah bidang seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, rantai pasok dan aktivitas terkait.

    Kao melanjutkan, peningkatan perjanjian ini juga mengatur kemitraan pada bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Oleh karena itu, peningkatan kerja sama tersebut diyakini akan membuka potensi besar bagi kedua pihak. Kao juga mendorong agar proses ratifikasi peningkatan perjanjian ini dapat segera diselesaikan.

    “Langkah ini akan memastikan seluruh negara anggota Asean dan China dapat memanfaatkan potensi kerja sama ini secara maksimal,” jelas Kao dalam Pengarahan Hasil KTT Asean ke-47 di Sekretariat Asean, Jakarta pada Kamis (30/10/2025).

    Kao melanjutkan, peningkatan perjanjian ini akan semakin mempererat hubungan perekonomian Asean dan China. Dia menuturkan, saat ini China sudah menjadi mitra dagang terbesar bagi Asean.

    Kao memperkirakan nilai perdagangan antara kedua pihak akan mencapai US$1 triliun pada tahun ini.

    Secara terpisah, melalui siaran pers di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan ketahanan dan kekuatan hubungan Asean–China yang telah teruji menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari krisis keuangan hingga pandemi.

    Dia mengatakan, China telah menjadi mitra dagang terbesar Asean selama enam tahun berturut-turut.

    “Kemitraan kita terus menguat,” kata Sugiono.

    Sugiono mengatakan, pemerintah Indonesia menyambut penandatanganan ACFTA 3.0 Upgrade Protocol, yang disebutnya sebagai tonggak penting untuk memperluas kerja sama di bidang ekonomi digital dan hijau, ketahanan rantai pasok, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Sugiono juga menekankan pentingnya memastikan agar hubungan ekonomi tetap berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak, sekaligus menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di perairan kawasan.

    “Indonesia tetap berkomitmen untuk membangun kemitraan Asean–China yang lebih erat, damai, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

  • Warung Nasi di Gresik Dilalap Api, Rata dengan Tanah

    Warung Nasi di Gresik Dilalap Api, Rata dengan Tanah

    Gresik (beritajatim.com)- Sebuah warung nasi sederhana di Desa Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Gresik,
    dilalap api hingga rata pada Kamis pagi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 06.34 WIB, dan membuat Atwi pemilik dan warga setempat panik.

    Api cepat membesar, dan menghanguskan bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu serta papan tripleks yang diduga akibat konsleting listrik. Sejumlah warga yang mencoba memadamkan api dengan alat seadanya tak mampu menghentikan kobaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba.

    “Saya lihat asap tebal dari jauh, lalu tiba-tiba api sudah tinggi. Warga mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya tapi api tetap berkobar,” ujar Halan warga Desa Tanjungan, Kamis (30/10/2025).

    Api yang tak kunjung padam membuat warga melaporkan kejadian ini ke Posko Damkarla Driyorejo Gresik. Sebanyak lima personel dikerahkan beserta satu unit mobil damkar dan satu unit mobil suplai air.

    Setelah berjibaku selama 1,5 jam, api yang menghanguskan bangunan warung berhasil dipadamkan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini.

    Petugas piket Damkarla Gresik, Sugiono mengatakan, penyebab kebakaran diduga konsleting listrik. Bermula ada percikan api lalu membesar.

    “Kerugian material diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Selain bangunan warung, seluruh peralatan masak, stok beras, dan bahan makanan dilaporkan hangus terbakar,” katanya.

    Pemilik warung, Atwi menuturkan, usaha yang dirintisnya selama bertahun-tahun kini luluh-lantak.

    “Semua habis, saya tidak menyangka terjadi secepat itu,” tuturnya. [dny/aje]

  • Marcella Santoso dan Suaminya Kompak Minta Dibebaskan dari Kasus Suap Hakim dan TPPU

    Marcella Santoso dan Suaminya Kompak Minta Dibebaskan dari Kasus Suap Hakim dan TPPU

    Marcella Santoso dan Suaminya Kompak Minta Dibebaskan dari Kasus Suap Hakim dan TPPU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pasangan pengacara sekaligus terdakwa Ariyanto dan Marcella Santoso memohon dibebaskan dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyuapan hakim pemberi vonis lepas kepada korporasi crude palm oil (CPO).
    Permohonan ini disampaikan oleh pengacara Marcella dan Ariyanto saat membacakan nota pembelaan atau eksepsi terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU).
    “Mohon kiranya majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar, memerintahkan JPU untuk melepaskan terdakwa Ariyanto (dan Marcella) dari tahanan,” ujar pengacara kedua terdakwa, Sugiono dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).
    Kedua terdakwa ini memohon agar majelis hakim dapat menghentikan perkara Marcella Santoso dan Ariyanto, sekaligus memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mengembalikan aset dan harta mereka yang kini disita.
    Dalam eksepsinya, terdakwa menyoroti beberapa aspek yang membuat mereka yakin kalau dakwaan JPU tidak layak untuk diperiksa dalam proses pembuktian. Salah satu yang ditegaskan adalah surat dakwaan tidak lengkap, kabur, dan tidak jelas.
    Pengacara terdakwa mencontohkan, ada satu uraian dakwaan yang tidak sinkron dengan berita acara pemeriksaan (BAP) saat para terdakwa ini masih diperiksa di tahap penyidikan sebagai tersangka.
    Marcella mengklaim, dirinya tidak pernah ditanya soal uang Rp 28 miliar yang dalam dakwaan disebut JPU sebagai salah satu unsur TPPU. Sementara, dakwaan menyebutkan uang Rp 28 miliar ini merupakan bagian dari TPPU dengan total Rp 52,53 miliar.
    “Dari berita acara pemeriksaan (BAP) Marcella Santoso, yang pada waktu itu berstatus tersangka, penyidikan Kejaksaan Agung tidak pernah menanyakan materi pemeriksaan terkait ada tidak adanya uang Rp 28 miliar apakah berada dalam penguasaan Marcella Santoso dan Ariyanto atau tidak,” lanjut kubu terdakwa.
    Perbedaan keterangan antara proses penyidikan dan uraian dakwaan dinilai menjadi satu ketidakjelasan.
    “Uraian surat dakwaan
    a quo
    tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan dengan tahap penyidikan,” lanjut pengacara terdakwa.
    Pihak Marcella pun mengutip buku “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Jilid II” karya M. Yahya Harahap.
    Dalam buku itu disebutkan, rumusan dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan menyebabkan dakwaan itu palsu dan tidak benar sehingga tidak bisa digunakan JPU untuk menuntut terdakwa.
    Lebih lanjut, tidak sinkronnya hasil penyidikan dengan uraian dakwaan membuat rumusan dakwaan menjadi tidak jelas dan kabur. Sehingga, fakta dan peristiwa yang ditemukan dalam penyidikan tidak bisa dijelaskan secara tegas dalam dakwaan.
    “Berdasarkan uraian di atas, surat dakwaan
    a quo
    tidak konsisten dan tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan sehingga majelis hakim yang terhormat berkenan menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima,” lanjut pengacara terdakwa.
    Jaksa mendakwa, Marcella Santoso bersama-sama dengan Ariyanto, dan Social Security License Wilmar Group Muhammad Syafei telah melakukan TPPU senilai Rp 52,53 miliar.
    Uang TPPU ini diduga berasal dua sumber, yaitu dari proses suap kepada majelis hakim yang memberikan vonis lepas kepada tiga korporasi crude palm oil (CPO). Serta, dari fee lawyer penanganan perkara CPO.
    “Terdakwa Marcella Santoso telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Ariyanto, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yaitu yang diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) berupa uang dalam bentuk USD (senilai) Rp 28 miliar yang dikuasai oleh Marcella Santoso, Ariyanto, M Syafei,” ujar Jaksa Andi Setyawan saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Selain menyamarkan uang yang terkait dari proses suap, Marcella dkk diduga juga menyamarkan uang senilai Rp 24,5 miliar yang merupakan legal fee atau pendapatan sebagai penasehat hukum terdakwa korporasi.
    “Dan, legal fee sebesar Rp 24.537.610.150,9 yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara memberi, menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi supaya perkara korupsi korporasi minyak goreng tersebut diputus dengan putusan onslag dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,” lanjut jaksa.
    Para terdakwa diduga menyamarkan uang hasil TPPU ini dengan menyamarkan kepemilikan aset menggunakan nama perusahaan.
    “(Para terdakwa) menggunakan nama perusahaan dalam kepemilikan aset dan mencampurkan uang hasil kejahatan dengan uang yang diperoleh secara sah,” lanjut jaksa.
    Atas perbuatannya, para terdakwa diancam dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Selain didakwa melakukan TPPU, ketiga terdakwa bersama dengan Junaedi Saibih juga diduga telah didakwa telah memberikan uang suap senilai Rp 40 miliar kepada majelis hakim yang memberikan vonis lepas atau ontslag dalam kasus pemberian fasilitas ekspor kepada tiga korporasi crude palm oil (CPO).
    Uang suap ini kemudian dibagikan ke lima orang dari kluster pengadilan, sudah lebih dahulu dituntut dalam berkas perkara lain.
    Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Atas suap yang diterima, Djuyamto, Ali, dan Agam memutus vonis lepas untuk tiga korporasi, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.
    Sementara, Arif Nuryanta dan Wahyu Gunawan terlibat dalam proses nego dengan Ariyanto yang merupakan perwakilan dari perusahaan.
    Arif dan Wahyu juga berkomunikasi dan mempengaruhi majelis hakim untuk memutus perkara sesuai permintaan Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Muhammad Syafei.
    Pemberian uang suap Rp 40 miliar ini dilakukan beberapa kali. Ariyanto disebutkan berulang kali menemui Wahyu Gunawan dan Muhammad Arif Nuryanta untuk membahas soal pengurusan kasus.
    Sementara, Marcella, Junaedi, dan Syafei mengatur dari sisi korporasi. Mulai dari menyusun rencana untuk mencapai vonis lepas hingga menyiapkan uang suap untuk para hakim.
    Dalam kasus suap, Marcella Santoso dkk didakwa telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 5 Ayat (1) huruf a, dan/atau Pasal 13 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Jadikan India “Role Model” Buat Tingkatkan Kualitas MBG

    BGN Jadikan India “Role Model” Buat Tingkatkan Kualitas MBG

    BGN Jadikan India “Role Model” Buat Tingkatkan Kualitas MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya melihat
    role model
    di India untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).
    Dadan menyebut, Indonesia meminta bantuan ke India untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG.
    “Ya kita kan, sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India. Melihat
    role model
    di India,” kata Dadan, di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
    “Dan saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia,” sambung dia.
    Maka dari itu, kata Dadan, BGN perlu mengambil pelajaran dari India untuk pengawasan dan pengembangan MBG.
    “Lebih banyak mungkin nanti ke pengawasan, pengembangan institusi, peningkatan kualitas layanan, dan lain-lain,” imbuh Dadan.
    Sebelumnya, Indonesia menawarkan pertukaran pengalaman terkait program makan bergizi gratis (MBG) dengan India dalam KTT ASEAN-India ke-22 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025).
    Awalnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyinggung soal capaian Indonesia meluncurkan program MBG yang penerima manfaatnya sudah mencapai 37 juta.
    “Di Indonesia, Presiden Prabowo telah meluncurkan program makanan bergizi gratis dengan lebih dari 37 juta penerima manfaat,” kata Sugiono, dalam pernyataannya yang dikutip dari laman Kemlu RI, Senin (27/10/2025).
    Sugiono melihat adanya potensi kedua negara saling bertukar pengalaman guna membangun generasi yang lebih sehat dan kuat.
    Terlebih, India juga memiliki program serupa MBG yang dinamai Pradan Mantri Poshan India.
    “Kami melihat potensi yang kuat untuk berbagi pengalaman dengan program Pradan Mantri Poshan India guna membangun generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif di seluruh kawasan kita,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menlu RI: Transaksi dagang Australia-ASEAN meningkat Rp65,5 miliar

    Menlu RI: Transaksi dagang Australia-ASEAN meningkat Rp65,5 miliar

    ANTARA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Selasa (28/10), menyebut hubungan antara ASEAN dengan Australia kian meningkat di tengah ketidakpastian global saat ini. Menurutnya, hal itu ditunjukkan dari nilai transaksi dagang antara Australia dengan negara-negara di kawasan yang meningkat hingga 6 miliar dolar Australia pada 2024. (Cahya Sari/Arif Prada/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai dari Malaysia, Prabowo Bakal Hadiri KTT APEC 2025 di Korea Selatan

    Usai dari Malaysia, Prabowo Bakal Hadiri KTT APEC 2025 di Korea Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia‑Pacific Economic Cooperation (APEC) yang akan diselenggarakan di Korea Selatan (Korsel) pada akhir Oktober hingga awal November 2025.

    Dalam agenda yang direncanakan berlangsung di kota Gyeongju pada 31 Oktober–1 November 2025 tersebut, Prabowo itu akan bergabung dengan pimpinan negara lain di kawasan Asia-Pasifik untuk membahas berbagai isu strategis ekonomi, perdagangan, teknologi dan ketahanan pangan.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengamini bahwa langkah keikutsertaan Indonesia di forum APEC ini tentunya dipandang sebagai upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah ekonomi regional dan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara-mitra penting di kawasan Asia-Pasifik.

    “Pak Presiden juga akan mengikuti APEC di Korea Selatan di Gyeongju, Korea Selatansampai tanggal 2 November jadwal acaranya dan kami dalam persiapan untuk menghadiri keduanya [APEC dan KTT Asean],” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/10/2025).

    Kehadiran Indonesia dalam KTT APEC ini juga dipandang sebagai momentum penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menunjukkan komitmennya terhadap integrasi ekonomi global dan upaya memperkuat kerjasama multilateral.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto telah bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 Asean.

    Prabowo terbang dengan pesawat kepresidenan melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (25/10/2026). Agenda kunjungan ke luar negeri Prabowo rencananya dilanjutkan untuk menghadiri KTT APEC di Korea Selatan.

    “Pada sore hari ini Bapak Presiden bertolak ke Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN. Selanjutnya ada agenda untuk KTT APEC, tetapi mungkin akan menyesuaikan dengan agenda yang di Malaysia,” terang Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasteyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (25/10/2025).

  • Di KTT ASEAN, Indonesia Ajak India Tukar Pengalaman Terkait Program MBG

    Di KTT ASEAN, Indonesia Ajak India Tukar Pengalaman Terkait Program MBG

    Di KTT ASEAN, Indonesia Ajak India Tukar Pengalaman Terkait Program MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Indonesia menawarkan pertukaran pengalaman terkait program makan bergizi gratis (MBG) dengan India dalam KTT ASEAN-India ke-22 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025).
    Awalnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyinggung soal capaian Indonesia meluncurkan Program MBG yang penerima manfaatnya sudah mencapai 37 juta.
    “Di Indonesia, Presiden Prabowo telah meluncurkan program makanan bergizi gratis dengan lebih dari 37 juta penerima manfaat,” kata Sugiono, dalam pernyataannya yang dikutip dari laman Kemlu RI, Senin (27/10/2025).
    Sugiono melihat adanya potensi kedua negara saling bertukar pengalaman guna membangun generasi yang lebih sehat dan kuat.
    Terlebih, India juga memiliki program serupa MBG yang dinamai Pradan Mantri Poshan India.
    “Kami melihat potensi yang kuat untuk berbagi pengalaman dengan program pradan mantri poshan India guna membangun generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif di seluruh kawasan kita,” ucap dia.
    Dia pun menekankan pentingnya kerja sama dengan India dalam ketahanan pangan karena menyangkut fondasi kemakmuran, yaitu kesejahteraan masyarakat.
    Di sektor maritim, Sugiono mengatakan bahwa wilayah laut sejak dahulu selalu menjadi jembatan antara negara ASEAN dan India.
    Jika wilayah laut dahulu menjadi sarana bagi kapal-kapal yang membawa rempah-rempah, kini laut harus membawa kolaborasi, inovasi, dan kemakmuran bersama.
    Sugiono mengajak India menjadikan laut sebagai koridor perdamaian dan kemajuan.
    “Menjelang tahun kerja sama maritim ASEAN–India pada tahun 2026, marilah kita kembali menempatkan laut di jantung kemitraan kita,” ucap Sugiono.
    “Memperkuat konektivitas maritim akan meningkatkan perdagangan dan investasi, mendorong pertukaran budaya, dan menjunjung tinggi perdamaian serta stabilitas di perairan bersama kita,” sambung dia.
    Selain itu, Sugiono menyoroti soal sektor pariwisata yang dinilai sebagai aspek kuat untuk mendorong kemitraan kita ke depan.
    Oleh karena itu, Indonesia menyambut baik adanya pernyataan bersama pemimpin ASEAN-India tentang pariwisata berkelanjutan.
    Menurut dia, pariwisata dapat mendorong pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat di seluruh kawasan.
    “Namun, nilai utamanya terletak pada kemampuannya untuk melestarikan aset terbesar kita, yaitu alam, budaya, dan warisan bersama,” ujar Sugiono.
    Sugiono menegaskan, kemitraan ASEAN dan India dibangun di atas sejarah, konektivitas, dan upaya mencapai kesejahteraan.
    “Indonesia yakin bahwa dengan memajukan pariwisata berkelanjutan, kerja sama maritim, dan ketahanan pangan, kita dapat menjadikan Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-India semakin relevan dan berdampak bagi rakyat kita,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo tandatangani deklarasi penerimaan Timor-Leste anggota ASEAN

    Prabowo tandatangani deklarasi penerimaan Timor-Leste anggota ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bersama pemimpin negara Asia Tenggara menandatangani Declaration on the Admission of Timor-Leste into ASEAN (Deklarasi Penerimaan Timor Leste ke dalam ASEAN) pada upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu.

    Berdasarkan pantauan tayangan langsung dari kanal YouTube Kantor Berita BERNAMA, penandatanganan deklarasi tersebut menandai penerimaan resmi Timor Leste sebagai anggota ke-11 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

    Selain Presiden Prabowo, deklarasi juga ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh.

    Myanmar diwakili oleh Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri U Hau Khan Sum, sementara Timor Leste diwakili oleh Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão.

    Dengan bergabungnya Timor Leste, ASEAN kini terdiri atas 11 negara anggota, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste.

    Keanggotaan baru ini melengkapi representasi geografis Asia Tenggara di dalam organisasi yang berdiri sejak 1967 tersebut.

    Indonesia menyambut Timor Leste yang menjadi anggota ke-11 ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur.

    “Ini bukan merupakan akhir, melainkan awal bagi Timor Leste untuk menyempurnakan proses internalnya dan bagi kita semua untuk mendukung integrasi penuh negara tersebut ke ASEAN,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono, sebagaimana pernyataan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Sabtu (25/10).

    Timor Leste juga secara resmi telah menyerahkan instrumen aksesi terhadap Piagam ASEAN dan Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir ASEAN Tenggara (SEANWFZ), Sabtu (25/10).

    Keikutsertaan Timor-Leste dalam SEANWFZ itu akan memberikan energi tambahan bagi ASEAN dalam menciptakan kawasan yang aman dan damai.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhir Penantian Timor Leste Gabung ASEAN

    Akhir Penantian Timor Leste Gabung ASEAN

    Jakarta –

    Timor Leste akan diresmikan menjadi anggota ASEAN. Penetapan itu akan dilakukan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) pada 26-28 Oktober 2025.

    Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT ke-47 ASEAN di Malaysia dan KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Korea Selatan. Dua agenda tersebut rencananya digelar pada akhir Oktober dan awal November mendatang.

    “ASEAN Summit itu dijadwalkan tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober, yang kemudian saya kira dalam satu rangkaian, Pak Presiden Prabowo juga akan mengikuti APEC di Gyeongju, Korea Selatan, pada 30 Oktober sampai 2 November. Saat ini kita dalam tahap persiapan untuk menghadiri keduanya,” kata Menteri Luar Negeri, Sugiono, Rabu (22/10/2025).

    Rangkaian KTT ke-47 ASEAN akan meliputi 25 pertemuan penting berkenaan dengan peningkatan kerja sama ekonomi regional, transisi energi bersih, dan pengembangan ekonomi digital. Salah satu yang akan menjadi fokus pembahasan adalah potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam kerangka jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi.

    Selain itu, KTT ASEAN akan membahas perkembangan situasi di Gaza dan posisi ASEAN terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut. Pertemuan kali ini turut mencatat momen bersejarah dengan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN.

    Timor Leste Jadi Anggota ke-11 ASEAN

    Upacara pembukaan KTT ke-47 ASEAN dijadwalkan pada Minggu (26/10). Upacara ini akan dihadiri oleh seluruh pemimpin ASEAN termasuk Presiden dan Perdana Menteri Timor-Leste, tamu ASEAN, serta tamu undangan lainnya.

    Dalam upacara tersebut, akan dilakukan Penandatanganan Deklarasi Penerimaan Timor-Leste ke dalam ASEAN, yang menandai penerimaan resminya sebagai negara anggota ASEAN ke-11.

    Bendera negara-negara anggota ASEAN (Foto: Getty Images/Aj_OP)

    Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim akan memimpin KTT ASEAN ke-47, yang dibagi menjadi sesi pleno dan retret. Sesi pleno juga akan melibatkan partisipasi tamu ASEAN, yaitu Perdana Menteri Kanada, Presiden Dewan Eropa, dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF).

    Semua KTT ASEAN di Kuala Lumpur akan didahului oleh berbagai pertemuan tingkat menteri luar negeri dan menteri ekonomi, serta pejabat senior, dari 22 hingga 25 Oktober 2025.

    KTT ini juga merupakan puncak dari kepemimpinan Malaysia 2025, sebelum Filipina akan mengambil alih Kepemimpinan ASEAN berikutnya mulai 1 Januari 2026. Upacara serah terima kepemimpinan ASEAN dari Malaysia kepada Filipina akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2025.

    Timor Leste Merdeka Tahun 2002

    Dirangkum detikcom, Timor Leste merdeka tahun 2002. Hal ini bermula pada 17 Juli 1976, di mana Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia.

    Lalu, pada tanggal 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang dilakukan bersama pemerintah Republik Indonesia kala itu, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk menjadi sebuah negara tersendiri. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur menjadi negara merdeka Timor Leste.

    Sebelumnya, Timor Leste pernah menjadi wilayah jajahan bangsa Portugis. Dimulai pada 1520, Portugis menjajah Timor Leste yang saat itu dinamai Timor Portugues, disusul oleh Jepang dan Belanda yang berusaha menguasai wilayah Timor Leste.

    Belanda dan Portugal akhirnya membuat Perjanjian Lisbon 20 April 1859, yang mengatur batas-batas wilayah koloni Belanda dan Portugal. Lalu pada tahun 1974, rezim Estado Novo Portugal tumbang dan berujung pada pendirian partai politik Fretilin.

    Pada tanggal 30 November 1975, Timor Leste merdeka dari jajahan Portugis. Namun hanya selang dua hari, tiga partai politik pesaing Fretilin yang pro-integrasi Indonesia mendeklarasikan integrasi ke Indonesia. Peristiwa ini dikenal sebagai Deklarasi Balibo.

    Deklarasi ini menjadi sebuah legitimasi Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto yang saat itu menentang keras gerakan komunisme untuk menginvasi Timor Leste di bawah rezim Fretilin yang berhaluan kiri. Operasi ini disebut sebagai Operasi Seroja.

    Operasi militer penaklukan Timor Leste pun mendapatkan kecaman dari dunia internasional atas kekerasan yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan BJ Habibie, diadakan referendum untuk menentukan nasib Timor Timur.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/jbr)

  • RI Dukung Upaya ASEAN Tingkatkan Keterlibatan Atasi Isu Myanmar

    RI Dukung Upaya ASEAN Tingkatkan Keterlibatan Atasi Isu Myanmar

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendukung ASEAN meningkatkan keterlibatannya dengan Myanmar untuk menyelesaikan krisis politik yang telah berlarut-larut di negara tersebut. Menurut Menlu RI, Konsensus Lima Poin (5PC) harus tetap menjadi acuan utama dalam penyelesaian situasi di Myanmar, meskipun implementasinya sejauh ini masih terbatas.

    Konsensus tersebut mencakup penghentian permusuhan, bantuan kemanusiaan, penunjukan utusan khusus, kunjungan utusan khusus, dan proses dialog yang inklusif.

    “Untuk memastikan kesinambungan dan keterlibatan yang berkelanjutan, Indonesia mendukung secara prinsip usulan Duta Khusus ASEAN untuk Myanmar dengan mandat jangka panjang,” kata Sugiono dalam Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu.

    Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, selain penguatan fungsi Duta Khusus ASEAN untuk Myanmar, Sugiono menyatakan dukungan Indonesia terhadap pembentukan Kelompok Pengamat ASEAN untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di Myanmar pada Desember mendatang.

    Sugiono menekankan bahwa terkait rencana pemilu tersebut, ASEAN perlu meninjau secara hati-hati posisi bersama yang akan ditetapkan serta respons yang perlu diambil.

    Menurut dia, ASEAN (Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara) pun harus tetap terlibat karena pelaksanaan pemilu saja belum tentu menyelesaikan masalah mendasar di Myanmar.

    “Indonesia terbuka terhadap gagasan Kelompok Pengamat ASEAN dengan mandat yang jelas dan terbatas untuk mengamati dan mengawasi, namun bukan untuk mengakui, mendukung, atau mengesahkan pemilu,” tegasnya.

    Apabila ASEAN tidak menyepakati usulan Kelompok Pengamat tersebut, Menlu RI mengingatkan bahwa ASEAN tetap harus siap menegaskan posisinya, terutama jika ada pihak ketiga yang mencoba memberikan pengakuan resmi terhadap pelaksanaan pemilu di Myanmar.