Xcloud.id

Tag: Sugiono

  • WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia Akan Dipulangkan Kamis Besok 30 Januari 2025 – Page 3

    WNI Korban Penembakan Polisi Malaysia Akan Dipulangkan Kamis Besok 30 Januari 2025 – Page 3

    Lebih lanjut, Menlu Sugiono menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam insiden penembakan oleh APMM.

    “Menlu RI menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya seorang WNI dan juga kepada para korban lainnya yang mengalami luka dalam insiden penembakan tersebut,” ujarnya.

    Pada Senin (27/1), Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) menyatakan bahwa informasi yang didapatkan oleh KBRI Kuala Lumpur adalah WNI yang tewas ditembak berinisial B asal Provinsi Riau. Jenazah dapat dipulangkan setelah setelah menjalani proses autopsi.

    “KBRI Kuala Lumpur akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah, serta memfasilitasi pemulangan ke daerah asal,” sebut Kemlu RI.

    Sedangkan untuk empat WNI yang terluka, KBRI Kuala Lumpur mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil. KBRI Kuala Lumpur telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui mereka pada hari Rabu (29/1/2025).

    Dalam pernyataannya pada Senin pula Kemlu RI menjelaskan bahwa penembakan terjadi pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, saat APMM berpatroli.

    Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    “Menanggapi insiden ini, KBRI Kuala Lumpur segera mengambil langkah untuk memastikan perlindungan bagi para WNI yang terdampak dan mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan menyeluruh termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan,” ungkap Kemlu RI.

    “Kemlu RI dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum, guna memastikan terpenuhinya hak hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia.”

  • Politik luar negeri dan diplomasi Pancasila Indonesia

    Politik luar negeri dan diplomasi Pancasila Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – “Mendayung di antara dua karang” adalah istilah yang dipakai mantan wakil presiden RI Mohammad Hatta untuk mendeskripsikan posisi Indonesia dalam politik global yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif.

    Menurut M Sabir pada buku berjudul “Politik Bebas Aktif”, bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan berbagai negara tanpa mengambil sikap ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.

    Implementasi politik bebas aktif melibatkan diplomasi bilateral dan multilateral yang aktif, penolakan terhadap intervensi asing, serta berperan dalam upaya perdamaian dan pengembangan global sehingga politik bebas aktif tetap menjadi prinsip yang relevan dalam dunia geopolitik yang terus berubah.

    Salah satu implementasi politik bebas aktif itu adalah saat Indonesia menyatakan secara resmi ingin bergabung dengan blok BRICS tidak lama setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, yang kemudian resmi bergabung sebagai anggota pada Januari 2025.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan bukti Indonesia berpartisipasi aktif di semua forum internasional.

    Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer manapun karena secara tradisi maupun konstitusi tidak cocok dengan kepentingan nasional Indonesia.

    Selain bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi (OECD).

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanatha Nasir menambahkan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas global.

    Selain bergabung dengan BRICS dan OECD, Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam blok multilateral lainnya seperti G20, Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF), MIKTA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

    Diplomasi Pancasila

    Selain menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia juga akan mulai melaksanakan diplomasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan.

    Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025, Menlu Sugiono menegaskan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

    Diplomasi tersebut tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi semuanya.

    Hal itu dapat diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya menanggapi tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global.

    Prinsip dalam perdamaian dan persatuan yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan yang ada di dalam sistem internasional itu mirip dengan prinsip dan nilai Pancasila.

    Fokus Indonesia ke depan adalah mendorong kembali prinsip dan nilai Pancasila ke dalam konteks internasional dan mendorong untuk melakukan proses reformasi dengan terlibat aktif di PBB, G20, OECD, BRICS dan organisasi internasional lainnya.

    Indonesia juga akan mulai memasukkan prinsip-prinsip diplomasi Pancasila dalam berbagai formula dengan harapan prinsip Pancasila itu bisa menjadi bagian yang penting dalam proses perubahan sistem internasional.

    Sementara itu, menurut mantan diplomat RI Darmansyah Djumala, ke depannya Kemlu RI dapat memfokuskan diplomasi Pancasila pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

    Komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

    Darmansjah mengapresiasi atas komitmen Kemlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Darmansjah yang menjabat sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri ini menilai diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemlu RI tepat waktu.

    Hal itu berkaitan dengan penganugerahan status Memory of the World oleh PBB UNESCO untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew.”

    Naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

    Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia.

    Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

    Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

    Diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi besar Asta Cita yang dilakukan dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menjaga marwah politik luar negeri bebas aktif dan memastikan kedaulatan bangsa dihormati di mata dunia.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri P2MI Minta Atase Kepolisian di Malaysia Miliki Versi Tersendiri Kronologi Penembakan WNI

    Menteri P2MI Minta Atase Kepolisian di Malaysia Miliki Versi Tersendiri Kronologi Penembakan WNI

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meminta Atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur untuk memiliki versi tersendiri kronologi penembakan WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Jumat, 24 Januari lalu. 

    Insiden penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) ini menyebabkan empat orang terluka dan satu lainnya meninggal dunia. 

    “Saya mendorong kepada atase kepolisian yang ada di Malaysia untuk juga mencari informasi, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya kepada PMI kita. Saya ingin ada satu kronologi tersendiri ya, yang dipunyai oleh pemerintah kita,” jelas Karding dalam video yang diterima awak media di Jakarta, Selasa, 28 Januari. 

    Menurut Karding, kronologi versi pemerintah penting sebagai pembanding dengan versi lainnya. Ia juga meminta agar kasus ini bisa diusut secara transparan. 

    “Saya juga memberi dukungan yang sangat kuat kepada Kemlu, Pak Sugiono, bahwa beliau akan membentuk satu tim investigasi yang menyeluruh,” terang Karding. 

    Lebih lanjut untuk WNI yang tewas, Karding memastikan KP2MI akan membantu proses pemulangan jenazah ke Riau mulai dari mempersiapkan ambulans atau proses penyebrangan. 

    “Dan ini semua akan koordinasi kami dengan Pemda dan polisi perairan,” ucapnya. 

    Insiden penembakan terhadap lima PMI nonprosedural oleh APMM terjadi pada Jumat lalu sekitar pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

  • Komnas HAM Bakal Gali Keterangan Kemlu dan KP2MI Soal Dugaan 5 PMI Ditembak Aparat Malaysia  – Halaman all

    Komnas HAM Bakal Gali Keterangan Kemlu dan KP2MI Soal Dugaan 5 PMI Ditembak Aparat Malaysia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komnas HAM RI menyatakan melakukan pemantauan kasus dugaan penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

    Koordinator Subkomisi Pemantauan (Komisioner) Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya akan meminta keterangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terkait kasus tersebut.

    “Komnas HAM melakukan pemantauan kasus penembakan PMI di Malaysia. (Komnas HAM) akan meminta keterangan dan berkoordinasi dengan Dirjen Perlindungan WNI dan Kementerian P2MI atas peristiwa penembakan itu,” kata Uli saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (28/1/2025).

    “Komnas HAM (mendorong) adanya penyelidikan secara independen dan imparsial atas peristiwa tersebut,” tegas dia.

     

    Wakil Menteri P2MI Mengecam

    Diberitakan sebelumnya Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap lima orang Pekerja Migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

    Ia juga mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bilamana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan berlebihan.

    Selain itu, ia mengatakan pihaknya akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    Hal itu, lanjut dia, termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan Pekerja Migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang ilegal.

    Ia menyampaikan hal itu saat jumpa pers di Kantor Kementrian P2MI, Jakarta Selatan pada Minggu (26/1/2025).

    “Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap lima orang Pekerja Migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka,” kata Christina.

    Kejadian itu dilaporkan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 pukul 03.00 dini hari di Perairan Tanjung Rhu, Selangor Malaysia.

    Dilaporkan, Petugas Patroli Maritim Malaysia mendapati kapal yang berisi 5 pekerja migran Indonesia.

    Petugas Patroli Maritim Malaysia kemudian diduga menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia.

    Akibat penembakan tersebut 1 WNI dilaporkan tewas, 1 kritis, dan 3 lainnya luka-luka.

    Selain itu, mereka yang terluka dilaporkan dirawat di rumah sakit wilayah Selangor Malaysia.

     

    Menlu Dorong Investigasi

    Diberitakan juga sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia).

    Sugiono juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya satu orang WNI dan juga kepada para korban lainnya yang mengalami luka dalam insiden penembakan tersebut.

    Selain itu, Sugiono juga mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut.

    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,” dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (27/1/2025).

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono  (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

    Juga diberitakan, Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha menerima informasi korban tewas dalam insiden itu merupakan warga Provinsi Riau berinisial B.

    Pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari Polis Diraja Malaysia (PDRM).

    Ia mengatakan saat ini jenazah B tengah diautopsi otoritas Malaysia.

    Jenazah B, kata dia, akan direpatriasi ke tanah air setelah autopsi selesai.

    “Perkembangan pada tanggal 27 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses otopsi,” kata Judha kepada wartawan Senin (27/1/2025).

    Judha mengatakan KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya.  

    Sementara itu, kata dia, empat WNI yang menjadi korban luka-luka telah mendapat perawatan di rumah sakit.

    KBRI Kuala Lumpur, kata dia, juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka-luka. 

    Pertemuan dijadwalkan pada Rabu (29/1/2025) besok.

    “Sedangkan untuk empat WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” kata dia.

     

    DPR Akan Bentuk Tim

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya melalui Komisi terkait bakal membentuk tim untuk penanganan insiden tersebut.

    Dasco mengatakan pembentukan tim ditujukan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

    “DPR-RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut, sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan,” kata Dasco dalam keterangannya pada Senin (27/1/2025).

    Dasco menegaskan DPR juga akan meminta kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk membentuk tim investigasi.

    Menurutnya tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan.

    “Kami mendorong Kementerian P2MI untuk, membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan,” ungkap dia.

    Dasco juga meminta Kementerian P2MI melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban.

    Ia juga meminta Kementerian P2MI menjamin keselamatan para korban untuk kembali ke Tanah Air termasuk juga korban yang meninggal dunia.

    “Melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan. Mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya,” kata dia.

    Dasco juga mengecam tindakan penembakan tersebut.

    Ia menduga telah terjadi aksi penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia.

    “Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan 1 orang WNI tersebut,” kata Dasco.

    Iq mengatakan DPR RI dalam waktu dekat akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut.

    DPR RI, kata dia, juga akan meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

    “Kami mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan,” kata Dasco.

  • WNI Tewas Tertembak di Malaysia, Menlu RI Tuntut Investigasi

    WNI Tewas Tertembak di Malaysia, Menlu RI Tuntut Investigasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyayangkan insiden penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) hingga merenggut nyawa seorang warga negara Indonesia (WNI). Menlu RI menegaskan perlunya investigasi menyeluruh atas kejadian tersebut.

    “Menlu RI menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM,” ujar Sugiono dalam pernyataannya pada Senin (27/1/2025).

    Sugiono menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban yang tewas serta kepada empat WNI lainnya yang mengalami luka-luka akibat tembakan aparat maritim Malaysia. Korban yang meninggal diketahui berinisial B dan berasal dari Riau.

    “Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya satu orang WNI serta kepada para korban lainnya yang mengalami luka dalam insiden ini,” kata Sugiono.

    Sebagai langkah tindak lanjut, Menlu RI mendesak adanya penyelidikan terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat Malaysia dalam peristiwa tersebut.

    “Kami mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden ini, termasuk kemungkinan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force),” tegasnya.

    Insiden ini terjadi pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat di perairan Tanjung Rhu, Selangor. APMM melepaskan tembakan ke arah sebuah kapal setelah para penumpangnya diduga melakukan perlawanan. Akibatnya, satu WNI meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka.

    Menanggapi kejadian tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur telah mengambil langkah untuk memastikan perlindungan bagi WNI yang terdampak. KBRI juga mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia, menuntut penyelidikan menyeluruh serta menyoroti kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat setempat. (bs-fajar)

  • Anggota DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia – Halaman all

    Anggota DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh, mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Warga Negara Indonesia (WNI). 

    Dia meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    Oleh menyampaikan duka yang mendalam kepada lima korban penembakan yang dilakukan petugas maritim Malaysia yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang luka-luka.

    “Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” kata Oleh kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

    Legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. 

    Selain itu menurutnya semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

    Di antaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI. 

    Mereka semua harus bergerak bersama dalam mengusut kasus itu. 

    Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut.

    Di sisi lain, Oleh menegaskan, pemerintah Malaysia harus terbuka soal kasus tersebut. 

    Jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berusaha melindungi aparat yang bersalah.

    “Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

    Pria kelahiran Tasikmalaya itu mengatakan, jika ada aparat Malaysia yang bersalah, maka mereka harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman setimpal. 

    Sebab, mereka telah menghilangkan nyawa warga negara Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Tentu, hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” ucapnya.

    Oleh menambahkan, pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban dan mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. 

    Korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air.

    “Kami juga meminta masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia untuk menempuh jalur resmi, sehingga tidak menimbulkan masalah,” pungkasnya.

    Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI mendapati informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia, merupakan warga Provinsi Riau berinisial B.

    Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia (PDRM).

    Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia.

    Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mereka telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. 

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan Negeri Jiran.

    Kejadian ini menewaskan satu orang dan melukai empat warga negara Indonesia (WNI).

    Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. 

    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,” kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

  • Menlu Sugiono Desak Otoritas Malaysia Lakukan Investigasi Atas Penembakan 1 WNI

    Menlu Sugiono Desak Otoritas Malaysia Lakukan Investigasi Atas Penembakan 1 WNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mendesak investigasi menyeluruh dilakukan terhadap insiden penembakan yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor, yang menewaskan satu orang WNI.

    Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI diterima di Jakarta, Senin malam, Sugiono berkata amat menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam kejadian tersebut.

    “Menlu RI mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan,” sebut Sugiono dilansir dari Antara, Selasa (28/1/2025).

    Menlu juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban tewas dan juga kepada sejumlah korban lainnya yang terluka akibat insiden penembakan tersebut.

    Seorang WNI yang diduga hendak keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal dikabarkan tewas ditembak oleh personel APMM di Perairan Tanjung Rhu Selangor pada Jumat (24/1). Peristiwa ini juga menyebabkan beberapa WNI lainnya mengalami luka-luka.

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, dalam keterangannya mengatakan penembakan dilakukan karena WNI tersebut diduga melakukan perlawanan saat dihentikan oleh APMM. Identitas para korban masih terus didalami oleh pihak terkait.

    Informasi serupa juga diungkapkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang melaporkan satu korban meninggal dan empat lainnya luka-luka. Kejadian ini bermula pada pukul 03.00 waktu setempat ketika kapal yang membawa lima WNI pekerja migran tanpa dokumen resmi dihentikan oleh patroli APMM.

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding turut mendesak supaya proses penegakan hukum dilakukan secara transparan. Selain itu, ia memastikan bahwa akses terhadap korban luka dalam insiden tersebut akan dibuka pada Rabu (29/1) mendatang.

    Senada, Wamen P2MI Christina Aryani mengecam keras tindakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas Malaysia tersebut dan mendesak otoritas setempat mengusut penggunaan senjata api yang mengakibatkan hilangnya nyawa WNI.

  • Menlu RI Minta Investigasi Menyeluruh Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia Nasional 28 Januari 2025

    Menlu RI Minta Investigasi Menyeluruh Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia Nasional 28 Januari 2025

    Menlu RI Minta Investigasi Menyeluruh Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia
    Editor
    KOMPAS.com – 
    Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh atas insiden penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).
    Peristiwa ini menewaskan seorang warga negara Indonesia (WNI) dan melukai empat lainnya.
    Pentingnya investigasi ini untuk mengungkap dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh petugas patroli laut Malaysia.
    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya
    excessive use of force
    ,” kata Sugiono, seperti dilansir dari
    Tribunnews.com
    , Selasa (28/1/2025).
    Dirinya menyesalkan atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam insiden ini, serta menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban meninggal.
    “Menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM,” kata dia.
    Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI mengungkapkan WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia, adalah warga Provinsi Riau berinisial B. Informasi tersebut didapat dari Polis Diraja Malaysia (PDRM).
    Korban akan dipulangkan ke Indonesia setelah proses otopsi selesai oleh otoritas kesehatan Malaysia.
    “Perkembangan pada tanggal 27 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses autopsi,” kata Direktur PWNI Kemlu RI Judha Nugraha kepada wartawan, Senin (27/1/2025).
    KBRI Kuala Lumpur akan menangani seluruh prosedur pemulasaran jenazah B dan memfasilitasi repatriasi ke daerah asalnya.
    Sementara itu, empat WNI yang mengalami luka-luka akibat penembakan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat. Kondisi mereka dilaporkan stabil.
    “Sedangkan untuk 4 WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” katanya.
    KBRI juga telah mengajukan permohonan kekonsuleran untuk bertemu dengan para korban. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/1/2025).
    Insiden terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 waktu setempat di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
    Ketika sedang berpatroli, APMM menemukan sebuah kapal yang ditumpangi lima WNI.
    Petugas meminta kapal tersebut menepi, namun terjadi perlawanan sehingga petugas melepaskan tembakan.
    Akibatnya, satu WNI tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.
    Kelima WNI tersebut diduga merupakan pekerja migran non-prosedural yang berusaha keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal.
    Dari lima korban, hanya satu orang yang membawa identitas paspor.
    Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul, “Menlu RI Minta Investigasi Penembakan 5 WNI di Malaysia, Duga Ada Penyalahgunaan Kekuatan” (TRIBUNNEWS.COM/DANANG TRIATMOJO)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menlu RI Minta Investigasi Penembakan 5 WNI di Malaysia, Duga Ada Penyalahgunaan Kekuatan – Halaman all

    Menlu RI Minta Investigasi Penembakan 5 WNI di Malaysia, Duga Ada Penyalahgunaan Kekuatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan Negeri Jiran.

    Kejadian ini menewaskan satu orang dan melukai empat warga negara Indonesia (WNI).

    Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan 

    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden  penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,” kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

    Menlu RI turut menyesalkan kejadian ini, dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan korban luka-luka.

    “Menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM,” katanya.

    Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI mendapati informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia, merupakan warga Provinsi Riau berinisial B.

    Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia (PDRM).

    Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia.

    “Perkembangan pada tanggal 27 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses autopsi,” kata Direktur PWNI Kemlu RI Judha Nugraha kepada wartawan, Senin (27/1/2025).

    KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya.

    Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mereka telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. 

    “Sedangkan untuk 4 WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” katanya.

    KBRI Kuala Lumpur juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka-luka. Pertemuan dijadwalkan pada Rabu (29/1).

    Sebelumnya, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Kejadian itu terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.

    Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi. Namun terjadi perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal. 

    Hal ini menyebabkan satu WNI meninggal, dan empat lainnya luka-luka. 

    Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    Dari lima orang yang menjadi korban pemberondongan petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya satu orang yang membawa identitas paspor.

    Kemlu RI tak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian. Sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan.

    Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia. Sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban.

    “Kita tidak ingin berspekulasi tentang kronologis kejadian. Saat ini kan kronologisnya baru dari sisi PDRM atau APMM, kita akan dalami dari sisi para WNI,” kata Judha.(*)