Tag: Sugiono

  • Viral Visa Pelajar di AS Diduga Dicabut Trump, Utut Adianto: Dasarnya Apa?

    Viral Visa Pelajar di AS Diduga Dicabut Trump, Utut Adianto: Dasarnya Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto ikut angkat bicara menanggapi soal peningkatan pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional oleh otoritas imigrasi di Amerika Serikat (AS).

    Bahkan, diduga adanya pencabutan visa pelajar terhadap ratusan mahasiswa asing yang sedang bersekolah di AS. Hal ini tengah menjadi sorotan publik di media sosial karena pencabutan diduga tanpa adanya dukungan alasan yang jelas.

    Utut mengaku dirinya belum mengikuti perkembangan terkini mengenai hal tersebut. Menurutnya, tindakan itu tidaklah benar, kecuali ditujukan kepada seseorang yang memang melakukan hal yang keliru.

    “Pertama, saya belum baca berita, tapi ya kalau itu kan dasarnya apa Trump mencabut itu? Kecuali mereka melakukan tindakan yang keliru, nanti kita pertanyakan,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini melanjutkan, pihak yang akan bertanya soal kejelasan kebijakan ini tentunya adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono atau orang Kementerian Luar Negeri lainnya.

    “Yang akan bertanya kan tentunya Menlu, atau Kemlu, atau orang yang ada Indonesian Ambassador di Washington DC. Nanti kita tanyakan,” lanjutnya.

    Lebih jauh, dia menyoroti seharusnya kebijakan itu tidak diterapkan kepada mahasiswa yang sedang belajar di AS, terkhusus mahasiswa Indonesia yang tengah menjalankan studinya di sana.

    “Ya kalau terhadap mahasiswa, orang yang belajar, ya mestinya perlakuannya nggak boleh seperti itu. Mereka kan tentu bukan berpolitik, tentu tidak juga mau mencari kerja. Mereka kan belajar menimba ilmu,” tukasnya.

    Mengutip laporan CNN International pada Senin (14/4/2025), diketahui sudah lebih dari 525 visa pelajar, dosen, dan peneliti asing yang dicabut sepanjang tahun ini. 

    Awalnya, pencabutan visa difokuskan ke mereka yang diduga mendukung organisasi teroris. Namun, kini alasannya banyak melibatkan kesalahan administratif ringan, bahkan tanpa alasan jelas sama sekali.

    Adapun, Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) mengimbau pada mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (AS) agar tetap menjaga status visa F-1 atau J-1 dengan baik.

    “Seluruh mahasiswa Indonesia pemegang visa F-1 dan/atau J-1 diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan imigrasi yang berlaku,” tulis @indonesiaindc sebagaimana dikutip pada Senin (14/4/2025).

  • Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif

    Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif

    Tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melaksanakan negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal), Jakarta, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Bayu Saputra)

    Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 14 April 2025 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melaksanakan negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal).

    Tim yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut terdiri dari sejumlah menteri dan kepala lembaga. Hari ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono berangkat ke Washington DC untuk mempersiapkan proses negosiasi. Besok, Menko Airlangga Hartarto serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu juga akan menyusul ke AS.

    “Pada tanggal 16-23 (April) nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, dan juga (yang) hadir di sini Ketua OJK (Mahendra Siregar). Sehingga kami akan bertemu dengan USTR (United States Trade Representatives), dengan Secretary of Commerce, dengan Secretary of State, dan Secretary of Treasury,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Ia juga menuturkan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beserta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga akan bertolak ke AS untuk bernegosiasi tarif. Sri Mulyani dikabarkan bakal menghadiri Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan tim negosiasi sebagai respons terhadap penerapan tarif 32 persen yang dikenakan oleh Pemerintahan Donald Trump.

    Dalam lawatannya nanti, delegasi Indonesia telah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa dalam perundingan. Pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

    Kedua, Pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

    Solusi ketiga yang coba dibawa Indonesia yaitu meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas. Kemudian keempat, Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

    Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diundang Presiden AS Donald Trump untuk membahas negosiasi kebijakan tarif impor.

    “Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” tuturnya.

    Dirinya memastikan sejumlah menteri yang berangkat ke AS tersebut siap melakukan negosiasi kebijakan tarif bersama utusan Presiden Donald Trump. Selain itu, tim negosiasi ini juga akan membahas rencana perluasan investasi antar kedua negara.

    “Dan juga terkait dengan investasi dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama. Beyond perdagangan militer, investment dan juga di sektor keuangan,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • Indonesia Siapkan 4 Tawaran Strategis, Ini Rinciannya

    Indonesia Siapkan 4 Tawaran Strategis, Ini Rinciannya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia menyiapkan empat tawaran strategis sebagai respons atas kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat. Langkah ini diambil menjelang perundingan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump yang akan berlangsung pada 16 hingga 23 April 2025.

    Empat tawaran tersebut meliputi:

    Investment Framework Agreement, Usulan deregulasi Non-Tariff Measures, Peningkatan impor dan investasi dari AS melalui pembelian minyak dan gas, Insentif fiskal dan non-fiskal.

    Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Delegasi ini juga mencakup Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Menurut rencana, Menlu Sugiono akan berangkat lebih dahulu pada 14 April untuk mempersiapkan negosiasi. Airlangga dan Elka Pangestu menyusul pada 15 April. Sementara itu, Sri Mulyani juga dijadwalkan menghadiri Spring Meeting IMF-World Bank di Washington.

    Airlangga menyatakan delegasi Indonesia akan bertemu dengan sejumlah pejabat penting AS, seperti perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Secretary of Commerce, Secretary of State, dan Secretary of Treasury.

    “Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” ujar Airlangga dikutip Pikiran Rakyat dari Antara. Ia menyebut pertemuan ini sebagai kesempatan penting bagi hubungan perdagangan kedua negara.

    Sejak pengumuman tarif impor AS oleh Presiden Trump, berbagai negara seperti India, Vietnam, dan Israel telah segera menjajaki negosiasi serupa. Awalnya, tarif tersebut dijadwalkan berlaku mulai 9 April, namun Trump mengumumkan penundaan selama 90 hari. Meski demikian, tarif tetap diberlakukan untuk China karena negara tersebut membalas kebijakan tarif dari AS.

    Hasil pertemuan bilateral delapan hari ke depan akan sangat menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menko Airlangga: Pemerintah Kirim Tim Negosiasi Soal Tarif Impor Trump Besok – Halaman all

    Menko Airlangga: Pemerintah Kirim Tim Negosiasi Soal Tarif Impor Trump Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih (KMP) akan mengirim tim negosiasi, menyoal tarif perdagangan yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada 16 sampai 23 April 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, sejumlah menteri yang ditugaskan selain dia untuk melakukan negosiasi akan berangkat besok, Selasa (15/4/2025).

    Adapun sejumlah tim yang berangkat diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu. 

    Sedangkan, Menteri Luar Negeri Sugiono sudah terlebih dahulu menuju Amerika Serikat pada hari ini. Airlangga bilang, kedatangan Menkeu Sri Mulyani ke Amerika juga sejalan dengan agenda Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC, AS.

    “Besok saya dan Ibu Mari akan berangkat, dan dengan Pak Thomas Djiwandono, Pak Wamenlu juga akan berangkat, demikian pula akan berangkat Ibu Menteri Keuangan. Ini terkait juga dengan spring meeting daripada World Bank, IMF World Bank,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Gedung Ali Wardhana, Senin (14/3/2025).

    Airlangga bilang, Indonesia sendiri dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. Meski begitu, pemerintah Indonesia mendapat kesempatan pertama untuk membuka ruang negosiasi dengan Amerika di Washington DC.

    “Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” ucap Airlangga.

    “Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia, di mana kami sudah bersurat arahan Bapak Presiden, bersurat kepada tiga kementerian, dan memang tiga kementerian itu yang diberi tugas untuk melakukan pembicaraan,” imbuhnya menegaskan.

    Selain itu, Airlangga menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan dokumen non-paper yang menjadi acuan negosiasi nanti. Dokumen itu menyoal tarif, kemudian non-trade measures atau non-tarif barrier, dan juga terkait dengan investasi.

    “Dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerjasama beyond perdagangan, jadi trade, investment, dan juga di sektor keuangan, oleh karena itu Ketua OJK juga hadir. Jadi seluruh isu kita akan jawab, dan juga rencana daripada Indonesia untuk mengkompensasikan delta daripada ekspor dan impor yang besarannya 18 sampai 19 miliar dolar AS,” terang Airlangga.

  • Indonesia Siap Investasi di AS, Wamen Ungkap Bocorannya

    Indonesia Siap Investasi di AS, Wamen Ungkap Bocorannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi untuk melakukan investasi di Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari langkah diplomatik menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Negeri Paman Sam.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan, rencana investasi ini masih dalam tahap pemetaan strategis dan belum bisa diungkapkan secara rinci sektor apa saja yang akan digarap Indonesia di AS.

    “Secara strategis, kami tengah memetakan sektor-sektor yang berpotensi untuk kita investasikan di sana. Tentunya yang juga dapat mendatangkan manfaat dan bisa kita serap untuk kepentingan dalam negeri,” ujar Todotua saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Todotua menyebut bahwa perusahaan yang nantinya akan investasi bisa berasal dari kalangan BUMN, swasta, maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia juga menilai bahwa BUMN memiliki rekam jejak yang kuat dalam ekspansi global.

    “Beberapa BUMN kita punya portofolio internasional yang baik. Seperti Pertamina, mereka sudah berpengalaman mengelola kilang di berbagai negara. Dengan kehadiran Danantara, kita juga semakin fleksibel dalam melakukan investasi di luar negeri,” paparnya.

    Langkah investasi ini merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap sejumlah negara mitra dagangnya.

    Pemerintah Indonesia telah menjadwalkan kunjungan ke AS untuk menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan sejumlah kementerian utama AS pada 16-23 April 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas yang digelar sebelumnya.

    Delegasi Indonesia akan bertemu dengan pejabat tinggi AS, termasuk US Secretary of Commerce, Secretary of State, dan Secretary of the Treasury.

    “Kami telah menyiapkan proposal lengkap, termasuk poin-poin tentang tarif dan hambatan non-tarif, investasi, serta kerja sama keuangan. Semua isu akan dibahas secara menyeluruh,” jelas Airlangga.

    Delegasi Indonesia dalam kunjungan ini akan terdiri dari Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, perwakilan Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, dan sejumlah pejabat lainnya. Kunjungan ini juga bertepatan dengan penyelenggaraan Spring Meetings World Bank Group (WBG) dan International Monetary Fund (IMF) tahun 2025.

    Airlangga menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang diundang langsung oleh Amerika Serikat dalam forum diskusi mengenai kebijakan tarif ini, yang menunjukkan pentingnya posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi global.

    “Selain negosiasi perdagangan, kami juga menyusun strategi untuk mengatasi gap neraca dagang antara Indonesia dan AS, yang saat ini mencatat surplus untuk Indonesia sekitar US$ 18 miliar. Rencana investasi ini adalah bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan ekonomi bilateral,” pungkas Airlangga.

  • DPR Tagih Penjelasan Pemerintah soal Rencana Tampung Warga Palestina ke Indonesia: Ini Evakuasi atau Relokasi?

    DPR Tagih Penjelasan Pemerintah soal Rencana Tampung Warga Palestina ke Indonesia: Ini Evakuasi atau Relokasi?

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Gaza, Palestina korban perang ke Indonesia. Puan menyatakan, DPR RI ingin mendapat penjelasan lebih lanjut secara langsung mengenai wacana tersebut.

    “Sampai saat ini kan belum ada penjelasan lanjut, apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih langsung, lebih jelas,” kata Puan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 14 April 2025.

    Menurut Puan, Menteri Luar Negeri Sugiono dapat menjelaskan rencana Presiden Prabowo tersebut dalam rapat kerja bersama DPR, khususnya kepada Komisi I yang menjadi mitra Kemlu.

    “Tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan, bagaimana rencananya, dan lain-lain sebagainya,” katanya.

    Apalagi, tambah Puan, rencana itu juga masih belum jelas apakah untuk mengevakuasi atau merelokasi masyarakat Palestina. Untuk itu, ia menilai perlu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah guna menindaklanjuti wacana tersebut.

    “Karena untuk melakukan apakah itu mengevakuasi, apakah merelokasi, tentu saja dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam, untuk di lapangannya dalam pelaksanaan tersebut,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi penjelasan terkait rencana mengevakuasi 1.000 korban luka di Gaza, Palestina. Ia mengatakan, Indonesia ingin berbuat sesuatu dalam membantu rakyat Palestina yang mengalami penderitaan dahsyat.

    “Ya itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya, kita ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo di Turki, Jumat, 11 April.

    Saat ditanya apakah itu artinya Indonesia akan merelokasi korban luka ini, Prabowo membantah. “Oh tidak, tidak, (ini) untuk membantu,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia Jadi Salah Satu Negara Pertama yang Negosiasi Tarif Trump

    Indonesia Jadi Salah Satu Negara Pertama yang Negosiasi Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang diundang Amerika Serikat (AS) dalam membicarakan negosiasi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Donald Trump.

    Dalam upaya negosiasi, Indonesia telah mempersiapkan proposal yang di dalamnya terdapat poin-poin yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan AS, agar dapat memberikan kelonggaran terhadap kebijakan yang dimaksud.

    Airlangga menambahkan, Indonesia telah menyusun rencana perihal gap neraca dagang antara AS dan Indonesia agar tidak terlampau besar selisihnya. Diketahui, AS kini mengalami defisit neraca dagang terhadap Indonesia, sekitar 18 miliar dolar AS.

    “Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” ucap Airlangga setelah menggelar rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Sebelumnya, ia juga mengungkap Pemerintah Indonesia segera melakukan negosiasi secara langsung dengan AS perihal adanya kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Donald kepada sejumlah negara mitra dagangnya.

    Adapun, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih akan berangkat menuju Negeri Paman Sam dalam waktu dekat.

    Ia menyebut, menteri-menteri RI akan melakukan pertemuan di AS pada 16-23 April 2025.

    Di AS, para Menteri Kabinet Merah Putih akan bertemu dengan Kementerian Sekretariat Negara AS, United States Secretary of Commerce, serta United States Secretary of The Treasury.

    “Tanggal 16 sampai 23 nanti, beberapa menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden dan juga hadir,” ungkap Airlangga.

    Adapun, sejumlah menteri yang akan terbang ke AS adalah Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu.

    Agenda di AS terkait tarif Trump yang dihadiri para pejabat Indonesia juga bersamaan kegiatan The 2025 Spring Meetings of the World Bank Group (WBG) and the International Monetary Fund (IMF).

  • DPR minta Pemerintah segera isi kekosongan dubes negara strategis

    DPR minta Pemerintah segera isi kekosongan dubes negara strategis

    Tentunya pos-pos penting ini kalau bisa segera diisi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meminta Pemerintah segera mengisi kekosongan sejumlah duta besar (dubes) di negara-negara strategis karena posisi tersebut merupakan pos-pos penting.

    Namun, dia mengembalikan keputusan itu kepada Presiden RI Prabowo Subianto maupun Menteri Luar Negeri Sugiono. Pasalnya, kegiatan yang menyangkut diplomasi tersebut juga memiliki aturan.

    “Tentunya pos-pos penting ini kalau bisa segera diisi,” kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Biasanya, menurut dia, penunjukan dubes dimulai dari pemerintah Republik Indonesia yang mengirimkan nota nama calon duta besar ke negara yang dituju. Setelah mendapatkan persetujuan dari negara yang dituju tersebut, baru Pemerintah memproses calon dubes itu untuk disiapkan.

    “Kalau Komisi I DPR, setiap saat ketika surat dari Presiden hadir, surat dari Ketua DPR hadir, pasti segera kami jadwalkan,” kata dia.

    Menurut dia, Komisi I DPR RI bakal mengundang Menteri Luar Negeri setelah DPR RI mulai kembali bersidang.

    Terlebih lagi, lanjut dia, kondisi geopolitik mengalami perubahan dan pergeseran karena perang tarif impor.

    “Perang tarif ini pasti ada dampaknya. Mitra kami Kementerian Luar Negeri, mudah-mudahan nanti Pak Menteri Luar Negeri Sugiono bisa menjelaskan sebaik-baiknya,” kata Utut.

    Salah satu dubes negara strategis yang kosong, yakni Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.

    Rosan Roeslani merupakan Dubes RI untuk Amerika Serikat yang menjabat hingga November 2023, dan hingga kini belum ada penggantinya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bertolak ke AS, Ini Strategi Indonesia Hadapi Tarif Impor Trump

    Bertolak ke AS, Ini Strategi Indonesia Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim lobi tingkat tinggi Indonesia bakal melawat ke Amerika Serikat (AS) untuk merespons kebijakan tarif impor 32% yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sejumlah strategi pun disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi tarif impor Trump.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tim lobi tingkat tinggi Indonesia akan melakukan negosiasi dengan otoritas Amerika Serikat pada 16-23 April 2025. Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menko Airlangga, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Dalam pertemuan penting itu, delegasi Indonesia akan bertemu berbagai pejabat tinggi AS, termasuk perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan (Secretary of Commerce), Kementerian Luar Negeri (Secretary of State), dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of Treasury).

    Menurut Airlangga, pemerintah sudah mempersiapkan dokumen non-paper yang cukup komprehensif untuk menghadapi tarif Trump.

    “Baik itu yang berkait dengan tarif, non-tariff measures (NTMs) atau non-tariff barriers (NTB), juga terkait dengan investasi dan secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama beyond perdagangan. Jadi trade investment dan di sektor keuangan,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (14/4/2025).

    Strategi Indonesia Hadapi Tarif Impor Trump

    Untuk menghadapi tarif impor Trump, Airlangga mengatakan tim lobi akan menyeimbangkan selisih nilai ekspor dan impor (delta) dalam neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan impor dari AS.

    Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga kapas, dan kedelai. Namun, Airlangga tak merincikan besaran impor yang akan ditingkatkan Indonesia dari AS.

    “Indonesia akan beli barang dari Amerika sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” ungkap Airlangga.

    Airlangga juga menyatakan bahwa Indonesia akan meningkatkan investasi di Negeri Paman Sam. RI pun siap melakukan deregulasi kebijakan non-tariff measure melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi dari AS.

    Dalam negosiasi dengan AS, pemerintah juga berencana menerapkan relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk-produk tertentu dari AS.

    “Ada tarif, ada PPN, ada non-tarif. Jadi itu menjadi bagian dari negosiasi,” imbuh Airlangga.

    Airlangga menyatakan bahwa misi negosiasi Indonesia di AS bukan untuk menurunkan tarif impor terhadap produk-produk AS. Dia menilai bahwa tarif yang ditetapkan RI sudah rendah.

    Namun, langkah-langkah yang disiapkan dalam negosiasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk AS di pasar Indonesia dan menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketegangan dagang, termasuk menurunkan tarif impor 32% dari Trump.

    “Sebetulnya maksimum dengan Amerika kita punya tarif 5%. Jadi yang kita impor, tarifnya 5%, sehingga mereka lebih mengarah kepada non-tariff barriers. Tarif itu sudah turun banget. Jadi tarif itu sudah semua mendekati 0%,” pungkasnya terkait strategi Indonesia hadapi tarif impor Trump.

  • DPR tunggu penjelasan Pemerintah soal evakuasi warga Palestina

    DPR tunggu penjelasan Pemerintah soal evakuasi warga Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu penjelasan lebih lanjut soal rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Gaza Palestina yang menjadi korban perang ke Indonesia.

    “Sampai saat ini ‘kan belum ada penjelasan lanjut apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi, kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih jelas,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Puan mengatakan bahwa DPR memerlukan penjelasan lebih lanjut soal agar segera bisa ditindaklanjuti bagaimana pelaksanaan rencana tersebut di lapangan.

    “Karena untuk melakukan, apakah itu mengevakuasi atau merelokasi, tentu saja dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam untuk di lapangannya dalam pelaksanaan tersebut,” ujarnya.

    Ia berharap Menteri Luar Negeri Sugiono dapat menjelaskan soal rencana Presiden Prabowo tersebut dalam rapat kerja bersama DPR, khususnya Komisi I yang menjadi mitra Kementerian Luar Negeri.

    “Tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan? Bagaimana rencananya? Dan lain-lain sebagainya,” kata Puan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melawat ke lima negara di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania, untuk meminta dukungan mereka terhadap rencana Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza ke Indonesia.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan rencananya itu manakala mendapatkan “lampu hijau” dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Palestina di Gaza.

    Syaratnya, kata Presiden, adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal.

    “Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025