Xcloud.id

Tag: Sugiono

  • Bikin Geger! Ini Isi Surat Purbaya ke Gubernur

    Bikin Geger! Ini Isi Surat Purbaya ke Gubernur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 itu Purbaya telah meminta para kepala daerah untuk memperkuat belanja pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Surat itu ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

    “Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah,” tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

    Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

    Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

    Sementara itu, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya dalam suratnya.

    Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

    Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

    Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

    Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

    Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    “Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

    Kemenkeu Terbitkan Pedoman TKD Akhir 2025

    Setelah Purbaya mengirimkan surat itu kepada para kepala daerah, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025 yang juga ditujukan kepada para kepala daerah bernomor S-73/PK/2025.

    Untuk TKD yang digelontorkan dalama bentuk dana bagi hasil atau DBH, diharuskan menyampaikan laporan syarat salur mulai dari DBH Cukai Hasil Tembakau atau CHT, DBH Dana Reboisasi, hingga DBH Sawit paling lambat pada 17 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Dalam hal syarat salur DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit itu tidak kunjung disampaikan hingga batas waktu yang ditetapkan, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dapat menghentikan sisa penyalurannya kepada kepala daerah.

    Adapula ketentuan DAK nonfisik yang juga diberikan batas waktu, seperti penyampaian syarat salur Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND) TA 2025 dengan rekomendasi dari Kemendikdasmen paling lambat 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

    “Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat dipenuhi, maka TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2025 tidak disalurkan,” dikutip dari pedoman tersebut.

    Tak terkecuali Dana Desa, para bupati atau wali kota juga diharuskan menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Bila tidak disampaikan syarat penyalurannya, maka akan dicatat menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

    Demikian juga ketentuan terkait Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal (DIF), hingga Hibah Kepada Daerah bisa tidak disalurkan bila tidak memenuhi persyaratan pelaporan dokumen penyalurannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

    TKD Jadi Perhatian Khusus Prabowo

    Setelah Purbaya menyurati para kepala daerah itu, termasuk dengan memberikan pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan secara khusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

    Perintah ini ia sampaikan dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

    “Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

    Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

    Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Tinjau Kapal Perang HMAS Canberra Bareng PM Australia

    Prabowo Tinjau Kapal Perang HMAS Canberra Bareng PM Australia

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Kapal HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Australia, Rabu (12/11/2025). Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Prabowo ke Australia, yang menandai penguatan hubungan pertahanan dan kerja sama strategis antara kedua negara.

    Setibanya di Garden Island Naval Base, Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, dan Kepala Staf Angkatan Laut Australia (Chief of Royal Australian Navy) Laksamana Madya Mark Hammond. Suasana penyambutan berlangsung penuh keakraban.

    Prabowo kemudian menuju kendaraan yang telah disiapkan untuk memasuki area dalam kapal. Saat memasuki kapal HMAS Canberra, Kepala Negara disambut oleh pasukan jajar kehormatan dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dibawakan oleh satuan musik HMAS Canberra.

    Dalam peninjauan tersebut, Prabowo duduk di mobil pertama berdampingan dengan PM Albanese. Di mobil kedua, tampak Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong.

    Peninjauan kapal dimulai dari dek pertama yang menampilkan berbagai kendaraan taktis dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) amfibi. Prabowo dan PM Albanese mendapat penjelasan rinci mengenai kemampuan kapal dalam mendukung operasi amfibi, logistik, serta misi kemanusiaan.

    Peninjauan berlanjut ke dek kedua yang memperlihatkan hanggar helikopter Seahawk — bagian penting dari kekuatan udara maritim Australia. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mendengarkan penjelasan teknis tentang kemampuan helikopter tersebut dalam mendukung misi patroli dan penyelamatan di laut.

  • Prabowo, Albanese sampaikan hasil pertemuan di geladak HMAS Canberra

    Prabowo, Albanese sampaikan hasil pertemuan di geladak HMAS Canberra

    “Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia telah menyepakati substansi perundingan untuk perjanjian bilateral yang baru untuk kepentingan bersama bidang keamanan. Hubungan Australia dengan Indonesia didasarkan kepada persahabatan, rasa saling per

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan hasil pertemuan empat mata dan pertemuan bilateral keduanya di hadapan jurnalis dua negara di atas geladak heli kapal induk Australia HMAS Canberra di Sydney, Australia, Rabu.

    Dua pemimpin negara itu, yang kompak mengenakan topi berlogo “HMAS Canberra”, memberikan pernyataan bersamanya secara bergantian, diawali dengan pernyataan bersama dari PM Albanese, kemudian diikuti oleh Presiden Prabowo.

    PM Albanese dan Presiden Prabowo, saat menyampaikan pernyataan bersama yang merupakan hasil pertemuan bilateral hari ini, mengumumkan perjanjian yang berhasil disepakati oleh dua negara dalam bidang keamanan dan pertahanan.

    “Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia telah menyepakati substansi perundingan untuk perjanjian bilateral yang baru untuk kepentingan bersama bidang keamanan. Hubungan Australia dengan Indonesia didasarkan kepada persahabatan, rasa saling percaya, saling menghormati, dan komitmen bersama untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan,” kata PM Albanese pada bagian awal pernyataan bersamanya.

    PM Albanese kemudian menilai perjanjian bilateral yang baru disepakati oleh dua negara itu merupakan wujud pengakuan dari Indonesia dan Australia bahwa cara terbaik untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan ialah dengan kerja sama.

    “(Perjanjian, red.) ini menjadi babak baru dalam hubungan Indonesia dan Australia,” sambung PM Albanese.

    Kemudian, Presiden Prabowo mengawali pernyataannya dengan mengucapkan terima kasih kepada PM Albanese atas sambutan kepada dirinya di Sydney.

    “Ini adalah kunjungan kenegaraan pertama saya di Australia, meskipun saya telah cukup sering ke sini, dan saya sangat bahagia disambut oleh Gubernur Jenderal pagi ini. Diskusi kami sangat baik, dan saya pikir, kami telah menyepakati perjanjian yang sangat penting untuk Australia dan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo lanjut menekankan arti penting Australia bagi Indonesia. Prabowo menegaskan Indonesia selalu mempertahankan kebijakan bertetangga yang baik sebagai salah satu kebijakan politik luar negerinya.

    “Saya percaya kepada kebijakan bertetangga yang baik. Tetangga yang baik itu sangat penting. Tetangga yang baik akan saling membantu pada masa-masa sulit. Bagi kami, orang Indonesia, kami punya istilah, saat kita menghadapi situasi darurat, tetanggalah yang akan membantu kita. Saudara kita mungkin tinggal jauh, dan orang yang terdekat adalah tetangga kita, dan hanya tetangga yang baik yang akan saling membantu satu sama lain,” kata Presiden Prabowo.

    Usai masing-masing menyampaikan pernyataan bersamanya, Presiden Prabowo dan PM Albanese lanjut berjabat tangan dan berfoto bersama. Selepas itu, Presiden Prabowo, didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, lanjut berbincang-bincang dengan PM Albanese dan beberapa pejabat tinggi Australia.

    Selepas itu, Presiden Prabowo dan PM Albanese meninggalkan lokasi pernyataan bersama di geladak heli HMAS Canberra.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiba di Australia, Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan dan 21 Tembakan Kehormatan

    Tiba di Australia, Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan dan 21 Tembakan Kehormatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn dalam upacara kenegaraan yang digelar di Admiralty House, Sydney, pada Rabu (12/11/2025).

    Dilansir dari keterangan resmi Sekretariat Presiden, upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian prosesi sebagai bentuk penghormatan tinggi negara tuan rumah kepada Kepala Negara Indonesia.

    Saat tiba di Admiralty House, Prabowo disambut langsung oleh Gubernur Jenderal Mostyn beserta Simeon Beckett.

    Selanjutnya, tembakan kehormatan sebanyak 21 kali atau gun salute mengiringi ketibaan Kepala Negara dan Gubernur Jenderal Mostyn di halaman Admiralty House. 

    Diiringi lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan, Presiden Prabowo berdiri tegak untuk menerima penghormatan militer dari pasukan Australia. 

    Selanjutnya, Prabowo didampingi Komandan Upacara melakukan inspeksi terhadap barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi di halaman upacara. Seusai inspeksi, dilakukan sesi perkenalan antara delegasi resmi dari masing-masing negara kepada kedua pemimpin. 

    Dalam upacara tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, serta Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono.

    Setelah pengenalan masing-masing delegasi, lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan dengan khidmat. Pada momen ini, Presiden Prabowo dan Gubernur Jenderal Mostyn berdiri berdampingan di podium kehormatan.

    Sebagai penutup rangkaian upacara, Prabowo menandatangani buku tamu resmi di Admiralty House sebagai simbol persahabatan dan penghormatan antara Indonesia dan Australia.

  • Di Admiralty House, Sam Mostyn sambut kunjungan perdana Prabowo

    Di Admiralty House, Sam Mostyn sambut kunjungan perdana Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn menyambut kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto di Admiralty House, Sydney, Rabu, dengan upacara kenegaraan sebagai simbol penghormatan kepada Presiden RI sebagai tamu negara Australia.

    Selepas prosesi penyambutan, Sam Mostyn menilai kunjungan Presiden Prabowo di Sydney itu merupakan bukti eratnya hubungan Indonesia dan Australia yang telah terjalin lama.

    “Selamat datang di Government House, selamat datang di Sydney. Selamat datang kembali di Australia. Saya tahu Bapak telah ke sini cukup sering, tetapi saat itu bukan sebagai Presiden, dan saya sangat senang dapat menyambut kedatangan Bapak Presiden di sini,” kata Sam Mostyn kepada Presiden Prabowo.

    “Ini pertama kalinya (saya datang) sebagai Presiden,” balas Prabowo kepada Sam Mostyn.

    Dalam pertemuan bilateral di Admiralty House, Sam Mostyn dan Presiden Prabowo kemudian bertukar cerita mengenai persahabatan yang telah terjalin antara kedua negara, termasuk antara Presiden Prabowo dengan pejabat-pejabat Australia, dan purnawirawan-purnawirawan Angkatan Bersenjata Australia.

    Sam Mostyn juga mengungkap latar belakang keluarganya yang berasal dari lingkungan militer. Dia menyebut dirinya sebagai anak dari seorang prajurit sehingga keluarganya dulu sering berpindah tempat karena mengikuti penugasan ayahnya.

    “Ayah saya (berdinas) jauh lebih lama daripada Jenderal Hurley, dan dia juga berdinas sebagai prajurit Angkatan Bersenjata Australia puluhan tahun. Saya, yang sering disebut banyak orang sebagai army brats​​​​​,” kata Gubernur Jenderal Australia kepada Prabowo.

    “Banyak teman saya juga dari Angkatan Bersenjata Australia. Sebagian besar dari mereka telah pensiun, saya pikir, semua yang saya kenal telah pensiun,” ujar Presiden.

    Selepas bertukar cerita, keduanya lanjut menyoroti persahabatan antara rakyat Indonesia dan Australia itu yang kemudian turut memperkuat eratnya kemitraan Indonesia dan Australia.

    “Hubungan antara rakyat Indonesia dan Australia, ditambah dengan kerja sama bidang pertahanan, menjadi penghubung dua negara yang strategis. Kita saat ini juga terhubung melalui kerja sama pendidikan, melalui kerja sama antarperguruan tinggi. Tiga universitas kami, Monash, Deakin, dan Western Sydney University membuka kampusnya di negara Bapak,” ujar Sam Mostyn.

    Presiden Prabowo menyambangi Admiralty House sebagai bagian dari rangkaian lawatan luar negerinya di Sydney, Australia. Di Admiralty House, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus yang salah satunya membahas mengenai keuangan negara sebelum berangkat ke Australia. Menariknya, meski secara spesifik membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak.

    Adapun dalam rapat tersebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengawal proses penyerapan APBN dan APBD. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Menkeu.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan syarat sekaligus deadline kepada pemerintah daerah alias pemda terkait pencairan dana transfer ke daerah pada akhir tahun 2025.

    Pemda yang tidak memenuhi syarat terancam akan memperoleh sisa transfer ke daerah termasuk penyaluran dana desa.

    Penyaluran TKD yang dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah. 

    Terkait penyaluran DBH baik itu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai semester I/2025. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB. 

    “Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah,” demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan. 

    Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya. Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU. 

    Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB. 

    Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas. 

    Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

    Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes. 

    Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

    Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.  

    Mensesneg Awasi Penyerapan

    Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian/lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025. 

    Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025). 

    Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

    Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. 

    Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun kendati membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak dalam rapat tersebut.

    Surat Purbaya ke Kepala Daerah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025. 

    Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul ‘Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025’, Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah. 

    Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun. 

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik. 

    Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. “[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah,” tulis Purbaya. 

    Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    Surat itu dikirimkan Purbaya pada 20 Oktober 2025, dengan tembusan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya juga sempat mewanti-wanti kementerian/lembaga khususnya dengan anggaran yang besar untuk mengoptimalkan belanjanya. 

    Dia memberikan waktu sampai dengan akhir Oktober 2025 kepada kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya sebelum melakukan penyisiran dan merealokasi anggaran itu untuk bantuan kepada masyarakat. 

  • Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah menimbulkan berbagai pertanyaan. 

    Untuk diketahui, Prabowo menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Selasa (11/11/2025), sebelum bertolak ke Australia. Salah satu materi pembahasan adalah percepatan penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah jelang akhir tahun.

    Kendati membahas soal penyerapan anggaran, rapat khusus yang diselenggarakan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu tidak dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Padahal, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden sampai menunda penerbangannya selama dua jam untuk menggelar rapat tertutup itu. 

    “Presiden Prabowo Subianto menunda jadwal penerbangan selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Selasa (11/11/2025). 

    Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” terangnya. 

    Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun rapat itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Tepatkah Penunjukkan Mensesneg?

    Ketidakhadiran Purbaya menjadi pertanyaan lantaran Menkeu adalah pejabat yang diberikan kekuasaan oleh Presiden, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, untuk mengelola fiskal. Hal ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara. 

    Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penunjukkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengurus belanja pemerintah pusat maupun daerah kurang tepat. Dia menilai harusnya koordinasi dilakukan oleh Menkeu Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

    Namun, Bhima menduga belakangan kepercayaan Prabowo berkurang kepada Menkeu yang ditunjuk olehnya menggantikan Sri Mulyani Indrawati itu. Hal itu tidak hanya terlihat dari peranan koordinator belanja pemerintah yang tidak diinstruksikan kepada Purbaya.  

    “Contohnya adalah polemik APBN dalam utang Whoosh, di mana Purbaya sebelumnya menolak, tetapi Prabowo justru berkomitmen membantu keuangan Whoosh. Soal serapan anggaran yang diserahkan ke Mensesneg juga menjadi pertanyaan, kenapa bukan Purbaya?,” ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025). 

    Di sisi lain, menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, instruksi Prabowo ke Prasetyo untuk mengoordinasikan percepatan belanja pemerintah jelang akhir tahun mencerminkan upaya memperkuat fungsi eksekutif dalam memastikan efektivitas belanja publik. 

    Rizal melihat langkah Prabowo itu tidak serta-merta menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Purbaya, tetapi menandakan pendekatan manajerial Presiden yang menekankan kendali langsung dan percepatan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah. 

    Dalam konteks historis, lanjutnya, serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun menunjukkan kelemahan koordinasi antarlembaga dan perencanaan proyek. Oleh sebab itu, intervensi politik di level Presiden menjadi logis untuk mendorong pelaksanaan program yang stagnan.

    Kendati demikian, penugasan Mensesneg dinilai berisiko tumpang tindih dengan kewenangan Kemenkeu dan Bappenas. Risiko itu utamanya bisa terjadi apabila tidak disertai pembagian fungsi yang tegas antara koordinasi birokratis dan otoritas fiskal.

    “Keputusan ini menunjukkan pola kepemimpinan Prabowo yang berorientasi pada hasil dan kontrol sentral. Dengan menugaskan Mensesneg, Presiden memperluas lingkup koordinasi ke ranah administratif-implementatif untuk mengurangi bottleneck birokrasi yang kerap menghambat belanja pemerintah,” terang Rizal kepada Bisnis.

  • ‎Tiba di Sydney, Prabowo akan bertemu tatap muka dengan PM Albanese

    ‎Tiba di Sydney, Prabowo akan bertemu tatap muka dengan PM Albanese

    Sydney, Australia (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Sydney, Australia, Selasa malam waktu setempat, dan dijadwalkan akan bertemu tatap muka (tête-à-tête) dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese.
    ‎
    ‎Presiden Prabowo tiba di Bandara Sydney Kingsford Smith, Australia, sekitar pukul 22.00 waktu setempat, didampingi oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.
    ‎
    ‎Prabowo tiba mengenakan kemeja safari berwarna krem dengan celana berwarna senada, serta peci hitam sebagai ciri khas Kepala Negara Indonesia.
    ‎
    ‎Saat menuruni tangga, Kepala Negara disambut oleh Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Honourary Aide-de-Camp Brigadier Phil Bridie, Official Secretary to the Governor of New South Wales Colonel Michael Miller.
    ‎
    ‎Kemudian, Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Rod Brazier, dan Deputi Kepala Protokol, Premier’s Department Karina Cameron.
    ‎
    ‎Sementara dari pihak Indonesia, Kepala Negara disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono dan Atase Pertahanan RI Laksamana Pertama Yusliandi Ginting.
    ‎
    ‎Setelah tiba di bandara, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam di kawasan Cumberland Street, Sydney.
    ‎
    ‎Setibanya di hotel, Presiden disambut oleh para diaspora, yang terdiri dari unsur mahasiswa, perwakilan dan keluarga KBRI Canberra, Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Sydney, KJRI Melbourne, KJRI Perth, KJRI Darwin, jajaran staf KBRI Canberra dan Sydney yang berjumlah 85 orang.
    ‎
    ‎Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang tiba lebih dahulu, seperti Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Roeslani, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan turut menyambut kedatangan Presiden di hotel tempat menginap.
    ‎
    ‎Berdasarkan informasi yang dihimpun, kunjungan Prabowo ke Australia ini merupakan bentuk kunjungan balasan atas kedatangan PM Albanese ke Jakarta pada Mei lalu, sehari setelah ia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia.
    ‎
    ‎Dalam kunjungan satu hari ini, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral bersama PM Albanese dan delegasi di kediaman Kirribilli House, Sydney.
    ‎
    ‎Selanjutnya, Presiden juga akan menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn di Admiralty House, yang berlokasi tidak jauh dari kediaman PM Australia.
    ‎
    ‎Seskab Teddy menjelaskan bahwa dalam kunjungan ini, Kepala Negara akan menghadiri sejumlah pertemuan lain yang membahas kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan Prabowo Rapat Dadakan Bahas Anggaran di Halim dan Tunda Ke Australia

    Alasan Prabowo Rapat Dadakan Bahas Anggaran di Halim dan Tunda Ke Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunda keberangkatannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (11/11/2025).

    Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretaris.kabinet. Rapat tersebut digelar sebelum Presiden bertolak ke Sydney, Australia, dalam rangka kunjungan kenegaraan satu hari.

    Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Berdasarkan keterangan foto, tidak ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat tersebut. 

    Dalam arahannya, Prabowo menegaskan pentingnya akuntabilitas dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran negara.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah yang juga merupakan uang rakyat,” ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari unggahan resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025).

    Kepala negara juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah, khususnya menjelang akhir tahun anggaran.

  • Prabowo sempat pimpin ratas di Lanud Halim sebelum bertolak ke Australia

    Prabowo sempat pimpin ratas di Lanud Halim sebelum bertolak ke Australia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto sempat menunda keberangkatannya ke Australia selama sekitar dua jam untuk memimpin rapat terbatas di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.

    Rapat itu diikuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.

    Kemudian, ada pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

    Dalam rapat itu, Presiden Prabowo memberikan arahan-arahan mengenai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi kepada hasil nyata untuk masyarakat.

    Presiden Prabowo juga menekankan setiap anggaran yang bersumber dari rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah yang juga merupakan uang rakyat,” kata Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan kembali oleh Seskab Teddy Indra.

    Dalam rapat yang sama, Teddy melanjutkan, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan memastikan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun 2025 berjalan optimal.

    Selepas memimpin rapat, Presiden Prabowo didampingi Menlu Sugiono dan Seskab Teddy naik pesawat Garuda Indonesia-1 PG-GIG untuk bertolak menuju Bandar Udara Sydney Kingsford Smith, Australia.

    “Dalam kunjungan satu hari tersebut, Presiden Prabowo akan bertemu empat mata dengan Perdana Menteri Anthony Albanese dan menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn,” kata Teddy.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.