Tag: Sugiono

  • Pertemuan Menlu Indonesia-Selandia Baru untuk penguatan kerja sama pendidikan

    Pertemuan Menlu Indonesia-Selandia Baru untuk penguatan kerja sama pendidikan

    Jumat, 13 Juni 2025 14:44 WIB

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters saat pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (13/6/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan kerja sama antar kedua negara salah satunya di bidang pendidikan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters (kanan) melakukan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (13/6/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan kerja sama antar kedua negara salah satunya di bidang pendidikan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 12 KBRI Kosong Tanpa Dubes, Kemlu Bilang Begini

    12 KBRI Kosong Tanpa Dubes, Kemlu Bilang Begini

    Jakarta

    Sebanyak 12 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kosong tanpa duta besar (Dubes). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut penunjukan dubes merupakan hak Presiden Prabowo Subianto.

    “Adalah hak presiden untuk pilih Dubes Indonesia untuk negara asing sesuai isi UUD 1945, dengan konsultasi seperlunya dengan DPR,” kata jubir Kemlu, Roy Soemirat, kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

    Roy mengatakan Kemlu sendiri memiliki mekanisme kerja birokrasi yang jelas. Hal itu untuk memastikan kinerja KBRI di luar negeri tetap berjalan meski posisi Dubes kosong.

    “Adapun untuk Kemlu kami punya mekanisme kerja birokrasi yang jelas untuk terus menjamin kinerja perwakilan Indonesia di luar negeri (KBRI atau KJRI) dalam keadaan kekosongan pimpinan tertinggi,” ucapnya.

    Roy menyampaikan Kemlu akan menunjuk pejabat sementara atau ad interim sampai posisi Dubes diisi secara definitif. Dia menjamin tidak ada hal yang terbengkalai meski posisi Dubes kosong.

    “Kemlu akan menunjuk kuasa usaha ad interim/kuai (charge d’affaires) yang menjadi pengganti sementara dengan mandat penuh. Hal ini menjamin kontinuitas kerja sampai adanya pejabat definitif,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto mengungkapkan 12 kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kosong tanpa duta besar atau dubes. Kursi kosong dubes itu berada di Amerika Serikat (AS), Jerman, hingga Korea Utara (Korut).

    “Kita, data yang saya ada ada 12 KBRI kosong tanpa dubes, Amerika Serikat dari tahun 2023 karena dubesnya ditunjuk jadi Wamen BUMN, PBB New York dari 2024 dubesnya jadi wamenlu, dubes Jerman jadi wamenlu juga, PBB Jenewa dubesnya jadi Wamen PPN dan Bappenas,” ujar Anton dalam rapat kerja dengan Menlu Sugiono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Anton meminta jabatan dubes untuk negara-negara sahabat itu secepatnya diisi sosok yang tepat. Anton menyebut hal ini akan berkaitan dengan diplomasi RI di kancah internasional.

    “Kita sama-sama paham bahwa dubes faktor yang paling penting Pak di Kemenlu, selain sebagai melindungi WNI kita, diplomasi kita, dan lain sebagainya. Ya kalau saya sih maunya yang kosong ini segera diisilah, apa pun alasannya,” katanya.

    Anton menyebut dubes RI untuk Meksiko hingga Jepang akan berakhir. Anton berharap Menlu Sugiono proaktif untuk menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto agar calon dubes bisa diuji DPR.

    “Jadi saya pikir ke depannya yang namanya dubes itu hak prerogatif dari Pak Presiden, tapi kalau kita bisa infokan ke Pak Presiden, ‘Pak izin tahun depan dubes akan berakhir’, kita akan adakan fit and proper beberapa dubes sehingga kalau waktu selesai, langsung diganti Pak,” tutupnya.

    Dalam rapat tersebut, Menlu Sugiono mengatakan segera mengirim surat berisikan nama-nama calon dubes ke DPR. Surat itu termasuk calon wakil tetap untuk PBB di New York, AS.

    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, concern-nya memang benar. Saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth, tapi yang pasti untuk beberapa pos yang tadi disebutkan kami berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera,” ujar Sugiono.

    Menlu menilai posisi dubes harus diisi lantaran perannya yang strategis. Namun, Sugiono mengakui, proses memilih dubes untuk negara lain tak mudah.

    Menurut Menlu, perlu waktu untuk mengisi dubes itu. “Jadi perlu waktu. Oleh karena itu, semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan. Semoga dalam 1-2 hari ini usulannya sudah bisa sampai ke DPR,” imbuhnya.

    (dek/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemarin, Prabowo resmikan Wisma Danantara hingga rapat soal geopolitik

    Kemarin, Prabowo resmikan Wisma Danantara hingga rapat soal geopolitik

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Senin (30/6), mulai dari Presiden Prabowo Subianto meresmikan Wisma Danantara hingga Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Sugiono guna membahas kondisi konflik geopolitik saat ini.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Diresmikan Prabowo, Wisma Danantara jadi “rumah” pengelolaan investasi

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Wisma Danantara Indonesia di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, menjadikan gedung tersebut sebagai “rumah besar” pengelolaan investasi negara.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Senin, peresmian tersebut digelar secara sederhana, menandai babak baru kiprah Danantara Indonesia sebagai Lembaga Pengelola Investasi Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Komisi I DPR dan Menteri Luar Negeri bahas konflik geopolitik

    Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Sugiono guna membahas kondisi konflik geopolitik yang akhir-akhir ini memanas serta upaya perlindungan dan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) di daerah rawan konflik.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa pembahasan itu sangat krusial dan bisa berdampak langsung kepada kepentingan nasional dan keselamatan jutaan rakyat Indonesia.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Komisi II DPR bahas tata kelola birokrasi dengan sejumlah mitra kerja

    Komisi II DPR RI menggelar rapat yang membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi di Indonesia dengan sejumlah mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Rapat tersebut dilangsungkan Komisi II DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini; Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh; Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik; hingga para kepala daerah yang mengikuti rapat secara daring.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Ketua Komisi II DPR nilai putusan MK soal pemilu dipisah kontradiktif

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan model pemilu, antara pemilu nasional dan pemilu lokal bersifat kontradiktif dengan putusan sebelumnya.

    “Putusan MK ini kita bandingkan dengan putusan MK sebelumnya terkesan kontradiktif, karena sebelumnya pada 2019 MK memberikan putusan yang dalam pertimbangan hukumnya, memberikan guidance kepada pembentuk undang-undang untuk memilih satu dari enam model keserentakan pemilu,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Kepala PCO: Penulisan sejarah tak mungkin rangkum semua kejadian

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai penulisan sejarah Indonesia, yang saat ini berjalan, tidak mungkin merangkum seluruh kejadian.

    Dia beralasan ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar para sejarawan untuk memilih peristiwa-peristiwa tertentu masuk dalam kompendium buku sejarah nasional.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menlu Sugiono Blak-blakan Kenapa Banyak Warga RI Ketipu di Kamboja

    Menlu Sugiono Blak-blakan Kenapa Banyak Warga RI Ketipu di Kamboja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kasus penipuan kerja yang menjerat ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja kembali menjadi sorotan. Menteri Luar Negeri RI Sugiono pun memberi tanggapannya.

    Ia mengungkapkan bahwa dari ribuan korban, tidak semuanya murni korban perdagangan orang. Banyak dari mereka justru terjebak skema penipuan karena tergiur tawaran kerja mudah tanpa melalui prosedur resmi.

    “Modusnya sebagian besar terkait online scam, terutama di Kamboja dan Myanmar,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (30/6/2025).

    “Dari 7.000 kasus sejak 2021 hingga 2025, sekitar 4.300 terjadi di Kamboja.”

    Dari total tersebut, lanjutnya lagi, lebih dari 1.500 kasus teridentifikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia pun mengatakan beberapa orang merupakan pelaku berulang, yang kembali bekerja di sindikat yang sama setelah dipulangkan.

    “Kami temukan ada fenomena repeated offender, yang sudah dipulangkan tapi kembali terjerumus,” jelas Sugiono lagi.

    “Ini menunjukkan bahwa pendekatannya harus komprehensif, dari hulu ke hilir.”

    Menurut dia, lemahnya literasi kerja luar negeri, minimnya pengecekan dokumen, serta ketidaktahuan soal prosedur resmi menjadi penyebab utama. Tak sedikit WNI yang berangkat tanpa dokumen lengkap alias undocumented, sehingga sulit dilacak dan dilindungi saat mengalami masalah.

    “Banyak yang tidak melaporkan diri. Belum lagi jenis pekerjaan mereka kerap berada di area abu-abu, bahkan gelap, sehingga mereka tidak terdata di sistem perlindungan kita,” katanya.

    Ke depan, Sugiono menegaskan Kementerian Luar Negeri akan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada calon pekerja migran, bekerja sama dengan DPR dan pemangku kepentingan lain. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah maraknya WNI menjadi korban penipuan kerja di luar negeri, khususnya di negara-negara yang dikenal rawan praktik online scam dan TPPO.

    “Kami butuh kerja sama dari Komisi I dan para anggota DPR. Saya yakin dari dapil masing-masing, pasti ada warga yang bekerja di luar negeri. Perlu ada edukasi sejak awal, bahkan sebelum mereka berangkat,” katanya.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 7.600 Kasus WNI Terjerat Sindikat Penipuan Daring di Luar Negeri, Paling Banyak di Kamboja

    7.600 Kasus WNI Terjerat Sindikat Penipuan Daring di Luar Negeri, Paling Banyak di Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan dan sindikat online scam di Kamboja dan Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.

    Dari hasil penanganan dan pemulangan korban, Kementerian Luar Negeri mencatat tingginya angka kasus yang sebagian besar terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    “Pada saat Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan korban TPPO dari Kamboja dan Myanmar beberapa waktu lalu, tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan semacam wawancara kepada WNI yang kami pulangkan. Dan saya kira ini adalah template yang sama antara yang Myanmar dan Kamboja, bahwa tidak semuanya merupakan korban TPPO,” ujarnya saat Rapat Kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, sebagian besar kasus yang ditemukan berkaitan dengan sindikat online scam, baik di Kamboja maupun Myanmar. Berdasarkan data Kemenlu periode 2021–2025, tercatat ada sekitar 7.600 kasus yang terkait online scam.

    “Kalau berdasarkan data Kemenlu sepanjang 2021 sampai 2025 ada 7.600 kasus yang dalam kaitannya dengan online scam, dan dari jumlah tersebut Kamboja itu angkanya paling tinggi ada 4.300-an, di Myanmar ada sekitar 1.100 orang, kemudian dari jumlah tersebut, 1.508 kasus itu usulannya dengan TPPO,” kata Sugiono.

    Tak hanya itu, dia juga mengungkap adanya fenomena repeated offender, yaitu korban yang sudah berhasil dipulangkan tetapi kembali terjerumus ke sindikat atau penipuan serupa.

    Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sugiono menekankan pentingnya upaya komprehensif sejak awal, termasuk edukasi dan penyuluhan bagi calon pekerja migran agar lebih cermat dan kritis dalam mengecek legalitas lowongan kerja.

    “Apa yang harus dilakukan adalah pemberian penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengisi lowongan pekerjaan yang ada, semuanya harus dicek benar atau tidak, kemudian track record-nya seperti apa,” jelasnya.

    Sugiono juga mengajak Komisi I untuk terlibat aktif karena banyak konstituen di daerah pemilihan yang bekerja ke luar negeri. 

    Dia menambahkan, salah satu tantangan terbesar adalah banyaknya pekerja yang undocumented atau tidak melaporkan diri, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor yang rawan.

    “Memang sebenarnya tidak ada excuse untuk bisa mendata dan mencari semuanya dan mendaftar semuanya, namun dengan berbagai keterbatasan kami melakukan itu juga pendataan,” pungkas Sugiono.

     

  • Gabung BRICS dan OECD, Menlu Tegaskan Posisi Indonesia Tetap Non-Blok

    Gabung BRICS dan OECD, Menlu Tegaskan Posisi Indonesia Tetap Non-Blok

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dan mengajukan aksesi ke OECD bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan langkah strategis untuk memperluas peluang dan mengurangi ketergantungan pada mitra tradisional.

    Menurutnya, langkah ini juga sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan non-blok dengan memperkaya hubungan internasional dengan berbagai organisasi luar negeri.

    “Saya kira ini bukan sesuatu yang kontradiksi, karena ada negara-negara OECD yang nggak ada di BRICS. UEA juga ada di dua-duanya. Ada juga OECD yang kalau dilihat ya tidak sepenuhnya, ini bukan political ataupun military block. Ada di barat misalnya Meksiko, Kolombia, Costa Rica di OECD. Dan juga mitra strategis kita Turkiya ada di OECD,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Sugiono menjelaskan, keanggotaan di berbagai organisasi multilateral seperti BRICS, OECD, hingga CPTPP bertujuan membuka lebih banyak peluang bagi Indonesia, khususnya dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi di tengah situasi global yang dinamis.

    “Yang mau kita lakukan adalah dengan bergabungnya kita di berbagai multilateral grouping ini, ada kesempatan-kesempatan dan alternatif-alternatif baru bagi Indonesia dalam rangka mengembangkan hubungannya khususnya di bidang ekonomi. Dengan situasi yang tidak menentu ini, terjadi shifting gimana kita memposisikan diri, gimana kita mengurangi ketergantungan dengan mungkin mitra-mitra tradisional kita selama ini. Ini yang kita coba,” jelasnya.

    Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip non-alignment. Menurutnya, kepentingan nasional tersebut mencakup upaya menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan menjalin hubungan baik dengan semua pihak, baik di kawasan regional maupun global, adalah langkah strategis yang tak bisa dihindari.

    “Sebagai negara kita ingin jadi negara yang mandiri, merdeka, berdaulat dalam arti sebenarnya. Salah satunya bagaimana masyarakat kita bisa hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Untuk mencapai itu kita harus punya hubungan baik dengan tetangga regional dan global,” pungkas Sugiono.

  • Pemerintah Sebut Krisis Timur Tengah Bisa Picu Konflik Terbuka hingga Indo-Pasifik

    Pemerintah Sebut Krisis Timur Tengah Bisa Picu Konflik Terbuka hingga Indo-Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono memperingatkan bahwa situasi krisis yang terjadi di Timur Tengah saat ini bukan hanya berdampak lokal, tetapi juga dapat memicu meningkatnya ketegangan dan konflik terbuka di berbagai belahan dunia, termasuk kawasan Indo-Pasifik.

    “Timur Tengah saat ini berada di titik krisis dan sekali lagi kita tidak menutup mata, dan jika situasi ini tidak dikelola dengan baik maka rivalitas geopolitik yang makin meruncing dan semakin membuka ruang bagi konflik terbuka di berbagai belahan dunia termasuk di kawasan Indo-Pasifik itu bisa akan makin meningkat suhunya,” ujarnya saat rapat kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan, kondisi ini tentu menjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh seluruh pihak, baik secara regional maupun global.

    Sugiono juga menekankan pentingnya peran diplomasi internasional dan kerja sama lintas negara untuk meredam ketegangan serta mencegah eskalasi lebih lanjut yang bisa mengguncang stabilitas global.

    “Tentu saja sesuatu yang sama-sama tidak kita inginkan,” pungkas Sugiono.

    Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance alias Indef memperingatkan bahwa eskalasi konflik militer antara Iran dan Israel dapat berdampak serius terhadap ekspor Indonesia, terutama ke kawasan Timur Tengah dan Eropa.

    Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah berperan sebagai jalur penting perdagangan global, khususnya dalam pengiriman barang dari Asia ke Eropa. Potensi terganggunya jalur logistik, seperti Selat Hormuz, akan mendorong lonjakan biaya pengapalan dan mempersulit akses ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan.

    “Kalau Selat Hormuz terganggu, ekspor Indonesia ke Timur Tengah dan Eropa bisa terdampak langsung. Logistik jadi mahal, dan pasokan pun terhambat,” ujar Heri dalam diskusi publik Indef secara daring, Minggu (29/6/2025).

    Meski secara agregat porsi ekspor Indonesia ke Timur Tengah tergolong kecil, yaitu sekitar 4,6% dari total ekspor nasional, dampak tidak langsung dari konflik tetap patut diwaspadai. Menurut Heri, kawasan tersebut merupakan hub logistik penting yang menghubungkan pasar Asia, Eropa, dan Afrika.

    Selain Timur Tengah, ekspor ke Eropa juga berpotensi terdampak karena ketergantungan terhadap jalur laut yang melewati wilayah konflik.

    Jika jalur perdagangan terganggu, maka biaya logistik akan melonjak, terutama untuk pengiriman ekspor ke kawasan yang melewati jalur Teluk dan Laut Merah. Hal ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor Indonesia, terutama dari sektor manufaktur dan makanan olahan.

    “Dalam simulasi model ekonomi GTAP yang kami lakukan, biaya input akan meningkat karena lonjakan harga energi dan logistik. Ini bisa menurunkan ekspor kita, bukan hanya ke Timur Tengah, tapi juga ke negara-negara mitra seperti China, India, bahkan Jepang,” jelas Heri.

    Dampak tidak langsung juga dapat terjadi apabila mitra dagang utama Indonesia ikut terdampak, misalnya penurunan permintaan dari China karena terganggunya ekspornya ke Timur Tengah.

    Dalam simulasi kuantitatif menggunakan model GTAP (Global Trade Analysis Project), Heri memaparkan bahwa perang Iran–Israel dapat menekan ekspor Indonesia di berbagai sektor, antara lain produk pertanian dan peternakan; barang makanan olahan; tekstil dan produk kertas; serta industri kimia dan besi baja

    “Impor naik, biaya input naik, dan pada akhirnya ekspor turun. Ini yang kami perkirakan dalam berbagai skenario konflik,” ungkapnya.

    Untuk meredam dampak penurunan ekspor, Heri menyarankan empat strategi utama yang bisa diambil pemerintah dalam jangka pendek. Pertama, menjaga stabilitas harga BBM dan LPG, agar inflasi dan biaya produksi tetap terkendali.

    Kedua, diversifikasi pasar ekspor dan menjajaki kerja sama bilateral baru di luar kawasan konflik. Ketiga, diversifikasi rantai pasok industri agar pelaku usaha tidak terlalu tergantung pada kawasan Timur Tengah.

    Keempat, identifikasi sektor dan komoditas terdampak, guna memberikan insentif dan dukungan fiskal secara lebih terarah.

    “Kalau tidak disiapkan dari sekarang, potensi penurunan ekspor bisa menghambat pemulihan ekonomi nasional,” tutupnya.

  • Respons Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Imbauan Menlu Sugiono ke WNI di AS

    Respons Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Imbauan Menlu Sugiono ke WNI di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengingatkan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal maupun sedang bepergian ke Amerika Serikat supaya mematuhi prosedur hukum, menyusul kebijakan imigrasi ketat yang terapkan rezim Presiden Donald Trump.

    “Yang kita perlu lakukan atau kita perlu himbau kepada para masyarakat bahwa dalam situasi seperti ini, dalam situasi di Amerika Serikat, hal-hal yang sifatnya basic itu harus dilakukan, terutama dokumen-dokumen imigrasi yang valid dalam bentuk hardcopy atau copy digital,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya bagi WNI untuk selalu mempersiapkan dokumen resmi, segera menghubungi keluarga, teman, atau perwakilan hukum jika menghadapi razia imigrasi, serta tidak menandatangani atau membuat pernyataan apa pun tanpa pendampingan pengacara.

    “Kemudian mencari representasi hukum dan menghubungi keluarga, teman, atau kontak dalam situasi-situasi razia yang dilakukan oleh imigrasi. Kemudian tidak menandatangani apa pun ataupun membuat pernyataan atau membuat keputusan apa pun tanpa dihadiri oleh pengacara,” tegasnya.

    Sugiono mengakui bahwa hingga kini tidak semua WNI di Amerika Serikat telah melapor diri, padahal hal tersebut sangat penting agar pemerintah bisa memantau kondisi mereka.

    “Oleh karena itu, kami juga memohon bantuan karena tidak semua WNI yang ada di Amerika Serikat melapor diri agar semua bisa melakukan lapor diri sehingga kita benar-benar bisa memantau apa yang sedang dialami atau apa yang sedang terjadi,” katanya.

    Terkait kebijakan visa bagi mahasiswa internasional di AS, Sugiono menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Trump untuk mendata dan mendaftarkan semua mahasiswa, meski kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah universitas.

    “Namun hingga saat ini masih in defect sehingga kita akan lakukan pendekatan-pendekatan yang lebih intens dalam rangka membantu masyarakat Indonesia yang ingin berkuliah atau sekolah di sana,” ungkapnya.

    Sugiono juga mengingatkan WNI untuk selalu memanfaatkan kanal resmi pemerintah, seperti aplikasi Safe Travel bagi yang bepergian, dan Portal Peduli WNI bagi yang menetap di luar negeri, untuk melapor diri dan memperoleh informasi terkini terkait situasi keamanan.

    “Sekali lagi yang mau saya sampaikan, pertama adalah bahwa melaporkan diri pada saat berada di luar negeri merupakan sesuatu yang penting. Ini instrumental dalam melaksanakan tugas konsuler kami di luar negeri sehingga kami minta kepada seluruh warga negara yang bepergian untuk segera melaporkan diri lewat jalur-jalur yang sudah kami berikan,” pungkas Sugiono.

  • Menlu Sugiono Waspadai Rencana Iran Tutup Selat Hormuz

    Menlu Sugiono Waspadai Rencana Iran Tutup Selat Hormuz

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan pemerintah Indonesia tengah mencermati serius perkembangan terbaru di Timur Tengah, khususnya langkah parlemen Iran yang menyetujui RUU penangguhan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) serta mendukung rencana penutupan Selat Hormuz. 

    “Beberapa hal yang kami cermati di Kemenlu bahwa parlemen Iran telah setuju RUU penangguhan kerja sama dengan badan tenaga atom internasional serta mendukung RUU yang mendukung penutupan Selat Hormuz,” ujar Sugiono, Senin (30/6/2025).

    Sugiono menilai keputusan pemerintah Iran menutup Selat Horzul bakal berdampak luas. Penangguhan kerja sama dengan IAEA dinilai berpotensi memperlemah transparansi program nuklir Iran serta mengikis kepercayaan terhadap rezim nonproliferasi senjata nuklir.

    Selain itu, dia mengatakan rencana penutupan Selat Hormuz oleh Iran dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap stabilitas pasokan energi global.

    “Jika penutupan Selat Hormuz dilakukan pemerintah Iran, hal itu berpotensi mengganggu 20% suplai minyak dunia yang lewat di situ,” jelas Sugiono.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa situasi tersebut bisa berdampak langsung pada Indonesia, mengingat sebagian besar impor minyak Pertamina juga melewati jalur strategis tersebut.

    “Dan ini juga akan mempengaruhi kita di Indonesia karena impor minyak Pertamina juga melewati Selat Hormuz, ada 20,4%” katanya. 

    Kendati demikian, Sugiono menyambut positif adanya gencatan senjata sementara di kawasan tersebut, seraya berharap perdamaian bisa berlangsung lebih lama demi stabilitas kawasan dan kepentingan global. 

    “Kita terus mencermati gencatan senjata dan perdamaian yang saat ini berlangsung. Semoga gencatan senjata dan perdamaian ini bisa berjalan langgeng dan lebih lama,” pungkas Sugiono. 

  • Menlu Bakal Kirim Nama-nama Pengisi Dubes Kosong ke DPR Dalam 2 Hari

    Menlu Bakal Kirim Nama-nama Pengisi Dubes Kosong ke DPR Dalam 2 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui bahwa proses pengisian sejumlah posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia di beberapa negara mengalami keterlambatan.

    Dia menyebut keterlambatan ini sebagai tanggung jawab Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan berjanji segera mempercepat proses pengusulan ke DPR dalam waktu dua hari.

    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian concern-nya, memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth. Tapi yang pasti untuk beberapa pos tadi yang disebutkan, saya berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera diisi,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025).

    Meskipun beberapa posisi Dubes kosong seperti di Amerika Serikat (AS), tetapi Sugiono memastikan tugas-tugas diplomasi di negara-negara akreditasi tetap berjalan dengan cukup lancar melalui tim perwakilan yang ada.

    Namun, dia mengakui pentingnya segera menunjuk Dubes definitif, terutama di negara-negara besar mitra strategis Indonesia.

    “Tidak mungkin negara kita tidak diisi Duta besarnya di negara-negara yang besar. Terima kasih atas masukannya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,” ungkap Sugiono.

    Dia juga menjelaskan bahwa proses penunjukan Dubes memerlukan pertimbangan matang, termasuk kompetensi dan pengalaman yang sesuai. Sugiono bahkan menyebut sulitnya mencari kandidat Dubes yang sekelas dengan diplomat senior seperti Hafas dan Tara.

    “Dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah, semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar. Jadi perlu waktu dan Alhamdulillah semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan di Kemlu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sugiono menyebut beberapa Dubes terpilih sebenarnya sudah siap berangkat, namun masih menunggu proses akhir dari negara akreditasi.

    Dia berharap dalam satu hingga dua hari ke depan, semua berkas dapat dikirim ke DPR untuk segera diproses.

    “Dan beberapa duta besar juga sebenarnya ada di ruangan ini tetapi belum bisa berangkat karena proses dari negara akreditasi juga masih berjalan dan semoga dalam satu dua hari ini masalahnya sudah bisa sampai ke DPR,” pungkas Sugiono.