Tag: Sugiono

  • Prabowo ke Aceh, Ini Titik Lokasi yang Disambangi Hari Ini

    Prabowo ke Aceh, Ini Titik Lokasi yang Disambangi Hari Ini

    Aceh, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menyambangi Aceh untuk meninjau perkembangan penanganan bencana alam di sejumlah wilayah terdampak.

    Prabowo tiba di Lanud Sultan Iskandar Muda sekitar pukul 10.20 WIB pada Minggu (7/12/2025). Dalam kunjungan ini, Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoedin, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Setibanya di Aceh, Prabowo dan rombongan melanjutkan perjalanan dengan helikopter Caracal menuju Helipad Batalyon Infanteri 113/Jaya Sakti. Dari sana, rombongan menuju Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen serta Posko Pengungsian di Desa Balee Panah, Kecamatan Juli, untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan warga terdampak.

    Presiden dijadwalkan memantau area-area yang mengalami kerusakan berat akibat banjir sekaligus memastikan penanganan darurat berlangsung cepat dan terkoordinasi. Ia juga akan meninjau proses penyaluran bantuan, kegiatan evakuasi warga, dan pembukaan akses jalan yang sempat terputus.

    Sebelum tiba di Aceh, Prabowo berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada pukul 07.55 WIB. 

    Dalam penerbangan tersebut, Presiden turut disertai Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

  • Prabowo Terbang ke Aceh Hari Ini, Tinjau Langsung Lokasi Bencana

    Prabowo Terbang ke Aceh Hari Ini, Tinjau Langsung Lokasi Bencana

    Bisnis com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Aceh untuk meninjau langsung penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah pada hari ini, Minggu (7/12/2025).

    Berdasarkan keterangan pers Setpres, Prabowo berangkat ke Aceh dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar sekitar 07.55 WIB.

    Setibanya di Aceh, Prabowo diagendakan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak signifikan akibat banjir, sekaligus menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait. 

    Selain itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga akan memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di Aceh menjadi prioritas nasional dan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

    “Kita buktikan rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita. Tapi alat-alat negara segera hadir,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Adapun, turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju wilayah terdampak bencana yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

  • Pimpinan MPR dukung pernyataan bersama tolak pengusiran warga Gaza

    Pimpinan MPR dukung pernyataan bersama tolak pengusiran warga Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mendukung pernyataan bersama yang secara tegas menolak adanya penggusuran atau pengusiran rakyat Jalur Gaza, Palestina ke luar negeri dengan cara apapun serta dalam bentuk apapun oleh Israel.

    Pernyataan bersama tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama tujuh menteri luar negeri negara Arab-Islam yang terdiri dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan.

    “Delapan Negara ini melalui menteri luar negerinya, termasuk Indonesia, melakukan langkah yang baik, menolak pengusiran warga Gaza/Palestina dengan cara apapun, tapi agar efektif, negara2 tersebut perlu secara serius mengawal agar benar-benar tidak terjadi pengusiran Rakyat Palestina, termasuk dari Jalur Gaza dengan cara apa pun, seperti yang sudah dilakukan Israel dengan membuka pintu Rafah maupun menerbangkan warga keluar dari Gaza/Palestina ke Afrika Selatan tanpa dokumen apa pun,” kata HWN dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal tersebut disampaikan setelah Israel memutuskan pembukaan perbatasan Rafah untuk warga Gaza, tapi hanya dibuka untuk keluar dari Gaza dan tidak untuk masuk kembalinya warga Gaza. Itu sama saja pengusiran terselubung. Apalagi dengan terbongkarnya manuver pihak Israel yang terbangkan ratusan warga Gaza/Palestina secara ilegal ke Afrika Selatan.

    Langkah tersebut dicurigai sebagai cara licik dari Israel untuk mengusir warga Palestina dan mengosongkan Jalur Gaza dari penduduk aslinya, yakni bangsa Palestina, agar sepenuhnya mudah dikuasai untuk kepentingan pembentukan negara Israel Raya.

    HNW, sapaan akrabnya, mengatakan perlunya delapan negara tersebut bisa bahu membahu untuk memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian perdamaian di Palestina tidak malah merugikan nasib dan perjuangan bangsa dan rakyat Palestina, dan makin menjauhkan mereka dari cita-cita/perjuangan berdirinya negara Palestina merdeka yang sekarang ini sudah diakui oleh lebih dari 156 negara Anggota PBB.

    Apalagi, Israel terus saja melanggar kesepakatan damai termasuk melakukan penyerangan militer dan pengusiran terhadap rakyat Gaza/Palestina dari tanah airnya.

    “Pengusiran rakyat Gaza/Palestina dengan alasan apa pun, sehingga kemudian mereka tidak bisa kembali ke negaranya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat karena itu juga bentuk lain dari praktik genosida yang sangat jahat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, HNW mengingatkan perlunya lobi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara yang mengajukan proposal perdamaian, bahwa dibukanya perbatasan Rafah ke Mesir memang merupakan suatu langkah yang sangat perlu dilakukan tapi agar bantuan kemanusiaan dan proses rekonstruksi Jalur Gaza bisa segera dilakukan.

    “Itu yang menjadi tujuan utama dibukanya perbatasan Rafah. Bukan justru untuk mengusir warga Gaza keluar dari wilayahnya agar kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Israel,” tuturnya.

    HNW menegaskan bahwa delapan negara ini mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam mengimbangi proses pelaksanaan perjanjian perdamaian di Jalur Gaza. Pasalnya, tanpa keterlibatan delapan negara ini, sangat mustahil perjanjian perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat bisa berjalan dengan baik.

    Perdamaian di Jalur Gaza, kata NHW, bukan hanya karena peran dari Amerika Serikat, tetapi juga ada peran penting dari delapan negara tersebut. Dan itu pun diakui oleh Presiden AS Donald Trump.

    Sehingga, delapan negara ini juga perlu memastikan bahwa perjanjian perdamaian tidak bergeser ke arah yang salah dengan pengusiran warga Palestina dan terus membiarkan Israel melakukan pelanggaran terhadap proposal perdamaian, karena jelas akan menjadi kontraproduktif dari upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan dengan terlaksananya prinsip two state solution yang juga menjadi salah satu Resolusi PBB.

    “Oleh karena itu, Saya mendukung sikap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono untuk terus bekerja sama maksimal, bahu membahu dengan Menlu dari negara-negara sahabat tersebut, untuk memastikan hal kontraproduktif yang melanggengkan pelanggaran perdamaian, menjauhkan Palestina menjadi negara merdeka, seperti manuver-manuver pengusiran yang dilakukan Israel, tidak terus terjadi, dan bisa dihentikan, agar segera terbayar lunas-lah hutang Indonesia terhadap Palestina berupa hadirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3
                    
                        Tiba di Aceh, Prabowo Peluk Gubernur Mualem
                        Nasional

    3 Tiba di Aceh, Prabowo Peluk Gubernur Mualem Nasional

    Tiba di Aceh, Prabowo Peluk Gubernur Mualem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, untuk meninjau penanganan bencana banjir dan longsor, Minggu (7/12/2025).
    Dilansir dari tayangan KompasTV, Prabowo tampak turun dari pesawat Kepresidenan mengenakan safari coklat dan topi biru.
    Ia lantas bersalaman dengan para pejabat yang menyambutnya di landasan udara. Kepala Negara lebih dulu bersalaman dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
    Kemudian, Prabowo bersalaman dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Prabowo langsung memeluk Mualem, dan keduanya tampak berbincang-bincang. Menhan pun terlibat dalam perbincangan tersebut.
    Lantas, Prabowo memanggil Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk berbincang-bincang, meskipun suara mesin pesawat masih menyala.
    Perbincangan di landasan pesawat turut diikuti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
    Setelahnya, Presiden beserta jajaran melanjutkan perjalanan menuju titik terdampak bencana menggunakan helikopter Kepresidenan.
    Kepala Negara diagendakan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak signifikan akibat banjir, sekaligus menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
    Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Kepala Negara juga akan memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan.
    Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di Aceh menjadi prioritas nasional, dan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.
    Adapun Presiden lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, sekitar pukul 07.55 WIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu pagi, dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bireuen untuk mengecek jembatan bailey dan meninjau posko pengungsi.

    Kedatangan Presiden Prabowo di Aceh hari ini merupakan kunjungannya yang kedua di Serambi Mekkah untuk mengecek langsung penanganan dampak banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah kabupaten dan kota pada 25 November 2025.

    Presiden Prabowo turun dari pesawat kepresidenan PK-GRD sekitar pukul 10.30 WIB, setelah pesawat mendarat pukul 10.21 WIB.

    Di apron bandara, kedatangan Presiden Prabowo disambut oMenteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Dari Jakarta, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta beberapa pejabat negara naik helikopter kepresidenan Caracal menuju Bireuen.

    Di Bireuen, Presiden meninjau jembatan bailey yang dipasang di salah satu jalur kritis yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Banda Aceh.

    Selepas itu, Presiden juga dijadwalkan mengecek distribusi bantuan, dan posko pengungsi di Bireuen.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, selepas dari Bireuen, Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Aceh, dijadwalkan memimpin rapat terbatas penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Rapat tersebut rencananya diikuti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Seskab Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo kembali tinjau daerah bencana Aceh, pastikan penanganan cepat

    Prabowo kembali tinjau daerah bencana Aceh, pastikan penanganan cepat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Aceh pada Minggu, untuk meninjau langsung penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di tanah rencong untuk kedua kalinya.

    Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden lepas landas menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, sekitar pukul 07.55 WIB.

    Setibanya di Aceh, Kepala Negara diagendakan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak signifikan akibat banjir, sekaligus menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

    Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kepala Negara memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak.

    Presiden Prabowo juga akan memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan.

    Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di Aceh menjadi prioritas nasional dan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

    Sebelumnya, pada Jumat (5/12), Kepala Negara menyampaikan bahwa musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama sebagai satu bangsa.

    Presiden menegaskan bahwa di tengah cobaan dan berbagai bencana yang melanda, Indonesia tetap menunjukkan keteguhan sebagai negara yang besar dan kuat, dengan kemampuan untuk bertahan, bangkit, serta mengatasi setiap ujian yang dihadapi secara bersama-sama.

    “Kita buktikan rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita. Tapi alat-alat negara segera hadir,” ujar Kepala Negara.

    Kehadiran Presiden di lokasi diharapkan memperkuat koordinasi lapangan dan memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi.

    Pemerintah terus bekerja untuk memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan infrastruktur penting di wilayah terdampak.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju wilayah terdampak bencana, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Kembali Bertolak ke Aceh untuk Tinjau Penanganan Bencana

    Prabowo Kembali Bertolak ke Aceh untuk Tinjau Penanganan Bencana

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Aceh. Untuk kedua kalinya, Prabowo meninjau langsung penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Rencong.

    Berdasarkan keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, sekitar pukul 07.55 WIB, Minggu (7/12/2025).

    Setibanya di Aceh, Prabowo diagendakan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak signifikan akibat banjir, sekaligus menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Kunjungan ini sebagai bagian dari upaya untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak.

    Prabowo juga akan memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di Aceh menjadi prioritas nasional dan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

    Dua hari lalu, Prabowo menyampaikan bahwa musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama sebagai satu bangsa.

    “Kita buktikan rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita. Tapi alat-alat negara segera hadir,” ucap Prabowo.

    Turut mendampingi Prabowo dalam penerbangan menuju wilayah terdampak bencana yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

    (fas/imk)

  • Pimpinan Komisi II DPR Minta Kemendagri Sanksi Bupati Aceh Selatan

    Pimpinan Komisi II DPR Minta Kemendagri Sanksi Bupati Aceh Selatan

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyayangkan Bupati Aceh Selatan Mirwan yang diketahui berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah saat wilayahnya dilanda bencana banjir dan tanah longsor. Dede Yusuf meminta Kemendagri memberikan sanksi terhadap Mirwan.

    “Sangat disayangkan sikap seorang kepala daerah meninggalkan rakyatnya atau daerahnya pada saat bencana masih berlangsung,” kata Dede Yusuf saat dihubungi, Minggu (7/12/2025).

    Dede Yusuf menilai wajar jika Mirwan ditegur karena tindakannya itu. Ia bahkan meminta Gubernur Aceh hingga Kemendagri menegur yang bersangkutan.

    “Sudah sangat seharusnya jika ditegur, dan sebagai pembina wilayah yang harus menegur adalah gubernur atau dari pusat itu adalah Kemendagri,” ucap dia.

    Ia juga meminta Kemendagri memberikan sanksi kepada Mirwan. Dia mengingatkan kasus Bupati Indramayu yang juga berujung pada sanksi sosial oleh Kemendagri.

    “Kita ingat dulu Bupati Indramayu juga terkena sanksi sosial dari Kemendagri selama beberapa waktu. Saya lupa sanksinya apa. Tapi menjadi kewenangan Kemendagri soal itu,” ujarnya.

    Dede Yusuf juga mengingatkan agar kepala daerah mendahulukan rakyat. Menurutnya, lebih bai menunda kepentingan pribadi ketika rakyat membutuhkan.

    “Ke depan, kepala daerah wajib mendahulukan kepentingan rakyat yang adalah merupakan sumpah jabatannya. Dan rakyat paling membutuhkan ketika terjadi bencana. Artinya kalau belum selesai sebaiknya tunda dulu kepentingan pribadinya,” tutur dia.

    Seperti diketahui, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS berangkat umrah bersama keluarganya di tengah bencana yang melanda wilayahnya. Juru bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA mengatakan Mirwan memang mengajukan izin untuk pergi ke luar negeri, tapi ditolak Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

    Gerindra pun telah mengambil langkah usai ramai disorot Mirwan MS berangkat umrah bersama keluarganya di tengah bencana melanda daerahnya. Sekjen Gerindra Sugiono menegaskan partai telah memecat Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Tadi saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” kata Sugiono kepada wartawan, Jumat (5/12).

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/idh)

  • Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Dicopot Gerindra Gara-gara Umroh saat Wilayahnya Banjir

    Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Dicopot Gerindra Gara-gara Umroh saat Wilayahnya Banjir

    GELORA.CO  – Terungkap harta kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang dicopot dari kursi ketua DPC Gerindra setelah diketahui melaksanakan ibadah umroh saat daerahnya diterjang bencana banjir bandang. 

    Foto-foto Mirwan MS yang tengah berada di tanah suci Mekkah, Arab Saudi yang sempat dibagikan travel umrah yang memberangkatkannya, viral di media sosial. 

    Mirwan MS diketahui umrah bersama istrinya Devina Fisah Mirwan pada Selasa (2/12/2025) atau setelah wilayahnya diterjang banjir bandang.

    Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan keputusan Bupati Aceh Selatan untuk menunaikan ibadah umrah.

    “Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/12/2025).

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” tambahnya.

    Terpisah, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.

    “Tidak saya teken (surat izin) untuk sementara waktu jangan pergi. Kalau dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti sanksinya apa,” kata Mualem di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).

    Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permohonan izin Bupati Aceh Selatan diajukan pada 24 November 2025, namun ditolak karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi.

    “Atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda bencana alam dan Gubernur telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,” ujar MTA.

    Ia menambahkan bahwa Aceh Selatan termasuk daerah terdampak paling parah, sehingga pihaknya berupaya mengonfirmasi keberangkatan Mirwan.

    “Gubernur telah menegaskan apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” katanya.

    Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, tidak memiliki izin untuk pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir dan longsor.

    “Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2025).

    Bima Arya menyampaikan, seharusnya kepala daerah dapat menyesuaikan rencana umrah ketika wilayahnya membutuhkan lebih banyak perhatian khusus. Ia pun meminta kepala daerah untuk fokus sepenuhnya pada penanganan bencana.

    “Seharusnya dalam kondisi seperti ini rencana umrah bisa disesuaikan. Harus fokus pada penanganan bencana,” ucap Bima.

    Lebih lanjut, Bima menyampaikan, Kemendagri akan mengambil tindakan serius atas hal ini.

    “Kemendagri akan mengirimkan Irsus (Inspektur Khusus) besok (Sabtu) ke Aceh. Kita lihat hasil pemeriksaan nanti,” tandasnya.

    Terkait sanksi, Kemendagri akan menunggu dan melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur Khusus tersebut terlebih dahulu.

    Pembelaan Mirwan MS

    Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.

    Dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat.

    Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkap Mirwan.

    Ia menegaskan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan nazar pribadi yang telah lama ia rencanakan.

    Mirwan juga menanggapi surat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah.

    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.

    Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait.

    “Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insyaAllah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh,” ujarnya.

    Sosok Mirwan MS

    Mirwan Lahir di Peulumat Labuhan Haji, Aceh Selatan pada 19 Maret 1975.

    Ia menempuh Pendidikan SD N 1 Pelumat dan lulus pada 1989, SMP Labuhanhaji Timur dan lulus pada tahun 1992. 

    Dia lalu melanjutkan ke SMA STMN 1 Banda Aceh dan lulus pada tahun 1995. 

    Pendidikan S1 diselesaikan di STIEM ISM Sarjana Ekonomi dan lulus pada tahun 2014, bahkan ia juga melanjutkan S2 di UNNAS Megister Ilmu Politik dan lulus pada tahun 2021.

    Bupati Aceh Selatan ini juga aktif diberbagai organisasi, diantaranya: 

    Ketua Kamomat 2004-2006

    Penasehat Yayasan Panti Asuhan Payung Agung 2013-2016

    Pembina Yayasan Panti Asuhan Mizan 2013-2023

    Pembina Yayasan Panti Asuhan YPI 2019-2023

    Pembina PEPPAS – Jakarta 2022-2025

    Dewan Penasehat PM. LATIM 2019-2023, Pembina IKAMAS Jakarta 2023-2028. 

    Sementara riwayat karirnya sebagai berikut:

    Pelaksana Husni Utama Grub Tahun 1995-1997

    Pelaksana PT Alfindo Jaya Abadi Jakarta Tahun 1998-1999.

    Pengawas PT Lampiri Jakarta Utara Tahun 1999-2021

    Direktur PT Ariesta (APM) Tahun 2002-2011. 

    Direktur PT Desindo Putra Mandiri Tahun 2011-2014 

    Direktur PT Ariesta Motor (Showroom) Tahun 2010-Sekarang.

    Komisaris PT Ariesta Aldundo Venturer Tahun 2011- Sekarang.

    Karir Politik

    Dikutip dari Wikipedia, Mirwan MS merupakan Bupati Aceh Selatan sejak 17 Februari 2025 hingga 2030.

    Mirwan MS merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.

    Pada Pilbup Aceh Selatan 2024, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Selatan masa jabatan 2025–2030 berpasangan dengan politikus Partai Demokrat, Baital Mukadis. 

    Pasangan calon ini berhasil unggul dengan meraih 51.609 suara atau 36,32 persen dari total suara sah.

    Sebelumnya, Mirwan juga pernah mencalonkan menjadi Bupati pada periode 2018-2023.

    Saat itu Mirwan berpasangan dengan Zirhan yang di usung oleh Partai Aceh (PA) bersama dengan beberapa Partai Koalisinya.

    Namun saat itu Mirwan – Zirhan tak bisa meraih kemenangan, pasangan tersebut finis di posisi ke tiga.

    Akan tetapi, tekad Mirwan untuk membangun daerah kelahirannya tetap tak surut. Hingga hari ini Mirwan-Baital Mukadis telah sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Priode 2025-2030.

    Harta Kekayaan Mirwan MS

    Mirwan, yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra, memiliki kekayaan senilai Rp 25.958.970.622.

    Jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ia laporkan ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Selatan pada 1 Oktober 2024.

    Kekayaan Mirwan terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta lainnya.

    1. Tanah dan Bangunan

    Tanah dan bangunan seluas 95 m2/172 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 1.450.000.000.

    Tanah seluas 579 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 868.500.000.

    Tanah dan bangunan seluas 517 m2/312 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 13.000.000.000.

    Tanah seluas 4.283 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 564.055.000.

    Tanah dan bangunan seluas 769 m2/769 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 6.000.000.000.

    2. Alat Transportasi dan Mesin

    Mobil Toyota Fortuner tahun 2017, hasil sendiri: Rp 435.000.000

    Mobil Daihatsu pick up tahun 2014, hasil sendiri: Rp 72.000.000

    Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 tahun 2007, hasil sendiri: Rp 450.000.000

    Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE 74 tahun 2008, hasil sendiri: Rp 185.000.000

    Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE SHD tahun 2009, hasil sendiri: Rp 195.000.000

    Komatsu Excavator VC 200/5 tahun 2004, hasil sendiri: Rp 260.000.000

    Mobil Toyota Fortuner VRZ 4X2 tahun 2021, hasil sendiri: Rp 450.000.000

    Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

    Mobil, Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

    Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

    Mobil Toyota Camry 2.5V AT tahun 2019, hasil sendiri: Rp 400.000.000.

    3. Harta Lainnya

    Harta bergerak lainnya: Rp 321.400.000

    Kas dan setara kas: Rp 223.015.622

    Harta lainnya: Rp 710.000.000.

    4. Utang

    Utang: Rp 225.000.000.

  • 3
                    
                        Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Tak Izin hingga Dicopot Partai
                        Nasional

    3 Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Tak Izin hingga Dicopot Partai Nasional

    Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Tak Izin hingga Dicopot Partai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Banyak pihak menyayangkan langkah Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang berangkat umrah ke Tanah Suci di tengah bencana banjir yang melanda warga Aceh.
    Sorotan semakin santer lantaran Bupati Aceh Selatan juga mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya. Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.
    Merespons ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengungkapkan bahwa Bupati Aceh Selatan, Mirwan, tidak memiliki izin untuk pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
    “Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada
    Kompas.com
    , Jumat (5/12/2025).
    Bima menyampaikan, seharusnya kepala daerah dapat menyesuaikan rencana umrah ketika wilayahnya membutuhkan lebih banyak perhatian khusus.
    Bima meminta kepala daerah fokus pada penanganan bencana.
    “Seharusnya dalam kondisi seperti ini rencana umrah bisa disesuaikan. Harus fokus pada penanganan bencana,” ucap Bima.
    Secara terpisah, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai tindakan Bupati Aceh Selatan itu tidak pantas dilakukan secara etika kemanusiaan.
    Di tengah bencana dan penderitaan yang dialami masyarakat Aceh Selatan, pemimpinnya justru meninggalkan wilayahnya.
    “Secara etika dan kemanusiaan, yang bersangkutan tidak pantas untuk meninggalkan daerahnya di tengah derita warga dan daerahnya yang sedang terkena musibah,” kata Rifqinizamy kepada
    Kompas.com
    .
    Pria yang akrab dipanggil Rifqi ini juga meminta Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) memberikan sanksi kepada Mirwan.
    Terlebih, kata Rifqi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menerbitkan surat edaran larangan kepada semua kepala daerah dan anggota DPRD provinsi kabupaten kota untuk bepergian ke luar negeri.
    Edaran ini dibuat terkait situasi bencana Tanah Air dan berlaku sampai dengan Januari 2026.
    “Dan jika memang tidak ada izin, harus segera memberikan sanksi sebagaimana yang pernah dilakukan kepada Saudara Lucky Hakim, Bupati Indramayu, yang beberapa waktu lalu juga bepergian ke Jepang, tetapi kemudian tidak meminta izin kepada Kemendagri,” ujar Rifqinizamy.
    Bupati Mirwan adalah kader Partai
    Gerindra
    . Partai Gerindra menyayangkan langkah kadernya itu karena malah pergi ke Arab Saudi di saat wilayahnya dilanda banjir.
    “Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono kepada wartawan.
    Partai Gerindra pun memberikan sanksi tegas untuk Mirwan dengan mencopotnya dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    “DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” imbuhnya.
    Kompas.com
    juga sudah mencoba menghubungi Mirwan soal ini, tetapi tak kunjung direspons.
    Kepala Bagian (Kabag) Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menjelaskan, keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny saat dikonfirmasi awak media.
    Denny membantah bahwa tidak benar Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir masih melanda.
    Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya.
    Bahkan, kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian.
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.