Xcloud.id

Tag: Sugiono

  • Wacana Pilkada via DPRD Menguat Meski Penuh Kontroversi, Golkar hingga Gerinda Setuju, PDIP-Demokrat Menolak

    Wacana Pilkada via DPRD Menguat Meski Penuh Kontroversi, Golkar hingga Gerinda Setuju, PDIP-Demokrat Menolak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan sistem Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kontroversi. 

    Awalnya, usulan mulai bergema dari PKB. Menyusul dari Partai Golkar. Menjadi rekomendasi Golkar dari Rapimnas pada 20 Desember 2025.

    “Hampir seluruh DPD Provinsi dalam pandangan umumnya, mengusulkan agar Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Walaupun ada yang menyampaikan dengan beberapa catatan,” kata Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, Selasa, (30/12/2025).

    Teranyar, Partai Gerindra kini mendukung usulan tersebut dengan pertimbangan efisiensi anggaran. 

    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” tutur Sekretaris Jendera Gerindra Sugiono.

    Sementara itu, berdasarkan UU Pemilu, rakyat memilih langsung calon pasangan kepala daerahnya di kotak suara.

    Rencananya, Golkar ingin revisi UU Pemilu dimulai pada 2026. RUU Pemilu telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

    Selain, Gerindra dan Golkar, PAN juga mendukung Pilkada melalui DPRD. Adapun partai yang menolak yakni PDI Perjuangan dan Demokrat.

    Sedangkan PKS menyarankan agar pilkada via DPRD hanya dilakukan untuk level kabupaten. Untuk wali kota tetap secara langsung.

  • Sederet Alasan Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Sederet Alasan Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan alasan anggaran menjadi salah satu pertimbangannya.

    Sugiono mencatat pada tahun 2015, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada angkanya mencapai hampir Rp 7 triliun. Nominal itu terus mengalami kenaikan dalam jumlah yang tidak sedikit. Bahkan pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada jumlahnya sudah mencapao lebih dari Rp 37 triliun.

    “Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat,” kata Sugiono melalui keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

    “Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” imbuhnya.

    Sugiono meyakini, pemilihan melalui DPRD lebih efisien mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

    Menurut dia, ongkos politik yang dibutuhkan calon kepala daerah selama ini cenderung mahal, bahkan kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang berkompeten untuk menjadi kepala daerah.

    “Kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ucap Sugiono.

    “Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” sambungnya.

  • Sederet Alasan Partai Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Sederet Alasan Partai Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Golkar, giliran Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).

    Menteri Luar Negeri itu juga menganggap pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.

    “Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tegasnya.

    Tak sampai disitu, Gerindra menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga turut mengurangi potensi polarisasi yang kerap memecah belah masyarakat.

    Namub kata Sugiono, mekanisme perlu dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.

  • Sederet Alasan Partai Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Sederet Alasan Partai Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Golkar, giliran Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).

    Menteri Luar Negeri itu juga menganggap pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.

    “Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tegasnya.

    Tak sampai disitu, Gerindra menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga turut mengurangi potensi polarisasi yang kerap memecah belah masyarakat.

    Namub kata Sugiono, mekanisme perlu dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.

  • Gerindra Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Anggaran Pemilu Bisa Dialihkan

    Gerindra Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Anggaran Pemilu Bisa Dialihkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Gerindra mendukung usulan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono mengatakan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan wacana yang perlu dipertimbangkan ke depannya.

    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (29/12/2025).

    Sugiono menyatakan salah satu pertimbangan pihaknya mendukung usulan tersebut adalah aspek efisiensi dibandingkan mekanisme pemilihan langsung yang selama ini diterapkan. 

    Sebab, Menlu RI ini menilai pemilihan melalui DPRD dapat memangkas berbagai tahapan, mulai dari proses dan waktu penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, hingga kebutuhan anggaran dan ongkos politik secara keseluruhan.

    Bicara data, Sugiono memaparkan pada 2015, dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah tercatat hampir mencapai Rp7 triliun. 

    Angka dana hibah itu pun terus peningkatan signifikan hingga pada 2024 dana dari APBD untuk pelaksanaan pilkada bahkan telah melampaui Rp37 triliun.

    “Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” imbuhnya.

    Selain APBD, Sugiono mengungkap pertimbangan lainnya yaitu ongkos politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah. Menurutnya, biaya yang dibutuhkan dalam proses pencalonan dan kampanye saat ini cenderung sangat besar.

    Oleh sebab itu, ongkos politik ini kerap menjadi hambatan bagi individu-individu yang sebenarnya memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin daerah.

    “Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” imbuhnya.

    Adapun, Sugiono menilai bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. 

    Selain itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga dinilai berpotensi mengurangi polarisasi di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam pemilihan langsung.

    “Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” pungkasnya.

  • Biaya Kampanye Mahal dan Dinilai Boros Anggaran, Gerindra Dukung Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD

    Biaya Kampanye Mahal dan Dinilai Boros Anggaran, Gerindra Dukung Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tersebut didasari oleh tingginya biaya politik yang selama ini melekat pada pelaksanaan pilkada langsung.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efisien, baik dari sisi waktu, proses penjaringan, hingga tahapan pemilihan kandidat.

    Menurutnya, pilkada langsung telah menjadi beban besar bagi keuangan negara maupun daerah.

    Dikatakan Sugiono, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pilkada terus mengalami lonjakan signifikan.

    Dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awalnya berada di kisaran Rp 7 triliun, namun pada 2024 melonjak hingga menembus lebih dari Rp 37 triliun.

    “Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (29/12/2025).

    Ia menambahkan, persoalan biaya tidak hanya membebani pemerintah daerah, tetapi juga dirasakan langsung oleh para kandidat kepala daerah.

    Sugiono menyebut, ongkos politik yang harus dikeluarkan calon selama masa kampanye tergolong sangat mahal.

    “Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal,” katanya.

    Atas pertimbangan tersebut, Gerindra memandang pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai opsi yang layak dikaji. Menurut Sugiono, mekanisme ini berpotensi menekan biaya politik sekaligus menciptakan proses demokrasi yang lebih efisien di tingkat daerah.

  • Bawa Keluh Kesah Pribadi ke Diplomasi

    Bawa Keluh Kesah Pribadi ke Diplomasi

    GELORA.CO -Politikus Partai Gerindra Kamrussamad menilai pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono bukan kritik, apalagi disebut kritik substantif. Menurutnya, apa yang disampaikan Dino lebih mencerminkan keluh kesah personal sebagai ketua organisasi masyarakat yang merasa kurang diperhatikan.

    “Keluh kesah Dino Patti Djalal secara nyata tersirat dalam kalimat keputusasaannya karena tidak bisa menghubungi Menlu Sugiono selama berbulan-bulan. Dalam kondisi putus asa yang akut, akhirnya ia menumpahkan kegundahannya ke media sosial,”

    Sebagai pelampiasan individual dan ekspresi keputusasaan, tegasnya, pernyataan Dino jauh dari kritik untuk kepentingan diplomasi Indonesia. Ia mengingatkan sebagai mantan diplomat yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia diplomasi, Dino seharusnya memahami bahwa tugas menteri luar negeri adalah menjalankan mandat negara, bukan melayani kepentingan personal atau kelompok tertentu.

    Kamrussamad menegaskan, Menlu Sugiono sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto justru telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan diplomasi negara. Berbagai forum internasional dan multilateral yang dihadiri kepala negara, kata dia, berhasil menghadirkan perspektif baru sekaligus kemenangan diplomasi bagi Indonesia.

    Selain itu, sambutan antusias warga negara Indonesia di luar negeri dalam setiap kunjungan Presiden Prabowo juga menjadi bukti kuatnya komunikasi dan kerja sama antara Kemenlu dengan diaspora Indonesia.

    Di bidang politik luar negeri, Kamrussamad menyampaikan Menlu Sugiono berhasil memperkuat prinsip politik bebas aktif. Tercermin dari dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Gaza, pemberian bantuan kemanusiaan, hingga peran aktif Indonesia dalam forum-forum perdamaian internasional.

    Prestasi lainnya adalah keberhasilan diplomasi Indonesia yang mengantarkan Presiden Prabowo mendapatkan nomor urut awal untuk berpidato di Sidang Umum PBB.

    “Ini capaian diplomasi tingkat tinggi, bukan pekerjaan sembarangan,” ujarnya.

    Pada sektor ekonomi, Kamrussamad yang juga Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) menyampaikan diplomasi yang dijalankan Menlu Sugiono efektif mendorong kepentingan nasional. Mulai dari keanggotaan penuh Indonesia di BRICS per 6 Januari 2025 hingga berbagai kesepakatan kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa, Kanada, Australia, dan Arab Saudi.

    Di bidang pertahanan dan keamanan, kerja sama internasional yang dijalin juga dinilai strategis, terutama dalam mendukung modernisasi alutsista TNI melalui pengadaan jet tempur, kapal perang, hingga sistem pertahanan dari berbagai negara mitra.

    Kamrussamad juga menyoroti peran aktif Menlu Sugiono dalam perlindungan WNI di luar negeri, termasuk keberhasilan menyelamatkan ratusan WNI korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Dan dengan berbagai capaian tersebut, Kamrussamad menilai kritik Dino Patti Djalal tidak memiliki bobot dan cenderung bersifat personal.

    “Ini menunjukkan kapasitas Dino yang belum matang meski mengklaim pengalaman puluhan tahun sebagai diplomat,” sindirnya.

    Ia pun menyarankan Dino meneladani kiprah mantan Menlu Retno Marsudi yang tetap berkontribusi di tingkat global sebagai utusan khusus Sekjen PBB, tanpa membebani pemerintah dengan kritik bernuansa kepentingan pribadi.

    “Sebagai pihak yang mengaku sesepuh Kemenlu, Dino seharusnya memberi solusi, bukan menambah beban Menlu Sugiono dengan keluhan personal yang mengatasnamakan ormas,” pungkas Kamrussamad yang juga anggota Fraksi Gerindra DPR RI

  • Pakar Bicara Peran RI Jika Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

    Pakar Bicara Peran RI Jika Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan kelompok Asia-Pasifik menominasikan RI sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah bicara peran yang akan diemban RI jika resmi ditetapkan jadi Presiden Dewan HAM PBB.

    “Secara tradisi diplomatik, Indonesia akan menjalankan amanah ini secara bertanggung jawab. Diplomasi Indonesia sudah dikenal luas sebagai memiliki prinsip-prinsip profesionalisme tinggi, adil, serta mengedepankan musyawarah dan mufakat,” kata Reza kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).

    Reza menilai, untuk menjalankan amanah secara tegas dan konsisten, Indonesia perlu menyadari perhatian Internasional terhadap masalah HAM yang pernah dan tengah dihadapi di dalam negeri. Perhatian itu, kata dia, akan datang dari lembaga pemerintah luar negeri maupun organisasi non-pemerintah.

    “Bagi masyarakat internasional, sebuah formula HAM yang berasal dari praktik terbaik negara manapun, termasuk dari Indonesia, hendaknya sudah tuntas, dan tidak menyisakan masalah etika dan hukum yang sekecil apapun,” tuturnya.

    “Pemerintah hendaknya meningkatkan kemampuan sinergi antar Kementerian dan Lembaga, termasuk organisasi kemasyarakatan, agar mempercepat penyelesaian atas berbagai masalah HAM di dalam negeri, setidaknya dengan mengupayakan kesepakatan sekecil apapun, namun berbasis musyawarah dan mufakat, dengan tenggat waktu yang disepakati bersama,” imbuhnya.

    Teuku Rezasyah, ahli hubungan internasional dari Unpad. (Dok Unpad)

    Reza juga memberikan wanti-wanti terkait potensi adanya pembenturan teori dan praktik HAM. Menurutnya, kritik atas HAM bisa dijadikan alat dalam persaingan global.

    “Indonesia hendaknya juga memaklumi perbenturan di tingkat teori dan praktik dari HAM itu sendiri, yang berasal dari kalangan negara maju dan negara berkembang. Karena dalam persaingan global di tingkat geo-ekonomi, geo-politik, dan geo-strategi saat ini, kritik atas HAM yang sekecil apapun, dapat dijadikan momentum untuk mengerdilkan perkembangan demokrasi di banyak negara.

    Menurut Reza, Indonesia diperkirakan akan kesulitan mensenyawakan idealisme Pancasila, yang mengedepankan kerjasama dan saling pengertian dengan banyak mitra internasional. Sebab, kata dia, apa yang terjadi di lapangan sangat mengedepankan pragmatisme dan kemenangan jangka pendek.

    “Hal ini akan teruji dalam kasus-kasus seperti hak hidup masyarakat Palestina di wilayah mereka yang dikuasai Israel, perilaku ICE (Imigrasi dan Bea Cukai, red) di Amerika Serikat yang menyengsarakan masyarakat pendatang, dan juga konflik masyarakat asli melawan perambahan lingkungan hidup di berbagai belahan bumi,” katanya.

    Lebih lanjut, Reza berharap amanah Internasional ini dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Menurutnya, RI harus mengambil keputusan nantinya berdasarkan hukum dan etika internasional.

    “Bagi pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, amanah internasional ini hendaknya dijalankan dengan sangat bertanggung jawab, yang seluruh proses pengambilan keputusannya dibuat terbuka dan berbasis hukum internasional dan etika internasional yang benar-benar teruji,” katanya.

    Reza berharap amanah Internasional ini bisa dijadikan RI untuk mempercepat penyelesaian masalah HAM di dalam negeri. Sebab, menurutnya, keberhasilan menjawab tantangan internasional ditentukan oleh keberhasilan penyelesaian HAM di dalam negeri.

    “Tanggung jawab internasional ini hendaknya dijadikan momentum oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah HAM di dalam negeri, terutama sekali yang terjadi akibat kelengahan prosedur di bidang lingkungan hidup,” ucap Reza.

    “Keberhasilan Indonesia menjawab tantangan HAM di tingkat dunia sangat ditentukan juga oleh keberhasilan Indonesia menjawab tantangan HAM di dalam negerinya. Untuk itu, Indonesia hendaknya kreatif mendalami praktik-praktik HAM terbaik yang dapat dimunculkan dari kearifan lokal dari ratusan negara sekaligus,” imbuhnya.

    Raza memandang, ketika RI menjadi Presiden Dewan HAM PBB nantinya untuk menggandeng kalangan Yahudi di luar Israel untuk menyelesaikan masalah HAM di Pelestina. Ini alasannya.

    “Perihal kepongahan Israel, yang telah menjadi kerisauan dunia, Indonesia hendaknya memprakarsai upaya Dewan HAM untuk mengundang berbagai kalangan Yahudi di luar Israel untuk turut berbagi pandangan. Mengingat citra baik Yahudi sebagai masyarakat yang cinta damai, telah dikerdilkan oleh ajaran Zionisme yang sangat menindas HAM masyarakat di kawasan Timur Tengah,” kata dia.

    RI Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB

    Indonesia resmi dipilih negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.

    Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.

    Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, berterima kasih kepada negara-negara anggota APG yang telah menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Dia berjanji amanah itu akan dijalankan Indonesia dengan kepemimpinan yang adil dan mengedepankan perlindungan HAM bagi semua kelompok.

    “Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” kata Sugiono dalam unggahan di akun Instagram Menlu RI seperti dilihat, Rabu (24/12).

  • 10 4 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono Nasional

    10 4 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono Nasional

    4 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal memberikan kritik dan saran kepada Menteri Luar Negeri RI, Sugiono.
    ”
    This is a message of love and support for you 
    (Ini adalah pesan cinta dan dukungan untuk Anda),” kata
    Dino Patti Djalal
    melalui video berdurasi 9 menit 12 detik di akun media sosialnya, Instagram dan X, 21 Desember 2025.
    Video itu dia beri judul “4 Kritik dan Saran untuk
    Menlu Sugiono
    dari Masyarakat Hubungan Internasional”. 
    Kompas.com
    juga telah mendapatkan respons dari
    Kemlu RI
    mengenai kritik dan saran dari Dino. 
    Dino berharap agar Menlu Sugiono mengalokasikan lebih banyak waktu untuk Kemlu agar Kemlu yang diibaratkannya seperti mobil Ferrari berperforma tinggi dapat melaju dengan optimal.
    “Mohon luangkan waktu lebih banyak untuk memimpin Kementerian Luar Negeri,” kata Dino di poin pertamanya.
    Dia mengungkapkan laporan yang dia dapat bahwa duta besar mengalami penurunan kinerja karena pemotongan anggaran, demoralisasi, dan tidak terdorong berinisiatif.
    Dia juga mendapat kabar bahwa banyak duta besar yang sulit menemui Menlu Sugiono saat duta besar itu pulang ke Indonesia.
    “Dan risikonya banyak kesempatan di tingkat tinggi yang tidak akan ada tindak lanjutnya atau tidak tertindaklanjuti dengan baik. Dan juga ada risiko hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat menjadi tidak berimbang dan lebih banyak dikendarai oleh mitra kita,” kata Dino dalam video tersebut.
    Dino berharap masalah ini bisa diperbaiki agar tidak menjadi penyesalan di masa mendatang.
    Dino juga mengulas komunikasi publik Menlu Sugiono di dalam negeri.
    “(Poin nomor) Dua, mohon Menlu Sugiono dapat berkomunikasi dengan publik mengenai langkah-langkah
    politik luar negeri
    Indonesia. Ada ilmu dari Menlu Ali Alatas bahwa
    foreign policy begins at home
    , yang berarti segala langkah diplomasi di luar negeri akan percuma kalau tidak dijelaskan, dipahami, dan didukung publik di dalam negeri,” tutur Dino.
    Dia memberikan contoh Menteri Keuangan Purbaya yang dinilainya rajin memberikan penjelasan mengenai kebijakan kementerian yang dipimpin.
    “Dalam satu tahun terakhir, Menlu Sugiono belum pernah sekalipun memberikan
    policy speech
    baik di dalam maupun di luar negeri. Juga tidak pernah melakukan wawancara khusus dengan media mengenai substansi politik luar negeri baik di dalam maupun di luar negeri,” katanya.
    Dino juga menyebut dalam satu tahun terakhir, jarang sekali ada penjelasan publik dari Menlu mengenai langkah-langkah politik luar negeri Indonesia selain pidato awal tahun yang telah menjadi tradisi Kemlu RI.
    Dia ingin Sugiono berbicara rutin kepada publik lewat pidato minimal sepekan sekali.
    Poin ketiga, Dino berharap dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan pelbagai pihak dalam hubungan internasional.
    “Tiga, mohon Menlu Sugiono dapat engage dengan stakeholders atau pemangku kepentingan hubungan internasional, baik yang mendukung maupun yang kritis,” kata Dino.
    Dino juga mendorong agar Menlu Sugiono membuka kerja sama dengan organisasi masyarakat internasional.
    “Empat, Menlu Sugiono dapat bersikap terbuka, welcoming, untuk bekerja sama dengan akar rumput hubungan internasional,” kata dia
    Menurut Dino, tugas utama Menlu adalah untuk membantu Presiden, tapi tidak berarti ini memunggungi rakyatnya
    Ketua ormas hubungan internasional Foreign Policy Community of Indonesia (
    FPCI
    ) ini mengatakan bahwa dia terpaksa mengkritik dari video sosial media karena jalur komunikasi ke Menlu Sugiono terblokir selama berbulan-bulan.
    Kementerian Luar Negeri RI menjawab kritik yang disampaikan Dino melalui Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang.
    Kepada
    Kompas.com
    , Yvonne mengatakan Kemlu RI memberikan atensi terhadap pandangan dan kritik yang disampaikan Dino terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang diamanatkan kepada Menlu Sugiono.
    “Kemlu RI senantiasa menghargai masukan yang konstruktif dan meyakini bahwa beragam pandangan dapat memperluas perspektif dalam melihat suatu isu,” ucapnya saat ditemui di Kantor Kemlu RI, Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).

    Walakin, Kemlu RI telah memastikan setiap kebijakan luar negeri Indonesia dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri bebas aktif, juga perhitungan yang matang dan komprehensif.
    Selain itu, Menlu Sugiono juga disebut secara konsisten membuka ruang dialog dan masukan dari berbagai pihak, termasuk dengan organisasi masyarakat.
    “Komunikasi publik secara konsisten dilaksanakan antara lain melalui berbagai sarana seperti portal/website, media sosial, rilis,
    press conference
    ,
    press briefing
    , media
    gathering
    , wawancara terjadwal dan
    doorstop interview
    ,” imbuhnya.
    Dia juga menjelaskan, pemerintah akan terus fokus menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia termasuk dalam perlindungan WNI, penguatan kerja sama ekonomi, serta berkontribusi secara aktif di dunia internasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pejabat Jangan Alergi Dikritik

    Pejabat Jangan Alergi Dikritik

    GELORA.CO -Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membela Menteri Luar Negeri Sugiono dari kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. 

    Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI Benny K Harman mengingatkan agar kritik tidak dipandang sebagai ancaman bagi kekuasaan. Menurutnya, kritik justru merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

    “Kritik itu vitamin untuk kekuasaan. Jangan alergi dengan kritik. Bila perlu membuka diri untuk dikritik,” kata Benny lewat akun X miliknya dikutip di Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.

    Ia menambahkan, para pejabat publik seharusnya tidak memusuhi pengkritik, melainkan bersyukur karena kritik merupakan tanda kepedulian.

    “Dan, jangan pernah berkata benci kepada para pengkritik. Sebaliknya harus bersyukur karena masih ada di antara kita yang mau mengkritik. Itu tanda peduli,” tegasnya.

    Sebelumnya Pigai menilai kritik Dino tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi diplomasi Indonesia saat ini.

    Menurut Pigai, kinerja diplomasi Indonesia justru menunjukkan lompatan signifikan di bawah kepemimpinan Menlu Sugiono. Ia bahkan menyebut posisi Indonesia di mata dunia jauh lebih diperhitungkan dibandingkan periode sebelumnya.

    “Saya hargai kritik, tapi kritik Pak Dino kepada Menlu Sugiono isinya semua zonk,” ujar Pigai dikutip dari akun X @NataliusPigai2, Senin, 22 Desember 2025.

    Pigai mengaku penilaiannya bukan tanpa dasar. Ia menyebut mendapat pengakuan langsung dari sejumlah diplomat asing. Saat berada di Qatar dan bertemu Duta Besar Qatar di Doha, Pigai mendengar pujian terhadap kiprah diplomasi Indonesia di kancah global.

    “Semua Dubes dan diplomat di banyak negara yang saya temui mengatakan, baru kali ini Indonesia dipandang dunia. Sebelumnya kami di pinggiran,” ungkap Pigai.