Xcloud.id

Tag: Sugiono

  • Kunjungi Pyongyang, Sugiono Bahas Soal Ini dengan Menlu Korut

    Kunjungi Pyongyang, Sugiono Bahas Soal Ini dengan Menlu Korut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono telah melakukan kunjungan resmi ke Pyongyang, Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) alias Korea Utara. Kunjungan dari 10 hingga 11 Oktober 2025 itu dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Menteri Luar Negeri RRDK, Choe Son Hui.

    Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Indonesia ke RRDK dalam 12 tahun terakhir.

    Dalam pertemuan bilateral tanggal 11 Oktober, kedua Menteri Luar Negeri bertukar pandangan mengenai persahabatan yang telah terjalin lama antara Indonesia dan RRDK serta membahas upaya untuk semakin memperkuat kerja sama bilateral. Kedua pihak sepakat untuk menjajaki bidang-bidang kerja sama baru yang saling menguntungkan.

    Menlu Sugiono juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi keterlibatan yang lebih erat antara RRDK dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), termasuk melalui peningkatan partisipasi RRDK dalam mekanisme yang dipimpin ASEAN seperti ASEAN Regional Forum (ARF).

    Dalam semangat memperkuat hubungan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani Pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembentukan Konsultasi Bilateral. MoU tersebut akan menjadi wadah untuk menjajaki potensi kerja sama di berbagai bidang, termasuk politik, sosial-budaya, teknis, dan olahraga.

    Pembaruan MoU ini disebut menegaskan kembali persahabatan yang telah terjalin lama serta komitmen kedua negara untuk terus memperdalam hubungan bilateral yang telah berlangsung lebih dari enam dekade.

    Memenuhi undangan Pemerintah RRDK, Sugiono pada malam sebelumnya juga telah menghadiri perayaan 80 tahun Partai Pekerja Korea.

    Hubungan diplomatik antara Indonesia dan RRDK telah terjalin sejak tahun 1960-an, yang disebut dilandasi semangat solidaritas dan saling menghormati antara kedua pemimpin dan bangsa. Adapun kunjungan terakhir Menlu RI ke RRDK dilakukan pada tahun 2013.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • VIDEO: Permintaan Maaf Menlu Belanda Usai Kekalah Timnas Indonesia dari Arab Saudi

    VIDEO: Permintaan Maaf Menlu Belanda Usai Kekalah Timnas Indonesia dari Arab Saudi

    Y

    OlehYoga NugrahaDiperbaharui 10 Okt 2025, 11:51 WIB

    Diterbitkan 10 Okt 2025, 11:46 WIB

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Belanda, David van Weel, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.

    Pernyataan itu disampaikan Van Weel saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Sugiono, di Gedung Pancasila, Jakarta, Kamis hari ini.

  • Munas PIRA jadi momentum konsolidasi perempuan Gerindra

    Munas PIRA jadi momentum konsolidasi perempuan Gerindra

    Jakarta (ANTARA) – Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan Indonesia Raya (PIRA) pada tanggal 9-10 Oktober 2025 menjadi momentum konsolidasi kader perempuan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

    Dewan Pembina PP PIRA Bianti Djiwandono mengatakan program kerja PIRA dalam lima tahun ke depan akan dibahas pada munas yang mengangkat tema “Usung Perempuan Indonesia Raya, Berdaya, Berjaya, Menuju Indonesia Emas 2045” ini.

    “Selain itu, peserta juga akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban PB PIRA yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PP PIRA. Munas ini akan menghasilkan berbagai keputusan yang disepakati bersama oleh seluruh peserta,” kata Bianti saat pembukaan munas di Jakarta, Kamis, sebagaimana keterangan tertulis.

    Munas kali ini juga menegaskan komitmen PIRA untuk mengawal dan menyukseskan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Forum tersebut akan membahas kembali visi, misi, dan program prioritas Presiden yang dirumuskan dalam Astacita.

    “Merupakan kewajiban PIRA untuk mendukung dan mewujudkan delapan misi Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Berbagai program dapat dilaksanakan oleh PIRA untuk mewujudkan misi tersebut, antara lain, di bidang pendidikan, kesehatan, produksi pangan, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PP PIRA Sumarjati Arjoso menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terselenggaranya Munas PIRA yang bertepatan dengan ulang tahun ke-17 organisasi sayap Partai Gerindra tersebut.

    “Meskipun baru hari ini kita dapat melaksanakan munas, tidak mengurangi makna kebersamaan kita,” katanya.

    Secara khusus, Sumarjati menyampaikan penghargaan kepada jajaran DPP Partai Gerindra, seperti Sekretaris Jenderal Sugiono, Ketua Harian DPP Sufmi Dasco Ahmad, para pembina PIRA, hingga bendahara umum DPP Gerindra.

    “Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia, baik steering committee maupun organizing committee atas kerja cerdasnya dalam mempersiapkan Munas PIRA. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menlu Sugiono Bertolak ke Korut 10-11 Oktober, Pertama Sejak 2013

    Menlu Sugiono Bertolak ke Korut 10-11 Oktober, Pertama Sejak 2013

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono akan melakukan kunjungan kerja ke Korea Utara pada 10-11 Oktober mendatang.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menuturkan, Menlu Sugiono akan bertolak ke Pyongyang pada Jumat (10/10/2025) mendatang.

    Yvonne menuturkan, kunjungan tersebut dalam rangka memenuhi undangan dari Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui.

    Dia menuturkan, pada 11 Oktober 2025, Sugiono akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Choe untuk membicarakan penguatan berbagai kerjasama bilateral, regional, maupun global antara kedua negara.

    “Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap dialog konstruktif dan hubungan kerjasama dengan berbagai mitra di kawasan,” jelas Yvonne di Gedung Kementerian Luar Negeri di Jakarta pada Kamis (9/10/2025).

    Selain melakukan pertemuan bilateral, Yvonne menuturkan Menlu Sugiono juga akan meninjau KBRI Pyongyang. Dia menjelaskan, peninjauan dilakukan untuk memantau kondisi Kedutaan Besar itu yang sempat ditutup pada 2021 lalu akibat pandemi Covid-19.

    Sebelumnya, Korea Utara menegaskan tidak akan pernah menghentikan program pengembangan senjata nuklir, dengan menyebut tuntutan denuklirisasi sebagai pelanggaran kedaulatan dan hak eksistensi. 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Son Gyong dalam Sidang Majelis Umum PBB akhir September lalu. Ini menjadi kali pertama pejabat dari Pyongyang hadir langsung sejak Menlu Korea Utara berpidato di New York pada 2018. 

    “Penerapan ‘denuklirisasi’ terhadap DPRK sama dengan permintaan menyerahkan kedaulatan, hak eksistensi, serta melanggar Konstitusi. Kami tidak akan pernah melepaskan kedaulatan, meninggalkan hak eksistensi, atau melanggar Konstitusi,” ujar Kim.

    Kim menegaskan bahwa peningkatan kekuatan nuklir negaranya berfungsi sebagai penangkal agresi AS dan sekutunya, serta menjaga keseimbangan kekuatan di Semenanjung Korea.

  • Ini Alasan Menlu Sugiono Lantik Wakil Dubes untuk China

    Ini Alasan Menlu Sugiono Lantik Wakil Dubes untuk China

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan terkait penunjukan wakil duta besar di Beijing merupakan bagian dari penguatan struktur diplomatik Indonesia di Republik Rakyat China.

    Hal ini disampaikan olehnya usai menghadiri Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta Pengucapan Sumpah/Janji Dewan Komisioner LPS di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).

    “Ya, karena Republik China merupakan satu negara yang besar. Kemudian banyak juga beban-beban pekerjaan yang kami kira perlu mendapatkan jabatan tambahan perkuatan. Dan kita juga akan membuka satu lagi konsulat jenderal di sana. Jadi saya kira secara organisasi harus dilakukan perkuatan,” jelasnya.

    Dia pun mengatakan bahwa para duta besar yang dilantik merupakan bagian dari 31 calon duta besar yang sebelumnya telah menjalani fit and proper test di DPR RI.

    “Ini bagian dari yang 31 dan rencananya nanti ini juga akan terus kita lakukan secara bertahap sesuai dengan agreement yang diberikan oleh masing-masing negara akreditasi. Karena semua sampainya itu tiba-tiba tidak bersamaan,” terangnya.

    Dia menambahkan, pelantikan para duta besar akan terus dilakukan secara bertahap seiring dengan selesainya proses persetujuan dari negara penerima.

    Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga tengah mempersiapkan usulan nama-nama calon duta besar untuk semester berikutnya guna mengisi posisi yang akan berakhir masa tugasnya.

    Termasuk, terkait posisi Kepala Protokol Negara, Sugiono memastikan jabatan tersebut sudah disiapkan penggantinya.

    “Sudah ada calonnya, karena itu kan dijabat oleh Dirjen Protokol dan Konsuler,” tandas Sugiono.

  • Menlu Sugiono Buka Suara Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam 2025 di Jakarta

    Menlu Sugiono Buka Suara Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam 2025 di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi kabar terkait keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta.

    Dia menyebut bahwa penyelenggaraan ajang tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Persatuan Senam Indonesia (Persani) sebagai panitia nasional.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono dikutip dari Antara, Rabu (9/10/2025).

    Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan isu tersebut, namun hingga saat ini belum ada permintaan resmi kepada kementerian untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Dia menyebut keputusan mengenai penerbitan visa bagi peserta ajang olahraga internasional bukan merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, melainkan berada di tangan pihak imigrasi.

    Oleh karena itu, Kemenlu belum memiliki dasar untuk mengambil langkah lanjutan.

    “Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin,” kata Sugiono.

    “Kalau misalnya menerima atau tidak itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri … kan ini mengeluarkan visa itu kan dari Imigrasi” imbuhnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa atlet tersebut tak usah dikeluarkan agar tidak bisa berkunjung ke Jakarta.

    “Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober ini.

    Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

    “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

  • Prabowo lantik 10 Duta Besar RI untuk Malaysia hingga Belgia

    Prabowo lantik 10 Duta Besar RI untuk Malaysia hingga Belgia

    Prabowo juga melantik satu wakil duta besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik 10 tokoh sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBPP) RI untuk negara-negara sahabat, termasuk dubes RI untuk Malaysia hingga Belgia, dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Prabowo juga melantik satu wakil duta besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Kepres RI Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta Besar RI.

    Upacara pelantikan duta besar dan wakil duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

    Setelah pembacaan Keputusan Presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik itu usai, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI dan Wakil Duta Besar yang dilantik oleh Presiden Prabowo.

    1. Lukman Hakim Siregar sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Arab Suriah

    2. Hotmangaradja Panjaitan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Singapura

    3. Laurentius Amrih Jinangkung sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Belanda

    4. Adam Mulawarman Tugio sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Sosialis Vietnam

    5. Andy Rachmianto sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan, Luxemburg, Uni Eropa

    6. Kuncoro Giri Waseso sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Arab Mesir

    7. Berlian Helmy sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI Republik Azerbaijan

    8. Raden Dato Mohammad Iman Hascsrya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia

    9. Listyowati sebagai sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Rakyat Bangladesh merangkap Republik Demokratik Federal Nepal

    10. Syahda Guruh Langkah Samudera sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Qatar.

    11. Irene sebagai Wakil Duta Besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China.

    Sejumlah pejabat negara yang hadir antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lantik Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur-Wagub Papua

    Prabowo lantik Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur-Wagub Papua

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik pasangan Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025–2030 dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025–2030.

    Pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin Presiden Prabowo. Presiden kemudian membimbing teks sumpah jabatan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing.

    “Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur sebagai Wakil Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” kata Prabowo diikuti gubernur dan wakil gubernur yang dilantik.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo menyematkan tanda jabatan kepada Gubernur dan Wagub Papua. Acara pelantikan ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

    Sejumlah pejabat negara yang hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Selain itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua berdasarkan Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diucapkan pada Februari 2025.

    Dalam putusan itu, MK mendiskualifikasi Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Yermias Bisai karena ketidakjujuran alamat domisili dalam penerbitan surat keterangan tidak pernah terpidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

    MK memerintahkan KPU menyelenggarakan PSU dengan mengikutsertakan Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 1 tanpa Yermias Bisai.

    PSU kemudian diselenggarakan KPU pada 6 Agustus 2025. Yermias Bisai yang didiskualifikasi digantikan Constant Karma mendampingi Benhur Tomi Mano.

    Berdasarkan hasil PSU, pasangan Benhur-Constant memperoleh 49,6 persen suara, sementara pasangan Matius-Aryoko memperoleh 50,4 persen suara.

    Pasangan calon nomor urut 1 Benhur Tomi Mano-Constant Karma lalu melayangkan gugatan hasil PSU Pilkada Papua ke MK.

    Dalam putusannya, MK menolak sengketa perselisihan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 yang dimohonkan Benhur dan Constant.

    Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan menyatakan dalil-dalil yang diajukan pasangan Benhur-Constant tidak terbukti seluruhnya sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

    “Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (17/9).

    Dengan ditolaknya gugatan Benhur-Constant oleh MK, kemenangan Matius-Aryoko kini tidak lagi dipersoalkan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Izin Berbelit, Siklus Investasi Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

    Izin Berbelit, Siklus Investasi Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

    Jakarta –

    Kemudahan berinvestasi di Indonesia dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama terkait perizinan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengungkapkan siklus investasi di Tanah Air rata-rata memakan waktu 4-5 tahun, dengan dua tahun di antaranya habis hanya untuk mengurus perizinan.

    “Ngurus perizinan saja itu kurang lebih sekitar dua tahunan. Jadi dari investor masuk, membentuk perusahaan PMA, hingga mulai komersial rata-rata butuh 4-5 tahun,” ujar Todotua dalam Indonesia Green Mineral Investment Forum 2025, Kamis (2/10/2025).

    Kondisi ini kontras dengan Vietnam yang siklus investasinya hanya sekitar dua tahun. “Vietnam hari ini sudah masuk di level dua tahunan. Kapan dia mau bangun, langsung bangun, tinggal masuk tahap konstruksi. Ini PR besar bagi kita,” tambahnya.

    Untuk mempercepat perizinan, BKPM mendorong penerapan skema fiktif positif, di mana permohonan yang memenuhi syarat dianggap otomatis disetujui jika tidak ada keputusan dari kementerian teknis dalam batas waktu tertentu. “Contoh, izin hotel 28 hari sudah bisa bangun. Sementara persyaratan dasar seperti izin lokasi dan AMDAL tetap dipenuhi, hanya saja dibuat pascabayar (postpaid),” jelasnya.

    Selain perizinan, Todotua menyoroti masalah kebijakan fiskal yang turut melemahkan daya saing industri hilir. Ia mencontohkan produk solder berbahan baku timah. Meski Indonesia memiliki bahan baku dan fasilitas peleburan, biaya produksi solder di dalam negeri justru lebih mahal ketimbang Malaysia.

    “Ini jadi lucu. Ingotnya dari kita, dibawa ke Malaysia diproses jadi solder, lalu masuk lagi ke Indonesia dengan harga lebih murah dibandingkan produksi lokal. Setelah dimitigasi, ada masalah pada strategi fiskal kita. Setiap lapisan kena pajak, sehingga biaya menumpuk,” katanya.

    Menurutnya, percepatan izin dan perbaikan kebijakan fiskal mutlak dilakukan agar Indonesia bisa bersaing merebut investasi global.

    Lihat juga Video Menlu Sugiono Ajak Jerman Perbanyak Investasi Lewat Danantara

    (ily/rrd)

  • Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI menegaskan posisi Indonesia terkait konflik di Palestina dan Solusi Dua Negara tidak berubah dan sangat jelas.

    Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang, terkait dengan kemunculan foto Presiden Prabowo Subianto di sejumlah baliho di Israel.

    Baliho berlogo Abraham Shield itu terpasang di sejumlah lokasi dan dalam berbagai ukuran di Tel Aviv, Israel, menampilkan Presiden Prabowo bersama Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Baliho itu juga disertai seruan dan dukungan terhadap rencana Presiden Trump mengenai situasi di Timur Tengah, terkait dengan mengakhiri konflik Palestina-Israel.

    Presiden Trump juga diketahui berusaha untuk menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab lewat Abraham Accords.

    Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkan. (VOI/Fauzi)

    “Posisi Indonesia sangat clear, bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegas Jubir Kemlu RI Yvonne dalam keterangan kepada wartawan, seperti dikutip Selasa 30 September.

    “Hal itu seperti yang pernah ditegaskan Menlu RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tandasnya.

    Pekan lalu, Presiden Prabowo saat mengikuti High Level Week Sidang Majelis Umum PBB di New York dua kali menegaskan kesiapan Indonesia mengakui Israel dan mendukung jaminan keamanannya, setelah Palestina memperoleh kemerdekaannya dan diakui sebagai negara.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di dua kesempatan, pertama High-level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution pada 22 September, sehari kemudian dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

    Di hari yang sama dengan Debat Umum, Presiden Prabowo menghadiri pertemuan bertajuk “Multilateral Meeting on the Middle East” atas undangan Presiden Trump. Pertemuan yang digelar di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Hari Selasa waktu setempat tersebut, dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah.

    Israel Says Yes to Trump’s Plan

    The Israeli Coalition for Regional Security has launched a new nationwide billboard campaign urging the government to back President Donald Trump’s initiative to end the war in Gaza and expand the Abraham Accords.

    Featuring President Trump, PM… pic.twitter.com/1NHZYFDYEQ

    — הקואליציה לביטחון אזורי (@AbrahamShield25) September 28, 2025

    Selain Presiden Trump dan Presiden Prabowo, hadir dalam pertemuan itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Syekh Tamim ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

    Negara-negara tersebut dipandang Presiden Trump memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian kawasan.

    “Pertemuan tersebut produktif dalam arti cukup maju dalam upaya penyelesaian konflik Timur Tengah, mencapai perdamaian serta gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengenai pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Prabowo dan sejumlah perwakilan negara Arab-Islam tersebut.

    Terpisah, akun AbrahamShield25 dalam unggahan di media sosial X menuliskan, “Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.”

    “Koalisi – sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari 120+ pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel – menyebut usulan Trump sebagai langkah serius dan bertanggung jawab untuk mengubah keuntungan militer Israel menjadi sebuah strategi,” lanjut unggahan tersebut.

    Unggahan ini muncul sehari jelang pertemuan Presiden Trump dengan PM Netanyahu di Washington DC pada 29 September. Pertemuan itu akan digunakan Presiden Trump untuk mendesak Israel menerima proposal 21 poin yang digagas guna mencapai kesepakatan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza.

    Presiden Trump sendiri dalam wawancara dengan Majalah Time yang diterbitkan pada April lalu menyatakan keyakinannya untuk memperluas Perjanjian Abraham – yang diinisiasi pada periode pertama pemerintahannya –  dengan Arab Saudi, sebelum kemudian Ia akan pergi ke Qatar dan Uni Emirat Arab, dikutip dari The Times of Israel.

    Diketahui, Abraham Accords yang menjadi jembatan upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab ditandatangani oleh Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel pada 15 September 2020 di Washington DC, Amerika Serikat. Maroko menyusul Desember 2020 dan Sudan Januari 2021.