Xcloud.id

Tag: Sugiono

  • RI Dapat Restu dari China Buat Gabung ke BRICS

    RI Dapat Restu dari China Buat Gabung ke BRICS

    Jakarta –

    Indonesia kini dalam proses bergabung sebagai salah satu negara mitra blok ekonomi BRICS, yang merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan Indonesia mendapat dukungan dari China untuk bergabung ke organisasi internasional tersebut.

    Sugiono menyebut dukungan tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping. Sugiono pun menjelaskan saat ini progress masuknya Indonesia ke blok tersebut masih dalam proses.

    “Yang pasti dari pertemuan itu membahas soal BRICS, Presiden Xi Jinping juga menyampaikan bahwa pihak Tiongkok juga akan mendukung masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS dan sekarang prosesnya masih bergulir,” kata Sugiono dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/12/2024).

    Meski begitu, Sugiono belum bisa memastikan kapan resminya Indonesia dapat bergabung. Sebab, masih ada beberapa tahap yang perlu dilalui Indonesia sebelum resmi menjadi mitra blok tersebut.

    “Bola saya kira ada di pihak BRICS untuk menentukan apakah bisa Indonesia ini diterima atau tidak karena ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh Indonesia sebelum menjadi full member of BRICS,” imbuh Sugiono.

    BRICS merupakan kelompok negara-negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelompok ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik dan budaya antara negara-negara anggotanya, serta untuk meningkatkan pengaruh mereka di kancah global.

    Sebelum Indonesia, ada Malaysia dan Thailand yang telah bergabung terlebih dahulu menjadi mitra BRICS. Sugiono pun berharap BRICS ke depan dapat membawa keuntungan bagi Indonesia.

    “Kemudian kita juga tahu beberapa negara sahabat negara tetangga kita Malaysia ada di situ, juga kemudian Thailand juga ada di situ yang merupakan satu bilateral grouping yang saya harap dapat membawa keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia,” terang Sugiono.

    (kil/kil)

  • Menlu ungkap perkembangan Indonesia dalam proses bergabung ke BRICS

    Menlu ungkap perkembangan Indonesia dalam proses bergabung ke BRICS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan perkembangan terkini mengenai posisi Indonesia dalam proses bergabung ke blok ekonomi BRICS setelah mengajukan ketertarikan untuk menjadi anggota pada akhir Oktober 2024.

    “Sekarang prosesnya masih bergulir. Bola saya kira ada di pihak BRICS untuk menentukan apakah niat bergabung yang disampaikan oleh Indonesia itu diterima atau tidak. Karena ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh Indonesia sebelum menjadi full member of BRICS,” kata Sugiono saat memberikan keterangan pers usai sidang paripurna kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Sugiono mengatakan saat ini Indonesia telah mengantongi dukungan dari salah satu negara inisiator BRICS yaitu China. Komitmen dukungan tersebut didapatkan Indonesia dari China saat Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan perdananya ke negara tersebut.

    Apabila nantinya Indonesia berhasil diterima masuk ke dalam BRICS, Sugiono mengatakan bahwa ada potensi terbentuknya multilateral grouping karena beberapa negara dari kawasan Asia Tenggara juga telah masuk sebagai bagian BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

    “Beberapa negara sahabat, negara tetangga-tetangga kita, Malaysia ada di situ, Thailand ada di situ, ini merupakan suatu multilateral grouping yang kita harapkan dapat membawa keuntungan juga,” kata Sugiono.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan keputusan Indonesia untuk masuk ke blok ekonomi global seperti BRICS hingga OECD dilakukan guna kepentingan bangsa.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

    “Bapak Prabowo menyampaikan bahwa kita sebagai negara yang memperjuangkan interes nasional kita, kita tidak akan bergabung dengan blok pertahanan manapun. Tapi kita akan join dengan berbagai blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan bangsa kita,” kata Hasan.

    Hasan lebih lanjut menjelaskan saat ini Indonesia sedang dalam tahap mendaftarkan diri ke beberapa blok ekonomi seperti BRICS (Brasil, Rusia, India,China dan South Africa), Organisasi Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan terbaru Indonesia juga tertarik masuk dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menlu Sugiono Blak-blakan soal Ancaman Trump Jika BRICS Bikin Mata Uang Sendiri

    Menlu Sugiono Blak-blakan soal Ancaman Trump Jika BRICS Bikin Mata Uang Sendiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menanggapi pernyataan Presiden terpilih AS Donald Trump yang meminta komitmen negara-negara anggota aliansi BRICS untuk tidak akan menciptakan mata uang baru sebagai alternatif penggunaan dolar AS.

    Sugiono menyatakan bahwa dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia beberapa waktu lalu tidak ada pembicaraan terkait mata uang ataupun dedolarisasi. 

    “Ancamannya itu dia [Donald Trump] bilang dedolarisasi, tapi di BRICS tidak ada pembicaraan dedolarisasi kemarin. Dan kemudian yang menggunakan mata uang, kemarin juga tidak ada pembicaraan mengenai mata uang [di BRICS],” katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Adapun, lanjut dia, yang dibicarakan dalam KTT BRICS pada saat itu adalah tentang situasi hubungan multilateral dan suasana geopolitik dunia pada saat ini.

    Lebih lanjut, eks Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menyebut walaupun ada pernyataan Donald Trump itu, belum bisa mempengaruhi rencana awal Indonesia untuk tetap ingin bergabung dalam BRICS.

    “Belum ada perubahan [keinginan bergabung dalam BRICS]. Sekali lagi, kalau misalnya itu merupakan sesuatu yang sifatnya mengancam kepentingan nasional, ya kita bisa saja kan melihat kembali seperti apa,” pungkasnya.

    Mengutip dari Bloomberg pada Senin (2/12/2024), Donald Trump kembali mengulangi ancamannya untuk mengenakan tarif 100% apabila negara-negara yang tergabung dalam BRICS ‘ngotot’ untuk membuat mata uang baru. 

    Hal ini dia sampaikan dalam sebuah posting di jejaring sosial Truth Social. Trump mengemukakan bahwa gagasan negara-negara BRICS yang mencoba untuk menjauh dari dolar sudah berakhir.

    “Kami meminta komitmen dari Negara-negara ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru, atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan Dolar AS yang perkasa atau, mereka akan menghadapi Tarif 100%, dan harus berharap untuk mengucapkan selamat tinggal pada penjualan ke Ekonomi AS yang luar biasa,” tambahnya.

  • Waka Komisi I usulkan Kemenlu bangun pusat-pusat kebudayaan RI

    Waka Komisi I usulkan Kemenlu bangun pusat-pusat kebudayaan RI

    Apakah itu bisnis, ataupun juga UMKM, dan juga kebudayaan kita. Ini saya rasa bisa membantu dalam rangka membangun ekonomi Indonesia ke depan, juga mempertunjukkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengusulkan agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI membangun pusat kebudayaan (cultural centre) di negara-negara dunia guna menunjang diplomasi kebudayaan Indonesia.

    “Saya rasa ini masukan saja untuk juga menunjang diplomasi kebudayaan, meskipun memang sudah ada kementeriannya, ini kalau kita belajar dari beberapa negara lain, negara-negara sahabat, bahwa mereka negara-negara sahabat mempunyai cultural centre di Indonesia ataupun di negara-negara lain,” kata Budisatrio.

    Hal itu disampaikannya saat rapat kerja perdana Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan Kemenlu RI dapat berkoordinasi bersama kementerian terkait lainnya untuk menjadikan pembangunan pusat kebudayaan sebagai salah satu program ke depan.

    Menurut dia, pembangunan pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri dapat dimaksudkan pula untuk membangun kerja sama ekonomi hingga perdagangan.

    Dia menilai pusat-pusat kebudayaan tersebut dapat membawa manfaat ekonomi yang besar bagi pelaku ekonomi kreatif maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di tanah air.

    “Apakah itu bisnis, ataupun juga UMKM, dan juga kebudayaan kita. Ini saya rasa bisa membantu dalam rangka membangun ekonomi Indonesia ke depan, juga mempertunjukkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia,” kata dia.

    Dia lantas berkata, “Saya harap ini bisa jadi catatan bagi Kementerian Luar Negeri.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • 3 Dicecar soal Kerja Sama Indonesia-China, Menlu Sugiono: Urusan Kedaulatan Kita Tidak Bergeser Nasional

    3 Dicecar soal Kerja Sama Indonesia-China, Menlu Sugiono: Urusan Kedaulatan Kita Tidak Bergeser Nasional

    Dicecar soal Kerja Sama Indonesia-China, Menlu Sugiono: Urusan Kedaulatan Kita Tidak Bergeser
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri (
    Menlu
    ) Sugiono kembali menekankan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada kedaulatan wilayahnya terkait dengan sengketa
    Laut China Selatan
    (LCS).
    Ia menyebutkan, posisi politik Indonesia tidak bergeser meskipun sudah menandatangani kerja sama maritim dengan Pemerintah Republik Tiongkok (RRT) atau China.
    “Jadi balik lagi, prinsip utamanya adalah Bapak Presiden mengarahkan bahwa Indonesia akan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara tetangganya demi kepentingan nasional,” ujar Sugiono dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
    “Urusan kedaulatan kita tidak bergeser dari posisi kita,” ujar dia.
    Adapun pernyataan Sugiono itu menjawab pertanyaan dari salah satu anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Amalia Anggraini.
    Mulanya, Amalia meminta ketegasan dari Sugiono setelah pemerintah menyatakan kerja sama maritim dengan Pemerintah China.
    Ia khawatir, kerja sama itu bakal memicu ketegangan antara Indonesia dengan sejumlah negara di ASEAN yang juga memiliki konflik yang sama dengan Pemerintah China soal LCS.
    “Dalam forum ini kami juga minta Pak Menteri untuk membrikan penjelasan terkait pernyataan bersama Indonesia dan China, kami berharap tidak ada perjanjian dalam perjanjian yang tidak transparan,” ujar Amalia.
    Menanggapi hal tersebut, Sugiono kembali memastikan bahwa saat ini Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsipnya soal wilayah kedaulatan di LCS.
    Ia menuturkan, sampai saat ini belum ada koordinat pasti soal pembagian kerja antara Pemerintah Indonesia dan China terkait kerja sama maritim tersebut.
    “Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan bahwa kita akan bekerja di titik A, koordinat B, itu belum ada,” ucap Sugiono.
    Ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia tetap berpegang pada
    United Nations Convention on the Law of the Sea
    (UNCLOS) 1982 tentang batas wilayah laut yang telah disepakati bersama.
    Di sisi lain, pemerintah mengupayakan agar wilayah perbatasan itu sumber dayanya bisa dioptimalkan.
    “Sebenarnya konsentrasinya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di situ untuk kepentingang bersama,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Cecar Menlu soal Pernyataan Bersama RI-China Terkait LCS

    DPR Cecar Menlu soal Pernyataan Bersama RI-China Terkait LCS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah anggota DPR Komisi I mempertanyakan sikap dan posisi Indonesia ke Menteri Luar Negeri Sugiono terkait pernyataan bersama yang menyinggung Laut China Selatan (LCS).

    Pernyataan bersama RI-China sempat menjadi sorotan karena membahas isu tumpang tindih (over claim) yang bisa merujuk ke nine dash line (Sembilan garis putus-putus) dan persepsi atau dugaan Indonesia mengarah untuk mengakui klaim itu.

    Para anggota DPR itu mengajukan pertanyaan ke Sugiono dalam rapat kerja Menlu dengan Komisi I di kompleks parlemen, Senin (2/12).

    Anggota DPR dari fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini mempertanyakan posisi Indonesia.

    Dia mengatakan ada kebingungan di publik mengenai klaim teritorial China di LCS dan pernyataan bersama RI-China.

    “Ada dugaan yang mengacu ke pernyataan bersama bahwa Indonesia telah mengubah sikap dengan mengakui klaim China,” kata Amelia.

    Dia lalu berujar, “Padahal Kementerian Luar Negeri mengklarifikasi tidak ada pengakuan tersebut. Namun pernyataan itu menimbulkan kegelisahan di kawasan.”

    Amelia lalu meminta Sugiono mengatasi masalah itu dan menyarankan Indonesia bisa menjaga hubungan baik dengan negara tetangga.

    “Dalam forum ini kami meminta Pak Menteri untuk memberi penjelasan antara pernyataan bersama Indonesia dengan China,” ungkap dia.

    Anggota DPR fraksi NasDem itu berharap tak ada perjanjian dalam perjanjian yang tak transparan.

    Senada, anggota DPR fraksi PDIP TB Hasanudin menyampaikan kekhawatiran serupa.

    Dia mengatakan Indonesia menolak mentah-mentah sembilan garis putus-putus sejak lama dan menghormati hukum internasional.

    “Dengan pernyataan itu seolah-olah di wilayah yang kita tolak itu, akan ada kerja sama,” ujar Hasanuddin.

    “Saya mohon penjelasan dari Bapak, apakah betul kita akan mengerjasamakan [bekerja sama di wilayah] nine dash line yang dulu kita tolak itu, atau apakah ada pandangan lain mohon dijelaskan,” imbuh dia.

    Tak beda jauh, anggota DPR fraksi Demokrat, Rizki Natakusumah, menyoroti code of conduct yang tertera dalam pernyataan bersama RI-China.

    Dia juga mengutip poin 9 yang menyinggung soal code of conduct, aturan atau kode etik yang mengatur tindakan di LCS.

    Poin itu berbunyi: Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka terhadap implementasi penuh dan efektif Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC), dan penyelesaian awal kode etik (COC) berdasarkan konsensus, sehingga bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

    “Ini surprising [mengejutkan] untuk saya ya, yang kita ketahui pihak China sendiri against skema CoC, mereka lebih suka bilateral,” kata Riski.

    “Pertanyaan saya, apakah prinsip dasar dan landasan pikiran CoC yang disebut di joint statement sama dengan yang selama ini kita usulkan,” imbuh dia.

    Respons Menlu

    Menlu Sugiono di kesempatan itu menegaskan Indonesia tetap pada posisinya terkait Sembilan garis putus-putus.

    “Di situ kita tidak disebutkan kita mengakui apapun. Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan kita akan bekerja sama di titik a koordinat b,” ujar dia.

    Sugiono juga menerangkan Indonesia menghormati hukum internasional dan konvensi hukum laut PBB, UNCLOS.

    Selain itu, dia mengatakan CoC yang disebut dalam pernyataan bersama sesuai dengan yang sedang diusulkan.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menlu paparkan sejumlah hal prioritas dukungan terhadap Astacita

    Menlu paparkan sejumlah hal prioritas dukungan terhadap Astacita

    Di mana kita mendorong kemitraan dan tatanan ekonomi global yang berkeadilan, menciptakan suatu perdagangan yang bebas dan adil, kemudian memperluas kemitraan ekonomi di kawasan-kawasan nontradisional, membuka pasar-pasar baru bagi komoditas-komodita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memaparkan sejumlah hal yang menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri RI dalam rangka mendukung Program Astacita yang diusung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kementerian Luar Negeri dalam hal ini akan terus bekerja mendukung visi Presiden Prabowo sebagaimana yang tertuang di dalam Astacita, dan dalam rangka mendukung visi Presiden Prabowo, Kementerian Luar Negeri juga menggariskan beberapa hal yang kami jadikan prioritas,” kata Sugiono saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menuturkan bahwa Kemenlu RI memprioritaskan diplomasi ketahanan nasional, yakni mempertahankan kedaulatan NKRI dan membangun ketahanan nasional.

    “Di mana kita akan memperluas kemitraan dan memperkuat sinergi untuk membahas isu-isu tentang ketahanan pangan, ketahanan energi dan air, serta mitigasi bencana dengan negara-negara tetangga dan teman-teman kita yang lain,” ujarnya.

    Kemenlu RI, kata dia, juga melakukan pendekatan prioritas berupa diplomasi ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

    “Di mana kita mendorong kemitraan dan tatanan ekonomi global yang berkeadilan, menciptakan suatu perdagangan yang bebas dan adil, kemudian memperluas kemitraan ekonomi di kawasan-kawasan nontradisional, membuka pasar-pasar baru bagi komoditas-komoditas Indonesia,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyebut Kemenlu RI membentuk direktorat jenderal baru, yakni Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan dalam rangka penguatan kelembagaan.

    Dia menjelaskan bahwa direktorat tersebut dibangun dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi hubungan luar negeri RI sebab sejumlah mekanisme dan proses ujungnya melibatkan Kementerian Luar Negeri RI.

    “Oleh karena itu, kami nilai bahwa Kementerian Luar Negeri juga sebaiknya memahami semua proses ini dari awal, dari depan, sehingga jika ada fasilitasi yang perlu kami lakukan, jika ada perlu bantuan-bantuan yang perlu diberikan Kementerian Luar Negeri kita semua sudah aware dari awal,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan Kemenlu RI memprioritaskan pula untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan global.

    “Rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara juga merupakan bagian dari meningkatkan pengaruh Indonesia, baik di kawasan maupun global, di mana peran ini juga dapat dijalankan jika sistem multilateral yang ada berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Berikutnya, dia mengatakan Kemenlu RI memprioritaskan peningkatan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan peran diaspora.

    “Perlindungan ini tidak cukup hanya bisa bersifat reaktif, tapi juga harus antisipatif. Oleh karena itu, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dan menurut hemat kami Kementerian Luar Negeri juga perlu membangun suatu koridor migrasi yang aman dan terstruktur,” jelasnya.

    Terakhir, dia menyebut Kemenlu RI memprioritaskan pula untuk mengoptimalisasi diplomatic tools dalam rangka memperkuat pengaruh dan posisi Indonesia, baik di kawasan maupun di global.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Raker Perdana, Menlu dan Komisi I DPR Bahas Diplomasi Ketahanan Nasional

    Raker Perdana, Menlu dan Komisi I DPR Bahas Diplomasi Ketahanan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bersama Komisi I DPR melakukan rapat kerja (raker) perdana membahas diplomasi ketahanan nasional, isu-isu terkini, dan arah politik luar negeri Indonesia.

    Sugiono dalam paparannya raker perdana dengan Komisi I DPR mengatakan, kebijakan Kemenlu mendukung visi misi Presiden Prabowo. Dia menggarisbawahi kebijakan yang menjadi prioritas, seperti diplomasi ketahanan nasional yang mencakup pangan, energi, serta mitigasi bencana.

    “Pertama, diplomasi ketahanan nasional sebagai prioritas untuk mempertahankan kedaulatan NKRI serta membangun ketahanan nasional,” kata dia pada raker perdana di ruang rapat Komisi I DPR, gedung parlemen, Senayan, Jakarta Senin (2/12/2024).

    Dia mengatakan, Kemenlu akan memperluas kemitraan dan melaukan sinergi dengan sejumlah pihak untuk membahas isu terkait pangan,energi, serta mitigasi bencana. 

    Kedua, dibahas rencana kerja 100 hari pertama dan isu aktual. 

    Dalam kesempatan raker perdana dengan Komisi I DPR ini, kedua belah pihak saling berkenalan karena akan menjadi mitra kerja selama 5 tahun ke depan.

    Dari Kemenlu, tampak hadir Menteri Luar Negeri Sugiono didampingi wamennya Anis Matta dan Armanatha Nasir.

    Sementara raker perdana Menku dengan komisi I DPR dibuka Ketua Komisi I DPR Utut Adianto yang tampak didampingi para wakil.

  • Tetap NonBlok, Menlu Sugiono Ungkap RI Tak Akan Gabung Blok Militer Manapun

    Tetap NonBlok, Menlu Sugiono Ungkap RI Tak Akan Gabung Blok Militer Manapun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan bahwa posisi politik luar negeri Indonesia akan tetap berada pada posisi nonblok. Dengan demikian, Indonesia tak menempatkan diri di blok militer manapun.

    Lebih lanjut, Sugiono mengatakan Indonesia tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan pakta militer manapun karena secara konstitusi dan tradisi, hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

    “Sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan sebuah visi politik luar negeri, di mana Indonesia tetap pada garis non-aligned, nonblok yang artinya kita tidak menempatkan diri di blok militer manapun,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Waketum Gerindra ini turut menyebut Indonesia mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan semua negara yang ada. 

    “Kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan sesuai amanat konstitusi tersebut,” tuturnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, Indonesia memiliki hak kebebasan untuk bergabung dengan multilateral grouping yang lain.

    Salah satunya adalah saat ini Indonesia menjadi negara mitra (partner countries) BRICS.

    Dia menjelaskan bahwa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS karena sebagai upaya untuk menjalin relasi dengan  negara-negara yang tergabung dalam BRICS dan melakukan balancing act dalam menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

    “Selain itu kami juga menilai bahwa BRICS merupakan sebuah grouping multilateral yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi RI dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya,” katanya dalam rapat tersebut.

  • Kemenlu Bakal Bentuk Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

    Kemenlu Bakal Bentuk Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu akan membentuk direktorat jenderal baru bernama direktorat jenderal hubungan ekonomi dan kerja sama pembangunan.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Sugiono mengatakan pembentukan ini dilakukan dalam rangka memperkuat dalam bidang kelembagaan.

    Nantinya, lanjut dia, direktorat jenderal baru tersebut juga akan meng-address hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga.

    “Direktorat ini kami bangun dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi hubungan ekonomi luar negeri, karena ada beberapa evaluasi dari mekanisme dan proses yang terjadi selama ini yang ujungnya melibatkan Kementerian Luar Negeri,” tuturnya dalam rapat.

    Sugiono menilai Kemlu sebaiknya memahami proses dari awal, sehingga bisa memiliki awareness sejak awal pula.

    “Sehingga jika ada fasilitas yang perlu kami lakukan, perlu bantuan, kita semua sudah aware dari awal,” ujarnya.

    Sebagai informasi, rapat kerja pada hari ini merupakan rapat perdana Kemlu dengan DPR.

    Dalam rapat ini, Sugiono memaparkan program 100 hari kerja di kementeriannya.

    “Saat ini, kami kira merupakan sebuah waktu untuk ataupun suasana yang penuh dengan tantangan dan menurut saya juga menarik karena dinamika global yang tidak menentu,” katanya di ruang rapat Komisi I, Senayan, Jakarta Pusat.