Xcloud.id

Tag: Subandi

  • Angkutan Barang Dibatasi, Pengusaha Berpeluang Dapat Insentif

    Angkutan Barang Dibatasi, Pengusaha Berpeluang Dapat Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terbuka untuk berdiskusi dengan para pengusaha terkait peluang insentif pada saat pembatasan angkutan barang selama 16 hari Lebaran 2025. 

    Menhub Dudy mengatakan saat ini, pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk pembatasan angkutan barang. Terkait dengan insentif yang diperlukan pengusaha, perlu didiskusikan lagi.

    “Kita sudah keluarkan SKB untuk pembatasan angkutan barang. Soal insentif kan itu harus dibicarakan lagi, karena itu bentuknya akan seperti apa. Tapi yang paling penting dari kami adalah menjamin kelancaran dan keselamatan jalan,” kata Dudy di Gedung DPR, Selasa (11/3/2025). 

    Pembatasan operasional angkutan barang pada Periode Lebaran 2025 berlangsung selama 16 hari, mulai dari 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025. Menhub Dudy mengatakan pembatasan yang lebih lama dibandingkan tahun lalu tersebut dilakukan mengingat adanya potensi Work From Anywhere (WFA). 

    Dudy mengatakan terdapat potensi masyarakat akan mudik dan pulang lebih awal yaitu di tanggal 21 Maret, yang juga diproyeksikan menjadi salah satu puncak mudik jika WFA diterapkan. 

    “Jadi, itu saja yang menjadi pertimbangan. Mengantisipasi apabila masyarakat mudiknya itu maju,” kata dia. 

    Dudy juga mengklaim pihaknya akan terbuka kepada pengusaha terkait diskusi dan kemungkinan adanya insentif yang diperlukan selama pembatasan operasional. 

    Sebelumnya, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) merespons pemberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari pada periode mudik dan arus balik Lebaran 2025. 

    Ketua Umum GINSI Subandi mengatakan kebijakan pembatasan tersebut harusnya diimbangi dengan pemberian insentif bagi kargo timbun di pelabuhan selama masa larangan berlangsung.

    “Harusnya bukan cuma melarang, tetapi memberikan solusi yang baik dan tidak menimbulkan biaya yang tinggi,” kata Subandi kepada, Senin (10/3/2025).

    Subandi menerangkan jika kebijakan pembatasan operasional angkutan barang berpotensi menimbulkan biaya logistik yang lebih tinggi. Padahal, Pemerintah sendiri mengimbau agar biaya logistik tidak naik.

    Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara dan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pembatasan terhadap angkutan barang selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Dalam keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama Lebaran akan dilakukan pembatasan operasional angkutan barang dengan kategori mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan dan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian seperti tanah, pasir dan batu, hasil tambang dan bahan bangunan.

    Waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai Senin (24/3/2025) pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 waktu setempat. Pembatasan akan dilakukan pada ruas jalan tol maupun non-tol.

  • Pelaku Penggelapan Dana PKBM Pasuruan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

    Pelaku Penggelapan Dana PKBM Pasuruan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

    Pasuruan (beritajatim.com) – Genap dua bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus penggelapan dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Pasuruan yang melibatkan Bayu Putra Subandi akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Hal ini dikonfirmasi oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ferry Hary Ardianto, Senin (10/3/2025).

    Ferry menyatakan bahwa Bayu, yang menjabat sebagai Ketua PKBM di Kecamatan Kejayan, terbukti memperkaya diri hingga Rp2,69 miliar.

    “Benar, saat ini prosesnya masuk tahap pelimpahan di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya,” ungkap Ferry.

    Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah memeriksa Bayu bersama 33 orang saksi. Modus operandi yang dilakukan tersangka berlangsung sejak tahun 2021, dengan mengalihkan dana PKBM untuk kepentingan pribadi.

    Sementara itu, pihak kejaksaan masih memproses kasus serupa yang melibatkan pelaku lainnya. “Untuk PKBM yang jilid dua masih kami proses dan akan segera kami limpahkan,” tambah Ferry.

    Bayu didakwa melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001, Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menegaskan akan terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. [ada/beq]

  • Ketua DPRD Surabaya Apresiasi Kepala Daerah Aglomerasi Berkolaborasi Bangun Kota Bersama-sama

    Ketua DPRD Surabaya Apresiasi Kepala Daerah Aglomerasi Berkolaborasi Bangun Kota Bersama-sama

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengapresiasi komitmen kepala daerah aglomerasi yang siap membangun kota secara bersama-sama.

    Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan akan membangun daerah secara kolaboratif. 

    Hal itu sudah ditunjukkan saat tiga kepala daerah tetangga Surabaya itu hadir dalam penyampaian pidato resmi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi masa jabatan 2025-2030 di Sidang Paripurna DPRD Surabaya. 

    Tiga kepala daerah aglomerasi itu adalah Bupati Sidoarjo Subandi, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, dan Bupati Bangkalan Lukman Hakim.

    Dalam pidato Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, juga menekankan kolaborasi antar wilayah untuk mendorong kemajuan ekonomi, terutama perdagangan, aspek transportasi publik, juga penanganan banjir, dan lainnya. 

    “Semua membutuhkan kerja sama yang baik antar pemerintah daerah dan Provinsi Jawa Timur. Sebab masing-masing kewenangan saling berhubungan. Kami mengapresiasi langkah strategis dan kolaboratif ini,” kata Adi Sutarwijono, Senin (3/3/2025).

    Ketua DPRD Kota Surabaya ini melihat, langkah kolaboratif ini sebagai awal yang baik dari pemerintahan periode kedua Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya.

    Diharapkan lima tahun ke depan, Surabaya semakin maju karena didorong oleh berbagai pemangku pemerintahan dan menggerakkan partisipasi publik secara aktif.

    Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa diwakili Asisten 1 Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto menekankan perlunya sinergitas antar daerah agar arah pembangunan di daerah makin selaras.

    Pemprov Jatim meminta agar semua daerah mewujudkan efisiensi.

    “Tetap menjaga kinerja yang baik dengan menggali seluruh potensi daerahnya. Dukung program makan bergizi gratis secara berkelanjutan,” kata Benny.

    Dia juga meminta kepada semua kepala daerah di Jatim untuk menjamin stok dan menjaga stabilitas kebutuhan pokok.

    Dukung program mudik gratis bagi warga, dan jaga terus kondusivitas iklim investasi.

    Begitu juga selalu hati-hati dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak korupsi.

  • Paparkan Program Strategis 2025-2030, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: Jadilah Pelayan Bukan Juragan

    Paparkan Program Strategis 2025-2030, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: Jadilah Pelayan Bukan Juragan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Untuk pertama kali, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan pidato resmi sebagai wali kota masa jabatan 2025-2030.

    Bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, pidato resmi itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (3/3/2025).

    Pidato ini berisi visi misi wali kota dalam memimpin Surabaya lima tahun mendatang.

    Selain program strategis dan arah pembangunan, pidato Eri Cahyadi juga menyampaikan kondisi terkini Kota Surabaya dalam lima tahun terakhir.

    Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.

    Seluruh wakil ketua hadir bersama para anggota DPRD.

    “Ini adalah paripurna yang benar-benar istimewa, karena dihadiri kepala daerah Surabaya Raya. Tiga kepala daerah hadir,” kata Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.

    Tiga kepala daerah aglomerasi itu adalah Bupati Sidoarjo Subandi, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, dan Bupati Bangkalan Lukman Hakim.

    Sementara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa diwakili oleh Asisten 1 Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto.

    Adi menegaskan, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, termasuk Eri Cahyadi dan Armuji, telah dilaksanakan secara resmi oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Jakarta.

    “Kami akan mendukung penuh arah kebijakan Pemkot Surabaya untuk mensejahterakan masyarakat Surabaya. DPRD akan bersinergi dalam mewujudkan Kota Surabaya sejahtera, humanis, berkelanjutan,” kata Adi.

    Dalam rapat paripurna tersebut, waktu sepenuhnya untuk penyampaian pidato Wali Kota Eri Cahyadi.

    Eri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Surabaya yang telah memberikan kepercayaan untuk kembali memimpin kota ini.

    Bukan Juragan tapi Pelayan

    Untuk periode kedua ini, Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk membangun Surabaya secara berkelanjutan dengan semangat gotong royong.

    Dia akan memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Saya dan Pak Armuji akan bekerja keras untuk memastikan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Surabaya harus menjadi kota yang maju secara ekonomi, tetapi juga tetap humanis dan berkelanjutan,” ujar Eri.

    Eri juga menyampaikan pencapaian ekonomi Surabaya yang berhasil tumbuh 5,76 persen.

    Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dari nasional.

    Begitu juga angka kemiskinan juga turun menjadi 3,96 persen pada tahun 2024.

    Pengangguran terbuka juga bisa ditekan.

    Eri menegaskan, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan terus menjadi prioritas utama pemerintahannya.

    Sejumlah program unggulan, termasuk pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur dan perluasan akses layanan kesehatan di setiap kelurahan.

    Tahun ini juga akan dibangun RSUD Surabaya Selatan di Karang Pilang.

    “Capaian ini adalah buah dari sinergitas bersama antara pemkot dan DPRD. Kolaborasi ini akan makin ditingkatkan demi mewujudkan visi besar kota ini. Saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi mewujudkan Surabaya lebih sejahtera,” tandasnya.

    Dengan semangat arek Suroboyo, Eri mengajak semua pihak bergotong royong demi masa depan yang lebih baik.

    Indeks pembangunan Surabaya sudah mencapai 84,6 persen. Angka ini menjadi yang terbaik dalam indeks pembangunan kota.

    Dia menargetkan, pertumbuhan ekonomi di Surabaya harus mencapai 8 persen.

    Eri mengaku paham, untuk mencapainya bukan perkara mudah. Tapi dia optimistis, dengan kerja bersama dan saling bahu membahu, semua bisa terealisasi.

    Periode kedua ini, Eri juga akan menggenjot pembangunan infrastruktur.

    Namun dia akan mengedepankan proyek padat karya dan memajukan ekonomi kerakyatan UMKM.

    Semua layanan dasar masyarakat akan pendidikan dan kesehatan harus tuntas.

    Begitu juga layanan publik harus makin baik. Layanan tidak selalu dalam kantor. Tapi semua bisa dilakukan di balai RW.

    “Bukan duduk di meja. Bahwa pemerintah bukan juragan tapi pelayan. Untuk itu, semua layanan terkait masyarakat harus tuntas. Kami yakin dengan partner DPRD, semua bisa terwujud. Mari berkeringat bersama, menangis dan bahagia bersama,” kata Eri. 

  • Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Subandi-Mimik Siap Akselerasi Bangun Sidoarjo

    Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Subandi-Mimik Siap Akselerasi Bangun Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Subandi dan Mimik Idayana resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2025-2030 oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Pelantikan ini dilakukan serentak bersama 961 kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia.

    Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini menandai dimulainya babak baru kepemimpinan daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa para kepala daerah yang dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

    Bagi Kabupaten Sidoarjo, pelantikan Subandi-Mimik menjadi awal baru yang penuh harapan. Pasangan yang dikenal dengan tagline BAIK (Bersama, Adil, Inovatif, dan Kreatif) ini berkomitmen membawa perubahan positif dalam berbagai aspek pembangunan. Keduanya menargetkan percepatan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sektor ekonomi dan infrastruktur.

    Usai pelantikan, Subandi menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Sidoarjo yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dan Mimik Idayana untuk memimpin kabupaten ini selama lima tahun ke depan.

    “Kami berdua berkomitmen untuk menjadikan Sidoarjo sebagai kabupaten yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dengan semangat BAIK, kami akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan bekerja keras untuk menjawab tantangan pembangunan yang ada,” ujar Subandi.

    Subandi juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengimplementasikan program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur yang merata, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Sidoarjo berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

    Salah satu fokus utama kepemimpinan Subandi-Mimik adalah penguatan ekonomi berbasis UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik. Mereka juga menargetkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta kesejahteraan sosial yang lebih merata di seluruh wilayah Sidoarjo.

    Pelantikan ini disambut dengan antusias oleh masyarakat Sidoarjo, yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru ini. Banyak warga berharap agar Subandi-Mimik dapat segera merealisasikan janji kampanye mereka, terutama dalam perbaikan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan kemudahan akses layanan publik.

    Namun, tantangan ke depan tidaklah mudah. Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten strategis di Jawa Timur menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, penataan kawasan industri, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

    Dengan visi dan misi yang telah disiapkan, pasangan Subandi-Mimik diharapkan mampu membawa Sidoarjo ke arah yang lebih baik dan menjawab harapan masyarakat yang telah memberikan mandat kepemimpinan kepada mereka. (isa/kun)

  • Alasan Ucapan Selamat Karangan Bunga Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Diganti Pohon Pule

    Alasan Ucapan Selamat Karangan Bunga Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Diganti Pohon Pule

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

    TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih Subandi-Mimik Idayana bakal menjalani pelantikan di Istana Negara di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Seperti biasa, saat ada pelantikan kepala daerah atau sebagainya, pasti karangan bunga bakal bertebaran. Ucapan selamat dari berbagai kalangan pun dipastikan akan berdatangan ke Pendopo Sidoarjo maupun ke kediaman kepala daerah terpilih. 

    Tapi kali ini pemandangan di Sidoarjo bakal berbeda. Karena karangan bunga untuk ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dialihkan dalam bentuk pengiriman pohon pule. 

    Hal itu tertuang dalam surat edaran Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Sekda Sidoarjo terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029.

    Dalam surat tersebut, Pemkab menghimbau agar ucapan selamat diberikan dalam bentuk pohon pule, bukan karangan bunga.

    “Imbauan ini kami sampaikan kepada berbagai pihak. Khususnya kepada seluruh perusahaan, instansi, dan pihak terkait di Kabupaten Sidoarjo agar mengganti kebiasaan pemberian karangan bunga ucapan selamat dengan pohon pule,” kata Sekda Fenny Apridawati. 

    Disebutnya bahwa Surat Edaran bernomor 000.1.8.2/2180/438.1.2.2/2025 tersebut ditujukan untuk mendukung program penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Sidoarjo. 

    Dalam edaran tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap perusahaan, instansi dan masyarakat dapat mengikuti kebijakan itu. Penanaman pohon pule dinilai lebih bermanfaat dibandingkan dengan karangan bunga yang hanya bersifat sementara.

    Pohon pule atau Alstonia scholaris dipilih sebagai simbol karena memiliki makna yang dalam bagi warga Sidoarjo. Selain itu, pohon tersebut juga memiliki daya tahan tinggi dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat.

    “Kami mengharapkan seluruh pihak dapat mengikuti imbauan ini dan mengganti pemberian karangan bunga dengan pohon pule dalam rangka meyambut pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo,” lanjutnya.

    Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih Subandi – Mimik Idayana sudah berada di Jakarta untuk persiapan pelantikan di istana negara. Mereka juga sudah mengikuti gladi kotor pelaksanaan pelantikan tersebut. 

    Setelah dilantik, Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo bersama para kepala daerah lainnya akan langsung menjalani retret di Magelang. 

    Subandi menyatakan, pihaknya akan menjalankan program sebagaimana kebijakan Presiden Prabowo. Termasuk tentang kebijakan presiden dalam hal efisiensi, Plt Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan dirinya patuh dan siap melaksanakan Inpres 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi anggaran. 

    Program-program Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan juga didukung seperti perintah dalam Inpres nomor 2 Tahun 2025.

    “Kami sebagai kepala daerah Sidoarjo, selalu mendukung program Pak Presiden. Menjalankan semua perintah dan kebijakan yang diambil untuk bangsa Indonesia,” ujar Subandi. 

    Dia juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Sidoarjo. Sebab, komunikasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo berjalan lancar. Baik eksekutif maupun legislatif sepakat melaksanakan efisiensi anggaran. 

    “TAPD dan Banggar telah berkomunikasi untuk melakukan pembahasan. Yang pasti, anggaran untuk kegiatan seremonial yang tidak efisien sudah tidak ada lagi di Sidoarjo,” tandasnya. 

    Selain efisiensi anggaran terhadap kegiatan seremonial, lanjut Subandi, TAPD dan Banggar juga menyepakati pengurangan anggaran perjalanan dinas (perdin). Efisiensi anggaran perdin dilakukan 50 persen seperti perintah Inpres 1 Tahun 2025

  • Pemkab Sidoarjo Gulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi

    Pemkab Sidoarjo Gulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo kembali menggulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi pada tahun 2025. Tahun ini, sebanyak 800 warung ditargetkan untuk direnovasi.

    Program ini secara resmi disosialisasikan kepada para camat, kepala desa, serta lurah se-Kabupaten Sidoarjo dalam acara yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (18/2/2025).

    Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, mewakili Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi. Hadir pula Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasih.

    Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, menyampaikan bahwa Program Warung Rakyat Direnovasi memiliki multiplier effect yang signifikan dalam menekan angka pengangguran.

    Program prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil agar semakin berkembang. Oleh karena itu, ia berharap warung-warung yang telah direnovasi dapat bertumbuh dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

    “Program Warung Rakyat Direnovasi ini memiliki multiplier effect terhadap penciptaan seratus ribu lapangan kerja baru,” ujarnya.

    Fenny juga menambahkan bahwa keberadaan warung rakyat turut memperkuat posisi Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota UMKM di Indonesia. Saat ini, terdapat lebih dari 200 ribu pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo, yang menjadi salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian daerah.

    “Ada lebih dari 200 ribu UMKM di Kabupaten Sidoarjo, dan kekuatan ekonomi kita bertumpu di sektor ini,” tambahnya.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mohamad Edi Kurniadi, menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun keempat sekaligus tahun terakhir dari pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi dalam kerangka RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021–2026. Program ini dimulai pada tahun 2022 dengan target total 2.000 warung yang direnovasi secara bertahap.

    “Tahun 2025 ini menjadi tahun terakhir dalam RPJMD 2021–2026. Target dari program ini adalah merenovasi 2.000 warung rakyat,” ungkapnya.

    Edi merinci jumlah warung rakyat yang telah direnovasi sejak awal pelaksanaan program. Pada tahun 2022, sebanyak 393 warung direnovasi, disusul 422 warung pada tahun 2023, dan 395 warung pada tahun 2024. Dengan demikian, tersisa 800 warung lagi yang akan direnovasi pada tahun 2025 untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

    “Sejauh ini, sudah 1.210 warung direnovasi. Untuk mencapai target 2.000 warung, masih ada 800 warung lagi yang perlu direnovasi,” jelasnya.

    Renovasi 800 warung tahun ini akan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 18 kecamatan telah mendapatkan kuota penerima manfaat program ini. Edi bersyukur karena usulan calon penerima manfaat dari masing-masing kecamatan sudah diterima. Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap verifikasi sebelum proses renovasi dimulai. Program ini akan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa.

    “Kriteria penerima manfaat tahun ini tetap sama dengan tahun sebelumnya. Model BKK yang digunakan lebih tepat sasaran karena melibatkan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga ada partisipasi langsung dari warga,” ujarnya.

    Edi juga menegaskan bahwa penerima manfaat Program Warung Rakyat Direnovasi tidak akan dilepas begitu saja setelah renovasi selesai. Pemkab Sidoarjo akan terus memberikan pendampingan dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan warung, termasuk pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran.

    “Sebanyak 2.000 warung rakyat yang telah direnovasi nantinya akan terus mendapatkan pendampingan. Kami akan memberikan pelatihan dalam berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan lainnya, agar warung-warung ini bisa berkembang secara berkelanjutan,” tutupnya. (isa/but)

  • IWAPI Sidoarjo Dapat Apresiasi dari Plt Bupati H Subandi dalam HUT ke-50

    IWAPI Sidoarjo Dapat Apresiasi dari Plt Bupati H Subandi dalam HUT ke-50

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) terus menunjukkan perannya sebagai motor penggerak dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 yang digelar di Ballroom Hotel Luminor Sidoarjo pada Selasa (18/2/2025), IWAPI mendapat apresiasi dari Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi.

    “Saya mengapresiasi atas peran IWAPI selama 50 tahun dalam memberdayakan perempuan untuk menjadi pelaku usaha mandiri dan inovatif. IWAPI telah menjadi motor penggerak yang menginspirasi jutaan perempuan untuk terus berkembang dan berinovasi. Organisasi ini juga telah memperjuangkan hak dan peran perempuan dalam dunia bisnis,” ucapnya.

    Sebagai organisasi yang fokus pada pemberdayaan perempuan, IWAPI telah membuktikan bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam dunia usaha. Di Sidoarjo, IWAPI aktif membantu pelaku usaha perempuan dalam mengembangkan bisnis mereka, baik dalam skala mikro, kecil, maupun menengah.

    H. Subandi menekankan pentingnya peran perempuan dalam sektor ekonomi, terutama dalam bidang usaha kecil dan menengah (UKM) serta ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. “Melalui dedikasi dan komitmen yang kuat, IWAPI telah membuktikan diri sebagai organisasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperkuat ekonomi berbasis komunitas,” tambahnya.

    Pemerintah Kabupaten Sidoarjo turut mendukung pertumbuhan sektor usaha yang dikelola oleh perempuan. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah berupaya memberikan akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bisnis agar pelaku usaha perempuan semakin berkembang.

    “Kami akan terus mendukung melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, dan pelatihan keterampilan. Saya mengajak seluruh anggota IWAPI untuk tetap bersinergi, berkolaborasi, dan berinovasi demi kemajuan bersama,” ujar Subandi.

    Dengan adanya dukungan dari IWAPI serta pemerintah daerah, perempuan di Sidoarjo kini memiliki peluang lebih besar untuk menjadi wirausaha yang mandiri dan berdaya saing. IWAPI tidak hanya membantu dalam aspek ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan, mendorong perempuan untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah.

    Ke depan, IWAPI diharapkan dapat terus menjadi wadah bagi perempuan yang ingin merintis usaha serta mengembangkan bisnis mereka agar lebih maju dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, perempuan Sidoarjo diyakini dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi. (isa/ian)

  • Sidoarjo Dinobatkan sebagai Pemda dengan Pengelolaan DBHCHT Terbaik 2024

    Sidoarjo Dinobatkan sebagai Pemda dengan Pengelolaan DBHCHT Terbaik 2024

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Terbaik Tahun 2024 dari Kantor Bea Cukai Sidoarjo.

    Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, Untung Basuki, kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sidoarjo, H. Subandi.

    Acara penghargaan ini bertepatan dengan kegiatan pemusnahan 19 juta batang rokok ilegal hasil penindakan KPPBC TMP B Sidoarjo, yang berlangsung di halaman Kantor Bea Cukai Kanwil Jatim I Rabu (12/2/2025).

    Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo berkomitmen mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal. Menurutnya, peredaran rokok ilegal merugikan banyak pihak, mulai dari kerugian bagi negara hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dengan berbagai pihak akan terus diperkuat.

    “Mari kita terus berkoordinasi, bekerja sama, dan menjaga komitmen untuk melawan peredaran rokok ilegal demi terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang tertib, aman, dan sehat,” ujarnya.

    Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo, Rudy Hery Kurniawan, menyampaikan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah memanfaatkan DBHCHT dengan sangat baik, salah satunya melalui pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Ia menekankan bahwa KIHT di Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya di Jawa Timur.

    “Kami mengapresiasi Kabupaten Sidoarjo yang telah memanfaatkan DBHCHT dengan membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau, yang hingga saat ini hanya ada di Sidoarjo,” ungkapnya.

    Rudy juga menambahkan bahwa peran aktif pimpinan Kabupaten Sidoarjo dalam pemberantasan rokok ilegal menjadi salah satu faktor penilaian dalam penghargaan ini. Pemkab Sidoarjo dinilai aktif melakukan sosialisasi pemberantasan rokok ilegal melalui berbagai media, seperti televisi, media cetak, dan media sosial.

    Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga secara rutin mengadakan operasi pasar bersama. Administrasi terkait perencanaan dan pelaporan pengelolaan DBHCHT pun dinilai sangat tertib. Ia berharap sinergi antarinstansi terus ditingkatkan agar pemberantasan rokok ilegal semakin efektif.

    “Sebagaimana diketahui, pemanfaatan DBHCHT dialokasikan 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk sektor kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerja sama yang telah terjalin. Semoga kita terus berpartisipasi dalam memberantas rokok ilegal,” terangnya.

    Lebih lanjut, Rudy menyampaikan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Dari periode September hingga Desember 2024, sebanyak 19 juta batang lebih rokok ilegal berhasil disita, dengan nilai barang mencapai lebih dari Rp26 miliar.

    “Jika barang ini berhasil lolos, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp13 miliar,” tutupnya. [isa/beq]

  • Menko Pangan Meninjau Program Cek Kesehatan Gratis di Sidoarjo

    Menko Pangan Meninjau Program Cek Kesehatan Gratis di Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas pemerintah resmi dimulai pada bulan Februari 2025, termasuk di Kabupetan Sidoarjo. Plt. Bupati Sidoarjo H.Subandi mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan peninjauan langsung di Puskesmas Taman, Sidoarjo, Senin(10/2/2025).

    Program ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Program cek kesehatan gratis diberikan kepada semua masyarakat tanpa terkecuali, dan dapat melakukan pemeriksaan di puskesmas terdekat tanpa perlu membayar biaya apapun.

    Cek kesehatan gratis merupakan inisiatif dari pemerintah mendorong masyarakat melakukan deteksi dini berbagai penyakit untuk meningkatkan potensi kesembuhan. “Mencegah itu lebih bagus, masyarakat perlu secara rutin untuk cek kesehatan agar kedepannya dapat mengambil langkah-langkah preventif jika terdapat suatu penyakit di tubuh kita. Jika kita sakit, biaya akan semakin mahal dan akan mengurangi produktifitas kita nantinya,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Menko Pangan juga menjelaskan Program cek kesehatan gratis ini diperuntukkan tiga kategori. Pertama, untuk masyarakat yang sedang berulang tahun, mulai bayi hingga lansia. Kedua, untuk anak sekolah terutama di saat ajaran baru, dan ketiga, cek kesehatan gartis diperuntukkan untuk ibu hamil dan balita.

    “Program cek kesehatan gratis ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk masyarakat yang berulang tahun pada bulan Februari ini. Selain itu juga, cek kesehatan gratis pada saat tahun ajaran baru dan ibu hamil sesuai jadwal di puskesmas dan posyandu. Satu Sehat, Semua Sehat,” tuturnya.

    Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi berharap program cek kesehatan gratis tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Sidoarjo. Sebab, selain tanpa biaya, cek kesehatan gratis dapat menjadikan masyarakat hidup lebih sehat.

    “Diharapkan masyarakat Sidoarjo tidak ada lagi ada yang sakit, tidak terurus, dan selalu dalam keadaan sehat. Dan semoga program ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman,” tutur H.Subandi. (isa/kun)