Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Menhan dan Menkeu Pakai Rompi Antipeluru Saat Kunjungan ke Papua

    Menhan dan Menkeu Pakai Rompi Antipeluru Saat Kunjungan ke Papua

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan ke Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu (7/6/2025). Keduanya mengenakan rompi antipeluru saat meninjau langsung kondisi prajurit TNI di wilayah rawan konflik tersebut.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pertahanan dan keuangan negara demi mewujudkan stabilitas nasional.

    “Kunjungan ini agar Kemenkeu tahu langsung kendala di lapangan yang dihadapi prajurit TNI di Papua,” ujar Frega.

    Rombongan memulai perjalanan dari Bandara Timika, Papua Tengah, dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Kenyam sebelum menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku, yang merupakan salah satu titik rawan konflik di Papua.

    Dalam kunjungan itu, Sjafrie dan Sri Mulyani turut mengecek perlengkapan tempur yang digunakan pasukan TNI di lapangan. Penggunaan rompi antipeluru menandakan tingginya risiko keamanan di wilayah tersebut.

    “Ini juga bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran pertahanan yang dikelola Kemenhan dan didukung Kemenkeu,” tambah Frega.

    Kunjungan dua menteri ini menjadi simbol kuatnya kerja sama lintas kementerian dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas keamanan di wilayah strategis seperti Papua. “Pertahanan yang kuat mendukung perekonomian, dan keuangan negara yang stabil akan menopang pertahanan nasional,” tegas Frega.

    Wilayah Papua, khususnya Nduga, dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dukungan dari Kementerian Keuangan dalam mendanai operasional TNI di daerah rawan menjadi krusial dalam memperkuat pertahanan nasional.

  • Pakai Rompi Anti Peluru, Menteri Sjafrie dan Sri Mulyani Tinjau Pos TNI di Nduga Papua

    Pakai Rompi Anti Peluru, Menteri Sjafrie dan Sri Mulyani Tinjau Pos TNI di Nduga Papua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan ke Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, sambil mengenakan rompi anti peluru untuk meninjau kondisi prajurit TNI yang bertugas di garda terdepan.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menjelaskan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk menyelaraskan antara pertahanan negara dan keuangan negara demi mewujudkan keamanan dan stabilitas nasional.

    “Agar Kemenkeu juga tahu kendala-kendala yang dihadapi dalam penugasan prajurit TNI di garda terdepan di Papua, yang masih rawan konflik,” ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Kedua menteri tiba di Bandara Timika, Papua Tengah, kemudian melanjutkan penerbangan ke Bandara Kenyam. Setibanya di Kenyam, rombongan langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku, salah satu wilayah rawan konflik di Papua, untuk meninjau langsung situasi lapangan.

    Menurut Frega, ini merupakan kunjungan pertama Menteri Keuangan ke daerah rawan konflik di Nduga. Di pos tersebut, Sjafrie dan Sri Mulyani juga mengecek perlengkapan tugas para prajurit.

    “Kedua menteri bersama delegasi dari Kemenhan dan Kemenkeu mengenakan rompi anti peluru karena memang daerah tersebut termasuk daerah berisiko tinggi di Papua,” jelasnya.

    Selain meninjau kondisi medan, kunjungan ini juga sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran negara di sektor pertahanan yang dikelola bersama oleh Kemenhan dan Kemenkeu.

  • 3 Menhan dan Menkeu Kunjungi Nduga Papua, Pakai Rompi Anti Peluru Nasional

    3 Menhan dan Menkeu Kunjungi Nduga Papua, Pakai Rompi Anti Peluru Nasional

    Menhan dan Menkeu Kunjungi Nduga Papua, Pakai Rompi Anti Peluru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Pertahanan
    (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama
    Menteri Keuangan
    (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan
    kunjungan kerja
    ke wilayah rawan konflik di Nduga,
    Papua
    , Sabtu (7/6/2025).
    Kunjungan ini diawali dari Bandara Timika, lalu dilanjutkan ke Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga.
    Di sana, keduanya meninjau langsung Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku yang berada di garis depan wilayah konflik.
    Selama kunjungan ke daerah tersebut, Menhan dan Menkeu serta rombongan mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya risiko keamanan.
    “Hal tersebut merefleksikan pandangan strategis pemerintah bahwa pertahanan negara harus selaras dengan keuangan negara karena keduanya saling beririsan,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam keterangan yang diterima, Sabtu.
    Pertahanan negara, lanjut dia, membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya.
    Demikian pula sebaliknya, dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara.
    Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di wilayah rawan konflik di Papua.
    Dalam kunjungan itu, kedua menteri mendapat paparan situasi dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, terkait kondisi keamanan dan dinamika operasi TNI di wilayah tersebut.
    Selain meninjau langsung kondisi pasukan dan sarana pertahanan, Menhan dan Menkeu juga berinteraksi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab) Nduga serta masyarakat setempat.
    Kegiatan ini menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan dan menjawab tantangan keamanan di daerah-daerah strategis.
    “Melalui kunjungan ini, tecermin sinergi pertahanan negara dan keuangan negara dalam menjaga kedaulatan, sekaligus menjadi simbol kuatnya kerja sama lintas kementerian dalam memperkuat stabilitas nasional, khususnya di wilayah-wilayah dengan tantangan keamanan strategis seperti Papua,” jelas Frega.
    Setelah dari Kenyam, Menhan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Merauke.
    Dalam rombongan turut hadir Kasum TNI, Wakasad, Kabaranahan Kemhan, serta pejabat eselon I dan II dari Kemenkeu dan Kemenhan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Beri Ultimatum Serius kepada 1.037 CPNS

    Sri Mulyani Beri Ultimatum Serius kepada 1.037 CPNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan penting kepada 1.037 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam acara Orientasi Pegawai Baru Kemenkeu Tahun 2025 yang berlangsung pada Kamis (5/6/2025).

    Dalam sambutannya, Sri Mulyani menekankan bahwa menjadi bagian dari Kemenkeu bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan sebuah pilihan hidup yang membawa konsekuensi besar bagi bangsa dan negara.

    “Keputusan kalian hari ini dampaknya tidak hanya kepada kalian, tapi bagi negara dan bangsa Indonesia. Sehingga setiap keputusan kita untuk merekrut kalian di dalam keluarga Kementerian Keuangan, itu adalah keputusan yang konsekuensial bagi Republik,” kata Menkeu.

    Menkeu mengingatkan bahwa pekerjaan di Kemenkeu bukan pekerjaan mencari popularitas. Menurutnya, bekerja di Kemenkeu membutuhkan komitmen, pengorbanan, kedisiplinan, dan kompetensi, serta yang paling penting adalah integritas yang tidak boleh dijualbelikan.

    “Kalian direkrut dengan sadar untuk bisa membuat Kementerian Keuangan menjadi kementerian yang bisa diandalkan oleh bangsa dan negara,” tegas Menkeu.

    Untuk itu, lima nilai Kemenkeu penting untuk diinternalisasikan dan tertanam di jiwa masing-masing pegawai. Menurut Menkeu, nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan bukan hanya sekadar simbol, tetapi menjadi standar yang harus dilakukan pegawai di setiap perilaku, sikap, dan keputusan sehari-hari para pegawai.

    “Tiap hari kalian akan diingatkan apakah kalian mencerminkan lima value tersebut. Kita akan tagih, kita akan uji, kita berikan kalian kesempatan untuk bisa menunjukkan nilai itu karena ini adalah value untuk menjaga keuangan negara, untuk menciptakan Indonesia jaya,” ujar Menkeu.

  • Simak Jadwal dan Syarat Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Simak Jadwal dan Syarat Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali meluncurkan program bantuan subsidi upah (BSU) yang ditujukan kepada pekerja/buruh dengan upah Rp3,5 juta per bulan. Lantas kapan BSU 2025 disalurkan?

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, bantuan BSU 2025 diharapkan dapat disalurkan kepada 17,3 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer sebelum minggu kedua Juni 2025.

    “Sebelum minggu kedua kita berharap sudah disalurkan,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    Yassierli mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan pemadanan data penerima BSU, sesuai dengan data yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan.

    Mengingat, salah satu syarat penerima BSU adalah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025 dengan upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Syarat tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

    Dia menuturkan, pemadanan data dilakukan untuk memastikan agar penyaluran BSU tepat sasaran.

    “Kuncinya di data nanti, dan data kita di BPJS Ketenagakerjaan itu sudah semakin baik,” ujarnya. 

    Selain BSU, Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah turut menyiapkan sejumlah paket stimulus yang ditujukan kepada sejumlah segmen masyarakat, seperti diskon tiket dan tarif tol pada periode Juni-Juli 2025.

    “Jadi bentuknya tidak hanya BSU, ada sekian banyak yang kita berharap itu menyasar sekian banyak segmen,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai mandat Undang-Undang No.62/2024 tentang APBN 2025. 

    Langkah tersebut diambil untuk merespons pelemahan proyeksi ekonomi global dan ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter global. 

    “Situasi akan memberi pengaruh pada perekonomian nasional baik dari sisi harga komoditas ekspor maupun volatilitas sektor keuangan maupun nilai tukar dan suku bunga,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Salah satu stimulus yang disiapkan pemerintah yakni BSU senilai Rp300.000 per bulan. Bantuan ini akan diberikan selama bulan untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer. Total anggaran mencapai Rp10,72 triliun untuk program tersebut.

    Sejalan dengan hal itu, Kemnaker telah menerbitkan Permenaker No.5/2025 yang mengatur syarat penerima BSU.

    Syarat yang harus dipenuhi yakni:

    Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan
    Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara.

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.

  • Stok beras 4 juta ton, tertinggi selama 57 tahun terakhir

    Stok beras 4 juta ton, tertinggi selama 57 tahun terakhir

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan: Stok beras 4 juta ton, tertinggi selama 57 tahun terakhir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih, angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam waktu 57 tahun terakhir.

    Oleh karena itu, Amran yakin target swasembada beras yang semula ditargetkan terwujud pada tahun ke-4 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat tercapai lebih cepat yaitu pada tahun ke-3.

    “Target dari Bapak Presiden, dari awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” kata Mentan Amran Sulaiman saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    “Stok (beras) kita sekarang ini ada 4 juta ton lebih, tertinggi selama 57 tahun, dan pernah kita capai 3 juta ton itu tahun 1984,” sambung Amran.

    Oleh karena itu, Amran menyebut pemerintah mampu menyalurkan bantuan beras selama 2 bulan yaitu pada periode Juni—Juli 2025 kepada jutaan keluarga penerima manfaat. Amran menyebut Kementerian Pertanian mengalokasikan 180.000 ton beras per bulannya sehingga untuk 2 bulan dibutuhkan 360.000 ton.

    “Kami akan bagi ke masyarakat tidak mampu,” kata Mentan Amran Sulaiman.

    Bahkan untuk beberapa daerah, misalnya di Papua dan Kepulauan Maluku, Amran menyebut pemerintah siap menyalurkan langsung untuk kebutuhan 2 bulan.

    Dalam kesempatan yang sama, Amran menyebut pemerintah mengatur strategi agar penyaluran bantuan sosial beras tidak memengaruhi nilai tukar petani (NTP). Oleh karena itu, bantuan beras itu disalurkan ke daerah-daerah non-penghasil beras seperti kawasan perkotaan, atau daerah-daerah yang produksi berasnya minim misalnya seperti di Kepulauan Maluku dan Papua.

    Di Pulau Jawa, yang merupakan produsen utama beras, bantuan beras pemerintah itu disalurkan ke daerah-daerah yang harga pokok penjualannya (HPP) melebihi angka yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Ini strategi kami lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen tetap baik. Sekali lagi, Alhamdulilah, sektor pertanian, komponen NTP cukup baik, dan stok kita cukup aman,” kata Amran.

    Dalam jumpa pers yang sama, Amran menyebutkan nilai tukar petani (NTP) per Mei 2025 naik menjadi 121. Amran menyebut angka itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 110, dan lebih tinggi dibandingkan dengan NTP pada bulan yang sama tahun lalu sebesar 116.

    NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. NTP menjadi indikator yang menunjukkan kemampuan atau daya beli petani. NTP di atas 100 menunjukkan petani dalam posisi surplus.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan yang sama, mengumumkan lima insentif ekonomi pemerintah untuk periode Juni—Juli 2025 yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Lima insentif itu mencakup diskon sektor transportasi, diskon tarif tol, bantuan subsidi upah (BSU), penambahan bansos, diskon sebesar 50 persen untuk iuran jaminan kecelakaan kerja.

    Sri Mulyani menjelaskan lima paket kebijakan itu dikeluarkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah pada Juni-Juli 2025.

    Sumber : Antara

  • Di Depan 1.037 CPNS Kemenkeu, Sri Mulyani Beri Pesan Penting Ini

    Di Depan 1.037 CPNS Kemenkeu, Sri Mulyani Beri Pesan Penting Ini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan penting kepada 1.037 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah terpilih. Dalam sambutannya, ia mengingatkan bahwa tugas mengelola keuangan negara sangatlah penting dan tidak mudah.

    Sri Mulyani mengatakan menjadi bagian dari Kemenkeu bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan sebuah pilihan hidup yang membawa konsekuensi besar bagi bangsa dan negara.

    “Keputusan kalian hari ini dampaknya tidak hanya kepada kalian, tapi bagi negara dan bangsa Indonesia sehingga setiap keputusan kita untuk merekrut kalian di dalam keluarga Kementerian Keuangan itu adalah keputusan yang konsekuensial bagi Republik,” kata Sri Mulyani dalam acara Orientasi Pegawai Baru Kemenkeu Tahun 2025, Kamis (5/6/2025).

    Sri Mulyani mengingatkan bahwa bekerja di Kemenkeu bukan pekerjaan mencari popularitas, melainkan membutuhkan komitmen, pengorbanan, kedisiplinan dan kompetensi, serta yang paling penting adalah integritas yang tidak boleh dijualbelikan.

    “Kalian direkrut dengan sadar untuk bisa membuat Kementerian Keuangan menjadi kementerian yang bisa diandalkan oleh bangsa dan negara,” tegas.

    Untuk itu, lima nilai Kemenkeu dinilai penting untuk ditanamkan yakni Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan bukan hanya sekadar simbol, melainkan menjadi standar yang harus dilakukan pegawai di setiap perilaku, sikap dan keputusan sehari-hari para pegawai.

    “Tiap hari kalian akan diingatkan apakah kalian mencerminkan lima value tersebut. Kita akan tagih, kita akan uji, kita berikan kalian kesempatan untuk bisa menunjukkan nilai itu karena ini adalah value untuk menjaga keuangan negara, untuk menciptakan Indonesia jaya,” ujar Sri Mulyani.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa keuangan negara adalah instrumen penting untuk mencapai tujuan bernegara. Tidak ada negara yang bisa maju tanpa sistem keuangan yang kuat dan di sinilah peran penting Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara.

    “Kalian sadar sesadar-sadarnya bahwa kalian memiliki tugas, tanggung jawab yang luar biasa penting karena ini adalah instrumen menentukan Indonesia bisa mencapai kejayaan. Kalian tahu bahwa ini memberikan dampak yang luar biasa,” tegasnya.

    Sri Mulyani juga berpesan kepada seluruh pegawai untuk menekankan pentingnya bekerja secara proaktif, haus akan ilmu, pengalaman, kerja sama dan berkontribusi terbaik bagi Republik Indonesia. Menurutnya, setiap posisi dan pekerjaan, sekecil apapun memiliki arti besar apabila dijalani dengan penuh kesungguhan.

    “Oleh karena itu, saya menitipkan pesan penting: jaga Indonesia dengan menjaga reputasi diri sendiri, keluarga, institusi dan nama baik bangsa. Selamat datang, perjuangan kalian belum selesai. Mengelola keuangan negara bukanlah tugas yang mudah, tantangan ke depan akan sangat dinamis,” pungkas Sri Mulyani.

    (aid/ara)

  • Beda Pernyataan Menteri soal Diskon Tarif Listrik, Istana Bilang Begini

    Beda Pernyataan Menteri soal Diskon Tarif Listrik, Istana Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menanggapi pertanyaan seputar dinamika kebijakan diskon tarif listrik yang sempat diumumkan tetapi kemudian dibatalkan.

    Juri menegaskan bahwa Istana pada prinsipnya berpegang pada keterangan resmi dari para menteri yang menangani kebijakan tersebut.

    “Pokoknya kita berpegang pada keterangan yang disampaikan oleh para Menteri dan Menteri tentu sudah mendapatkan arahan dari Pak Presiden, bagaimana masing-masing kebijakan itu dijalankan,” kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/6/2025).

    Saat ditanya mengenai adanya perbedaan sikap antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian ESDM terkait diskon tarif listrik, Juri menyatakan belum mendapatkan informasi detail mengenai hal tersebut.

    “Aku belum dapat infonya,” ujar Juri.

    Dia juga enggan mengomentari lebih jauh soal kemungkinan adanya miskomunikasi atau miskoordinasi antar kementerian dalam pengambilan kebijakan tersebut.

    “Nah, itu saja. Jadi kami nggak perlu lah, bagaimana dinamika yang terjadi, satu kebijakan dibuat,” pungkas Juri.

    Untuk diketahui, wcana diskon tarif listrik sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan diskon tarif listrik ini termasuk dalam enam paket kebijakan insentif ekonomi yang akan digulirkan pemerintah pada 5 Juni 2025. 

    Keenam paket stimulus ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    Namun, pemerintah membatalkan secara mendadak rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50%, untuk kemudian dialihkan menjadi pemberian upah. Adapun, awalnya subsidi listrik direncanakan berlangsung pada Juni hingga Juli 2025.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pembatalan tersebut karena proses penganggaran yang dinilai tidak memungkinkan untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

    “Kami sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan [diskon listrik ini] tak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Senin (2/6/2025).

    Sebagai gantinya, kata Sri Mulyani, pemerintah akan mengalokasikan anggaran tersebut ke dalam skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menyasar para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

    Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam rencana pemberian diskon tarif listrik 50% periode Juni-Juli 2025.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya tidak mengetahui rencana tersebut sejak awal hingga akhirnya dibatalkan dan diganti dengan subsidi upah.

    “Menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya kan dari awal kalian tanya, saya bilang, saya belum mendapat konfirmasi dan belum kita tahu,” kata Bahlil kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Sebelumnya, pihaknya juga telah menegaskan bahwa tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik tersebut. 

  • Soal Anggaran Dinas Rp 9,3 Juta, Setneg Serahkan ke Sri Mulyani

    Soal Anggaran Dinas Rp 9,3 Juta, Setneg Serahkan ke Sri Mulyani

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan besaran baru biaya perjalanan dinas untuk kementerian/lembaga (K/L). Aturan yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menjadi acuan penyusunan anggaran K/L pada 2026

    Menanggapi aturan ini, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menyebut alokasi anggaran hotel untuk rapat kementerian dan pemerintah daerah sudah cukup mewakili posisi pemerintah. Pasalnya, kebijakan tersebut ramai dikritik karena dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi belanja negara.

    “Penjelasan dari menteri keuangan sudah cukuplah. Kita harus mendapatkan informasi dari pemerintah yang memang bidangnya. Kalau sudah Menteri Keuangan bicara, kita enggak usah nambah-nambah lagi,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Sayangnya, ketika dikonfirmasi terkait anggaran konsumsi dan hotel hingga Rp 9,3 juta per malam bertentangan dengan efisiensi anggaran, Juri enggan menjawabnya. “Kata siapa? Tanya ke menteri. Nantilah,” tuturnya.

    Sekadar informasi, biaya penginapan dalam negeri tersebut diatur berdasarkan PMK Nomor 32 Tahun 2025. Pejabat setingkat menteri, wakil menteri dan eselon I mendapat batas atas penginapan antara Rp 2,14 juta hingga Rp 9,3 juta per malam. Dalam PMK tersebut, pemerintah menetapkan uang harian perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan jenjang jabatan dan wilayah.

    Misalnya, untuk perjalanan luar kota di DKI Jakarta, maka uang harian ditetapkan sebesar Rp 530 ribu per orang per hari. Sementara, untuk wilayah Aceh ditetapkan Rp 360 ribu per hari. Sementara pejabat negara/wakil menteri mendapatkan uang harian sebesar Rp 250 ribu, pejabat eselon I Rp 200 ribu, dan pejabat eselon II Rp 150 ribu per hari.

    Sedangkan perjalanan dinas luar negeri, uang harian bagi menteri dan wakil menteri ditetapkan antara US$ 347 hingga US$ 792 per orang per hari. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari ketentuan sebelumnya yang berkisar US$ 296 hingga $ 792.

  • Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran baru sekolah. Stimulus itu mencakup diskon tiket pesawat hingga tarif tol.

    Hanya saja, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meyakini paket kebijakan tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan utama dari sektor pariwisata Indonesia.

    “Sifatnya [paket stimulus ekonomi] kan sementara, pendek,” ujar Hariyadi kepada Bisnis, dikutip Kamis 5 Juni 2025.

    Sementara itu, sambungnya, permasalahan utama seperti penurunan daya beli masyarakat akan berlanjut usai paket stimulus selesai. Dia mencontohkan penurunan daya beli akan menurunkan pendapatan industri sehingga mengurangi pengeluaran. Akibatnya, ekonomi lesu.

    “Problem utamanya itu kan di ekonominya itu sendiri gitu lho, kita ngungkitnya gimana. Terus hampir semua mengalami situasi tekanan yang besar,” jelas Hariyadi.

    Dia mencontohkan untuk sektor pariwisata terkhusus industri perhotelan yang belakangan terus tertekan. Selain karena penurunan daya beli masyarakat, permintaan dari pemerintah juga turun drastis akibat kebijakan efisien anggaran.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan penghematan anggaran sejak awal 2025. Belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan efisiensi anggaran itu akan berlanjut pada 2026.

    Terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Sri Mulyani menghapus uang saku harian untuk kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sehingga akan mengurangi permintaan pemerintah ke sektor perhotelan hingga restoran.

    Hariyadi menjelaskan bahwa selama ini pemerintah berkontribusi sekitar 40 persen pangsa pasar industri perhotelan. Bahkan, sambungnya, di sejumlah daerah seperti Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan bisa mencapai 70 persen.

    Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi akan muncul berbagai permasalahan apabila permintaan pemerintah ke industri perhotelan berkurang drastis.

    “Masalah mulai dari, pasti PHK terjadi. Lalu pembayaran kepada bank, kalau mereka ada utang kepada bank, pasti juga akan bermasalah, pasti mereka minta restructuring dan sebagainya” jelas Hariyadi.

    Tak hanya ke internal industri perhotelan, dia meyakini persoalan akan merembet menjadi permasalahan perekonomian yang lebih luas. Hariyadi menegaskan jika pemasukan industri perhotelan berkurang maka pajak daerah ikut anjlok.

    Selain itu, vendor-vendor yang selama ini bekerja sama dengan industri perhotelan akan turut terdampak seperti UMKM, pertanian, dan sebagainya.

    “Tentunya pemerintah yang punya uang, suka-suka dia lah gitu kan, dia mau motong, mau apa kan, tapi implikasi ini yang perlu dipahami gitu lho,” ujar Hariyadi.

    Berjuang Sendiri

    Kini, pelaku usaha perhotelan harus mencari pengganti pangsa pasar yang ditinggal pemerintah. Masalahnya, Hariyadi menekankan bahwa pencarian pasar baru untuk industri perhotelan tidak mudah terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi.

    Dia mencontohkan bahwa di domestik, daya beli masyarakat sedang menurun. Otomatis, industri lain juga mengurangi pengeluarannya.

    Dengan demikian, harapan tinggal di wisatawan mancanegara. Menurut Hariyadi, wisatawan mancanegara setidaknya bisa menutupi sebagian pangsa pasar pemerintah yang hilang.

    “Tetapi ada lagi masalahnya, datangin wisata mancanegara ini juga perlu effort [usaha]. Semua negara itu pemerintahnya turun ikut kampanyekan. Di Asean itu kan kita lihat pemerintah Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina serius gitu untuk mendatangkan wisman. Nah kita boro-boro gitu kan, anggaran enggak ada lah, koordinasi enggak ada,” ucapnya.

    Dia mencontohkan kebijakan pemerintah Thailand yang sudah membebaskan visa untuk lebih dari 80 negara sehingga bisa menstimulus wisatawan mancanegara. Hariyadi tidak melihat upaya serupa di Indonesia karena visa masih dianggap sebagai salah satu pemasukan negara.

    Oleh sebab itu, pelaku industri perhotelan hanya bisa berjuang sendiri. Hariyadi mengungkap industri perhotelan mencoba menggandeng kekuatan industri lain.

    Misalnya melalui Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, industri perhotelan melakukan kerja sama dengan industri penerbangan dengan promosi bundling tiket pesawat dan hotel hingga paket tur. Tak sampai situ, mereka akan mengadakan event lokal untuk menarik wisatawan.

    “Kita gotong-royong sendiri deh gitu,” ungkap Hariyadi.