Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Gaji ke-13 Sudah Cair Rp30,5 Triliun, Banyak PNS Pemda Belum Terima

    Gaji ke-13 Sudah Cair Rp30,5 Triliun, Banyak PNS Pemda Belum Terima

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah mencairkan Rp30,52 triliun gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara atau ASN pusat maupun daerah, serta pensiunan. 

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menyampaikan bahwa perkembangan realisasi pembayaran gaji ke-13 per tanggal 5 Juni 2025 pukul 16.00 WIB atau pada hari kerja pembayaran keempat, sebanyak 99,7% satuan kerja telah membayar kewajibannya. 

    “Aparatur negara pada pemerintah pusat, jumlah realisasi gaji ketiga belas yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp12.762,7 miliar untuk 1.977.942 pegawai/personel,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025). 

    Secara perinci, pembayaran gaji ketiga belas PNS/Pejabat Negara senilai Rp7,14 triliun untuk 838.572 pegawai, senilai Rp416,7 miliar untuk 107.431 PPPK, serta sejumlah Rp177,4 miliar untuk 28.072 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). 

    Adapun, pembayaran gaji ketiga belas anggota Polri telah mencapai Rp1,92 triliun untuk 488.248 personel/pegawai. Sementara pembayaran gaji ketiga belas prajurit TNI sebesar Rp3,10 triliun untuk 515.619 personel/pegawai.

    Sementara itu, pembayaran gaji ketiga belas pensiunan telah disalurkan sejumlah Rp11,4 triliun untuk 3.506.346 pensiunan atau mencakup 95,8% dari total penerima. 

    Uang tersebut mengalir melalui ⁠PT Taspen senilai Rp10,2 triliun untuk 3.085.407 pensiunan (97,6%) dan ⁠melalui PT Asabri sejumlah Rp1,2 triliun untuk 420.939 pensiunan (84,4%).

    Di saat ASN Pusat dan pensiunan sudah menikmati tambahan gaji tersebut, realisasi di daerah justru masih minim. 

    Pada hari pertama penyaluran atau 2 Juni 2025, baru tiga pemerintah daerah yang menyalurkan gaji ke-13. 

    Sementara pada hari keempat penyaluran atau 5 Juni 2025, Kementerian Keuangan merespon pertanyaan Bisnis soal data dan alasan rendahnya penyaluran di daerah dengan memberikan data Juni 2024, bukan tahun ini. 

    Tercatat gaji ke-13 untuk ASN Daerah terealisasi senilai Rp6,36 triliun untuk 1.258.400 Pegawai yang telah dilakukan oleh 194 Pemda dari 546 Pemda (35,5%).

    Bisnis masih menanti respons otoritas fiskal terkait tersebut, apakah memang benar data tersebut per Juni 2024 atau terdapat kesalahan penulisan tahun. 

    Gaji ke-13 mulai dicairkan pada Juni 2025 diharapkan agar dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional karena dapat mendorong konsumsi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah segera mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp49,3 triliun.  

    Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global. 

  • Kunjungan Kerja ke Papua, Sri Mulyani Pakai Rompi Anti Peluru

    Kunjungan Kerja ke Papua, Sri Mulyani Pakai Rompi Anti Peluru

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke daerah rawan konflik di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu (7/6). Keduanya mengenakan rompi anti peluru saat meninjau kondisi para prajurit TNI.

    “Meninjau langsung Pos Komando Taktis Yonif 733/Masariku. Mendapat paparan Letjen TNI Bambang Trisnohadi – Panglima Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan III dan berdialog langsung dengan prajurit yang bertugas di daerah rawan konflik,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Minggu (8/6/2025).

    Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga Sri Mulyani bertemu dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para guru yang bertugas di Kabupaten Nduga.

    Menurut Sri Mulyani, kolaborasi dan sinergi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat penting dan strategis terutama dalam situasi dunia dan geopolitik yang semakin tegang, dinamis dan penuh persaingan antar negara.

    “Menjaga dan terus membangun, serta memajukan Indonesia yang adil dan makmur memerlukan pertahanan dan keuangan negara yang kolaboratif, kuat, sehat dan berkelanjutan (sustainable),” jelas Sri Mulyani.

    Diketahui rombongan mengawali kegiatan dengan kedatangan di Bandara Timika, Papua Tengah dan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Kenyam. Setelah itu, rombongan langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk meninjau secara langsung situasi dan kondisi di lapangan di wilayah tersebut.

    Kunjungan itu merupakan kunjungan yang pertama Sri Mulyani ke daerah rawan konflik di Nduga, Papua. Poskotis Yonif 733/Masariku merupakan salah satu wilayah yang rawan konflik di Papua.

    Baik Sri Mulyani maupun Sjafrie turut mengecek perlengkapan yang digunakan para prajurit untuk bertugas. Di samping itu, kunjungan itu juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran negara di sektor pertahanan yang dikelola dan didukung Kemenkeu.

    “Kedua menteri bersama delegasi dari Kemenhan dan Kemenkeu mengenakan rompi anti peluru karena memang daerah tersebut termasuk daerah berisiko tinggi di Papua,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang dalam keterangan tertulis.

    “Pertahanan negara membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya. Demikian pula sebaliknya, dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara,” tambahnya.

    (aid/eds)

  • Segini Anggaran Kementerian Bahlil yang Urus Polemik Tambang Nikel Raja Ampat

    Segini Anggaran Kementerian Bahlil yang Urus Polemik Tambang Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia menjadi pembicaraan karena adanya masalah tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Isu itu mencuat pada awal Juni 2025 setelah adanya laporan soal tambang nikel di kawasan konservasi tersebut. Masyarakat khawatir tambang nikel akan merusak ekosistem kawasan tersebut, apalagi keindahan alam dan keanekaragaman hayati di sana menjadi daya tarik wisata.

    Teranyar, ESDM telah menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan evaluasi teknis terhadap seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat, Papua Barat, dan hasilnya akan menjadi dasar kebijakan dan keputusan selanjutnya.

    “Saya datang ke sini [Raja Ampat] untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” kata Bahlil dalam keterangan resminya, Minggu (8/6/2025).

    Untuk diketahui, terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat. Adapun, 2 perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013. 

    Sementara itu, 3 perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.

    Pada dasarnya, tugas Bahlil di Kementerian ESDM meliputi perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.

    Untuk menjalakan tugas dan fungsinya tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pagu anggaran senilai Rp3,9 triliun untuk 2025 kepada Kementerian ESDM. 

    Angka tersebut belum termasuk pemangkasan atau efisiensi yang terjadi pada awal tahun untuk kementerian ini senilai Rp1,66 triliun. Alhasil hanya tersisa anggaran Rp2,24 triliun. 

    Anggaran untuk tahun ini juga tercatat lebih rendah dari 2024 yang mencapai Rp6,8 triliun dan tanpa efisiensi. 

    Pada tahun ini, jatah anggatan terbanyak kementerian ini berada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Rp617,9 miliar, diikuti Direktorat Jenderal Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rp566,99 miliar dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi senilai Rp566,68 miliar. 

    Sementara mengacu dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026, pagu indikatif untuk kementerian Bahlil ini melonjak ke angka Rp8,12 triliun untuk tahun depan.

  • Kepala Bapanas Jamin Kualitas Baik Bansos Beras 10 Kg, Anggaran Rp4,9 Triliun

    Kepala Bapanas Jamin Kualitas Baik Bansos Beras 10 Kg, Anggaran Rp4,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan untuk Juni—Juli 2025 memiliki kualitas yang baik.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos beras 10 kilogram selama Juni—Juli ini untuk membantu 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan.

    Arief mengestimasikan penyaluran bansos beras ini dilakukan pada akhir Juni hingga Juli 2025. Adapun, dia mengungkap pemerintah mengalokasikan anggaran senilai sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras di tahun ini.

    “Bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan untuk Juni—Juli 2025. Beras yang disalurkan harus kualitas yang baik,” kata Arief kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025).

    Arief menjelaskan bahwa bantuan pangan beras ini menjadi salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025. Keputusan ini mengacu pada rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025 di Istana Merdeka.

    Nantinya, penerima bansos beras ini mengacu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa saat ini Bapanas tengah dalam proses administrasi penganggaran untuk selanjutnya menugaskan Perum Bulog menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Paralel Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Bulog untuk persiapan packaging dan logistik penyaluran beras kepada KPM,” terangnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga beras di pasar akan turun seiring dengan adanya bansos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari gudang Perum Bulog sebanyak 360.000 ton beras untuk Juni—Juli 2025.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mengintervensi harga beras yang melambung melalui bansos beras ini, terutama untuk daerah dengan inflasi tinggi.

    “Ya [bansos beras bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Amran mengungkap bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berada di level 106,51 pada April 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 108,95.

    “Artinya produksi banyak. Ini juga menunjukkan bahwa produksi di lapangan masih tinggi,” sambungnya.

    Tercatat, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk dua bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” jelasnya.

    Dia menjelaskan penerima bansos beras ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah yang harga sudah tinggi.

    Kemudian, ketiga adalah daerah kota. Dia berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” terangnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama dua bulan ke depan, di samping memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” jelas Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Dia menjelaskan bansos beras ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementan. Dalam hal ini, Kementan akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” tuturnya.

    Adapun, Bendahara Negara RI itu menambahkan bahwa nantinya bantuan beras ini akan ditetapkan pelaksanaannya pada Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani.

  • Kunjungan Pertama Sri Mulyani ke Nduga: Pesawat Jadi Target TPNPB-OPM, Pakai Rompi Antipeluru Regional 8 Juni 2025

    Kunjungan Pertama Sri Mulyani ke Nduga: Pesawat Jadi Target TPNPB-OPM, Pakai Rompi Antipeluru Regional 8 Juni 2025

    Kunjungan Pertama Sri Mulyani ke Nduga: Pesawat Jadi Target TPNPB-OPM, Pakai Rompi Antipeluru
    Editor
    NDUGA, KOMPAS.com
    – Dalam kunjungannya ke Nduga, Sabtu (7/6/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin tampak mengenakan
    rompi antipeluru
    .
    Ini merupakan bentuk pengamanan karena tingginya risiko di keamanan di Nduga, salah satu kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang masuk zona merah.
    Nduga masuk zona merah karena sering terjadi konflik bersenjata antara TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di sana.
    Menkeu dan Menhan datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan bagi masyarakat.
    Dalam lawatan mereka ke Ibu Kota Keneyam, Menkeu dan Menhan menyambangi Pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733/Masariku, serta bertatap muka dengan jajaran Forkompimda.
    Rupanya, pesawat yang mengangkut Sri Mulyani dan Menhan Sjafrie menjadi target bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
    Pesawat sipil dengan register PK-ELM milik PT Elang Nusantara Air itu menjadi target bagi pasukan TPNPB-OPM karena sebelumnya mengangkut Panglima Kogabwilhan III, Lenan Jenderal (Letjen) TNI Bambang Trisnohadi dan pasukannya.
    “Pesawat sipil dengan nomor penerbangan PK-ELM Elang Nusantara Air yang diterbangkan dari Timika ke Nduga, ditetapkan sebagai DPO oleh TPNPB-OPM,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima
    Kompas.com
    , Sabtu sore.
    Sebby menambahkan, pesawat ini menjadi target utama jika memasuki wilayah konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua.
    “Pesawat beserta pilot dan co-pilot telah memasuki wilayah yang kami tetapkan sebagai zona perang dengan pasukan militer Indonesia,” ujarnya.
     
    Kunjungan
    Sri Mulyani ke Nduga
    ini merupakan yang pertama kali baginya. 
    Sri Mulyani pun sempat menyebut, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakkan kaki di Kabupaten Nduga, di provinsi paling timur Indonesia ini.
    Meski demikian, selama menjabat Menteri Keuangan baik di era Presiden Joko Widodo, hingga kini di era Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani telah mengunjungi beberapa daerah di Papua.
    “Betul apa yang dikatakan Pak Menhan, mungkin belum ada Menteri Keuangan yang ke sini (Nduga) atau ke Papua,” katanya. 
    “Saya sendiri sudah beberapa kali datang ke beberapa lokasi atau daerah di Papua, dan ini pertama kali saya ke Nduga,” ujar Sri Mulyani. 
    Menurut Sri Mulyani, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga, saat ini dia merasa bisa lebih memahami kondisi secara lebih baik.
    “Karena kalau melihat hanya dari angka, maka tidak bisa melihat situasi dan tantangan yang dihadapi, seperti berbagai risiko, dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian,” ujar dia.
    Sri Mulyani pun sempat mengucapkan terima kasih kepada Menhan, karena telah mengajaknya untuk melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga.
    Kunjungan ini sekaligus menandai langkah penting bagi Nduga dalam mendapatkan perhatian pemerintah pusat untuk menghadapi tantangan keamanan dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonomi sepekan, dividen ADRO hingga Menteri Bahlil kunjungi Pulau Gag

    Ekonomi sepekan, dividen ADRO hingga Menteri Bahlil kunjungi Pulau Gag

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi selama seminggu terakhir, mulai dari Senin (2/6) sampai dengan Sabtu (7/6), masih menarik serta relevan untuk disimak kembali pada akhir pekan ini.

    Mulai dari pembagian dividen tunai ADRO senilai 500 juta dolar AS yang diputuskan dalam RUPST pada Senin (2/6) hingga kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Pulau Gag pada Sabtu (7/6).

    Berikut rangkumannya.

    RUPST ADRO setujui bagikan dividen 500 juta dolar AS

    PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 menyetujui pembagian dividen tunai senilai 500 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara 36,23 persen dari laba bersih tahun buku 2024.

    Dividen tunai terbagi dari dividen interim sebesar 200 juta dolar AS yang telah dibagikan pada 15 Januari 2025, dan dividen final sebesar 300 juta dolar AS yang akan dibagikan selambat-lambatnya 30 hari setelah RUPST.

    “Sejumlah 500 juta dolar AS atau 36,23 persen (laba bersih 2024) dibagikan sebagai dividen tunai,” sebagaimana termaktub dalam siaran pers ADRO, dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya.

    Sri Mulyani jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah

    Pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana pemberian subsidi listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni-Juli 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, menjelaskan alasan utama pembatalan itu karena proses penganggaran yang dinilai tidak cukup cepat untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli.

    “Diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” ujarnya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Baca selengkapnya.

    Danantara Indonesia gandeng Himbara bahas strategi penguatan ekonomi

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperkuat sinergi dan membahas strategi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dalam pertemuan kedua pihak, para pemimpin industri keuangan membahas kinerja operasional, strategi ekspansi, serta langkah-langkah konkret untuk memperkuat ekosistem keuangan nasional.

    “Kami ingin memastikan bahwa Danantara berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya.

    Menteri PU respons banyak swasta kapok terlibat proyek pemerintah

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merespons kabar keengganan pihak swasta untuk kembali berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Dody mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Donny Rahajoe.

    “Saya mendapat bisik-bisik dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa swasta agak kapok (ikut dalam KPBU),” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam acara Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya.

    Kunjungi Pulau Gag, Warga minta Bahlil lanjutkan operasional GAG Nikel

    Warga Pulau Gag Raja Ampat, Papua Barat Daya meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tetap melanjutkan operasional PT GAG Nikel, saat menerima kunjungan kerja menteri tersebut.

    “Tidak ada itu pak isu itu, laut kami bersih, hoaks itu kalua Pulau kami rusak, alam kami baik baik saja pak,” kata Friska, warga Pulau Gag kepada Bahlil di Sorong, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengunjungi Pulau Gag, Raja Ampat, Sorong, Papua Barat, Sabtu (7/6). Pada kunjungan tersebut, para masyarakat adat Pulau Gag menyambut Bahlil dan meminta untuk melanjutkan operasional GAG Nikel.

    Baca selengkapnya

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polwan Diterjunkan Kawal Kunjungan Menhan dan Menkeu ke Nduga Papua

    Polwan Diterjunkan Kawal Kunjungan Menhan dan Menkeu ke Nduga Papua

    Nduga, Beritasatu.com – Sebanyak sembilan polisi wanita (Polwan) dari Operasi Damai Cartenz 2025 dikerahkan dalam pengamanan kunjungan VVIP Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kedua menteri itu melakukan kunjungan kerja ke Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu (7/6/2025).

    Kunjungan dua menteri Kabinet Indonesia Maju ini mendapatkan pengamanan ketat di wilayah yang termasuk rawan konflik tersebut. Tak hanya pasukan TNI dan Polri, polwan turut dilibatkan dalam mengamankan dan mendukung kelancaran kegiatan.

    Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyebut, pelibatan polwan mencerminkan komitmen kepolisian untuk mendukung penuh pembangunan di Papua, terutama dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama kunjungan VVIP.

    “Keterlibatan sembilan polwan ini merupakan bentuk dukungan Ops Damai Cartenz terhadap program-program pemerintah, khususnya dalam menciptakan situasi aman dan kondusif di Papua,” ujarnya.

    Wakaops Damai Cartenz Kombes Pol Adarma Sinaga turut hadir dalam pengamanan. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo memastikan seluruh kegiatan berlangsung tanpa gangguan.

    “Kami berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Nduga atas kerja samanya dalam menjaga situasi tetap kondusif selama kunjungan menhan dan menkeu,” ucap Yusuf.

    Kunjungan menhan dan menkeu ke Papua bukan hanya simbolis, tetapi juga strategis. Selain mengecek langsung pos-pos TNI di daerah rawan konflik, kehadiran kedua pejabat tinggi ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat membangun Papua dari garis depan.

  • Kunjungan Pertama Sri Mulyani ke Nduga: Pesawat Jadi Target TPNPB-OPM, Pakai Rompi Antipeluru Regional 8 Juni 2025

    Datang Pakai Rompi Anti Peluru, Sri Mulyani Akui Baru Pertama Kali ke Nduga Regional 7 Juni 2025

    Datang Pakai Rompi Anti Peluru, Sri Mulyani Akui Baru Pertama Kali ke Nduga
    Tim Redaksi
    NDUGA,KOMPAS.com 
    – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku baru pertama kali melakukan kunjungan ke
    Kabupaten Nduga
    , Provinsi Papua Pegunungan, pada Sabtu (7/6/2025).
    Dalam kunjungan ini, Menkeu didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan beberapa pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI.
    Keduanya terlihat menggunakan rompi anti peluru, demikian pula para pejabat yang ikut serta ke Kabupaten Nduga.
    Nduga, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang masuk dalam zona merah, sebab sering terjadi konflik bersenjata antara TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
    Sri Mulyani pun sempat menyebut, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakkan kaki di Kabupaten Nduga, di provinsi paling timur Indonesia ini.
    Meski demikian, selama menjabat Menteri Keuangan baik di era Presiden Joko Widodo, hingga kini di era Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani telah mengunjungi beberapa daerah di Papua.
    “Betul apa yang dikatakan
    Pak
    Menhan, mungkin belum ada Menteri Keuangan yang ke sini (Nduga) atau ke Papua.”
    Pernyataan ini dia sampaikan saat memberikan sambutan di sela-sela kunjungan tersebut, seperti yang terlihat dalam video yang diterima
    Kompas.com
    , Sabtu malam.
    “Saya sendiri sudah beberapa kali datang ke beberapa lokasi atau daerah di Papua, dan ini pertama kali saya ke Nduga,” kata dia lagi.
    Menurut Sri Mulyani, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga, maka saat ini dia merasa bisa lebih memahami kondisi secara lebih baik.
    “Karena kalau melihat hanya dari angka, maka tidak bisa melihat situasi dan tantangan yang dihadapi, seperti berbagai risiko, dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian,” ungkap dia.
    Sri Mulyani pun sempat mengucapkan terima kasih kepada Menhan, karena telah mengajaknya untuk melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga.
    Diberitakan sebelumnya, Kunjungan Menkeu dan Menhan ke Kabupaten Nduga, untuk melihat langsung kondisi wilayah, serta mendukung upaya peningkatan keamanan, pendidikan, kesehatan dan pembangunan bagi masyarakat.
    Dalam lawatan mereka ke Ibu Kota Keneyam, Menkeu dan Menhan menyambangi Pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733/Masariku, serta bertatap muka dengan jajaran Forkompimda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sjafrie & Sri Mulyani Kunjungi Nduga Papua Pakai Rompi Anti Peluru!

    Sjafrie & Sri Mulyani Kunjungi Nduga Papua Pakai Rompi Anti Peluru!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin diketahui melakukan kunjungan ke daerah rawan konflik di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025). Keduanya nampak mengenakan rompi anti peluru.

    Dalam kesempatan tersebut, Menhan dan Menkeu menekankan pentingnya sinergi antara pertahanan negara dan kekuatan keuangan negara dalam mendukung stabilitas nasional. Hal tersebut merefleksikan pandangan strategis pemerintah bahwa pertahanan negara harus selaras dengan keuangan negara karena keduanya saling beririsan.

    “Pertahanan negara membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya. Demikian pula sebaliknya, dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara,” dikutip dari laman Kemhan, Sabtu (7/6/2025).

    Kedua Menteri mengawali kegiatan dengan kedatangan di bandara Timika bersama rombongan dan melanjutkan penerbangan menuju bandara Kenyam.

    Setibanya di Kenyam, rombongan langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk meninjau secara langsung situasi dan kondisi di lapangan di wilayah tersebut. Kunjungan kali ini juga merupakan kunjungan yang pertama untuk Menteri Keuangan ke daerah rawan konflik di Nduga, Papua.

    Polwan Ops Damai Cartenz Dilibatkan dalam Pengamanan

    Sebanyak sembilan personel polisi wanita (Polwan) dari Operasi Damai Cartenz-2025 dilibatkan dalam pengamanan VVIP kunjungan Menhan dan Menkeu di Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025).

    Kunjungan kerja kedua menteri kabinet tersebut mendapat pengamanan ketat, termasuk keterlibatan para polwan yang tidak hanya bertugas di lapangan, tetapi juga aktif dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan di lokasi.

    Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, didampingi Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, menyatakan bahwa keterlibatan sembilan polwan merupakan wujud dukungan Ops Damai Cartenz terhadap upaya pemerintah membangun Papua.

    “Keterlibatan sembilan Polwan ini mencerminkan komitmen kami dalam memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah pusat, khususnya dalam menciptakan situasi aman dan kondusif di Papua,” ujar Brigjen Faizal.

    Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, menambahkan bahwa seluruh rangkaian kunjungan Menhan dan Menkeu di Kabupaten Nduga berjalan aman dan lancar.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Nduga yang telah bekerja sama dengan aparat keamanan demi kelancaran kunjungan pemerintah pusat di Kenyam,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

  • 1 Pesawat yang Bawa Menkeu dan Menhan ke Nduga Jadi Target TPNPB-OPM, Ditetapkan DPO Regional

    1 Pesawat yang Bawa Menkeu dan Menhan ke Nduga Jadi Target TPNPB-OPM, Ditetapkan DPO Regional

    Pesawat yang Bawa Menkeu dan Menhan ke Nduga Jadi Target TPNPB-OPM, Ditetapkan DPO
    Tim Redaksi
    NDUGA, KOMPAS.com –
    Pesawat sipil dengan register PK-ELM milik PT Elang Nusantara Air yang menerbangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ke Kabupaten
    Nduga
    , Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025) kini menjadi target bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-
    OPM
    ).
    Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan, pesawat yang dimaksud bersama pilot dan co-pilot menjadi target bagi pasukan
    TPNPB-OPM
    karena sebelumnya digunakan untuk mendropping Panglima Kogabwilhan III, Lenan Jenderal (Letjen) TNI Bambang Trisnohadi dan pasukannya.
    “Pesawat sipil dengan nomor penerbangan PK-ELM Elang Nusantara Air yang diterbangkan dari Timika ke Nduga, ditetapkan sebagai DPO oleh TPNPB-OPM,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu sore.
    Sebby menambahkan, pesawat ini menjadi target utama jika memasuki wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua.
    “Pesawat beserta pilot dan co-pilot telah memasuki wilayah yang kami tetapkan sebagai zona perang dengan pasukan militer Indonesia,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025).
    Kunjungan kedua Menteri Presiden Prabowo ini untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, pendidikan, kesehatan dan pembangunan bagi masyarakat.
    Dalam lawatan mereka ke Ibu Kota Keneyam, Menkeu dan Menhan menyambangi Pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733/Masariku serta bertatap muka dengan jajaran Forkompimda, yakni Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, Plt Sekda Nduga, Ketua DPRD, serta sejumlah kepala OPD turut hadir dalam pertemuan tersebut dan berbagai pihak keamanan yang ada di Kabupaten Nduga.
    Dalam kunjungan ke Nduga, Menkeu dan Menhan serta rombongan mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan, karena tingginya risiko keamanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.