Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Rosan pastikan investasi Danantara hadirkan lapangan kerja baru

    Rosan pastikan investasi Danantara hadirkan lapangan kerja baru

    Tangkapan layar – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang disiarkan di akun youtube Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Kamis (12/6/2025). ANTARA/Harianto

    Rosan pastikan investasi Danantara hadirkan lapangan kerja baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 06:35 WIB

    Elshinta.com – CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan pihaknya mengupayakan adanya investasi strategis untuk menghadirkan lapangan kerja baru, menjawab tantangan bonus demografi dengan dua juta kelahiran bayi setiap tahun di Indonesia.

    “Karena ini tantangan untuk Indonesia bagaimana kita bisa menciptakan lebih banyak pekerjaan. Dan menciptakan pekerjaan adalah prioritas utama di Indonesia,” kata Rosan dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang dipantau secara daring di akun YouTube Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Kamis.

    Rosan berharap Danantara menjadi magnet bagi investor global untuk menanamkan modal ke Indonesia, terutama dalam proyek infrastruktur dan industri hilirisasi yang kemudian dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi bagi generasi muda.

    Ia menyoroti tantangan demografi, di mana dua juta bayi lahir setiap tahun, menuntut penciptaan peluang kerja secara berkelanjutan sebagai prioritas utama pembangunan jangka panjang yang inklusif dan produktif.

    Rosan menjelaskan peran gandanya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, sebuah badan baru yang mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) lintas berbagai sektor strategis nasional.

    Ia menyebut seluruh BUMN yang kini berada di bawah kendali Danantara, akan dioptimalkan untuk menciptakan nilai tambah melalui konsolidasi, privatisasi, serta kolaborasi erat dengan pelaku usaha swasta dalam maupun luar negeri.

    Rosan menegaskan tak mungkin membangun semua proyek besar sendirian, sehingga keterlibatan swasta menjadi kunci penting untuk menggarap berbagai potensi ekonomi nasional.

    Dia menyebutkan saat ini Danantara membawahi 50 BUMN serta 889 anak perusahaan, dan seluruhnya diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi maksimal melalui efisiensi, inovasi, dan kemitraan strategis lintas negara.

    Ia juga mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani karena kini Danantara dapat mengelola dividen sendiri, sehingga memperkuat fleksibilitas fiskal dalam pembiayaan program investasi prioritas nasional yang berdampak langsung ke lapangan kerja.

    “Terima kasih sehingga kita bisa membuka investasi ke Indonesia di dalam sektor yang beragam. Dan kami berharap akan ada lebih banyak lagi pekerjaan yang bermutu tinggi di Indonesia,” imbuh Rosan.

    Melalui Danantara, Rosan membuka peluang investasi bersama mitra internasional di berbagai sektor, dengan keyakinan bahwa kolaborasi ini akan mendatangkan keuntungan bersama dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • 4 Prabowo Minta Ketidakhadiran Pramono Anung di Konferensi Infrastruktur Diselidiki Megapolitan

    4 Prabowo Minta Ketidakhadiran Pramono Anung di Konferensi Infrastruktur Diselidiki Megapolitan

    Prabowo Minta Ketidakhadiran Pramono Anung di Konferensi Infrastruktur Diselidiki
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Presiden RI
    Prabowo Subianto
    mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    dalam acara
    International Conference on Infrastructure
    (ICI) di JCC, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/6/2025).
    Awalnya, Prabowo tengah membahas proyek pembangunan
    giant sea wall
    atau tanggul laut raksasa yang direncanakan membentang dari Jakarta hingga Brebes, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Prabowo tiba-tiba menanyakan keberadaan Gubernur Jakarta.
    “Di sini ada hadir Gubernur DKI? Hadir tidak? Enggak hadir? Waduh ini. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” ujar Prabowo yang disambut tawa para peserta konferensi.
    Prabowo menjelaskan, dirinya sudah pernah bertemu dengan Pramono beberapa hari sebelumnya dan mengirim utusan untuk menanyakan sikap Pemerintah Provinsi Jakarta terhadap proyek tersebut.
    “Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu beberapa hari yang lalu dan saya sudah kirim utusan tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung, alhamdulillah,” ucap Prabowo.
    Ia menekankan bahwa proyek tanggul laut raksasa ini sangat besar dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dari sisi pembiayaan.
    “Karena APBD DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar Amerika Serikat katakanlah untuk 8 tahun, berarti 1 miliar dolar per tahun,” jelasnya.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat melontarkan candaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tampak serius ketika ia membicarakan soal anggaran.
    “Menkeu sudah kelihatan tegang. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah, karena ini untuk DKI sebenarnya,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Ungkap Ketidakjelasan Rencana Proyek Bikin Investor Kabur

    Sri Mulyani Ungkap Ketidakjelasan Rencana Proyek Bikin Investor Kabur

    Jakarta, Beritasatu.com– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewanti-wanti bahaya ketidakjelasan perencanaan pendanaan proyek infrastruktur yang membuat investor kabur dari Indonesia. Dia menjelaskan urusan funding saling terkait dengan pembiayaan alias financing dalam membangun infrastruktur.

    Sri Mulyani menjelaskan, pentingnya membangun infrastruktur dengan melibatkan pihak swasta baik dalam dan luar negeri. Menurutnya, pembiayaan merujuk pada siapa pihak yang akhirnya harus membayar atas layanan dari proyek infrastruktur. Sedangkan pendanaan adalah pemodal untuk menggarap proyek tersebut.

    “Jika proyek (infrastruktur) tak punya rencana pendanaan kredibel, artinya tidak jelas siapa yang akan membayar. Tidak penting seberapa bagus struktur pembiayaannya, investor akan tersenyum, mengangguk, dan kabur,” ungkap Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

    Menteri yang akrab dipanggil Ani ini lantas mendorong adanya kebijakan pendanaan yang tepat dalam proyek infrastruktur. Terlebih, Indonesia menghadapi tantangan berupa ruang fiskal yang terbatas sehingga dia berpesan agar jangan hanya mengejar model pembiayaan yang inovatif, tapi tak kunjung lepas dari isu dalam pendanaan.

    “Itu dapat membuat struktur (proyek infrastruktur) yang tampak memungkinkan, tapi kenyataannya tidak. Risikonya, pemerintah bisa kembali ke cara yang tidak efisien,” tegas Ani.

    “Kami percaya pentingnya mencocokkan struktur pembiayaan dengan risikonya. Solusi nyata dalam masalah pembangunan infrastruktur terletak pada pemilihan proyek, persiapan, penetapan harga yang kredibel dan kalau perlu subsidi transparan, terukur, dan bijaksana,” tandasnya.
     

  • Sri Mulyani Sebut RI Butuh Rp 10.146 Triliun untuk Infrastruktur

    Sri Mulyani Sebut RI Butuh Rp 10.146 Triliun untuk Infrastruktur

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Indonesia masih memerlukan pembiayaan hingga US$ 625 miliar atau setara Rp 10.146 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Prabowo Subianto 2025-2029.

    Sri Mulyani mengatakan kebutuhan anggaran tetsebut tentunya tidak bisa seluruhnya menggunakan APBN. Sehingga diperlukan partisipasi swasta untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk periode 2025-2029.

    “Konferensi ini kita berharap bisa mendapatkan masukan soal rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia, kita memiliki kebutuhan mendesak, dan memastikan akses adil terhadap layanan infrastruktur. Pembiayaan menjadi permasalahan penting, investasi infrastruktur membutuhkan dari periode 2025-2029, membutuhkan US$ 625 miliar,” kata Sri Mulyani dalam acara International Conference On Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanya bisa menyediakan setidaknya 40% dari total kebutuhan pembangunan tersebut. Sedangkan sisanya masih harus dipenuhi oleh kerja sama sektor swasta baik dalam dan luar negeri.

    “Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, serta tuntutan untuk penciptaan mekanisme pendanaan kreatif,” kata Sri Mulyani.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan, kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bisa membantu adanya gap pembiayaan infrastruktur.

    AHY menjelaskan, diperlukan pembiayaan kreatif di luar APBN untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

    “Danantara memiliki peran yang sangat strategis, seperti yang divisikan Presiden Prabowo. Danantara telah mengkonsolidasikan lebih dari 800 BUMN, jadi berfungsi sebagai pemegang saham BUMN, tapi juga bisa berinvestasi,” ujar AHY.

    AHY mengatakan, pihaknya akan semacam menginventarisir proyek-proyek infrastruktur prioritas untuk ditawarkan ke Danantara sebagai peluang investasi.

    “Nanti diharapkan lewat forum ini kami akan menyusun, apa yang harus kita dahulukan, mana yang bida kita tunda dan berapa besar yang kita butuhkan untuk pendanaan (infrastruktur) tersebut,” pungkasnya.
     

  • Rosan ke Sri Mulyani: Terima Kasih Kami Dapat Dividen BUMN

    Rosan ke Sri Mulyani: Terima Kasih Kami Dapat Dividen BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Rosan Roeslani mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pengelolaan dividen BUMN.

    Rosan menyampaikan hal tersebut langsung di depan Bendahara Negara dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC, Kamis (12/6/2025).

    “Berkat Ibu Sri Mulyani, kini kami dapat mengelola dividen kami sendiri. Ibu, terima kasih lagi atas kesempatannya,” ungkapnya.

    Dirinya berjanji akan mengoptimalkan dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini dikelola BPI Danantara.

    Harapannya, pengelolaan investasi dari aset-aset BUMN tersebut juga dapat menciptakan lapangan kerja lebih banyak bagi masyarakat Indonesia.

    “Semoga hal ini dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satu tantangan terbesar bagi kami, bagi pemerintah, adalah bagaimana kami dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, dividen dari perusahaan pelat merah tersebut sebelumnya disetor kepada Kementerian Keuangan.

    Dividen tersebut termasuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tercatat meraih penerimaan dividen jumbo sebesar Rp71,04 triliun dari tujuh emiten BUMN berdasarkan kinerja tahun buku 2024.

    Kontribusi terbesar berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), yang menyetorkan dividen kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) selaku Holding Operasional Danantara, senilai Rp27,51 triliun dari total dividen Rp51,74 triliun. BKI diketahui menggenggam 53,18% saham BBRI hingga akhir April 2025.

    Danantara Indonesia dipastikan akan mengelola dana senilai Rp170 triliun yang bersumber dari dividen BUMN setiap tahunnya. Dana tersebut nantinya akan diarahkan untuk memacu investasi di sektor strategis.

  • Telan Biaya USD8 Miliar, Prabowo Minta Pemprov Jakarta Urunan Bangun Tanggul Laut Teluk Jakarta – Page 3

    Telan Biaya USD8 Miliar, Prabowo Minta Pemprov Jakarta Urunan Bangun Tanggul Laut Teluk Jakarta – Page 3

    Prabowo menyebut Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menyampaikan kesiapannya mendukung pembangunan giant sea wall di Teluk Jakarta. Dia pun menenangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena pemerintah pusat tak perlu mengeluarkan anggaran besar.

    “Menkeu sudah kelihatan tegang. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah, karena (giant sea wall di Teluk Jakarta) ini untuk DKI sebenarnya,” jelas Prabowo.

    “Jadi tanggul utara DKI kemudian nanti selanjutnya di depan Semarang, prioritas kita adalah DKI, Semarang, Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam,” sambung dia.

     

     

  • 4 Prabowo Minta Ketidakhadiran Pramono Anung di Konferensi Infrastruktur Diselidiki Megapolitan

    4 Pramono Absen Konfrensi Infrastruktur, Prabowo: Coba Diselidiki Kenapa Tak Hadir Nasional

    Pramono Absen Konfrensi Infrastruktur, Prabowo: Coba Diselidiki Kenapa Tak Hadir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    sempat mencari keberadaan
    Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung dalam acara
    International Conference on Infrastructure
    (ICI) di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
    Mulanya, Prabowo membahas soal megaproyek pembangunan
    giant sea wall
    atau tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa.
    Prabowo lantas menanyakan kehadiran Pramono lantaran proyek itu akan dimulai dari Jakarta hingga Brebes, Jawa Tengah.
    “Di sini ada hadir Gubernur DKI? Hadir tidak? Enggak hadir? Waduh ini. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Prabowo sembari diikuti tawa para peserta acara.
    Lebih lanjut, ia pun menerangkan pernah mengutus orang untuk membahas soal proyek
    giant sea wall
    ke Pramono.
    Menurut Prabowo, Gubernur DKI juga mendukung adanya proyek itu.
    “Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu beberapa hari yang lalu dan saya sudah kirim utusan tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung alhamdulillah,” ucapnya.
    Kepala Negara menjelaskan proyek pembangunan
    giant sea wall
    sangat besar. Oleh karenanya, ia ingin mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi, terkhusus dalam pendanaan.
    “Karena APBD DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dollar (Amerika Serikat) katakanlah 8 tahun. Berarti 1 miliar dollar 1 tahun,” lanjutnya.
    Pada saat yang sama, Prabowo menyorot Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika membahas anggaran pembangunan proyek besar ini.
    “Menkeu sudah kelihatan tegang. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah, karena ini untuk DKI sebenarnya,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani: Butuh Rp 10.000 T Bangun Infrastruktur, Modal Negara Hanya 40% – Page 3

    Sri Mulyani: Butuh Rp 10.000 T Bangun Infrastruktur, Modal Negara Hanya 40% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia untuk 2025-2029 diperkirakan mencapai USD 625,37 miliar atau sekiyar Rp10,000 triliun.

    Namun, Sri Mulyani mencatat, anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur hanya sekitar 40%. Dengan demikian, anggaran pemerintah hanya mampu memenuhi USD 250,15 miliar atau sekitar Rp4.065 triliun.

    “Total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan sekitar USD 625 miliar, anggaran pemerintah yang digabungkan dengan anggaran pemerintah daerah mencakup sekitar 40%” kata Sri Mulyani, dalam kegiatan ICI 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Kondisi tersebut, Sri Mulyani mengingatkan, Indonesia berisiko mengalami kesenjangan pendanaan. Karena itu, dibutuhkan partisipasi dari sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra untuk memungkinkan sumber pendanaan yang luas.

    Sri Mulyani juga menyoroti, tantangan domestik terjadi di tengah meningkatnya tekanan global, yang saat ini dihadapi situasi geopolitik di beberapa kawasan.

    “Dunia saat ini penuh dengan ketegangan geopolitik yang terus-menerus, yang mengakibatkan fragmentasi dan ketidakstabilan di seluruh negara dan kawasan, prospek ekonomi global tidak bagus,” ucap Sri Mulyani.

    Menkeu mengutip proyeksi OECD yang menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai 2,9% pada 2025. 

    Adapun laporan baru Bank Dunia yang mengungkapkan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 akan kontraksi 0,4% hingga hanya tumbuh 2,3%.

     

  • Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen, Ini Alasannya

    Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen, Ini Alasannya

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan kenaikan gaji bagi seluruh hakim di Indonesia dengan besaran bervariasi, bahkan mencapai hingga 280 persen. Keputusan ini disampaikan langsung dalam upacara pengukuhan hakim se-Indonesia di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    “Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan, demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi,” kata Prabowo dalam pidatonya.

    Prabowo mengungkapkan rasa terkejut saat mengetahui bahwa selama 18 tahun terakhir, tidak ada kenaikan gaji bagi para hakim. Ia juga menerima laporan bahwa banyak hakim yang masih menyewa atau mengontrak rumah. Menurutnya, kondisi ini tidak sejalan dengan pentingnya peran hakim sebagai penjaga keadilan.

    Presiden menegaskan, hakim harus hidup sejahtera agar tidak mudah dipengaruhi atau “dibeli” oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Untuk itu, Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera mengalokasikan anggaran dari APBN untuk mendukung kebijakan kenaikan gaji hakim.

    “Tapi semua hakim akan naik secara signifikan. Secara signifikan. Dan saya monitor terus,” ujar Prabowo.

    Presiden menekankan bahwa golongan hakim dengan pendapatan terendah akan mendapatkan kenaikan tertinggi, yakni hingga 280 persen. Langkah ini diambil agar keadilan di Indonesia benar-benar ditegakkan dan tidak hanya berpihak kepada mereka yang kuat secara finansial.

    “Dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum. Tegakkan hukum. Siapapun melanggar hukum. Siapa mau bikin macam-macam, patuhi hukum. Untuk kepentingan kita semua,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Prabowo menyebut hakim sebagai benteng terakhir rakyat kecil dalam mencari keadilan. Ia mengingatkan bahwa orang miskin tidak punya kekuatan selain berharap kepada hakim yang jujur dan tidak bisa disuap.

    “Orang miskin, orang kecil, hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok. Hakim yang tidak bisa dibeli. Hakim yang cinta keadilan. Hakim yang cinta rakyat,” ungkapnya.

    Menurut Prabowo, hukum hanya akan berjalan efektif jika semua pihak—termasuk hakim—berani menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

    “Percuma saja jika pelaku kejahatan bisa ditangkap tapi tak diadili dengan seadil-adilnya. Kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli,” pungkasnya. [hen/beq]

  • Butuh Rp 10.000 T Bangun Infrastruktur, Uang Negara Cuma Cukup 40%

    Butuh Rp 10.000 T Bangun Infrastruktur, Uang Negara Cuma Cukup 40%

    Jakarta –

    Total kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia periode 2025-2029 diperkirakan mencapai US$ 625,37 miliar atau setara Rp 10.162 triliun (kurs Rp 16.250). Namun anggaran pemerintah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sekitar 40%.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025. Dengan demikian, anggaran pemerintah hanya mampu memenuhi US$ 250,15 miliar atau sekitar Rp 4.065 triliun.

    “Total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan sekitar US$ 625 miliar, anggaran pemerintah yang digabungkan dengan anggaran pemerintah daerah akan mencakup sekitar 40%” kata Sri Mulyani, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025).

    Atas kondisi tersebut, menurut Sri Mulyani, dapat dipastikan bahwa Indonesia akan mengalami kesenjangan pendanaan. Oleh karena itu, RI membutuhkan partisipasi dari sektor swasta dan juga dukungan dari banyak mitra, serta juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif.

    Sri Mulyani mengatakan, prioritas domestik ini bersinggungan dengan meningkatnya tekanan global, yang saat ini sedang terjadi, mulai dari perang dagang hingga tekanan geopolitik di beberapa kawasan.

    “Dunia saat ini penuh dengan ketegangan geopolitik yang terus-menerus, yang mengakibatkan fragmentasi dan ketidakstabilan di seluruh negara dan kawasan, prospek ekonomi global tidak bagus,” ujarnya.

    Ia pun mengutip perkiraan OECD di mana terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi global, dari pertumbuhan PDB global 3,4% pada tahun 2024 menjadi hanya 2,9% pada tahun 2025. Sedangkan Bank Dunia dalam beberapa hari ini menerima laporan baru bahwa peningkatan ekonomi global pada tahun 2025 akan turun 0,4% hingga hanya 2,3%.

    Tantangan ini dikombinasikan dengan risiko iklim yang semakin intensif sehingga akan memberikan tantangan besar bagi banyak negara untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan infrastruktur. Organisasi Meteorologi Dunia juga menandatangani peningkatan temperatur global akan mencapai rekor tinggi selama lima tahun berikutnya.

    “Jadi dengan peningkatan perubahan iklim membutuhkan level infrastruktur yang baru yaitu resiliensi. Cuaca ekstrem, transisi energi, dan degradasi lingkungan membutuhkan kita untuk melewati pembangunan fisik dan mengintegrasikan kesejahteraan jangka panjang,” ujarnya.

    (shc/fdl)