Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • DJP Gandeng Tim Satgassus Polri demi Dongkrak Penerimaan Pajak – Page 3

    DJP Gandeng Tim Satgassus Polri demi Dongkrak Penerimaan Pajak – Page 3

    Pemerintah kembali mencatat defisit anggaran pada Mei 2025. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp21 triliun, atau setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

    Meski begitu, angka ini sedikit lebih baik dibandingkan defisit Mei tahun lalu yang mencapai Rp21,76 triliun (0,1% PDB).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga akhir Mei 2025, pendapatan negara telah terkumpul sebesar Rp995,3 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun.

    “Keseimbangan primer APBN per Mei 2025 mengalami surplus Rp192,1 triliun, dengan pembiayaan anggaran mencapai Rp324,8 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Di sisi lain Menkeu mengatakan, konflik Israel–Iran yang memasuki hari ketiga disebut telah mengguncang pasar global. Salah satu dampak paling cepat terasa adalah melonjaknya harga minyak dunia. Pada hari pertama pecahnya perang, harga minyak jenis Brent naik drastis lebih dari 8 persen.

    “Pecahnya perang Israel dengan Iran dan ini telah menyebabkan langsung pada hari pertama harga minyak naik lebih dari 8 persen, yang tadinya pada kisaran USD70 bahkan di bawah USD70 untuk Brent itu terjadi kenaikan lonjakan bahkan tertinggi sempat mencapai USD78 per barel, naik hampir 9 persen meskipun sekarang mengalami koreksi di USD75 per barel,” jelasnya.

    Menurut Menkeu, kenaikan harga minyak ini bukan sekadar angka di pasar komoditas, melainkan bisa membawa efek domino terhadap berbagai aspek perekonomian mulai dari inflasi global, tekanan nilai tukar, kenaikan suku bunga, hingga arus modal (capital flow) yang bisa berbalik arah dari negara berkembang. 

     

  • Sri Mulyani Ungkap Ancaman Stagflasi Nyata

    Sri Mulyani Ungkap Ancaman Stagflasi Nyata

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dampak mengerikan akibat perang tarif dan perang senjata yang saat ini terjadi. Adanya perang tarif dan perang senjata menurut Sri Mulyani membuat dunia menghadapi ancaman stagflasi.

    Paling dekat dampaknya dari ancaman stagflasi adalah sikap bank sentral dunia yang maju mundur untuk memangkas suku bunga. Sri Mulyani mengatakan bank sentral dunia saat ini menghadapi dilema akibat ancaman stagflasi tersebut.

    “Growth melemah (PDB) tapi inflasi naik. Dilema ini akan dihadapi banyak bank sentral di dunia,” ucap Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di gedung Kementerian Keuangan pada Selasa (17/6/2025).

    Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan bahwa awalnya bank dunia diperkirakan akan menurunkan tingkat suku bunga yang tinggi pada tahun ini. Akan tetapi tertahan karena adanya ketidakstabilan ekonomi yang bisa membuat inflasi melonjak karena adanya disrupsi dari sisi pasokan.

    “Suku bujga akan tetap tinggi padahal kitai perkirakan 2025 akan ada penurunan. Tapi tertahan karena perang dagang tarif bisa sebabkan disrupsi supply. Ditambah perang di timur tengah” ungkapnya.

    Akibat dari disrupsi supply yang dikatakan Menteri Keuangan tersebut adalah kenaikan harga barang dan jasa sehingga potensi inflasi meningkat semakin tinggi.

    “Disrupsi di sisi suplly side sangat nyata. Harga akan melonjak tinggi. Ini yang akan menyebabkan bank sentral harus itung kembali kecepatan dan arah kebijakan suku bunga,” ucapnya.

    Stagflasi sendiri adalah kondisi di mana inflasi melonjak sementara ekonomi melemah.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Live Now! Ekonom Amerika Buka-Bukaan Nasib Ekonomi Indonesia

    Live Now! Ekonom Amerika Buka-Bukaan Nasib Ekonomi Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – CNBC Indonesia kembali menghadirkan Economic Update 2025 untuk mengupas secara mendalam kondisi ekonomi terkini di tengah berbagai ketidakpastian. Economic Update 2025

    akan dibuka keynote speech oleh Sri Mulyani – Menteri Keuangan RI, Dr. Arthur B. Laffer – American Economist, serta Ferry Irawan – Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

    Berbagai topik-topik hangat akan dibahas dalam sejumlah panel diskusi. Panel Discussion 1 mengangkat tema “Managing Adjustment & Growth through Innovative Change” yang akan diisi oleh Febrio Kacaribu – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, dan juga Mari Elka Pangestu – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

    Sedangkan, Panel Discussion 2 mengusung tema “Downstreaming Update in Prabowo’s Era”. Panel ini akan dihadiri oleh Bambang Patijaya – Ketua Komisi XII DPR RI, Surya Herjuna – Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara, Kementerian ESDM RI, Melati Sarnita – Direktur Utama PT Inalum, Andre Barahamin – Koordinator Penjangkauan Komunitas IRMA di Indonesia.

    Bukan hanya panel diskusi, acara ini juga akan menghadirkan diskusi menarik bersama Ferry Irawan hingga Dr. Arthur B. Laffer.

    Saksikan CNBC Indonesia Economic Update 2025 secara LIVE! Di cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV, Rabu, 18 Juni 2025 pukul 10:00 WIB.

    (rah/rah)

    Next Article

    Peluang & Tantangan RI Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Bisa Tercapai?

  • Apindo Ramal Shortfall Pajak Berpotensi Tembus Rp130 Triliun pada 2025

    Apindo Ramal Shortfall Pajak Berpotensi Tembus Rp130 Triliun pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan shortfall penerimaan pajak hingga akhir 2025 berpotensi mencapai Rp130 triliun. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah tidak segera melakukan upaya ekstra untuk mengerek penerimaan negara tahun ini.

    “Penerimaan pajak sampai akhir 2025, potensi shortfall sekitar Rp130 triliun kalau tidak ada ekstra effort yang bersifat terobosan,” kata Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani kepada Bisnis, Selasa (17/6/2025).

    Menurut Ajib, setidaknya ada tiga indikator yang mendasari proyeksi tersebut. Pertama, target penerimaan pajak 2025 yang dinilai terlalu tinggi, yakni lebih dari 13% dibanding penerimaan pajak 2024.

    Kedua, kata Ajib, penerimaan kuartal I/2025 yang jauh dari ideal. Penerimaan pajak pada kuartal I/2025 tercatat mencapai Rp322,6 triliun atau 14,7% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp2.189,3 triliun.

    “Penerimaan kuartal I/2025, jauh dari ideal, hanya kisaran 14,7%, seharusnya bisa mencapai 20%,” ujarnya. 

    Indikator terakhir yakni pertumbuhan ekonomi 2025 yang sulit mencapai target awal. Sebagaimana diketahui, pada asumsi dasar ekonomi makro APBN 2025, pemerintah telah menyepakati pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2%.

    Ajib menyebut, dengan target awal 5,2%, potensi pertumbuhan ekonomi dikoreksi menjadi 5%. “Dari indikator-indikator ekonomi yang ada, potensi shortfall-nya sangat besar,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penerimaan pajak tercatat sebesar Rp683,3 triliun pada Mei 2025.

    Angka tersebut turun 10,13% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari realisasi pajak Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    “Pajak, dalam hal ini terkumpul Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target tahun 2025 [senilai Rp2.189,3 triliun],” ucap Sri Mulyani.

    Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp122,9 triliun per Mei 2025. Angka itu setara 40,7% dari target APBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun.

    Total penerimaan perpajakan, yang terdiri atas pajak dan bea cukai, mencapai Rp806,2 triliun per Mei 2025 atau setara 32,4% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun. Angka itu turun 7,2% dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan per Mei 2024 sebesar Rp869,50 triliun.

  • Kemenkeu Cairkan Utang Baru Rp349,3 Triliun untuk Biayai Proyek APBN 2025

    Kemenkeu Cairkan Utang Baru Rp349,3 Triliun untuk Biayai Proyek APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan pemerintah telah melakukan penarikan utang baru senilai Rp349,3 triliun hingga Mei 2025.  untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. 

    Realisasi tersebut telah mencapai 45% dari total target pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) neto dan pinjaman yang senilai Rp775,9 triliun. 

    Dalam periode ini, pemerintah juga melakukan pembiayaan non-utang senilai Rp24,5 triliun. 

    “Pembiayaan non-utang di sini minus Rp24,5 triliun artinya kita beirnvestasi ke hal-hal khusus. Ini tidak menambah utang,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

    Dengan demikian, pembiayaan anggaran hingga Mei 2025 mencapai 324,8 triliun atau 52,7% dari target APBN senilai Rp616,2 triliun. 

    Thomas menuturkan bahwa pemenuhan pembiayaan utang berjalan secara on track dengan berbagai langkah mitigasi risiko. 

    Mulai dari pengadaan pembiayaan utang secara pruden, fleksibel, oportunistik, terukur, mencakup aspek timing sizing, instrumen, maupun currency mix. Sebagaimana pemerintah menerbitkan obligasi dengan denominasi yen Jepang pada bulan lalu. 

    Langkah mitigasi lainnya, yakni pemerintah telah melakukan prefunding, cash buffer yang memadai, dan active cash dan debt management.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pendapatan negara sepanjang Januari—Mei 2025 mencapai Rp995,3 triliun. 

    Penerimaan pajak mencapai Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target APBN 2025 senilai Rp2.189,2 triliun. Kinerja penerimaan pajak itu turun 11,28% (year on year/YoY) dari Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Realisasi belanja negara hingga Mei 2025 tercatat senilai Rp1.016,3 triliun. Pengeluaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp694,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp322 triliun.

    Alhasil, APBN 2025 mencatatkan defisit senilai Rp21 triliun atau 0,09%erhadpa produk domestik bruto (PDB). Realisasi tersebut masih jauh dari ketentuan defisit 2,53%. “Jadi ini Rp21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN,” tuturnya. 

    Secara bruto per 3 Juni 2025, melihat dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pemerintah telah menerbitkan SBN senilai Rp593 triliun. 

    Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp414,11 triliun yang didominasi rupiah senilai Rp346,56 triliun. Sementara penerbitan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp178,89 triliun dan didinominasi denominasi rupiah senilai Rp134,46 triliun. 

  • Penerimaan Pajak Mei 2025 Turun 10,1% jadi Rp683,3 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Penerimaan Pajak Mei 2025 Turun 10,1% jadi Rp683,3 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak Rp683,3 triliun per Mei 2025. Angka tersebut turun 10,13% secara tahunan (year on year/YoY) dari realisasi pajak Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Realisasi penerimaan pajak tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juni 2025 yang berisi data realisasi APBN Mei 2025. Konferensi pers berlangsung di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (17/6/2025).

    “Pajak, dalam hal ini terkumpul Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target tahun 2025 [senilai Rp2.189,3 triliun],” ucap Sri Mulyani.

    Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp122,9 triliun per Mei 2025 atau setara 40,7% dari target APBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun.

    Total penerimaan perpajakan, yang terdiri dari pajak dan bea cukai, mencapai Rp806,2 triliun per Mei 2025 atau setara 32,4% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun. Angka tersebut turun 7,2% dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan per Mei 2024 sebesar Rp869,50 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memaparkan data yang berbeda dengan Sri Mulyani, dia menunjukkan data penerimaan pajak bruto. Mengacu pada angka itu, menurut Anggito, penerimaan pajak bruto tumbuh 0,2% secara tahunan sedangkan pajak neto turun 7,4% pada Mei 2025.

    Penerimaan pajak neto itu turun menurutnya karena ada faktor restitusi.

    “[Penerimaan pajak] neto tidak bisa dijadikan pedoman mengenai kondisi ekonomi saat ini,” ujar Anggito.

    Turunnya penerimaan pajak ini menjadi pekerjaan rumah bagi Direktur Jenderal Pajak baru, Bimo Wijayanto, yang dilantik pada Jumat (23/5/2025) atau hampir sebulan yang lalu. Gangguan pada sistem inti perpajakan atau Coretax juga menjadi tanggung jawab Bimo.

    “Mungkin untuk fair-nya [adilnya] kita akan meminta nanti Pak Dirjen baru, Pak Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan beliau untuk melihat semuanya, melihat data, fakta, realita dengan fresh perspective [perspektif baru] dari dirjen pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (23/5/2025) sore atau beberapa jam setelah pelantikan Bimo.

    Beberapa hari setelahnya, Bimo sempat buka suara bahwa penyelesaian gangguan Coretax menjadi salah satu tugas awal yang dia jalankan pada hari-hari pertamanya menjabat.

    Dia mengungkapkan fokusnya masih memperdalam fungsi Coretax. Bimo menyebut dalam beberapa hari pertama menjabat belum ada pembahasan sampai penyelesaian error maupun bugs dalam implementasi sistem baru tersebut.

    Bimo menyebut agenda yang akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan adalah memetakan pekerjaan yang tertunda (pending matters) dan sejumlah isu strategis untuk membenahi Coretax.

    “Belum [tahu], saya one-on-one [dengan pemangku kepentingan di DJP] belum selesai. Itu butuh seminggu lah one-on-one untuk Coretax,” ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (27/5/2025).

  • Sri Mulyani Waspadai Risiko ke Ekonomi RI Imbas Pecahnya Perang Israel-Iran

    Sri Mulyani Waspadai Risiko ke Ekonomi RI Imbas Pecahnya Perang Israel-Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai efek rambatan dari pecahnya perang Israel-Iran yang secara langsung memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada hari ketiga pecahnya perang di Timur Tengah tersebut secara cepat menyebabkan kenaikan harga minyak hampir 9% dari kisaran US$70 per barel, meski kini mulai mengalami koreksi ke level US$75 per barel.

    Pasalnya, memanasnya Israel dan Iran ini belum lagi dikombinasikan dengan ketidakpastian tarif dari AS yang terus terjadi. 

    “Hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini akan juga menggerakkan nilai tukar dan juga suku bunga global,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025). 

    Bendahara Negara tersebut menjelaskan kondisi global, di mana saat ini situasi gejolak geopolitik, keamanan perdagangan antarnegara termasuk AS dalam proposal kebijakan yang disebut Trump sebagai Big and Beautiful belum lagi menambah defisit APBN AS yang sangat signfikan.

    Alhasil kondisi tersebut menyebabkan sentimen terhadap kebijakan fiskal dari negara maju menjadi relatif negatif dan mempengaruhi risiko fiskal dan imbal hasil atau yield surat utang pemerintah AS atau US Treasury (UST). 

    Sri Mulyani memandang ketidakpastian dari sisi perdagangan global yang belum tercapai kepastiannya ditambah dengan pecah perang menimbulkan ketidakpastian harga komoditas dan ranti pasok sehingga menimbulkan sederet risiko.

    Mulai dari kinerja ekspor, perubahan harga komoditas yang cenderung naik, volatilitas nilai tukar, serta risiko suku bunga surat utang. Di mana risiko tersebut terjadi di saat perekonomian global cenderung melemah.

    “Itu kombinasi yang harus kita waspadai karena tidak baik pelemahan ekonomi membuat dampak yang buruk, kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield. Apakah karena adanya geopolitik atau karena adanya fiscal policy, kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia,” jelasnya.

    Di tengah gejolak global dan moderasi harga komoditas, Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan fiskal tetap ekspansif.

    Mulai dari restitusi untuk menjaga likuiditas dunia usaha agar berdaya tahan. Kemudian terdapat paket stimulus untuk UMKM, sektor padat karya, perumahan, dan otomotif.

    Selain itu, pemerintah juga memiliki Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara untuk mengakselerasi investasi, peningkatan daya saing, serta penguatan sinergi dari efisiensi aset.

    APBN pun dioptimalkan sebagai shock absorber dan mendukung agenda pembangunan melalui efisiensi dan rekonstruksi belanja sehingga menjaga program prioritas terlaksana.

    Pemerintah juga konsisten melindungi daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan dengan memberikan diskon tarif listrik, UMKM, dan sektor padat karya. 

  • Sri Mulyani Waspadai Tensi Geopolitik Dunia Bikin Manufaktur RI Rentan

    Sri Mulyani Waspadai Tensi Geopolitik Dunia Bikin Manufaktur RI Rentan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap konflik panas dan ketidakpastian kondisi geopolitik dunia berdampak pada sektor manufaktur yang terkontraksi di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

    Bendahara negara itu juga menilai disrupsi geopolitik yang mengancam keamanan dunia menyebabkan tekanan terhadap ekspor-impor produk, inflasi yang melaju, nilai tukar yang makin berfluktuasi, hingga suku bunga dunia yang tinggi. 

    “Ini adalah dampak yang kita lihat dalam geopolitik security yang makin fragile, rapuh dan rentan yang menyebabkan implikasi kepada kegiatan ekonomi ekspor-impor manufaktur,” kata Sri Mulyani dalam Konpers APBN KiTa, Selasa (17/6/2025).  

    Dalam laporannya, Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur global pada Mei 2025 berada di bawah ambang batas normal 50, yaitu di level 49,6. Adapun, sebanyak 70,8% negara mengalami kontraksi manufaktur, termasuk Indonesia, China, Jepang, Vietnam, Eropa, hingga Inggris. 

    Sementara itu, sebanyak 29,2% negara masih mengalami ekspansi usaha manufaktur seperti Amerika Serikat (AS), India, Arab Saudi, Rusia, dan Australia. 

    “Adanya dampak negatif dari situasi dunia ini dari terutama negara-negara yang dianggap signifikan seperti Amerika, China, Eropa, Jepang, Inggris, ini menyebabkan kegiatan ekonomi terutama di sektor manufaktur mengalami tekanan,” tuturnya. 

    Angka kontraksi manufaktur global pada Mei lalu merupakan yang terendah sejak Desember 2024 lalu. Kondisi ini, menurut Sri Mulyani, mesti diwaspadai dan segera diantisipasi. 

    “Seperti dilihat risiko bagi Indonesia terlihat dengan global economy melemah kemungkinan memengaruhi terhadap barang-barang ekspor kita,” ujarnya.

    Dia juga menilai potensi harga komoditas yang akan meningkat pesat karena disrupsi geopolitik saat ini. Belum lagi, volatilitas nilai tukar rupiah yang makin tidak pasti. 

    “Dan suku bunga utang meningkat karena kebijakan fiskal di AS yaitu legislasi yang sekarang sedang dibahas dari kongres ke senat mengenai ekspansi fiskal di AS,” terangnya. 

  • Utut Adianto: 2 Minggu Perang Israel vs Iran Habiskan Dana Lebih Besar dari APBN 2025

    Utut Adianto: 2 Minggu Perang Israel vs Iran Habiskan Dana Lebih Besar dari APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memandang perang di era saat ini, terutama Iran vs Israel, seperti film Star Wars lantaran terlihat lebih dominan terjadi di arena udara sebagai medan pertempurannya. 

    Hal tersebut dia sampaikan kala merespons soal konflik yang tengah terjadi di antara Iran dan Israel. Sebab itu, di menyebut perang modern saat ini sudah berbeda dengan yang dipersepsikan masih bertumpu pada infanteri dan kavaleri.

    Kalau dulu, lanjutnya, kavaleri atau pasukan berkudanya  melakukan serangan tembak terlebih dahulu. Kemudian, baru infanteri alias pasukan daratnya masuk dalam medan perang.

    “Nah, sekarang kelihatannya [perang Iran vs Israel] kalau diikutin aja di media-media itu kayak film Star Wars, tembak tu, tapi begitu jatuh, orang tau-tau udah merongrong meratapi kematian,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Adapun, Wakil Sekjen (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) ini turut menyebut dan berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus siap menghadapi perang era modern saat ini.

    “Mudah-mudahan kita siap untuk berperang, tapi negara kita jangan sampai berperang, tapi kalau itu tidak bisa dielakkan ya harus siap, itu sebab nya TNI kita harus kuat,” beber dia.

    Lebih jauh, Utut memperkirakan dana yang dihabiskan dalam perang Iran dan Israel selama 2 minggu tersebut lebih besar dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yakni sebesar Rp3.621 triliun.

    Di sisi lain, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini juga berpandangan perlu adanya semacam ‘tabungan’ dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk anggaran hal-hal urgent seperti konflik ini.

    “Kan tidak tahu bakal ada perang seperti ini, nah ini kita harus ada konsep untuk menabung untuk hal-hal yang urgent seperti ini. Ini catatan untuk Ibu Srimul [Sri Mulyani] dan Banggar kita,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) memandang perang di Iran dan Israel ini dapat membuka cakrawala baru bagi Indonesia.

    “Perang ini membuka cakrawala baru. Memberikan pelajaran baru bagi angkatan perang kita,” tuturnya dalan kesempatan yang sama.

  • DPR Minta Prabowo dan Sri Mulyani Sigap Antisipasi Dampak Konflik Iran vs Israel

    DPR Minta Prabowo dan Sri Mulyani Sigap Antisipasi Dampak Konflik Iran vs Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto meminta pemerintah untuk siap dan sigap mengantisipasi konflik yang kini sedang terjadi di Iran dan Israel. Menurutnya, saat ini dunia sedang dalam titik membahayakan (jeopardizing).

    Utut berujar ada tiga hal yang perlu dicermati dalam konflik kedua negara tersebut. Pertama, penyebab terjadinya konflik. Kedua, sampai di mana titik berakhirnya. Ketiga, konsep pertahanan negara Indonesia.

    “Kita harapkan Pak Presiden Prabowo harus siap dan sigap mengantisipasi. Pemahaman siap, tentu kita tidak berperang, tapi sigap terhadap dampak ikutan lainnya,” pintanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Selain itu, Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP) ini turut mengusulkan agar Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bisa mengundang Duta Besar RI di Teheran, Iran untuk memberikan laporan tertulis soal kondisi di sana.

    “Karena beliau yang ada di Teheran dan di Teheran yang terluka atau yang wafat, atau instalasi apa saja yang rusak akibat perang yang baru berjalan 3 hari ini. Mudah-mudahan kita semua berdoa perangnya tidak berkelanjutan, semua sama-sama bisa menahan diri,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Utut mengingatkan Indonesia perihal rute penerbangan dari Tanah Air yang melintasi wilayah udara di lokasi konflik kedua negara tersebut. Selain itu juga, dia menyoroti adanya potensi salah sasaran, karena namanya perang tidak mengenal kapan ada kesialan terjadi.

    “Karena apapun satu nyawa manusia adalah sangat berharga. Jadi kita enggak bisa menyebut hanya satu, we can not count numbers untuk nyawa. Jadi ini pemahaman sikap seperti itu dan idealnya memang Pak Dubes segera melapor ke Pak Menlu,” tutur dia.

    Di sisi lain, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini juga berpandangan perlu adanya semacam ‘tabungan’ dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk anggaran hal-hal urgent seperti konflik ini.

    “Kan tidak tahu bakal ada perang seperti ini, nah ini kita harus ada konsep untuk menabung untuk hal-hal yang urgent seperti ini. Ini catatan untuk Ibu Srimul [Sri Mulyani] dan Banggar kita,” tutupnya.

    Dalam catatan Bisnis, Israel melakukan serangan udara yang menghantam fasilitas nuklir dan rudal Iran pada Jumat (13/6) dini hari. 

    Serangan tersebut menewaskan lebih dari 104 penduduk Iran, termasuk komandan Garda Revolusi (IRGC), beberapa komandan tinggi, dan sembilan ilmuwan nuklir, serta melukai hampir 380 orang lainnya. 

    Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal balistik yang menargetkan beberapa wilayah di Israel. Serangan itu dikabarkan menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari ratusan orang lainnya.