Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Purbaya sebut kucuran dana APBN untuk IKN masih berlanjut di 2026

    Purbaya sebut kucuran dana APBN untuk IKN masih berlanjut di 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih akan berlanjut pada tahun anggaran 2026.

    “Jadi, IKN masih didorong. Tahun depan lebih cepat lagi,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Namun, Purbaya tak merinci detail besaran anggaran yang bakal digelontorkan untuk IKN pada tahun depan. Dia hanya menyinggung pemerintah tahun ini masih menganggarkan dana pembangunan IKN sebesar Rp5,7 triliun, termasuk yang dialokasikan pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Untuk kelanjutan IKN ke depan, dia masih akan menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu kan investasi di Indonesia. Kita harapkan nanti, ketika kelihatan mulai jalan, swasta akan masuk ke sana,” tambah dia.

    Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,3 triliun untuk pembangunan IKN dalam Angka tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Nota Keuangan 2026.

    “Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8).

    Merujuk pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat sebesar Rp6,26 triliun. Rinciannya, anggaran untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp553 miliar.

    Nilai itu lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 sebesar Rp4,7 triliun. Namun, anggaran IKN pada RAPBN 2026 turun signifikan dari alokasi tahun-tahun sebelumnya.

    Berdasarkan catatan ANTARA, total alokasi yang dianggarkan untuk IKN tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp75,8 triliun. Secara rinci, realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp27,0 triliun, dan realisasi sementara pada 2024 mencapai Rp43,3 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi Nasional 23 September 2025

    Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi Nasional 23 September 2025

    Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengacara Hotman Paris mengaku pernah memberikan usulan terkait
    tax amnesty
    atau pengampunan pajak kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Hotman mengatakan, perbincangan ini terjadi pada Desember 2024 di Istana Bogor.
    “Saya mengatakan kepada Pak Prabowo,
    tax amnesty
    adalah cara paling tepat menghasilkan uang untuk uang-uang yang tersembunyi,” ujar Hotman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
    Hotman menjelaskan yang dimaksud dengan uang yang tersembunyi adalah harta-harta yang selama ini tidak bisa didapatkan oleh petugas pajak.
    Jika uang ini tidak dapat ditemukan oleh petugas pajak, uang tersebut tentu tidak masuk dalam kas negara.
    Ia mengeklaim, pemberlakuan
    tax amnesty
    akan memberikan pendapatan yang signifikan bagi negara.
    “Ya kalau tidak dapat oleh pemeriksa pajak berarti kan negara tidak akan pernah dapat uang pembayaran pajak. Tapi, dengan
    tax amnesty
    bisa dapat minimum 7-8 persen,” lanjutnya.
    Hotman menambahkan,
     tax amnesty
    sudah memberikan hasil yang nyata, misalnya saat diberlakukan pada tahun 2016 dan tahun 2022.
    Diketahui, pada periode
    tax amnesty
    jilid II, Kemenkeu mendapatkan tambahan perolehan pajak hingga Rp 61 triliun.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak kebijakan pengampunan pajak
    (tax amnesty
    ) yang sebelumnya sempat diberikan oleh Menteri Keuangan terdahulu, Sri Mulyani.
    Ia menilai, lewat kebijakan
    tax amnesty
    , insentif justru diberikan kepada pengemplang pajak.
    Terlebih, jika kembali diberlakukan, jeda waktu tax amnesty baru dua tahun.
    “Saya enggak tahu saya bisa nolak apa enggak, nanti saya lihat perkembangannya seperti apa. Cuma begini, kalau dua tahun ada
    tax amnesty,
    itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025) malam.
    Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebutkan bahwa para pengemplang pajak itu justru hanya akan memanfaatkan
    tax amnesty,
    bukan berubah menjadi wajib pajak yang taat.
    Mereka bakal berpikir tidak perlu taat membayar pajak tepat waktu lantaran pemerintah bakal memberikan tax amnesty setiap dua tahun sekali.
    “Karena dia akan pikir, dua tahun lagi ada
    tax amnesty
    lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus,” beber dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    GELORA.CO  – Analis kebijakan publik Said Didu mengungkapkan perbedaan Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Sri Mulyani bertugas sebagai Menkeu saat era SBY, namun berubah menjadi kasir penguasa semasa pemerintahan Jokowi.

    “Saya menyatakan Sri Mulyani itu waktu SBY dia Menteri Keuangan, tapi setelah Jokowi menjadi kasir penguasa. Beda sekali,” ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Di Balik Ganti Menteri, Ada ‘Bersih-Bersih’? yang tayang di iNews, Selasa (23/9/2025).

    Dia lantas mencontohkan perbedaan Sri Mulyani di era SBY dan Jokowi. Semasa pemerintahan SBY, kata dia, Sri Mulyani tegas menolak menganggarkan uang untuk pembangunan monorail.

    “Saya kasih contoh ke publik, Bapak masih lihat monorail yang mangkrak dari mana tiangnya? Kuningan. Itu saat saya rapat dengan Sri Mulyani, dengan JK, JK minta, ‘Bisa gak dikasih subsidi?’ Bu Sri menyatakan, ‘Tidak bisa, kalau Bapak mau paksakan, Bapak saja Menteri Keuangan,’ saking sebagai Menteri Keuangan, (berucap seperti itu) ke Pak JK,” kata Said Didu.

    Sedangkan saat pemerintahan Jokowi, kata dia, Sri Mulyani mau menganggarkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

    “Pada saat Joko Widodo kereta api cepat yang tidak layak digelontorin. Itu rakyat paham betul perbedaannya,” tutur dia.

    Dia kemudian menjabarkan kondisi fiskal saat Sri Mulyani awal menjabat Menkeu pada 2004 dan saat ini. Saat Sri Mulyani awal menjabat, utang pemerintah masih sebesar Rp1.600 triliun.

    Namun kini, utang pemerintah menembus angka Rp10.000 triliun.

    “Utang pemerintah lho ya. Bunga saat masuk itu kira-kira hanya 1-2 persen, bunga utang saat keluar itu 7 persen. Hasilnya apa?” kata Said Didu.

    Merespons pernyataan itu, Koordinator Rumah Juang Prabowo-Gibran, Andi Azwan menilai Said Didu salah kaprah soal Sri Mulyani.

    “Bung Said Didu bicara itu memang ada juga benarnya, tapi juga banyak gak benarnya,” kata Azwan.

    Dia mengakui perlu ada penyegaran pada jabatan Menkeu karena sudah dijabat Sri Mulyani selama 14 tahun. Namun di sisi lain, prestasi-prestasi Sri Mulyani selama menjabat perlu diapresiasi.

    Dia mencontohkan kala Sri Mulyani berhasil menjaga fiskal negara saat pandemi Covid-19 melanda.

    “Kita juga apresiasi kepada beliau bagaimana menahan fiskal itu pada zaman Covid-19, sehingga kita bisa keluar dari Covid itu. Itu satu apresiasi juga kepada beliau,” tutur dia

  • Rupiah Amblas Lagi, Ini Biang Keroknya – Page 3

    Rupiah Amblas Lagi, Ini Biang Keroknya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rupiah kembali melemah pada perdagangan sore ini ke level Rp 16.687 per dolar AS. Padahal, sentimen positif semestinya datang dari revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Lembaga keuangan dunia itu menaikkan proyeksi dari 4,7% menjadi 4,8%.

    Menurut pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor eksternal dan domestik lebih dominan menekan rupiah dibandingkan sentimen optimistis dari IMF.

    “Sore ini rupiah melemah di Rp 16.687 yang sebelumnya sempat mengalami penguatan. Apa sih yang menyebabkan rupiah kembali melemah, ya walaupun kita melihat bahwa IMF telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7% menjadi 4,8%,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

    Ibrahim menilai, salah satu penyebab pelemahan rupiah datang dari faktor domestik, khususnya pergantian kursi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, perubahan ini masih menimbulkan penyesuaian bagi pelaku pasar.

    Ia menambahkan, kebijakan yang dijalankan Purbaya sejauh ini juga belum diterima sepenuhnya oleh pasar. Investor masih menunggu langkah konkret untuk memastikan arah fiskal tetap stabil dan kredibel.

    “Kemudian di sisi lain pun juga kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan saat ini pun juga masih belum diterima oleh pasar, ya apa yang dilakukan oleh Purbaya,” ujarnya.

    Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kalangan investor. Walaupun Indonesia memiliki prospek ekonomi yang cukup baik, belum ada kepastian kuat bahwa perubahan di tingkat kepemimpinan keuangan tidak mengubah arah kebijakan secara signifikan.

     

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Bakal Panggil Pakar IT dari Luar Negeri untuk Perbaiki Coretax

    Menkeu Purbaya Bakal Panggil Pakar IT dari Luar Negeri untuk Perbaiki Coretax

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan sejumlah program hasil cepat (quick win) untuk meningkatkan pendapatan negara, yang beberapa bulan belakangan masih terkontraksi. Salah satunya memperbaiki aplikasi Coretax dengan melibatkan para pakar teknologi dari luar negeri.

    Purbaya memaparkan setidaknya ada enam program quick win yang disiapkannya, termasuk optimalisasi Coretax. Purbaya meyakini bisa memperbaiki berbagai permasalahan Coretax dalam satu bulan.

    “Nanti saya bawa jago-jago dari luar yang jago IT untuk perbaiki itu dengan cepat,” ungkap Purbaya, Senin (22/9/2025).

    Sebelumnya, pada Mei 2025, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberi waktu selama sebulan kepada Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, untuk memeriksa sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

    Sejak diluncurkan pada awal tahun ini, Coretax memang terus mendapat banyak sorotan karena implementasinya yang kerap bermasalah.

    Bendahara negara itu berjanji anak buah barunya itu nanti akan membuat penjelasan terpisah. Bagaimanapun, sambungnya, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai cakupan bidang yang begitu banyak dan besar.

    “Nanti beliau bisa membuat press briefing [keterangan pers] sendiri entah Coretax dan lain yang nanti Pak Bimo lakukan,” ujar Sri Mulyani.

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan optimalisasi Coretax masih akan menjadi salah satu strategi utama otoritas fiskal untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun depan. Anggito meyakini Coretax akan meningkatkan kepatuhan hingga kepastian bagi wajib pajak.

    “Dari sisi kewajiban, [dan] dari sisi hak wajib pajak kan lebih transparan dan lebih mudah dideteksi ya [lewat Coretax],” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Pengajar di Universitas Gadjah Mada itu menjelaskan bahwa sepanjang tahun ini otoritas pajak masih memaksimalkan integrasi data pajak pertambahan nilai (PPN) ke Coretax.

    Anggito tidak menampik bahwa sejak diluncurkan pada awal 2025, implementasi Coretax kerap bermasalah. Kendati demikian, dia mengaku bahwa kini implementasi Coretax terutama dalam hal mencatat PPN sudah tidak mengalami kendala berarti.

    “Secara umum sudah lancar lah ya. Masalah faktur, masalah data, masalah trafik, sudah oke,” ucapnya.

  • Warga Jaktim deklarasi tolak kerusuhan dan dukung program Prabowo

    Warga Jaktim deklarasi tolak kerusuhan dan dukung program Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ribuan warga Jakarta Timur kompak mendeklarasikan untuk menolak tindakan kerusuhan dan penjarahan di wilayah setempat serta mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kita ingin mengabarkan kepada warga bahwa Jakarta Timur baik-baik saja. Jadi warga Jakarta Timur tidak sebagaimana seperti yang orang gadang-gadangkan, Jakarta Timur rusuh. Kita menolak akan kerusuhan, kita menolak akan penjarahan,” kata Koordinator warga Jakarta Timur Edi Marzuki dalam keterangannya di Jakarta Timur, Senin.

    Aksi deklarasi yang berlangsung pada Minggu (21/9) di pintu Air BKT, Duren Sawit tersebut dihadiri kurang lebih 5.000 warga dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan di wilayah Jakarta Timur.

    Mereka turut mendeklarasikan agar aparat penegak hukum menindak tegas segala penghasut, perusuh, sampai penjarah dalam aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu.

    Warga Jakarta Timur (Jaktim) deklarasi tolak tindakan kerusuhan dan penjarahan sekaligus mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto di pintu Air BKT, Duren Sawit, Minggu (21/9/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

    Edi menegaskan, langkah deklarasi ini diharapkan bisa menjadi dorongan agar tragedi kerusuhan dan penjarahan yang terjadi pada akhir Agustus tidak terulang kembali.

    “Kami warga Jakarta Timur khususnya dan umumnya kita mengatakan kepada Indonesia dimana ada perusuh tangkap, dimana ada orang yang bikin hoaks tangkap, dimana ada orang yang menjarah tangkap dan serahkan kepada yang berwajib,” kata dia menegaskan.

    Selain deklarasi, ribuan masyarakat yang hadir memakai kaos putih beserta poster penolakan tindakan kerusuhan juga turut melakukan senam bersama sebagai pesan damai. Termasuk dukungan kepada program Presiden Prabowo Subianto.

    “Ada senam yang kedua adalah acara Jakarta mendukung segala seluruh program presiden bapak Prabowo Subianto itu acara intinya,” ucap Edi.

    Adapun dalam acara deklarasi ini, Edi turut mengajak masyarakat membacakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang berisi, tangkap para penghasut, perusuh, dan penjarah.

    Kedua, tolak hoaks dan fitnah di media sosial, dan ketiga maksimalkan program kerakyatan Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.

    Adapun gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR RI berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen, dan menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Massa mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja kantoran, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR RI dan beberapa titik di Jakarta.

    Aksi tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Aksi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR RI sejak pagi hingga siang hari. Namun, pada sore harinya kericuhan pecah di sejumlah titik, termasuk Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Hari itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Aksi tersebut meluas ke beberapa titik di Jakarta hingga massa nekat merusak sejumlah fasilitas umum mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Bahkan, kendaraan yang berada di gedung rawan pun menjadi tumbal massa karena dibakar.

    Tak hanya itu, kemarahan berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis, bahkan massa juga meninggalkan jejak berupa coretan di tembok kediaman Anggota DPR RI.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reshuffle Kabinet Tak Berarti Hubungan Jokowi–Prabowo Retak

    Reshuffle Kabinet Tak Berarti Hubungan Jokowi–Prabowo Retak

    GELORA.CO -Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyisakan pertanyaan serius soal bagaimana sebenarnya hubungan politiknya dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Sejumlah tafsir liar muncul, bahkan ada yang menilai hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja.

    Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai wajar jika spekulasi berkembang, apalagi beberapa nama yang diganti dalam reshuffle dikenal dekat dengan Jokowi.

    “Kenapa begitu jalan ceritanya, karena ada sejumlah nama menteri yang di-reshuffle beberapa waktu lalu dianggap sebagai orang-orangnya Jokowi atau yang diganti beberapa waktu lalu disebut Jokowi’s Man,” jelas Adi lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 21 September 2025.

    Adi mencontohkan posisi Budi Arie Setiadi yang identik dengan Jokowi karena latar belakangnya sebagai Ketua Umum Projo. Selain itu, nama Sri Mulyani, hingga politikus seperti Dito Ariotedjo dan Abdul Kadir Karding juga sering disebut sebagai menteri yang berasosiasi dengan Jokowi.

    “Dan bahkan ketika Erick Thohir tidak lagi menjadi Menteri BUMN tapi posisinya digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, ini pun dispekulasikan sebagai upaya untuk meminggirkan peran-peran strategis menteri yang selama ini disebut sebagai orang Jokowi,” terangnya.

    Namun demikian, Adi menekankan bahwa isu retaknya hubungan Prabowo–Jokowi terlalu dilebih-lebihkan. Sebab, faktanya masih banyak orang yang dekat dengan Jokowi tetap dipercaya duduk di kabinet Prabowo.

    “Artinya dibandingkan dengan yang diganti, orang-orang yang teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi per hari ini di pemerintahan Prabowo masih banyak. Jadi dalam hal itu, sangat mudah sebenarnya untuk membantah bahwa hubungan politik antara Prabowo dengan Jokowi tidak baik-baik saja,” tegasnya.

    Lebih jauh, Adi mengingatkan bahwa dinamika reshuffle bukan hal baru dalam politik. Dulu ada anggapan bahwa jika hubungan Jokowi dengan Prabowo baik, maka relasi Prabowo dengan PDIP tidak mulus, begitu juga sebaliknya. Namun pola semacam itu, menurutnya, kini sudah tidak relevan lagi

  • Ferdinand Tidak Sepakat dengan Qodari Soal Purbaya: Gaya Dewa Mabuk

    Ferdinand Tidak Sepakat dengan Qodari Soal Purbaya: Gaya Dewa Mabuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, tidak sepakat dengan pengakuan Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari tentang Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Seperti diketahui, Qodari menyebut Purbaya sebagai sosok yang seperti koboi dalam memimpin Kemenkeu.

    Gaya ceplas-ceplos Purbaya justru disebutnya sebagai warna baru di lingkaran kabinet merah putih.

    Ia juga tidak tanggung-tanggung menggunakan bahasa bahwa ada perbedaan mencolok dari Sri Mulyani dengan Purbaya.

    Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat Menkeu lebih cenderung menginjak rem dibandingkan Purbaya yang menginjak gas.

    “Purbaya itu bukan gaya koboi tapi gaya dewa mabok tabrak sana, tabrak sini,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu (20/9/2025).

    Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut, kebijakan tersebut sulit mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Permasalahan utama kita saat ini bukan kekurangan likuiditas,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (14/9/2025).

    Dikatakan Anthony, kondisi perbankan justru sebaliknya. Likuiditas di dalam negeri masih sangat longgar.

    Ia menunjuk indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan yang berada di kisaran 86 hingga 88 persen.

    “Angka itu artinya dana pihak ketiga lebih besar dibanding penyaluran kredit,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Anthony juga menyoroti penempatan dana perbankan pada instrumen negara.

    “Dana perbankan yang ditempatkan di SBN dan SRBI mendekati Rp1.900 triliun,” ungkapnya.

    Fakta itu, kata Anthony, menegaskan bahwa likuiditas perbankan nasional justru berlebih.