Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Penipuan Deepfake Suara Masuk WhatsApp

    Penipuan Deepfake Suara Masuk WhatsApp

    Jakarta –

    Modus penipuan kini semakin canggih. Anda mesti berhati-hati dengan penipuan deepfake suara yang masuk WhatsApp.

    WhatsApp sebagai aplikasi populer yang digunakan orang, membuatnya menjadi sasaran empuk penjahat digital untuk mencari korbannya. Modus terbaru adalah memanfaatkan teknologi deepfake.

    Teknologi deepfake pada dasarnya adalah manipulasi audio visual secara digital menyerupai orang lain. Bisa suaranya yang berubah, bisa juga yang wajahnya berubah, atau keduanya.

    Itu sebabnya deepfake menjadi modus baru untuk melakukan penipuan online. WhatsApp pun menjadi sasarannya.

    Jangan lupa, pada awal tahun 2025 ini pernah ada beberapa kasus penipuan deepfake. Seperti diberitakan detikNews, modusnya adalah berupa meniru pejabat publik dalam sebuah program bantuan pemerintah.

    Pejabat yang ditirukan deepfake misalnya Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka sampai Menkeu Sri Mulyani. Komplotan penipu mencantumkan nomor WhatsApp untuk menjebak korban melakukan transfer uang.

    Dilansir dari Dtrust, Sabtu (21/6/2025) penipuan deepfake suara ini disebut sebagai AI Voice Cloning. Suara orang ditiru untuk kemudian menjadi suara buatan yang mirip aslinya. Penipuan deepfake di Indonesia naik 1.550% dalam setahun terakhir.

    Cara kerja penipuan deepfake suara

    Penipu akan menelepon korban menggunakan suara hasil AI menirukan kolega kantor atau atasan, pejabat atau tokoh publik atau keluarga korban. Setelah diajak bicara, korban diminta mentransfer uang atau data penting.

    Cara mendeteksi penipuan deepfake suara

    1. Nada bicara datar

    Manusia normal, apapun aksennya, akan berbicara dengan intonasi yang menggambarkan suasana hatinya atau membekan penekanan pada suatu kata. Namun, jika lawan bicara kita bicara dengan nada bicara yang datar, monoton dan tidak sesuai konteks pembicaraannya, maka Anda patut curiga. Suara macam ini tentu tidak natural.

    2. Pengucapan kaku dan janggal

    Untunglah AI belum sempurna betul. Meski semakin canggih, deepfake suara tetap mengalami kesulitan meniru kata-kata yang jarang digunakan atau frasa yang kompleks karena proses machine learning.

    Jika mendengar pengucapan yang terasa janggal, pilihan kata yang aneh, atau kalimat yang terdengar tidak alami, kemungkinan besar itu adalah deepfake suara.

    3. Suara latar tidak wajar

    Audio smartphone kini semakin bagus dengan kualitas suara makin bersih. Nah, jika dalam perbincangan itu terdengar suara latar yang mengganggu seperti berderak atau suara statis kresek-kresek yang tidak sesuai dengan persangkaan Anda soal kemungkinan posisi lawan bicara, patutlah dicurigai suaranya tidak asli.

    Tips menghindari deepfake suara

    Berhati-hati dan waspadalah ketika menggunakan WhatsApp. Penipuan deepfake suara biasa saja mengincar Anda. Jangan langsung percaya dengan suara yang Anda dengar meskipun terasa familiar. Inilah tips yang bisa membantu

    1. Verifikasi identitas

    Jika lawan bicara ini mewakili sebuah institusi, lembaga, perusahaan, segera hubungi nomor resminya secara terpisah untuk memastikan kebenarannya.

    2. Waspadai tawaran menggiurkan

    Hari begini dapat rezeki nomplok? Hati-hati, Anda bisa jadi lagi digiring penipu. Jika diminta bertindak cepat untuk mengklaim hadiah atau mengirim uang dan perbuatan buru-buru lainnya, jangan mau. Berpikirlah dua kali.

    3. Literasi digital

    Literasi digital adalah kunci untuk menghindari penipuan deepfake suara. Pelajari tren penipuan online dan cara mendeteksinya. Ingatkan keluarga dan kolega bahwa teknologi AI makin canggih, termasuk juga penipuan suara.

    (fay/afr)

  • Bertemu IMF, Sri Mulyani jamin defisit APBN tetap di bawah 3 persen

    Bertemu IMF, Sri Mulyani jamin defisit APBN tetap di bawah 3 persen

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025. (ANTARA/HO-Kementerian Keuangan)

    Bertemu IMF, Sri Mulyani jamin defisit APBN tetap di bawah 3 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menjamin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dijaga tetap berada di bawah 3 persen, sesuai dengan amanat UU APBN, saat bertemu dengan perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF).

    Dalam pertemuan dengan First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath, keduanya mendiskusikan soal gejolak perekonomian global yang mendorong tiap negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi masing-masing.

    Indonesia, dalam konteks ini, akan menjaga kesehatan APBN sebagai salah satu upaya mengantisipasi berbagai risiko global.

    “APBN terus dikelola secara hati-hati dan bijaksana, daya beli masyarakat dilindungi melalui berbagai stimulus untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen akan menjaga defisit tetap terkendali sesuai batas yang ditentukan dalam UU APBN,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat (20/6).

    Sri Mulyani menambahkan Indonesia tetap optimistis dalam menyikapi gejolak global, namun tetap memasang sikap waspada.

    Hal itu merupakan upaya agar pembangunan Indonesia bisa terus berjalan meski di tengah berbagai risiko yang menantang.

    “Semoga dengan sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat menjaga pertumbuhan Indonesia tetap berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani.

    Pernyataan serupa ia sampaikan saat menghadiri Economic Update 2025 di Jakarta, Rabu (18/6).

    Ia berpendapat ketidakpastian global saat ini berpotensi memicu pergeseran yang permanen, maka ia mempersiapkan APBN untuk bisa meredam tekanan ke depan.

    Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bergerak dengan ambisi Asta Cita, di mana APBN berperan dalam mendukung program-program di dalamnya.

    Ketika berbagai program pembangunan terus berjalan, APBN disiapkan untuk menjadi alat countercyclical yang bisa meredam tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri.

    Sebagai catatan, APBN mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun, sedangkan belanja negara telah tersalurkan senilai Rp1.016,3 triliun.

    Namun, nilai defisit APBN masih jauh dari target yang ditetapkan dalam UU APBN, yakni sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.

    Sumber : Antara

  • 5 Warga Bantul Kaget Ada Ular Viper di Belakang Pintu Rumahnya di Bantul Regional

    5 Warga Bantul Kaget Ada Ular Viper di Belakang Pintu Rumahnya di Bantul Regional

    Warga Bantul Kaget Ada Ular Viper di Belakang Pintu Rumahnya
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Seekor
    ular viper
    berhasil diamankan oleh petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) BPBD
    Bantul
    , DI Yogyakarta, dari sebuah rumah di Sumbermulyo, Bambanglipuro, pada Jumat (20/6/2025).
    Kabid Damkarmat BPBD Bantul, Irawan Kurnianto, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari Sri Mulyani, pemilik rumah, sekitar pukul 13.00 WIB.
    Sri merasa cemas setelah melihat ular di belakang pintu rumahnya dan langsung menghubungi Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).
    “Mbak Sri Mulyani hendak masuk rumah dan melihat ular di belakang pintu. Karena merasa takut membahayakan, ia langsung menghubungi Pusdalops,” kata Irawan.
    Menindaklanjuti laporan tersebut, enam petugas Damkarmat BPBD Bantul segera mendatangi lokasi dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dan stik ular untuk menangkap ular tersebut.
    “Evakuasi berlangsung sekitar 30 menit,” tambah Irawan.
    Setelah berhasil ditangkap, petugas mengidentifikasi ular tersebut sebagai jenis viper dengan panjang sekitar 40 cm. Ular itu kemudian dibawa ke posko Damkarmat untuk diamankan.
    “Jenis viper berjenis bisa tinggi,” kata Irawan, mengingatkan masyarakat akan potensi bahaya dari ular jenis ini.
    Irawan mengimbau kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan kebersihan pekarangan dan rumah mereka agar tidak menjadi tempat berkembang biak bagi ular dan hewan berbahaya lainnya.
    “Kami mengimbau masyarakat untuk selalu membersihkan pekarangan dan rumah agar tidak menjadi sarang ular,” ujar Irawan.
    Jika masyarakat membutuhkan bantuan untuk evakuasi ular atau hewan berbahaya lainnya, mereka dapat menghubungi Damkarmat Bantul di 0274 6462100 (call/wa) atau call center 112.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AS Nggak Percaya Lagi Lembaga Internasional, Ini Alasannya

    AS Nggak Percaya Lagi Lembaga Internasional, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak negara kuat di dunia yang tidak lagi percaya pada institusi global karena kepentingannya tidak terakomodasi. Salah satunya Amerika Serikat (AS)

    Mereka memilih menyelesaikan masalah tanpa melibatkan lembaga multilateral. Padahal, lembaga multilateral global dibentuk sebagai wadah interaksi dan menyelesaikan perselisihan berskala global.

    “Negara-negara terkuat di dunia-seperti AS, salah satunya-tidak lagi mempercayai institusi-institusi global tersebut karena merasa kepentingannya tidak terakomodasi, maka mereka merasa perlu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan peran lembaga multilateral,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Instagram @smindrawati, Jumat (20/6/2025).

    Akibat kondisi ini, dunia didominasi oleh sistem unilateral. Dampaknya, seluruh negara di dunia mengutamakan kepentingannya masing-masing.

    Menurutnya, kondisi global hari ini bukan sekadar mencerminkan ketidakpastian, tetapi juga perubahan fundamental tata kelola dunia.

    “Kebijakan yang dibuat dari setiap negara-khususnya negara-negara terkuat-akan sangat mempengaruhi negara-negara dunia lainnya, begitu juga dengan Indonesia,” jelasnya.

    Namun begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, ia menyebut APBN akan berperan sebagai penyeimbang untuk meredam tekanan ekonomi baik dari domestik maupun global.

    “Di saat berbagai program pembangunan Indonesia terus berjalan, APBN juga harus menjadi countercyclical untuk meredam tekanan yang dari baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan berkelanjutan agar mampu terus menjaga dan membawa Indonesia melalui berbagai tantangan,” tutur Sri Mulyani.

    (hns/hns)

  • Layanan Pajak Coretax Cs Tidak Berfungsi Besok, Ada Apa?

    Layanan Pajak Coretax Cs Tidak Berfungsi Besok, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa semua layanan elektronik perpajakan seperti Coretax tidak akan bisa diakses pada Sabtu (21/9/2025) esok.

    Pengumuman tersebut disampaikan lewat fitur story media sosial Instagram Direktorat Jenderal Pajak @ditjenpajakri pada Jumat (20/6/2025).

    Downtime atau waktu henti sistem layanan perpajakan elektronik Direktorat Jenderal Pajak itu akan berlangsung pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB.

    “Downtime ini berdampak tidak dapat diaksesnya aplikasi oleh wajib pajak, pihak ketiga, baik Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan [PJAP], Bank/Pos Persepsi, dan aplikasi instansi lainnya,” jelas pengumuman tersebut.

    Direktorat Jenderal Pajak pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat waktu henti sistem layanan perpajakan elektronik itu.

    Belakangan, layanan perpajakan elektronik Direktorat Jenderal Pajak memang kerap menjadi sorotan terutama usai peralihan ke aplikasi Coretax pada awal tahun ini. Masalahnya, implementasi Coretax terus bermasalah.

    Bahkan pada bulan lalu, terjadi perombakan di pucuk pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru, menggantikan Suryo Utomo yang digeser menjadi Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan Kementerian Keuangan.

    Bimo Wijayanto pun meminta waktu untuk melihat permasalahan implementasi Coretax. Dia menyebut tengah melakukan pembahasan dengan anak buahnya tentang Coretax.

    “Saya one-on-one [dengan pemangku kepentingan di DJP], belum selesai. Itu butuh seminggu lah one-on-one untuk Coretax,” ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (27/6/2025). 

    Bimo mengungkapkan agenda yang akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan adalah memetakan pekerjaan yang tertunda (pending matters) dan sejumlah isu strategis untuk membenahi Coretax. 

    “Jadi sementara itu nanti tunggu, mudah-mudahan kurang dari satu bulan saya akan update ke teman-teman sekalian. Mohon dukungan ya,” tuturnya.

    Sederet Permasalahan Coretax

    Sebelumnya, Suryo Utomo, saat masih menjabat sebagai Dirjen Pajak, melaporkan ada sembilan permasalahan dalam implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

    Suryo memaparkan sembilan permasalahan Coretax, yaitu pertama kendala login dan akses. Menurutnya, pada awal implementasinya diperlukan waktu rata sekitar 4,1 detik untuk login di Coretax namun kini hanya perlu sekitar 0,001 detik. 

    Kedua, kendala perubahan data profil wajib pajak. Suryo mengungkapkan, dari 1 Januari hingga 10 Februari 2025 terlapor ada sekitar 397 kasus terkait dengan perubahan data; sementara dari 1—6 Mei terlapor ada 18 kasus. 

    Ketiga, kendala pembuatan tanda tangan elektronik/kode otorisasi. Suryo menerima laporan hingga seribu kasus dari 1 Januari—10 Februari 2025, namun dari 1—6 Mei hanya ada tiga kasus.

    Keempat, kendala pengiriman One Time Password (OTP). Menurutnya, pengiriman OTP kerap di atas 5 menit dari 1 Januari—10 Februari 2025 namun kini sudah di bawah lima menit.

    Kelima, kendala penunjukkan penanggung jawab (PIC) impersonate dan role access bagi pegawai. Dari 1 Januari—10 Februari 2025 terlapor sekitar 3.281 kasus, kini terlapor 41 kasus pada 1—6 Mei.

    Keenam, kendala penerbitan faktur pajak. Dari 1 Januari sampai 10 Februari 2025, rata-rata diperlukan waktu sekitar 8—10 detik per faktur pajak; kini reratanya 0,3 detik untuk pembuatan faktur pajak pada 1—6 Mei 2025.

    Ketujuh, kendala interoperabilitas Coretax dengan sistem lain (seperti Bea Cukai, LNSW, Dukcapil). Dari 1 Januari—10 Februari 2025 ada sekitar 1.200 kasus, kini terlapor 61 kasus dari 1—6 Mei 2025.

    Kedelapan, kendala akses wajib pajak dan pegawai ke Coretax karena infrastruktur. Dari 1 Januari—10 Februari 2025, bandwidth Coretax sebesar 9 gigabyte per second, kini telah ditambah menjadi 18 gigabyte per second sehingga kini pembuatan dokumen menjadi 0,19 detik.

    Kesembilan, kendala pembuatan e-Bupot atau penerbitan elektronik bukti potong. Sebelum diperlukan sekitar 16 detik penerbitan elektronik bukti potong, tetapi kini kurang dari setengah detik.

    “Akhir bulan keempat dan bulan kelima awal ini menunjukkan progres yang luar biasa sehingga performance sistem menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan awal periode kemarin,” tutup Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

  • Pengembang Minta Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPN Rumah hingga Akhir 2025

    Pengembang Minta Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPN Rumah hingga Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) meminta pemerintah untuk dapat memperpanjang pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah hingga akhir 2025.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apersi Deddy Indrasetiawan mengaku telah menyampaikan usulan perpanjangan periode PPN DTP 100% tersebut kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    “Mudah-mudahan sih nanti di awal Juli kita pengembang dapat berita bagus lagi, diperpanjang sampai akhir Desember 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Apersi, Jumat (20/6/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Apersi Djunaidi Abdillah juga mengusulkan agar ke depan pemerintah dapat menetapkan pembebasan PPN selama setahun penuh. 

    Hal itu dibutuhkan guna menjamin kepastian bisnis para pengembang. Mengingat, rumah komersil yang dapat menggunakan kebijakan PPN DTP hanya diperuntukkan bagi rumah ready stock yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk dapat dibangun.

    “Jadi kalau PPN DTP itu sebenarnya jangan setiap setengah tahun, setahun sekali saja. Karena ini kan perencanaan pengembang juga harus punya. Dia takut sudah bangun, bangunannya jadi tapi PPN DTP-nya hilang,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengusulkan perpanjangan pemberian PPN DTP sektor perumahan. 

    Ara menjelaskan bahwa dirinya memberikan usulan agar pengenaan bebas pajak atau PPN DTP 100% bakal dilanjutkan hingga akhir tahun 2025.

    “Kita berusaha dong [sampai akhir Desember 100%], kenapa? Karena dari pengembang ada masukan. Saya juga menampung masukan dari pengembang,” kata Ara saat ditemui di Kantor Bluebird, Jakarta, Selasa (17/66/2025). 

    Ara menyebut, usulan perpanjangan PPN DTP 100% itu dilakukan guna mempercepat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, dia berharap Menteri Keuangan dapat segera mengabulkan permohonan perpanjangan PPN DTP 100% tersebut.

    Adapun, pemerintah resmi kembali menetapkan pemberian PPN DTP untuk pembelian properti pada 2025. Insentif tersebut diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar.

    Pemberian PPN DTP sebesar 100% diberikan pada periode Januari – Juni 2025. Sementara itu, diskon sebesar 50% untuk Juli-Desember 2025. Insentif ini diberikan dengan tujuan mendorong multiplier effect dan penciptaan kesempatan kerja yang besar.

  • Kuota FLPP Tambah jadi 350.000, Pengembang Pede Terserap Penuh hingga Akhir Tahun

    Kuota FLPP Tambah jadi 350.000, Pengembang Pede Terserap Penuh hingga Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) optimistis tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit akan terserap sepenuhnya pada tahun ini.

    Ketua Umum Apersi, Djunaidi Abdillah menjelaskan saat ini pihaknya tengah mengebut pengadaan suplai untuk memanfaatkan panambahan kuota tersebut.

    “Bapak Menteri kan sudah mengupayakan yang informasinya sudah disetujui ditambah sebanyak 130.000 unit. Artinya, total [kuota FLPP] 350.000 unit. Ini kan sebenarnya penambahan kuota ini tugas berat kita semua artinya nambah kota ya supply harus betul-betul kita imbangi di lapangan,” tegasnya saat ditemui di Kantor Apersi, Jakarta Timur, Jumat (20/6/2025).

    Meski demikian, Djunaidi menyebut tambahan kuota tersebut belum direalisasikan lantaran kuota eksisting yakni 220.000 unit belum terserap sepenuhnya. Tambahan kuota itu baru akan disalurkan apabila kuota 220.000 unit telah benar-benar terserap sepenuhnya.

    “Sekarang kita ucapkan terima kasih terhadap Kementerian Keuangan kaitannya dengan penambahan kuota [FLPP]. Nah, ini [tambahan kuota FLPP] kan karena manuvernya Pak Menteri itu gesit jadi, ini yang kita harus akui,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut kuota rumah subsidi program FLPP resmi ditambah jadi 350.000 unit pada tahun ini. 

    Ara menuturkan bahwa tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun. 

    “Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000 [unit] ya. Jadi, kalau anggaranya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total sekitar yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” kata Ara saat ditemui di Kantor DJKN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

  • Menkeu minta Polri ikut jaga kesehatan APBN

    Menkeu minta Polri ikut jaga kesehatan APBN

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025. ANTARA/HO-Kementerian Keuangan

    Menkeu minta Polri ikut jaga kesehatan APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 17:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk turut menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” kata Sri Mulyani saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan APBN akan terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Hal itu dilakukan melalui program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

    Peran Polri, kata Sri Mulyani lagi, penting dalam mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, termasuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Kami berharap Kepolisian untuk menjaga kepastian hukum, keamanan, ketenangan masyarakat, sehingga kita bisa menjaga ekonomi bergerak secara baik,” ujar Menkeu.

    Bendahara negara itu juga menyoroti kerja sama erat antara Polri dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam penindakan penyelundupan narkotika bersama Bea Cukai serta dukungan Polri dalam menjaga kepatuhan pajak. Di luar urusan nasional, Sri Mulyani juga mengingatkan tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa hingga memudarnya tata kelola dunia yang berbasis multilateralisme.

    Menurutnya, situasi tersebut membuat negara seperti Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional, baik di sektor ekonomi, pertahanan, maupun keamanan.

    “Sebagai bangsa besar, geografinya besar, populasinya besar, ekonominya besar, kita perlu untuk terus meneliti dan melakukan evaluasi terhadap cara kita mengelola negara. Agar amanat Undang-Undang Dasar yang disebut ‘melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia’ itu bisa betul-betul kita yakini terjaga,” katanya pula.

    Sri Mulyani berharap Kemenkeu dan Polri bisa terus menjaga kerja sama yang baik, terutama dalam menjaga negara dan masyarakat Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah kucurkan Rp12,59 triliun untuk rumah subsidi per Mei 2025

    Pemerintah kucurkan Rp12,59 triliun untuk rumah subsidi per Mei 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk mendukung rumah subsidi mencapai Rp12,59 triliun per 31 Mei 2025.

    FLPP merupakan bagian dari pembiayaan investasi dalam APBN yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses yang lebih mudah ke pembiayaan perumahan.

    “Pada sektor perumahan melalui program FLPP, realisasi hingga Mei mencapai Rp12,59 triliun, tumbuh dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya,” kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Nilai tersebut disalurkan untuk mendukung 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, naik dari 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota pada bulan sebelumnya.

    Pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp18,77 triliun dengan target penyaluran sebanyak 220.000 unit rumah.

    Hal ini menambah realisasi program FLPP yang telah berjalan dengan total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 2024 sebanyak 1.598.879 unit rumah senilai Rp151,22 triliun.

    Selain itu, pemerintah juga merencanakan tambahan alokasi untuk FLPP guna mendukung implementasi program 3 juta rumah.

    “Dari total alokasi tahun 2025 sebesar Rp18,77 triliun, pemerintah telah mencairkan Rp11,5 triliun kepada BP Tapera dan menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung target program 3 juta rumah,” ujar Thomas.

    FLPP menjadi salah satu program penting yang dijalankan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut Presiden meminta seluruh jajaran menteri untuk mengakselerasi berbagai program prioritas yang sudah berjalan, salah satunya FLPP.

    Akselerasi ditingkatkan, baik dari sisi skalanya maupun kecepatannya, sehingga setiap program dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) dalam perekonomian juga bagi masyarakat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani minta Polri ikut menjaga kesehatan APBN

    Sri Mulyani minta Polri ikut menjaga kesehatan APBN

    Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk turut menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” kata Sri Mulyani saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan APBN akan terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan.

    Hal itu dilakukan melalui program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

    Peran Polri, kata Sri Mulyani lagi, penting dalam mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, termasuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Kami berharap Kepolisian untuk menjaga kepastian hukum, keamanan, ketenangan masyarakat, sehingga kita bisa menjaga ekonomi bergerak secara baik,” ujar Menkeu.

    Bendahara negara itu juga menyoroti kerja sama erat antara Polri dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam penindakan penyelundupan narkotika bersama Bea Cukai serta dukungan Polri dalam menjaga kepatuhan pajak.

    Di luar urusan nasional, Sri Mulyani juga mengingatkan tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa hingga memudarnya tata kelola dunia yang berbasis multilateralisme.

    Menurutnya, situasi tersebut membuat negara seperti Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional, baik di sektor ekonomi, pertahanan, maupun keamanan.

    “Sebagai bangsa besar, geografinya besar, populasinya besar, ekonominya besar, kita perlu untuk terus meneliti dan melakukan evaluasi terhadap cara kita mengelola negara. Agar amanat Undang-Undang Dasar yang disebut ‘melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia’ itu bisa betul-betul kita yakini terjaga,” katanya pula.

    Sri Mulyani berharap Kemenkeu dan Polri bisa terus menjaga kerja sama yang baik, terutama dalam menjaga negara dan masyarakat Indonesia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.