Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Tanpa Perantara! Sri Mulyani Transfer Rp16,7 T Tunjangan Profesi Guru

    Tanpa Perantara! Sri Mulyani Transfer Rp16,7 T Tunjangan Profesi Guru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani mentransfer Rp16,71 triliun tunjangan profesi untuk 1,44 juta guru di Indonesia. Hal ini diungkap dalam Instagram miliknya @smindrawati beberapa waktu lalu.

    Dalam postingannya tersebut, dia menjelaskan ada mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan ini. Menurutnya, mulai Maret 2025, pemerintah mentransfer langsung uang tersebut ke rekening para guru yang termasuk dalam kategori aparatur sipil negara daerah (ASND).

    “Dengan mekanisme baru per Maret 2025, para guru ASND (Aparatur Sipil Negara Daerah) menerima langsung TPG ke rekening masing-masing, sehingga hak guru diterima secara tepat dan efisien, tidak perlu lagi melalui perantara atau birokrasi yang rumit,” papar Sri Mulyani.

    Dari data Kemenkeu, alokasi TPG guru ASND tahun 2025 sebesar Rp66,92 triliun untuk 1.522.727 guru penerima TPG. Sejauh ini, realisasi penyaluran TPG tahap I mencapai Rp16,71 triliun dan diterima oleh 1,44 juta guru penerima TPG.

    Adapun, penyaluran tahap II akan dimulai pada bulan Juni dengan nilai dan jumlah guru berdasarkan realisasi tahap I.

    “Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung para tenaga pendidik Indonesia dalam menjalankan tugas mulianya. Peran guru sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, semangatnya adalah kekuatan bagi masa depan Indonesia,” ungkapnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani tegaskan RI bebas aktif di tengah eskalasi geopolitik

    Sri Mulyani tegaskan RI bebas aktif di tengah eskalasi geopolitik

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

    Sri Mulyani tegaskan RI bebas aktif di tengah eskalasi geopolitik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 22:48 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia mengusung prinsip bebas aktif, baik secara politik maupun ekonomi, di tengah eskalasi konflik geopolitik saat ini.

    “Saya sampaikan bahwa Indonesia mengusung prinsip bebas aktif baik dalam konteks politik maupun ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Rabu (25/6).

    Pernyataan itu ia sampaikan saat melakukan wawancara di tengah Pertemuan Tahunan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

    Ia mendiskusikan soal situasi geopolitik dan dampaknya terhadap perekonomian, kebijakan The Fed, hingga kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Sri Mulyani menyatakan APBN terjaga dengan baik di tengah ketidakpastian global saat ini. Defisit APBN tetap terjaga sesuai jalur (on-track) dengan rekor terakhir sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025.

    Secara keseluruhan, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan, juga tetap terjaga dengan kebijakan countercyclical untuk menghadapi gejolak geopolitik yang terjadi.

    Sebagai catatan, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun, belanja negara Rp1.016,3 triliun, dan pembiayaan anggaran sebesar Rp324,8 triliun.

    Sri Mulyani pun mengajak berbagai negara untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menghadapi situasi perekonomian global saat ini.

    “Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara demi kesejahteraan dan kepentingan bersama,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani mendiskusikan dampak dari konflik Iran dan Israel bersama Menteri Keuangan Saudi Arabia Muhammad Al Jadaan dan Menteri Keuangan Qatar Ali Alkuwari di sela pertemuan AIIB.

    Menurut Sri Mulyani, seluruh pihak berharap ketegangan konflik di Timur Tengah dapat segera mereda.

    Semua pihak juga mengharapkan tercapainya kesepakatan perdamaian untuk kepentingan seluruh umat manusia.

    Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan melakukan rapat dengan PT Pertamina (Persero) untuk membahas dampak konflik Iran dan Israel terhadap ketahanan energi Indonesia, khususnya harga minyak.

    Bahlil menyampaikan dinamika Timur Tengah semakin menunjukkan bahwa Indonesia harus meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga ketahanan energi di tengah gejolak geopolitik.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Transfer Dana Desa Rp37,38 Triliun per 19 Juni 2025

    Sri Mulyani Transfer Dana Desa Rp37,38 Triliun per 19 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tercatat telah menyalurkan Dana Desa sepanjang tahun ini hingga 19 Juni 2025 senilai Rp37,38 triliun dari pagu Rp69 triliun atau telah mencapai 54,17%. 

    Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Dana Desa tersebut telah disalurkan kepada 75.259 desa di 37 provinsi. 

    Membandingkan dengan penyaluran hingga akhir Mei 2025 yang baru mencapai Rp30,6 triliun atau 43,1%, artinya dalam 19 hari telah mengalir tambahan Rp6,78 triliun. 

    “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemisikinan,” tulisnya dalam unggahan Instagram @ditjenperbendaharaan, dikutip pada Rabu (25/6/2025). 

    Dana Desa yang pengalokasiannya dihitung pada TA sebelum tahun anggaran berjalan dialokasikan kepada setiap desa dengan ketentuan, yakni alokasi formula sebesar 30% dari anggaran Dana Desa dan ditambah sisa dari perhitungan Alokasi Dasar, Afirmasi, dan Kinerja yang belum terbagi ke desa atau sebesar Rp20,7 triliun. 

    Kemudian, Alokasi Dasar sebesar 65% dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp44,84 triliun, alokasi Afirmasi sebesar 1% dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp689 miliar, serta alokasi Kinerja sebesar 4% dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp2,75 triliun. 

    Sejak dialokasikan pertama kali pada  2015, Dana Desa telah berhasil menjangkau lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia. Dalam Undang-Undang (UU) No. 6/2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. 

    Dengan adanya Dana Desa, desa dapat mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

    Pada dasarnya Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD), yakni APBD.  Sementara pemerintah mencatat realisasi TKD hingga akhir Mei 2025 mencapai Rp322 triliun atau 35% dari pagu. 

    Dana Desa pula menjadi sumber penting dalam pembangunanan desa. Terkini, dana tersebut akan membantu implementasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. 

    Melansir dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, pemerintah tengah mempercepat penyesuaian rencana keuangan tahunan pemerintah daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Salah satunya adalah untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Sembari menunggu APBD Perubahan 2025, dia mengatakan bahwa daerah dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk program yang belum teranggarkan, seperti pembentukan Kopdes Merah Putih. Namun, untuk menggunakan anggaran BTT membutuhkan payung hukum. 

    Untuk itu, Tito akan menyiapkan Surat Edaran agar Kepala Daerah tak ragu menggunakan anggaran BTT untuk pembentukan KopDes Merah Putih.

  • Pedagang di Shopee Cs Bakal Kena Pajak

    Pedagang di Shopee Cs Bakal Kena Pajak

    Sri Mulyani mau kenakan pajak ke penjual di e-commerce, kayak Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain.

    Pajaknya sekitar 0,5% dari omzet tahunan yang antara Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar. Platform e-commerce yang bakal kumpulin pajaknya. Tujuannya biar pedagang online dan offline diperlakukan sama aja.

    Klik di sini untuk melihat video 20detik lainnya!

  • Keuangan Negara Era Prabowo Loyo? Utang Tembus Rp8.900 Triliun, Pajak Baru 11,9 Persen dari PDB

    Keuangan Negara Era Prabowo Loyo? Utang Tembus Rp8.900 Triliun, Pajak Baru 11,9 Persen dari PDB

    PIKIRAN RAKYAT – Kondisi keuangan negara di era awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menuai sorotan tajam. Di tengah tekanan global dan beban fiskal yang terus menggunung, utang pemerintah Indonesia dilaporkan telah menembus Rp8.900 triliun hingga Mei 2025.

    Di sisi lain, penerimaan pajak hanya mencapai 11,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), terendah di kawasan Asia Tenggara bahkan lebih buruk dibanding Timor Leste.

    Utang Naik Tajam, Defisit Kembali Menghantui

    Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan utang hingga 31 Mei 2025 telah mencapai Rp349,3 triliun, atau 45 persen dari target APBN sebesar Rp775,9 triliun. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode yang sama, bahkan mendekati level saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020.

    “Pembiayaan non-utang saya rasa perlu digarisbawahi bahwa tidak menambah utang,” ujar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta.

    Meskipun demikian, defisit fiskal sudah kembali terjadi. Setelah mencetak surplus Rp4,3 triliun pada April, APBN per Mei 2025 kembali defisit Rp21 triliun, setara 0,09 persen dari PDB. Belanja negara naik menjadi Rp1.016,3 triliun, sementara pendapatan negara baru menyentuh Rp995,3 triliun.

    Sektor perpajakan menunjukkan performa yang melemah. Penerimaan pajak per Mei 2025 tercatat Rp683,3 triliun, atau baru 31,2 persen dari target Rp2.189,3 triliun. Jika dibandingkan periode yang sama pada 2024 (Rp760,4 triliun), terjadi penurunan sebesar 10,13 persen secara tahunan (year-on-year).

    “Secara bruto masih positif. Memang netonya ada negatif karena ada kewajiban restitusi yang jatuh tempo,” ujar Wamenkeu Anggito Abimanyu.

    Dia menjelaskan bahwa nilai penerimaan neto tak sepenuhnya mencerminkan kinerja ekonomi.

    Penurunan tajam terjadi pada PPN dan PPnBM yang terkontraksi hingga 15,7 persen, serta PPh non-migas sebesar 5,4 persen. Hal ini disebut sebagai sinyal tekanan konsumsi dan penurunan aktivitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Laporan Bank Dunia turut mempertegas kelemahan struktural penerimaan Indonesia. Rasio penerimaan negara terhadap PDB atau revenue ratio Indonesia tahun 2025 hanya 11,9 persen, tertinggal dari semua negara ASEAN—bahkan lebih rendah dari Timor Leste yang mampu mencetak rasio 41,2 persen.

    “Rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara berpendapatan menengah,” ucap Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025.

    Ketimpangan Fiskal dan Ancaman Beban Bunga Utang

    Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab, mengingatkan bahwa meski rasio utang terhadap PDB Indonesia masih di bawah 40 persen, beban bunga utangnya tergolong tinggi.

    “Rasio bunga utang terhadap pendapatan di Indonesia sekitar 20 persen, jauh di atas rata-rata negara berpenghasilan menengah yang hanya 8,5 persen,” kata Habib dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects di Jakarta.

    Ia menilai bahwa penerimaan negara yang rendah membuat pembayaran utang menjadi rawan, apalagi di tengah tren naiknya imbal hasil obligasi global akibat ketidakpastian geopolitik.

    Masalah lainnya adalah dangkalnya sistem keuangan domestik, yang membuka celah besar bagi praktik penghindaran pajak oleh korporasi. Ketidakoptimalan sistem perpajakan dinilai turut memperlemah kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas sosial.

    APBN Masih Punya “Napas Panjang” Meski Defisit

    Di tengah tekanan defisit, Kementerian Keuangan tetap menyoroti adanya surplus keseimbangan primer sebesar Rp192,1 triliun, naik dari Rp173,9 triliun pada April. Ini berarti bahwa dalam hitungan sebelum pembayaran bunga utang, kas negara masih mencatat surplus, yang memberi ruang untuk manuver fiskal jangka pendek.

    “Defisit APBN bertujuan untuk melakukan countercyclical, agar pelemahan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Namun, sejumlah ekonom menilai ruang fiskal semakin terbatas jika pendapatan negara tak kunjung membaik, sementara belanja dan kebutuhan pembiayaan utang tetap tinggi.

    Bank Dunia Puji Ketahanan Ekonomi, Tapi…

    Di sisi lain, Bank Dunia tetap memberi catatan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai tangguh. Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Carolyn Turk, menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 4,9 persen pada kuartal I 2025, didukung oleh kebijakan makro yang relatif solid.

    “Performa ekonomi Indonesia mencerminkan fondasi yang kuat dan respons kebijakan yang baik,” ucap Carolyn.

    Namun, dia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan belum merata, terutama pada kelompok masyarakat kelas menengah. Konsumsi rumah tangga dari segmen ini justru cenderung melambat, yang bisa berdampak pada basis penerimaan negara dalam jangka panjang.***

  • Sri Mulyani Bahas Konflik Timur Tengah saat Bertemu Menkeu Arab Saudi dan Qatar

    Sri Mulyani Bahas Konflik Timur Tengah saat Bertemu Menkeu Arab Saudi dan Qatar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad Al Jadaan dan Menteri Keuangan Qatar Ali Alkuwari. Mereka membahas terkait konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah.

    Pembicaraan tersebut berlangsung di sela Pertemuan Tahunan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Beijing, China, Selasa (24/6/2025).

    “Kami membicarakan situasi perang yang sedang terjadi di Timur Tengah dan dampak pada negatif pada aspek kemanusiaan dan ketidakpastian yang diakibatkan yang akan sangat negatif pada ekonomi seluruh dunia,” ujarnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, Rabu (25/6/2025). 

    Meski demikian, Sri Mulyani tidak membagikan lebih perinci terkait pembicaraan yang dilakukan dengan dua menteri Timur Tengah tersebut. 

    Dirinya bersama Menkeu Al Jadaan dan Menkeu Ali berharap kondisi di Timur Tengah segera mereda dan mencapai kesepakatan perdamaian untuk kepentingan seluruh umat manusia.

    Adapun, Sri Mulyani tengah berada di China sejak kemarin dalam rangka menghadiri pertemuan tahunan AIIB, sebuah lembaga keuangan multilateral dibidang pendanaan infrastruktur yang didirikan atas prakarsa Pemerintah RRT yang beranggotakan 110 negara. Indonesia termasuk negara pendiri dan anggota.

    AIIB tercatat memiliki total aset seniali US$57,1 miliar dengan jumlah loan investment mencapai US$16,6 miliar.

    Sementara itu, pecahnya perang Israel dan Iran sejak pekan lalu, serta melibatkan AS, memberikan dampak secara langsung terhadap harga minyak global dan nilai tukar.

    Kabar terkini, Trump telah mengumumkan gencatan senjata per Selasa (24/6/2025) pukul 07.00 waktu setempat. Namun, Israel dan Iran memanfaatkan waktu sebelum Selasa pagi dengan saling kirim rudal.

    Harga minyak global merosot hingga 6% setelah pasar memperkirakan gencatan senjata antara Iran dan Israel akan meredakan risiko gangguan pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah. Namun, gencatan senjata tersebut dinilai rapuh setelah Presiden AS Donald Trump menuduh kedua belah pihak telah melanggarnya hanya beberapa jam setelah diumumkan.

    Berdasarkan data Reuters pada Rabu (25/6/2025), harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak Agustus turun US$4,34 atau 6,1% menjadi US$67,14 per barel. Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) anjlok US$4,14 atau 6,0% ke level US$64,37 per barel. 

    Kedua harga acuan tersebut mencatat penutupan terendah masing-masing sejak 10 Juni 2025 untuk Brent dan 5 Juni 2025 untuk WTI, atau sebelum Israel melancarkan serangan kejutan terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran pada 13 Juni 2025 lalu.

  • Ketemu Menkeu Saudi dan Qatar, Sri Mulyani: Dampak Perang Timur Tengah Sangat Negatif – Page 3

    Ketemu Menkeu Saudi dan Qatar, Sri Mulyani: Dampak Perang Timur Tengah Sangat Negatif – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah akan mencari solusi terbaik agar lonjakan harga minyak dunia tidak serta-merta membebani masyarakat dalam bentuk kenaikan harga BBM di dalam negeri.

    Hal ini disampaikan Bahlil menanggapi potensi kenaikan harga minyak global yang bisa mencapai USD100 hingga USD150 per barel, seiring dengan meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik antara Iran dan Israel.

    “Kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita lihat perkembangan dan ini kan kebijakan negara nantinya. Yang jelas bahwa kita berdoa agar harga minyak dunia tidak sampai di atas USD82. Kalau USD82 aja masih oke,” kata Bahlil dalam Liputan6 Talks, Selasa (24/6/2025).

    Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan jika harga minyak dunia melonjak tajam, maka pemerintah akan mengambil langkah cepat dan terukur dengan berkonsultasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

  • OJK Limpahkan Penanganan Kasus LPEI yang Seret 3 Perusahaan ke KPK

    OJK Limpahkan Penanganan Kasus LPEI yang Seret 3 Perusahaan ke KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melimpahkan penanganan kasus dugaan fraud pada pembiayaan ekspor di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pihaknya akan segera meneliti lebih lanjut untuk mempelajari kasus yang dilimpahkan oleh OJK. 

    “Penyidik tentunya akan teliti dan koordinasikan lebih lanjut dengan OJK,” terangnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Sebelumnya, Budi menyebut kasus yang dilimpahkan OJK ke KPK itu berkaitan dengan tiga debitur LPEI. Menurutnya, pelimpahan itu merupakan bentuk dukungan OJK kepada KPK yang kini tengah mengusut total 11 debitur LPEI pada tahap penyidikan. 

    Saat dimintai konfirmasi, Budi masih enggan memerinci lebih lanjut soal nama tiga debitur LPEI yang diserahkan OJK ke lembaga antirasuah. Dia juga masih belum mau mengungkap berapa nilai indikasi fraud yang dilakukan tiga perusahaan itu. 

    Meski demikian, dia menyebut pihaknya akan segera menganalisis berkas-berkas yang telah diserahkan OJK. “Ini termasuk materi yang akan dianalisis lebih dulu,” ujarnya. 

    Adapun Bisnis telah meminta konfirmasi dari Kepala Eksekutif Pengawan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman serta Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai berita ini dimuat. 

    OJK bukan satu-satunya lembaga dengan kewenangan penyidikan dugaan tindak pidana yang telah melimpahkan penanganan kasus LPEI. Pada 2024 lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan penanganan empat kasus dugaan fraud di LPEI ke KPK. Empat debitur itu sebelumnya dilaporkan langsung ke Kejagung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK telah mengusut total 11 debitur LPEI yang diduga melakukan fraud dan menyebabkan potensi kerugian keuangan negara hingga Rp11,7 triliun.

    Sampai dengan saat ini, penyidik baru menetapkan lima orang tersangka yang berkaitan dengan satu debitur LPEI, yakni PT Petro Energy (PE). Dua di antaranya adalah mantan Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang dari PT Petro Energy (PE) adalah pemilik perusahaan yakni Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD).

  • DPR Minta Pemerintah Mitigasi Risiko Rencana Penutupan Selat Hormuz

    DPR Minta Pemerintah Mitigasi Risiko Rencana Penutupan Selat Hormuz

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI mendesak pemerintah untuk segera memitigasi risiko dari rencana penutupan Selat Hormuz yang dapat berdampak pada harga minyak hingga pengelolaan APBN.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menuturkan belum ada titik terang selama negara yang terlibat perang tidak melakukan gencatan senjata. Kondisi ini memicu hadirnya risiko ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan. 

    “Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja terkait dengan kurs rupiah, subsidi BBM dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan situasi global,” ungkapnya kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/6/2025).

    Puan pun menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, DPR akan membahas terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 beserta risiko-risiko eksternal yang tertransmisikan ke dalam negeri. 

    Pasalnya, perekonomian global tahun depan diproyeksi masih akan dihadapkan pada situasi yang dinamis dan tidak menentu.

    “Oleh karena itu, pembahasan KEM-PPKF [Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal] 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” ujarnya.

    Di mana situasi seperti konflik geopolitik, geoekonomi, dan perekonomian global yang tidak kondusif akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi.

    Dengan kata lain, situasi tersebut akan turut berpengaruh terhadap pengalokasian APBN. 

    Di samping itu, Puan berpesan agar KEM-PPKF 2026 juga harus berisikan kebijakan yang relevan terhadap perkembangan terkini, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis.

    Meski demikian, Kementerian Keuangan beserta Kementerian Investasi dan Hilirisasi sepakat bahwa perang yang pecah seminggu terakhir di Timur Tengah belum memberikan efek signifikan terhadap ekonomi Indonesia. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani mengungkapkan bahwa saat ini appetite atau selara dari investor yang melakukan foreign direct investment (FDI) tak berubah dan tetap tinggi, sekalipun di tengah gejolak yang terjadi. 

    Terjaganya aliran investasi tersebut tak lepas dari aksi penanaman modal dari negara utama di kawasan Asia, utamanya Singapura, China, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan Korea.

    “Saya melihat dampaknya [dari segi FDI] boleh dibilang belum kita lihat sampai sejauh ini. Jadi semua masih berjalan,” ujarnya saat ditemui di kantor BKPM, Selasa (24/6/2025).

    Sementera itu, kementerian yang Sri Mulyani Indrawati pimpin mengungkapkan bahwa hasil peninjuan sepekan terakhir, utamanya di pasar keuangan, belum mengindikasikan situasi yang genting. 

    ⁠Termasuk dari sisi rambatan ke dalam negeri melalui tekanan harga minyak terhadap inflasi yang terkait, dengan harga BBM yang dapat diredam dengan adanya subsidi dan kompensasi yang diberikan Pemerintah. 

    Kementerian Keuangan juga menyebutkan masih terdapat ruang fiskal untuk menyerap risiko inflasi terhadap domestik melalui kebijakan pemerintah tersebut.

     “Level tekanan dalam sepekan ini masih berada dalam rentang yang aman dan belum memberikan dampak yang signifikan baik terhadap perekonomian maupun kinerja industri jasa keuangan dalam negeri termasuk terhadap kinerja fiskal,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro, Minggu (22/6/2025). 

  • Indikator Ekonomi Belum Sesuai Ekspektasi, Perlukah Revisi Target APBN?

    Indikator Ekonomi Belum Sesuai Ekspektasi, Perlukah Revisi Target APBN?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah indikator ekonomi makro mulai dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, hingga harga minyak mentah Indonesia alias Indonesia Crude Price atau ICP belum bergerak sesuai ekspektasi.

    Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai jika mengikuti aturan, sebenarnya kondisi saat ini sudah memenuhi persyaratan pemerintah untuk melakukan penyesuaian pada APBN. 

    Melihat data Kementerian Keuangan soal perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 2025 per Mei 2025, dari tujuh indikator, ICP dan inflasi masih dalam jangkauan pemerintah. 

    Sayangnya, Yusuf memandang pelaksanaan APBN Perubahan (APBN-P) tampaknya sulit dilakukan karena pemerintah punya sederet pekerjaan rumah, yakni perumusan APBN 2026. 

    “Apakah kemudian Pemerintah perlu melakukan penyesuaian dari asumsi makro, menurut saya ini akan tergantung pada apakah perubahan yang terjadi saat ini akan lebih banyak merugikan atau menguntungkan APBN,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (22/6/2025). 

    Misalnya, kata Yusuf, untuk harga komoditas saat ini meskipun berada pada kondisi geopolitik yang bisa mempengaruhi ICP pada asumsi makro namun harga minyak global, saat ini masih berada pada batas asumsi makro yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Dalam konteks tersebut, saya prediksi pemerintah tidak akan mengubah asumsi untuk ICP selama harga minyak belum melampaui asumsi ICP APBN,” lanjutnya. 

    Secara perinci melihat perkembangan ADEM 2025, pada saat rupiah terpengaruh dinamika global dan gejolak pasar keuangan akibat arah kebijakan AS, yield SBN justru terjaga dan relatif stabil meski menghadapi gejolak pasar uang dan dinamika global.

    Imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang per 13 Juni 2025 sebesar 6,89%, bergerak mendekati asumsi 7%. 

    Pada periode yang sama, rupiah yang diasumsikan senilai Rp16.000 per dolar AS tercatat rata-rata senilai Rp16.437 (year to date/YtD). Sementara pada penutupan perdagangan Jumat (20/6/2025), rupiah bertengger di level Rp16.396,5 per dolar—lebih tinggi dari asumsi.

    Perkembangan ADEM 2025

    Indikator 
    APBN
    Realisasi 

    Pertumbuhan ekonomi (%, YoY)
    5,2
    4,87 (kuartal I/2025)

    Inflasi (%)
    2,5
    1,6 (YoY), -0,37% (MtM)

    Nilai tukar (Rp/US$)
    16.000
    16.237 (eop), 16.437 (YtD)

    Yield SBN 10 Tahun )%)
    7
    6,89 (eop), 6,72 (YtD)

    ICP (US$/barel)
    82
    62,75 (eop), 70,05 (YtD)

    Lifting minyak (rbph)
    605
    657,9

    Lifting gas (rbsmph)
    1.005
    987,5

    Sumber: Kemenkeu 

    Keterangan: realisasi akhir Mei 2025

    eop: per 13 Juni 2025 

    YtD: per akhir Mei 2025

    Pergerakan tersebut pun turut terjadi pada target ekonomi yang meski tetap tumbuh positif di tengah gejolak global, namun tidak sesuai harapan 5,2%. Pada kuartal I/2025, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,87% secara tahunan. 

    Sementara inflasi per Mei 2025 cukup rendah di level 1,6% year on year (YoY), namun masih dalam target pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 1,5%—3,5%. 

    Lifting minyak per akhir Mei tercatat sejumlah 567,9 ribu barel per hari, di bawah target 605 ribu barel per hari. Sementara lifting gas juga masih rendah di angka 987,5 ribu barel setara minyak per hari dari target 1.005 ribu barel setara minyak per hari. 

    Terakhir, harga ICP terpantau masih di bawah batas asumsi, yakni US$62,75 per barel dari target US$82 per barel. 

    Dalam sepekan terakhir sejalan dengan meningkatnya tensi Israel dengan Iran, ICP terpantau belum melonjak selayaknya Brent. 

    Di mana ICP pada akhir perdagangan Jumat (20/6/2025), berada di angka US$65,29 per barel—termasuk dalam level terendah sepanjang tahun ini—sementara Brent ditutup pada US$77,17 per barel usai mencapai level tertinggi sepanjang tahun ini pada 19 Juni 2025 senilai US$78,85 per barel. 

    Pada dasarnya asumsi makro menjadi acuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Misalnya, harga minyak global dan rupiah akan mempengaruhi besaran subsidi energi. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menekankan bahwa APBN bukanlah sesuatu yang tetap, namun bergerak mengikuti kondisi perkembangan ekonomi, misalnya oleh kejadian perang yang berlangsung di sejumlah tempat.  

    Tiga indikator yakni ICP, lifting minyak, dan gas, selain dipengaruhi oleh kondisi di dalam negeri kita, terutama untuk sektor pertahanan minyak juga dipengaruhi oleh apa yang sekarang sedang berlangsung di Timur Tengah, yaitu perang antara Israel dengan Iran. 

    “Tadi karena semua bergerak, jadi APBN itu bukanlah sesuatu yang fix atau tetap, tapi dia terus-menerus mengalami dampak dari kondisi ekonomi yang bergerak,” jelasnya beberapa waktu lalu. 

    Meski demikian, pemerintah terus melakuakn mitigasi khususnya soal pertumbuhan ekonomi dengan melalukan kebijakan countercyclical untuk menahan agar ekonomi tetap tumbuh mendekati 5% pada tahun ini.