Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Menteri Keuangan ungkap sisa APBN 2024 capai Rp457,5 triliun

    Menteri Keuangan ungkap sisa APBN 2024 capai Rp457,5 triliun

    ANTARA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut saldo akhir tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tersisa Rp457,5 triliun. Dalam Rapat Paripurna  DPR-RI ke-21 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7), Menkeu mengungkapkan sisa saldo tersebut cukup memadai untuk menopang fiskal di masa transisi pemerintahan dan risiko dinamis global. (Irfansyah Naufal Nasution/Anggah/Agha Yuninda Maulana/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu sebut RI butuh investasi Rp7.500 triliun, ekonomi tumbuh tinggi

    Menkeu sebut RI butuh investasi Rp7.500 triliun, ekonomi tumbuh tinggi

    Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia membutuhkan investasi baru minimal Rp7.500 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026.

    “Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan. Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9 persen year on year (yoy). Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada tahun 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun. Komponen investasi berkontribusi 30 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) kita,” kata Menkeu dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, di Jakarta, Selasa.

    Salah satu andalan pemerintah guna meraup investasi domestik maupun luar negeri ialah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Investasi dari Danantara yang difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah.

    Menurut dia, upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi menghadapi berbagai tantangan.

    Pada sisi permintaan, konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi mencapai 5,5 persen, sehingga berarti pemerintah wajib menciptakan lingkungan kesempatan kerja agar pendapatan masyarakat dapat meningkat.

    Mengingat konsumsi rumah tanggap berkontribusi 55 persen terhadap PDB, maka daya beli masyarakat perlu dijaga, tingkat inflasi rendah, kesempatan kerja tinggi, dan adanya berbagai intervensi pemerintah di bidang pangan dan energi.

    Program untuk mendorong konsumsi masyarakat juga terus ditingkatkan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikembangkan secara ekspansif agar dapat menciptakan efek ganda (multiplier effect) tinggi, menciptakan rantai pasok di seluruh penjuru tanah air, serta menyerap secara langsung 1,7 juta tenaga kerja.

    Selain itu, program strategis lainnya ialah pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan target 80 ribu koperasi, lalu penyaluran kredit usaha rakyat bagi 2,3 juta debitur. Kemudian juga program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan subsidi upah, hingga program lainnya yang akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

    “Apabila digabungkan dengan (investasi), maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85 persen terhadap perekonomian (PDB),” ujar Menkeu pula.

    Dalam rangka mencapai pertumbuhan tinggi seiring lingkungan global masih penuh dengan ketidakpastian, katanya lagi, tentu membutuhkan upaya lebih keras bagi pemerintah untuk mendorong sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

    Karena itu, kolaborasi pemerintah, BUMN, Danantara, dan swasta dinyatakan menjadi kewajiban. Pemerintah disebut terus mendukung dengan menciptakan regulasi yang kondusif demi menjaga stabilitas makro.

    Dia mengharapkan kolaborasi pemerintah dan swasta mampu memperkuat rantai pasok domestik, memperluas ekspor, dan mengakselerasi transformasi ekonomi berbasis nilai tambah tinggi.

    Peranan swasta penting di dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, teknologi hijau, hingga digitalisasi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pada sisi ekspor, hilirisasi yang dilakukan menopang kinerja surplus neraca perdagangan sejak pertama kali digulirkan. Ke depan, upaya penguatan hilirisasi dilakukan untuk menciptakan efek ganda lebih besar dengan ekspor tumbuh hingga 6,8 persen guna mencapai pertumbuhan lebih tinggi.

    “Ini merupakan target yang tidak mudah pada saat semua negara cenderung melakukan proteksi dan melihat ke dalam. Pertumbuhan ekonomi global sejalan dengan proyeksi IMF (International Monetary Fund) dan World Bank, yaitu yang hanya 2,4 persen untuk tahun 2026 atau 3 persen menurut IMF. Ini mengindikasikan tahun 2026 masih diproyeksikan perekonomian global tumbuh cukup lemah,” ungkap Sri Mulyani.

    Melihat dari sisi produksi, katanya lagi, pilihan sektor sangat penting terutama bagi Danantara untuk menggunakan leverage ekuitas dan aset.

    Output industri pengolahan yang berkontribusi 19 persen terhadap PDB perlu terus didorong melalui investasi inovasi dan produktivitas. Sektor industri pengolahan ditargetkan tumbuh 5,3 persen dan harus dijaga pada tingkat yang cukup tinggi di dalam rangka menciptakan kesempatan kerja.

    Sektor perdagangan besar dan eceran yang memiliki kontribusi 13,2 persen dari PDB juga diasumsikan tumbuh 5,7 persen.

    Program-program nasional seperti MBG, subsidi kompensasi, hingga perlindungan sosial diharapkan semakin menopang kinerja sektor perdagangan dan eceran.

    Sektor informasi dan komunikasi yang berkontribusi 4,4 persen dari PDB ditargetkan tetap terjaga tumbuh tinggi di angka 8,3 persen, termasuk peningkatan kegiatan data center sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi digital.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 yang diusulkan pemerintah pada rentang 5,2-5,8 persen yoy.

    Sementara Fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PBS) masing-masing memberikan pandangan, agar pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3 persen dan 6 persen. Usulan Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB tersebut mempertimbangkan agar arah pencapaian target pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029 dapat dicapai.

    Fraksi Golkar, memberikan catatan agar pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi maksimal di batas atas 5,8 persen.

    “Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,” ujar dia pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Arah strategi kebijakan ekonomi 2026 pada penguatan ketahanan nasional

    Arah strategi kebijakan ekonomi 2026 pada penguatan ketahanan nasional

    Prinsip utama yang mendasari adalah the greatest good for the greatest many, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, arah strategi kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh.

    “Pada saat kita tidak mampu dan tidak akan mengontrol kondisi global, maka ketahanan nasional harus ditingkatkan,” ujarnya dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.

    Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional, dan pencapaian.

    Hal itu dinilai akan menjadi fondasi untuk memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional di era dunia semakin multipolar dan tak dapat diprediksi.

    Pemerintah meyakini bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar untuk mewujudkan ketahanan nasional.

    Peranan pemerintah dianggap sangat vital, tetapi tidak satu-satunya, karena pelaku ekonomi, terutama sektor privat, tetap penting.

    Adapun intervensi pemerintah diperlukan secara proporsional, khususnya untuk mengoreksi kegagalan pasar dan mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta keadilan sosial.

    “Prinsip utama yang mendasari adalah the greatest good for the greatest many, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat,” ungkap Menkeu.

    Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata.

    Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, Presiden Prabowo disebut mengingatkan agar Indonesia terus berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Prinsip ini memberikan konsekuensi pada posisi Indonesia di dalam konstelasi global yang semakin terfragmentasi.

    Secara konsisten, Presiden dinyatakan menyuarakan posisi Indonesia sebagai negara non-blok, menjunjung tinggi kedaulatan nasional, dan tak berpihak pada kutub kekuatan manapun.

    Panduan dari Presiden Prabowo dinilai sangat relevan dan penting ketika situasi geo-ekonomi dan geopolitik kian menegang, terfragmentasi, dan multipolar.

    Dengan latar belakang situasi tersebut, dia menerangkan bahwa kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak global, sekaligus mengakselerasi transformasi Indonesia secara struktural yang diarahkan pada delapan agenda prioritas Presiden.

    Mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), lalu pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

    Menkeu menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2026 diarahkan guna memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati dan berkelanjutan.

    “Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran 2026,” ungkap Sri Mulyani.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu: Kinerja sektor utama sisi produksi bikin optimisme ekonomi RI

    Menkeu: Kinerja sektor utama sisi produksi bikin optimisme ekonomi RI

    Capaian ini memperkuat optimisme bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berjalan sesuai dengan harapan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, kinerja sektor utama dari sisi produksi memberikan alasan optimisme terhadap ekonomi Indonesia.

    “Industri pengolahan yang menjelaskan 19,25 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) nasional masih mampu tumbuh sehat di 4,55 persen year on year/yoy (pada triwulan I-2025), terutama didukung oleh manufaktur sektor hilirisasi,” ucapnya dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, sektor perdagangan yang berkontribusi 13,22 persen terhadap total PDB tumbuh 5,03 persen.

    Kemudian juga sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi sebesar 10,52 persen.

    Kinerja sektor pertanian didukung peningkatan produktivitas seiring adanya langkah penyederhanaan aturan distribusi pupuk bersubsidi.

    Melalui deregulasi tersebut, lanjutnya, pemerintah menjamin petani untuk mendapatkan pupuk sesuai dengan periode tanam.

    Produksi beras melonjak tinggi ke level 19,09 juta ton pada periode Januari-Juni 2025, lebih tinggi secara yoy dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 16,86 juta ton. Hal itu berarti produk beras meningkat 13,2 persen.

    Lebih lanjut, produksi beras nasional tercatat sebagai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara produktif di kawasan ASEAN.

    Adapun pada tahun 2024, Indonesia harus melakukan langkah pengamanan melalui impor beras dalam menghadapi El Nino.

    Dengan peningkatan produksi stok beras Perum Bulog per pekan ketiga Juni 2025 telah, kata Menkeu, mencapai 4,17 juta ton beras, atau yang tertinggi sejak Bulog didirikan pada lima dekade yang lalu.

    “Capaian ini memperkuat optimisme bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berjalan sesuai dengan harapan,” ungkap Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan tersebut, dia turut mendorong peningkatan perekonomian domestik.

    Momentum tren perbaikan hingga akhir semester tahun 2025 diminta harus terus dijaga, mulai dari inflasi tercatat 1,9 persen pada Juni atau yang terendah di antara G20 dan ASEAN, nilai tukar rupiah membaik signifikan pasar sempat menyentuh angka Rp16.943 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 10 April 2025 dan kembali ke kisaran Rp16.200 per dolar AS di akhir semester I.

    Menurut dia, kinerja ekonomi domestik tetap kondusif dan harus terus dijaga melalui kebijakan dan sinergi yang kuat antar otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan baik di pusat dan daerah.

    Kebijakan harus tetap responsif karena kondisi situasi yang dihadapi akan terus dinamis dan tidak predictable.

    “Pemerintah berupaya agar tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terus dijaga hingga akhir tahun 2025,” kata Menkeu.

    Di sisi lain, Sri Mulyani menerangkan pula bahwa pemerintah terus mewaspadai perkembangan perekonomian global pada tahun 2025 yang masih terus dihantui ketidakpastian.

    Saat ini, tatanan dunia bergeser dinyatakan memasuki era multi polar. Fragmentasi geopolitik dan peningkatan rivalitas antarnegara mengikis semangat globalisasi dan kerja sama multilateral, digantikan dengan semangat proteksionisme serta orientasi nasionalistik yang mengedepankan My Country First.

    Eskalasi konflik geopolitik juga telah pecah menjadi peperangan militer, sehingga menjadi penghalang utama dari pemulihan aktivitas ekonomi, menghambat arus perdagangan dan investasi, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

    Pertumbuhan global telah direvisi dan makin melemah, seperti proyeksi Bank Dunia pada Juni 2025 hanya 2,3 persen, dan perkiraan International Monetary Fund (IMF) pada April 2025 sebesar 2,8 persen

    Ekonomi terbesar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, hingga Eropa turut mengalami revisi pertumbuhan ke bawah.

    Tekanan global diperburuk dengan volatilitas harga komoditas, nilai tukar, dan suku bunga yang tetap tertahan tinggi. Situasi perekonomian global yang terus mengalami tekanan berimbas pula terhadap perekonomian dalam negeri.

    Tercatat, ekonomi Indonesia di triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan 4,87 persen yoy berkat topangan kontribusi konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89 persen, dan ekspor 6,78 persen yoy karena dukungan ekspor produk hilirisasi.

    Konsumsi pemerintah di kuartal I terkontraksi 1,38 persen akibat pengaruh belanja pemerintah pada triwulan I-2024 yang sangat tinggi untuk memitigasi El Nino maupun mendukung pelaksanaan Pemilu.

    Pemerintah baru juga mengalami langkah-langkah penyesuaian melalui langkah efisiensi dan keberadaan kementerian/lembaga baru terbentuk.

    “Dari sisi investasi, triwulan I Indonesia hanya tumbuh 2,12 persen year on year. Hal ini merupakan pertumbuhan yang cukup rendah mencerminkan ketidakpastian global dan juga ketidakpastian dari sisi confidence pelaku ekonomi untuk bisa melakukan tindakan investasi,” ujar Sri Mulyani.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani: Butuh Konsumsi 5,5% dan Investasi Rp7.500 Triliun untuk Capai Target Ekonomi

    Sri Mulyani: Butuh Konsumsi 5,5% dan Investasi Rp7.500 Triliun untuk Capai Target Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa perlu adanya kenaikan tingkat konsumsi masyarakat ke level 5,5% dan investasi hingga Rp7.500 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (1/7/2025). Pemerintah mendapatkan sejumlah masukan dari DPR terkait target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, juga target pertumbuhan ekonomi 2026 dengan batas atas 5,8%.

    Menurut Sri Mulyani, dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, pemerintah harus menyelesaikan sejumlah tantangan dan mendorong dua aspek utama dalam produk domestik bruto (PDB), yakni konsumsi rumah tangga dan investasi.

    Dia mengungkap bahwa aspek permintaan harus meningkat, yakni konsumsi rumah tangga harus mampu tumbuh lebih tinggi. Pasalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 55% terhadap PDB, sehingga kuat-lemahnya pertumbuhan konsumsi sangat berpengaruh bagi stuktur ekonomi Indonesia.

    “Untuk mencapai pertumbuhan tinggi konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi, yaitu pada level 5,5%. Pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja, sehingga income masyarakat dapat meningkat,” ujar Sri Mulyani pada Selasa (1/7/2025).

    Pada kuartal I/2025, konsumsi rumah tangga tercatat hanya tumbuh 4,89%, lebih rendah dari realisasi kuartal IV/2024 di level 4,98%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi optimal.

    Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkap bahwa laju investasi harus tumbuh signifikan agar perekonomian bisa tumbuh optimal. Menurut perkiraannya, investasi harus bisa tumbuh setidaknya 5,9% tahun depan.

    “Investasi baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi, dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun,” ujarnya.

    Investasi yang tinggi menjadi syarat penting agar target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai, karena investasi berkontribusi 30% terhadap PDB.

    “Apabila digabungkan dengan konsumsi, maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85% terhadap PDB,” ujar Sri Mulyani.

  • Sri Mulyani: Sisa Anggaran 2024 yang Dipakai Prabowo Capai Rp457,5 Triliun

    Sri Mulyani: Sisa Anggaran 2024 yang Dipakai Prabowo Capai Rp457,5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan saldo akhir tahun pada APBN 2024 mencapai Rp457,5 triliun.

    Sri Mulyani menjelaskan, saldo akhir tahun tersebut didapat setelah memperhitungkan jumlah saldo anggaran lebih (SAL) serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2024. Dia menuturkan, jumlah SAL pada APBN 2024 adalah sebesar Rp459,5 triliun.

    “Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan SILPA dari penyesuaian lain, saldo akhir tahun dari kas negara tahun 2024 adalah Rp 457,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 21 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (1/7/2025).

    Sri Mulyani menuturkan, saldo tersebut berada pada level yang memadai dan berfungsi untuk menyangga fiskal terutama dalam masa transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai kemungkinan risiko dinamis global.

    Sementara itu, dia juga menuturkan neraca pemerintah per 31 desember 2024 mencerminkan posisi keuangan negara yang solid. Secara terperinci, total aset mencapai Rp13.692,4 triliun, kewajiban sebanyam Rp10.269 triliun, dan posisi ekuitas Rp3.424,4 triliun.

    Sri Mulyani menuturkan, hal ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

  • DPR gelar Rapat Paripurna bahas RAPBN 2026 hingga mitra Danantara

    DPR gelar Rapat Paripurna bahas RAPBN 2026 hingga mitra Danantara

    Jakarta (ANTARA) – ​​​​​DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 yang beragendakan pembahasan mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026 hingga penetapan mitra kerja Danantara.

    Adapun rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Adies mengatakan rapat paripurna itu dihadiri oleh 398 dari 579 Anggota DPR RI.

    “Dengan demikian kuorum telah tercapai, maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa ada empat agenda utama dalam Rapat Paripurna tersebut, yaitu penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ΤΑ 2024.

    Kemudian agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2026;

    Lalu agenda ketiga yakni pendapat fraksi-fraksi atas usul Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yakni penetapan mitra kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

    Dalam rapat tersebut, hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rachmat Pambudy.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Resmikan Wisma Danantara, Ingin Investasi Digenjot Maksimal

    Prabowo Resmikan Wisma Danantara, Ingin Investasi Digenjot Maksimal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meresmikan kehadiran Wisma Danantara di Jl. Gatot Subroto No.Kav 36-38, RT.7/RW.3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (30/6/2025).

    Dikutip melalui akun Instagram resmi @presidenrepublikindonesia, orang nomor satu di Indonesia itu didampingi oleh pimpinan Danantara mulai CEO Danantara Rosan Roeslani; COO Danantara Donny Oskaria; CIO Danantara Pandu Sjahrir; Dewan Pengawas Danantara Muliaman Hadad; dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Tak hanya itu turut hadir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno; Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; Menteri Agama Nasaruddin Umar; dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Keseluruhan jajaran menteri Kabinet Merah Putih ini terlihat mengunjungi Wisma Danantara Indonesia yang kini resmi menjadi kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara itu.

    “Presiden, didampingi oleh Wakil Presiden beserta jajaran pimpinan Danantara dan para menteri Kabinet Merah Putih, mengunjungi Wisma Danantara Indonesia yang resmi menjadi kantor Badan Pengelola Investasi Danantara ke depan,” tulis akun tersebut.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan harapannya agar keberadaan kantor baru ini menjadi tonggak penting bagi Danantara untuk semakin tumbuh dan berkembang sebagai lembaga pengelola kekayaan negara yang profesional dan andal.

    “Melalui keberadaan kantor ini, Presiden menyampaikan harapannya agar Danantara terus tumbuh dan berkembang sebagai dana pengelolaan kekayaan negara yang andal, mampu mendorong pembiayaan berbagai proyek strategis nasional, serta memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

  • Sri Mulyani Tegaskan Merugi Jadi Alasan Perusahaan Mengakali Pajak dalam Memori Hari Ini, 28 Juni 2021

    Sri Mulyani Tegaskan Merugi Jadi Alasan Perusahaan Mengakali Pajak dalam Memori Hari Ini, 28 Juni 2021

    JAKARTA – Memori hari ini, empat tahun yang lalu, 28 Juni 2021, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkap alasan merugi jadi yang paling banyak digunakan perusahaan mengakali pajak. Kondisi itu dianggap tak wajar karena beberapa perusahaan malah melebarkan sayap usahanya.

    Sebelumnya, Indonesia dikenal dengan sistem pemungutan pajak self-assessment (penilaian sendiri). Para wajib pajak menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya. Kondisi itu kerap memunculkan sengketa pajak.

    Pajak adalah bahan bakar pembangunan yang ampuh bagi Indonesia. Muaranya karena pajak jadi penyumbang APBN paling besar. Porsinya hingga menyentuh angka 70 hingga 75 persen. Besaran itu membuat pemerintah giat melakukan pemungutan pajak.

    Masalah muncul. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self-assessment. Artinya para wajib pajak personal maupun badan harus menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Kondisi itu nyatanya bawa banyak masalah.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (ANTARA)

    Aparat pajak kerap menemukan perbedaan antara laporan dan pajak seharusnya. Sengketa pajak bermunculan. Mereka yang kena sengketa pajak jumlahnya tak sedikit tapi bejibun. Jumlahnya kian tahun meningkat – pada 2021 saja mencapai 15 ribu lebih berkas permohonan.

    Para wajib pajak tak menyerah. Mereka kerap punya siasat untuk dapat membuktikan bahwa aparat pajak salah menilai. Trik merugi jadi salah satu siasat yang diandalkan. Trik itu dapat membuat mayoritas wajib pajak kerap menang dalam sengseketa tahap awal.

    “Jumlah permohonan yang cenderung naik menunjukkan wajib pajak yang semakin memahami hak-haknya. Para aparat pajak harus makin akurat ketika menerbitkan penetapan. Berkas sengketa yang makin menggunung harus disikapi pengadilan pajak untuk semakin menerapkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Semoga e-court yang tengah dikembangkan bisa segera terwujud,” ujar Budi Nugroho dalam tulisannya di harian Kompas berjudul Sengketa Pajak, Negara Menang (2022).

    Masalah itu telah jadi fokus utama Sri Mulyani. Ia merasakan sendiri bagaimana wajib pajak memiliki siasat ampuh untuk menghadapi sengketa pajak. Sri Mulyani mengungkap bahwa siasat yang dimaksud adalah alasan merugi jadi fondasi mengakali pajak pada 28 Juni 2021.

    Fakta itu diungkapnya karena melihat data wajib pajak yang merugi dari tahun 2012-2016 hanya sebanyak 5.199 wajib pajak. Namun, pada 2015-2019 naik signifikan jadi 9.496 wajib pajak. Ia menganggap alasan merugi memang wajar digunakan.

    Sri pun jadi curiga. Ia mengamati sendiri bahwa beberapa perusahaan mengaku rugi justru berbeda dengan fakta di lapangan. Malah di lapangan banyak perusahaan itu melebarkan sayap usahanya. Suatu hal yang mengindikasikan bahwa kerugian itu tak sepenuhnya benar.

    “Wajib Pajak Badan yang melaporkan rugi secara terus menerus meningkat 8 persen pada 2012 dan naik menjadi 11 persen pada 2019. Namun, kita ingin melakukan compliance yang adil, banyak Wajib Pajak Badan menggunakan skema penghindaran pajak. Di sisi lain Indonesia belum punya penghindaran pajak yang komprehensif,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip laman CNBC Indonesia, 28 Juni 2021.

  • Alasan Prabowo Alihkan Proyek Infrastruktur ke Swasta: Terlalu Banyak Bocor!

    Alasan Prabowo Alihkan Proyek Infrastruktur ke Swasta: Terlalu Banyak Bocor!

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di awal 2025 menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja negara. Penerapan kebijakan tersebut salah satunya untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran untuk hal-hal yang kurang tepat sasaran.

    Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan bahwa salah satu titik kebocoran paling banyak terjadi di proyek-proyek infrastruktur. Persoalan ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Selama ini Pak Presiden juga sudah melihat bahwa salah satu sumber kebocoran itu adalah melalui proyek-proyek infrastruktur. Makanya infrastruktur itu diberikan ke swasta,” ujar Fithra dalam acara diskusi tentang stimulus ekonomi, di Toety Heraty Museum Cemara 6 Gallery, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

    Fithra menekankan, bukan berarti pemerintah tidak lagi fokus pada pembangunan infrastruktur. Namun kini, proyek-proyek pembangunan mayoritasnya didorong untuk bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta.

    Menurutnya, kepercayaan pembangunan infrastruktur diberikan kepada para perusahaan swasta dengan melihat bahwa para kontraktor ini punya pengalaman panjang serta perhitungan tersendiri sehingga tidak asal menghabiskan anggaran.

    “Saya dulu bekerja di PT SMI, itu ketika ada proposal feasibility studies (FS) dari daerah, kita lihat, wah ini harus diberesin lagi nih, hitung-hitungan efisibilitas dampak ekonomi, dan sebagainya,” ujar dia.

    “Jadi memang ada banyak sekali inefficiency kalau semuanya dikerjakan oleh pemerintah, makanya perlu ada kolaborasi. Makanya perlu ada penganggaran yang lebih efisien,” sambungnya.

    Selaras dengan itu, Inpres 1/2025 lahir untuk membantu merealokasikan anggaran dari sektor yang tidak produktif ke sektor yang produktif. Selain anggaran infrastruktur, ia juga menyinggung tentang temuan dana alokasi untuk Alat Tulis Kantor (ATK) yang mencapai Rp 44 triliun.

    “Di awal tahun Pak Presiden bersama Bu Sri Mulyani melihat sampai satuan sembilan, dicek kok ada ATK sampai Rp 44 triliun, kok dikumpulan setiap kementerian ada 44 triliun, ini buat apa? Akhirnya dibalikkan lagi ke kaedah Undang-Undang No. 17 tahun 2003, keuangan negara yang the money you need to have the function. Money full of function,” katanya.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan untuk mempercayakan sebagian besar proyek pembangunan infrastruktur kepada pihak swasta. Menurutnya, swasta bisa lebih efisien menggarap proyek terkait didukung pengalaman yang lebih mumpuni.

    “Infrastruktur akan sebagian besar diserahkan ke swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman saudara-saudara sekalian!,” kata Prabowo saat Penutupan Munas Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Selaras dengan hal ini, Prabowo pun juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menginstruksikan untuk menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Proyek tetap lanjut, namun ia mengubah skemanya dengan lebih mengandalkan swasta.

    “Saya ingin berikan peran besar kepada swasta, ada yang katakan saya hentikan proyek infrastruktur, tidak benar! Saya tidak menghentikan, saya mengubah!” tegasnya.

    Dengan demikian, ke depannya proyek-proyek seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara, akan ia serahkan kepada pihak swasta untuk menggarapnya. Hal ini berarti, nantinya pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN, dan skema seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan digencarkan.

    (shc/fdl)