Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Belanja Pegawai Tembus Rp 163,3 T pada Akhir Juni, Ini Rinciannya!

    Belanja Pegawai Tembus Rp 163,3 T pada Akhir Juni, Ini Rinciannya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan telah mencairkan anggaran senilai Rp 163,3 triliun untuk belanja pegawai sepanjang semester I-2025. Realisasi tersebut merupakan 53,4% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 154,8 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani merincikan bahwa sepanjang semester pertama 2025, pemerintah telah merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp131,1 triliun.

    Selain itu, untuk realisasi Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 telah digelontorkan Rp 32,2 triliun untuk 2,2 juta ASN pusat, TNI, dan Polri.

    “Untuk belanja pegawai gajinya kita bayar setiap bulan semester satu sudah termasuk THR dan gaji ke 13, pensiun juga sama untuk THR dan pensiun ke 13,” ujar Sri Mulyani dalam dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

    Belanja pegawai juga termasuk penghargaan pemerintah untuk 3,6 juta pensiunan ASN, TNI dan Polri sebesar Rp 106,4 triliun yang terdiri dari manfaat reguler Rp 83,1 triliun serta THR dan pensiun 13 sebesar Rp 23,3 triliun.

    Dengan adanya percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), pemerintah pun mengeluarkan Rp 11,6 triliun untuk penataan non-ASN dan peningkatan kualitas layanan publik Rp 11,6 triliun.

    “Sedangkan tahun ini ada pengangkatan calon ASN butuh dana Rp 11,6 triliun,” ujarnya.

    Sementara untuk peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, pemerintah meningkatkan Tenaga Profesi Guru (TPG) non ASN pemerintah meningkatkan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta dengan jumlah tenaga pendidik non ASN 385,4 ribu guru. Jumlah ini meningkat dari tahun 2024, yakni 241,4 ribu guru. Adapun untuk tunjangan 31,1 ribu dosen, dikeluarkan Rp 2,6 triliun.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamenperin Kasih Bocoran Subsidi Motor Listrik Meluncur di Agustus

    Wamenperin Kasih Bocoran Subsidi Motor Listrik Meluncur di Agustus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Subsidi motor listrik masih menggantung meski sudah memasuki semester II 2025. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan bahwa sudah ada pertemuan terakhir dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa Menteri lain, Ia memperkirakan di bulan depan subsidi ini bakal berlangsung.

    “Mungkin Agustus (diterapkan), (Nilainya 7 juta?) masih sama dengan usulan kita,” kata Faisol di Kantor Kemenperin, Selasa (1/7/2025).

    Dalam waktu dekat juga rencananya akan ada pembahasan dengan Kementerian Bidang Perekonomian dan Kementerian lain untuk pembahasan lebih lanjut. Ia pun sudah berani membocorkan nilai subsidi yang berpotensi keluar.

    “Kira-kira Rp 250 miliar (anggaran yang disetujui). Kan jadi enggak besar, jadi akhirnya beliau (Menkeu) memahami,” ujar Faisol.

    Foto: Penjualan motor listrik di awal tahun cukup tersendat imbas tidak adanya subsidi Rp 7 juta dari pemerintah. Pantauan CNBC Indonesia di dua diler motor listrik wilayah Jakarta Selatan pada Senin (13/1/2024) minim pengunjung yang datang. (Dok. Istimewa)
    Penjualan motor listrik di awal tahun cukup tersendat imbas tidak adanya subsidi Rp 7 juta dari pemerintah. Pantauan CNBC Indonesia di dua diler motor listrik wilayah Jakarta Selatan pada Senin (13/1/2024) minim pengunjung yang datang. (Dok. Istimewa)

    Ia juga merespon kabar sudah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri motor listrik akibat menggantungnya insentif, dimana banyak masyarakat menahan pembelian karena berharap tetap mendapat insentif.

    “Kita minta lagi. Kita pastikan ke beliau karena waktu itu kan ada dua usulan. Kalau tidak salah (salah satu usulan) enggak yang seperti yang sebelumnya (nilai subsidi),” ungkap Faisol.

    Stok motor listrik di tingkat produsen tengah menumpuk hingga ribuan unit, disebabkan oleh minimnya pembelian kendaraan roda dua bertenaga listrik itu di tengah-tengah masyarakat. Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setyadi mengatakan, ribuan unit motor listrik yang menumpuk itu disebabkan masyarakat tengah melakukan penghentian pembelian atau stop buying.

    Aksi penghentian pembelian motor listrik itu ia katakan disebabkan masyarakat menantikan keputusan pemerintah untuk melanjutkan pemberian subsidi pembelian motor listrik atau tidak, yang telah habis kuotanya sejak 2024. Bukan hanya itu, akibat dari ketidakjelasan subsidi motor listrik sudah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di pabrik motor listrik.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani Targetkan Investasi Rp7.500 Triliun pada 2026, Bappenas Patok Rp8.365 Triliun

    Sri Mulyani Targetkan Investasi Rp7.500 Triliun pada 2026, Bappenas Patok Rp8.365 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa perlu minimal Rp7.500 triliun nilai investasi pada 2026 agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target. 

    Sri Mulyani memperkirakan investasi harus bisa tumbuh setidaknya 5,9% pada tahun depan demi pertumbuhan ekonomi yang optimal.

    “Investasi baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi, dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun,” ujarnya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (1/7/2025).

    Bendahara negara itu menjelaskan investasi yang tinggi menjadi syarat penting agar target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai, karena investasi berkontribusi 30% terhadap PDB.

    Lebih Rendah dari Target Bappenas

    Hanya saja, ambang batas bawah Rp7.500 triliun nilai investasi pada tahun depan dari Sri Mulyani itu lebih rendah dari target yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu sebesar Rp8.365,4 triliun.

    Sebelumnya, Bappenas telah menargetkan nilai investasi dalam lima tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

    Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rd Siliwanti merincikan merincikan trajektori investasi mencapai Rp7.593,4 triliun pada 2025, Rp8.365,4 triliun pada 2026, Rp9.332,5 triliun pada 2027, Rp10.477,6 triliun pada 2028, dan Rp11.818,4 triliun pada 2029.

    “Rata-rata investasi sekitar Rp9.517 triliun per tahun. Investasi ini akan bersumber dari tiga kelompok utama yaitu investasi pemerintah, investasi BUMN, dan juga investasi swasta/masyarakat,” ujar Siliwanti dalam FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Siliwanti menegaskan bahwa investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian dalam jangka menengah. Oleh sebab itu, dia menegaskan pentingnya mencapai investasi sebesar Rp47.587,3 triliun selama 2025—2029.

    Dari jumlah tersebut, investasi dari swasta/masyarakat mencapai Rp41.277 triliun (86,7% dari total target), investasi pemerintah senilai Rp3.282,7 triliun (6,9% dari total target), dan investasi BUMN sebesar Rp3.027,6 triliun (6,4% dari total target).

    “Hal ini menggarisbawahi bahwa peran penting sektor swasta dan masyarakat,” jelas Siliwanti.

    Lebih lanjut, Bappenas juga telah menargetkan pertumbuhan ekonomi dari 2025—2029. Perinciannya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2025; 6,3% pada 2026; 7,5% pada 2027; 7,7% pada 2028; dan 8% pada 2029.

  • Sri Mulyani Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,7-5%

    Sri Mulyani Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,7-5%

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi dalam rentang 4,7-5%. Proyeksi tersebut turun dibandingkan asumsi sebelumnya di level 5,2%.

    “Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7-5% untuk semester II, sehingga secara keseluruhan antara 4,7-5%,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

    Sri Mulyani menyebut hal ini sesuai perkiraan berbagai lembaga internasional yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 berada di level 4,7%.

    “Pemerintah akan mencoba melakukan berbagai langkah untuk memitigasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mendekati atau tetap terjadi 5%,” tutur Sri Mulyani.

    Selain itu, dalam asumsi makro 2025 terbaru pemerintah memperkirakan inflasi terjaga di semester II, namun diperkirakan ada kenaikan sedikit lebih tinggi di 2,2-2,6%.

    Mengenai nilai tukar rupiah, Sri Mulyani memperkirakan pada level Rp 16.300-16.800 per dolar AS dan imbal hasil SBN ditetapkan masih cukup lebar pada level 7% atau dekat batas bawah 6,8%.

    Sementara itu, mengenai outlook harga minyak diakui agak sulit. “Kemarin sempat melonjak harga minyak karena adanya pengeboman di Iran, namun kita melihat ada tren perbaikan dan semoga tetap terjaga suasana kondusif dari geopolitik dan perang di Timur Tengah. Kami perkirakan cukup lebar antara US$ 66-94 per barel,” kata Sri Mulyani.

    Kemudian, untuk outlook dari lifting minyak sebesar 593-597 ribu barel per hari (rbph) dan lifting gas sebesar 976-980 ribu barel setara minyak bumi per hari (rbsmph).

    (aid/ara)

  • Pemerintah kucurkan Rp18,8 triliun untuk rumah subsidi per semester I

    Pemerintah kucurkan Rp18,8 triliun untuk rumah subsidi per semester I

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp18,8 triliun hingga semester I 2025.

    Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan 115.930 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah, di mana kita menginjeksi Rp18,8 triliun untuk FLPP melalui BP Tapera, kemudian Rp4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Dengan demikian, alokasi awal anggaran untuk pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 mencapai total Rp29,1 triliun. Namun, seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan cakupan program, target FLPP tahun 2025 dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah.

    Penyesuaian target ini mendorong kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp47,4 triliun, yang terdiri atas Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk PT SMF, dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka.

    “Kami juga akan terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perumahan untuk mendukung pembangunan rumah swadaya, dengan target mencapai dua juta rumah. Alokasi tambahan akan disiapkan untuk pelaksanaan di semester kedua,” ujar Sri Mulyani.

    Selain FLPP, pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri. Pada 2025, alokasi awal BSPS tercatat sebesar Rp1,45 triliun untuk 65.392 unit rumah.

    Adapun FLPP menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bendahara Negara tersebut, Presiden telah meminta seluruh jajaran kementerian untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk FLPP.

    “Akselerasi ditingkatkan, baik dari sisi skala maupun kecepatan, agar setiap program memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Perkirakan APBN 2025 Defisit Rp 662 T

    Sri Mulyani Perkirakan APBN 2025 Defisit Rp 662 T

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir tahun melebar ke 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 662 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari target sebelumnya 2,53%.

    “Defisit total Rp 662 triliun menjadi 2,78% dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

    Realisasi sampai semester I, defisit APBN 2025 mencapai 0,84% PDB atau Rp 204,2 triliun. Pelebaran defisit ini dikarenakan penerimaan pajak yang mengalami kontraksi.

    “Kuartal I-2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara,” beber Sri Mulyani.

    Sampai akhir 2025, Sri Mulyani memperkirakan pendapatan negara hanya terkumpul Rp 2.865,5 triliun, lebih kecil dari target Rp 3.005,1 triliun. Kemudian belanja negara diperkirakan sampai akhir 2025 mencapai Rp 3.527,5 triliun, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya Rp 3.621,3 triliun.

    “APBN 2025 luar biasa sangat dinamis dalam pelaksanaannya karena berbagai faktor di dalam negeri sendiri karena adanya K/L baru, perubahan prioritas adanya Inpres 1, itu semuanya rekonstruksi belanja cukup besar mempengaruhi selain dari sisi penerimaan negara. Pelaksanaan APBN 2025 luar biasa menantang, tapi kami akan berusaha untuk menstabilkan dan bekerja keras agar APBN tetap terjaga sehat, kredibel,” beber Sri Mulyani.

    (aid/ara)

  • Sri Mulyani paparkan target inflasi, kurs rupiah, dan SBN pada 2026

    Sri Mulyani paparkan target inflasi, kurs rupiah, dan SBN pada 2026

    Langkah-langkah untuk selalu menjaga dari ketidakpastian, termasuk faktor iklim, akan terus dijaga,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.memaparkan target inflasi, nilai tukar (kurs) rupiah, dan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2026.

    Pertama, dia menerangkan bahwa asumsi inflasi yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,5-3,5 persen mendapatkan masukan dari fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai perlu direvisi jadi 2-4 persen.

    Fraksi Gerindra berpendapat perlu memperkuat ruang bagi peningkatan daya beli masyarakat, adapun fraksi PKB menganggap target pemerintah terlalu moderat.

    “Di dalam menentukan target 1,5 hingga 3,5 pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter,” katanya.

    Menkeu menerangkan bahwa rentang target tersebut mempertimbangkan agar ekspektasi harga tetap terjangkau dan menjadi asas stabilitas di tengah volatilitas global, melindungi daya beli masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah karena inflasi tinggi akan menggerus daya beli rakyat, serta mendukung iklim investasi dan konsumsi domestik.

    Pemerintah disebut tetap antisipatif agar masih terjadi ruang fleksibilitas. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat-Daerah dianggap telah berjalan sangat baik dan bakal terus ditingkatkan.

    “Langkah-langkah untuk selalu menjaga dari ketidakpastian, termasuk faktor iklim, akan terus dijaga,” ujar dia.

    Terkait nilai tukar, pemerintah menargetkan rentang Rp16.500-Rp16.900 per dolar Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk langkah antisipatif dan fleksibilitas di dalam menghadapi gejolak global.

    Fraksi Gerindra dinyatakan mengusulkan kurs pada level Rp16.200-Rp16.500 per dolar AS sebagai bentuk kehati-hatian terhadap berbagai risiko global dan kecenderungan suku bunga tinggi di Negeri Paman Sam. Adapun Fraksi PKB mempersempit rentang pada Rp16.300-Rp16.700 per dolar AS.

    “Bersama Bank Indonesia, pemerintah memperkuat koordinasi di dalam menjaga stabilitas nilai tukar,” ungkap Sri Mulyani.

    Mengenai Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun, akan tetap dijaga terkendali dengan imbal hasil pada rentang 6,6-7,2 persen.

    Fraksi yang memberikan tanggapan hanya Golkar dengan target yield SBN diupayakan di bawah level 6,6 persen.

    Di tengah ketidakpastian global, lanjut Menkeu, SBN adalah instrumen yang masih tetap diminati investor. Investor global melakukan pembelian bersih sebesar Rp40,8 triliun year to date.

    Per 26 Juni, imbal hasil SBN 10 tahun telah turun dari 7,02 persen menjadi 6,62 persen.

    “Kami juga akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas moneter dalam menjaga yield SBN yang kompetitif,” ucapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah kucurkan Rp18,8 triliun untuk rumah subsidi per semester I

    Sri Mulyani tegaskan komitmen pemerintah tingkatkan penerimaan negara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA).

    “Hal ini dilakukan dengan terus melakukan reformasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan, perluasan basis perpajakan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Dalam tanggapannya atas pandangan fraksi-fraksi di DPR terhadap RAPBN 2026, Menkeu menyebut reformasi perpajakan sebagai pilar utama untuk meningkatkan rasio pajak serta membangun sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil.

    Pemerintah juga mendorong modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui integrasi Coretax System, Customs Excise Information System and Automation (CEISA), serta Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).

    “Ketiga sistem ini akan saling terhubung untuk menciptakan pengawasan yang konsisten, dapat diandalkan, dan akurat. Juga untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan transparansi dan akurasi data untuk pemungutan penerimaan negara, baik pajak, kepabeanan, dan PNBP,” jelasnya.

    Bendahara Negara itu menambahkan, sistem perpajakan Indonesia juga harus adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan dinamika global. Oleh karena itu, Indonesia terus aktif dalam berbagai forum internasional guna merespons risiko penggerusan basis pajak akibat aktivitas lintas negara.

    Tak hanya dari sisi pajak, pemerintah juga mengintensifkan mobilisasi pendapatan melalui reformasi pengelolaan SDA dan barang milik negara (BMN).

    Upaya ini meliputi penataan ulang sistem perizinan, peningkatan transparansi pelaporan produksi, serta integrasi data lintas kementerian melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) yang ke depan akan diperluas ke komoditas mineral lainnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Butuh Rp7.500 Triliun Investasi Baru dan 5,5 Persen Konsumsi untuk Capai Target Ekonomi 2026

    Butuh Rp7.500 Triliun Investasi Baru dan 5,5 Persen Konsumsi untuk Capai Target Ekonomi 2026

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi pada tahun 2026 dengan membutuhkan suntikan investasi baru minimal sebesar Rp7.500 triliun. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-21, Selasa 1 Juni 2025.

    Menurut Sri Mulyani, investasi menjadi motor utama dalam mendorong produk domestik bruto (PDB), dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap total PDB nasional. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,2–5,8 persen pada 2026, diperlukan peningkatan pertumbuhan investasi hingga 5,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

    “Tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan, mustahil kita mencapai target ekonomi yang tinggi,” ujarnya.

    Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai salah satu pilar utama dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Danantara difokuskan pada sektor-sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.

    Konsumsi Rumah Tangga Jadi Kunci Pendukung

    Di sisi permintaan, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 55 persen terhadap PDB juga menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan konsumsi tumbuh hingga 5,5 persen pada 2026, sejalan dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

    Program-program penguatan daya beli masyarakat terus digulirkan, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan menyerap 1,7 juta tenaga kerja dan membangun rantai pasok nasional.

    Selain itu, pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2,3 juta debitur, serta berbagai program perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, dan subsidi upah juga turut menyokong konsumsi.

    “Gabungan dari konsumsi dan investasi menyumbang 85 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Sri Mulyani.

    Menkeu mengingatkan bahwa target ini dihadapkan pada tantangan eksternal, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 hanya 2,4 persen menurut Bank Dunia dan 3 persen versi IMF. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta dianggap krusial dalam membiayai pembangunan, termasuk di sektor infrastruktur, teknologi hijau, dan digitalisasi.

    Pemerintah pun terus berupaya menciptakan iklim regulasi yang kondusif dan kolaboratif antara pemerintah, BUMN, Danantara, dan pelaku usaha swasta.

    Hilirisasi dan Sektor Prioritas

    Untuk menopang ekspor dan memperkuat neraca perdagangan, pemerintah akan melanjutkan program hilirisasi industri. Target pertumbuhan ekspor ditetapkan sebesar 6,8 persen guna menciptakan efek ganda yang lebih luas.

    Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan yang menyumbang 19 persen PDB ditargetkan tumbuh 5,3 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran yang menyumbang 13,2 persen PDB diproyeksikan tumbuh 5,7 persen, sementara sektor informasi dan komunikasi dengan kontribusi 4,4 persen ditargetkan tetap tumbuh tinggi di angka 8,3 persen.

    Penguatan infrastruktur digital seperti data center turut menjadi tulang punggung dalam mendorong ekonomi digital nasional.

    Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI memberikan masukan. Fraksi Gerindra mendorong target pertumbuhan ekonomi 2026 hingga 6,3 persen, sementara Fraksi PKB mengusulkan 6 persen. Kedua fraksi menilai percepatan diperlukan agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 dapat tercapai. Fraksi Golkar juga memberikan catatan agar pemerintah mengupayakan pertumbuhan ekonomi pada batas atas yakni 5,8 persen.

    “Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,” tegas Sri Mulyani.***

  • Menkeu Sri Mulyani sebut realisasi anggaran MBG capai Rp5 triliun

    Menkeu Sri Mulyani sebut realisasi anggaran MBG capai Rp5 triliun

    Rp71 triliun adalah untuk 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil dan menyusui. Realisasinya sampai hari ini baru 5,58 juta penerima

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga semester I tahun 2025 telah mencapai Rp5 triliun, atau sekitar 7,1 persen dari total alokasi anggaran yang disediakan dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa, Menkeu melaporkan sebanyak 1.863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi di berbagai wilayah, menjangkau 5.588.419 orang penerima manfaat.

    Meski demikian, angka ini masih jauh dari target keseluruhan program MBG yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini.

    “Untuk APBN 2025, itu angka (anggaran MBG) Rp71 triliun adalah untuk 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil dan menyusui. Realisasinya sampai hari ini baru 5,58 juta (penerima),” ujarnya.

    Pemerintah menargetkan total 17,9 juta penerima manfaat pada 2025 yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, menyusui serta balita.

    Dalam jangka panjang, target lebih besar telah ditetapkan, yakni mencapai 30.000 SPPG dan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

    Sri Mulyani menekankan bahwa upaya pencapaian target tersebut akan membutuhkan kerja keras, terutama pada enam bulan terakhir tahun anggaran 2025.

    Ia menambahkan bahwa seiring dengan progres dan perluasan jangkauan program, alokasi anggaran bisa ditingkatkan guna memastikan pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan dan peserta didik secara merata.

    Adapun pada konferensi pers Senin (30/6), Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN) Reddy Hendra mengatakan bahwa dalam sepekan terakhir terjadi penambahan 373.531 penerima manfaat baru program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

    Reddy menyebut sebanyak 1.861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi untuk menjangkau 5.582.470 penerima manfaat.

    “Selama sepekan terakhir, terjadi penambahan 373.531 penerima manfaat baru yang mencakup peserta didik dari berbagai jenjang,” katanya.

    Rinciannya, mulai dari PAUD, TK, dan Raudhatul Athfal (321.702 siswa), SD dan MI (2.483.000 siswa), SMP dan MTs (1.534.442 siswa), hingga SMA, SMK dan sederajat (1.169.979 siswa).

    Selain itu, kata Reddy, program ini juga menjangkau santri di pondok pesantren (27.760 orang), siswa PKBM dan SLB (10.319 orang), seminari (802 siswa), ibu hamil (15.780 orang), ibu menyusui (26.504 orang), dan balita (74.999 orang).

    “Yang menarik, terjadi penambahan 253 kelembagaan ekonomi lokal terdiri dari Koperasi, BUMDes, dan UMKM yang sudah menyuplai bahan baku ke SPPG,” katanya.

    Ia mengatakan jumlah itu menambah total menjadi ratusan pemasok di seluruh wilayah. Secara keseluruhan, 75.325 orang telah terlibat sebagai personel di SPPG, meningkat 2.804 orang dibanding pekan sebelumnya.

    Reddy juga menegaskan bahwa layanan distribusi MBG tetap berlangsung selama libur sekolah tanpa jeda.

    Pola distribusi dilakukan dua kali sepekan, yakni Senin dan Kamis, dengan kombinasi makanan siap santap dan makanan dalam kemasan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.