Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani ungkap saldo anggaran lebih 2024 sebesar Rp457,5 triliun

    Sri Mulyani ungkap saldo anggaran lebih 2024 sebesar Rp457,5 triliun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani ungkap saldo anggaran lebih 2024 sebesar Rp457,5 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 23:47 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkap, Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp457,5 triliun.

    Jumlah ini turun tipis jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp459,5 triliun.

    “Memasuki Tahun Anggaran 2024, posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) berada pada angka Rp459,5 triliun. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN, dan memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta penyesuaian lainnya, Saldo Akhir Tahun tercatat sebesar Rp457,5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Dirinya menyampaikan bahwa saldo ini tetap berada pada level yang memadai dan berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian ke depan.

    Sementara itu, Sri Mulyani menyampaikan neraca pemerintah per 31 Desember 2024 turut mencerminkan posisi keuangan yang solid, dengan total aset mencapai Rp13.692,4 triliun, kewajiban Rp10.269,0 triliun, dan ekuitas Rp3.423,4 triliun.

    Menurutnya, posisi ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang dapat diandalkan guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

    Sedangkan dari sisi operasional, ia mengatakan bahwa pendapatan yang dihimpun sepanjang tahun 2024 tercatat Rp3.115,3 triliun, lebih rendah dari beban operasional sebesar Rp3.353,6 triliun.

    “Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp238,3 triliun. Di sisi lain, kegiatan non-operasional mencatatkan surplus Rp22,7 triliun, sehingga defisit operasional secara keseluruhan tercatat Rp215,7 triliun,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa laporan arus kas tahun 2024 menunjukkan aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris mencatat arus kas positif.

    Sementara itu, aktivitas operasi dan aktivitas investasi mencatatkan arus kas negatif.

    “Namun, arus kas negatif dari aktivitas investasi mencerminkan komitmen Pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional,” tegasnya.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah tetapkan asumsi harga minyak mentah dengan hati-hati

    Pemerintah tetapkan asumsi harga minyak mentah dengan hati-hati

    Dari update terkini, Bapak Presiden Prabowo baru saja meresmikan peningkatan lifting minyak yang memberikan kontribusi 30 ribu barel per hari dari Lapangan Banyu Urib (Jawa Timur), Blok Cepu, Bojonegoro,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, pemerintah menetapkan rentang asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) atau minyak mentah Indonesia dengan hati-hati.

    “Pemerintah menetapkan rentang asumsi ICP dengan hati-hati, agar asumsi harga minyak tidak menjadi sumber deviasi fiskal yang terlalu besar, terutama akan sangat mempengaruhi proyeksi pendapatan negara dan belanja subsidi serta kompensasi energi,” ujarnya dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.

    Pada tahun 2026, pemerintah menetapkan rentang harga ICP antara 60-80 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan masukan rentang asumsi yang lebih tinggi, yaitu pada harga 65-85 dolar AS per barel.

    Sebagai tanggapan, Sri Mulyani menerangkan ICP sangat dipengaruhi tiga faktor. Mulai dari stabilitas dan situasi politik di Timur Tengah, kebijakan produksi Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), outlook permintaan global yang terutama dari Tiongkok, serta upaya seluruh dunia melakukan transisi energi.

    Pada sisi lifting minyak, lanjutnya, sangat tergantung terhadap berbagai langkah-langkah yang saat ini sedang terus dilakukan oleh kementerian terkait.

    Pemerintah sendiri disebut berupaya melakukan percepatan eksplorasi, perbaikan keekonomian proyek, dan memberikan insentif untuk mendorong investasi di bidang eksplorasi.

    “Dari update terkini, Bapak Presiden Prabowo baru saja meresmikan peningkatan lifting minyak yang memberikan kontribusi 30 ribu barel per hari dari Lapangan Banyu Urib (Jawa Timur), Blok Cepu, Bojonegoro,” katanya.

    Ini memberikan milestone baru agar lifting minyak nasional bisa terus ditingkatkan mendekati 900 ribu bahkan satu juta barel seperti yang diharapkan.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani proyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 di 5 persen

    Sri Mulyani proyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 di 5 persen

    Pemerintah akan mencoba melakukan berbagai langkah untuk memitigasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mendekati atau tetap terjadi 5 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 di sekitar 5 persen.

    Angka ini lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 5,2 persen.

    “Pemerintah akan mencoba melakukan berbagai langkah untuk memitigasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mendekati atau tetap terjadi 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa..

    Menurutnya, pemerintah masih mempertahankan outlook pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen meski sejumlah lembaga internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Ia menyampaikan bahwa pemerintah bakal memanfaatkan instrumen fiskal secara countercyclical dengan meningkatkan belanja negara di saat ekonomi tengah melambat. Hal itu dapat direalisasikan melalui berbagai program prioritas Presiden Prabowo seperti makan bergizi gratis (MBG), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai berjalan pada semester II tahun 2025.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara menyebut bahwa program-program tersebut memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Selain itu, ia pemerintah juga akan menjaga inflasi tetap rendah untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga momentum investasi dan ekspor.

    Adapun di tengah ketidakpastian perekonomian global, sejumlah lembaga internasional mengubah proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 4,7 persen pada 2025, menurun dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 5,1 persen. Begitu juga dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen tahun 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Defisit totalnya Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal. Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengajukan permohonan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun kepada DPR RI guna menambal pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diproyeksikan lebih besar dari target awal.

    Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa, Menkeu menyampaikan bahwa outlook defisit APBN hingga akhir 2025 diproyeksi mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Angka itu lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

    “Defisit totalnya Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal. Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun sehingga kenaikan defisit tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” ujarnya.

    Pelebaran defisit ini, kata Sri Mulyani disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara.

    Total pendapatan negara diperkirakan hanya akan mencapai Rp2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target dalam pagu anggaran sebesar Rp3.005,1 triliun.

    Untuk menghindari ketergantungan penuh pada pembiayaan melalui penerbitan utang, Menkeu berencana memanfaatkan sebagian dari SAL tahun anggaran 2024 yang tercatat Rp457,5 triliun.

    Dengan proyeksi defisit yang melebar, penggunaan sebagian dari SAL menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mengurangi beban utang baru. SAL akan digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit, menutup kewajiban pemerintah, serta belanja prioritas.

    “Dengan penggunaan SAL, ini akan membantu menjaga keseimbangan fiskal dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan melalui surat berharga negara,” imbuhnya.

    Adapun belanja negara hingga akhir 2025 diproyeksikan terealisasi sebesar Rp3.527,5 triliun, atau 97,4 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2025 Ada Efisiensi Anggaran tapi Utang Bertambah

    2025 Ada Efisiensi Anggaran tapi Utang Bertambah

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mencecar pemerintah terkait efisiensi anggaran yang tidak mampu meredam pembengkakan defisit APBN 2025. Hal ini membuat target penarikan utang bertambah.

    Dolfie heran efisiensi anggaran yang seharusnya menghemat APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, justru defisit APBN 2025 diperkirakan melebar menjadi Rp 662 triliun (2,78% dari PDB). Padahal sebelumya ditargetkan sebesar Rp 616,2 triliun (2,53% dari PDB).

    “Ini belum diceritakan kenapa tidak jadi dihemat, malah utangnya nambah,” kata Dolfie dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (1/7/2025).

    Dalam kesempatan itu, Dolfie juga menyoroti Sri Mulyani yang meminta izin kepada para anggota dewan untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun anggaran 2024 sebesar Rp 85,6 triliun, dari total SAL 2024 sebesar Rp 457,5 triliun.

    “Dulu cerita penghematan, terus nggak jadi menghemat, nambah utang, nah ini yang perlu kita dapatkan penjelasan,” imbuhnya.

    Dolfie juga mengungkapkan kegelisahannya soal keputusan sepihak pemerintah yang pada akhirnya membuka blokir anggaran efisiensi sebesar Rp 134,9 triliun, tanpa meminta persetujuan dari DPR.

    “Jadi buka blokir ini dasarnya apa? Ketika minta penghematan pemerintah datang ke DPR, minta persetujuan bahwa anggaran akan dihemat. Tentu DPR dengan senang hati karena amanat UU, APBN itu harus efisien, setuju,” ujar Dolfie.

    “Tapi ketika buka blokir landasannya apa? Inpresnya jelas blokir anggaran, tidak disebutkan di inpresnya syarat dan ketentuan untuk buka blokir, ini harus dijelaskan dulu dasar dari pembukaan blokir, apakah membuka blokir ini pemerintah datang lagi ke DPR minta persetujuan?” ucap Dolfie.

    Merespons hal itu, Sri Mulyani mengatakan kondisi APBN tidak bisa dilihat dengan cara Dolfie. Menurutnya, ini karena kompleksitas kondisi APBN 2025 yang terdampak dari sisi penerimaan negara, maupun kebutuhan besar belanja negara.

    “Ini kan ceritanya panjang ada kondisi PPN yang nggak jadi, deviden nggak ada, jadi itu yang menyebabkan bahwa kita tidak mampu meng-collect Rp 150 triliun sendiri ditambah adanya restitusi dan lain-lain dari penurunan harga komoditas terutama batu bara. Itu semuanya masuk dalam postur penerimaan yang lebih rendah,” beber Sri Mulyani.

    Di sisi lain, ia melanjutkan, ada kebutuhan dari Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan berbagai program-program prioritasnya melalui anggaran belanja negara. Belanja negara sampai akhir tahun diperkirakan akan sebesar Rp 3.527,5 triliun, lebih rendah sedikit ketimbang target dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    “Sebetulnya kalau kita nggak melakukan efisiensi, sementara presiden ada program-program prioritas yang beliau lihat lebih strategis, harusnya defisitnya naik lebih tinggi lagi pak,” papar Sri Mulyani.

    Oleh sebab itu, pemerintah buka blokir anggaran efisiensi sebagai upaya supaya belanja negara tidak bengkak. Caranya dengan menyesuaikan kebutuhan presiden saat setiap rapat terbatas (ratas) tanpa harus melaporkan ke DPR karena sudah diatur mekanisme fleksibilitasnya dalam UU APBN 2024 Pasal 20 ayat 1 huruf H.

    “Jadi dari sisi kekuatan hukum sama, yang satu Inpres tertulis karena seluruhnya, sedangkan yang belanja tergantung presiden putuskan, oh kita ratas misal koperasi, maka dialokasikan segini, untuk rumah ditambah segini, ditambah MBG dilakukan, itu dilakukan sesuai arahan presiden,” ujar Sri Mulyani.

    “Pasti ada notulennya, kami tidak mungkin buka blokir karena saya pun sebagai menteri keuangan tidak memiliki kewenangan, makanya harus ada notulen dari presiden itu biasanya melalui rapat terbatas,” tegasnya.

    Tonton juga Video CT Setuju soal Efisiensi Anggaran: Asal Kantong Rakyat Tebal

    (kil/kil)

  • Sri Mulyani: Serapan Anggaran MBG Rp5 Triliun, Baru 7% dari Rp71 Triliun

    Sri Mulyani: Serapan Anggaran MBG Rp5 Triliun, Baru 7% dari Rp71 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencapai Rp5,03 triliun sampai semester I/2025. Realisasinya baru mencapai 7,1% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp71 triliun.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan realisasi penerima manfaat program MBG baru mencapai 5,58 juta orang sampai dengan 30 Juni 2025. Realisasi anggarannya pun juga baru mencapai di kisaran 7% dari total anggaran.

    “Dari sisi realisasi anggaran adalah Rp5 triliun [sampai dengan Juni 2025], atau dalam hal ini baru 7% dari Rp71 triliun yang ada di dalam APBN Kita,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Badan Anggaran (Banggar) Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Selasa (1/7/2025).

    Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa sampai dengan pertengahan 2025 telah terdapat 1.863 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Indonesia.

    Adapun pada 2025, pemerintah menargetkan sebanyak 17,9 juta orang menjadi penerima manfaat MBG. Perinciannya, sebanyak 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita.

    Dalam hal ini, anggaran untuk 17,9 juta penerima manfaat MBG sudah ada di dalam APBNKita, yakni senilai Rp71 triliun. “Untuk APBN 2025 itu angka Rp71 triliun adalah untuk 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil dan menyusui,” terangnya.

    Ini artinya, sampai paruh pertama 2025, realisasi program MBG —anggaran maupun jumlah penerima— masih jauh dari target 17,9 juta orang yang ditetapkan pemerintah di tahun ini.

    Untuk itu, Menkeu menyebut program MBG membutuhkan kerja keras agar program ini terealisasi dalam enam bulan ke depan.

    “Tentunya kalau kita melihat, target penerima manfaat di tahun 2025 adalah mencapai 30.000 SPPG dan 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan tahun ini, maka masih akan dibutuhkan upaya keras untuk bisa mencapai pada enam bulan terakhir,” tuturnya.

    Padahal, Menkeu mengungkap Kepala Negara RI berharap agar program MBG ini bisa mencakup 82,9 juta penerima manfaat dan 30.000 SPPG di Tanah Air.

    “Angkanya [yang baru terealisasi] adalah Rp5 triliun dari Rp71 triliun. Ini masih Presiden mengharapkan agar pelaksanaan makan bergizi gratis akan mencakup 82,9 juta [penerima manfaat] dan 30.000 SPPG. Jadi ini akan menjadi tantangan di semester kedua,” ungkapnya.

    Kemenkeu merinci, saat program MBG berjalan pada Januari 2025, realisasi anggaran program MBG baru mencapai Rp45,1 miliar. Kala itu, program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu baru menjangkau sekitar 750.700 penerima manfaat dengan 246 SPPG yang telah beroperasi.

    Pada bulan berikutnya, program MBG baru menyerap anggaran senilai Rp324,1 miliar dengan cakupan 1,12 juta penerima manfaat. Pada Februari 2025, telah terdapat 726 SPPG di Indonesia.

    Kemudian, realisasi anggaran MBG baru signifikan terlihat pada Maret 2025 yang nilainya mencapai Rp1,05 triliun dengan 2,74 juta penerima manfaat dan 941 titik SPPG.

    Pada April 2025, program MBG telah menyedot anggaran dua kali lipat dari bulan sebelumnya menjadi Rp2,37 triliun. Kemenkeu mencatat, program MBG telah menjangkau 3,26 juta penerima manfaat dengan 1.102 titik SPPG.

    Lebih lanjut, realisasi anggaran program MBG kembali bertambah menjadi Rp3,29 triliun dan menjangkau 4,55 juta orang pada Mei 2025. Pada periode ini, jumlah SPPG naik menjadi 1.588 titik dapur.

    Teranyar, pada Juni 2025 alias pertengahan tahun, program MBG menyedot anggaran senilai Rp5,03 triliun dengan menjangkau 5,58 juta orang dan 1.863 titik dapur SPPG.

  • Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Kemenkeu buka blokir anggaran Rp134,9 triliun guna program prioritas

    Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025.

    Pembukaan anggaran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini artinya yang tadinya belanjanya alokasi anggarannya kita kunci, sekarang dibuka tidak selalu untuk kegiatan yang sama tapi sekarang disesuaikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Presiden,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Jakarta, Selasa.

    Pembukaan blokir tersebut merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

    Kebijakan itu dijalankan sebagai upaya pemerintah menjaga kualitas belanja negara dan memperkuat ketahanan fiskal.

    Sri Mulyani menjelaskan, total efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui Inpres 1/2025 mencapai Rp306,7 triliun, terdiri atas penghematan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun untuk 99 kementerian/lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.

    Dari total blokir anggaran yang telah dibuka, sebanyak Rp48 triliun berasal dari 23 kementerian/lembaga, sedangkan sisanya sebesar Rp86,9 triliun dibuka oleh 76 kementerian/lembaga lainnya.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pembukaan blokir tidak berarti pengembalian belanja ke pos semula. Sebaliknya, anggaran dialokasikan ulang untuk mendukung agenda prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta program perlindungan sosial.

    “Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin,” ujarnya pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Kemenkeu buka blokir anggaran Rp134,9 triliun guna program prioritas

    Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025.

    Pembukaan anggaran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini artinya yang tadinya belanjanya alokasi anggarannya kita kunci, sekarang dibuka tidak selalu untuk kegiatan yang sama tapi sekarang disesuaikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Presiden,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Jakarta, Selasa.

    Pembukaan blokir tersebut merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

    Kebijakan itu dijalankan sebagai upaya pemerintah menjaga kualitas belanja negara dan memperkuat ketahanan fiskal.

    Sri Mulyani menjelaskan, total efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui Inpres 1/2025 mencapai Rp306,7 triliun, terdiri atas penghematan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun untuk 99 kementerian/lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.

    Dari total blokir anggaran yang telah dibuka, sebanyak Rp48 triliun berasal dari 23 kementerian/lembaga, sedangkan sisanya sebesar Rp86,9 triliun dibuka oleh 76 kementerian/lembaga lainnya.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pembukaan blokir tidak berarti pengembalian belanja ke pos semula. Sebaliknya, anggaran dialokasikan ulang untuk mendukung agenda prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta program perlindungan sosial.

    “Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin,” ujarnya pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Perkirakan Penerimaan Pajak Tahun Ini Tak Capai Target

    Sri Mulyani Perkirakan Penerimaan Pajak Tahun Ini Tak Capai Target

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai target Rp 2.189,3 triliun seperti yang ditetapkan dalam APBN 2025. Hal ini dikarenakan efek berbagai shock yang terjadi.

    Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak tahun ini diperkirakan mencapai Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dari target. Meski tidak mencapai target, penerimaan pajak diperkirakan tumbuh 7,5% dibandingkan tahun lalu.

    “Penerimaan pajak oleh teman-teman DJP masih akan dijaga dengan growth 7,5% sehingga pada akhir 2025 diperkirakan kami akan mengumpulkan Rp 2.076,9 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

    Sri Mulyani menuturkan, pemerintah telah mengambil berbagai langkah dalam memulihkan penerimaan negara. Salah satu upaya Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan penerimaan negara adalah program kolaborasi (joint program).

    “Banyak extra effort ekstra seperti joint program yang dilakukan dan sekarang dimonitor oleh Pak Anggito (Wakil Menteri Keuangan) setiap hari. Ada juga berbagai effort baik di DJP maupun DJBC dengan memperkenalkan beberapa measure baru,” ucap Sri Mulyani.

    Sampai semester I-2025 realisasi penerimaan pajak turun 6,21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlahnya terkumpul Rp 837,8 triliun.

    Kontraksi penerimaan pajak pada semester I-2025 disebabkan oleh tingginya restitusi. Selain itu dikarenakan pelemahan ekonomi nasional dan batalnya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang sebelumnya berpotensi menambah Rp 71 triliun.

    “Itu menyebabkan kita kehilangan target yang sebesar Rp 71 triliun di APBN 2025 ini. Ini tentu mempengaruhi kinerja kita,” ujarnya.

    Rendahnya penerimaan juga dipengaruhi oleh harga minyak dan gas bumi yang turun. Kondisi ini terjadi sejak awal tahun. “Kuartal I-2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara,” beber Sri Mulyani.

    Hal lain yang mempengaruhi penerimaan adalah dividen BUMN yang kini disetorkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). “Dividen dari BUMN yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara itu sekitar Rp 80 triliun,” kata Sri Mulyani.

    Lihat juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya…

    (aid/ara)

  • Lapor DPR, Kemenkeu & Bappenas Beda Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

    Lapor DPR, Kemenkeu & Bappenas Beda Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki target pertumbuhan ekonomi yang berbeda pada 2026.

    Perbedaan tersebut terungkap ketika kedua lembaga itu menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026 kepada Badan Anggaran DPR pada Selasa (1/7/2025).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%—5,8% pada tahun depan.

    Menurutnya, target tersebut bisa tercapai apabila investasi tumbuh mendekati 6% secara tahunan, konsumsi tumbuh antara 5% hingga 5,5%, dan pertumbuhan ekspor terjaga stabil di 6,3% hingga 6,8%.

    “Asumsi ekonomi makro 2026 dengan demikian adalah untuk growth [pertumbuhan] 5,2%—5,8%, inflasi 1,5%—3,5%, nilai tukar antara Rp16.500—Rp16.900 per dolar, suku bunga SBN 10 Tahun: 6,6%—7,2%, harga minyak dalam rentan US$68—US$80 per barel,” ujarnya.

    Sementara itu pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 6,3%.

    Menurutnya, dengan target tersebut maka target pertumbuhan 8% pada 2029 bisa tercapai. Kendati demikian, sambung Rachmat, pihaknya juga mempertimbangkan faktor eksternal sehingga tergat tersebut bisa turun.

    “Dengan ketidakpastian global di mana terdapat risiko ke bawah atau downside risk dengan target 5,8%,” ujarnya.