Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Menkeu proyeksikan harga minyak di kisaran 66-94 dolar AS per barel

    Menkeu proyeksikan harga minyak di kisaran 66-94 dolar AS per barel

    Kami memperkirakan harga minyak cukup lebar antara 66 hingga 94 dolar AS per barel di semester II

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan harga minyak dunia akan berada pada kisaran 66 hingga 94 dolar AS per barel pada semester II tahun 2025.

    Proyeksi ini mempertimbangkan dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah serta arah kebijakan dari negara-negara produsen minyak.

    “Kami memperkirakan (harga minyak) cukup lebar antara 66 hingga 94 dolar AS per barel di semester II,” kata Sri Mulyani dikutip di Jakarta, Rabu.

    Meski demikian, dirinya mengakui outlook harga minyak ke depan masih diliputi ketidakpastian.

    Harga minyak dunia sendiri sempat melonjak akibat insiden pengeboman di Iran oleh Israel.

    Namun, Menkeu yakin kondisi perlahan akan mereda dan mendorong keyakinan bahwa harga minyak tidak akan menembus angka psikologis 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun.

    “Semoga tetap terjaga suasana kondusif dari sisi geopolitik dan perang di Timur Tengah,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bendahara Negara itu mencermati sejumlah proyeksi dari lembaga global yang menunjukkan angka bervariasi.

    Lembaga Energi Dunia memperkirakan harga minyak bisa berada di level 66 dolar AS per barel, Bloomberg menempatkannya di angka 69 dolar AS, sementara Bank Dunia lebih konservatif dengan estimasi 64 dolar AS per barel.

    Sementara mengenai lifting minyak, pemerintah memperkirakan volume produksi minyak pada semester kedua berada di kisaran 593 ribu hingga 597 ribu barel per hari, termasuk tambahan dari lapangan minyak Banyu Urip.

    Kemudian, lifting gas diproyeksikan antara 976 ribu hingga 980 ribu barel setara minyak per hari.

    “Untuk lifting (minyak) tadi selain yang kami sampaikan di Rapat Paripurna DPR mengenai tambahan dari (lapangan minyak) Banyu Urip, ini adalah antara 593 ribu-597 ribu barel per hari. Sedangkan gas masih di bawah 1 juta, yaitu 976-980 dolar AS per bsmph di semester II,” tutur Menkeu..

    Lebih lanjut, dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada semester I tahun 2025 cenderung mengalami penurunan, yang dipengaruhi oleh faktor permintaan global serta dinamika kebijakan luar negeri.

    Intervensi AS terhadap kebijakan OPEC+ untuk menaikkan produksi mulai Juli 2025, serta peluang kesepakatan dagang AS-China, turut memengaruhi ekspektasi pasar.

    Sementara untuk semester II harga masih akan dinamis, dengan potensi tren naik akibat gangguan suplai dari konflik Timur Tengah.

    Namun, menurutnya, tetap ada sinyal OPEC+ untuk melanjutkan rencana peningkatan produksi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI tunda penetapan Wakil Ketua DK LPS, tunggu 3 calon lainnya

    Komisi XI tunda penetapan Wakil Ketua DK LPS, tunggu 3 calon lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI DPR RI menunda penetapan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 karena masih menunggu pengusulan tiga Anggota DK LPS lainnya sehingga seluruhnya dapat ditetapkan secara bersamaan.

    “Kalau kita sekarang menetapkan (Wakil Ketua DK LPS), sementara tiga lainnya belum, maka mereka (LPS) tidak bisa membuat pembagian tugas. Maka, penetapan yang 1 orang ini (Wakil Ketua DK LPS) kita tunda sampai kemudian yang 3 orang kita pilih secepatnya,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat dijumpai media usai Rapat Internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 UU P2SK, Anggota DK LPS harus berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat setingkat eselon I Kemenkeu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; 1 orang anggota DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditunjuk oleh Ketua DK OJK; 1 orang anggota Dewan Gubernur BI yang ditunjuk oleh Gubernur BI; serta 4 orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS.

    “Empat orang melalui proses (fit and proper test dan ditetapkan) di DPR. Empat orang itu, yang tadi saya sampaikan, itu harus melalui proses penetapan di internal mereka (seleksi oleh panitia seleksi terlebih dahulu sebelum nama calon diserahkan ke Presiden dan DPR),” jelas Misbakhun.

    Menurut ketentuan Undang-Undang, panitia seleksi (pansel) dibentuk oleh pemerintah yaitu melalui Menteri Keuangan. Komisi XI DPR RI segera berkomunikasi dengan Menteri Keuangan untuk membentuk pansel dalam rangka memilih 3 Calon Anggota DK LPS.

    “Tadi saya mendapatkan mandat untuk segera berkomunikasi dengan Menteri Keuangan untuk segera membentuk pansel untuk 3 orang sekaligus. Karena 3 orang berikutnya ini harus segera, supaya LPS tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di tingkat komisioner,” kata Misbakhun.

    Sebagai informasi, jabatan Anggota DK LPS (Ex-Officio) yang berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan OJK telah diisi masing-masing yaitu Luky Alfirman, Aida S Budiman, dan Dian Ediana Rae.

    Sementara Anggota DK LPS yang tidak berasal dari tiga lembaga tersebut yakni Purbaya Yudhi Sadewa yang menjabat Ketua DK LPS serta Didik Madiyono yang menjabat Anggota DK Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank.

    Diketahui, Purbaya diangkat sebagai Ketua DK LPS pada September 2020. Sedangkan Didik resmi menjadi Anggota DK LPS sejak Oktober 2019. Dengan masa jabatannya ini, maka Purbaya dan Didik akan purnatugas dalam waktu dekat.

    Sebelum UU P2SK disahkan pada 2023, Anggota DK LPS total berjumlah 6 orang, termasuk 3 Ex-Officio. Namun, UU yang baru ini menambah jumlah Anggota DK LPS menjadi total 7 orang.

    Pada Rabu (2/7), Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan dua Calon Wakil Ketua DK LPS untuk menggantikan Lana Soelistianingsih yang sudah purnatugas pada Februari 2025. Pada hari yang sama, Komisi XI langsung melanjutkan Rapat Internal untuk menetapkan hasil uji kepatutan dan kelayakan.

    Adapun Pansel yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan 5 Calon Wakil Ketua DK LPS. Nama tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk dikerucutkan menjadi 2 calon. Dua calon yang dipilih dan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR tersebut yakni Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pendapatan Negara 2025 diproyeksikan naik dibanding tahun sebelumnya

    Pendapatan Negara 2025 diproyeksikan naik dibanding tahun sebelumnya

    kami berusaha untuk menstabilkan dan menjaga agar APBN tetap sehat meskipun ada kondisi yang tidak bisa kita kontrol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan Pendapatan Negara hingga akhir 2025 bakal tumbuh dibandingkan capaian tahun lalu yang tercatat sebesar Rp2.842,5 triliun.

    Optimisme ini didasarkan pada prospek ekonomi nasional yang membaik, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta peningkatan kualitas layanan kementerian/lembaga (K/L).

    “Pelaksanaan APBN 2025 memang luar biasa menantang, tapi kami berusaha untuk menstabilkan dan menjaga agar APBN tetap sehat meskipun ada kondisi yang tidak bisa kita kontrol, yaitu (situasi) global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian,” ujar Sri Mulyani dikutip di Jakarta, Rabu.

    Sebagaimana diketahui, sampai dengan Juni 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.210,1 triliun atau 40 persen dari target APBN. Ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp985,3 triliun, PNBP Rp224,2 triliun dan hibah Rp0,6 triliun.

    Dalam APBN 2025, pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Salah satu komponen utama pendapatan negara adalah penerimaan pajak yang hingga semester I tercatat sebesar Rp831,27 triliun (neto).

    Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat mencapai 94,9 persen dari target APBN atau tumbuh 7,5 persen secara tahunan.

    Menurut Sri Mulyani, proyeksi ini didukung oleh perbaikan ekonomi nasional pada semester II, pertumbuhan ekonomi yang stabil, daya beli masyarakat yang kuat, serta meningkatnya aktivitas sektor manufaktur dan keuangan.

    Sementara itu, outlook penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai 102,9 persen dari target, tumbuh 3,4 persen.

    Outlook ini dipengaruhi oleh kebijakan harga jual eceran (HJE) rokok yang lebih moderat, pengalihan konsumsi dari rokok golongan tinggi ke golongan rendah, serta penguatan pengawasan melalui autentifikasi pita cukai dan pemberantasan rokok ilegal.

    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai 92,9 persen dari target, dengan beberapa faktor penentu seperti fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting migas dan moderasi harga komoditas tambang.

    Meski demikian, peningkatan layanan kementerian/lembaga dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), khususnya dari sektor sawit, tetap menopang kinerja PNBP.

    Di sisi lain, outlook belanja negara 2025 juga diperkirakan meningkat seiring percepatan realisasi anggaran di semester II 2025.

    Menkeu menyampaikan belanja pemerintah pusat akan difokuskan pada penyelesaian program prioritas seperti pendidikan, penguatan ketahanan pangan, dan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, sembako, dan PBI JKN.

    Selain itu, percepatan belanja dilakukan untuk pengadaan infrastruktur, peralatan kesehatan, serta alutsista dan perlengkapan pertahanan lainnya.

    Pemerintah juga tetap menyalurkan subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi gejolak harga energi.

    Transfer ke daerah turut menjadi perhatian dengan mempertimbangkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga Dana Desa yang penyalurannya sangat dipengaruhi oleh kinerja dan kepatuhan administrasi daerah dan desa.

    “Dalam suasana yang menantang, APBN harus tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan. Kita juga menjaga agar APBN bisa mendukung agenda prioritas, yaitu beberapa yang sudah disampaikan Presiden, termasuk makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator tekankan pentingnya evaluasi berkala dalam perumusan APBN

    Legislator tekankan pentingnya evaluasi berkala dalam perumusan APBN

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya transparansi serta evaluasi secara berkala dalam perumusan asumsi makro anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar tetap relevan dengan situasi global.

    Menurutnya, asumsi makro dalam APBN harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang akurat, termasuk dalam perancangan target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak.

    “Kami akan terus mendorong efisiensi belanja negara dan optimalisasi pendapatan, termasuk melalui reformasi perpajakan yang progresif namun adil,” tegas Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juli 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 mencapai 5,1 persen, sementara inflasi tahunan berada di kisaran 3,2 persen.

    Meski demikian, ketidakpastian global, berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi, terutama melalui tekanan inflasi impor dan volatilitas nilai tukar.

    “Tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari gejolak komoditas hingga risiko geopolitik. Karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang fleksibel namun tetap accountable. Komisi XI DPR RI akan memastikan bahwa asumsi makro dan postur APBN 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi jangka menengah-panjang serta skenario mitigasi risiko,” tutup Misbakhun.

    Adapun dalam laporan semester I APBN 2025, pemerintah mencatat defisit APBN mencapai Rp197 triliun hingga Juni 2025.

    Jumlah tersebut setara 0,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melebar dibandingkan defisit periode sama tahun lalu yang tercatat Rp77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.

    Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pelebaran defisit disebabkan oleh penurunan penerimaan negara, khususnya pada periode Januari dan Februari 2025.

    “Namun, kita berharap di semester II 2025 akan recovery,” ujarnya.

    Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.210,1 triliun atau 40 persen dari target tahun ini. Realisasi ini turun 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.320,7 triliun.

    Penurunan ini dipengaruhi oleh tren melemahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), pengalihan dividen badan usaha milik negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) secara terbatas atas barang mewah.

    Di sisi lain, belanja negara tetap mengalami pertumbuhan sebesar 0,6 persen secara tahunan (yoy), dengan total realisasi mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen terhadap APBN.

    Belanja negara difokuskan untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi daerah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberdayaan desa, serta mendanai ketahanan pangan, energi, pertahanan semesta, hingga hilirisasi industri.

    Meskipun mencatat defisit, pemerintah masih mampu menjaga surplus keseimbangan primer sebesar Rp52,8 triliun hingga semester I.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP siapkan respons hambatan restitusi pajak

    DJP siapkan respons hambatan restitusi pajak

    Untuk konteks batu bara, karena volatilitas harga kami sudah usulkan beberapa alternatif pengukuran

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menyiapkan respons hambatan restitusi atau pengembalian pajak yang menjadi kendala penerimaan pajak pada semester I-2025.

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya saat ini sedang mencoba mengawasi permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak, termasuk restitusi pendahuluan.

    “Untuk (restitusi) pendahuluan yang begitu masif, kami coba scrutiny (awasi) apakah COGS (Cost of Goods Sold) benar-benar bisa disahkan sebagai COGS pajak masukan, input atau tidak,” kata Bimo usai rapat Badan Anggaran DPR, dikutip di Jakarta, Rabu.

    Di samping itu, DJP juga meningkatkan quality control, review, dan audit sampling agar pengawasan bisa dikelola dengan lebih bijak dan sesuai dengan Undang-Undang (UU).

    Semua itu pun dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kemudahan bagi bisnis.

    Terkait restitusi batu bara, Bimo mengaku berencana mengeluarkan kebijakan khusus.

    “Untuk konteks batu bara, karena volatilitas harga kami sudah usulkan beberapa alternatif pengukuran. Nanti kalau sudah jadi, kami akan beri tahu ke teman-teman,” tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya, realisasi penerimaan pajak hingga semester I-2025 tercatat mencapai Rp831,27 triliun secara neto atau 38 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa realisasi tersebut masih menunjukkan tekanan, terutama akibat penurunan tajam penerimaan pada awal tahun.

    Pada Januari 2025, misalnya, penerimaan pajak hanya tercatat sebesar Rp88,9 triliun atau terkontraksi 41,9 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai Rp152,9 triliun.

    “Neto-nya memang jauh lebih dalam kontraksinya Januari 41,9 persen karena restitusi cukup besar. Sampai Februari masih terasa,” ujar Sri Mulyani.

    Menurut dia, restitusi pajak yang cukup tinggi di awal tahun turut memengaruhi pola penerimaan. Namun, perbaikan mulai terlihat sejak Maret 2025.

    Sri Mulyani menilai pola penerimaan pajak yang naik-turun tersebut relatif konsisten terjadi dari tahun ke tahun. Pihaknya pun optimistis pada semester II-2025 penerimaan negara dapat distabilkan.

    Seiring dengan itu, outlook penerimaan pajak hingga akhir 2025 diproyeksikan mencapai 94,9 persen dari target APBN, atau tumbuh 7,5 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Proyeksi ini ditopang oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, daya beli masyarakat yang cukup kuat, serta peningkatan aktivitas di sektor manufaktur.

    Pemerintah juga mengandalkan pelaksanaan joint program optimalisasi penerimaan negara yang melibatkan Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat penerimaan pajak ke depan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirjen Pajak yakin penerimaan pajak bakal membaik di paruh kedua 2025

    Dirjen Pajak yakin penerimaan pajak bakal membaik di paruh kedua 2025

    Beberapa quick wins saya juga sudah mulai bekerja, efisiensi pemungutan juga sudah terjadi, dan Coretax sudah mulai membaik

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto yakin kinerja penerimaan pajak bakal membaik pada paruh kedua tahun 2025 seiring dengan peningkatan kemampuan administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Pernyataannya itu merespons outlook terbaru penerimaan pajak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

    “Beberapa quick wins saya juga sudah mulai bekerja, efisiensi pemungutan juga sudah terjadi, dan Coretax sudah mulai membaik,” kata Bimo usai rapat Badan Anggaran DPR dikutip di Jakarta, Rabu.

    Dia menambahkan DJP dan Kementerian Keuangan terus menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan negara. Dengan begitu, defisit APBN bisa diamankan agar tetap sesuai target.

    Sebagai catatan, dari hasil laporan semester I, outlook penerimaan pajak diperkirakan hanya mencapai 94,9 persen dari target, yakni sebesar Rp2.076,9 triliun dari target awal Rp2.189,3 triliun.

    Meski melandai dari target awal (shortfall), namun outlook penerimaan itu tumbuh sebesar 7,5 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu senilai Rp1.931,6 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penerimaan pajak hingga semester I-2025 masih mengalami tekanan, terutama akibat penurunan tajam penerimaan pada awal tahun.

    Pada Januari 2025 misalnya, penerimaan pajak hanya tercatat sebesar Rp88,9 triliun atau terkontraksi 41,9 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai Rp152,9 triliun.

    Sementara per Juni 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp831,27 triliun secara neto, atau sekitar 38 persen dari target dalam APBN.

    Menurut dia, restitusi pajak yang cukup tinggi di awal tahun turut memengaruhi pola penerimaan. Namun, perbaikan mulai terlihat sejak bulan Maret.

    Sri Mulyani menilai pola penerimaan pajak yang naik-turun tersebut relatif konsisten terjadi dari tahun ke tahun.

    Pihaknya pun optimistis pada semester II-2025 penerimaan negara dapat distabilkan.

    Terkait outlook penerimaan pajak terbaru, Sri Mulyani menjelaskan proyeksi itu ditopang oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, daya beli masyarakat yang cukup kuat, serta peningkatan aktivitas di sektor manufaktur.

    Pemerintah juga mengandalkan pelaksanaan joint program optimalisasi penerimaan negara yang melibatkan Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat penerimaan pajak ke depan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Doddy Zulverdi dan Farid Azhar jalani uji kelayakan calon Waka DK LPS

    Doddy Zulverdi dan Farid Azhar jalani uji kelayakan calon Waka DK LPS

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak dua calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) untuk periode 2025-2030, yakni Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution, menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI.

    Doddy dan Farid merupakan calon Wakil Ketua DK LPS yang diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    DPR RI akan memilih salah satu dari calon tersebut untuk menggantikan Lana Soelistianingsih yang sudah purnatugas pada Februari 2025.

    “Izinkan saya sebagai Ketua Komisi XI bersama dua pimpinan yang lain untuk membuka RDPU dengan Calon Anggota DK LPS Periode 2025-2030, dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat membuka fit and proper test Calon Anggota DK LPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dalam rangka fit and proper test ini memenuhi persyaratan kuorum yang dihadiri oleh 23 anggota, dengan 3 orang izin, yang mana semuanya berasal dari 8 fraksi.

    Uji kepatutan dan kelayakan digelar secara terbuka dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB.

    Calon Wakil Ketua DK LPS menjalani uji kelayakan secara individu, yang mana masing-masing calon diberikan waktu maksimal 30 menit untuk mempresentasikan makalahnya dan sesi tanya jawab bersama anggota Komisi XI DPR RI.

    Dalam kesempatan pertama, Doddy mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Mewujudkan LPS sebagai Penjamin Simpanan dan Polis Asuransi serta Penjaga Stabilitas Keuangan Indonesia yang Kredibel”.

    Selanjutnya, Farid mendapatkan giliran kedua dengan mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Peran Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS dalam Pelaksanaan Amanat UU P2SK”.

    Sebelumnya, pada 20 Mei 2025, sebanyak lima calon lulus seleksi tahap kedua, yakni seleksi kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota DK LPS yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Selain Doddy dan Farid, calon lainnya seperti Andry Asmoro, Andy Samuel, serta Imansyah masuk ke dalam deretan nama yang lulus seleksi tersebut.

    Dari lima nama calon, Presiden RI Prabowo Subianto telah memilih Doddy dan Farid untuk diserahkan kepada DPR RI.

    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan Anggota DK LPS dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden RI.

    Presiden RI telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI yang tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R-28/Pres/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Calon Anggota DK LPS, diusulkan dua nama untuk mendapat persetujuan DPR RI, satu orang di antaranya sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden.

    Doddy mengawali karier di bank sentral sejak 1993. Saat ini, ia menjabat Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI dengan posisi setingkat Asisten Gubernur.

    Di bank sentral, Doddy menempati berbagai jabatan strategis seperti Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (2015), Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI (2015-2018), Kepala Departemen Internasional BI (2018-2022), Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur (dikukuhkan pada Mei 2023), hingga Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara (dikukuhkan pada 2022).

    Sementara itu, Farid merupakan satu-satunya calon yang memiliki rekam jejak di internal LPS.

    Ia memulai karier di LPS pada 2014 sebagai Kepala Divisi Investasi. Kemudian, Direktur Group Treasuri LPS pada 2017-2020 serta Direktur Hubungan Internasional LPS pada 2020. Saat ini, ia menjabat sebagai Anggota Badan Supervisi LPS sejak 2023.

    Selain di LPS, Farid juga tercatat memiliki pengalaman di industri keuangan dan asuransi yang luas termasuk menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) pada 2021-2022 serta Direktur Keuangan dan Investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2020-2021.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Subsidi Motor Listrik Masih Digantung, Kapan Berlakunya?

    Subsidi Motor Listrik Masih Digantung, Kapan Berlakunya?

    Jakarta –

    Nasib subsidi motor listrik masih digantung. Hingga kini belum ada kejelasan mengenai waktu pemberlakuan subsidi motor listrik. Kapan berlakunya?

    Memasuki semester II tahun 2025, subsidi motor listrik belum dikeluarkan. Padahal, pemerintah sudah menjanjikan akan memberikan subsidi untuk motor listrik. Ketidakpastian subsidi motor listrik ini sempat membuat penjualan motor listrik turun. Soalnya, konsumen lebih banyak yang menunggu pemberlakuan subsidi motor listrik agar mendapatkan harga lebih murah.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan bahwa sudah ada pertemuan terakhir dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa Menteri lain. Faisol memperkirakan subsidi motor listrik keluar bulan depan.

    “Mungkin Agustus (diterapkan), (Nilainya 7 juta?) masih sama dengan usulan kita,” kata Faisol seperti dikutip CNBC Indonesia.

    Rencananya juga akan ada pembahasan dengan Kementerian Bidang Perekonomian dan Kementerian lain untuk pembahasan lebih lanjut. Bahkan, sudah ada anggaran yang ditetapkan untuk subsidi motor listrik.

    “Kira-kira Rp 250 miliar (anggaran yang disetujui). Kan jadi enggak besar, jadi akhirnya beliau (Menkeu) memahami,” ujar Faisol.

    Pada Mei 2025 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap saat ini masing-masing kementerian tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian insentif. Salah satu paket yang akan diberikan berupa insentif Rp 7 juta untuk motor listrik. Insentif Rp 7 juta untuk motor listrik merupakan lanjutan dari program di 2024. Meski begitu, Airlangga belum mengungkap jumlah kuota untuk tahun ini. Sebagai gambaran, tahun lalu ada 50.000 unit kuota motor listrik subsidi yang diberikan.

    Kelanjutan dari subsidi motor listrik ini memang sempat jadi tanda tanya. Ketidakpastian itu pun sudah berdampak signifikan terhadap penurunan penjualan motor listrik. Konsumen menunda pembelian karena insentif yang tak kunjung turun.

    (rgr/din)

  • Ketidakpastian Global Ancam Stabilitas Ekonomi Indonesia – Page 3

    Ketidakpastian Global Ancam Stabilitas Ekonomi Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia terus memantau dampak dari eskalasi konflik global terhadap kondisi ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah, disertai perang dagang, telah memicu tekanan pada ekspor nasional, nilai tukar rupiah, dan harga komoditas global.

    Dalam konferensi pers “APBN Kita” edisi Juni 2025, Sri Mulyani menyatakan bahwa kombinasi inflasi tinggi dan perlambatan ekonomi global menciptakan risiko serius bagi Indonesia.

    Ia menyoroti bahwa pelemahan permintaan global akan berpengaruh langsung terhadap sektor ekspor Indonesia.

    “Harga komoditas naik bukan karena mekanisme pasar biasa, tetapi karena disrupsi,” tegasnya, ditulis Rabu (2/7/2025).

    Sektor Infrastruktur Hadapi Tantangan Baru

    Dalam konteks ketidakstabilan global, sektor pembangunan infrastruktur nasional turut merasakan dampaknya. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menekankan pentingnya menjaga arah pembangunan berkelanjutan di tengah situasi ini.

    Perusahaan tersebut menggarisbawahi perlunya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mempercepat transisi menuju infrastruktur hijau.

    Chief Investment Officer IIF, M. Ramadhan Harahap (Idhan), menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah menciptakan tekanan langsung terhadap harga minyak global dan menyebabkan volatilitas tinggi di sektor pembiayaan.

    “Cost of capital meningkat, terutama untuk proyek-proyek yang masih tergantung pada energi fosil atau komponen impor,” ungkapnya, Rabu (2/7/2025).

     

  • Pemerintah catat defisit Rp197 triliun pada semester I 2025

    Pemerintah catat defisit Rp197 triliun pada semester I 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah catat defisit Rp197 triliun pada semester I 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp197 triliun hingga semester I 2025.

    Jumlah tersebut setara 0,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melebar dibandingkan defisit periode sama tahun lalu yang tercatat Rp77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.

    Dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pelebaran defisit disebabkan oleh penurunan penerimaan negara, khususnya pada periode Januari dan Februari 2025.

    “Namun kita berharap di semester II 2025 akan recovery,” ujarnya.

    Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.210,1 triliun, atau 40 persen dari target tahun ini. Realisasi ini turun 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.320,7 triliun.

    Penurunan ini dipengaruhi oleh tren melemahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), pengalihan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara terbatas atas barang mewah.

    Di sisi lain, belanja negara tetap mengalami pertumbuhan sebesar 0,6 persen secara tahunan (yoy), dengan total realisasi mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen terhadap APBN.

    Bendahara Negara itu menuturkan, belanja negara difokuskan untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi daerah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberdayaan desa, serta mendanai ketahanan pangan, energi, pertahanan semesta, hingga hilirisasi industri.

    Meskipun mencatat defisit, pemerintah masih mampu menjaga surplus keseimbangan primer sebesar Rp52,8 triliun hingga semester I. Keseimbangan primer merupakan indikator penting dalam pengelolaan fiskal karena mencerminkan kemampuan pemerintah membiayai belanjanya di luar pembayaran bunga utang.

    Adapun Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2025 hingga akhir tahun akan mencapai 2,78 persen terhadap PDB, atau sekitar Rp662 triliun.

    Sumber : Antara