Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Kepala Bappenas: Tahun 2026 butuh investasi Rp8.297,8 triliun

    Kepala Bappenas: Tahun 2026 butuh investasi Rp8.297,8 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada tahun 2026 sebesar Rp8.297,8 triliun.

    “Berdasarkan exercise yang dilakukan oleh Bappenas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen pada tahun 2026, total investasi yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp8.297,8 triliun,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Mengacu total kebutuhan investasi tersebut, investasi swasta yang dibutuhkan sebesar Rp7.467,1 triliun atau 89,99 persen, investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp480,8 triliun atau 5,79 persen, dan investasi pemerintah Rp349,91 triliun atau 4,22 persen.

    Dengan terbatasnya investasi pemerintah, investasi BUMN dan swasta dinilai menjadi penting.

    Kebijakan investasi akan diarahkan untuk membangun iklim investasi yang kondusif, menarik keterlibatan BUMN dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek yang bernilai tambah tinggi.

    “Kami menekankan kembali pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta keberpihakan kepada investasi produktif, terutama di sektor pertanian, energi, energi terbarukan, manufaktur, dan ekonomi digital,” ucap Menteri PPN.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan bahwa salah satu andalan pemerintah guna meraup investasi domestik maupun luar negeri ialah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Investasi dari Danantara yang difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Pangkas Anggaran Subsidi LPG 3 Kg saat Bahlil Ramal Volumenya Naik

    Sri Mulyani Pangkas Anggaran Subsidi LPG 3 Kg saat Bahlil Ramal Volumenya Naik

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan anggaran subsidi LPG 3 kilogram (kg) pada 2025 dari Rp 87 triliun menjadi Rp 68,7 triliun. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan volume subsidi LPG 3 kg akan membengkak.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pembayaran subsidi akan disesuaikan dengan realisasi yang ada. Meskipun, ia tidak menjelaskan apa alasan proyeksi anggaran diturunkan.

    “Ya pokoknya kalau subsidi itu akan kita bayar sesuai dengan realisasi. Ya sesuai realisasi saja, pasti sudah jelas kalau subsidi. Pokoknya kalau subsidi nanti kita akan bayar,” kata Luky kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Luky menyebut pihaknya akan terus memantau pergerakan realisasi subsidi energi termasuk LPG 3 kg untuk menyesuaikan pergerakan anggaran yang harus dibayarkan.

    “Nanti kita lihat saja pembelanjaannya seperti apa. Pokoknya kita lihat nanti, kan baru Juli sekarang,” tuturnya.

    Sebelumnya dalam bahan paparan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, volume LPG 3 kg diperkirakan akan mencapai 8,36 juta metrik ton (MT) sampai akhir 2025. Angka tersebut membengkak dari yang telah dipatok pada APBN 2025 sebesar 8,17 juta MT.

    Bahkan proyeksi itu lebih tinggi dari target volume LPG subsidi pada 2026 sebesar 8,31 MT. Bahlil menargetkan akan mengatur LPG 3 kg menjadi satu harga untuk semua wilayah di Indonesia agar tidak ada kebocoran subsidi.

    “Ini untuk LPG Perpresnya kami lagi bahas. Kita akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil, Rabu (2/7).

    (acd/acd)

  • Menko Perekonomian: Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Menko Perekonomian: Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    “Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan, plafonnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover ataupun penjualan Rp50 miliar,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis.

    Plafon hingga Rp5 miliar tersebut dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Kemudian pemerintah juga memberikan bagi sisi permintaannya (demand side) untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah.

    “Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya (untuk renovasi) kira-kira Rp13 triliun,” ujar Airlangga.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Hari ini saya menghadiri rapat evaluasi kredit usaha rakyat (KUR) semester 1 tahun 2025 dan Usulan Pengembangan Skema KUR tahun 2025. Tindak lanjut dukungan yang begitu besar dari Bapak Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan,” kata Ara.

    Dia mengatakan, berkat arahan dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Program 3 Juta Rumah untuk rakyat mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak dan ekosistem perumahan.

    Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi hunian untuk masyarakat dengan baik. Koordinasi antar instansi pemerintah pun terus dilaksanakan agar mampu berkolaborasi dan bersinergi menghasilkan program dan kebijakan pro rakyat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas Jadi 5%, Ini Rincian Target APBN 2025

    Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas Jadi 5%, Ini Rincian Target APBN 2025

    Jakarta –

    Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui prognosis semester II dan outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sampai akhir tahun yang disampaikan pemerintah. Terdapat beberapa perubahan mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga pembiayaan anggaran.

    Persetujuan diberikan Banggar DPR RI dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Said Abdullah dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Dalam outlook terbaru, Sri Mulyani menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 menjadi dalam rentang 4,7-5%. Proyeksi tersebut turun dibandingkan asumsi sebelumnya di level 5,2%.

    Terkait nilai tukar rupiah, Sri Mulyani memperkirakan sampai akhir tahun akan lebih lemah pada level Rp 16.300- Rp 16.800 per dolar AS dan imbal hasil SBN ditetapkan masih cukup lebar pada level 7% atau dekat batas bawah 6,8%.

    Postur APBN sampai akhir 2025 juga mengalami perubahan yakni realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp 662 triliun, lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya Rp 616,2 triliun. Hal itu dikarenakan defisit diperkirakan melebar ke 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari yang semula dipatok hanya 2,53% PDB.

    “Kami akan terus menjaga secara hati-hati APBN 2025. Kita melihat pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” kata Sri Mulyani.

    Asumsi dasar ekonomi makro 2025 terbaru:

    – Pertumbuhan ekonomi 4,7-5%, sebelumnya 5,2%
    – Inflasi 2,2-2,6%, sebelumnya 2,5%
    – Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,8-7,3%, sebelumnya 7%
    – Nilai tukar rupiah Rp 16.300 – Rp 16.800/US$, sebelumnya Rp 16.000/US$
    – Harga minyak mentah Indonesia US$ 68-82/barel, sebelumnya US$ 82/barel
    – Lifting minyak bumi 593-597 ribu barel per hari, sebelumnya 606 ribu barel per hari
    – Lifting gas bumi 976-980 ribu barel setara minyak per hari, sebelumnya 1,05 juta barel setara minyak per hari.

    Outlook terbaru APBN 2025:

    A. Pendapatan negara Rp 2.865,5 triliun, sebelumnya Rp 3.005,1 triliun
    – Penerimaan perpajakan Rp 2.387,3 triliun, sebelumnya Rp 2.490,9 triliun
    – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 477,2 triliun, sebelumnya Rp 513,6 triliun
    B. Belanja negara Rp 3.527,5 triliun, sebelumnya Rp 3.621,3 triliun
    – Belanja pemerintah pusat Rp 2.663,4 triliun, sebelumnya Rp 2.701,4 triliun
    – Transfer ke daerah Rp 864,1 triliun, sebelumnya Rp 919,9 triliun
    – Keseimbangan primer defisit Rp 109,9 triliun, sebelumnya Rp 63,3 triliun
    – Defisit Rp 662 triliun atau 2,78%, sebelumnya Rp 616,2 triliun atau 2,53%
    – Pembiayaan anggaran Rp 662 triliun, sebelumnya Rp 616,2 triliun

    (acd/acd)

  • Cegah Nepotisme, Calon DK LPS Dilarang Punya Hubungan Keluarga dan Terlibat Politik – Page 3

    Cegah Nepotisme, Calon DK LPS Dilarang Punya Hubungan Keluarga dan Terlibat Politik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Sri Mulyani Indrawati memastikan proses seleksi calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 akan berjalan dengan sangat ketat dan menjaga prinsip independensi.

    Salah satu syarat penting, peserta seleksi tidak boleh merupakan pengurus atau anggota partai politik. Hal ini sejalan dengan semangat untuk menjaga netralitas jabatan di sektor keuangan, terutama pada lembaga seperti LPS yang memiliki mandat penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan.

    “Bukan pengurus dan atau anggota partai politik saat pencalonan,” kata Sri Mulyani dalam pengumuman seleksi calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030, di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Selain itu, para pendaftar juga dilarang menjabat atau menjadi konsultan, pegawai, atau pemilik bank maupun perusahaan asuransi, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuannya yakni untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota DK LPS.

    Ketentuan ini dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai yang wajib diunggah saat mendaftar secara online. Dalam surat tersebut, peserta menyatakan kesediaan tidak menjabat atau memiliki keterkaitan dengan lembaga keuangan yang diawasi.

    “Dokumen Scan Surat Pernyataan Bermeterai sesuai format yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman yang akan kami sampaikan ini yang menyatakan bahwa calon ketua dan anggota DK LPS, tidak menjabat sebagai pengurus dan atau anggota partai politik pada saat pencalonan,” jelasnya.

    Adapun syarat tersebut dirancang untuk menyaring kandidat yang benar-benar independen, netral, dan memiliki rekam jejak profesional yang bersih di sektor keuangan.

     

  • Sri Mulyani: Seleksi DK LPS Dijamin Anti Sogokan dan Orang Dalam – Page 3

    Sri Mulyani: Seleksi DK LPS Dijamin Anti Sogokan dan Orang Dalam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan proses seleksi calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 akan berlangsung dengan prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas.

    Bendahara negara ini menyatakan seleksi dilakukan tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun dan tidak ada ruang untuk intervensi.

    “Panitia seleksi tidak memungut biaya di dalam rangka pelaksanaan seleksi pada para peserta keputusan panitia seleksi bersifat final mengikat dan tidak dapat diganggu gugat,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers pengumuman seleksi DK LPS, Kamis (3/7/2025).

    Menkeu menjelaskan, Pemerintah, melalui Keputusan Presiden No. 42/P/2025, telah membentuk panitia seleksi lintas lembaga yang beranggotakan unsur pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta profesional dari sektor perbankan dan asuransi.

    Komposisi ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan independensi proses seleksi. Sri Mulyani juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan panitia atau instansi tertentu untuk memuluskan seleksi.

    “Panitia seleksi berwenang untuk menentukan atau menyesuaikan jabatan target dari masing-masing peserta seleksi peserta agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan proses seleksi,” ujarnya.

    Peserta seleksi pun diminta menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesediaan untuk mengikuti proses seleksi dengan jujur dan menerima seluruh keputusan pansel tanpa syarat apa pun.

    “Jadi, seleksi akan dilakukan pure berdasarkan proses yang ada secara berintegritas tidak ada janji-janji dari berbagai pihak lain dan panitia seleksi tidak menyediakan atau mengganti biaya apapun kepada peserta selama proses seleksi,” katanya.

  • Sri Mulyani umumkan pansel calon ketua dan anggota DK LPS 2025-2030

    Sri Mulyani umumkan pansel calon ketua dan anggota DK LPS 2025-2030

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan panitia seleksi (pansel) calon ketua dan anggota dewan komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030.

    Dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pansel kali ini sama dengan pansel yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42/P Tahun 2025 tanggal 17 April 2025.

    Ketua merangkap Anggota Panitia Seleksi DK LPS dipegang oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

    Anggota panitia seleksi dari perwakilan pemerintah adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Perwakilan BI yaitu Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, perwakilan OJK adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, perwakilan perbankan Komisaris Utama Indonesia Financial Group (IFG) Fauzi Ichsan, serta perwakilan asuransi Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (IIFF) Rizal Bambang Prasetijo.

    Seleksi kali ini menyaring kandidat untuk jabatan ketua DK merangkap anggota serta anggota DK yang membidangi program penjaminan dan resolusi bank untuk periode jabatan lima tahun, yaitu 2025-2030.

    Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman: https://seleksi-dklps.kemenkeu.go.id pada 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB hingga 10 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.

    Pendaftar hanya diperkenankan memilih satu jabatan antara ketua DK atau anggota DK. Penjelasan lebih rinci mengenai persyaratan pendaftar dapat dilihat di laman seleksi DK LPS.

    Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 65 UU P2SK, anggota DK LPS terdiri dari tujuh orang, yakni tiga perwakilan ex-officio dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta empat orang dari dalam atau luar LPS, dengan ketentuan minimal dua orang berasal dari luar LPS.

    Komisi XI DPR RI kemarin memutuskan untuk menunda penetapan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 karena masih menunggu pengusulan tiga Anggota DK LPS lainnya sehingga seluruhnya dapat ditetapkan secara bersamaan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Ramal Harga Minyak di Kisaran 66-94 Dolar AS per Barel

    Sri Mulyani Ramal Harga Minyak di Kisaran 66-94 Dolar AS per Barel

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan harga minyak dunia akan berada pada kisaran 66 hingga 94 dolar AS per barel pada semester II tahun 2025.

    Proyeksi ini mempertimbangkan dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah serta arah kebijakan dari negara-negara produsen minyak.

    “Kami memperkirakan (harga minyak) cukup lebar antara 66 hingga 94 dolar AS per barel di semester II,” kata Sri Mulyani dilansir ANTARA, Rabu, 2 Juli.

    Meski demikian, dirinya mengakui outlook harga minyak ke depan masih diliputi ketidakpastian.

    Harga minyak dunia sendiri sempat melonjak akibat insiden pengeboman di Iran oleh Israel.

    Namun, Sri Mulyani yakin kondisi perlahan akan mereda dan mendorong keyakinan bahwa harga minyak tidak akan menembus angka psikologis 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun.

    “Semoga tetap terjaga suasana kondusif dari sisi geopolitik dan perang di Timur Tengah,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bendahara Negara itu mencermati sejumlah proyeksi dari lembaga global yang menunjukkan angka bervariasi.

    Lembaga Energi Dunia memperkirakan harga minyak bisa berada di level 66 dolar AS per barel, Bloomberg menempatkannya di angka 69 dolar AS, sementara Bank Dunia lebih konservatif dengan estimasi 64 dolar AS per barel.

    Sementara mengenai lifting minyak, pemerintah memperkirakan volume produksi minyak pada semester kedua berada di kisaran 593.000 hingga 597.000 barel per hari, termasuk tambahan dari lapangan minyak Banyu Urip.

    Kemudian, lifting gas diproyeksikan antara 976.000 hingga 980.000 barel setara minyak per hari.

    “Untuk lifting (minyak) tadi selain yang kami sampaikan di Rapat Paripurna DPR mengenai tambahan dari (lapangan minyak) Banyu Urip, ini adalah antara 593.000-597.000barel per hari. Sedangkan gas masih di bawah 1 juta, yaitu 976-980 dolar AS per BSMPH di semester II,” tutur Sri Mulyani

    Sri Mulyani dalam paparannya menjelaskan, pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada semester I tahun 2025 cenderung menurun, yang dipengaruhi oleh faktor permintaan global serta dinamika kebijakan luar negeri.

    Intervensi AS terhadap kebijakan OPEC+ untuk menaikkan produksi mulai Juli 2025, serta peluang kesepakatan dagang AS-China, turut memengaruhi ekspektasi pasar.

    Sementara untuk semester II harga masih akan dinamis, dengan potensi tren naik akibat gangguan suplai dari konflik Timur Tengah.

    Namun, menurutnya, tetap ada sinyal OPEC+ untuk melanjutkan rencana peningkatan produksi.

  • Rupiah melemah dipengaruhi perkiraan defisit APBN melebar 

    Rupiah melemah dipengaruhi perkiraan defisit APBN melebar 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah dipengaruhi perkiraan defisit APBN melebar 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 02 Juli 2025 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi perkiraan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang melebar.

    “Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit APBN di tahun 2025 diperkirakan melebar menjadi 2,78 persen dari target APBN sebesar 2,50 persen sebelumnya,” kata dia kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, Menkeu disebut menyampaikan bahwa pemerintah masih dapat menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai penyangga, sehingga pemerintah tak perlu menambah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) melebihi target.

    Pada Selasa (2/7), Sri Mulyani mengajukan permohonan penggunaan SAL sebesar Rp85,6 triliun kepada DPR RI.

    Outlook defisit APBN hingga akhir 2025 diproyeksikan mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Angka itu lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Pelebaran defisit ini disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara.

    Total pendapatan negara diperkirakan hanya akan mencapai Rp2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target dalam pagu anggaran sebesar Rp3.005,1 triliun.

    Untuk menghindari ketergantungan penuh pada pembiayaan melalui penerbitan utang, Menkeu berencana memanfaatkan sebagian dari SAL tahun anggaran 2024 yang tercatat Rp457,5 triliun.

    Melihat dari sisi global, pelemahan kurs rupiah didorong penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat terhadap mata uang Asia akibat rilis data Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

    “Data tersebut memberikan sinyal pengetatan pasar tenaga kerja di AS,” ujar Josua.

    Senada, Analis Bank Woori Saudara Rully Nova juga mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah karena peningkatan risiko fiskal akibat defisit anggaran pemerintah mendekati 3 persen dari APBN.

    Faktor lainnya juga berasal dari rencana penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump pada 9 Juli 2025.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Rabu di Jakarta melemah sebesar 47 poin atau 0,29 persen menjadi Rp16.247 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.200 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.236 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.196 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Banggar DPR RI Kritik Keras Menkeu Sri Mulyani: Efisiensi Tapi Utang Malah Bertambah

    Banggar DPR RI Kritik Keras Menkeu Sri Mulyani: Efisiensi Tapi Utang Malah Bertambah

    Sebagai Menteri Keuangan, lanjut Sri Mulyani, dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk membuka blokir tanpa persetujuan Presiden.

    Polemik ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan efisiensi fiskal dan tuntutan pembiayaan program strategis nasional di tengah kondisi penerimaan negara yang menurun.

    Sebelumnya, Pengamat Politik Ekonomi Heru Subagia menyampaikan pandangan kritisnya terkait kondisi perekonomian negara di tangan Prabowo.

    Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapatkan revisi telak dari lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional. Bukan lagi sekedar omon-omon ekonomi Indonesia bakal tumbuh 8 persen tetapi sebaliknya harus terjungkal dalam titik ekstrem.

    Tersiar kabar buruk bahwa Bank Dunia (World Bank) telah memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen. Demikian juga dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 dari sebesar 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

    (Kemenkeu) memangkas target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 dari 5,2 persen menjadi di kisaran 4,7 persen hingga 5,0 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemangkasan target pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dilakukan dengan menyesuaikan proyeksi lembaga-lembaga internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Begawan Ekonomi Indonesia ini mengumumkan pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin, 1 Juli 2025. Dengan demikian, pernyataan Sri Mulyani secara langsung menggulung pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen. Perdebatan dan juga diskusinya sudah dikubur rapat. (bs-sam/fajar)