Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Tere Liye Ingatkan Purbaya Soal Nasib Tragis Sri Mulyani

    Tere Liye Ingatkan Purbaya Soal Nasib Tragis Sri Mulyani

    “Kalian cepat sekali menjilat Purbaya deh,” sambungnya.

    Menurutnya, Sri Mulyani juga dulu berlaku seperti Purbaya. Sampai akhirnya lengser dari jabatannya setelah rumahnya digeruduk massa.

    “Kalian lupa, Sri Mulyani itu dulu juga begitu. Oh iya, itu benar, dia turun setelah rumahnya diserbu. Tapi Sri Mulyani, menteri keuangan terbaik dunia bukan omong kosong,” jelasnya.

    “Di awal-awal jabatannya, duh Rabbi, yang mengelu-elukannya, yang love sekebon, yang memujanya jutaan,” tambahnya.

    Tere Liye memaparkan sejumlah kebijakan Sri Mulyani kaa itu. Sehingga dipuja-puji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Tukin, gaji ke-13, THR, kenaikan gaji PNS dua digit, 10%, 15%, krisis 2008 Indonesia tetap stabil. Bla bla, panjang daftarnya. Dulu, aduh aduh, kebijakan Sri Mulyani itu dipuja-puji, dan betulan berdampak setidaknya bagi jutaan PNS,” ucapnya.

    “Dia juga mengawal sertifikasi guru (meskipun yang mutusin Menkeu sebelumnya). Nah, Purbaya, dia sudah naikin gaji PNS 15% belum?” tambahnya.

    Sejelek-jeleknya Sri Mulyani, menurutnya hanya butuh 12 jam saja menyetujui penulis bisa pakai NPPN. Memang, PPN buku percetakan masih dikenakan sekarang, tapi setidaknya sebagian masalah penulis diatasi.

    “Lantas apa nasib Sri Mulyani di akhir?
    Paham tidak? Sungguh malang sebuah bangsa, yang bersorak sorai menurunkan paksa pemimpinya, untuk kemudian bersorak sorai mengangkat pengganti baru, memuja-mujinya,” paparnya.

    “Lantas besok-besok kembali bersorak sorai menurunkannya lagi, menggantinya dengan pemimpin baru yang lagi-lagi, besok-besok di turunkan paksa, begituuuu saja,” tambahnya.

  • Purbaya Mau Turun Tangan Sendiri Tagih Utang Obligor BLBI

    Purbaya Mau Turun Tangan Sendiri Tagih Utang Obligor BLBI

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan turun tangan sendiri untuk menagih utang obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia akan menggunakan tim sendiri dari Kementerian Keuangan untuk membereskan masalah tersebut, tanpa harus ada Satuan Tugas (Satgas).

    “Kelihatannya cenderung kita bubarkan saja (Satgas BLBI). Nanti kita pakai tim dari yg ada di Kemenkeu untuk ngejar itu. Itu saya akan awasi. Itu jangan sampai menimbulkan distorsi saja tetapi nggak ada hasilnya. Lebih baik saya diem, saya beresin nanti itu,” kata dia dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Purbaya menyebut dalam menagih utang tidak harus lagi menggunakan Satgas. Karena menurutnya kinerja dari Satgas BLBI tidak sesuai janji dari satgas tersebut.

    “Jadi gini, kita kalau ngejar utang, nggak usah pakai satgas lagi, kita kerjain aja sendiri. Karena kelihatannya ekspetasi ke satgas besar sekali padahal sepertinya realisasi recover incomenya yang didapat nggak sebesar yang dijanjikan,” terangnya.

    Sebelumnya, Purbaya telah mengatakan akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satgas yang dibentuk di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu dianggap hanya membuat ribut dan tidak mendapatkan hasil signifikan.

    “Satgas BLBI, saya masih dalam proses (untuk menentukan keputusan). Nanti saya lihat seperti apa ininya, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya nggak banyak-banyak amat. Cuma bikin ribut saja, income-nya nggak banyak-banyak amat. Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas (BLBI) itu,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Untuk diketahui, kronologi awal utang BLBI bisa dibilang kasus lama yakni merupakan warisan dari krisis moneter 1998. Dalam catatan detikcom, Eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menjelaskan BLBI merupakan konsekuensi dari krisis moneter di Indonesia yang terjadi tahun 1997 sampai 1998.

    “BLBI ini merupakan konsekuensi dari krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 lalu. Di mana pada saat itu negara harus melakukan penalangan/bailout terhadap krisis yang terjadi,” tulis Sri Mulyani di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

    Ia menyatakan total tagihan negara (piutang) kepada obligor BLBI mencapai Rp 110,45 triliun. Pemerintah lantas membentuk Satgas BLBI untuk memastikan pengembalian hak tagih negara.

    Satgas tersebut dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023, Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

    (acd/acd)

  • Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

    Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

    GELORA.CO – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuding Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Sri Mulyani penyebab atas kerugian negara ribuan triliun rupiah dari sektor pertambangan akibat kebijakan yang menguntungkan perusahaan asing, khususnya China.

    Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, berjudul “Inilah Biang Kerok Kebijakan ‘Perampokan’ Tambang”, Senin (13/10/2025), Said Didu mereka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang disebutnya sebagai “perampokan tambang” selama 10 tahun terakhir.

    “Kalau kita ingin kembali bahwa siapa sih yang biang kerok sebenarnya perampokan tambang di Indonesia, menurut saya yang pertama adalah Joko Widodo, yang kedua adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia, yang keempat adalah Sri Mulyani,” kata Said Didu dinukil Monitorindonesia.com, Selasa (14/10/2025).

    Menurut Said Didu perusahaan tambang China di Indonesia mendapat fasilitas istimewa berupa pembebasan pajak, bea, dan berbagai pungutan lainnya selama 30 tahun. Padahal, menurutnya, umur tambang di lokasi-lokasi tersebut tidak akan mencapai 30 tahun. “Artinya mereka tidak akan pernah membayar apa pun ke Indonesia dan datang mengeruk tambang di Indonesia,” katanya.

    Lantas Said mencontohkan kawasan pertambangan Morowali di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang diklaim menghasilkan kerugian negara hingga Rp700 triliun per tahun. Jika dikalkulasi selama 10 tahun, total kerugian bisa mencapai ribuan triliun rupiah.

    Menurut Said Didu, Luhut Binsar Pandjaitan juga menjadi sosok kunci yang memperjuangkan masuknya perusahaan tambang China ke Indonesia. Luhut disebut mengubah aturan untuk membolehkan tenaga kerja asing China masuk secara masif, meski sebelumnya dilarang undang-undang.

    “Promotor utama perusahaan China dan tambang China di Indonesia selama 10 tahun ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” jelas Said.

    Ia juga menyoroti pembangunan smelter di kawasan industri khusus yang bebas dari berbagai pungutan, yang menurutnya hanya menguntungkan perusahaan asing tanpa memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia.

    Pun, Said Didu membantah narasi peningkatan ekspor tambang sebagai pencapaian positif. Menurutnya, ekspor yang tercatat sebenarnya bukan milik Indonesia karena setelah ore (bijih) dari rakyat masuk ke kawasan industri dan diolah di smelter China, kepemilikannya otomatis beralih.

    “Yang membayar royalti itu bukanlah perusahaan China, tapi rakyat yang punya tambang. Ini pengelabuhan terus dilakukan,” jelasnya.

    Ia juga menyebut perusahaan China di Indonesia beroperasi dengan membawa mesin sendiri, menggunakan bank sendiri, mempekerjakan tenaga kerja asing sendiri, tanpa membayar pajak, bea, atau pungutan apa pun.

    Said Didu mengapresiasi langkah tim penertiban tambang yang dipimpin Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Prabowo yang mengungkap sekitar 4,3 juta hektar tambang bermasalah terkait izin.

    Ia berharap Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Keuangan, mengevaluasi kembali kebijakan pembebasan pajak dan bea untuk tambang yang masih berlaku hingga saat ini.

    “Kepada Menteri Keuangan, saya berharap mengevaluasi kembali tentang pembebasan pajak dan bea terhadap tambang-tambang yang masih ada sekarang. Karena sebenarnya itu tidak diperlukan,” jelasnya.

    Said Didu menambahkan daftar pejabat yang disebutnya ikut bertanggung jawab, termasuk mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (era Jokowi) dan Siti Nurbaya (Menteri LHK era Jokowi), serta Kapolri atas lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran izin penggunaan hutan untuk pertambangan.

    “Pelanggaran hukum ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum, Kapolri, Kejaksaan dan lain-lain,” katanya.

    Said Didu menegaskan bahwa publik harus memahami dan menuntut pertanggungjawaban pejabat yang mengambil kebijakan merugikan negara, rakyat, dan bangsa dalam jangka panjang.

    “Saatnya kita menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara, kerugian rakyat, atas kebijakan rezim Joko Widodo bersama dengan menteri-menterinya,” katanya.

    Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang dituding Didu.

  • Ramai Jadi Sorotan, Apa Itu Family Office yang Diinisiasi Luhut?

    Ramai Jadi Sorotan, Apa Itu Family Office yang Diinisiasi Luhut?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pusat keuangan tengah ramai diperbincangkan publik. Kabarnya, konsep ini diinisiasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan melalui pembentukan family office.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, proyek itu merupakan rencana lama yang telah diinisiasi Luhut. Namun, ia menekankan, fokus realisasi proyek itu baru sebatas diramu oleh DEN, belum melibatkan pihak lain, termasuk dirinya sendiri.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri,” kata Purbaya saat diemui di kawasan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jakarta, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Ia memastikan, anggaran pendapatan dan belnaja negara (APBN) tak akan ia alokasikan untuk membangun family office di Bali. Purbaya lebih memilih fokus menggunakan APBN untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli serta memperbaiki iklim investasi.

    “Anggarannya enggak akan saya alihkan ke sana. Saya fokus alokasi anggaran yang tepat. Nanti pas melaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” tegas Purbaya.

    Purbaya juga menegaskan, tak pernah terlibat dalam pembahasan pembentukan family office dengan Luhut atau DEN secara umum. Ia bahkan mengaku belum memahami konsep family office di Bali.

    “Jadi saya enggak terlibat. Kalau may ya saya doain lah. Saya belum terlalu mengerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” tutur Purbaya.

    Konsep Family Office Versi Luhut

    Pada Maret 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berencana membentuk tim untuk merealisasikan pendirian Family Office di Indonesia.

    Menurut Luhut, tim nya sendiri di DEN sudah bergerak sejak 6 bulan lalu untuk mempersiapkan pembentukan Family Office di Indonesia.

    “Ya kita segera, tadi tim bekerja, mulai besok mereka bekerja dengan timnya Pak Airlangga, dengan tim kami, karena sebenarnya kita sudah mengerjakan 6 bulan,” kata Luhut seusai mengadakan pertemuan dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Luhut berujar, Family Office akan terbentuk pada tahun ini. Ia pun memastikan telah mendapatkan berbagai masukkan dari berbagai pelaku pengelola Family Office, termasuk Ray Dalio, investor AS pendiri Bridgewater Associates yang kini menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo dan seluruh menteri, termasuk Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, ia katakan telah sepakat untuk membentuk Family Office di Indonesia.

    “Semua, bukan soal Kementerian Keuangan saja, semua kita harus setuju. Tapi kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting,” tutur Luhut.

    Sebagai catatan, rencana Indonesia membentuk Wealth Management Center atau Family Office telah mendapatkan restu sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya, pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cek fakta, Sri Mulyani diperiksa Bareskrim Polri setelah tak lagi jadi Menteri Keuangan

    Cek fakta, Sri Mulyani diperiksa Bareskrim Polri setelah tak lagi jadi Menteri Keuangan

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook menarasikan bahwa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, diperiksa oleh Bareskrim Polri setelah tidak lagi menjabat sebagai menkeu.

    Video berdurasi 16 detik itu memperlihatkan Sri Mulyani berjalan sambil dikerumuni wartawan, dengan narasi yang mengaitkannya pada kasus SKK Migas.

    Unggahan tersebut ramai dengan lebih dari 1,8 juta penanyangan dan 55 ribu tanda suka.

    Di dalam video terdapat tulisan:

    “Viral..!! mantan mentri keuangan SRI MULYANI diperiksa di kementrian keuangan

    NETIZEN ayo rampas aset bila terbukti

    Bagaimana menurut kalian bantu share like dan komen dibawah ini”

    Namun, benarkah Sri Mulyani diperiksa Bareskrim Polri setelah tak lagi jadi Menteri Keuangan?

    Unggahan yang menarasikan Sri Mulyani diperiksa Bareskrim Polri setelah tak lagi jadi Menteri Keuangan. Faktanya, Sri Mulyani memang diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam penjualan kondensat SKK Migas. Saat itu, ia dimintai keterangan sebagai saksi pada tahun 2015, bukan 2025. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut merupakan cuplikan lama dari KompasTV berjudul “Pemeriksaan Sri Mulyani” yang diunggah pada 8 Juni 2015.

    Dalam tayangan tersebut dijelaskan bahwa Sri Mulyani Indrawati, yang saat itu merupakan mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY, memang diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam penjualan kondensat SKK Migas. Saat itu, ia dimintai keterangan sebagai saksi.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengakuan Purbaya Satu Bulan Jabat Menkeu: Cukup Kusut Tapi Seru

    Pengakuan Purbaya Satu Bulan Jabat Menkeu: Cukup Kusut Tapi Seru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setelah sebulan menjabat sebagai bendahara negara menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ternyata menemukan banyak sekali permasalahan di sektor fiskal.

    Ia mengatakan, salah satu masalah itu ialah serapan APBN 2025 yang tidak maksimal. Kondisi itu justru membuat dana menganggur pemerintah semakin menumpuk dari tahun ke tahunnya, hingga terakumulasi menjadi Saldo Anggaran Lebih atau SAL yang lebih dari Rp 400 triliun.

    “Cukup kusut sih. Kan ada berbagai hal. Pertama saya lihat anggaran negara seperti apa 2025. 2025 penyerapannya seperti apa, ternyata banyak juga yang tidak diserap dan yang utamanya ada banyak uang nganggur,” kata Purbaya, dalam wawancara di CNBC Indonesia TV, Jumat (10/10/2025).

    Permasalahan ini pun membuat ia gencar mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempercepat belanja negara, salah satunya penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia ke bank milik negara,.

    Kebijakan itu bahkan menjadi program utamanya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025.

    Untuk meningkatkan peredaran uang primer atau M0 dan menggerakkan lebih cepat aktivitas ekonomi masyarakat, ia menempatkan dana menganggur pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI per 12 September 2025.

    Selain masalah banyaknya dana menganggur yang dimiliki pemerintah, Purbaya mengatakan, selama sebulan menjabat ia menyaksikan bagaimana besarnya efek pemangkasan anggaran transfer ke daerah terhadap perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

    Sebagai informasi, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

    Purbaya mengaku digeruduk oleh Gubernur dan Bupati beberapa waktu lalu akibat kebijakan pemangkasan anggaran TKD yang cukup signifikan. Para kepala daerah itu protes karena TKD-nya dipangkas. “Ya gampang-gampang susah menghadapi mereka,” tegasnya.

    Namun, Purbaya berjanji jika ekonomi membaik, dirinya akan mengembalikan anggaran yang dipangkasnya. Adapun, syaratnya serapan anggaran pemerintah daerah harus bagus. “Jangan ada yang macet, jangan ada yang bocor sana-sini. Jadi satu bulan ini cukup seru.”

    Foto: Infografis/ Purbaya/ Edward Ricardo
    Infografis, Gebrakan 1 Bulan Purbaya

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkeu Purbaya: Saya Tidak Takut Siapapun

    Menkeu Purbaya: Saya Tidak Takut Siapapun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak takut dengan siapapun, karena dekat banyak para pengambil keputusan dari beberapa rezim.

    Purbaya mengaku sudah pernah membantu maupun menjadi bawahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo, Menko Perekonomian 2009—2014 Hatta Rajasa, Menko Perekonomian 2014 Chairul Tanjung, hingga Menko Marves 2016—2024 Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Jadi, saya sudah biasa bergaul dengan top-top thinker-nya di Indonesia. Saya enggak pernah takut sama siapa saja jadinya. Saya udah selalu terekspos dengan cara berpikir mereka, cara mereka mengambil keputusan,” ungkap Purbaya dalam forum Investor Daily Summit 2025, Jakarta, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

    Dia pun memuji Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo juga terampil mengambil keputusan.

    Purbaya bahkan cara kepala negara dan pemerintahan itu memilihnya menjadi menteri keuangan. Dia mengaku sempat ‘menakut-nakuti’ Prabowo akan terjadi pergantian kekuasaan apabila arah kebijakan ekonomi tidak segera diubah.

    Dia mengaku sempat dipanggil Prabowo bersama sekitar empat orang lain ke Hambalang, Bogor pada Jumat (5/9/2025). Saat itu, sambungnya, Prabowo memberi pemaparan hingga tiga.

    Esoknya, Sabtu (6/9/2025), kepala negara dan pemerintah itu kembali memberikan pemaparan. Selama itu, Purbaya hanya diam tanpa menanggapi.

    Pada hari ketiga, Minggu (7/9/2025), Purbaya dan empat orang lainnya kembali berkumpul di Hambalang. Kala itu, dia tidak mau diam lagi.

    “Kalau hari Minggu, waktu itu saya enggak ngomong, ya sudah lah, enggak ada kans untuk bicara lagi. Waktu ketemu, rapatnya berlima. Begini, begini, begini, saya bilang tadi, saya takut-takuti, ‘Februari Pak [bakal pergantian kekuasaan],’ ‘Oh gitu ya?’ Nah itu, recipe to my success, kita takut-takutin dia,” ungkap Purbaya.

    Dia memberikan data-data ekonomi dari Presiden ke-2 Suharto hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dari waktu ke waktu, selalu ada masa ekspansi ekonomi sekitar tujuh tahun dan masa resesi atau penurunan ekonomi sekitar satu tahun.

    Purbaya menjelaskan jika otoritas salah mengambil keputusan pada saat masa penurunan atau krisis ekonomi maka bisa terjadi pergantian kekuasaan. Dia menilai itu yang terjadi waktu kejatuhan Presiden ke-2 Suharto dan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur.

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengklaim masa penurunan ekonomi Era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008—2009 dan Era Presiden ke-7 Jokowi pada 2016 bisa menghindari pergantian kekuasaan akibat dirinya memberi masukan ke pemerintahan saat itu.

    “Ekonomi jatuh, dia jatuh. Untung ada saya,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa ekonomi akan ‘kering’ apabila pertumbuhan uang primer (M0) rendah. Oleh sebab itu, Purbaya selalu menganjurkan agar kebijakan moneter dan fiskal selalu mendukung likuiditas.

    Masalahnya, sambungnya, pertumbuhan uang primer mendekati 0% pada pertengahan 2025. Dia pun tidak heran apabila sempat terjadi demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota besar di Indonesia pada akhir Agustus lalu.

    “Kalau kita tidak berubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu. Semakin lama, semakin parah, dan penghitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan menjadi pergantian kekuasaan yang cost-nya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu dari Presiden Prabowo, makanya saya dimasukin, ‘Yawudah lo betulin’,” ungkapnya.

    Ternyata setelah menyampaikan itu, esoknya atau Senin (8/9/2025), Prabowo melantiknya menjadi menteri keuangan, ganti Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat selama 14 tahun.

  • Forum RT/RW Jakut gelar deklarasi damai cegah kerusuhan-penjarahan

    Forum RT/RW Jakut gelar deklarasi damai cegah kerusuhan-penjarahan

    Jakarta (ANTARA) – Forum RT/ RW serta puluhan organisasi masyarakat (ormas) di Jakarta Utara (Jakut) menggelar aksi damai dan menyatakan menolak dan mencegah segala bentuk tindakan anarkis seperti kerusuhan hingga penjarahan.

    “Kami menginisiasi deklarasi damai yang diikuti 47 Ormas karena masyarakat tak ingin peristiwa anarkis seperti pada demonstrasi akhir Agustus 2025 itu terulang kembali,” kata Ketua Forum RT/RW Jakarta Utara, Suaib usai deklarasi di Gelanggang Remaja Jakarta Utara di Jakarta, Sabtu.

    Pada demonstrasi akhir Agustus itu, terjadi kerusuhan dan penjarahan pada rumah tokoh seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sejumlah mantan anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya.

    Ia mengatakan bahwa aksi penjarahan tidak menggambarkan masyarakat Jakarta Utara sesungguhnya sehingga kuat dugaan ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk berbuat anarkis.

    “Aksi penjarahan bukan menjadi ide atau gerakan murni masyarakat Jakarta Utara, tapi kami melihat bahwa memang ada provokasi yang terbangun,” kata dia.

    Dirinya menilai, tindakan penjarahan di rumah Ahmad Sahroni telah mencoreng nama baik warga Jakarta Utara.

    Oleh karena itu, dia berharap agar aparat kepolisian melakukan penegakan hukum kepada para pelaku.

    “Kami berharap bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun yang memprovokasi ini, betul-betul bisa dilakukan satu proses yang tegas, yang tepat agar kejadian serupa tak terulang,” kata dia.

    Ia mengatakan masyarakat Jakarta Utara menyadari pentingnya membangun kepercayaan antarwarga dan bersama-sama berkomitmen untuk memperbaiki citra diri yang rusak akibat tindakan anarkis segelintir orang.

    “Kami sudah mulai membangun satu upaya bagaimana kepercayaan-kepercayaan itu justru harus kita wujudkan baik kepada pemerintah maupun pelaku-pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya,” katanya.

    Ia mengatakan melalui deklarasi ini, 47 ormas di Jakarta Utara membangun wadah bernama ‘Jakarta Utara Rumah Kolaborasi’ agar tercipta situasi kondusif.

    Menurut dia, grup ini menjadi wadah kebersamaan untuk berdiskusi sehingga dapat menyikapi persoalan itu secara tepat.

    Sementara Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mendukung deklarasi damai masyarakat.

    Ia mengatakan menjaga situasi kondusif di Jakarta Utara menjadi tanggung jawab bersama.

    “Kami menyambut baik inisiatif Forum RT/RW dan seluruh ormas yang berkomitmen menjaga kedamaian dan ketertiban di Jakarta Utara. Deklarasi ini menunjukkan, bahwa masyarakat kita tidak ingin peristiwa serupa terulang kembali,” kata dia.

    Deklarasi damai ini dihadiri Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendiz, perwakilan Kodim 0502/Jakarta Utara Mayor Arm Nawang, dan sejumlah pimpinan ormas.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sebulan Dilantik Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Diusulkan Jadi Cawapres, Begini Responnya!

    Sebulan Dilantik Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Diusulkan Jadi Cawapres, Begini Responnya!

    GELORA.CO  — Nama Purbaya Yudhi Sadewa tengah menjadi sorotan publik setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

    Tak butuh waktu lama, ekonom yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu langsung menjadi buah bibir di berbagai kalangan.

    Popularitasnya melonjak tajam, bahkan mulai disebut-sebut sebagai salah satu tokoh potensial untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu mendatang.

    Namun, Purbaya menanggapi isu tersebut dengan tenang. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memikirkan peluang politik dan lebih memilih fokus menjalankan tugas barunya di bidang ekonomi.

    “Saya tidak terlalu peduli soal pencalonan atau urusan politik. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi,” ujar Purbaya saat ditemui di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Menurutnya, peningkatan popularitas yang terjadi belakangan ini bukan karena faktor politik, melainkan karena kondisi ekonomi Indonesia yang menunjukkan tren positif.

    Ia menilai, perbaikan indikator ekonomi seperti inflasi yang terkendali, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, serta penguatan nilai tukar rupiah turut menarik perhatian publik terhadap kinerja pemerintah.

    “Orang mungkin melihat ekonomi sedang membaik, jadi perhatian terhadap kementerian keuangan meningkat. Itu hal yang wajar,” kata Purbaya.

    Ia menambahkan, tugas utama yang diembannya kini adalah memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi nasional.

    Sikap santai Purbaya dinilai mencerminkan karakter teknokrat yang lebih mengutamakan kinerja daripada pencitraan politik.

    Sejumlah pengamat ekonomi juga menilai, kiprahnya selama di LPS dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan agenda reformasi ekonomi.

    Meskipun demikian, wacana tentang peluang Purbaya di dunia politik praktis tetap mencuat.

    Sejumlah pihak menilai, sosoknya yang dianggap bersih dan berprestasi bisa menjadi representasi kalangan profesional dalam gelanggang politik nasional.

    Namun bagi Purbaya sendiri, sorotan itu tampaknya tak terlalu penting.

    “Saya fokus bekerja. Kalau ekonomi kuat, itu sudah kontribusi terbaik saya untuk negara,” ujarnya menutup pernyataan

  • Buntut Panjang Polemik Tuntutan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

    Buntut Panjang Polemik Tuntutan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi penggerudukan sejumlah kepala daerah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan pemangkasan anggaran transfer ke daerah berbuntut panjang.

    Hal itu membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara. Dia menyentil para kepala daerah untuk bisa lebih adaptif terhadap kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

    Tito menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan efisiensi belanja birokrasi untuk menyikapi kebijakan pemangkasan TKD dalam APBN 2026.

    Belanja birokrasi yang dimaksudkan oleh Mendagri antara lain pengeluaran untuk rapat, perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya.

    Tito mengatakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia berhasil menerapkan efisiensi pada masa pandemi COVID-19 sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan efisiensi.

    “Rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam, makanan-minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang, mohon maaf, berlebihan, ini harus dikurangi. Banyak daerah yang melakukan itu bisa. Kita waktu zaman Covid juga bisa, dikurangi jauh anggaran kita, bisa,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (10/10/2025).

    Mendagri meminta kepada semua pihak di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri untuk senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya, seraya mengingatkan ada konsekuensi hukum bagi siapa saja yang mencoba bermain-main dengan anggaran.

    “Program-program juga harus betul-betul (dijalankan), anggaran untuk program harus betul-betul bisa menjadi barangnya. Jangan dijadikan bancakan, kena masalah hukum nanti,” tuturnya.

    Purbaya Bakal Tambah Anggaran

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa  sempat berjanji memberikan tambahan transfer ke daerah (TKD), setelah adanya sinyal pemotongan dari Sri Mulyani. Namun, ternyata banyak daerah yang masih mengeluhkan kekurangan TKD.

    Purbaya Yudhi Sadewa memberikan janji baru dan angin segar terkait penambahan dana transfer ke daerah (TKD) pada pertengahan tahun 2026, apalagi jika daerah-daerah mampu memperbaiki tata kelola penggunaan anggarannya, mengoptimalkan penyerapan anggaran, dan mencegah terjadinya kebocoran.

    “Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini, ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus, dan pajak kita membaik. Kalau ekonomi bagus, otomatis ya pajaknya naik ya. Nanti kita lihat, saya pesan ke mereka pastikan saja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan nggak ada yang bocor. Kalau itu terjadi, maka tahun depan kita bisa surplus untuk ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah (alokasi TKD, red.),” kata Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Terkait protes sejumlah gubernur mengenai pemotongan dana TKD, Purbaya memperingatkan kepala daerah jika mereka tak dapat mencegah adanya kebocoran, dan tidak memaksimalkan penyerapan anggaran untuk program-program yang produktif, maka sulit bagi pemerintah pusat untuk menambah alokasi dana TKD pada pertengahan tahun depan.

    “Ketika itu tidak bisa dihilangkan, susah kita menjalankan, atau menambah anggaran ke daerah, (dan) mereka juga setuju,” ujar Purbaya.

    Protes Gubernur Terkait TKD 

    Purbaya menuturkan bahwa protes masih ada sejumlah gubernur yang protes terkait TKD. Menurutnya, keberatan dari para kepala daerah merupakan hal yang wajar, namun pemerintah pusat tetap menekankan pentingnya disiplin anggaran di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan.

    “Jadi ya semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes. Saya bilang, pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik. Kalau ekonomi bagus otomatis pajaknya naik. Nanti kita lihat,” kata Purbaya.

    Purbaya mengatakan kepada kepala daerah memastikan penyerapan anggaran dilakukan secara optimal, tepat waktu, dan tanpa kebocoran. Jika hal itu tercapai, pemerintah pusat berkomitmen mengupayakan tambahan anggaran melalui pembahasan dengan DPR.

    “Saya pesan ke mereka, pastikan saja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan enggak ada yang bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan [bisa] minta ke DPR untuk menambah,” jelasnya.