Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Daftar Harga Motor Listrik Juli 2025, Ada yang Diskon Rp 30 Juta!

    Daftar Harga Motor Listrik Juli 2025, Ada yang Diskon Rp 30 Juta!

    Jakarta –

    Berikut ini daftar harga motor listrik di Indonesia per Juli 2025. Ada yang diskon sampai Rp 30 jutaan lho!

    Pilihan motor listrik di Indonesia makin beragam. Harga yang ditawarkan juga menarik. Bahkan terbaru ada motor listrik yang didiskon Rp 30 jutaan, sehingga harga jualnya menjadi Rp 19 jutaan. Nah buat kamu yang baru mau beli namun masih mempertimbangkan harga, berikut ini tim detikOto sajikan daftar harga beberapa motor listrik di Indonesia per Juli 2025 untuk OTR Jakarta.

    Daftar Harga Motor Listrik Juli 20251. Harga Motor Listrik HondaHonda Icon e: : Rp 28 juta (diskon Rp 6,66 juta), menjadi Rp 21,34 jutaHonda CUV e: : Rp 54,45 juta (diskon Rp 35,187 juta), menjadi Rp 19,263 jutaHonda CUV e: RoadSync Duo: Rp 59,65 jutaHonda EM1 e: : Rp 40 juta (diskon Rp 23,31 juta), menjadi Rp 16,69 jutaHonda EM1 e: Plus: Rp 40,5 juta2. Harga Motor Listrik PolytronPolytron Fox R 2025 Foto: Muhammad Hafizh GemilangPolytron Fox-R: Rp 13,6 jutaPolytron Fox 500: Rp 43,1 juta3. Harga Motor Listrik GesitsGesits G1: Rp 28,27 jutaGesits G1 Bundling Baterai: Rp 36,77 jutaGesits Raya: Rp 27,99 jutaGesits Garuda: Rp 29,99 juta4. Harga Motor Listrik SmootSmoot Zuzu: Rp 19,9 jutaSmoot DeSultan: Rp 24,9 juta5. Harga Motor Listrik VoltaVolta 401 Reguler: Rp 18,25 jutaVolta PatriotX: Rp 26,8 jutaVolta MandalaX: Rp 23,9 jutaVolta eX Reguler: Rp 17,85 jutaVolta Cyrus Reguler: Rp 20,5 jutaVolta Eagle Reguler: Rp 18,85 jutaVolta Mandala Reguler: Rp 19,95 jutaVolta Virgo Reguler: Rp 19,1 juta6. Harga Motor Listrik AlvaMotor listrik Alva N3. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOtoAlva Cervo: Rp 42,75 jutaAlva Cervo Boost Charge: Rp 45,5 jutaAlva N3: Rp 28,5 juta7. Harga Motor Listrik UnitedUnited C2000: Rp 23,9 jutaUnited MT1500: Rp 16,9 jutaUnited MX-1200: Rp 16,8 jutaUnited SL150: Rp 22,5 jutaUnited T1800: Rp 31,5 jutaUnited TX-1800: Rp 34,9 jutaUnited TX-3000: Rp 50,9 juta8. Harga Motor Listrik YadeaYadea Velax: Rp 19,8 jutaYadea G6: Rp 27,5 jutaYadea E8S Pro: Rp 23,9 jutaYadea T9: Rp 21,5 juta9. Harga Motor Listrik KawasakiKawasaki Ninja e-1 Foto: PT.Kawasaki Motor IndonesiaKawasaki Ninja e-1: Rp 150,6 jutaMotor Listrik Bakal Mendapat Subsidi

    Nah itu tadi daftar harga sejumlah motor listrik yang dijual di Indonesia saat ini. Bagi kamu yang tertarik, maka bisa mendatangi dealer-dealer terdekat. Saat ini diketahui ada sejumlah motor listrik yang bakal mendapat subsidi dari pemerintah. Namun masuk ke semester II tahun 2025, subsidi itu tak kunjung muncul. ketidakpastian subsidi motor listrik ini sempat membuat penjualan motor listrik turun. Soalnya, konsumen lebih banyak yang menunggu pemberlakuan subsidi motor listrik agar mendapatkan harga lebih murah.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan bahwa sudah ada pertemuan terakhir dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa Menteri lain. Faisol memperkirakan subsidi motor listrik keluar bulan depan.

    Pada Mei 2025 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap saat ini masing-masing kementerian tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian insentif. Salah satu paket yang akan diberikan berupa insentif Rp 7 juta untuk motor listrik. Insentif Rp 7 juta untuk motor listrik merupakan lanjutan dari program di 2024. Meski begitu, Airlangga belum mengungkap jumlah kuota untuk tahun ini. Sebagai gambaran, tahun lalu ada 50.000 unit kuota motor listrik subsidi yang diberikan.

    (dry/din)

  • Sri Mulyani Siapkan Sejumlah Strategi Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen di 2026

    Sri Mulyani Siapkan Sejumlah Strategi Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen di 2026

    JAKARTA – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen pada 2026.

    Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, 3 Juli, ia mengatakan strategi ini mencakup penguatan dari sisi permintaan dan penawaran, hingga peningkatan investasi dan ekspor.

    Dari sisi permintaan, pihaknya berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi serta penguatan berbagai program prioritas. Beberapa program yang dimaksud mencakup Lumbung Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta program makan bergizi gratis (MBG).

    Di sisi investasi, Sri Mulyani menyoroti peran penting Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dalam mengakselerasi penanaman modal di sektor-sektor strategis, terutama yang bernilai tambah tinggi.

    “Peranan Danantara akan sangat menentukan apakah investasi kita meningkat, karena Danantara itu state-owned. Kalau dominan tanpa bisa attract (investor), maka yang terjadi crowding out. Kalau investasi Danantara mampu attract swasta, maka Danantara bisa menjadi katalis. Jadi, ini adalah sesuatu yang perlu terus disampaikan. Kami telah berkomunikasi terus dengan tim Danantara,” jelasnya, dikutip Antara.

    Strategi lain yang juga menjadi prioritas adalah peningkatan ekspor melalui aktivasi hilirisasi dan diversifikasi produk serta pasar ekspor.

    Pemerintah akan terus mendorong pengolahan komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah, termasuk nikel, tembaga, bauksit, hingga produksi kendaraan listrik.

    Sementara dari sisi penawaran, penguatan rantai pasok dan hilirisasi sektor pertanian menjadi kunci. Menkeu berharap program MBG dan biodiesel B40 mampu mendongkrak produktivitas dan nilai tambah sektor ini.

    Di samping itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan perumahan, revitalisasi sekolah, dan pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy) juga masuk dalam prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menyebutkan, target pertumbuhan sektor-sektor utama juga telah ditetapkan. Sektor pertanian ditargetkan tumbuh 5,9-6,5 persen, manufaktur 4,7-5,3 persen, perdagangan 5,1-5,7 persen, dan konstruksi 5,2-5,4 persen.

    Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diharapkan tumbuh 5,0-5,5 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,0-5,9 persen, dan ekspor 5,8-6,5 persen.

    “Sektor-sektor strategis terus didorong. Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi yang akan kita pacu mendekati 8 persen, maka tantangannya adalah bagaimana trajectory itu bisa ditopang secara kredibel,” tutur Menkeu.

    Adapun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pendapatan negara diproyeksikan sebesar 11,71-12,22 persen dari PDB, dengan belanja negara sekitar 14,19-14,75 persen dari PDB.

    Defisit anggaran diperkirakan di kisaran 2,48-2,53 persen dari PDB.

    “Kita harus terus mendukung agenda pembangunan secara optimal. Ada delapan area strategi, yaitu ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, serta yang terakhir, peningkatan investasi dan perdagangan global,” ungkap Menkeu.

  • Stafsus Pramono Beberkan Alasan Olahraga Padel Kena Pajak 10%

    Stafsus Pramono Beberkan Alasan Olahraga Padel Kena Pajak 10%

    Jakarta –

    Staf Khusus (Stafsus) Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo memberikan penjelasan tentang fasilitas olahraga padel dikenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam kategori jasa kesenian dan hiburan. Fasilitas olahraga padel seperti lapangan dikenakan pajak sebesar 10%.

    Hal tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 257 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Bapenda Nomor 854 Tahun 2024. Prastowo menjelaskan, sudah sejak lama olahraga berbayar masuk ke dalam objek kena pajak hiburan.

    “Padel mau kena pajak hiburan? Olahraga permainan berbayar kena pajak hiburan itu sudah lama, setidaknya sejak UU 28/2009 (tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah),” kata Prastowo, dikutip dari unggahan pada akun media sosial X @prastow, Jumat (4/7/2025).

    Eks Stafsus Sri Mulyani itu juga bilang, kebijakan pengenaan pajak terhadap olahraga berbayar juga berlaku di semua daerah. Tidak hanya padel yang ramai seperti saat ini, fasilitas olahraga futsal hingga tenis juga terkena pajak.

    “Dulu fitness, futsal, tenis, squash, billiar, softbol, bisbol dan lain-lain. Kini disesuaikan dengan berkembangnya ragam olahraga permainan,” ujarnya.

    Melalui keterangan terpisah, Prastowo juga menjelaskan alasan permainan padel mesti kena pajak. Mulanya ia menerangkan, Pajak Hiburan adalah bagian Pajak Daerah dan sejatinya bukan jenis pajak baru. Pajak tersebut telah ada sejak tahun 1997, melalui UU 19 Tahun 1997.

    Menurutnya, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau atau keramaian yang dinikmati masyarakat dengan dipungut bayaran. UU 28/2009 memberi contoh yang lebih jelas tentang objek Pajak Hiburan, seperti tontonan film, diskotek, permainan biliar, pacuan kuda, hingga pertandingan olahraga.

    “Sedangkan Perda DKI No 13/2010 menyebut misalnya renang, tenis, squash, futsal, dan jenis olahraga lain. Jadi sebenarnya olahraga permainan sudah dikenai Pajak Hiburan sejak lama dan tidak ada masalah. Adem ayem tanpa kegaduhan,” jelas Prastowo, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima detikcom.

    Melalui UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah mengatur ulang pengelompokan jenis pajak daerah agar tarif yang dibebankan lebih sesuai dengan prinsip keadilan. Muncul nomenklatur baru Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dengan objek makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian/hiburan.

    Olahraga yang dikenai Pajak Hiburan adalah olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Ada hiburan yang sifatnya mewah dan konsumsinya harus dikendalikan, kena tarif tinggi antara 40% s.d 75%. Namun ada hiburan yang dinikmati masyarakat luas seperti olahraga permainan, hanya dikenai pajak 10%, lebih rendah dari PPN yang tarifnya 11%.

    Pemprov DKI melalui Perda No 1/2024 mengatur olahraga permainan adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya. SK Kepala Bapenda No. 257/2025 hanya mendetailkan jenis olahraga permainan yang menjadi objek Pajak Hiburan.

    Pajak Hiburan dikenakan atas tempat kebugaran (fitness center, yoga, pilates, zumba), lalu lapangan untuk futsal/sepak bola/mini soccer, lapangan tenis/basket/bulu tangkis/voli/tenis meja/squash/panahan/bisbol/softbol/tembak, tempat biliar, tempat panjat tebing/sasana tinju/atletik, jetski, dan terakhir lapangan padel.

    “Jadi pengenaan Pajak Hiburan atas olahraga permainan padel justru untuk menciptakan rasa keadilan, karena Pajak Hiburan atas berbagai jenis olahraga permainan lainnya telah dikenakan sejak lama. Yang penting, pemungutan pajak ini dilakukan secara fair dan transparan, dan uang pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik,” ujar Prastowo.

    (shc/rrd)

  • Sri Mulyani sebut deregulasi jadi kunci percepatan investasi RI

    Sri Mulyani sebut deregulasi jadi kunci percepatan investasi RI

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025). Raker tersebut beragendakan laporan dan pengesahan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan dalam rangka laporan realisasi semester I dan prognosis II pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

    Sri Mulyani sebut deregulasi jadi kunci percepatan investasi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 04 Juli 2025 – 08:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebut, deregulasi merupakan kunci untuk mendorong percepatan investasi Indonesia.

    Hal itu disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, merespons adanya tren perlambatan investasi yang terjadi pada triwulan I 2025.

    Menkeu mengungkapkan beberapa fokus utama deregulasi, antara lain percepatan proses perizinan hingga ke tingkat pemerintah daerah (perda), penyederhanaan proses impor bagi industri dalam negeri, serta dukungan investasi strategis melalui relaksasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Selain itu, pemerintah juga terus mengoptimalkan kebijakan pendukung lain seperti insentif fiskal, percepatan investasi langsung (foreign direct investment), dan penguatan peran BUMN melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Salah satu contoh deregulasi yang cukup berhasil adalah pada sektor perdagangan atau penyaluran pupuk bersubsidi. Sebanyak 145 aturan telah dipangkas, sehingga petani kini dapat memperoleh pupuk secara tepat waktu sebelum masa tanam. Hal ini turut menjelaskan perbaikan pertumbuhan di sektor pertanian,” jelasnya.

    Untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, menurut Menkeu membutuhkan peningkatan investasi yang cukup signifikan. Dalam paparannya, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi pada triwulan I 2025 hanya tumbuh 2,1 persen secara tahunan (yoy).

    Kemudian berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi triwulan I 2025 mencapai Rp465,2 triliun, tumbuh 15,9 persen secara tahunan. Meskipun nilai tersebut lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp401,5 triliun, namun tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding triwulan I 2024 yang sebesar 22,1 persen.

    “Berbagai kebijakan, seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) turut diperkuat. Di satu sisi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas untuk mengawasi, namun di sisi lain juga memberikan fasilitasi agar industri manufaktur dalam kawasan tersebut mampu bersaing secara global,” ujar Bendahara Negara tersebut.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan percepatan investasi menjadi krusial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, target pertumbuhan ekonomi 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 4,7 – 5 persen. Agar tercapai, konsumsi rumah tangga perlu dijaga tumbuh di atas 5 persen, sementara investasi harus tumbuh 4,5-4,7 persen.

    “Padahal, pada triwulan I 2025, pertumbuhan investasi baru mencapai 2,1 persen. Artinya, laju investasi harus ditingkatkan hingga dua kali lipat,” terangnya.

    Sumber : Antara

  • DPR Sebut Efisiensi Anggaran Tapi Utang Bertambah, Ini Kata Istana

    DPR Sebut Efisiensi Anggaran Tapi Utang Bertambah, Ini Kata Istana

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mencecar Menkeu Sri Mulyani terkait pembukaan blokir anggaran kementerian.

    Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Isra Ramli buka suara. Isra menilai DPR misleading terkait kebijakan efisiensi anggaran.

  • Tutup Defisit APBN 2026, Sri Mulyani Bakal Pakai Utang & SAL

    Tutup Defisit APBN 2026, Sri Mulyani Bakal Pakai Utang & SAL

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan racikan strategi untuk menutup defisit APBN 2026 di hadapan Komisi XI DPR RI.

    Sri Mulyani akan menggunakan dua kombinasi strategi dalam mengatasi defisit APBN tahun depan, yakni pinjaman multilateral dan bilateral serta penggunaan SAL.

    “Pendanaan defisit selalu kita jaga kombinasi pembiayaan surat utang. terus melakukan pinjaman multilateral bilateral dan kalau dibutuhkan penggunaan SAL,” ucap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR mengenai pembahasan Asuksi Dasar Ekonomi Makro APBN tahun 2026, pada Kamis (3/7/2025).

    Dia menjelaskan bahwa dalam pendanaan defisit APBN akan melihat kondisi bond market di dalam dan luar negeri.

    Maka dari itu, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait yield SBN .

    Pada 2026, asumsi dasar makro defisit APBN yang dipaparkan oleh Sri Mulyani berkisar 2,48% hingga 2,53% dari keseluruhan produk domestik bruto (PDB).

    Total SAL di 2025

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa saldo anggaran lebih atau SAL dari pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp 459,5 triliun.

    Besaran SAL itu tak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan kondisi SAL pada 2023 yang nilainya serupa. Namun, pada akhir tahun, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah menggunakan SAL 2024 hingga hasil akhirnya tersisa Rp 458,5 triliun.

    Hal ini ia ungkapkan di hadapan para anggota dewan saat menyampaikan keterangan pemerintah terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN TA 2024 dalam sidang rapat paripurna DPR ke-21 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    “SAL 2024 mencapai Rp 459,5 triliun. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan SILPA dari penyesuaian lain, saldo akhir tahun dari kas negara tahun 2024 adalah Rp 457,5 triliun,” ucap Sri Mulyani saat menyampaikan pidato.

    Kepada DPR, Sri Mulyani meminta izin penggunaan SAL sebesar Rp85,6 triliun pada semester II-2025 guna mengurangi penerbitan utang.

    SAL akan dipergunakan untuk penurunan penerbitan surat berharga negara (SBN), kewajiban belanja prioritas dan pembiayaan defisit.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani tegaskan pemerintah berkomitmen jaga pelaksanaan APBN 2025

    Sri Mulyani tegaskan pemerintah berkomitmen jaga pelaksanaan APBN 2025

    Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7/2025). ANTARA/Imamatul Silfia

    Sri Mulyani tegaskan pemerintah berkomitmen jaga pelaksanaan APBN 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 21:50 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

    Dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7), Sri Mulyani menyampaikan APBN akan dikelola secara hati-hati, kredibel, dan responsif terhadap dinamika perekonomian global.

    “Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari Presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” ujarnya.

    Di tengah ketidakpastian global yang diperkirakan masih berlanjut, Menkeu memastikan APBN akan tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    APBN, kata Sri Mulyani, berperan penting untuk menjadi alat penyeimbang melalui shock absorber maupun countercylical.

    APBN juga diharapkan bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan melakukan tugas untuk mendukung transformasi.

    Selain menjaga stabilitas, pelaksanaan APBN 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Beberapa program utama yang dijalankan antara lain makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penguatan Koperasi Merah Putih, serta pembangunan perumahan.

    “Program-program tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja perekonomian, serta kemakmuran masyarakat. APBN 2025 akan terus kita jaga secara berkelanjutan,” tutur Menkeu.

    Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasi kepada Banggar DPR atas dukungan dan persetujuan terhadap proyeksi defisit anggaran 2025 sebesar 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pendukung dari berbagai program pemerintah dan sekaligus melakukan countercyclical terhadap ekonomi yang mendapatkan tekanan dari perekonomian global.

    Persetujuan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) untuk mendanai defisit juga dinilai strategis dalam menjaga keberlanjutan fiskal.

    Pemerintah juga akan terus memperkuat sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja.

    Di sisi penerimaan, Menkeu juga akan terus berupaya maksimal mencapai target-target pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Pemerintah berterima kasih atas dukungan DPR yang terus melaksanakan tugas sesuai dengan hak budget DPR untuk kemudian secara konstruktif mengawal pelaksanaan APBN agar terus terjaga sehat dan kredibel,” kata Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah-DPR sepakati proyeksi baru asumsi makro 2025

    Pemerintah-DPR sepakati proyeksi baru asumsi makro 2025

    Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Pemerintah-DPR sepakati proyeksi baru asumsi makro 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 19:05 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah dan DPR menyepakati proyeksi baru asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang disusun secara cermat untuk menjaga keseimbangan makro Indonesia yang berkelanjutan dan memberikan ruang fiskal yang kredibel dan adaptif.

    Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi dukungan DPR yang terus mengawal pelaksanaan APBN secara konstruktif.

    Terkait asumsi makro, prospek perekonomian Indonesia bergerak dalam lanskap global yang sarat ketidakpastian, utamanya akibat eskalasi ketegangan perdagangan dunia maupun konflik geopolitik, gejolak pasar keuangan, serta disrupsi rantai pasok dan arus modal internasional.

    Meski begitu, pemerintah tetap berupaya menjaga ketahanan ekonomi domestik, yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang masih solid, stabilitas sasaran inflasi, dan posisi cadangan devisa yang masih tinggi.

    Dengan mempertimbangkan interaksi faktor global dan domestik, pemerintah dan DPR menyepakati prognosis asumsi dasar makro 2025 dengan rincian sebagai berikut.

    Pertumbuhan ekonomi pada semester II serta outlook pada akhir tahun ditargetkan berada pada rentang 4,7 persen sampai 5 persen.

    Inflasi diproyeksikan pada rentang 2,2 persen hingga 2,6 persen pada semester II maupun outlook akhir tahun.

    Tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun ditargetkan pada rentang 6,8 persen hingga 7,3 persen pada semester II dan outlook akhir tahun.

    Nilai tukar rupiah diproyeksikan sebesar Rp16.300 hingga Rp16.800 pada semester II dan outlook akhir tahun.

    Harga minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 66-94 dolar AS per barel pada semester II dan 68-82 dolar AS per barel pada akhir tahun.

    Lifting minyak bumi diprediksi sebesar 593-597 ribu barel per hari pada semester II maupun akhir tahun.

    Sedangkan lifting gas bumi ditargetkan sebesar 976-980 ribu barel per hari pada semester II dan akhir tahun.

    Sumber : Antara

  • Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (3/7/2025). (ANTARA/Aji Cakti)

    Menko Perekonomian: Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    “Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan, plafonnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover ataupun penjualan Rp50 miliar,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (3/7).

    Plafon hingga Rp5 miliar tersebut dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Kemudian pemerintah juga memberikan bagi sisi permintaannya (demand side) untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah.

    “Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya (untuk renovasi) kira-kira Rp13 triliun,” ujar Airlangga.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Hari ini saya menghadiri rapat evaluasi kredit usaha rakyat (KUR) semester 1 tahun 2025 dan Usulan Pengembangan Skema KUR tahun 2025. Tindak lanjut dukungan yang begitu besar dari Bapak Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan,” kata Ara.

    Dia mengatakan, berkat arahan dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Program 3 Juta Rumah untuk rakyat mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak dan ekosistem perumahan.

    Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi hunian untuk masyarakat dengan baik. Koordinasi antar instansi pemerintah pun terus dilaksanakan agar mampu berkolaborasi dan bersinergi menghasilkan program dan kebijakan pro rakyat.

    Sumber : Antara

  • DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar telah menyelesaikan rapat kerja yang berlangsung hingga tengah malam ini, Selasa (3/7/2025), sekitar pukul 11.05 WIB.

    Rapat yang berlangsung mulai pukul 19.53 WIB itu membahas asumsi makro rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Namun, hingga akhir rapat ditutup belum ada hasil kesimpulan rapat yang dibacakan oleh pemimpin rapat, yakni Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Karena kita masih ada rapat panja dan kita masih ada putaran, nanti kesimpulan di hari Senin,” kata Misbakhun saat menutup rapat.

    Selama rapat itu, Sri Mulyani telah memaparkan kondisi perekonomian global, domestik, hingga kinerja APBN sampai Semester I-2025, di samping proyeksi sampai akhir tahun, yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi dan APBN sampai 2026.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga memberikan data-data pendukung terkait itu. Disertai dengan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh para anggota Komisi XI DPR.

    Foto: Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)
    Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)

    Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan, asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2026 desainnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah di rentang 5,2%-5,8%, inflasi 1,5%-3,5%, yield SBN tenor 10 tahun 6,6-7,2%, nilai tukar rupiah Rp 16.500-16.900 per dolar AS, hingga harga minyak mentah Indonesia atau ICP US$ 60-80 dolar per barel.

    Sementara itu, untuk lifting minyak 600 ribu-605 ribu barrel, lifting gas 953 ribu-1,17 juta setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,5-7,5% pada 2026, tingkat pengangguran diperkirakan akan berada di kisaran 4,5-5%, dan rasio gini 0,379-0,382.

    Adapun untuk desain APBN 2026, rancangannya ialah defisit yang batas bawahnya 2,48% dan batas atas 2,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB, pendapatan negara 11,71% sampai dengan 12,22%, serta belanja negara yang dirancang di kisaran 14,19% hingga 14,75% terhadap PDB.

    Detail untuk komponen penerimaan negara ialah penerimaan pajak yang targetnya akan ada di kisaran 8,9%-9,24% PDB, kepabeanan dan cukai 1,18%-1,21% terhadap PDB, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 1,63%-1,76%, serta hibah 0,002%-0,003% dari PDB.

    Sedangkan, untuk detail belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang rentang desainnya 11,41% sampai dengan 11,86%, dan transfer ke daerah 2,78% sampai 2,89%. Sementara itu, keseimbangan primer defisitnya akan berada si rentang 0,18% sampai 0,22%, serta pembiayaan 2,48%-2,53%.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]