Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Full Senyum! APBN 2024 Banjir Apresiasi dari DPR RI

    Sri Mulyani Full Senyum! APBN 2024 Banjir Apresiasi dari DPR RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pencapaian APBN 2024 mendapatkan apresiasi oleh fraksi anggota DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (8/7/2025).

    Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang diwakili oleh Puteri Anetta Komarudin mengapresiasi APBN 2024 yang solid meskipun ada tantangan dari instabilitas ekonomi domestik.

    “Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2024 dihadapkan pada berbagai tantangan perekonomian global yang sangat dinamis. Namun APBN 2024 terbilang cukup solid dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada,” ucapnya saat menyampaikan pandangan fraksi Partai Golkar.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa solidnya APBN 2024 terlihat dari sejumlah indikator ekonomi makro, “Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03% dan inflasi sebesar 1,57%.”

    Kemudian, apresiasi juga disampaikan oleh Sabam Rajagukguk yang membacakan pandangan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

    “Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan apresiasi atas pengelolaan APBN 2024 yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tahun politik dan transisi pemerintahan, ini menjadi landasan fiskal yang kokoh untuk menuju ekonomi kerakyatan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ucanya.

    Gerindra pun memandang bahwa capaian kinerja ekonomi Indonesia 2024 sangat memuaskan terutama di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

    “Kami memandang kinerja ekonomi Indonesia pada 2024 sangat memuaskan dengan capaian-capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% yang dicapai di tengah situasi perekonomian global yang penuh ketidakpastian dan cenderung melambat pada 2024,” tuturnya.

    Sementara itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan apresiasi terhadap APBN yang mampu mencatatkan pendapatan per[ajakan yang melampaui target secara beruntun sejak 2021.

    “Secara khusus fraksi PKB kembali mengapresiasi capaian pendapatan perpajakan secara berturut-turut semenjak tahun 2021 telah melampaui target yang dipatok dalam APBN,” ucap Indrajaya yang membacakan pandangan fraksi PKB.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggaran Negara Membengkak, Lukman Simanjuntak: Sudah Efisiensi Malah Babak Belur

    Anggaran Negara Membengkak, Lukman Simanjuntak: Sudah Efisiensi Malah Babak Belur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Lukman Simanjuntak, angkat suara terkait membengkaknya defisit anggaran negara di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi.

    Lukman menyinggung kondisi keuangan negara yang justru kian tertekan meski pemerintah sudah menerapkan efisiensi.

    “Sudah efisiensi malah babak belur,” kata Lukman di X @hipohan (8/7/2025).

    Lukman merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengungkap sejumlah faktor penyebab memburuknya penerimaan negara.

    Sri Mulyani sebelumnya menyebut, salah satu penyebabnya adalah penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP).

    Selain itu, pendapatan negara juga tertekan akibat kebijakan baru, yakni dividen BUMN yang langsung disetorkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara, serta penerapan PPN yang terbatas hanya untuk barang mewah.

    Sebelumnya, Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, menilai laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait realisasi fiskal semester I-2025 sebagai sinyal kuat atas rapuhnya kondisi ekonomi nasional saat ini.

    Dalam laporan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pendapatan negara hingga pertengahan tahun ini tercatat sebesar Rp1.201 triliun (neto) dan Rp1.451,6 triliun (bruto).

    Defisit anggaran pun sudah mencapai Rp204 triliun, yang menurut Heru, merupakan yang terburuk dalam tiga tahun terakhir.

    “Ini adalah tamparan keras bagi pemerintah, terutama Sri Mulyani, untuk segera menyatakan bahwa Indonesia memang dalam kondisi tidak baik-baik saja,” tegas Heru saat diwawancarai fajar.co.id, Rabu (3/7/2025).

  • Target disetujui, Menkeu janji jaga defisit APBN 2026 2,53 persen

    Target disetujui, Menkeu janji jaga defisit APBN 2026 2,53 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Target disetujui, Menkeu janji jaga defisit APBN 2026 2,53 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Komisi XI DPR RI menyetujui target defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari outlook defisit tahun ini yang naik menjadi 2,78 persen PDB.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji untuk menjaga kinerja APBN agar defisit tetap dalam rentang target yang ditentukan.

    “Kami akan tetap menjaga 2,53 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan atas Asumsi Dasar Ekonomi Makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di Jakarta, Senin.

    Ia pun berkomitmen untuk menjaga pengelolaan pembiayaan dan utang secara hati-hati, berkelanjutan, dan transparan sebagaimana yang disampaikan oleh DPR.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Defisit Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menyatakan usulan pemerintah terkait proyeksi RAPBN 2026 merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN.

    “Panja defisit Komisi XI mencatat bahwa penurunan defisit dari outlook 2025 2,78 persen menuju kisaran 2,5 persen dari PDB pada 2026 merupakan langkah yang positif dalam penguatan disiplin fiskal,” kata Hanif.

    Namun, ia menggarisbawahi penurunan defisit itu harus tetap menjamin dukungan fiskal yang memadai untuk program-program prioritas pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi dan UMKM, serta ketahanan pangan dan energi.

    Pemerintah juga diminta untuk memastikan defisit dan utang negara tetap dalam batas aman, yang ditunjukkan dengan pengelolaan fiskal yang akuntabel, transparan, dan manajemen risiko yang dilandasi prinsip kehati-hatian.

    Sebagai catatan, DPR juga menyepakati target pendapatan negara pada RAPBN 2026 sebesar 11,71 persen hingga 12,31 persen PDB, terdiri dari penerimaan pajak 8,90 persen hingga 9,24 persen PDB, kepabeanan da cukai 1,18 persen hingga 1,30 persen PDB, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63 persen hingga 1,76 persen PDB.

    Sumber : Antara

  • Video: Trump Ancam BRICS, Sri Mulyani Siaga Jaga RI

    Video: Trump Ancam BRICS, Sri Mulyani Siaga Jaga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti kondisi global yang makin tidak stabil terlebih setelah ancaman tarif tambahan dari Donald Trump kepada negara yang dianggap pro-BRICS.

    Selengkapnya dalam program Manfuacture Check CNBC Indonesia, Senin (07/07/2025).

  • Trump Ancam Tambahan Tarif 10% Buat BRICS, Sri Mulyani Siaga – Page 3

    Trump Ancam Tambahan Tarif 10% Buat BRICS, Sri Mulyani Siaga – Page 3

    Merespon pernyataan Trump, negara-negara anggota BRICS secara tegas mengecam kenaikan tarif tersebut.

    Dikutip dari CNBC, lewat pernyataan bersama para pemimpin BRICS, blok yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran itu mengecam praktik perdagangan yang sewenang-wenang dan tidak pandang bulu.

    Mereka juga mengemukakan kekhawatiran terhadap kebijakan dagang sepihak, seperti tarif dan pembatasan impor yang bisa merusak keadilan perdagangan global. Mereka mengingatkan, jika praktik ini terus menyebar, bukan hanya ekonomi dunia yang terguncang, tapi juga jurang ketimpangan antarnegara akan semakin lebar.

     

     

  • Insentif motor listrik dapat mengurai keraguan konsumen

    Insentif motor listrik dapat mengurai keraguan konsumen

    Ilustrasi: Pengguna motor listrik saat riding bersama. (ANTARA/HO-Maka Motors)

    Insentif motor listrik dapat mengurai keraguan konsumen
    IPTEK   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 06 Juli 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – CEO & Founder Maka Motors, Raditya Wibowo menyambut baik inisiasi pemerintah Indonesia yang bakal mengetuk palu kepastian dalam pemberian subsidi untuk kendaraan listrik roda dua di Indonesia pada Agustus mendatang. Kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah akan mengurai keraguan para konsumen yang memang banyak menantikan bantuan tersebut. Sehingga, mereka tidak lagi menahan diri untuk membeli motor listrik.

    “Banyak dari konsumen yang menanti juga kepastian insentif ini, sehingga mereka tidak lagi ragu dalam membeli motor listrik,” kata Raditya Wibowo, di Jakarta, Sabtu (5/7).

    Keinginan adanya kepastian insentif yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah juga datang dari pelaku usaha di industri tersebut. Pihaknya menyatakan sangat menunggu kepastian tersebut dari pemerintah.

    “Kami dari Maka Motors sejatinya memang menunggu kepastian itu (insentif). Bahkan, mungkin tidak hanya kami tapi teman-teman di industri yang sama juga menanti kepastian tersebut,” ujar dia.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza memberikan sinyal terkait pemberian insentif sepeda motor listrik tetap akan dilanjutkan tahun ini. Faisol, saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta, Selasa (1/7), mengungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sudah menyetujui anggaran subsidi sepeda motor listrik tahun 2025 sebesar Rp250 miliar.

    “Rapat terakhir secara langsung disetujui sebenarnya oleh Bu Menkeu (Sri Mulyani). Waktu itu cari angka (besaran subsidi) berapa, terus ada atau tidak (anggarannya),” ungkap Wamenperin.

    Namun, ia mengatakan masih memerlukan diskusi lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian soal skema insentif ini. Wamenperin mengatakan, ada sejumlah usulan skema pemberian insentif sepeda motor listrik, yaitu mengikuti skema lama dengan pemberian potongan subsidi Rp7 juta per unit yang dibeli, atau disamakan dengan pemberian insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

    Sumber : Antara

  • Mentan Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp 44,6 T buat Cetak Sawah-Genjot Produksi

    Mentan Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp 44,6 T buat Cetak Sawah-Genjot Produksi

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta tambahan anggaran 2026 menjadi Rp 44,64 triliun. Angka ini naik dibandingkan penganggaran yang ditetapkan sebesar Rp 13,75 triliun.

    Permintaan penambahan anggaran ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, berkenaan dengan terbatasnya pagu indikatif Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 yang sebesar Rp 13,75 triliun menjadi Rp 44,64 triliun,” kata dia dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Penambahan anggaran itu diminta untuk berbagai kebutuhan dalam mencapai swasembada pangan. Rinciannya, tambahan Rp 29,37 triliun untuk cetak sawah dari 225 ribu hektare (ha) menjadi 275 ribu ha serta tambahan bantuan benih dari 300 ribu ha menjadi 1 juta ha.

    Kemudian anggaran itu juga dibutuhkan untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis, tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala. Selain itu untuk kebutuhan produksi komoditas yang dominasi impor seperti bawang putih, kedelai, dan gandum sebesar Rp 10,07 triliun.

    “Serta sebesar Rp 5,2 triliun untuk tambahan gaji dan tukin termasuk BOP sebagai konsekuensi pengalian PPL daerah ke pusat,” jelasnya.

    Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 13,75 triliun telah ditetapkan melalui surat bersama Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 15 Mei 2025Hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lembaga Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026.

    Penetapan itu dengan rincian belanja sebesar Rp 1,64 triliun, belanja operasional Rp 890 miliar, dan belanja non operasional sebesar Rp 11,23 triliun.

    Tonton juga “Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman” di sini:

    (ada/ara)

  • Alasan Proyeksi Rupiah 2026 Bank Indonesia Lebih Optimistis dari Pemerintah

    Alasan Proyeksi Rupiah 2026 Bank Indonesia Lebih Optimistis dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memasang proyeksi nilai tukar rupiah 2026 di rentang Rp16.000 hingga Rp16.500 per dolar AS. Angka tersebut lebih optimistis dari asumsi rupiah pemerintah di level Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS pada tahun depan.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa berbagai faktor fundamental akan membawa nilai tukar rupiah ke arah penguatan pada 2026, mulai dari prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik dan terbantu oleh kinerja inflasi yang juga relatif rendah.

    Selain itu, faktor imbal hasil dari instrumen investasi portfolio di Indonesia, termasuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cukup menarik.

    “[Faktor terakhir] Komitmen BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, baik intervensi di pasar offshore Non-Deliverable Forward dan Domestic Non-Deliverable Forward. Kami memperkirakan rata-rata [kurs] rupiah 2026 di kisaran Rp16.000 sampai 16.500 per dolar AS,” ujarnya di DPR beberapa waktu lalu.

    Dalam dokumen paparan Perry yang Bisnis terima, proyeksi nilai tukar BI lebih apresiatif ketimbang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 2026 karena prospek aliran modal ke emerging market lebih baik.

    Hal tersebut sejalan dengan prospek ekonomi global yang mulai membaik dan ketidakpastian pasar keuangan yang menurun pascaketidakpastian tarif Trump.

    Persepsi investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia pun tetap baik, termasuk current account deficit (CAD) yang tetap dalam level sehat.

    Sementara tabungan bank sentral untuk melakukan intervensi yang terkumpul dalam cadangan devisa pun cukup banyak. Di mana posisi cadangan devisa saat ini senilai US$152,5 miliar.

    Melihat kinerja rupiah pun mulai menguat. Di mana sejak April saat diumumkan kebijakan tarif, rupiah pernah mencapai 16.865 per dolar AS. Pada pekan pertama Juli, rupiah sudah berada di level Rp16.185 per dolar AS.

    Pandangan Pemerintah soal Prospek Rupiah

    Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang proyeksi Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS dari pemerintah karena dipengaruhi arus modal asing yang cenderung keluar akibat kenaikan yield US Treasury. 

    Belum lagi ditambah dengan potensi tingkat suku bunga AS atau Fed Fund Rate (FFR) tidak menurun sebagaimana perkiraan sebelumnya. 

    Sri Mulyani pun turut melihat masih terjadinya risiko peningkatan CAD di 2026 dan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) cenderung stabil/flat. 

    Meski demikian terdapat beberapa hal yang akan mempengaruhi kinerja rupiah dan menahan pelemahan rupiah lebih dalam.  

    “Inflasi yang terkendali dan perbaikan kinerja ekspor dapat mencegah depresiasi lebih lanjut,” ujarnya. 

    Di samping itu, Sri Mulyani mewaspadai faktor yang mempengaruhi pergerakan rupiah, seperti dampak perkiraan penurunan FFR terhadap yield, perkembangan negosiasi kebijakan tarif Trump, perkembangan risiko geopolitik, serta windfall atas trade diversion yang akan menguntungkan Indonesia, terutama dari ekspor logam dan alas kaki. 

    Di tengah kondisi terkini, Mata uang rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada rentang Rp16.140-Rp16.190 pada perdagangan besok, Senin (7/7/2025).

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,06% ke Rp16.185 per dolar AS pada perdagangan Jumat (4/7/2025). Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,19% ke 96,99.

  • DPR Minta Sri Mulyani Kaji Ulang Pajak UMKM via Shopee-Tokopedia

    DPR Minta Sri Mulyani Kaji Ulang Pajak UMKM via Shopee-Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang rencana memungut Pajak Penghasilan (PPh) pelaku UMKM lewat marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Pasaalnya, wacana tersebut dinilai dapat menambah beban pelaku UMKM di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti, kebijakan ini perlu dikaji ulang.

    Menurutnya, semua pihak perlu menahan diri untuk menerapkan kebijakan tersebut, lantaran hal ini dapat menjadi beban bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

    “Kita masih perlu kaji ulang ya apalagi di situasi ekonomi yang masih berat. Jadi saya kira semua pihak mesti tahan-tahan diri untuk jangan langsung tambah-tambah [pajak] itu kan,” kata Chusnunia, mengutip laman DPR RI, Minggu (6/7/2025).

    Komentar senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. Menurutnya, penghasilan para usaha mikro belum tentu memiliki profit mengingat pelaku usaha ini sebagian besar berjualan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Untuk itu, dia mengharapkan pemerintah agar tidak membebani para pelaku UMKM, dengan wacana tersebut.

    “Jadi tolong pemerintah mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita itu melesat di tahun 2026,” ujar Novita.

    Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi bangsa. Jika tulang punggung ekonomi bangsa ditekankan dengan pemberlakuan pajak, dia khawatir pelaku UMKM sulit bertumbuh dan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi makro bangsa.

    Dia mengatakan, jangan sampai kebijakan ini justru membuat angka kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya di Tanah Air semakin meningkat.

    “Jadi saya minta tolong khususnya Menteri Keuangan untuk mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM. UMKM masih struggle dengan hidupnya jadi tolong jangan dibebankan dengan pajak yang berlebihan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli sebelumnya menyampaikan bahwa peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah.  

    “Ketentuan masih dalam tahap finalisasi,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/6/2025).   

    Pada dasarnya, ketentuan ini mengatur pergeseran (shifting) dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk.  

    Secara prinsip, pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, termasuk dari hasil penjualan barang dan jasa secara online. 

    Kebijakan ini  tidak mengubah prinsip dasar tersebut dan justru memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan.   

    Dengan langkah tersebut, proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan.

  • Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 versi Bappenas, BI, dan Sri Mulyani, Mana Paling Realistis?

    Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 versi Bappenas, BI, dan Sri Mulyani, Mana Paling Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi 2026 dari Kementerian Keuangan tak ada yang senada dengan estimasi Bank Indonesia maupun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. 

    Sepekan terakhir, pemerintah dan bank sentral wara-wiri di kompleks parlemen untuk menyampaikan kepada wakil rakyat terkait kondisi ekonomi terkini dan proyeksi ke depan, termasuk pertumbuhan ekonomi. 

    Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mematok pertumbuhan ekonomi 2026 di rentang 5,2%—5,8%, lebih tinggi dari target tahun ini yang sebesar 5,2%. 

    Sementara dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 milik Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menargetkan pertumbuhan ekonomi di rentang 5,8%—6,3% pada 2026.

    Beda halnya dengan bank sentral, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di rentang 4,7%—5,5% dengan nilai tengah 5,02%.

    Melihat kondisi ekonomi hingga kuartal I/2025, konsumsi rumah tangga, pemerintah, ekspor, impor, hingga investasi hanya mampu mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,87%.

    Bahkan pemerintah dan BI mengikuti langkah sejumlah lembaga internasional untuk menurunkan outlook alias proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 ke level yang lebih rendah.

    Mana Lebih Realistis?

    Melilhat target dan proyeksi tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai angka paling realistis terllihat pada batas bawah BI yang sebesar 4,7%—jauh di bawah target pemerintah.

    “Mempertimbangkan kondisi eksternal, outlook harga komoditas ekspor masih rendah, sisi permintaan dalam negeri juga tumbuh terbatas, serta berlanjutnya efisiensi anggaran pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis,Minggu (6/7/2025).

    Bhima memandang sebaiknya asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) dalam RAPBN 2026 dibuat lebih moderat dengan tujuan target penerimaan perpajakan tidak kontradiktif dengan kondisi riil pelaku usaha dan masyarakat.

    Selain itu, pemerintah dapat menambah anggaran perlindungan sosial untuk antisipasi tekanan ekonomi pada 2026.

    Sementara Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam memandang bahwa target maupun proyeksi dari ketiganya tersebut telah sesuai dengan asumsi masing-masing K/L.

    Misalnya, Kementerian Keuangan menjunjung strategi ekonomi dan fiskal yang fokus pada kedaultan pangan, energi, dan ekonomi serta akselerasi investasi maupun perdagangan global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

    Dengan kata lain, apabila seluruh asumsi dan strategi tersebut dapat seluruhnya terwujud, harapan tumbuh sesuai target pun di depan mata.

    “Apapun targetnya dapat dicapai apabila semua prasyarat dipenuhi, program-program kerja dijalankan secara efektif dan efisien,” tuturnya kepada Bisnis.

    Selayaknya proyeksi dari Gubernur BI Perry Warjiyo yang memberikan estimasi lebih rendah dari target pemerintah.

    Bukan tanpa sebab, dalam paparan Perry di DPR, tercantum bahwa proyeksi PDB dari BI memang lebih rendah dibandingkan milik Kemenkeu dengan asumsi penyerapan APBN tidak sampai 100%. Selain itu, strategi stimulus fiskal masih banyak dalam bentuk belanja barang.

    “Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai titik tengah kisaran pemerintah bila penyerapan dilakukan secara optimal, strategi stimulus dilakukan dengan tepat sehingga dapat meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi,” ungkap Perry.

    Estimasi Lembaga Internasional 

    Lembaga internasional telah mengeluarkan analisis terbarunya terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, untuk periode 2025 di tengah ancaman tarif Trump dan disrupsi dagang.

    Bank Dunia atau World Bank mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 4,7% dan akan melaju menuju 5% pada 2027.  

    Berdasarkan GEP Juni 2025 ini, Bank Dunia mengungkapkan bahwa peningkatan ketidakpastian kebijakan perdagangan, penurunan kepercayaan, dan dampak dari melemahnya permintaan eksternal di negara-negara maju utama dan China kemungkinan akan menghambat ekspor dan investasi swasta di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.  

    “Meskipun beberapa perekonomian akan mendapat manfaat dari dukungan kebijakan fiskal—seperti program pengeluaran sosial dan investasi publik di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam—dampak makroekonomi penuh dari peningkatan hambatan perdagangan, yang sulit diprediksi, dapat menghambat pertumbuhan,” tulis Bank Dunia, dikutip pada Rabu (11/6/2025).

    Sementara Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7% pada 2025. Hal tersebut sejalan dengan pemangkasan proyeksi ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,8%.  

    Pada awal April lalu, Asian Development Bank (ADB) juga mengeluarkan proyeksi terbarunya di angka 5%, tetapi belum memperhitungkan dampak tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump. 

    Hanya Asean+3 Macroeconomic Research Office alias AMRO mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,0% pada 2025, di saat lembaga internasional lain memangkas ke angka yang lebih rendah.