Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Kawasan Dharmawangsa Jaksel Masih jadi Magnet Investasi Properti – Page 3

    Kawasan Dharmawangsa Jaksel Masih jadi Magnet Investasi Properti – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, agar pembelian rumah murah seharga Rp 2 miliar dan di bawahnya bisa bebas pajak pertambahan nilai (PPN).

    Secara aturan yang ada, rumah tapak dan rumah susun (rusun) dengan harga maksimal Rp 2 miliar mendapat insentif PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) hingga Juni 2025. Setelahnya, pembelian rumah murah tersebut akan mendapat insentif PPN DTP sebesar 50 persen. 

    “Saya sudah layangkan surat kepada Ibu Menteri Keuangan ya. Itu kan PPN 0 persen ditanggung pemerintah untuk rumah di bawah Rp 2 miliar sampai bulan Juni. Saya sudah berkirim surat kepada ibu Sri Mulyani, mudah-mudahan diperkenankan (untuk diperpanjang),” ujar Ara, sapaan akrab Menteri PKP di Kantor Pusat Bluebird, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    “Karena sampai bulan Juni ini, berarti akhir Juni itu masih 0 persen di bawah Rp 2 miliar. Nah, sesudahnya itu dalam aturan yang lama, 50 persen ya yang ditanggung pemerintah,” dia menambahkan.

    Adapun aturan dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK-13/2025), yang mulai berlaku 4 Februari 2025. Perpanjangan insentif ini merupakan keberlanjutan kebijakan insentif PPN yang sebelumnya telah diberikan pada 2023 dan 2024.

    Melalui penerbitan PMK-13/2025, maka atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025 akan mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 100 persen, atas PPN terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. 

  • Video: Sri Mulyani Wanti-Wanti Beban Pensiun Rp976 Triliun

    Video: Sri Mulyani Wanti-Wanti Beban Pensiun Rp976 Triliun

    Video

    Video: Sri Mulyani Wanti-Wanti Beban Pensiun Rp976 Triliun

    News

    2 jam yang lalu

  • Sri Mulyani Bertemu Pandu Sjahrir Bahas Pengembangan Investasi Danantara

    Sri Mulyani Bertemu Pandu Sjahrir Bahas Pengembangan Investasi Danantara

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Patria Sjahrir. Pertemuan itu membahas strategi investasi jangka panjang Danantara.

    Pertemuan yang dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan itu berlangsung pada Kamis (10/7) kemarin.

    “Kemarin sore saya menerima CIO @danantara.indonesia, Pak @pandusjahrir bersama tim. Pertemuan kami membahas strategi investasi jangka panjang serta visi Danantara untuk menciptakan lapangan kerja melalui proses bisnis di BUMN,” kata dia dalam keterangannya dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (11/7/2025).

    Dalam pertemuan itu dibahas pula bahwa dalam hal pengembangan investasi ini dibutuhkan reinvestasi sejumlah komoditas strategis terutama pada sektor mineral. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah jangka panjang bagi negeri.

    “Dalam pertemuan ini, berbagai isu krusial di sektor energi dan mineral menjadi topik perbincangan. Fokus diarahkan pada pentingnya melakukan reinvestasi di beberapa komoditas strategis sebagai bagian dari komitmen pembangunan jangka panjang,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga memberikan pesan kepada Danantara bahwa pembangunan investasi harus memberikan dampak kepada masyarakat.

    “Investasi Danantara harus tetap berakar pada kepentingan publik. Dengan komitmen dan tata kelola yang baik, pertemuan ini menjadi langkah penting menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan pro-investasi,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Sri Mulyani Sudah Transfer Rp 400,6 T ke Daerah, Termasuk buat Gaji ASN

    Sri Mulyani Sudah Transfer Rp 400,6 T ke Daerah, Termasuk buat Gaji ASN

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 400,6 triliun hingga semester I-2025. Jumlah itu terealisasi 43,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 919,8 triliun.

    “Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025).

    Sri Mulyani menyebut tingginya realisasi ini didorong oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.

    “TKD ditujukan supaya masyarakat (daerah) juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga layanan lain secara baik,” terang Sri Mulyani.

    Penyaluran TKD ini digunakan untuk mendukung pemerataan layanan publik di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, TKD mendorong rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah, serta penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

    Di bidang kesehatan, TKD digunakan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas dan penyediaan alat kesehatan. Sementara di sektor infrastruktur, TKD membiayai pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sistem penyediaan air minum.

    Selain itu, TKD juga mendukung penggajian 3,56 juta Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Daerah dan pengangkatan 377 ribu tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui DAU berbasis kinerja.

    Sri Mulyani memastikan akan terus memperkuat kebijakan TKD agar lebih efisien, tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui reformasi penyaluran Dana Desa, insentif fiskal daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif.

    “Kami akan terus mendorong kinerja daerah di dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka dalam hal itu, berbagai langkah baik itu dari sisi penerimaan dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, dan transfer yang semakin berbasis kinerja daerah,” kata Sri Mulyani.

    (acd/acd)

  • Video: Sri Mulyani Minta Pemda Patungan Bayar Pensiun PNS Daerah

    Video: Sri Mulyani Minta Pemda Patungan Bayar Pensiun PNS Daerah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ke depannya pemerintah daerah atau pemda juga harus ikut menanggung beban pensiun pegawai negeri sipil.

    Selengkapnya saksikan di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (10/07/2025).

  • Video: Sri Mulyani Ingatkan Kepala Daerah, Jangan Tunggu Uang Pusat!

    Video: Sri Mulyani Ingatkan Kepala Daerah, Jangan Tunggu Uang Pusat!

    Video

    Video: Sri Mulyani Ingatkan Kepala Daerah, Jangan Tunggu Uang Pusat!

    News

    2 jam yang lalu

  • Pramono Bakal Integrasikan Gedung AA Maramis dengan Lapangan Banteng Megapolitan 10 Juli 2025

    Pramono Bakal Integrasikan Gedung AA Maramis dengan Lapangan Banteng Megapolitan 10 Juli 2025

    Pramono Bakal Integrasikan Gedung AA Maramis dengan Lapangan Banteng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    berencana mengintegrasikan kawasan
    Lapangan Banteng
    dengan Gedung AA Maramis II di Jakarta Pusat.
    Kolaborasi ini dilakukan bersama Kementerian Keuangan RI, tujuannya untuk memperluas dan memperindah ruang publik di Ibu Kota.
    Langkah ini sekaligus menghidupkan kembali nilai historis kawasan yang dulunya menjadi bagian dari jantung pemerintahan kolonial tersebut.
    “Pencanangan ini, karena bagi saya pribadi, ruang publik yang semakin banyak di Jakarta, Bu Menteri, itu akan membuat Jakarta menjadi jauh lebih menarik,” kata Pramono dalam pencanangan, penataan, integrasi di Lapangan Banteng, Kamis (10/7/2025)
    Diakui Pramono, Lapangan Banteng kini sudah dibuka selama 24 jam, dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.
    Menurutnya, penggabungan Lapangan Banteng dengan Gedung AA Maramis akan memperkuat fungsi kawasan sebagai ruang publik yang inklusif dan bernilai sejarah.
    “Bahkan baru pertama kali hari ulang tahun Jakarta yang ke-498 kemarin, yang selama ini kalau nggak di Monas, di Ancol, diadakan di sini, saya baru tahu Bu, air mancurnya itu bagus,” kata dia.
    Dalam acara pencanangan tersebut, hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendukung penuh langkah Pemprov DKI Jakarta.
    Ia menilai kawasan tersebut memang membutuhkan penataan ulang agar lebih layak dan bermanfaat bagi publik.
    “Di sini dulu sering isinya lalu lintas banyak yang berhenti, kemudian kaki lima dan bahkan mobil yang habis kecelakaan ditaruhnya disini Pak Gubernur. Jadi memang pandangannya nggak terlalu bagus,” ungkap Sri Mulyani.
    Ia menyambut baik sinergi lintas lembaga untuk menghidupkan kembali kawasan ini.
    “Ini ide dari kita semuanya untuk membuat ruang publik Jakarta yang makin bagus dan juga terbuka, inklusif, aksesibel untuk semuanya,” kata dia.
    Sri Mulyani bercerita, gedung AA Maramis sendiri merupakan bangunan bersejarah yang telah melalui proses restorasi oleh Kementerian Keuangan.
    Gedung ini dinamai untuk menghormati Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia, Alexander Andries Maramis, yang menerbitkan uang pertama RI, yakni Oeang Republik Indonesia (ORI).
    Dulunya, bangunan itu dikenal sebagai Gedung Dendros, salah satu peninggalan era kolonial.
    Restorasi gedung dilakukan dengan ketat mengikuti standar pelestarian cagar budaya.
    “Alhamdulillah sudah selesai dan sekarang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Kami ingin setiap aset negara, baik gedung maupun tanah, dapat memberi manfaat ekonomi, sosial, dan kultural,” tambah Sri Mulyani.
    Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menegaskan bahwa pembangunan proyek integrasi ini tidak menggunakan dana APBD.
    Seluruh biaya ditanggung oleh koefisien lantai bangunan (KLB) kontribusi pengembang.
    “Kami sudah membiasakan diri untuk membangun tanpa APBD termasuk di tempat ini. Secara khusus kami ingin terima kasih KLB Jtras Bank ya, yang akan membangun ini, Tetapi desainnya kita sepakati bersama-sama,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Pensiun PNS Rp976 Triliun jadi Sorotan, Capai 26,8% dari Belanja Negara

    Dana Pensiun PNS Rp976 Triliun jadi Sorotan, Capai 26,8% dari Belanja Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti dana pensiun PNS saat ini mencapai Rp976 triliun dan seluruhnya dipikul oleh pemerintah pusat. 

    Angka temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut mencakup 26,8% dari total rencana awal belanja negara tahun ini yang senilai Rp3.621,3 triliun. 

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa beban tersebut merupakan kewajiban jangka panjang—bukan kebutuhan tahun ini saja—patut menjadi perhatian. Bendahara Negara berharap tanggungan tersebut dapat dipikul bersama dengan daerah. 

    “Mengenai [temuan] BPK Rp976 triliun, yang sebagai kewajiban jangka panjang. Ini juga menjadi perhatian kita karena memang APBD selama ini tidak menanggung sama sekali,” ujarnya di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (9/7/2025). 

    Ke depannya, apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan ikut menanggung beban ‘berat’ tersebut perlu dibahas lebih lanjut karena menjadi salah satu tantangan fiskal daerah dan pusat. 

    “Ini merupakan sesuatu yang nanti kan menjadi PR [Pekerjaan Rumah] selanjutnya yang harus kita kelola dan menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan fiskal,” lanjutnya.

    Adapun hingga semester I/2025 pemerintah telah menyalurkan penghargaan pemerintah untuk 3,6 juta pensiunan ASN/TNI/Polri dengan realisasi mencapai Rp106,4 triliun.

    Dengan dana reguler senilai Rp83,1 triliun, serta pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Pensiun 13 (seperti gaji ke-13 bagi PNS aktif) mencapai Rp23,3 triliun.

    Melihat secara tren, belanja pegawai termasuk untuk pensiun terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun ini, anggaran belanja pegawai K/L dialokasikan senilai Rp163,3 triliun, meningkat dari tahun lalu senilai Rp154,8 triliun.

    Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per semester II/2024, terdapat 4.734.041 PNS dan PPPK. Terdiri dari 3.707.714 (78%)  di instansi daerah, dan 1.026.327 (22%) instansi pusat.

    Sebelumnya pada awal rapat kerja DPD bersama Kementerian Keuangan, Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengantisipasi potensi daerah menanggung beban tersebut.

    “Sesuai dengan tugas konstitusional DPD, maka perlu diberikan gambaran terkait.. Pemda telah mengantisipasi dan merencanakan pendanaan untuk kewajiban pensiun ini,” tuturnya.

    Nawardi menuturkan bahwa kewajiban pensiun adalah beban yang akan jatuh tempo di masa depan dan perlu dikelola dengan baik.

    “Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi bom waktu yang meledak dan membebani APBD secara signifikan, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik dan pembangunan di daerah,” jelasnya.

  • Canda Pramono ke Sri Mulyani: Banyak Enggaknya daripada Iyanya

    Canda Pramono ke Sri Mulyani: Banyak Enggaknya daripada Iyanya

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan candaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bendahara negara disebut Pramono menjadi menteri paling prudent alias hati-hati.

    Hal ini diungkapkan Pramono saat meresmikan Pencanangan Penataan dan Integrasi Lapangan Banteng dan Gedung AA Maramis di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

    Menurutnya, bila Sri Mulyani sudah memberikan lampu hijau, semua proyek pasti berjalan dengan benar dan lancar. Saking hati-hatinya, Pramono mengatakan Sri Mulyani kerap kali bilang tidak untuk berbagai permintaan keuangan dari berbagai pemangku kepentingan.

    “Yang sungguh saya hormati Ibu Menteri Keuangan. Sahabat saya lama banget. Kalau Ibu Menteri Keuangan sudah oke, itu biasanya lancar karena beliau ini orang yang paling prudent, Banyak enggaknya, daripada iyanya,” sebut Pramono dalam pembukaan sambutannya dalam acara yang dihelat pada Kamis (10/7/2025).

    “Jadi kalau ini sudah iya, artinya proyek ini pasti benar dan akan berjalan dengan lancar,” sebutnya menekankan.

    Pramono juga sempat memamerkan target ambisius Pemprov DKI Jakarta di depan Sri Mulyani, targetnya 5 tahun ke depan Jakarta bisa menjadi 50 besar kota terbaik di dunia dari awalnya hanya di posisi 74 saat ini.

    Menurutnya target itu bisa terwujud dengan mudah apabila Sri Mulyani memberikan dukungan besar untuk Pemprov DKI Jakarta.

    “Dan harapan itu tentunya bisa terwujud kalau Bu Menteri yang paling prudent di dunia ini setuju biasanya kalau Bu Andi sudah setuju semua pasti tersenyum,” sebut Pramono.

    (hal/rrd)

  • Sri Mulyani ingatkan investasi Danantara harus demi kepentingan publik

    Sri Mulyani ingatkan investasi Danantara harus demi kepentingan publik

    Arsip foto – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

    Sri Mulyani ingatkan investasi Danantara harus demi kepentingan publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 12:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) harus berakar pada kepentingan publik.

    “Investasi Danantara harus tetap berakar pada kepentingan publik,” kata Sri Mulyani, mengutip unggahan di akun  Instagram miliknya @smindrawati yang diakses dari Jakarta, Kamis. 

    Sri Mulyani menerima kunjungan CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir untuk membahas strategi investasi jangka panjang serta visi Danantara untuk menciptakan lapangan kerja melalui proses bisnis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Keduanya mendiskusikan berbagai isu krusial, termasuk di sektor energi dan mineral. Fokus pembicaraan diarahkan pada pentingnya melakukan reinvestasi di beberapa komoditas strategis sebagai bagian dari komitmen pembangunan jangka panjang.

    “Dengan komitmen dan tata kelola yang baik, pertemuan ini menjadi langkah penting menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan pro-investasi,” ujar Sri Mulyani.

    CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir sebelumnya mengatakan ingin agar 889 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah satu komando Danantara Indonesia.

    Hal itu ditujukan untuk mempermudah konsolidasi dan kerja sama, sebagai upaya bersama mencapai target pertumbuhan sebesar 8 persen (year-on-year/yoy), sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Danantara Indonesia menargetkan dapat melakukan konsolidasi bisnis dari sebanyak 889 perusahaan BUMN yang ada saat ini menjadi hanya sebanyak di bawah 200-an perusahaan.

    Pasca didirikan, Danantara Indonesia telah melakukan berbagai kerja sama investasi dengan investor dari negara lain, hingga melakukan aksi korporasi dengan memberikan modal usaha bagi perusahaan BUMN.

    Salah satu kerja sama yaitu dengan Qatar Investment Authority (QIA) untuk mengelola dana investasi senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia.

    Dari sisi aksi korporasi, Danantara Indonesia telah memberikan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) senilai Rp6,65 triliun kepada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

    Sumber : Antara