Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Antisipasi efek Trump, Sri Mulyani jajaki peluang dagang dengan Kanada

    Antisipasi efek Trump, Sri Mulyani jajaki peluang dagang dengan Kanada

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjajaki peluang kemitraan perdagangan antara Indonesia dengan Kanada sebagai salah satu upaya mengantisipasi dampak kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) oleh Donald Trump.

    Di sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan, Sri Mulyani mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Kanada François-Philippe Champagne guna mendiskusikan dinamika perekonomian global serta peluang kerja sama strategis.

    “Saya dan Mr. Champagne juga menjajaki peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk rencana diversifikasi perdagangan Kanada yang melirik Indonesia sebagai salah satu mitra potensial,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dikutip di Jakarta, Jumat.

    Di samping itu, keduanya juga membahas peluang peningkatan ekspor produk pertanian Kanada ke Indonesia, penguatan kemitraan di sektor energi, serta peluang investasi pada proyek infrastruktur Indonesia.

    Sri Mulyani menyatakan komitmen bersama untuk memperdalam hubungan ekonomi yang sinergis menjadi sinyal bahwa kolaborasi Indonesia-Kanada akan terus berkembang dalam semangat stabilitas, keterbukaan, dan pembangunan berkelanjutan.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa negaranya akan mengenakan tarif impor sebesar 19 persen untuk produk dari Indonesia. Kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen pembelian oleh Indonesia atas sejumlah komoditas dari AS, antara lain energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian 4,5 miliar dolar AS, serta pembelian 50 unit pesawat Boeing.

    Namun, Pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan negosiasi lanjutan dengan Pemerintah AS agar sejumlah komoditas andalan nasional dapat dikenakan tarif impor sebesar 0 persen, terutama bagi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh AS dan tidak dapat diproduksi secara mandiri di negara tersebut.

    Terkait tarif bea masuk bagi produk AS, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan bahwa tidak seluruh produk asal AS akan mendapat fasilitas bebas tarif bea masuk ke Indonesia, meskipun kedua negara telah menyepakati kebijakan tarif nol persen untuk sebagian besar komoditas.

    Dirinya merinci, dari total 11.552 pos tarif dalam sistem Harmonized System (HS), sekitar 11.474 pos atau sekitar 99 persen produk AS yang memperoleh pembebasan tarif. Namun, masih terdapat sejumlah produk sensitif yang tetap dikenai tarif dan pembatasan impor.

    Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan tarif untuk produk AS ini sebenarnya bukan hal baru. Sebagian besar komoditas asal Negeri Paman Sam itu sudah lebih dahulu menikmati tarif 0 persen sebelum adanya kesepakatan terbaru dengan Presiden AS Donald Trump.

    Sebelumnya, sekitar 40 persen dari total produk AS yang masuk sudah dikenakan tarif 0 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Bahlil tak ingin bea keluar bebankan pengusaha batu bara

    Menteri Bahlil tak ingin bea keluar bebankan pengusaha batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak ingin bea keluar menjadi beban bagi pengusaha batu bara, mengingat harga batu bara sedang mengalami penurunan.

    “Jangan juga kita memberatkan pengusaha di saat harga batu bara masih sangat rendah,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Bahlil menyampaikan bea keluar akan diterapkan jika harga batu bara sudah memiliki nilai keekonomian yang layak. Hal tersebut juga memperhatikan keuntungan yang diperoleh para pengusaha batu bara, yang nantinya akan disetorkan kepada pemerintah.

    “Kalau harga batu baranya sudah tinggi, untungnya banyak, boleh bagi dengan pemerintah,” tutur dia.

    Sebelumnya, pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati perluasan basis penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara.

    Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara yang dibahas dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin (7/7).

    Atas hal tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu bara Indonesia (Aspebindo) Fathul Nugroho meminta bea keluar untuk komoditas tambang diterapkan secara bertahap dan memperhatikan daya saing industri.

    Saat ini, lanjut dia, sektor pertambangan nasional sedang menghadapi tekanan turunnya permintaan dan harga komoditas di pasar internasional.

    Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal, seperti bea keluar, berpotensi memengaruhi arus produksi, harga jual, hingga keputusan ekspor jangka pendek.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan strategi Indonesia terkait pembiayaan perumahan ke Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.

    “Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dikutip di Jakarta, Jumat.

    Menurut Sri Mulyani, keduanya juga membahas dinamika perekonomian global terkini, termasuk mengenai langkah kebijakan kedua negara dalam memitigasi dampak tarif perdagangan terhadap stabilitas ekonomi domestik.

    Selain itu, Sri Mulyani dan Jim juga mendiskusikan peluang penguatan kemitraan strategis, terutama di bidang pangan dan energi yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Di akhir pertemuan, kami saling bertukar cinderamata. Saya memberikan sebuah produk kerajinan perak dari UMKM di Kota Yogyakarta. Jim terlihat kagum dengan keindahannya,” tutur Sri Mulyani.

    Salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Skema ini ditujukan untuk mendorong tercapainya target program tiga juta rumah.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa plafon KUR perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    Plafon itu diperkirakan dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan, Peraturan Menteri atau Permen PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan selesai pada Juli tahun ini.

    Dia juga berharap penyelesaian permen ini dapat dilakukan bersamaan dengan Permenko Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Sementara itu, Sri Mulyani memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap diandalkan untuk pelaksanaan program KUR, termasuk KUR untuk perumahan dalam rangka mendukung program tiga juta rumah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan strategi Indonesia terkait pembiayaan perumahan ke Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.

    “Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dikutip di Jakarta, Jumat.

    Menurut Sri Mulyani, keduanya juga membahas dinamika perekonomian global terkini, termasuk mengenai langkah kebijakan kedua negara dalam memitigasi dampak tarif perdagangan terhadap stabilitas ekonomi domestik.

    Selain itu, Sri Mulyani dan Jim juga mendiskusikan peluang penguatan kemitraan strategis, terutama di bidang pangan dan energi yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Di akhir pertemuan, kami saling bertukar cinderamata. Saya memberikan sebuah produk kerajinan perak dari UMKM di Kota Yogyakarta. Jim terlihat kagum dengan keindahannya,” tutur Sri Mulyani.

    Salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Skema ini ditujukan untuk mendorong tercapainya target program tiga juta rumah.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa plafon KUR perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    Plafon itu diperkirakan dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan, Peraturan Menteri atau Permen PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan selesai pada Juli tahun ini.

    Dia juga berharap penyelesaian permen ini dapat dilakukan bersamaan dengan Permenko Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Sementara itu, Sri Mulyani memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap diandalkan untuk pelaksanaan program KUR, termasuk KUR untuk perumahan dalam rangka mendukung program tiga juta rumah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Temui Menkeu Arab, Sri Mulyani lanjutkan rencana Prabowo soal haji

    Temui Menkeu Arab, Sri Mulyani lanjutkan rencana Prabowo soal haji

    Kami menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud pada lawatan kenegaraan awal Juli lalu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud soal layanan haji dan umrah.

    Pertemuan itu dilakukan di sela agenda Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.

    “Kami menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud pada lawatan kenegaraan awal Juli lalu, salah satunya mengenai penguatan kerja sama dalam meningkatkan layanan Haji dan Umrah bagi jamaah Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

    Sri Mulyani juga menyepakati pandangan Menkeu Al-Jadaan mengenai pentingnya peran G20 dalam konteks kondisi geopolitik saat ini.

    Menurut dia, G20 harus kembali ke tujuan awal, menjadi forum yang mengedepankan multilateralisme daripada unilateralisme.

    Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Menkeu Al-Jadaan mengundang Indonesia untuk turut serta dalam Expo 2030 yang akan diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi.

    Undangan itu, kata Sri Mulyani, merupakan suatu bentuk kehormatan dan kepercayaan dari Kerajaan Arab Saudi yang memandang Indonesia sebagai mitra strategis.

    “Mengutip kalimat Minister Al-Jadaan, ‘it just confirms that the relationship is not only strong, but it actually can grow even more’,” tutur Sri Mulyani.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud (MBS) sepakat memperkuat kerja sama dalam meningkatkan fasilitas kesehatan dan peningkatan pelayanan haji bagi jamaah Indonesia.

    Selain fokus pada pelayanan haji, Indonesia dan Arab Saudi juga bersepakat mendukung investasi di sektor kesehatan yang lebih luas.

    Kolaborasi akan dikembangkan dalam industri farmasi, produksi vaksin, pengembangan sumber daya manusia, hingga teknologi kesehatan yang dapat menunjang layanan ibadah dan kebutuhan jamaah.

    Selain itu, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS juga membahas peningkatan kerja sama bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan energi. Dua negara sepakat sepakat saling mendukung target masing-masing untuk mencapai Visi Kerajaan Arab Saudi 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSU Batch 4 Sudah Cair, Cek Statusmu Sekarang! – Page 3

    BSU Batch 4 Sudah Cair, Cek Statusmu Sekarang! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memulai proses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Batch 4. Kabar gembira ini datang bagi jutaan pekerja di Indonesia yang menantikan bantuan tunai ini.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan kabar terbaru pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dia tengah mengusahakan pencairan BSU dilakukan lebih cepat.

    “Kita usahakan (BSU cair lebih cepat), susah nanti kalau saya sampaikan nanti ditagih lagi,” kata Yassierli ditemui usai Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad, di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Sedangkan realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tercatat Rp 6,88 triliun. Penyaluran BSU 2025 itu untuk 11,4 juta pekerja pada 23 Juni-1 Juli 2025.

    Laporan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akun instagram resminya@smindrawati, ditulis Kamis (17/7/2025).

    “Ini merupakan bentuk dukungan negara hadir di tengah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi. Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga semangat para pekerja agar tetap berkarya,” tulis Sri Mulyani.

    Pencairan BSU Batch 4 dimulai secara bertahap sejak tanggal 14 Juli 2025. Hal ini dilakukan mengingat jumlah penerima yang sangat besar, mencapai sekitar 17,3 juta orang di seluruh Indonesia.

    Proses penyaluran bantuan ini melibatkan berbagai lembaga keuangan. Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan PT Pos Indonesia turut serta dalam memastikan bantuan ini sampai ke tangan yang berhak.

  • Batas Akhir Pencairan BSU Rp600.000 Tahap 4 di Bank Himbara dan Kantor Pos

    Batas Akhir Pencairan BSU Rp600.000 Tahap 4 di Bank Himbara dan Kantor Pos

    Bisnis.com, JAKARTA – Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) sudah memasuki tahap 4 yang disalurkan mulai 14 Juli 2025.

    Pada batch keempat ini, penyaluran BSU akan dilakukan dengan tiga cara yakni langsung melalui rekening Bank Himbara (BRI; BNI; Mandiri; BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Kantor Pos.

    Bagi yang belum mendapatkan, penyaluran tetap akan dilanjutkan hingga batch 5 dalam waktu yang belum ditentukan.

    Batas Waktu Pencairan BSU

    Pencairan BSU tahap 4 melalui Bank Himbara dan BSI masih akan dilakukan, mengingat banyaknya pekerja yang belum mendapat bantuan.

    Hingga kini belum ada pengumuman mengenai pembatasan pencairan BSU yang disalurkan langsung ke rekening pekerja.

    Sedangkan pencairan BSU melalui Kantor Pos dilakukan paling lambat hingga 31 Juli 2025.

    Total Pekerja yang Mendapat BSU

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penyaluran BSU telah terealisasi sebesar Rp6,88 triliun yang diterima oleh 11,4 juta pekerja dalam periode 23 Juni hingga 1 Juli 2025.

    “Ini merupakan bentuk dukungan negara hadir di tengah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi. Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga semangat para pekerja agar tetap berkarya, karena para pekerja adalah pahlawan di balik kemajuan ekonomi kita,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis (17/7) dikutip dari Antaranews.

    BSU merupakan salah satu dari lima stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    Sri Mulyani berharap masyarakat dapat memanfaatkan stimulus itu dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membangun ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

    Daftar Penerima BSU Tahap 4 2025

  • Sri Mulyani & Bos BI Terbang ke Afsel, Temui Pejabat G20

    Sri Mulyani & Bos BI Terbang ke Afsel, Temui Pejabat G20

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menghadiri Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Zimbali, KwaZulu-Natal, Afrika Selatan bersama dengan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin keuangan global membahas kondisi perekonomian dunia yang diwarnai oleh ketidakpastian tinggi, perang tarif, dan meningkatnya fragmentasi global.

    “G20 berusaha terus membangun semangat kolaborasi dan kerjasama seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Afrika Selatan, Enoch Godongwana selaku tuan rumah,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya dikutip, Jumat (18/7/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia menyambut baik segala upaya untuk memperkuat dialog dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan perdagangan dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja.

    Serta saling memberikan manfaat, dan meningkatkan inovasi dan produktivitas semua negara.

    “Saya menekankan pentingnya upaya untuk mendorong globalisasi yang lebih adil dan menciptakan manfaat kesejahteraan bersama, dimana kita tetap bisa tumbuh bersama, tanpa harus mengorbankan kepentingan masing-masing negara,” ujarnya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendagri Tito Buka-bukaan Soal Gaji Bupati: Rp5 Juta, Operasional Rp30 Juta

    Mendagri Tito Buka-bukaan Soal Gaji Bupati: Rp5 Juta, Operasional Rp30 Juta

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengaku sering mendengar keluhan dari kepala daerah soal gajinya yang kecil.

    Padahal, kata Tito, dana operasional kepala daerah sekelas bupati mencapai Rp30 juta, meskipun gajinya hanya sekitar Rp5 jutaan per bulan, sehingga biaya pencalonannya dulu tidak bisa tertutup.

    Kendati demikian Tito menegaskan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan untuk menaikan gaji kepala daerah dengan cara menaikan biaya operasional.

    “[Bupati bilang] gaji kita kan cuma Rp5 juta, dana operasional bupati itu hanya Rp30 juta bagaimana kita bisa survive,” tutur Tito di sela-sela acara pengukuhan Pengurus APKASI 2025-2030 di Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    Namun, menurut Tito kenaikan operasional juga harus masuk kategori wajar dan dapat diterima oleh masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan di setiap wilayah.

    Tidak hanya masyarakat, tetapi kata Tito, kenaikan kesejahteraan kepala daerah itu juga harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Saya juga sampaikan bagaimana kalau seandainya dana operasionalnya kepala daerah ini ya dinaikan, berapa idenya, bicarakan yang masuk akal, yang kira-kira publik tidak marah, rasional,” kata Tito.

  • Sri Mulyani lapor realisasi BSU Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta pekerja

    Sri Mulyani lapor realisasi BSU Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta pekerja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani lapor realisasi BSU Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta pekerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 14:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah terealisasi sebesar Rp6,88 triliun yang diterima oleh 11,4 juta pekerja dalam periode 23 Juni hingga 1 Juli 2025.

    “Ini merupakan bentuk dukungan negara hadir di tengah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi. Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga semangat para pekerja agar tetap berkarya, karena para pekerja adalah pahlawan di balik kemajuan ekonomi kita,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.

    BSU merupakan salah satu dari lima stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    Sri Mulyani berharap masyarakat dapat memanfaatkan stimulus itu dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membangun ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

    Sebagai catatan, penyaluran BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam Permenaker 5/2025, pekerja/buruh yang mendapatkan BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti seorang warga negara Indonesia dengan kepemilikan nomor induk kependudukan; peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025; dan menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.

    Bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka aturan upah yang berlaku adalah upah minimum dibulatkan ke atas.

    Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 3 Permenaker 10/2022 yang tidak mengalami perubahan bunyi pada permenaker pembaruan.

    Adapun detail ambang batas upah minimum untuk persyaratan BSU 2025 telah diperbarui dalam Permenaker 5/2025.

    Selain itu, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus, sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp600 ribu.

    Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, penyaluran BSU telah mencapai setidaknya 85 persen dari total setidaknya 15 juta penerima. 

    Sumber : Antara