Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Prabowo Colek Sri Mulyani buat Kasih Obat Gratis di Kopdes Merah Putih

    Prabowo Colek Sri Mulyani buat Kasih Obat Gratis di Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk menyediakan produk-produk yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk obat. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk dapat menyediakan obat-obat gratis di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Hal ini disampaikan Prabowo pada momentum peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten yang berlangsung hari ini. Prabowo menyebut pembentukan 80.000 Kopdeskel Merah Putih ini dapat memangkas rantai distribusi serta menyediakan akses produk-produk penting untuk masyarakat, termasuk obat-obatan.

    Apotek desa atau klinik desa menjadi salah satu unit bisnis yang wajib dijalankan Kopdeskel Merah Putih. Bahkan Prabowo akan mengusahakan obat-obat itu dapat secara gratis diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani lah yang mengupayakan kehadiran obat gratis di Kopdeskel Merah Putih.

    “Ya, kita upayakan nggak bayar. Kita upayakan, yang mengupayakan Menteri Keuangan semakin stress. Tapi nggak papa Bu ini mulia nama ibu kan Sri Mulyani jadi harus yang mulia mulia Bu. Ibu akan dicintai oleh semua desa seluruh Indonesia,” kata Prabowo, dikutip dari akun Youtube Kemenko Pangan, Senin (21/7/2025).

    Prabowo menekankan layanan obat gratis bagi yang tidak mampu di Kopdeskel Merah Putih dapat dilaksanakan jika anggarannya tersedia. “Menteri Keuangan setiap kali saya panggil agak stress. Apalagi ini, idenya Presiden ini. Kalau nanti ada dananya, khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis,” tambah Prabowo.

    Menurut dia, akses obat-obatan penting bagi rakyat kecil. Apalagi yang ekonominya masih lemah. Ia pun mengapresiasi Kementerian Pertahanan karena membentuk lembaga farmasi untuk membuat obat generik dengan harga murah.

    “Obat-obat yang penting bagi rakyat kecil rakyat yang ekonominya masih lemah. Mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau dan untuk itu. Terima kasih Kementerian Pertahanan dengan inisiatif mereka bentuk lembaga farmasi pertahanan membuat obat generik dengan harga murah,” jelas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Prabowo: BPS Lapor ke Saya, Angka Pengangguran-Kemiskinan Menurun” di sini:

    (rea/kil)

  • Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih,” ujar Prabowo dipantau dalam siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

    Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama.

    Presiden mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi, di mana satu batang lidi yang lemah tidak memiliki arti, tetapi ketika disatukan dalam jumlah banyak dapat menjadi alat yang bermanfaat dan kuat.

    Konsep ini disebut sebagai cerminan dari semangat gotong royong dalam koperasi. Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan mekanisme untuk mengonsolidasikan kekuatan dari berbagai elemen ekonomi kecil agar dapat membentuk kekuatan ekonomi yang lebih besar dan solid.

    “Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” ujar Prabowo.

    Presiden mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    “Yang desa nelayan punya pendingin lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Kemudian sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam,” kata Presiden.

    Kepala Negara pun mengingatkan kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

    Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Kopdes Merah Putih dirancang dengan pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Diharapkan, koperasi ini dapat memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, tengkulak, dan praktik rentenir.

    Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi mendorong pengembangan usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan akses masyarakat desa terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.

    Program ini juga mengedepankan peningkatan kesejahteraan petani dengan menyediakan sarana untuk menampung hasil produksi pertanian secara langsung tanpa melewati rantai pasok yang panjang. Dengan rantai pasok yang lebih singkat, peran tengkulak dapat ditekan dan konsumen dapat memperoleh harga produk yang lebih terjangkau.

    Pengembangan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi yang belum optimal.

    Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

    Turut hadir dalam peluncuran tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Menteri UMKM maman Abdurahman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan pengusaha Chairul Tanjung.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu di G20: Perlu arsitektur keuangan global yang inklusif

    Menkeu di G20: Perlu arsitektur keuangan global yang inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan perlunya arsitektur keuangan global yang inklusif saat menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) G20 di Afrika Selatan.

    Sri Mulyani, dikutip melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa arsitektur keuangan global harus mencakup seluruh spektrum perekonomian baik negara berpenghasilan rendah, negara berkembang, maupun negara maju.

    Saat ini, Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) tengah mengimplementasikan Peta Jalan MDB G20 serta rekomendasi-rekomendasi dari Laporan CAF (Capital Adequacy Framework).

    Munculnya teknologi keuangan, mulai dari aset kripto hingga mata uang digital, menawarkan potensi besar dalam hal kecepatan dan efisiensi. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko-risiko baru yang tidak dapat diabaikan.

    Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, situasi ini menuntut negara-negara G20 untuk meninjau kembali fondasi dari arsitektur keuangan internasional guna memastikan bahwa sistem tersebut tetap stabil, inklusif, dan relevan dalam menghadapi dunia yang terus berkembang dengan cepat.

    Adapun selama pertemuan yang berlangsung pada 17-18 Juli 2025, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini.

    Selain arsitektur keuangan internasional, isu-isu yang diangkat dalam pertemuan tersebut utamanya yakni ekonomi global, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, sektor keuangan, pajak internasional, dan kesehatan global.

    Terkait ekonomi global dan tantangan terkini, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyoroti ketidakpastian ekonomi global akibat konflik bersenjata, tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, utang publik tinggi, dan kejadian iklim ekstrem.

    Hubungan ekonomi global sering dipersepsikan sebagai permainan zero-sum, di mana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak terjadi dengan mengorbankan pihak lain. Persepsi semacam ini harus segera ditanggapi secara serius.

    “Perdagangan dan investasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kemajuan bersama, yakni menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat,” ujar Menkeu.

    Selain itu Menkeu juga menyampaikan bahwa pertumbuhan yang tangguh dimulai dari dalam negeri, terutama di tengah ekonomi dan lingkungan global yang menciptakan lebih banyak risiko.

    Indonesia mengatasi ketidakseimbangan dengan menggunakan instrumen fiskal secara hati-hati dan terukur, bersifat countercyclical, sebagai peredam guncangan, dan mendorong reformasi struktural.

    “Kami bekerja sama dengan otoritas moneter untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Inflasi 1,6 persen, defisit fiskal 2,5 persen,” jelas Menkeu.

    Dalam isu terkait perpajakan internasional, Menkeu menyampaikan bahwa arsitektur perpajakan internasional yang adil, efektif, dan stabil bukan hanya soal pemerataan global melainkan prasyarat bagi ketahanan dan pembangunan berkelanjutan.

    Terkait keuangan berkelanjutan, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menekankan perlunya koordinasi global dalam arsitektur keuangan berkelanjutan, mendorong interoperabilitas dan efisiensi pembiayaan iklim, termasuk penguatan aksi adaptasi, ketahanan, dan rencana transisi menuju pembangunan rendah karbon.

    Pada isu terkait infrastruktur, para anggota G20 menyatakan bahwa peningkatan investasi infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

    Sementara dalam sesi mengenai isu sektor keuangan dan inklusi keuangan, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menegaskan kembali komitmen untuk mengatasi kerentanan dan mendorong sistem keuangan yang terbuka, tangguh, dan stabil yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan didasarkan pada implementasi yang konsisten, menyeluruh, dan tepat waktu dari semua reformasi dan standar internasional yang disepakati, termasuk Basel III.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bicara di Forum Menkeu Dunia, Sri Mulyani Kutip Kata-kata Nelson Mandela

    Bicara di Forum Menkeu Dunia, Sri Mulyani Kutip Kata-kata Nelson Mandela

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan momen dirinya menghadiri rangkaian Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20. Ia menghadiri dua sesi utamanya yang membahas hambatan pembangunan di Kawasan Afrika dan pembiayaan berkelanjutan.

    Pada sesi kelima tentang hambatan pembangunan di Kawasan Afrika, Sri Mulyani membahas salah satu hambatan yakni menurunnya ketersediaan dana konsesional sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan. Oleh karenanya, diperlukan cara baru yang lebih berkelanjutan.

    “Seperti yang diajarkan Nelson Mandela kepada kita, kemajuan sejati hanya mungkin terjadi ketika kita memilih untuk bekerja sama melampaui perbedaan demi kebaikan bersama, dan hal itu selalu mustahil hingga tercapai,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari unggahan pada akun Instagram @smindrawati, Sabtu (19/7/2025).

    “Dunia sedang mengalami kegagalan, bukan hanya dalam adaptasi iklim tetapi juga dalam pendanaan iklim secara keseluruhan. Namun, kami sangat prihatin dengan menurunnya sumber daya konsesi yang tersedia bagi negara-negara Afrika,” sambungnya.

    Sri Mulyani menilai, partisipasi modal swasta dapat didorong untuk pembangunan publik, contohnya melalui platform seperti SDG Indonesia One dan Infrastructure Guarantee Fund. Selain itu, solidaritas global berupa kerja sama ekonomi antara negara berkembang dengan Kawasan Afrika perlu diperkuat.

    Di sesi keenam terkait pembiayaan berkelanjutan, ia menyampaikan bahwa kesenjangan pembiayaan iklim makin lebar dan di saat bersamaan dampak perubahan iklim kian cepat terasa. Oleh karena itu, upaya seperti penguatan lembaga keuangan multilateral, peningkatan pembiayaan konsesional, percepatan mobilisasi modal swasta, serta creative blended finance menjadi sangat penting.

    “G20 harus bertindak bukan hanya sebagai forum kekuatan ekonomi, tetapi juga sebagai mitra dalam kemajuan bersama,” ujar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengambil peran melalui program-program seperti Dana Pooling Bencana dan asuransi pertanian. Selain itu, keran partisipasi modal swasta juga digerakkan lewat IDXCarbon.

    “Inti dari pendekatan kami adalah kepemilikan negara. Kesenjangan pendanaan masih lebar, tetapi kami terus optimistis bahwa kami akan dapat bekerja sama. Itulah Nelson Mandela,” kata dia.

    (shc/hns)

  • Gubernur BI tekankan pentingnya `policy mix` bank sentral di G20

    Gubernur BI tekankan pentingnya `policy mix` bank sentral di G20

    Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani sebagai pemimpin delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 pada 17-18 Juli 2025 di Durban, Afrika Selatan. (ANTARA/HO-Bank Indonesia)

    Gubernur BI tekankan pentingnya `policy mix` bank sentral di G20
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya optimalisasi bauran kebijakan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.

    Bauran kebijakan (policy mix) bank sentral yang dimaksud Perry antara lain kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. Perry, dikutip melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antar kebijakan moneter dan fiskal merupakan kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

    Selain itu, Perry juga menyampaikan kemajuan Indonesia bersama negara kawasan Asia dalam implementasi cross-border payment untuk mencapai sistem pembayaran yang lebih murah, cepat dan transparan sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif. Partisipasi aktif BI di G20 merupakan dukungan BI terhadap upaya pemerintah untuk memperkuat peran strategis Indonesia di kancah internasional dalam menjaga stabilitas serta mendorong pemulihan ekonomi global yang kuat, berimbang, inklusif dan berkelanjutan.

    Adapun pertemuan yang berlangsung di Durban, Afrika Selatan, pada 17-18 Juli 2025 tersebut menyepakati beberapa hal termasuk penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Lebih lanjut, G20 menyoroti risiko perekonomian global yang berasal dari tingginya ketidakpastian akibat tensi perdagangan dan geopolitik. Terkait hal ini G20 sepakat untuk mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil dan terbuka dan mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.

    BI pun menyambut baik berbagai kesepakatan G20 dan terus berperan aktif dalam mendorong agenda reformasi keuangan global, penguatan sistem pembayaran lintas negara, serta upaya stabilitas sektor keuangan yang sejalan dengan prioritas nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Hal ini sejalan dengan upaya bank sentral Indonesia untuk memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran.

     

    Sumber : Antara

  • Afrika Hadapi Kesenjangan Pembiayaan, Sri Mulyani Kasih Contoh Indonesia – Page 3

    Afrika Hadapi Kesenjangan Pembiayaan, Sri Mulyani Kasih Contoh Indonesia – Page 3

    Wakil Ketua Panja Defisit Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menyatakan bahwa RAPBN 2026 mencerminkan kebijakan fiskal yang ekspansif, namun tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan anggaran.

    Ia menyambut baik langkah penurunan defisit dari 2,78 persen menjadi sekitar 2,5 persen PDB, dengan catatan pemerintah tetap memastikan dukungan fiskal bagi program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi dan UMKM, serta ketahanan pangan dan energi.

    Selain menyetujui target defisit, DPR juga menyepakati target pendapatan negara dalam RAPBN 2026 sebesar 11,71 persen hingga 12,31 persen dari PDB.

    Target tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar 8,90 persen hingga 9,24 persen, kepabeanan dan cukai 1,18 persen hingga 1,30 persen, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63 persen hingga 1,76 persen dari PDB.

    Pemerintah didorong untuk mengelola fiskal secara akuntabel dan berbasis manajemen risiko yang prudent.

     

  • Kemarin, 1,3 juta ton beras SPHP dilepas hingga tambang ilegal di IKN

    Kemarin, 1,3 juta ton beras SPHP dilepas hingga tambang ilegal di IKN

    Jakarta (ANTARA) – Penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga kasus tambang ilegal di kawasan IKN merupakan sejumlah pemberitaan ekonomi Jumat (18/7) yang menarik disimak kembali pagi ini.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya:

    1. Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP untuk tekan kenaikan harga

    Pemerintah resmi menyalurkan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk digelontorkan secara bertahap ke seluruh Indonesia.

    “Hasil Rakortas adalah yang pertama kita melepas 360 ribu ton untuk bantuan sosial. Yang kedua adalah kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    2. Temui Menkeu Arab, Sri Mulyani lanjutkan rencana Prabowo soal haji

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud soal layanan haji dan umrah.

    “Kami menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud pada lawatan kenegaraan awal Juli lalu, salah satunya mengenai penguatan kerja sama dalam meningkatkan layanan Haji dan Umrah bagi jamaah Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    3. RI masih negosiasi tarif impor 0 persen untuk sejumlah komoditas ke AS

    Pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan negosiasi lanjutan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) agar sejumlah komoditas andalan nasional dapat dikenakan tarif impor sebesar 0 persen.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Jumat, menyampaikan meskipun tarif resiprokal sebesar 19 persen telah diumumkan, masih terdapat ruang untuk negosiasi lanjutan, terutama bagi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh AS dan tidak dapat diproduksi secara mandiri di negara tersebut.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    4. Mentrans bawa peneliti gali potensi “rare earth” di Sulbar

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut Sulawesi Barat membutuhkan peneliti yang dapat mengembangkan logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth, yang khususnya yang berada di wilayah transmigrasi.

    “Salah satu yang nanti akan kami berikan tugas pada tim ekspedisi patriot (peneliti) ini juga adalah masalah logam tanah jarang. Jika memang ini betul-betul nyata dan besar potensinya, maka saya kita harus menyambutnya dengan kewaspadaan,” ujar Iftitah saat membuka Retreat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Korem 142 Tatag, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    5. Menteri ESDM serahkan tambang ilegal di IKN ke penegak hukum

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyerahkan kasus tambang ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur ke aparat penegak hukum.

    “Kalau tambang ilegal itu aparat penegak hukum (APH),” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hadiri G20, Sri Mulyani tegaskan RI terbuka dengan dialog kerja sama

    Hadiri G20, Sri Mulyani tegaskan RI terbuka dengan dialog kerja sama

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Hadiri G20, Sri Mulyani tegaskan RI terbuka dengan dialog kerja sama
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 16:37 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia terbuka dengan dialog kerja sama saat menghadiri agenda G20 di Afrika Selatan.

    “Indonesia menyambut baik upaya-upaya untuk terus membuka dialog untuk mengembangkan kerja sama saling menguntungkan perdagangan dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, saling memberikan manfaat, dan meningkatkan inovasi dan produktivitas semua negara,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan, agenda pertama G20 membahas kondisi perekonomian global di tengah ketidakpastian yang tinggi, perang tarif dagang, serta fragmentasi dunia yang meruncing dan rapuh.

    Menurutnya, G20 berusaha terus membangun semangat kolaborasi dan kerja sama.

    “Saya menekankan pentingnya upaya untuk mendorong globalisasi yang lebih adil dan menciptakan manfaat kesejahteraan bersama, dimana kita tetap bisa tumbuh bersama, tanpa harus mengorbankan kepentingan masing-masing negara,” ujar dia.

    Dalam kesempatan terpisah, Sri Mulyani mengatakan, rasio utang Indonesia termasuk yang terendah di antara negara-negara anggota G20.

    Itu, menurut Sri Mulyani, menjadi indikator kuat stabilitas ekonomi nasional yang terjaga di tengah dinamika global.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 30,6 persen.

    Ia mengatakan, stabilitas ekonomi saat ini ditopang oleh koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia.

    Hal itu juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid dengan tingkat inflasi yang terkendali.

    Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), meskipun secara triwulan mengalami kontraksi sebesar 0,98 persen (quarter-to-quarter/qtq). Capaian pertumbuhan ini diklaim termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20.

    Sementara itu, inflasi Indonesia juga tergolong rendah. Pada Juni 2025, inflasi tercatat sebesar 0,19 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan inflasi tahunan mencapai 1,87 persen (yoy).

    Sumber : Antara

  • Video: Bank Bisa Tenang, Dana Desa Rp 70 T Jadi Jaminan Koperasi Desa

    Video: Bank Bisa Tenang, Dana Desa Rp 70 T Jadi Jaminan Koperasi Desa

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati telah memastikan adanya pemberian penjaminan dari pemerintah bagi koperasi desa merah putih jika mengalami gagal bayar.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (18/7/2025).

  • RI tekankan urgensi sistem perpajakan internasional yang adil di G20

    RI tekankan urgensi sistem perpajakan internasional yang adil di G20

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, menekankan pentingnya menciptakan sistem perpajakan internasional yang adil di Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Forum G20.

    “Saya menekankan pentingnya menciptakan sistem perpajakan internasional yang adil, efektif, dan stabil,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dikutip di Jakarta, Jumat.

    Dia menegaskan sistem perpajakan internasional bukan hanya menyoal fiskal, melainkan soal keadilan global agar seluruh negara bisa tumbuh bersama.

    Negara berkembang, kata dia, mempunyai hak yang setara dalam aktivitas ekonomi lintas batas yang terjadi di wilayah masing-masing.

    “Indonesia mendukung Two-Pillar Solution, dan kita sudah mulai melaksanakannya. Namun, pekerjaan kita belum selesai,” ujar Sri Mulyani.

    Menkeu RI pun menyatakan G20 harus menjadi forum yang memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam sistem perpajakan global yang makin kompleks.

    Tak hanya G20, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya peran Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu negara-negara berkembang membangun kapasitas dan menjaga kedaulatan fiskalnya.

    “Pajak bukan hanya tentang pendapatan masing-masing negara. Ini tentang membangun masa depan dunia yang setara dan berkelanjutan,” tegas Sri Mulyani.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.