Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Pede Rupiah Bakal Menguat – Page 3

    Sri Mulyani Pede Rupiah Bakal Menguat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan nilai tukar rupiah akan tetap stabil dalam waktu ke depan. Proyeksi ini, kata Menkeu, tak terlepas dari langkah dan komitmen kebijakan stabilisasi yang terus dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) di tengah tekanan ekonomi global.

    “Ke depan nilai tukar (rupiah) diperkirakan stabil didukung oleh komitmen Bank Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK yang digelar di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin (28/7/2025).

    Menkeu menyampaikan, stabilitas rupiah selama kuartal kedua tahun 2025 sempat menghadapi tantangan berat. Ketidakpastian ekonomi global yang meningkat telah menekan nilai tukar di pasar offshore Non-Deliverable Forward (NDF).

    Namun, Bank Indonesia merespons cepat dengan melakukan intervensi langsung di pasar valuta asing, termasuk di pasar offshore NDF secara berkelanjutan.

    “Seperti diketahui nilai tukar rupiah di pasar offshore Non diverable forward sempat mengalami tekanan tinggi akibat ketidakpastian ekonomi global pada awal kuartal kedua. Sebagai respon Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valas termasuk intervensi di pasar offshore NDF secara berkesinambungan,” ujarnya.

    Langkah Bank Indonesia ini dinilai efektif, hal itu tercermin dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan tren penguatan dalam beberapa pekan terakhir.

    Menurut Sri Mulyani, hal ini menjadi bukti konsistensi kebijakan stabilisasi yang dijalankan otoritas moneter di tengah ketidakpastian global yang belum reda.

    “Nilai tukar rupiah terhadap dolar menunjukkan tren penguatan didukung oleh konsistensi kebijakan stabilisasi kebijakan Bank Indonesia di tengah masih tingginya ketidakpastian global,” ujarnya.

     

  • Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Tetap Terjaga – Page 3

    Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Tetap Terjaga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal II 2025 tetap dalam kondisi terjaga. Meskipun kondisi global sedang diliputi ketidakpastian, sistem keuangan nasional dinilai masih kokoh dan resilien. 

    Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers KSSK yang digelar di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin (28/7/2025).

    “Menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan atau kita singkat SSK pada triwulan ke-II2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” kata Menkeu.

    Dia menuturkan, hal ini membuktikan Indonesia mampu menjaga ketahanan ekonomi meski tekanan global meningkat.

    KSSK mengedepankan sinergi lintas lembaga sebagai kunci menghadapi dinamika eksternal. Sri Mulyani menyebut koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengawasan sektor keuangan menjadi pilar utama stabilitas. Sinergi ini melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS.

    “Kami dari KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga, yaitu kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan, kebijakan moneter, makroprudensial, dan payment system di tempatnya Pak Gubernur (Bank Indonesia), kebijakan sektor keuangan dan pengawasan serta regulasi sektor keuangan di OJK serta lembaga penjamin simpanan,” ujarnya.

     

  • Simak! Ini Kriteria Kopdes Merah Putih yang Dapat Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Simak! Ini Kriteria Kopdes Merah Putih yang Dapat Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih kini bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp3 miliar dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Simak tata caranya!

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 (PMK 49/2025) tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Beleid anyar itu telah ditetapkan dan diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 21 Juli 2025. Adapun, PMK skema pinjaman KopDes/Kel Merah Putih ini resmi berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni pada 21 Juli 2025.

    Dalam beleid itu, Bendahara Negara RI itu menyampaikan bahwa skema pinjaman KopDes/Kel Merah Putih itu dikenakan suku bunga/margin/bagi hasil kepada penerima pinjaman sebesar 6% per tahun.

    Kemudian, jangka waktu pinjaman (tenor) paling lama 72 bulan, masa tenggang (grace period) pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan, dan periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

    Nantinya, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak Rp500 juta. Kemudian, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu juga berlaku untuk KopDes/Kel Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa desa atau kelurahan.

    “Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha KKMP/KDMP [KopDes/Kel Merah Putih], bank [bank Himbara] dapat memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada KKMP/KDMP,” demikian yang dikutip dari PMK 49/2025, Minggu (27/7/2025).

    Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pemberian pinjaman ini untuk melaksanakan kegiatan kantor koperasi, pengadaan bahan pokok atau sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (cold storage), dan/atau logistik desa/kelurahan.

    Namun, lanjutnya, dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di setiap desa/kelurahan.

    PMK 49/2025 itu juga menyebutkan bahwa ketua pengurus KopDes/Kel Merah Putih harus menyampaikan usulan pinjaman kepada bank Himbara dengan persetujuan bupati/wali kota untuk KopKel Merah Putih atau kepala desa untuk KopDes Merah Putih.

    Kemudian, usulan pinjaman tersebut disertai dengan proposal rencana bisnis dan persetujuan bupati/wali kota atau kepala desa.

    Kemudian, jika bank Himbara menyetujui permohonan pinjaman, maka harus melakukan perjanjian pinjaman dengan KopDes/Kel Merah Putih yang setidaknya memuat besaran pinjaman, tujuan pinjaman, tenor pinjaman, dan masa tenggang pinjaman.

    Selain itu, perjanjian tersebut juga harus memuat suku bunga/margin/bagi hasil pinjaman, tahapan dan syarat pencairan pinjaman, besaran angsuran pinjaman, dan jatuh tempo pinjaman.

    Sri Mulyani menambahkan, besaran pinjaman memperhatikan rata-rata besaran dana desa yang diterima oleh desa pada tiga tahun terakhir.

    Persyaratan ….

  • Himperra Apresiasi Kebijakan Properti Pemerintah Prabowo

    Himperra Apresiasi Kebijakan Properti Pemerintah Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik dua langkah strategis pemerintah yang dinilai mampu menggairahkan sektor properti sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

    Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian besar pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto terhadap kebutuhan papan masyarakat.

    “Pemerintah benar-benar memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Dua keputusan terbaru ini menjadi bukti nyata komitmen itu,” ujar Ari dikutip dari Investor Daily, Sabtu (26/7/2025).

    Langkah pertama, menurut Ari, adalah peningkatan kuota rumah subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semula hanya 220.000 unit kini naik menjadi 350.000 unit. Dana sebesar Rp 35,2 triliun dialokasikan dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mendukung peningkatan tersebut.

    Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 235 Tahun 2025 yang merevisi KMK Nomor 49 Tahun 2025, terkait rincian pembiayaan anggaran pada subbagian investasi pemerintah tahun berjalan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah menyetujui usulan kenaikan kuota tersebut.

    Langkah kedua adalah perpanjangan masa berlaku insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga 31 Desember 2025. Sebelumnya, insentif penuh ini hanya berlaku sampai Juni 2025, kemudian direncanakan turun menjadi 50%.

    Namun, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah memutuskan mempertahankan insentif PPN DTP 100% sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan sektor properti nasional.

    “Misalnya, jika seseorang membeli rumah senilai Rp 2 miliar, maka tidak perlu membayar PPN. Tapi kalau harga rumah Rp 2,5 miliar, maka hanya PPN atas selisih Rp 500 juta yang dibayarkan, yaitu sebesar Rp 55 juta,” jelas Airlangga.

    Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 dan melanjutkan kebijakan serupa yang telah berlaku sejak tahun 2023.

    Ari juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP Maruarar Sirait yang terus melakukan berbagai terobosan sejak menjabat, terutama dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah.

    Sebagai bentuk dukungan atas kebijakan tersebut, Himperra turut membantu meringankan beban konsumen, salah satunya dengan menghadirkan program DP 0% melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

    “Sekarang peserta BPJS Ketenagakerjaan yang membeli rumah FLPP di proyek anggota Himperra tidak perlu membayar uang muka. DP ditanggung oleh pengembang,” ungkap Ari.

    Ia berharap, lewat program ini, semakin banyak masyarakat yang dapat membeli rumah, sehingga seluruh kuota FLPP yang ditingkatkan bisa terserap maksimal hingga akhir 2025.

  • Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan paket stimulus ekonomi pada paruh kedua tahun ini yang menyasar berbagai sektor.

    Sinyal kelanjutan paket stimulus pada semester II/2025 semakin kuat usai Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi hal tersebut. Rencananya, paket stimulus bakal diterbitkan pada  September. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

     Airlangga menjelaskan dalam rapat tersebut juga termasuk dibahas persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai target pada Agustus. Pasalnya Prabowo telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Pasalnya per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara terkait stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Namun, untuk bantuan berupa bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik, pemerintah tak lagi memberikan. 

    “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjutnya. 

    Langkah pemerintah yang ‘jor-joran’ mendorong ekonomi agar sesuai harapan—setidaknya mendekati target APBN—tersebut sangat tampak. Terpantau sudah dua kali dilaksanakan rapat pertumbuhan ekonomi sepanjang pekan ini. 

    Dalam pantauan Bisnis, setidaknya hadir kementerian/lembaga (K/L) terkait. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy. 

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. 

    Pada kuartal II/2025 lalu, pemerintah mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi pada Juni hingga Juli 2025.

    Mulai dari subsidi transportasi umum berupa diskon tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut. Kemudian diskon tarif tol sebesar 20% pada periode libur sekolah lalu, serta bantuan pangan 10kg beras dan kartu sembako Rp200.000/bulan. 

    Bukan hanya itu, para pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) total Rp600.000 kepada 17,3 juta pekerja. Selain itu, terdapat diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan untuk pekerja sektor padat karya dengan total anggaran mencapai Rp0,2 triliun (Non-APBN).

  • Paket Insentif Bakal Ada Lagi, tapi Tanpa BSU & Diskon Tarif Listrik

    Paket Insentif Bakal Ada Lagi, tapi Tanpa BSU & Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif berupa diskon tarif akan digulirkan kembali. Kebijakan ini demi menggenjot pertumbuhan ekonomi semester II-2025.

    Insentif tersebut mulai dari diskon tiket pesawat hingga diskon tarif tol.

    “Semua ada, (diskon) pesawat, tol, paling banyak kereta api,” terang Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Cuma, ada yang berbeda dengan paket insentif kali ini. Sebelumnya, pemerintah menyertakan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon tarif listrik, tapi untuk insentif kali ini tidak lagi.

    Meski begitu, Airlangga memastikan pemberian insentif ini tidak termasuk dengan diskon tarif listrik dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

    “Tidak dengan (diskon) listrik. (Kalau BSU?) BSU kan sudah,” ujar Airlangga

    Airlangga menambahkan diskon tarif tersebut akan diumumkan lebih awal, termasuk pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk properti.

    “Kita berharap nanti bisa diumumkan lebih awal. Kemudian juga terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50%, tadi disepakati untuk tetap 100%. Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail,” jelasnya.

    Kesepakatan ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas antar kementerian dan lembaga (K/L). Hadir di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, hingga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    (aid/hns)

  • Menteri Ara: Aturan KUR Perumahan Rampung Pekan Depan

    Menteri Ara: Aturan KUR Perumahan Rampung Pekan Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengunjungi kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Dalam pertemuan tersebut terpantau Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut serta membahas program perumahan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, persiapan aturan terkait KUR Perumahan hampir rampung. Aturan tersebut berisi tentang sasaran penerima, profesi, plafon kredit, bunga, dan tempo dari fasilitas KUR perumahan.

    “Itu sedang kita bahas, ya sudah 90% lah. Harusnya (keluar) minggu depan, ya. Minggu depan harusnya bisa. Karena memang kan kami sudah berkomitmen, bulan Juli akhir itu sudah selesai, berarti minggu depan lah,” ujarnya saat ditemui di gedung Menko Perekonomian Jakarta, Jumat (25/7).

    Pria yang akrab disapa Ara ini mengungkapkan, aturan KUR perumahan ini telah dipersiapkan selama sebulan mengingat ketersediaan dan permintaan rumah sangat banyak. “Niatnya baik, ya bagaimana untuk pertama kali Presiden Prabowo melahirkan, meng-create ya, create usaha rakyat untuk perumahan,” sebutnya.

    Ara menuturkan, pemerintah juga sedang merumuskan agar aturan tersebut tidak berdampak buruk pada perbankan dengan menciptakan kredit macet (non performing loan/NPL), serta dapat tersosialisasi dengan baik.

    “Ya tadi saya katakan, kita lagi rumuskan itu yang berhak mendapat siapa, supaya sosialisasinya menjadi efektif dan masif, ya. Karena kami kan mau itu tepat sasaran, NPL-nya juga, kalau bisa jangan ada NPL,” ungkapnya.

    Ara menyebut, dalam pertemuan bersama Menteri Airlangga dan Menteri Sri Mulyani juga membahas usulan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan rumah atau backlog perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta orang.

    “Solusinya adalah melalui rumah subsidi. Rumah subsidi tahun ini kan 350.000, nah tentu tantangannya bagaimana menyerap Tapera ini 350.000. Hari ini saya langsung panggil Tapera, karena tadi arahan Pak Menko itu harus betul-betul terserap tahun ini,” jelasnya.

    Selanjutnya, pemerintah juga mengatasi rumah tak layak huni yang saat ini mencapai 26 juta. Solusinya, melalui program CSR dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Yaitu bantuan seluruh dunia usaha supaya rumah-rumah itu bisa dibantu,” imbuhnya.

    Terakhir, melalui skema KUR perumahan yang diyakini dapat mendongkrak perekonomian seara masif. “Karena tadi kan dari segi supply dan demand-nya semuanya ter-cover. Mudah-mudahan, doain ya minggu depan kami akan melakukan aturan,” pungkasnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden Prabowo arahkan anggaran 2026 biayai program prioritas

    Presiden Prabowo arahkan anggaran 2026 biayai program prioritas

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan terkait hasil rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Presiden Prabowo arahkan anggaran 2026 biayai program prioritas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 22 Juli 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Rancangan APBN 2026 difokuskan pada pembiayaan program prioritas pemerintah dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan mendorong reformasi regulasi.

    Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7), seusai melapor kepada Presiden terkait finalisasi nota keuangan dan RAPBN yang akan disampaikan ke DPR pada 15 Agustus 2025.

    “Belanja difokuskan kepada program-program penting, kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik,” katanya menyampaikan arahan Presiden Prabowo.

    Menurut Sri Mulyani, sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, perbaikan sekolah dan madrasah, serta pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan menjadi inti pembahasan bersama Presiden.

    Pemerintah juga akan memperkuat belanja pada sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan dasar dan menengah, digitalisasi sekolah, hingga pengembangan riset dan inovasi.

    Ia menambahkan, defisit akan dijaga dalam batas yang sehat maksimal tiga persen, agar tetap memberi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar.

    Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar APBN tidak menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi.

    Untuk itu, Menkeu mendorong reformasi regulasi agar diperkuat, sehingga mempermudah investasi, perdagangan, dan memperluas peran lembaga, seperti Danantara, dalam tata kelola aset negara.

    Sri Mulyani meminta publik menantikan pidato kenegaraan Presiden pada 15 Agustus mendatang, yang akan menjadi momentum penting dalam menyampaikan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional 2026.

    Sumber : Antara

  • Prabowo cerita soal Menkeu Sri Mulyani yang stres tiap kali dipanggil

    Prabowo cerita soal Menkeu Sri Mulyani yang stres tiap kali dipanggil

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo cerita soal Menkeu Sri Mulyani yang stres tiap kali dipanggil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 21 Juli 2025 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan soal Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kerap stres tiap kali dipanggil olehnya karena banyak program yang digagas membutuhkan dana khusus untuk bantuan rakyat.

    Saat meresmikan program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, Prabowo menceritakan bahwa ia berencana untuk memfasilitasi obat gratis untuk warga miskin jika ada dana khusus.

    “Menteri Keuangan, Menteri Keuangan setiap kali saya panggil agak stres itu, apalagi ini idenya Presiden ini, kalau nanti ada dananya khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis. Kalau ada uangnya, kalau ada uangnya,” kata Prabowo berkelakar.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih yang berada di tiap desa akan memiliki gudang dan pendingin untuk menyimpan produk pertanian atau perikanan warga.

    Selain itu, terdapat juga gerai-gerai untuk menjual sembako terjangkau, perbankan Himbara yang memfasilitasi kredit simpan pinjam, hingga apotek yang menjual obat generik.

    Untuk warga yang tidak mampu membayar obat, Presiden meminta Menkeu Sri Mulyani untuk menyiapkan dana khusus.

    “Untuk mereka yang benar-benar tidak mampu, ya kita upayakan tidak bayar. Kita upayakan. Yang mengupayakan Menteri Keuangan, semakin stres itu. Tapi tidak apa-apa, Bu, ini mulia. Nama ibu kan Sri Mulyani, jadi harus yang mulia-mulia, Bu. Ibu akan dicintai oleh semua desa di seluruh Indonesia,” kata Prabowo yang disambut oleh tepuk tangan para hadirin.

    Adapun peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Tak Terima! Menkeu Setengah Mati Cari Uang, Rakyat Malah Rugi Rp 100 T

    Prabowo Tak Terima! Menkeu Setengah Mati Cari Uang, Rakyat Malah Rugi Rp 100 T

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengungkap penipuan beras oplosan yang dilakukan pengusaha telah merugikan masyarakat Indonesia Rp 100 triliun per tahun. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah susah payah mencari uang untuk kesejahteraan rakyat.

    Mirisnya lagi, keuntungan ratusan triliun itu hanya dinikmati empat hingga lima kelompok usaha saja. Prabowo pun meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    “Kerugian oleh bangsa Indonesia kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun, Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak inilah, bea cukai, inilah dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha,” kata dia dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).

    Prabowo mengatakan kasus perberasan ini merupakan upaya pengkhianatan kepada bangsa dan ingin masyarakat Indonesia terus lemah dan miskin. Ia menegaskan tidak terima atas kasus yang terjadi.

    “Saya anggap ini adalah penghianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima, saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

    Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    Prabowo pun tak terima. Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan pengusaha beras yang merugikan harus bisa mengembalikan kerugian masyarakat Rp 100 triliun. Kalau tidak, pemerintah tak akan segan menyita penggilingan-penggilingan terkait.

    “Saya perintahkan Kapolri dan jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu panggilan-penggiling padi yang brengsek itu,” ucapnya.

    Sebagai informasi, peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    (ada/fdl)