Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • 5.700 Desa Belum Teraliri Listrik, Bahlil Minta Sri Mulyani Siapkan Anggaran

    5.700 Desa Belum Teraliri Listrik, Bahlil Minta Sri Mulyani Siapkan Anggaran

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan 5.700 desa di Indonesia belum teraliri listrik. Ia menargetkan permasalahan itu bisa selesai dalam waktu kurang lebih lima tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil pun membahas permasalahan listrik desa itu bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pembahasan dilakukan terkait kebutuhan anggaran.

    “Kita membahas untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk listrik desa karena kita kan tahu ada sekitar 5.700 desa yang belum (teraliri listrik), 4.400 dusun, tambah 68 titik yang lain. Nah target Bapak Presiden kan kurang lebih sekitar lima tahun harus selesai. Itu yang tadi kita bahas sama Ibu Menteri Keuangan,” kata Bahlil di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Bahlil meminta Sri Mulyani menyiapkan anggaran program listrik desa untuk jangka panjang. Hal itu agar ada perencanaan yang komprehensif dan terukur.

    “Bukan permintaan tambahan anggaran, anggarannya harus disiapkan untuk listrik desa. Supaya kita ingin ada satu perencanaan yang komprehensif, yang terukur dan tidak boleh diulangi-ulangi lagi. Jangan listrik desa dijadikan sebagai isu terus-menerus. Kita ingin untuk menyelesaikan dengan baik,” imbuhnya.

    Bahlil menyebut kebutuhan anggaran program listrik desa akan dibahas lebih lanjut. “Masih ada (anggaran saat ini), tapi kan untuk bicaranya jangka panjang. (Kebutuhan anggaran) nanti kita bahas, ya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, PT PLN (Persero) membidik 10.068 desa terlistriki sepanjang tahun 2025 hingga 2029. Rencana tersebut membutuhkan investasi tambahan sebesar Rp 42,3 triliun.

    Saat ini PLN bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM sedang menyusun peta jalan. Pihaknya telah menghitung besaran dana tersebut dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB), hingga ke tingkat kecamatan.

    “Itu sudah disampaikan dan Bapak Presiden menyampaikan akan dialokasikan budget sebesar Rp 42,3 triliun tersebut, sehingga roadmap ini kami juga sudah punya,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (14/5/2025).

    Tonton juga video “Mungkinkah PLTN Pertama di Indonesia Bakal Beroperasi di 2032?” di sini:

    (acd/acd)

  • Prabowo Titahkan Bahlil Seluruh Desa di RI Sudah Teraliri Listrik

    Prabowo Titahkan Bahlil Seluruh Desa di RI Sudah Teraliri Listrik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk segera menyelesaikan persoalan elektrifikasi desa. Khususnya dalam waktu lima tahun ke depan.

    Menurut Bahlil, target tersebut mencakup ribuan desa dan dusun yang hingga kini masih belum teraliri listrik. Hal tersebut ia ungkapkan usai menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan.

    “Karena kita kan tahu ada sekitar 5.700 desa yang belum, 4.400 dusun tambahin 68 titik yang lain. Nah target Bapak Presiden kan kurang lebih sekitar 5 tahun harus selesai itu yang tadi kita bahas sama Ibu Menkeu,” ujar Bahlil, Kamis (31/7/2025).

    Adapun, saat disinggung mengenai anggaran tambahan untuk program ini, ia menegaskan bahwa ini bukan semata soal meminta tambahan dana. Namun lebih kepada komitmen untuk memastikan pembiayaan jangka panjang dan tepat sasaran.

    “Untuk bicaranya jangka panjang supaya kita ingin ada satu perencanaan yang komprehensif yang terukur dan tidak boleh diulangi-ulangi lagi dan bisa dijadikan sebagai isu terus menerus Kita ingin untuk menyelesaikan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga kuartal I-2025, sebanyak 10.068 lokasi atau desa belum teraliri listrik dari PT PLN (Persero). Adapun dari jumlah lokasi tersebut setidaknya terdapat 1.287.164 rumah tangga yang belum tersentuh listrik.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu memerinci dari 10.068 desa yang belum terlistriki tersebut, tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

    “Jadi rumah tangga belum berlistrik itu ada sekitar 1,287 juta rumah tangga. Ada di Aceh, ada di Sumut dan seterusnya. Nah di sini ada akses listrik. Akses listrik masih rasio elektrifikasi yang di atas 99 persen ada 17 provinsi. Antara 90-99 persen 15 provinsi. Di bawah 90 persen ada 6 provinsi khususnya, mohon maaf di daerah timur. Jadi memang untuk daerah timur ini agak tertinggal memang,” kata Jisman dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, lokasi desa/rusun yang belum terlistriki tersebut paling banyak berlokasi di Maluku-Papua-Nusa Tenggara, yakni 5.555 lokasi. Lalu disusul di pulau Jawa 1.630 lokasi, Kalimantan 1.099 lokasi, Sumatra 985 lokasi, dan Sulawesi 799 lokasi.

    Jisman menambahkan untuk dapat mencapai Rasio Elektrifikasi 100%, setidaknya kebutuhan investasi yang diperlukan PLN mencapai Rp 42,26 triliun. Hal tersebut sesuai dengan roadmap listrik desa yang telah disusun.

    “Kami sudah hitung Pak, berdasarkan roadmap tadi. Apa yang dibangun, kabelnya berapa kilometer sirkuit, trafo jenis apa yang digunakan, ya kira-kira dibikin berapa tiang,” tambahnya.

    Sementara, Direktur Distribusi PLN ⁠Arsyadany Ghana Akmalaputri mengungkapkan bahwa hingga 2029, PLN memerlukan investasi hingga Rp 50,01 triliun. Kebutuhan investasi tersebut mencakup program listrik pedesaan, peningkatan jam nyala 24 jam per hari, dan bantuan pasang baru listrik (BPBL).

    “Dan untuk itu, total kebutuhan anggaran hingga tahun 2029 tercatat sebesar Rp 50,07 triliun, dengan porsi terbesar yaitu Rp42,3 triliun dialokasikan untuk program listrik desa PLN,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahlil Tiba-tiba ke Kantor Sri Mulyani, Bahas Apa?

    Bahlil Tiba-tiba ke Kantor Sri Mulyani, Bahas Apa?

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyambangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keduanya melakukan pertemuan kurang lebih sekitar dua jam.

    Usai pertemuan, Bahlil mengatakan kedatangannya untuk menyaksikan perjanjian kerja sama (PKS) terkait cara meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara (minerba) maupun minyak dan gas (migas). Penandatanganan dilakukan antara Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, SKK Migas dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

    “Tadi kita membahas beberapa program-program pemerintah dengan ibu Menkeu. Pertama bagaimana meningkatkan PNBP baik dari sektor minerba maupun dari migas. Kedua bagaimana tukar informasi data perjanjian kerja sama antara Dirjen Minerba dan DJP, kemudian dari SKK migas juga,” kata Bahlil di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menambahkan perjanjian kerja sama dilakukan untuk pertukaran data atau informasi sampai dengan penagihan bersama terkait PNBP di sektor minerba dan migas.

    “Antara DJP dan Dirjen Minerba, juga DJP dengan SKK Migas dalam rangka untuk pertukaran data, pertukaran informasi, melakukan joint analysis, sampai dengan penagihan bersama,” beber Anggito.

    Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pertemuan juga sempat membahas insentif yang bisa diberikan untuk mengundang investasi dan meningkatkan produksi migas. Sayangnya tidak disampaikan insentif apa yang kemungkinan bisa diberikan.

    “Untuk mengoptimalkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak dan insentif yang bisa diberikan untuk membuat stimulus, buat undang investasi dan produksi migas,” bebernya.

    Sebagai informasi, realisasi PNBP sektor ESDM pada 2024 melebihi target hingga 115% atau sebesar Rp 269,6 triliun. Secara rinci, subsektor minerba menyumbang kontribusi terbesar yakni 52,1% dari total PNBP sektor ESDM, senilai 140,5 triliun. Subsektor migas menyusul sebesar Rp 110,9 triliun, kemudian EBTKE Rp 2,8 triliun dan sektor lainnya sebesar Rp 15,4 triliun.

    Tonton juga video “Pramono Punya Panggilan untuk Bahlil: Adinda Ketum Menteri” di sini:

    (acd/acd)

  • Bahlil Temui Sri Mulyani, Sepakat Tukar Data Pajak, Minerba & Migas

    Bahlil Temui Sri Mulyani, Sepakat Tukar Data Pajak, Minerba & Migas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  melakukan pertukaran data dalam rangka peningkatan penerimaan negara.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan dengan kerjasama tersebut secara khusus akan dilakukan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan juga SKK Migas.

    “Melakukan pekerjaan-pekerjaan sama antara DJP dan Dirjen Minerba dan juga DJP dengan SKK Migas dalam rangka untuk pertukaran data, pertukaran informasi, melakukan joint analysis, sampai dengan penagihan bersama,” ujar Anggito di Kantor Kemenkeu, Kamis (31/7/2025).

    Perjanjian kerjasama tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan hari ini.

    Selain itu, kedatangan Bahlil di kantor Sri Mulyani pun juga membahas terkait tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk listrik desa.

    Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat dengan Menkeu Sri Mulyani. (CNBC Indonesia/Firda Dwi Muliawati)

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa ada sekitar 5.700 desa, 4.400 dusun, serta tambahan titik yang belum teralirkan listrik.

    “Nah, target Bapak Presiden kan kurang lebih sekitar 5 tahun harus selesai. Itu yang tadi kita bahas sama Ibu Menkeu,” ujar Bahlil kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (31/7/2025).

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahlil & Sri Mulyani Tiba-Tiba Rapat, Ini 3 Topik yang Dibahas

    Bahlil & Sri Mulyani Tiba-Tiba Rapat, Ini 3 Topik yang Dibahas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan rapat dengan Menteri Keuangan (Menekeu) Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hari ini, Kamis (31/7/2025).

    Rapat tersebut setidaknya membahas mengenai tiga topik. “Oh iya, tadi kita membahas beberapa program-program pemerintah dengan Ibu Menkeu. Ada tiga substansinya,” beber Bahlil saat ditemui usai rapat, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Bahlil membeberkan, Pertama, perihal peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik dari sektor mineral dan batu bara maupun dari migas.

    Kedua, perihal perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

    Ketiga, mengenai pengadaan anggaran untuk program Listrik Masuk Desa (Lisdes). “Karena kita kan tahu ada sekitar 5.700 desa yang belum (teraliri listrik), 4.400 dusun, tambahin 68 titik yang lain,” imbuhnya.

    Sayangnya, Bahlil tidak memberikan keterangan lebih lanjut perihal berapa anggaran yang dibutuhkan untuk program Lisdes tersebut. Yang pasti, program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses listrik.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di lokasi, Bahlil tiba ditemani oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba sekaligus Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Tri Winarno, dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sosok Kwik Kian Gie di Mata Para Politikus hingga Pejabat Pemerintah

    Sosok Kwik Kian Gie di Mata Para Politikus hingga Pejabat Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah tokoh politik, akademisi, hingga birokrat melayat ke persemayaman politkus dan ekonom senior, Kwik Kian Gie di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta Pusat. Mereka mengenang sosok Kwik sebagai intelektual yang berani mengkritik Orde Baru.

    Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, misalnya, mengaku dirinya mengenal Kwik Kian Gie secara personal dari masa awal-awal reformasi. Terlebih, Kwik pernah menjadi Menteri Bappenas dan dia yang menjadi penerusnya di era pemerintahan SBY.

    “Itu legacy mengenai pemikiran, concern beliau mengenai Indonesia. Beliau selalu sangat mengharapkan bahwa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, terutama pada saat masa-masa di mana kita mengalami krisis ekonomi, mengharapkan kepentingan Indonesia selalu dijaga,” katanya di RSPAD, Jakarta, pada Selasa (29/7/2025).

    Kemudian, dia bercerita pada saat dirinya menjadi Dewan Ekonomi Nasional di era Gus Dur dan Kwik Kian Gie menjadi Menteri Bappenas. Saat itu, kata dia, masa-masa sulit perekonomian Indonesia. 

    “Sehingga kami harus bersama-sama di dalam berbagai macam perundingan, termasuk Paris Club, kemudian dengan IMF, World Bank pada saat itu. Jadi banyak sekali masa-masa fondasi reformasi yang dibangun oleh Pak Kwik Kian Gie,” ucapnya.

    Dengan demikian Sri Mulyani merasa sangat berterima kasih dan menghargai segala jasa Kwik yang terus menjaga, membangun, dan meyakinkan bahwa Indonesia tetap bisa terus dibangun dengan kedaulatan dan kesejahteraan yang berpihak pada masyarakat serta kemandirian bangsa.

    “Jadi kami berduka cita dan beliau juga pernah Menko, saya pernah Menko selama 18 bulan. Jadi memang ada banyak overlap antara kami dengan Pak Kwik Kian Gie,” ujarnya.

    Penuh Idealisme 

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo memandang sosok ekonom senior, Kwik Kian Gie yang telah berpulang dalam usia 90 tahun adalah tokoh yang intelektual, tegas, dan berpegang teguh pada idealisme.

    Bahkan menurut Ganjar, Kwik tidak pernah takut untuk mengkritik siapapun mereka yang dirasanya melakukan hal-hal tidak benar.

    “Kalau memang tidak benar dia tabrak siapapun, siapapun dikasih. Kelihatan memang dia belajar dari proses yang sangat panjang. Belajar di Rotterdam, belajar ekonomi sangat serius,” katanya di rumah duka RSPAD, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Ganjar mengingat sosok Kwik adalah orang yang memikirkan rupa bangsa dan negara, karena selalu bisa menerjemahkan konsep ekonomi dengan kenyataan yang ada. Kemudian, disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.

    Sebab itu, politisi PDIP ini merasa sangat kehilangan atas wafatnya Kwik Kian Gie. Terlebih, Ganjar juga mengaku acap kali ditelepon oleh Kwik untuk berdiksusi tentang isu nasional. Dengan demikianbbagi Ganjar, Kwik adalah guru yang diidolakannya sejak lama.

    “Saya di-coach betul-betul man to man gitu, dan saya dikasih data, beliau orang yang suka berbagi, sehingga kita sebagai orang yang lebih muda itu merasa betul-betul adalah senior yang bisa memberikan satu guidance yang baik. Bagaimana cara kita menganalisis, mengkritisi, sampai mencarikan solusi. Dan Pak kwik itu jagonya,” urainya.

    Apa Kata Ahok?

    Senada, politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai Kwik Kian Gie adalah sosok yang tidak pernah takut untuk menegur orang, sekalipun itu orang partainya sendiri.

    “Partai sendiri pun kalau salah dia tegur gitu loh. Ibu Mega juga sangat respect karena dia berani tegur Ibu Mega loh. Nggak ada orang yang berpartai, sama ketua umum kok berani tegur gitu ya,” katanya di tempat yang sama.

    Meski demikian, Ahok tidak merincikan teguran apa yang Kwik layangkan ke Megawati pada masa itu. Dia menyebut lebih baik ditanyakan langsung saja ke Megawati.

  • Usai stimulus triwulan II, Sri Mulyani siapkan stimulus nataru 2025

    Usai stimulus triwulan II, Sri Mulyani siapkan stimulus nataru 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Usai stimulus triwulan II, Sri Mulyani siapkan stimulus nataru 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 21:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah mempersiapkan stimulus untuk natal 2025 dan tahun baru 2026, setelah menggelontorkan paket stimulus ekonomi triwulan II-2025.

    “Stimulus untuk menjelang nataru sedang kami rumuskan bersama dengan Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikutip di Jakarta, Selasa.

    Tahun ini, pemerintah telah dua kali mengucurkan paket stimulus ekonomi.

    Paket stimulus yang pertama disalurkan pada Januari dan Februari 2025 dengan total anggaran sebesar Rp33 triliun.

    Stimulus yang diberikan berupa diskon listrik; PPN DTP untuk pembelian rumah; insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); perpanjangan PPh final 0,5 persen untuk UMKM; PPh 21 DTP, bantuan pembiayaan, dan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk industri padat karya; serta insentif untuk kendaraan listrik.

    Sedangkan pada triwulan II, nilai alokasi stimulus mencapai Rp24,4 triliun, sebesar Rp23,6 triliun berasal dari APBN sementara Rp900 miliar berasal dari non-APBN.

    Stimulus pertama pada periode ini yaitu diskon transportasi yang meliputi PPN DTP 6 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi, diskon 30 persen tiket kereta api, dan diskon 50 persen tiket angkutan laut.

    Kemudian, penebalan bantuan sosial (bansos) lewat Kartu Sembako dan bantuan pangan 10 kilogram (kg) beras; stimulus Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu untuk 17 juta pekerja dan 565 guru; diskon tarif tol, serta perpanjangan diskon iuran JKK bagi perusahaan industri padat karya tertentu.

    Paket stimulus ekonomi triwulan II digelontorkan untuk bulan Juni dan Juli 2025. Sedangkan realisasi per Juni 2025 telah mencapai Rp13,6 triliun.

    “Stimulus yang kedua, Juli masih ada beberapa hari. Jadi, kami nanti akan mengevaluasi,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, program paket stimulus ekonomi bakal dilanjutkan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi di semester II 2025.

    Rincian paket stimulus tersebut akan diumumkan pada September 2025 mendatang.

    Sumber : Antara

  • Mensos: Anggaran Sekolah Rakyat Rp1,1 T, terbesar laptop dan seragam

    Mensos: Anggaran Sekolah Rakyat Rp1,1 T, terbesar laptop dan seragam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat dari APBN pada tahun 2025 sebesar Rp1,1 triliun dengan penggunaan terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam untuk 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat.

    Walaupun demikian, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menyebut hingga saat ini penyerapannya masih belum terlalu banyak, mengingat Sekolah Rakyat baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.

    “Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN, red.) Rp1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” kata Menteri Sosial Saifullah menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam, setelah rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.

    Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.

    Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.

    “Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti, pada akhirnya,” ujar Gus Ipul.

    Terkait detail realisasi anggaran untuk Sekolah Rakyat, Saifullah belum dapat memberi keterangan lebih banyak.

    “Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” sambung Saifullah.

    Dalam kesempatan yang sama, Saifullah juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.

    “Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” kata Mensos Saifullah.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

    Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Eka Arifa Rusqiyati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendikdasmen: Sekolah Rakyat berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan

    Mendikdasmen: Sekolah Rakyat berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah.

    Abdul Mu’ti pun berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang berbasis asrama (boarding school), dapat berjalan lancar ke depannya.

    “Secara akademik pelaksanaan Sekolah Rakyat ini sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang kami siapkan, termasuk juga modul-modul pembelajaran yang dipakai di Sekolah Rakyat,” kata Abdul Mu’ti saat jumpa pers bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam.

    Kemudian untuk pelaksanaannya, lanjut dia, pihaknya terus bersinergi, sehingga pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat berjalan dengan lancar.

    “Mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah pada 14 Juli 2025 itu menggunakan kurikulum dengan pendekatan individu, yang artinya menyesuaikan dengan kondisi dan capaian masing-masing siswa. Para siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran, dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajar masing-masing.

    Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri atas tiga pilar utama, yaitu Kurikulum Karakter dan Asrama, yang disusun oleh Kementerian Sosial, kemudian Kurikulum Formal yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kurikulum Pendidikan Agama yang disusun oleh Kementerian Agama.

    Sekolah Rakyat saat ini terbuka untuk jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, hingga kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program Sekolah Rakyat, yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera, serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

    Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Kenang Sosok Kwik Kian Gie: Saat Krisis Ekonomi, Beliau Ingin RI Berdaulat

    Sri Mulyani Kenang Sosok Kwik Kian Gie: Saat Krisis Ekonomi, Beliau Ingin RI Berdaulat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani bersama seluruh jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan belasungkawanya atas wafatnya ekonom senior Indonesia, Kwik Kian Gie.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Sri Mulyani datang ke rumah duka RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta pada pukul 16:04 WIB. Semula saat datang, dia bersalaman dan mengobrol dengan pendiri lembaga kajian CSIS, Harry Tjan Silalahi.

    Adapun, Sri Mulyani mengaku dirinya mengenal Kwik Kian Gie secara personal dari masa awal-awal reformasi. Terlebih, Kwik pernah menjadi Menteri Bappenas dan dia yang menjadi penerusnya di era pemerintahan SBY.

    “Itu legacy mengenai pemikiran, concern beliau mengenai Indonesia. Beliau selalu sangat mengharapkan bahwa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, terutama pada saat masa-masa di mana kita mengalami krisis ekonomi, mengharapkan kepentingan Indonesia selalu dijaga,” katanya di RSPAD, Jakarta, pada Selasa (29/7/2025).

    Kemudian, dia bercerita pada saat dirinya menjadi Dewan Ekonomi Nasional di era Gus Dur dan Kwik Kian Gie menjadi Menteri Bappenas. Saat itu, kata dia, masa-masa sulit perekonomian Indonesia. 

    “Sehingga kami harus bersama-sama di dalam berbagai macam perundingan, termasuk Paris Club, kemudian dengan IMF, World Bank pada saat itu. Jadi banyak sekali masa-masa fondasi reformasi yang dibangun oleh Pak Kwik Kian Gie,” ucapnya.

    Dengan demikian Sri Mulyani merasa sangat berterima kasih dan menghargai segala jasa Kwik yang terus menjaga, membangun, dan meyakinkan bahwa Indonesia tetap bisa terus dibangun dengan kedaulatan dan kesejahteraan yang berpihak pada masyarakat serta kemandirian bangsa.

    “Jadi kami berduka cita dan beliau juga pernah Menko, saya pernah Menko selama 18 bulan. Jadi memang ada banyak overlap antara kami dengan Pak Kwik Kian Gie,” pungkasnya.