Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Menkeu: Anggaran pendidikan Rp757,8 triliun untuk guru, dosen-siswa

    Menkeu: Anggaran pendidikan Rp757,8 triliun untuk guru, dosen-siswa

    Untuk anggaran pendidikan Rp757,8 triliun seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bakal menyasar guru, dosen hingga siswa.

    “Untuk anggaran pendidikan Rp757,8 triliun seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Secara rinci, sebanyak Rp401,5 triliun disalurkan untuk siswa dan mahasiswa melalui berbagai program, misalnya Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa.

    Kemudian, beasiswa LPDP sebesar Rp25 triliun untuk 4.000 mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun untuk 82,9 juta orang dan 30.000 SPPG.

    Anggaran MBG disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp269 triliun dengan pencadangan Rp67 triliun.

    Penyaluran selanjutnya yaitu untuk guru, dosen dan tenaga pendidikan dengan anggaran senilai Rp178,7 triliun.

    Rinciannya, untuk TPG non-PNS sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, TPG ASN daerah Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, TPD non-PNS Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen, dan TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik sebesar Rp82,9 triliun.

    RAPBN 2026 juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp150,1 triliun untuk sekolah/kampus.

    Untuk Sekolah Rakyat dianggarkan sebesar Rp24,9 triliun untuk pembangunan sekolah baru pada 200 lokasi senilai Rp20 triliun dan operasional di 200 lokasi senilai Rp4,9 triliun.

    Lalu, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, BOP PAUD Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa, renovasi madrasah dan sekolah sebesar Rp22,5 triliun untuk 850 madrasah dan 11.686 sekolah, BOPTN Rp9,4 triliun untuk 201 PTN/lembaga, serta Sekolah Unggulan Garuda sebesar Rp3 triliun di 9 lokasi.

    Khusus untuk renovasi madrasah dan sekolah disalurkan melalui belanja K/L Rp12,5 triliun dan pencadangan Rp10 triliun.

    Sedangkan untuk anggaran Sekolah Unggulan Garuda disalurkan melalui belanja K/L sebesar Rp1 triliun dan pembiayaan Rp2 triliun.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun yang disebut terbesar sepanjang sejarah NKRI.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan defisit jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyumbang pendapatan minimal 50 miliar dolar AS.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, Prabowo menjelaskan, setiap aset negara yang dikelola secara efisien dan produktif akan menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.

    Sebagai contoh, dalam dunia bisnis ada istilah return on asset. Menurut Prabowo, bisnis tersebut dapat dikatakan baik dan berhasil apabila return on asset-nya sekitar 12 persen, maka negara akan mendapat keuntungan dan hal tersebut dapat dilakukan oleh BUMN.

    “Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN, kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar AS. Kalau 50 miliar dolar AS, APBN kita tidak defisit,” ujar Prabowo.

    Prabowo juga mengatakan ia telah memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi BUMN.

    Menurutnya, tata kelola BUMN harus diatur kembali agar menyumbangkan pendapatan yang lebih besar kepada negara.

    Salah satu bentuk pembenahannya, kata Prabowo, dengan menghilangkan tantiem bagi para komisaris.

    “Perusahaan komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.

    Ia melanjutkan, “Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan”.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah anggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk

    Pemerintah anggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menganggarkan Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk dengan volume sebesar 9,62 juta ton, dari keseluruhan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun.

    “Untuk mendukung sisi produksi, mulai dari subsidi pupuk 9,62 juta ton itu Rp46,9 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Sri Mulyani membagi anggaran ketahanan pangan menjadi tiga jenis, yakni dari segi produksi dengan porsi anggaran sebesar Rp114,1 triliun, segi distribusi dan cadangan pangan dengan alokasi sebesar Rp29,9 triliun dan konsumsi sebesar Rp6,4 triliun.

    Selain pupuk, pemerintah juga menganggarkan Rp19,7 triliun untuk cetak sawah dan optimasi lahan seluas 550 ribu hektare; kemudian sebesar Rp12 triliun untuk bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian), bendungan sebanyak 15 unit, serta irigasi untuk lahan seluas 104 ribu hektare.

    Kemudian, menganggarkan Rp6,6 triliun untuk kampung nelayan merah putih sebanyak 250 kampung, pergaraman nasional seluas seribu hektare, serta bantuan benih dan indukan 63,4 juta ekor dan alat penangkap ikan 70 unit.

    “DAK dan dana desa ketahanan pangan itu ada Rp12,2 triliun,” ucap Sri Mulyani.

    Lebih lanjut, untuk ketahanan pangan di sisi perantara, yaitu distribusi dan cadangan pangan, Sri Mulyani menganggarkan Rp29,9 triliun yang mencakup jalan usaha tani sepanjang 103 km, sarana dan prasarana (sarpas) di pelabuhan perikanan, serta cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah sebesar 3 juta ton.

    “Untuk menjaga beras dan gabah 3 juta ton itu anggarannya Rp22,7 triliun rupiah,” ucap Sri Mulyani.

    Anggaran sebesar Rp6,4 triliun dialokasikan oleh Sri Mulyani untuk mendukung sisi konsumsi agar masyarakat bisa menikmati harga pangan yang terjangkau.

    Anggaran tersebut meliputi bantuan kerawanan pangan untuk 64,8 ribu orang, gerakan pangan murah untuk 39 kelompok masyarakat, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

    “Stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP itu Rp5,8 triliun,” kata dia.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    Presiden Prabowo menilai ketahanan pangan adalah hal yang fundamental sebagai fondasi kemandirian bangsa.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Mau Bangun Sekolah Garuda, Sri Mulyani Siapkan Rp 9 Triliun

    Prabowo Mau Bangun Sekolah Garuda, Sri Mulyani Siapkan Rp 9 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan rencana membangun sekolah unggulan di penjuru Indonesia. Nama fasilitas khusus tersebut diberi nama Sekolah Garuda.

    Prabowo menyatakan pemerintah menyiapkan sejumlah sekolah baru dalam berbagai bidang. Sekolah Garuda akan fokus di bidang sains dan teknologi.

    “Kita bentuk sekolah unggulan, kita bangun sekolah untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi, kita bentuk Sekolah Garuda,” kata Prabowo dalam pidato di Sidang Bersama DPR/DPD RI, Jumat (15/8/2025).

    Rencananya akan ada 20 Sekolah Garuda baru di Indonesia. Bukan hanya itu, sejumlah sekolah juga ikut dalam rencana pendidikan tersebut.

    “Rencana 20 Sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini,” ungkapnya.

    Dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2026, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran yang disiapkan untuk membangun Sekolah Garuda.

    Tahun depan, pemerintah menganggarkan pembangunan 9 sekolah Garuda. Anggaran yang disiapkan adalah Rp 9 triliun.

    Selain Sekolah Garuda, dia juga menyinggung soal Sekolah Rakyat. Pendidikan untuk desil 1 dan 2 itu didirikan untuk memutus rantai kemiskinan yang ada di daerah tersebut.

    Ada juga tambahan SMA Taruna. Menurut Prabowo, sekolah itu akan terintegrasi langsung di seluruh Indonesia.

    Pemerintah juga akan menambah fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Diharapkan cara ini bisa mengejar ketertinggalan terkait profesi dokter.

    “Tahun ini kita juga akan menambah fakultas kedokteran di seluruh indo, kita ketinggalan dalam menghasilkan dokter-dokter dan dokter gigi,” jelas Prabowo.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo: Total rumah yang dapat dukungan APBN sebanyak 770 ribu unit

    Prabowo: Total rumah yang dapat dukungan APBN sebanyak 770 ribu unit

    Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan total rumah yang mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 adalah 770 ribu unit.

    “Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Program tiga juta rumah untuk rakyat masih masuk dalam agenda prioritas APBN 2026. Skema untuk pembiayaan rumah tersebut melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota dan pesisir serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada rumah komersil.

    Saat ini progres pembangunan perumahan untuk rakyat telah menunjukkan lebih dari 200 ribu unit rumah yang telah mencapai tahap akad dan siap dibangun.

    Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

    Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buni Yani Sentil Sri Mulyani Gagal Paham soal Pajak Disejajarkan dengan Zakat dan Wakaf

    Buni Yani Sentil Sri Mulyani Gagal Paham soal Pajak Disejajarkan dengan Zakat dan Wakaf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyamakan manfaat membayar pajak dengan menunaikan zakat dan wakaf menuai sorotan tajam dari publik.

    Komentar itu disampaikan Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu, 13 Agustus 2025.

    Peneliti media dan politik, Buni Yani, menjadi salah satu pihak yang angkat bicara. Ia meminta Sri Mulyani lebih berhati-hati ketika menyinggung isu yang berkaitan dengan ajaran agama, apalagi jika belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pajak dan zakat.

    “Zakat dan pajak adalah dua hal berbeda,” ujarnya lewat akun Facebook pribadinya, dikutip Jumat (15/8/2025).

    Buni Yani juga menyarankan Menkeu untuk memperdalam pemahaman dengan belajar dan berdiskusi bersama para ustaz.

    “Zakat dan pajak tidak bisa disamaratakan karena berasal dari dua konsep yang sangat berbeda,” tegasnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan pandangannya bahwa pajak memiliki nilai yang sejalan dengan zakat maupun wakaf bagi umat Muslim yang mampu.

    Ia menilai ketiganya merupakan cara menyalurkan sebagian harta untuk membantu pihak yang membutuhkan.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani.

    Ia menjelaskan, dana pajak dipakai untuk mendukung berbagai program pemerintah, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

    Program tersebut mencakup bantuan sosial, layanan kesehatan tanpa biaya, hingga subsidi di bidang pendidikan dan pertanian.

  • RAPBN 2026, Prabowo anggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog

    RAPBN 2026, Prabowo anggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyebut pemerintah menganggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Sementara itu, total anggaran yang dialokasikan untuk program-program ketahanan pangan, termasuk anggaran untuk Bulog, mencapai Rp164,4 triliun.

    “Pada RAPBN 2026 akan dialokasikan Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan, Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Presiden kemudian menjelaskan Bulog, yang saat ini berbentuk BUMN, akan diperkuat fungsinya.

    “Bulog, kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah telah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya, produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan, akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” ujar Presiden Prabowo.

    Dalam pidato yang sama, Presiden juga menyebutkan anggaran yang dialokasikan untuk lumbung pangan dan cadangan pangan sebesar Rp53,3 triliun, kemudian subsidi pupuk pada tahun 2026 sebesar Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

    “Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah. Juga, kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah,” sambung Presiden.

    Dalam RAPBN 2026, Presiden menekankan anggaran dialokasikan utamanya untuk membiayai delapan agenda prioritas pemerintah, di antaranya bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pertahanan rakyat semesta, dan percepatan investasi.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo mewanti-wanti anggaran pendidikan harus tepat sasaran

    Prabowo mewanti-wanti anggaran pendidikan harus tepat sasaran

    Tapi kita harus waspada, anggaran pendidikan harus tepat sasaran.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti agar anggaran pendidikan harus tepat sasaran, karena pendidikan bermutu merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Anggaran pendidikan direncanakan sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026.

    “Tapi kita harus waspada, anggaran pendidikan harus tepat sasaran,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Presiden menyampaikan pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global.

    Anggaran untuk sektor pendidikan sendiri akan digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, serta menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

    Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen akan dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah disiapkan secara memadai.

    “Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik,” kata Prabowo pula.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo targetkan LPDP biayai 4.000 mahasiswa pada tahun 2026

    Prabowo targetkan LPDP biayai 4.000 mahasiswa pada tahun 2026

    Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi biaya siswa sebanyak 4.000 mahasiswa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat membiayai 4.000 mahasiswa melalui beasiswa pada tahun 2026.

    “Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi biaya siswa sebanyak 4.000 mahasiswa,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menilai upaya ini penting demi mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi secara internasional.

    “Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global,” ujar dia.

    Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan bahwa negara harus mampu mengejar ketertinggalan di berbagai bidang agar sumber daya manusia (SDM) unggul dapat tercipta di Indonesia.

    “Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics,” kata Presiden Prabowo.

    Sementara itu, DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4 Alokasi Anggaran Gaji-Tunjangan Guru dan Dosen Tahun 2026 Sebesar Rp 178,7 Triliun Nasional

    4 Alokasi Anggaran Gaji-Tunjangan Guru dan Dosen Tahun 2026 Sebesar Rp 178,7 Triliun Nasional

    Alokasi Anggaran Gaji-Tunjangan Guru dan Dosen Tahun 2026 Sebesar Rp 178,7 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 178,7 triliun untuk gaji, kesejahteraan, penguatan kompetensi hingga tunjangan guru dan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN tahun 2026.
    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Sidang Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    “Untuk gaji guru, penguatan kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp 178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” kata Prabowo.
    Alokasi anggaran untuk guru tersebut masuk dalam anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp 757,8 triliun, yang merupakan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
    Selain untuk gaji hingga tunjangan guru, alokasi anggaran pendidikan juga termasuk untuk penyediaan beasiswa bagi siswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.
    “Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar Rp 150,1 triliun,” ujar Prabowo.
    Kepala Negara juga menyebut, anggaran pendidikan itu termasuk penyediaan beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) yang ditargetkan penerimanya bertambah sebanyak 4.000 orang pada 2026.
    “LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas inovatif produktif yang siap bersaing di panggung global. Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi engineering, dan matematika,” kata Prabowo.
    Anggaran pendidikan tahun 2026 tersebut naik sekitar Rp 33,5 triliun dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 724,3 triliun.
    Diberitakan
    Kompas.com
    sebelumnya, total anggaran pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun terdiri dari tiga komponen:
    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 akan naik sekitar Rp 36,7 triliun dari tahun sebelumnya.
    Kenaikan alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 sudah dinyatakan oleh Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 20 Mei 2025.
    “Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun,” ujar Sri Mulyani seperti dilansir dari
    Antaranews
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.