Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Pemerintah bidik rasio utang 39,96 persen dari PDB pada 2026

    Pemerintah bidik rasio utang 39,96 persen dari PDB pada 2026

    Rasio utang masih di 39,96 persen, tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah membidik rasio utang berada pada level 39,96 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Rasio utang masih di 39,96 persen, tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Untuk mengendalikan rasio utang, pemerintah bakal mengutamakan sumber utang dalam negeri, mengembangkan pembiayaan inovatif dan mengelola portofolio utang secara aktif.

    Lebih lanjut, kebijakan pembiayaan anggaran pada 2026 juga akan mengarah pada optimalisasi dan sinergi badan layanan umum (BLU), special mission vehicle (SMVs), Indonesian Investment Authority (INA), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Sisa anggaran lebih (SAL) juga akan dimanfaatkan sebagai bantalan fiskal atau fiscal buffer.

    Selain itu, pemerintah berencana untuk meningkatkan akses pembiayaan investasi, memperdalam pasar keuangan domestik, dan mendorong pembiayaan inovatif termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Sebagai catatan, selama periode 2021 hingga semester I-2025, rasio utang pemerintah relatif rendah, yakni berada pada kisaran 39 persen.

    Dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen pada 2021 sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

    Namun, angkanya kembali turun di bawah 40 persen pada akhir tahun 2024 yang mencapai 39,8 persen.

    Jika dibandingkan dengan negara sejawat di kawasan, rasio utang Indonesia relatif rendah, yakni sedikit lebih tinggi dari Vietnam yang berada di level 32,9 persen. Sementara sebagian besar negara lain mencatatkan rasio utang di atas kisaran 60 persen.

    Adapun defisit RAPBN 2026 mencapai Rp636,8 triliun atau 2,48 persen PDB, yang diperoleh dari target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

    Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak pada 2026, meski target penerimaan negara naik cukup tinggi.

    Sri Mulyani menjelaskan kebijakan perpajakan tahun depan akan tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan regulasi lainnya yang sudah ada.

    “Tadi kan pertanyaan menjurus ke, ‘Apakah ada pajak baru, tarif baru?’ Kita tidak, tapi lebih kepada reform di internal,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

    Bendahara negara itu menjelaskan, reformasi internal akan diarahkan pada penguatan administrasi dan penegakan hukum. Caranya, sambung Sri Mulyani, Kementerian Keuangan akan terus memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

    Selain itu, intensifikasi pertukaran data akan ditingkatkan melalui perluasan kolaborasi, tidak hanya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai, tetapi juga dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian ESDM.

    Menurutnya, akurasi dan ketepatan waktu data menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan, menutup celah penghindaran pajak, dan menekan praktik ekonomi bayangan (shadow economy) maupun aktivitas ilegal.

    “Dengan data yang akurat dan timing yang tepat, peluang untuk enforcement yang lebih baik akan terbuka,” tegasnya.

    Sri Mulyani mencontohkan, temuan Presiden terkait 3—3,5 juta hektare lahan CPO yang diambil secara ilegal akan dimanfaatkan untuk membangun basis data baru yang dapat digunakan dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor perpajakan dan penerimaan negara lainnya.

    Adapun, dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2026, pemerintah pendapatan negara hanya sebesar Rp3.147,7 triliun.

    Sumber utama pendapatan negara sendiri akan berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun. Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.

    Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan sebesar Rp455 triliun. Angka itu turun 4,7% dari outlook PNBP pada 2025 sebesar Rp477,2 triliun.

  • Sri Mulyani jamin tak ada pajak baru demi kenaikan target RAPBN 2026

    Sri Mulyani jamin tak ada pajak baru demi kenaikan target RAPBN 2026

    Jadi, apakah ada pajak baru? Tidak.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan tak ada rencana pengenaan jenis pajak baru dalam upaya mengejar kenaikan target penerimaan pajak sebesar 13,5 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Kebijakan masih mengikuti undang-undang yang ada, seperti UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) maupun yang ada di dalam UU lainnya. Jadi, apakah ada pajak baru? Tidak,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, Jumat.

    Penerimaan pajak tahun depan ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Sri Mulyani membenarkan angka ini terbilang cukup tinggi dan ambisius.

    Untuk menggenjot penerimaan pajak, alih-alih mencari serapan baru dari eksternal, Sri Mulyani bakal lebih menyasar reformasi internal, seperti pemanfaatan Coretax dan sinergi pertukaran data kementerian/lembaga (K/L).

    “Itu akan makin diintensifkan. Karena kami melihat ruang untuk peningkatan di antara ketiga penerimaan negara maupun dengan kementerian/lembaga. Makanya pertemuan makin kami intensifkan agar semua data yang kami peroleh itu akurasi dan waktunya menjadi lebih tepat,” ujar Sri Mulyani.

    Di samping itu, Sri Mulyani juga bakal mereformasi sistem pemungutan transaksi digital dalam dan luar negeri; joint program dalam analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan kepatuhan perpajakan; serta memberikan insentif daya beli, investasi, dan hilirisasi.

    Dia menambahkan, kenaikan pajak juga mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dan inflasi 2,5 persen pada RAPBN 2026.

    “Itu buoyancy-nya (elastisitas penerimaan terhadap PDB, Red) saja sudah hampir mendekati 7-9 persen. Jadi, usaha ekstranya sekitar 5 persen melalui berbagai langkah-langkah tadi,” kata Menkeu.

    Selain target penerimaan yang meningkat, pemerintah juga menetapkan target rasio perpajakan (tax ratio) yang lebih tinggi, yakni sebesar 10,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai perbandingan, rasio perpajakan pada 2023 sebesar 10,31 persen, 2024 sebesar 10,08 persen, dan proyeksi 2025 sebesar 10,03 persen.

    Di samping penerimaan pajak, pemerintah juga bakal mendongkrak penerimaan kepabeanan dan cukai yang ditargetkan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp334,3 triliun. Maka, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

    Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp455 triliun atau terkoreksi 4,7 persen dari outlook 2025.

    Dengan demikian, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen. Rasio pendapatan ditargetkan sebesar 12,24 persen pada RAPBN 2026.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Punya Senjata Atasi ‘Shadow Economy’ RI

    Sri Mulyani Punya Senjata Atasi ‘Shadow Economy’ RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan rencana penegakan kepatuhan atau compliance enforcement plan untuk mengatasi fenomena shadow economy di Indonesia.

    Pemerintah menegaskan penegakan pajak akan dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak.

    “Kita akan terus melakukan compliance dari sisi bahwa mereka merasa diberlakukan adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    “Jadi kita tidak akan memajaki yang memang bukan kemampuan mereka. Tapi kalau memang ada kemampuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu yang akan kita enforce,” imbuhnya.

    Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah tetap memberikan keberpihakan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kebijakan perpajakan.

    Bagi pelaku UMKM dengan penghasilan hingga Rp500 juta pertama tidak dikenakan pajak alias Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara volume hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif final sebesar 0,5%.

    Sri Mulyani menyebut ini masih berlaku dan menjadi bentuk dukungan agar UMKM tidak terbebani pajak.

    “Karena banyak sekali yang berpersepsi bahwa seluruh bidang usaha, seluruh pengusaha, terutama yang tidak mampu terbebani dengan pajak tersebut,” jelasnya.

    Namun, pemerintah akan memperkuat penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal dalam perekonomian yang menjadi bagian dari shadow economy. Menurutnya, aktivitas ilegal tersebut menjadi salah satu tantangan besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

    “Kita lebih pada ilegal activity, shadow economy, yang tadi disampaikan oleh bapak presiden tadi, beliau melihat kegiatan-kegiatan ilegal yang menyebabkan compliance itu menjadi salah satu tantangan yang sangat besar,” ujar Sri Mulyani.

    “Kami dari sisi penerimaan perpajakan akan melihat dari sisi compliance di sisi itunya,” pungkasnya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Target penerimaan tumbuh, RAPBN 2026 patok defisit 2,48 persen

    Target penerimaan tumbuh, RAPBN 2026 patok defisit 2,48 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan defisit anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) seiring pendapatan negara yang ditargetkan tumbuh 9,8 persen dari outlook APBN 2025.

    “RAPBN 2026 kalau kita lihat posturnya, pendapatan negara secara headline tumbuhnya 9,8 persen mencapai Rp3.147,7 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Pertumbuhan itu didorong oleh penerimaan pajak yang dibidik tumbuh 13,5 persen menjadi Rp2.357,7 triliun.

    Sedangkan, penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp33,43 triliun.

    Dengan demikian, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

    Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp455 triliun atau terkoreksi 4,7 persen dari outlook 2025.

    “Karena PNBP sekarang permanen tidak lagi mendapatkan dividen,” jelasnya.

    Untuk belanja negara, ditargetkan sebesar Rp3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.

    Belanja pemerintah pusat (BPP) ditetapkan sebesar Rp3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.498,3 triliun atau tumbuh 17,5 persen dan belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun atau tumbuh 18 persen.

    Menurut Sri Mulyani, kenaikan itu disebabkan oleh belanja 8 program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan; ketahanan energi; makan bergizi gratis (MBG); pendidikan; kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta percepatan investasi dan perdagangan global.

    “MBG saja naik Rp330 triliun. Jadi, memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar,” ujarnya.

    Berbeda dengan BPP, yang tumbuh, anggaran transfer ke daerah (TKD) turun sebesar 24,8 persen menjadi Rp650 triliun.

    Dalam paparannya, dijelaskan bahwa TKD mengalami perubahan yang dinamis menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

    Dengan besaran pendapatan dan belanja negara, defisit RAPBN 2026 mencapai Rp636,8 triliun atau 2,48 persen PDB.

    Pembiayaan anggaran ditetapkan dengan nominal yang sama, yang akan dicapai dengan mengendalikan rasio utang dan mendorong efektivitas pembiayaan investasi.

    Adapun keseimbangan primer diproyeksikan defisit 64,2 persen atau Rp39,4 triliun.

    Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang.

    Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

    “Keseimbangan primer kami harapkan makin mendekati nol atau balance,” tambah Sri Mulyani.

    Menkeu memastikan seluruh program prioritas sudah masuk dalam perhitungan RAPBN 2026, kecuali yang dilakukan oleh BPI Danantara secara terpisah.

    “Oleh karena itu, kami akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggaran untuk subsidi energi menembus Rp210,1 triliun

    Anggaran untuk subsidi energi menembus Rp210,1 triliun

    Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, Rp402,4 triliun, sebagian besar adalah untuk subsidi energi. Subsidi energi Rp210,1 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran untuk subsidi energi dalam RAPBN 2026 mencapai Rp210,1 triliun, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2025, yakni Rp203,41 triliun.

    “Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, Rp402,4 triliun, sebagian besar adalah untuk subsidi energi. Subsidi energi Rp210,1 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Anggaran untuk subsidi energi tersebut memuat subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kg.

    Selain untuk subsidi energi, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk insentif perpajakan sebesar Rp16,7 triliun, infrastruktur energi yang mencakup pipa gas senilai Rp4,5 triliun.

    Lebih lanjut, anggaran tersebut juga untuk program listrik desa senilai Rp5 triliun, dan dukungan lainnya sebesar Rp0,6 triliun.

    “Kemudian, untuk energi baru dan terbarukan, itu cukup signifikan, ya. Rp37,5 triliun,” ujar dia lagi.

    Dalam RAPBN 2026, Sri Mulyani juga menargetkan lifting minyak bumi sebesar 610 ribu barel minyak per hari, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target lifting minyak bumi pada APBN 2025 sebesar 605 ribu barel minyak per hari.

    Kemudian, untuk lifting gas dalam RAPBN 2026 ditargetkan mencapai 984 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah apabila dibandingkan dengan target lifting gas bumi di APBN 2025 sebesar 1.005 ribu barel setara minyak per hari.

    “Dengan harga minyak mentah di 70 dolar AS per barel,” kata Sri Mulyani.

    Asumsi Harga Rata-rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan asumsi ICP pada APBN 2025, yakni senilai 82 dolar AS per barel.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memberikan dukungan fiskal sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi pada tahun 2026.

    Presiden menggarisbawahi energi baru terbarukan (EBT) yang perlu digenjot dengan membangun pembangkit dari surya, hidro, panas bumi, hingga bioenergi.

    “Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai,” ujar Prabowo.

    Dia juga ingin mempercepat target emisi nol bersih pada tahun 2060 atau jauh lebih cepat, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah bakal gelontorkan Rp508 triliun bagi perlindungan sosial

    Pemerintah bakal gelontorkan Rp508 triliun bagi perlindungan sosial

    Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bakal menggelontorkan dana senilai Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, Jumat.

    Anggaran perlinsos pada RAPBN 2026 tumbuh 8,6 persen. Untuk tahun 2025, anggarannya diproyeksikan mencapai Rp468,1 triliun.

    Anggaran perlinsos pada 2026 diprioritaskan untuk peningkatan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sinergi bantuan sosial (bansos) dengan program pemberdayaan, akses permodalan dan pendampingan usaha, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

    Secara rinci, anggaran perlinsos direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun. Nilai ini disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp43,8 triliun bagi 18,3 juta KPM, serta bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta.

    Kemudian, bantuan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, subsidi non-energi Rp17,4 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Rp6,5 triliun bagi 1,8 juta KPM, serta atensi sosial dan penanganan bencana Rp7,9 triliun.

    Selanjutnya, anggaran perlinsos juga disalurkan untuk pemenuhan layanan pendidikan senilai Rp37,5 triliun, dengan rincian untuk Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,5 triliun bagi 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp17 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, dan Sekolah Rakyat Rp4,9 triliun untuk 200 lokasi.

    Anggaran perlinsos juga dimanfaatkan untuk pemenuhan layanan kesehatan senilai Rp69 triliun, yakni untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp66,5 triliun bagi 96,8 juta peserta dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III sebesar Rp2,5 triliun bagi 49,6 juta peserta.

    Juga ada pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat senilai Rp86,2 triliun, yakni untuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp36,5 triliun bagi 6,1 juta debitur serta subsidi 9,6 juta ton pupuk senilai Rp49,7 triliun.

    “Jadi, ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat,” kata Sri Mulyani pula.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026

    Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk sektor pertahanan, hukum dan keamanan pada APBN 2026 yakni sebesar Rp185 triliun.

    Menurut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana tersebut akan difokuskan untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) demi memperkuat pertahanan negara.

    Belanja pertahanan tahun depan mencakup pemeliharaan kapal perang Republik Indonesia (KRI), kapal angkatan laut (KAL), serta alat apung lainnya.

    Pemerintah juga menyiapkan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pertahanan, pengadaan atau penggantian pesawat, penambahan batalyon dan komando daerah militer (Kodam), hingga pengadaan dan pemeliharaan ranpur/rantis.

    Selain alutsista, anggaran juga mencakup dukungan untuk peralatan non-alutsista.

    “Ini masuk di Rp185 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

    Di luar sektor pertahanan, pemerintah mengalokasikan Rp179,4 triliun untuk bidang ketertiban dan keamanan yang melibatkan Polri, BNN, dan instansi terkait.

    Dana ini diarahkan untuk pengamanan wilayah perbatasan, pemeliharaan alat material khusus (almatsus), serta pencegahan terorisme dan kejahatan siber.

    Sementara itu, bidang hukum seperti Kejaksaan, HAM, dan peradilan mendapatkan anggaran Rp60,4 triliun.

    Fokusnya antara lain pada penindakan tindak pidana umum, khusus, dan perdata tata usaha negara (PTUN), pemberantasan korupsi dan pencucian uang, serta penyelesaian perkara narkotika.

  • Sri Mulyani paparkan rincian anggaran kesehatan Rp244 T di RAPBN 2026

    Sri Mulyani paparkan rincian anggaran kesehatan Rp244 T di RAPBN 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan anggaran kesehatan Rp244 triliun pada pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disalurkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas.

    “Anggaran kesehatan Rp244 triliun ini dibagi menjadi yang membantu layanan kesehatan masyarakat dan juga untuk operasi dari layanan kesehatan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Anggaran yang disalurkan untuk layanan kesehatan masyarakat direncanakan sebesar Rp123,2 triliun.

    Salah satu bentuk penyalurannya adalah bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa dan iuran PBPU BP untuk 49,6 juta jiwa dengan anggaran Rp69 triliun.

    Kemudian, untuk makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita bagi 7,4 juta orang dengan anggaran Rp24,7 triliun.

    Anggaran untuk jaminan kesehatan ASN/TNI/Polri dialokasikan sebesar Rp13,3 triliun.

    Selanjutnya, program pemberian vaksin imunisasi dan pengadaan obat sebesar Rp8,7 triliun, penanganan TBC melalui 6,2 juta skrining sebesar Rp2 triliun, Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk 130,3 juta peserta sebesar Rp2,6 triliun, hingga penanganan stunting melalui Dana Desa sebesar Rp2,9 triliun.

    Juga ada fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK bagi keluarga dengan baduta bagi 93,8 ribu keluarga. Namun, Sri Mulyani tak merinci besaran anggaran untuk program ini.

    Di sisi lain, anggaran kesehatan juga disalurkan untuk peningkatan sarana prasarana senilai Rp72,1 triliun.

    Dana tersebut dimanfaatkan untuk revitalisasi rumah sakit di daerah sebesar Rp2,7 triliun, BOK dan BOKB untuk layanan 10.224 puskesmas dan 6.435 balai KB Rp16,3 triliun, serta DAU bidang kesehatan untuk layanan masyarakat Rp41,7 triliun.

    Berikutnya, untuk pemeriksaan sampel makanan, obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan Rp300 miliar, bantuan PPDS/PPDGS Rp200 miliar, dan layanan rumah sakit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri serta Pemb. RS Kejaksaan sebesar Rp10,9 triliun.

    Sebagai catatan, anggaran kesehatan pada RAPBN 2026 lebih tinggi dari outlook pada 2025 yang dipatok sebesar Rp210,6 triliun. Dengan demikian, anggaran kesehatan pada RAPBN 2026 mengalami pertumbuhan 15,8 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Dikucurkan untuk MBG hingga Gaji Guru

    Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Dikucurkan untuk MBG hingga Gaji Guru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, naik 9,8% dibandingkan dengan outlook 2025 senilai Rp690,1 triliun.

    Berdasarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2022 yang saat itu hanya mencapai Rp480,3 triliun dengan puncak kenaikan tertinggi terjadi pada 2025 dengan lonjakan 21,3%.

    Dari total anggaran 2026, sebanyak Rp401,5 triliun dialokasikan untuk siswa dan mahasiswa, termasuk Program Indonesia Pintar sebesar Rp15,6 triliun dengan 21,1 juta siswa.

    Selanjutnya, anggaran pendidikan dikucurkan untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan senilai Rp25 triliun dan makan bergizi gratis yaitu Rp335 triliun.

    Sementara Rp178,7 triliun dialokasikan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan, antara lain tunjangan profesi guru PNS dan non-PNS, renovasi madrasah, serta gaji pendidik.

    “Non-PNS, mereka yang sudah bersertifikat mendapatkan TPG meskipun bukan ASN , itu ada Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru,” sebut Sri Mulyani dalam acara konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

    Sementara itu, untuk kelompok TPG dan TPD yang sudah PNS, dan gaji pendidik akan disalurkan sebesar Rp82,9 triliun. Kemudian TPG ASND akan dikucurkan sebesar Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru.

    Anggaran juga mendukung pembangunan sekolah rakyat, bantuan operasional sekolah (BOS), BOP PAUD, hingga sekolah unggulan Garuda di sembilan lokasi.