Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • RI Butuh Investasi Rp7.450 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

    RI Butuh Investasi Rp7.450 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah mengamanatkan agar investasi pada 2026 dapat mencapai Rp7.450 triliun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,4%.

    Sri Mulyani memaparkan, Presiden Prabowo dalam pidatonya di depan anggota parlemen meminta agar pembangunan tidak hanya dibiayai oleh APBN semata. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan, maka investasi juga harus berasal dari swasta maupun superholding BUMN Indonesia, Danantara.

    Dari target investasi Rp7.450 triliun untuk mencapai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 5,4%, maka di antaranya harus ada kontribusi investasi dari Danantara yakni sekitar Rp720 triliun.

    “Di mana [investasi] Rp720 triliun adalah Danantara, sedangkan lainnya dari swasta Rp6.200 triliun dan APBN di Rp530 triliun,” jelasnya pada konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sementara itu, realisasi investasi yang dihimpun oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025.

    “Semester pertama cukup signifikan total investasi yang masuk Rp942,9 triliun atau peningkatan 13,6% dari tahun sebelumnya dan ini sejalan dengan target investasi akhir 2025 ini dicanangkan Rp1.905,6 triliun,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, yang juga menjabat CEO Danantara.

    Adapun, saat dimintai konfirmasi lebih lanjut mengenai apa saja proyek investasi yang akan digarap Danantara, Rosan mengaku akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Meski demikian, dia tidak bisa mengungkapnya saat ini karena sudah menandatangani persetujuan untuk merahasiakan hal tersebut atau non-disclosure agreement (NDA).

    “Nanti kita akan umumkan untuk investasi ada beberapa investasi yang kita laksanakan. Saya tidak bisa umumkan itu karena saya juga terikat dalam perjanjian NDA, sabar aja tunggu aja,” terangnya di kantor Ditjen Pajak.

  • Pemerintah pertimbangkan gejolak AS untuk kurs rupiah di RAPBN 2026

    Pemerintah pertimbangkan gejolak AS untuk kurs rupiah di RAPBN 2026

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempertimbangkan gejolak yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dalam menetapkan nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan target nilai tukar itu merupakan batas bawah dari rentang yang ditetapkan pada pembahasan terakhir bersama DPR RI yakni Rp16.500-16.900 per dolar AS.

    “Walaupun kalau dilihat hari ini dalam situasi kursnya masih kuat (Rp16.186), rasanya seperti kami mengharapkan yang lemah, tidak. Itu lebih karena secara teknis saat kami membahas dengan DPR, kami mengambil rentang yang paling kuat,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu.

    Dia memaparkan pembahasan asumsi makro untuk RAPBN 2026 sudah dimulai sejak April 2025. Saat itu, perekonomian dunia mengalami tekanan akibat pengumuman tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump, yang berdampak pada pelemahan nilai tukar mata uang global.

    Namun, seiring dengan banyaknya manuver Trump yang tak terduga, ketidakpastian nilai tukar justru dialami oleh mata uang dolar AS.

    Kondisi itu membuat kurs dolar AS melemah dan nilai tukar mata uang lainnya terdorong menguat.

    “Waktu itu rentangnya Rp16.500-Rp16.900, kami menggunakan yang paling bawah,” jelas Sri Mulyani.

    Meski begitu, pemerintah akan tetap mengevaluasi dan melakukan penyesuaian seiring dengan pergerakan ekonomi global.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom Nilai Target Rasio Pajak 16% Prabowo Terlalu Tinggi

    Ekonom Nilai Target Rasio Pajak 16% Prabowo Terlalu Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bahwa target rasio pajak 16% yang diidamkan Presiden Prabowo Subianto masih relatif tinggi.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir rasio pajak Indonesia tidak pernah melampaui 11%. Ketika kondisi ekonomi lebih menantang, rasio pajak akan lebih sulit untuk naik lebih tinggi.

    “Nah, padahal kita tahu berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Tax Amnesty, kemudian yang terlebih, ada Coretax gitu, ya. Namun, pada kenyataannya memang belum bisa [menaikkan rasio pajak],” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (15/8/2025).

    Menurutnya, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan perbaikan dalam administrasi perpajakan.

    Dia menuturkan kembali pernyataan otoritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyebut Coretax sebagai game changer. Namun, karena eksekusinya terburu-buru, muncul kesulitan yang dialami wajib pajak.

    “Dan akhirnya, kan, otoritas terkait juga punya sistem alternatif yang untuk melaporkan pajak tidak melalui Coretax begitu,” jelasnya.

    Selain perbaikan sistem administrasi, Yusuf juga menilai perbaikan dapat dilakukan di sisi perekonomian, misalnya memperhatikan sektor-sektor yang berpotensi mendorong penerimaan.

    Sebagai informasi, ambisi tax ratio hingga 16% dipaparkan Prabowo pada Maret 2024, kala masih berstatus sebagai Calon Presiden (Capres) nomor urut dua.

    Kala itu, Prabowo menjelaskan bahwa tax ratio Indonesia hanya berkutat di angka 10% terhadap PDB. Angka itu lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Kamboja yang berada di kisaran 16%—18% terhadap PDB.

    Menurut Prabowo, salah satu upaya yang bakal dilakukan dirinya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan menaikkan tax ratio.

    “Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar,” katanya.

    Target rasio pajak Sri Mulyani

    Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menargetkan rasio pajak atau tax ratio terhadap produk domestik bruto sebesar 10,47% pada 2026.

    Angka itu menjadi yang tertinggi dibandingkan realisasi rasio pajak sejak 2022, tetapi masih jauh dari target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Target rasio pajak 10,47% pada tahun depan itu sendiri terungkap dalam paparan Sri Mulyani ketika menyampaikan keterangan pers terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan pada Jumat (15/8/2025).

    Dalam bahan paparan, dijelaskan rasio pajak mencapai 10,39% pada 2022; 10,31% pada 2023; 10,08% pada 2024; outlook 10,03% pada 2025; kemudian target 10,47% pada 2026.

  • Sri Mulyani beberkan strategi kejar pertumbuhan 5,4 persen di 2026

    Sri Mulyani beberkan strategi kejar pertumbuhan 5,4 persen di 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat sejumlah strategi yang dipersiapkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026 yang salah satunya fokus pada sektor investasi berprospek cerah.

    “Untuk target pertumbuhan 5,4 persen, kami akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, kalau dengar dari Pak Rosan (CEO BPI Danantara), investasi tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa menarik investasi lebih banyak,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu.

    Bersamaan dengan itu, Sri Mulyani mengatakan juga kementeriannya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung pertumbuhan daerah.

    Kementerian Keuangan bakal menyuntik insentif kepada pemerintah daerah (pemda) agar wilayah-wilayah mereka bisa menarik lebih banyak investasi. Dengan begitu, pemda tidak hanya berkinerja baik dari segi rendahnya inflasi, tetapi juga mampu mencetak pertumbuhan dan investasi yang meningkat.

    “Kami akan terus meningkatkan iklim usaha dari Danantara terkait apa yang dibutuhkan untuk menarik investor, juga termasuk insentif fiskal yang akan kita jaga dan siapkan bersama agar investasi masuk. Tapi, juga pada saat yang sama, fiskal tetap ‘prudent’,” katanya, menambahkan.

    Selain investasi, Sri Mulyani mengatakan ada sektor ekspor Indonesia yang juga berpeluang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    Salah satu faktor pendorongnya adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang sudah disepakati bersamaan dengan sinergi ekonomi strategis dari beberapa negara.

    Hal itu, menurut Sri Mulyani, bakal mendiversifikasi destinasi perekonomian Indonesia.

    Pemerintah pun bakal memanfaatkan tren penggunaan akal imitasi (AI) dan ekonomi digital yang makin meningkat. Selain itu, sumber mineral di Indonesia juga dibutuhkan oleh banyak negara, sehingga diyakini bisa menarik perhatian pasar internasional.

    “Jadi, kami juga berharap untuk ekspor dan digitalisasi akan memberikan kontribusi yang cukup banyak dari sisi pertumbuhan 5,4 persen,” ujar dia.

    Sebagai catatan, pemerintah menetapkan asumsi makro pada RAPBN 2026 dengan rincian sebagai berikut:

    Pertumbuhan ekonom: 5,4 persen Inflasi: 2,5 persen Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen Nilai tukar rupiah: Rp16.500 Harga minyak mentah Indonesia (ICP): 70 dolar AS per barel Lifting minyak mentah: 610 ribu barel per hari (rbph) Lifting gas bumi: 984 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph)

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketimpangan Anggaran Pendidikan 2026, MBG Rp335 Triliun namun untuk Guru Cs 178,7 Triliun

    Ketimpangan Anggaran Pendidikan 2026, MBG Rp335 Triliun namun untuk Guru Cs 178,7 Triliun

    JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan setidaknya Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan di tahun 2026. Anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, anggaran fantastis ini akan dibagi ke dalam 3 kategori yakni yang akan diterima sekolah, siswa/ mahasiswa dan bagi guru.

    Ia merinci, anggaran yang digelontorkan untuk sekolah/kampu sebesar Rp150 triliun yang akan dialokasikan ke Sekolah Rakyat (SR) sebesar Rp24,9 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp64,3 triliun bagi 53,6 juta siswa dan BOP PAUD sebesar Rp5,1 triliun bagi 7.7 juta siswa.

    “Yang diterima oleh murid, siswa, dan mahasiswa, itu Rp401 triliun sendiri. Dalam bentuk apa? Dari mulai beasiswa bidik misi, beasiswa LPDP, pengiriman untuk kartu atau program Indonesia Pintar, dan juga makan bergizi gratis (MBG),” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor DJP, Jumat, 15 Agustus.

    Adapun rincian anggaran untuk Bidik Misi/KIP Kuliah sebesar Rp17,2 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, beasiswa LPDP sebesar Rp25 triliun bagi 4.000 mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 15,6 triliun bagi 21,1 juta siswa. Terakhir, anggaran untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makanan Bergizi Gratis mendapatkan alokasi paling besar yakni Rp335 triliun.

    Terakhir, Sri Mulyani menyebut anggaran untuk guru, dosen dan tenaga pendidikan hanya dianggarkan sebesar Rp178,7 triliun.

    Jika dirinci, anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS dianggarkan sebesar Rp19,2 triliun bagi 754.747 guru, TPG ASND sebesar Rp68,7 triliun, TPD non PNS sebesar Rp3,2 triliun, dan TPG PNS, TPD PNS dan gaji pendidik sebesar Rp82,9 triliun.

    “Tenaga pendidikan TPD non-PNS, pun juga mendapatkan Rp3,2 triliun, dosen, dan dosen PNS dalam hal ini Rp82,9 triliun sendiri. Itu untuk pengajarnya,” tandas Sri Mulyani.

  • Sri Mulyani hitung peluang target defisit APBN nol persen 2027-2028

    Sri Mulyani hitung peluang target defisit APBN nol persen 2027-2028

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mencoba menghitung peluang target penyempitan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi nol persen pada 2027-2028 dari 2,48 persen PDB pada 2026 sebagaimana yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

    Bendahara Negara menegaskan perhitungan itu dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi fiskal negara.

    “Untuk balance budget 2-3 tahun, kita lihat dulu di 2026 ya. Belum mulai 2026 sudah memikirkan 2-3 tahun. Tapi, saya melihat sinyal dari Presiden, jadi nanti juga akan kami siapkan sesuai tadi yang diharapkan,” ujar Sri Mulyani dikutip dari tanya jawab konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jakarta, Sabtu.

    Untuk saat ini, Sri Mulyani akan fokus mengawal pelaksanaan APBN 2025 yang masih berjalan hingga empat bulan ke depan.

    Secara paralel, Kemenkeu akan mempersiapkan pelaksanaan APBN 2026 yang saat ini sudah memasuki tahap sidang tahunan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN.

    “Untuk arahan yang diminta oleh Presiden, untuk suatu saat Indonesia balance budget, saya rasa itu adalah sesuatu yang nanti harus kita terus hitung dan nanti pasti dilaporkan kepada Presiden,” tuturnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan mengharapkan pada 2027 atau 2028, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) RI tak memiliki defisit sama sekali.

    “Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo.

    Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun, pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

    “(Defisit) ditopang pembiayaan nan prudent, inovatif, serta keberlanjutan,” ucapnya.

    Presiden juga berjanji akan terus melaksanakan efisiensi, sehingga defisit anggaran akan ditekan sekecil mungkin.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani beberkan strategi kejar pertumbuhan 5,4 persen di 2026

    Pemerintah belum buka peluang rekrutmen dan kenaikan gaji PNS di 2026

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah belum membuka peluang perekrutan baru serta kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai sipil negara (PNS) pada 2026.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kapasitas fiskal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mayoritas diarahkan untuk program-program prioritas nasional, sehingga pemerintah belum melakukan kajian terkait kebijakan untuk PNS.

    “Kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen dan gaji,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengaku akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) soal formasi PNS.

    Namun, kapasitas fiskal tetap menjadi hal utama yang dipertimbangkan.

    “Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan,” tuturnya.

    Postur RAPBN 2026 didesain dengan defisit Rp636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Belanja negara ditargetkan sebesar Rp3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.

    Rinciannya, belanja pemerintah pusat (BPP) ditetapkan sebesar Rp3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.498,3 triliun atau tumbuh 17,5 persen dan belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun atau tumbuh 18 persen.

    Menurut Sri Mulyani, kenaikan itu disebabkan oleh belanja 8 program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan; ketahanan energi; makan bergizi gratis (MBG); pendidikan; kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta percepatan investasi dan perdagangan global.

    “MBG saja naik Rp330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar,” ujarnya.

    Berbeda dengan BPP yang tumbuh, anggaran transfer ke daerah (TKD) turun sebesar 24,8 persen menjadi Rp650 triliun. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa TKD mengalami perubahan yang dinamis menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

    Sementara, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dari outlook APBN 2025.

    Pertumbuhan itu didorong oleh penerimaan pajak yang dibidik tumbuh 13,5 persen sebesar Rp2.357,7 triliun.

    Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan tumbuh 7,7 persen sebesar Rp33,43 triliun. Dengan demikian, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

    Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp455 triliun atau terkoreksi 4,7 persen dari outlook 2025 akibat hilangnya penerimaan dari dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hore! Tak Ada Pajak Baru di 2026, Sri Mulyani Fokus Reformasi Internal – Page 3

    Hore! Tak Ada Pajak Baru di 2026, Sri Mulyani Fokus Reformasi Internal – Page 3

    Selain itu, pemerintah juga akan mereformasi sistem pemungutan transaksi digital dalam dan luar negeri; melakukan program gabungan untuk analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan kepatuhan perpajakan; serta memberikan insentif untuk daya beli, investasi, dan hilirisasi.

    Kenaikan penerimaan pajak juga disesuaikan dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dan inflasi 2,5 persen pada RAPBN 2026.

    “Itu buoyancy-nya (elastisitas penerimaan terhadap PDB, Red) saja sudah hampir mendekati 7-9 persen. Jadi, usaha ekstranya sekitar 5 persen melalui berbagai langkah-langkah tadi,” jelas Menkeu.

    Pemerintah juga menargetkan rasio perpajakan (tax ratio) lebih tinggi, yakni 10,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), naik dari 10,03 persen pada proyeksi 2025.

     

  • Spesifikasi Mobil Satu-satunya Sri Mulyani, Nilainya Rp 600 Jutaan

    Spesifikasi Mobil Satu-satunya Sri Mulyani, Nilainya Rp 600 Jutaan

    Jakarta –

    Ada satu mobil yang terdaftar menjadi aset kekayaan Sri Mulyani. Berikut spesifikasi satu-satunya mobil yang terlapor sebagai aset Sri Mulyani.

    Isi garasi Sri Mulyani kini ketambahan mobil. Sebagaimana terlihat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang disetor Sri pada Maret 2025 untuk periodik 2024, khusus aset alat transportasi dan mesin kini ada mobil. Pada LHKPN sebelumnya diketahui hanya ada tiga motor dengan total nilai Rp 204.818.000.

    Adapun mobil yang kini menghuni garasi Sri adalah Toyota Innova Zenix lansiran tahun 2024. Mobil yang berstatus hasil sendiri itu ditaksir punya nilai Rp 638,9 juta. Bila merujuk pada harganya, tampaknya mobil Innova Zenix Sri Mulyani itu adalah varian tertinggi yakni hybrid. Sebagai informasi, untuk OTR Jakarta, Innova Zenix Hybrid varian tertinggi harganya Rp 628,2 juta. Namun di daerah lain, harganya bisa jadi berbeda.

    Menyoal spesifikasi, Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV menggabungkan mesin TNGA 2.000 cc M20A-FXS (152 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 187,3 Nm pada 4.400-5.200 rpm) dengan motor listrik berdaya 113 PS dan torsi 205,9 Nm. Hasilnya, tenaga gabungan mencapai 186 PS. Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV dibekali baterai hybrid Ni-MH yang dikemas dalam paket compact dan disimpan di bawah kedua jok depan tanpa mengurangi ruang di area kabin.

    Seluruh tipe Toyota Kijang Innova Zenix dilengkapi dengan transmisi CVT berkode K120. Transmisi ini mengombinasikan sabuk baja dan gigi transmisi yang dapat memperlebar jangkauan rasio transmisi. Mode Sequential Shiftmatic 10-speed diadopsi untuk memungkinkan perpindahan gigi seperti transmisi manual. Ada juga uphill/downhill shift control untuk melewati rute pegunungan. Khusus tipe Hybrid, ditambahkan mode berkendara EV selain Eco, Normal, dan Power.

    Innova Zenix varian tertinggi ini memiliki 6 SRS airbag yang terletak di di depan, samping, dan tirai. Kijang Innova Zenix memiliki rem cakram di semua roda yang diperkuat fitur ABS + EBD + BA. Sensor parkir tersemat di semua tipe dan khusus Q HV ditambah corner sensor. Ada juga kamera parkir untuk semua tipe dan khusus model Q HV ditambahkan panoramic view monitor.

    Fitur standar Innova Zenix lainnya adalah Vehicle Stability Control dan Hill Start Assist (HSA).

    Toyota juga menyematkan Fitur canggih Toyota Safety Sense (TSS) 3.0. TSS 3.0 pada Toyota Kijang Innova Zenix antara lain Pre-Collision System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Lane Departure Alert (LDA) & Lane Tracing Assist (LTA), serta Automatic High Beam (AHB).

    (dry/din)

  • Tutup Defisit Anggaran 2026, Sri Mulyani Pakai Utang Dalam Negeri – Page 3

    Tutup Defisit Anggaran 2026, Sri Mulyani Pakai Utang Dalam Negeri – Page 3

    Sejalan dengan Sri Mulyani, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, RAPBN 2026 ditopang oleh pembiayaan yang hati-hati, inovatif, dan berlanjut. Ia pun berjanji, pemerintahan yang dipimpinnya bakal terus melaksanakan efisiensi anggaran.

    Ia pun berjanji, pemerintahan yang dipimpinnya bakal terus melaksanakan efisiensi anggaran. Dengan tujuan, belanja negara tidak lagi lebih besar dari pendapatan negara pada beberapa tahun mendatang.

    Dengan tujuan, belanja negara tidak lagi lebih besar dari pendapatan negara pada beberapa tahun mendatang. Prabowo pun target Indonesia tidak lagi defisit APBN pada 2027 atau 2028.

    “Sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Harapan saya adalah, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujarnya dalam Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan.