Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

    Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan TNI akan garap lahan sekitar 43 hektare di Bekasi untuk kegiatan ekonomi, yang merupakan langkah pemanfaatan aset negara. 

    Rencana tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Monas, Jakarta Pusat pada Rabu (20/8/2025).

    “Lahan sebesar 43 hektare di Bekasi tadi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga kegiatan ekonomi lain,” ujar Sri Mulyani.

    Selain itu, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengembangkan prototipe markas batalion yang akan dibangun dari nol sebanyak 100 unit pada 2025. Menurut Sri Mulyani, semua itu harus dilihat dari perspektif pemanfaatan aset negara.

    Bendahara negara meyakini pemanfaatan aset negara oleh TNI akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat terutama dari sisi perekonomian wilayah sekitarnya.

    “Dan tentu ini juga akan memberikan juga kesan disiplin dan persatuan antara tentara dan masyarakat untuk perekonomian Indonesia,” klaimnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengapresiasi gagasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang ingin pertanian yang terintegrasi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

    Dia menyatakan Kementerian Pertanian siap bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mensejahterakan petani. “Kami sudah memohon kepada Pak Menhan, agar perkebunan hortikultura di pertanian yang akan datang, yang kita akan hilirisasi, itu dikawal oleh TNI,” kata Amran pada kesempatan yang sama.

    Adapun untuk tahun depan, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp185 triliun untuk sektor pertahanan, hukum dan keamanan dalam RAPBN 2026. Menurut paparannya, dana tersebut akan difokuskan untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) demi memperkuat pertahanan negara.

    Belanja pertahanan tahun depan mencakup pemeliharaan kapal perang Republik Indonesia (KRI), kapal angkatan laut (KAL), serta alat apung lainnya.

    Pemerintah juga menyiapkan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pertahanan, pengadaan atau penggantian pesawat, penambahan batalyon dan komando daerah militer (Kodam), hingga pengadaan dan pemeliharaan ranpur/rantis. Selain alutsista, anggaran juga mencakup dukungan untuk peralatan non-alutsista.

    “Ini masuk di Rp185 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

  • Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

    Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah menyebut guru sebagai beban negara.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan Sri Mulyani tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut.

    “Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoaks,” kata Deni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8/2025).

    Menurut Deni, video itu merupakan hasil deepfake sekaligus potongan tidak utuh dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Lantas apa itu deepfake?

    Apa Itu Deepfake?

    Deepfake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI).

    Deepfake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs). Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar.

    Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, namun sebenarnya artifisial. Ternyata Deepfake bukanlah sebuah teknologi yang benar-benar baru dibuat.

    Perkiraan kerugian global akibat deepfake akan mencapai $19 juta USD pada tahun 2033, dengan $12,3 juta USD di antaranya telah terjadi hanya dalam tahun 2023 akibat teknologi GenAI. Bahkan, pada tahun 2027, angka ini diproyeksikan melonjak hingga $40 juta USD per tahun.

    Meski belakangan marak dibicarakan, teknologi ini bukanlah hal baru. Konsep awal deepfake sudah mulai digunakan sejak dekade 1990-an, terutama di industri perfilman.

    VP of Strategy Verihubs, Jason Hartono menuturkan generative AI pada masa itu membantu memangkas biaya dan waktu produksi film hingga 90% dibandingkan metode tradisional.

    “Deepfake merupakan teknologi yang sudah berevolusi dari beberapa dekade lalu, bisa dilihat konsep awal teknologi deepfake sudah ada dari tahun 90an dimana teknologi ini digunakan untuk dunia perfilman,” kata Jason.

    Bahaya Deepfake

    Di sisi lain, kemajuan teknologi AI juga membuat deepfake semakin mudah diakses dan rawan disalahgunakan. Salah satu dampak serius adalah meningkatnya potensi kejahatan siber, khususnya dalam sektor keuangan.

    Rick Firnando dan Jason Hartono dari Verihubs mengungkapkan deepfake dapat menembus sistem keamanan berlapis perbankan melalui tiga metode utama.

    Pertama, penggunaan aplikasi kloning yang memungkinkan pelaku menggandakan aplikasi perbankan di ponsel untuk mengakses banyak akun sekaligus, sehingga menyulitkan deteksi penipuan secara real-time. Kedua, pemanfaatan virtual camera, yakni manipulasi umpan kamera langsung dengan video atau gambar yang telah disiapkan sebelumnya. Ketiga, teknik face swap berbasis AI yang memungkinkan pelaku mengganti wajah asli dengan wajah orang lain, sehingga bisa menipu sistem verifikasi digital dengan mudah.

    Metode terakhir ini juga diperlihatkan dalam acara Faces of Fiction, yang menunjukkan betapa mudahnya teknologi deepfake dimanfaatkan untuk tindak penipuan.

    “Banyak orang mengira liveness detection sudah cukup untuk menghadapi deepfake, padahal kenyataannya tidak demikian,” tambah Jason.

    Ancaman deepfake diperkirakan akan terus meningkat. Berdasarkan proyeksi global, kerugian akibat penyalahgunaan teknologi ini dapat mencapai US$19 juta pada 2033. Sementara pada 2023 saja, tercatat kerugian mencapai US$12,3 juta, dan angka ini diperkirakan melonjak hingga US$40 juta pada 2027.

    Dengan skala ancaman yang semakin besar, pemanfaatan teknologi canggih disebut menjadi salah satu langkah paling efektif untuk melawan penyalahgunaan deepfake. Tanpa upaya deteksi yang lebih adaptif, risiko kejahatan digital berbasis AI ini dikhawatirkan akan semakin sulit dikendalikan.

  • Alasan Gaji PNS Tidak Naik pada 2026

    Alasan Gaji PNS Tidak Naik pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun depan atau 2026.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah masih menunggu kebijakan-kebijakan lain, dan belum memiliki rencana terkait kenaikan gaji PNS.

    Pasalnya pemerintah masih memiliki program prioritas pada 2026 yang akan menjadi fokus utama.

    “Untuk gaji kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas untuk program-program prioritas nasional” katanya Sri Mulyani saat pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan 2026 yang dipantau daring, dikutip pada Selasa (19/8/2025).

    Presiden Prabowo sendiri memiliki sejumlah agenda prioritas pada 2026 yakni terkait pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian kerakyatan.

    Diketahui, PNS terakhir kali mengalami kenaikan gaji pada 2024 pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Kebijakan mengenai gaji PNS pun tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

    Besaran Gaji PNS Saat Ini

    Berikut ini besaran gaji PNS terbaru, yang terakhir kali mengalami kenaikan pada 2024:

    Gaji PNS golongan I

     Gaji PNS Golongan I a: Rp 1.685.700-Rp 2.522.600, naik dari sebelumnya Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800
    Gaji PNS Golongan I b: Rp 1.840.800-Rp 2.670.700 naik dari sebelumnya Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900
    Gaji PNS Golongan I c: Rp 1.918.700-Rp 2.783.700 naik dari sebelumnya Rp 1.776.600 – Rp 2.577.500
    Gaji PNS Golongan I d: Rp 1.999.900-Rp 2.901.400 naik dari sebelumnya Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500

    Gaji PNS golongan II

     Gaji PNS Golongan II a: Rp 2.184.000-Rp 3.643.400 naik dari sebelumnya Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600
    Gaji PNS Golongan II b: Rp 2.385.000-Rp 3.797.500 naik dari sebelumnya Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300
    Gaji PNS Golongan II c: Rp 2.485.900-Rp 3.958.200 naik dari sebelumnya Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000
    Gaji PNS Golongan II d: Rp 2.591.100-Rp 4.125.600 naik dari sebelumnya Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000

    Gaji PNS golongan III

    Gaji PNS Golongan III a: Rp 2.785.700-Rp 4.575.200 naik dari sebelumnya Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400
    Gaji PNS Golongan III b: Rp 2.903.600-Rp 4.768.800 naik dari sebelumnya Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600
    Gaji PNS Golongan III c: Rp 3.026.400-Rp 4.970.500 naik dari sebelumnya Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400
    Gaji PNS Golongan III d: Rp 3.154.400-Rp 5.180.700 naik dari sebelumnya Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000

    Gaji PNS golongan IV

    Gaji PNS Golongan IV a: Rp 3.287.800-Rp 5.399.900 naik dari sebelumnya Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000
    Gaji PNS Golongan IV b: Rp 3.426.900-Rp 5.628.300 naik dari sebelumnya Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500
    Gaji PNS Golongan IV c: Rp 3.571.900-Rp 5.866.400 naik dari sebelumnya Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900
    Gaji PNS Golongan IV d: Rp 3.723.000-Rp 6.114.500 naik dari sebelumnya Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700
    Gaji PNS Golongan IV e: Rp 3.880.400-Rp 6.373.200 naik dari sebelumnya Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200

  • Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Lewat Jalur Umum

    Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Lewat Jalur Umum

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun depan atau 2026 masih belum bisa diprediksi.

    Pemerintah belum mengumumkan secara pasti apakah CPNS 2026 akan dibuka melalui jalur umum.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa rekrutmen CPNS 2026 masih harus melihat kebutuhan dari daerah, kementerian dan lembaga negara terkait.

    Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan kapasitas fiskal apabila ingin membuka rekrutmen CPNS 2026.

    “Jadi nanti tergantung kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan terutama dari daerah. Namun pada saat yang sama ada kapasitas fiskal yang harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu, kita belum melakukan exercise untuk rekrutmen,” kata Sri Mulyani saat pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan 2026 yang dipantau daring, dikutip pada Selasa (19/8/2025).

    Kemudian mengenai masalah kenaikan gaji PNS pada 2026, juga masih akan menunggu kebijakan-kebijakan lain.

    “Untuk gaji kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas untuk program-program prioritas nasional.

    Adapun diketahui, rekrutmen CPNS 2025 yang dibuka pemerintah saat ini bukan melalui jalur umum, melainkan jalur sekolah kedinasan.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kemudian memastikan bahwa proses seleksi sekolah kedinasan dilakukan secara transparan.

    “Pelaksanaan SKD untuk sekolah kedinasan ini dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap peserta akan langsung tahu berapa skor yang telah mereka kerjakan, tidak ada joki ataupun nepotisme di dalam proses seleksi ini,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/8), dikutip dari Antaranews.

  • Demi Koperasi Merah Putih hingga MBG, Gaji PNS 2026 Dipastikan Tidak Naik

    Demi Koperasi Merah Putih hingga MBG, Gaji PNS 2026 Dipastikan Tidak Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan tidak ada pada tahun 2026. Itu diungkapkan Sri Mulyani.

    Bendahara negara itu mengatakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan memfokuskan untuk program prioritas nasional.

    “Untuk (kenaikan gaji PNS 2026), kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, dikutip Selasa (19/8/2025).

    Program prioritas dimaksud, yakni yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026. Terdiri dari ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), menyediakan pendidikan bermutu.

    Kemudian menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan pertahanan semesta, serta investasi dan perdagangan global.

    Sebelumnya, pada Kamis (14/8/2025), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa ia tidak bisa membocorkan kebijakan pemerintah pada tahun 2026 yang akan disampaikan Prabowo.

    Ia meminta seluruh pihak untuk menunggu pidato Presiden Prabowo yang bakal disampaikan Jumat (15/8/2025). Menurut dia, dalam pidato Prabowo besok, akan terlihat secara gamblang postur APBN 2026.

    Namun, saat pidato Prabowo di Tanggal 15 Agustus lalu, Ketua Umum Gerindra itu tak menyinggung kenaikan gaji PNS.
    (Arya/Fajar)

  • Guru Adalah Beban Negara, Sri Mulyani: Hoaks, Itu Deepfake

    Guru Adalah Beban Negara, Sri Mulyani: Hoaks, Itu Deepfake

    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait potongan video yang viral di media sosial, yang menampilkan seolah-olah dirinya menyebut guru sebagai beban negara. 

    Sri Mulyani menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar alias hoaks. 

    “Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah hoaks,” tegas Sri Mulyani, dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa, 19 Agustus 2025.

    “Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara,” imbuhnya.
    Video deepfake yang menyesatkan
    Bendahara negara itu menjelaskan, video yang beredar luas itu bukanlah rekaman asli.
     

    Menurutnya, tayangan tersebut merupakan hasil manipulasi digital alias deepfake dan berasal dari potongan tidak utuh pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.

    “Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya,” ujarnya.
    Imbauan bijak bermedia sosial
    Lebih lanjut, Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi di media sosial. 

    Ia menekankan pentingnya melakukan verifikasi agar tidak mudah terprovokasi oleh konten menyesatkan.

    “Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” ujarnya.

    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait potongan video yang viral di media sosial, yang menampilkan seolah-olah dirinya menyebut guru sebagai beban negara. 
     
    Sri Mulyani menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar alias hoaks. 
     
    “Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah hoaks,” tegas Sri Mulyani, dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa, 19 Agustus 2025.

    “Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara,” imbuhnya.

    Video deepfake yang menyesatkan
    Bendahara negara itu menjelaskan, video yang beredar luas itu bukanlah rekaman asli.
     

    Menurutnya, tayangan tersebut merupakan hasil manipulasi digital alias deepfake dan berasal dari potongan tidak utuh pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.
     
    “Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya,” ujarnya.
    Imbauan bijak bermedia sosial
    Lebih lanjut, Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi di media sosial. 
     
    Ia menekankan pentingnya melakukan verifikasi agar tidak mudah terprovokasi oleh konten menyesatkan.
     
    “Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (ANN)

  • Anggaran MBG Rp 335 Triliun, DPR Pastikan Awasi Pengelolaannya Nasional 19 Agustus 2025

    Anggaran MBG Rp 335 Triliun, DPR Pastikan Awasi Pengelolaannya Nasional 19 Agustus 2025

    Anggaran MBG Rp 335 Triliun, DPR Pastikan Awasi Pengelolaannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, lembaganya pasti akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi anggaran untuk program MBG mencapai Rp 335 triliun pada 2026.
    “Kami di DPR tentunya mengawasi jalannya MBG, baik pengelolaan yang diserahkan kepada anak-anak didik, kita mengawasi. Nanti kalau ada temuan, kita akan lakukan evaluasi,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
    DPR, kata Adies, juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan program MBG.
    Termasuk permasalahan distribusi makanan yang kerap berujung kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
    “Pemerintah kan masih dalam perbaikan terus ya, nanti kita juga masih mencoba evaluasi lebih lanjut,” ujar Adies.
    Ketua BGN Dadan Hindayana juga angkat bicara ihwal anggaran program MBG yang melonjak untuk 2026.
    Dadan menjelaskan, hampir 75 persen dari anggaran Rp 335 triliun akan dialokasikan untuk intervensi makan bergizi agar penyaluran MBG lebih masif dan rutin.
    “Untuk intervensinya saja kami akan menggunakan sekitar Rp 1,2 triliun per hari, atau Rp 25 triliun per bulan. Tahun depan kami targetkan pelayanan sejak awal Januari, 20–21 hari per bulan, selama 12 bulan penuh,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
    Selain intervensi gizi, anggaran juga akan digunakan untuk mendukung operasional dan digitalisasi sistem.
    Dadan mengakui digitalisasi MBG masih tertinggal, sehingga pencatatan kehadiran anak hingga distribusi makanan belum sepenuhnya terintegrasi.
    “Tahun depan kami akan bekerja keras agar semua SPPG masuk dalam sistem digital. Data anak-anak yang hadir setiap hari bisa langsung masuk ke pusat,” ujar Dadan.
    Selain itu, dengan semakin besarnya anggaran, Dadan mengatakan bahwa BGN akan mengupayakan agar tidak terjadi lagi kasus keracunan MBG.
    “Kami berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan kasus (keracunan) ini,” kata Dadan.
    Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, RAPBN 2026 bakal fokus digunakan untuk mendanai program-program prioritas nasional.
    Program prioritas dengan alokasi kenaikan terbesar adalah MBG. Tahun depan, anggaran makan untuk anak-anak sekolah ini mencapai Rp 335 triliun.
    Dengan besaran anggaran MBG 2026 yang mencapai Rp 335 triliun, nilainya hampir separuh total RAPBN tahun depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Curiga Ingin Hapus Pendidikan Gratis, Ferdinand Hutahaean ke Sri Mulyani: Jangan Jadi Vampir Pajak Penghina Guru

    Curiga Ingin Hapus Pendidikan Gratis, Ferdinand Hutahaean ke Sri Mulyani: Jangan Jadi Vampir Pajak Penghina Guru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean menyemprot Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani usai pernyataannya yang dianggap menyinggung profesi guru viral.

    Dikatakan Ferdinand, ucapan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara sudah kelewat batas dan melukai dunia pendidikan.

    “Saya cuma mau berpesan kepada Sri Mulyani, jangan jadi vampir pajak penghina guru. Kalau sudah vampir pajak rakyat, sudah cukup itu saja. Jangan menjadi penghina guru,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (19/8/2025).

    Ia menegaskan, gaji guru merupakan kewajiban negara, bukan beban sebagaimana yang disampaikan Sri Mulyani.

    “Pernyataan Sri Mulyani itu sebetulnya sudah sangat di luar batas. Mengatakan bahwa guru itu menjadi beban rakyat. Gaji guru itu kewajiban negara,” tukasnya.

    Ferdinand juga menuding ada maksud tersembunyi di balik pernyataan tersebut, yakni keinginan pemerintah agar masyarakat kembali ikut menanggung biaya pendidikan.

    “Saya tahu arahnya, Sri Mulyani itu ingin meminta masyarakat terlibat membiayai guru dengan metodologi SPP zaman dulu. Jadi mau menghilangkan sekolah gratis,” katanya.

    Lebih jauh, ia menyebut pandangan itu bertentangan dengan konstitusi yang jelas mengamanatkan pendidikan gratis untuk rakyat.

    “Nah ini Sri Mulyani mau membelokkan konstitusi, itu haram hukumnya,” tegas Ferdinand.

    Tak berhenti di situ, ia juga balik menyindir pejabat negara yang justru selama ini dianggap sebagai beban rakyat.

    “Coba Sri Mulyani berpikirlah, jangan membebani rakyat ini terus-menerus, untuk membiayai gaji Menteri, fasilitas mewah pejabat, rumah para pejabat, semua rapat di hotel segala macam. Berhentilah membebankan itu kepada rakyat, coba biayai sendiri masing-masing,” imbuhnya.

  • Ini penjelasan Kemenkeu soal Sri Mulyani sebut guru beban negara

    Ini penjelasan Kemenkeu soal Sri Mulyani sebut guru beban negara

    ANTARA – Kementerian Keuangan merespon terkait video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebeut guru adalah beban negara. Di Jakarta, Selasa (19/8), Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro membantah hal itu dan menyatakan video itu hasil rekayasa deepfake. (Setyanka Harviana Putri/Azhfar Muhammad Robbani/Fahrul Marwansyah/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jeng Sri Bungkam Ditanya soal Gaji Guru dan Dosen Jadi Beban Keuangan Negara

    Jeng Sri Bungkam Ditanya soal Gaji Guru dan Dosen Jadi Beban Keuangan Negara

    GELORA.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memilih bungkam, ketika ditanya terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang menjadi tantangan atau beban keuangan negara.

    Pernyataan ini sebelumnya dia sampaikan dalam acara Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia Tahun 2025 di Kampus Institut Teknologi Bandung pada Kamis (7/8) lalu.

    Bendahara negara itu hanya diam dan berjalan menuju kendaraannya yang terparkir di depan pintu masuk, usai menghadiri Rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Kompleks Parlemen, Selasa (19/8/2025).

    Tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Menkeu Sri Mulyani, selain dua hari lagi pemerintah menjawab tanggapan fraksi menyoal RAPBN 2026.

    “Dua hari lagi saya akan paripurna ya,” ujar Sri Mulyani.

    Diketahui, pernyataan Menkeu Sri Mulyani soal gaji guru menjadi viral di media sosial, bahkan beredar potongan video Sri Mulyani yang menarasikan gaji guru dan dosen jadi beban negara.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu RI Deni Surjantoro malah menimpal pertanyaan awak media untuk Sri Mulyani, dia menegaskan bahwa kabar tersebut adalah tidak benar atau hoax.

    “Video mengenai guru adalah beban negara hoax. Kita tahu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” tutur Deni kepada wartawan di Kompleks Parlemen.

    Sebelumnya, pada acara Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia Tahun 2025 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia. Menurutnya, fenomena mengenai gaji tersebut terungkap di media sosial. 

    “Banyak di media sosial yang mengatakan, menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya kecil,” ujar Sri Mulyani, Jumat (8/8/2025).

    Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan apakah masalah gaji guru dan dosen harus berasal dari keuangan negara.

    “Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” kata Sri Mulyani. 

    Dirinya menilai masalah gaji guru dan dosen merupakan bagian dari tantangan membangun ekosistem pendidikan yang kuat. Anggaran pendidikan, menurut Sri Mulyani harus berdampak nyata pada peningkatan mutu SDM. 

    “Apakah kita memberikan penghargaan atas pencapaian atau sekadar membagi uang demi pemerataan?” katanya.

    Sri Mulyani mengatakan menjadi dosen bukan berarti membuat seseorang mendapatkan keistimewaan dalam tunjangan. 

    “Dosen juga harus diukur kinerjanya dan inilah yang mungkin jadi salah satu ujian bagi Indonesia,” pungkasnya. 

    Dari berbagai sumber, disebutkan 94 persen guru di Indonesia memiliki pendapatan di bawah Rp 2 juta per bulan, terutama yang berstatus non-PNS. Sementara Gaji dosen PNS golongan III berkisar antara Rp 2,6 juta – Rp 4,7 juta per bulan.