Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • 291 Desa di Tuban Terancam Tak Bisa Cairkan Dana Desa

    291 Desa di Tuban Terancam Tak Bisa Cairkan Dana Desa

    Tuban (beritajatim.com) – Sebanyak 291 desa di Kabupaten Tuban terancam tidak dapat mencairkan Dana Desa (DD) tahap kedua tahun 2025. Ancaman ini muncul karena sebagian besar desa belum menyelesaikan proses administrasi dan pengajuan pencairan hingga batas waktu yang ditetapkan.

    Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban, Martina Sri Mulyani, menjelaskan bahwa hingga akhir Oktober 2025, penyerapan Dana Desa di Kabupaten Tuban baru mencapai Rp181,92 miliar atau sekitar 59 persen dari total pagu sebesar Rp307,05 miliar. Dari 311 desa penerima, baru 20 desa yang berhasil mencairkan Dana Desa tahap kedua.

    “Dari 311 desa di Kabupaten Tuban sebagai penerima, telah tersalur 100 persen di tahap pertama. Sementara, untuk tahap kedua baru ada 20 desa,” ujar Martina.

    Ia menyebut, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat turut memengaruhi lambatnya penyaluran tahap kedua. Tahun ini, progres penyaluran hanya berubah pada kode rekening Non Earmark, yakni dana yang penggunaannya diusulkan langsung oleh desa.

    “Sedangkan untuk dana Earmark besarannya tetap. Misalnya, dana bantuan langsung yang nominalnya ditentukan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

    Martina menambahkan, penyaluran Dana Desa sempat tertahan sejak 18 September lalu akibat kebijakan pusat, namun dalam beberapa minggu terakhir akses penyalurannya sudah kembali dibuka. Meski begitu, hingga saat ini baru sebagian kecil desa yang bisa mencairkan dananya.

    “Hingga tahap kedua realisasi DD baru 20 desa yang lolos dan cair,” katanya.

    Selain itu, terdapat 49 desa lain yang sedang dalam proses pengajuan pencairan dengan total nilai Rp9,94 miliar. Namun angka tersebut masih dalam tahap verifikasi dan belum dapat dicairkan.

    “Kalau dana Earmark semuanya bisa dicairkan. Tetapi untuk dana Non Earmark, apabila hingga batas akhir penyerapan desa tidak mampu menyelesaikan administrasi, maka tidak bisa cair,” imbuh Martina.

    Dengan kondisi itu, sebanyak 291 desa di Kabupaten Tuban berpotensi kehilangan hak pencairan Dana Desa Non Earmark senilai Rp64,6 miliar. “Ya salah satunya karena kurang sigap dan cepatnya pengajuan,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, secara keseluruhan, realisasi Transfer ke Daerah di Kabupaten Tuban hingga September 2025 telah mencapai Rp1,68 triliun atau 71 persen dari total pagu Rp2,38 triliun. Rinciannya meliputi Dana Bagi Hasil sebesar Rp340,15 miliar (61 persen), Dana Alokasi Umum Rp886,53 miliar (82 persen), DAK Fisik Rp3,55 miliar, dan DAK Non Fisik Rp277,25 miliar (68 persen). [dya/beq]

  • PAN Incar Purbaya, Heru Subagia: Jangan Mau Hanya Jadi Simbol Partai Artis

    PAN Incar Purbaya, Heru Subagia: Jangan Mau Hanya Jadi Simbol Partai Artis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut, langkah Partai Amanat Nasional (PAN) yang mulai melirik sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai kader merupakan bagian dari upaya partai mencari figur dengan daya tarik elektoral tinggi.

    Dikatakan Heru, kesuksesan elektoral Purbaya yang tengah melambung membuat banyak partai politik berebut perhatian dan mencoba mendekatinya.

    Ia mengatakan hal ini sebagai bagian dari syahwat politik parpol yang ingin mengamankan kepentingannya masing-masing.

    “PAN tampaknya melihat Purbaya sebagai sosok dengan karakter progresif dan profesional. Ia punya nilai jual tinggi dan bisa dijadikan ikon partai,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (30/10/2025).

    Namun, Heru memberi catatan tegas agar Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani itu tidak sekadar dijadikan simbol atau alat untuk mendongkrak popularitas partai.

    “Jangan sampai Purbaya hanya disejajarkan dengan artis, hanya untuk mendulang elektabilitas. Kalau memang PAN serius, maka posisi yang pantas bagi Purbaya bukan sekadar elit, tapi justru Ketua Umum,” tegasnya.

    Ia menambahkan, bila PAN benar-benar ingin memanfaatkan momentum dan mengembalikan kejayaan ideologinya, maka partai tersebut perlu berani melakukan regenerasi kepemimpinan.

    “Kalau Zulkifli Hasan sudah tiga periode memimpin, maka sudah saatnya ada penyegaran. Dan menurut saya, posisi Ketua Umum itulah yang layak untuk Purbaya,” kata Heru.

    Heru menilai, di bawah kepemimpinan baru seperti Purbaya, PAN berpeluang kembali ke akar reformasi, sebagai partai yang diisi oleh orang-orang cerdas dan progresif, bukan sekadar partai artis.

  • Purbaya Membuka Kotak Pandora Kebobrokan Rezim Jokowi

    Purbaya Membuka Kotak Pandora Kebobrokan Rezim Jokowi

    GELORA.CO -Kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai telah membuka kotak pandora kebobrokan pemerintah era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    “Purbaya dengan gaya netral membuka kotak pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja. Padahal kelebihan narik anggaran, dana ke daerah (kebijakan Menkeu terdahulu) sangat bobrok,” kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu dikutip dari YouTube Inews, Kamis, 30 Oktober 2025.

    Sebelum ada Purbaya, Said Didu menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati   kerap melakukan monopoli kebenaran.

    “Sebagai pejabat publik, apa hasilnya kebijakan Sri Mulyani? Menaikkan utang dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun, menaikkan cicilan utang dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, bunga utang dari 2 persen menjadi 6-7 persen,” jelas Said Didu.

    Soal utang, Said Didu menyebut klaim pemerintah bahwa utang hingga akhir 2024 sebesar Rp10.269 triliun itu belum hitungan keseluruhan. Jika digabungkan antara utang pemerintah, utang BUMN, utang pensiunan dan utang tertunda, maka jumlahnya mencapai Rp24.000 triliun.

    “Maka ini kotak pandoranya dibuka (oleh Purbaya),” tutup Said Didu yang mengaku sudah mengenal Purbaya sejak tahun 2008. 

  • Ferdinand Hutahaean Sentil Menteri Purbaya: Lucunya Dapat, Hasilnya Belum

    Ferdinand Hutahaean Sentil Menteri Purbaya: Lucunya Dapat, Hasilnya Belum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini tengah jadi sorotan publik. Gayanya yang santai, ceplas-ceplos, dan berani mengkritik pejabat lain membuatnya cepat mencuri perhatian masyarakat.

    Tak sedikit yang menjulukinya sebagai “menteri koboi” karena cara bicaranya yang blak-blakan.

    Beberapa pejabat, mulai dari sesama menteri hingga kepala daerah, bahkan ikut tersentil oleh kritik Purbaya terkait pengelolaan keuangan negara.

    Namun, tak semua pihak menanggapi gaya Purbaya dengan pujian. Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menilai masyarakat saat ini masih sebatas menikmati celotehan khas Purbaya tanpa melihat hasil nyata dari kinerjanya.

    “Kita baru dapat lucunya, kita belum dapat hasil kerjanya,” kata Ferdinand dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Ferdinand juga menyinggung kondisi masyarakat yang sempat kehilangan harapan ketika posisi Menteri Keuangan masih dijabat Sri Mulyani.

    “Kemudian datanglah Purbaya dengan celotehan yang khas dengan telinga rakyat, dan itu dimakan rakyat sebagai sebuah harapan,” ujarnya.

    Menurutnya, gaya komunikasi Purbaya memang berhasil menarik simpati masyarakat, namun sejauh ini belum terlihat perubahan signifikan dari segi kebijakan ekonomi.

    “Pencitraan itu terus berlanjut,” sambung Ferdinand menutup pernyataannya. (Wahyuni/Fajar)

  • Luhut yang Antitesis Prestasi OTT KPK Malah Dibela Mahfud, Ada Apa?

    Luhut yang Antitesis Prestasi OTT KPK Malah Dibela Mahfud, Ada Apa?

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Mahfud nampak membela Luhut Binsar seolah Luhut tidak ikut terlibat atas kerugian program kereta api cepat whoosh. Namun “pembelaan” Mahfud MD kepada luhut bersifat subjektif bukan karena data emperis. Karena alasan Mahfud ” Luhut seorang berjiwa militer yang patuh menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinannya (Jokowi) dengan sebaik-baiknya”.

    Sementara publik sendiri banyak mencurigai Luhut terlibat, dengan dasar yang sama dengan Mahfud “faktor subjektifitas namun lebih objektif”:

    1. Luhut setia dan amat dipercaya oleh Jokowi memegang beberapa jabatan penting di berbagai bidang dan dihubungkan dengan sepengetahuan publik secara umum Jokowi punya “hobi” berbohong hingga digelari oleh sekelompok mahasiswa sebagai king lip of service.

    2. Luhut antitesis terhadap OTT yang sesungguhnya prestisius KPK sebagai lembaga TIPIKOR dengan menyikapi prestasi OTT, “terlalu sering OTT mencitrakan Indonesia adalah negara yang korup, OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget”.

    3. Luhut juga mengatakan “Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surga lah kau,”

    Oleh karenanya patut dipertanyakan, “apakah status Mahfud saat ini yang begitu fanatis membela Luhut dikarenakan memiliki hubungan bisnis yang mirip antara pengacara dengan kliennya ? Atau apakah dahulunya Luhut sering membantu keuangan kepada Mahfud ? Atau, apakah Mahfud pernah menjabat komisaris atau konsultan di perusahaan Luhut ?

    Sehingga hal hal yang terkait Mahfud dengan Luhut adalah pertanyaan publik yang didasari subjektifitas namun bisa menjadi ‘catatan temuan oleh KPK.’

    Adapun dugaan adanya perilaku korupsi ini berawal oleh sebab besarnya anggaran jalur kereta api cepat whoosh yang besarnya tidak masuk akal dengan berbagai bukti perbandingan atas pembiayaan terhadap projek yang sama di beberapa negara lainnya.

    Maka sesuai TUPOKSI KPK tanpa laporan atau pengaduan oleh siapapun, hendaknya segera melakukan investigasi kepada setiap orang yang terlibat dan para stake holder (konsorsium) projek kereta api cepat.

    Diantara yang harus dipanggil untuk diperiksa dan dijadikan saksi saksi ‘sementara’ ini oleh KPK selain Mahfud MD (eks Menkopolhukam) juga Luhut, yang keduanya sama sama “orang dekat” Jokowi dan radikal membela Jokowi, juga penanggung jawab dari sisi laporan penggunaan keuangan yang berhubungan dengan kereta api cepat yaitu Sri Mulyani dan Erick Thohir. Dan termasuk pihak yang menolak negara (APBN) dibebani pembayatan utang dampak program kereta api cepat woosh yaitu Purbaya yang tentunya sebagai Menkeu memiliki dalil bukti dan didasari berbagai temuan?

  • Said Didu Bilang Presiden Prabowo Harus Siapkan 10 Sosok seperti Purbaya jika Ingin Pemerintahannya Bersih

    Said Didu Bilang Presiden Prabowo Harus Siapkan 10 Sosok seperti Purbaya jika Ingin Pemerintahannya Bersih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, menyebut gaya komunikasi dan kebijakan Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan bergaya koboinya memang merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Said Didu, gaya blak-blakan Purbaya yang kerap membuka berbagai persoalan lama, bukan tanpa alasan.

    “Kita 20 tahun Sri Mulyani memonopoli kebenaran kebijakan fiskal. Apa pun kata dia, seakan-akan itulah kebenaran,” kata Said Didu dikutip pada Rabu (29/10/2025).

    Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk membuka kotak Pandora kebijakan ekonomi masa lalu.

    “Datang Purbaya dengan gaya dia netral, membuka kotak Pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja semua,” lanjutnya.

    Said Didu menilai, kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Sri Mulyani justru meninggalkan persoalan besar, terutama soal utang negara.

    “Apa sih hasil kebijakan Sri Mulyani selama sepuluh tahun? Menaikkan utang dari Rp8 ribu triliun menjadi Rp24 ribu triliun, cicilan utang dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, dan bunga utang dari 2 persen menjadi 6 sampai 7 persen,” bebernya.

    Ia menegaskan, keberanian Purbaya mengungkap masalah-masalah seperti itu bukanlah inisiatif pribadi semata.

    “Saya membaca iya, karena gaya Purbaya bukan gaya fighter dari dulu. Dia gaya tenang, ilmuwan, tapi kok jadi fighter. Saya yakin ini perintah Pak Prabowo,” tegas Said Didu.

    Kata pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini, Purbaya kini dijadikan contoh menteri yang diminta untuk berani membongkar penyimpangan kebijakan lama, agar pemerintahan Prabowo benar-benar bersih dan transparan.

  • Muncul Lagi, Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Ramal Dunia Dilanda Krisis Besar 2027 hingga 2032

    Muncul Lagi, Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Ramal Dunia Dilanda Krisis Besar 2027 hingga 2032

    GELORA.CO –  Anak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Achilles Sadewa, kembali muncul setelah sempat dilarang ayahnya bermain media sosial karena unggahannya yang membuat heboh publik.

    Melalui unggahan videonya di TikTok, Yudo Sadewa memprediksi akan ada krisis besar yang melanda Indonesia pada tahun 2027 hingga 2032 mendatang.

    Prediksinya tersebut berlandaskan dari hitungannya terkait siklus krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia.

    Menurut Yudo, krisis selalu terjadi secara berkala yakni 7 hingga 10 tahun sekali.

    “Gua pengin kasih tahu ke kalian semua bahwa setiap 7, 8, hingga 10 tahun sekali pasti ada krisis,” kata Yudo, dikutip dari akun @yudosadewa, Selasa (28/10/2025).

    Yudo menjelaskan pada tahun 2000 terjadi krisis dot-com bubble, sebuah krisis yang menimpa perusahaan-perusahaan berbasis internet kala itu.

    Setelah itu, delapan tahun kemudian atau pada 2008 terjadi krisis keuangan global yang dipicu runtuhnya gelembung properti di Amerika Serikat akibat melebarnya kredit perumahan berkualitas rendah.

    “Krisis tahun 2000 itu dot-com bubble, tahun 2008, 8 tahun, ada yang namanya krisis perumahan sampai 2010,” ujar Yudo.

    Pada 2020, kata Yudo, dunia kembali dilanda krisis, yakni pandemi Covid-19 hingga 2022.

    “Tahun 2010 sampai 2020, 10 tahun nggak ada krisis. Pas 2020 ada pandemi virus corona, krisis lagi, sampai 2022,” jelasnya.

    Dengan perhitungannya itu, Yudo Sadewa menyebut dunia akan kembali mengalami krisis besar dua tahun lagi.

    Ia lantas menyarankan masyarakat Indonesia melakukan investasi emas dan bitcoin untuk menghadapi krisis tersebut.

    “Kalau dihitung 7 tahun dari sekarang, 7 sampai 8 tahun, artinya krisis ada kemungkinannya di tahun 2027 sampai 2032,” kata dia.

    “Jadi mungkin akan ada krisis besar di situ. Persiapkan dengan bitcoin dan emas,” pungkasnya.

    Yudo Sadewa awalnya dikenal atas postingannya soal mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

    Ia pernah menyebut Sri Mulyadi sebagai agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri.

    “Alhamdulillah ayahku menyingkirkan Agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri,” tulisnya.

    Profil Yudo Sadewa

    Yudo Sadewa adalah anak pertama dari Purbaya Yudhi Sadewa.

    Ia lulus sekolah di SMA Al-Azhar Pondok Labu, Jakarta Selatan tahun 2023.

    Dilihat dari postingan di media sosialnya, Yudo memang memiliki ketertarikan terhadap trading aset kripto.

    Hal itu dimulai sejak Yudo duduk di bangku SMP pada tahun 2017.

    Sosok Yudo Sadewa anak dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ini memiliki nama lengkap Yudo Achilles Sadewa.

    Ia dikenal sebagai seorang trader sekaligus konten kreator.

    Purbaya juga pernah menyebut Yudo Sadewa adalah seorang bocah trader.

    “Si bocah trader lulus SMA,” tulis Purbaya dalam keterangan postingan tahun 2023 silam.

    Di akun TikToknya, Yudo Sadewa aktif membagikan aktivitasnya sebagai seorang trader dengan penghasilan ratusan juta hingga miliaran Rupiah.

    Pria berusia 19 tahun itu juga pernah mengunggah konten yang berkaitan dengan Akademi Crypto, sebuah platform kripto yang dimiliki oleh Timothy Ronald.

    Yudo Sadewa sempat menjadi sorotan publik imbas unggahannya di media sosial Instagram.

    Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025).

    Belum genap sehari menjadi Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa sudah menjadi sorotan publik.

    Ia dihadapkan dengan kontroversi yang dibuat oleh anaknya.

    Yudo Sadewa mengunggah kalimat kontroversial yang ditujukan kepada Sri Mulyani.

    “Alhamdulillah, ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri,” demikian kalimat yang diduga ditulis Yudo Sadewa, mengacu pada Sri Mulyani.

    Unggahan tersebut telah tersebar di berbagai media sosial, mulai dari Instagram hingga X.

    Selain menyindir Sri Mulyani, Yudo juga sempat mengekspresikan kegembiraannya atas pencapaian sang ayah menjadi Menkeu.

    “Alhamdulilah ayah jadi Menteri,” tulisnya sembari mengunggah capture berita media online.

    Namun, postingan dan akun Instagram Yudo Sadewa yang bernama @yvdos4dewa itu kini sudah menghilang.

    Profil Instagram @yvdos4dewa saat itu memiliki 83 ribu pengikut dan berisikan 82 konten.

  • Pro Kontra Gaya Koboi Purbaya, Dikritik Hasan Nasbi hingga Misbakhun

    Pro Kontra Gaya Koboi Purbaya, Dikritik Hasan Nasbi hingga Misbakhun

    Bisnis.com, JAKARTA — Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuai sorotan banyak pihak. Hasan Nasbi, mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden, adalah salah satunya. Dia meminta Purbaya tidak banyak banyak menyinggung kinerja menteri lainnya di ruang publik.

    Bagi Hasan Nasbi yang sekarang mendapat jatah kursi komisaris BUMN itu, pola komunikasi Purbaya itu mengesankan sedang menunjukkan kelemahan terkait soliditas internal pemerintah. Dia menyarankan supaya upaya koreksi termasuk kritik terhadap kementerian lainnya dilakukan dalam ruangan tertutup. 

    “Kalau dilakukan di ruang terbuka, kita nanti meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” ujar Hasan di akun Youtubenya. 

    Dalam catatan Bisnis, sejak awal menjabat sebagai menteri keuangan (Menkeu), Purbaya tidak hanya mengeluarkan kebijakan kontroversial, tetapi sikap dan perkatannya juga seringkali memicu sorotan. 

    Pada hari pertama menjadi menkeu, misalnya, Purbaya sempat bikin geger publik karena mengeluarkan pernyataan tentang demo Agustus 2025. Selain itu, Purbaya juga kerap mengkritik secara terbuka tokoh-tokoh publik lainnya entah kearena kinerja atau sebatas mengomentari ruangan kerja menteri. 

    Komentar-komentar inilah yang memicu kritikan dari banyak pihak. Selain Hasan Nasbi, kritik juga pernah disampaikan oleh Ketua Komisi XI Misbakhun, yang juga meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kementerian lain. “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden.” 

    Tanggapan Purbaya

    Sementara itu, Purbaya merespons santai kritikan yang dilontarkan oleh Hasan Nasbi. Purbaya meyakini saat ini kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi Indonesia akan terus membaik seiring dengan sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini.

    Dia menuturkan bahwa kepercayaan masyarakat memang sempat turun drastis pada September 2025 atau usai aksi demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar di Indonesia. 

    Purbaya kemudian menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sempat berada di level 101,5 pada September 2025 (turun drastis dari 117,3 pada bulan sebelumnya). Kendati demikian, IKKP kembali meningkat menjadi 113,3 pada Oktober 2025.

    Sejalan, survei LPS juga menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sempat berada di level 90,5 pada September 2025. Indeks itu kembali naik ke 96,5 pada Oktober 2025. “[IKK] menuju ke arah positif, ke arah 100 lagi. Jadi sudah baik. Daya belinya membaik dan sentimen ke pemerintahan, ke Pak Presiden Prabowo, juga sudah baik,” ujar Purbaya, Senin (27/10/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, ke depan pemerintah hanya akan fokus menjalankan program-program akselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner LPS itu juga tak menampik bahwa gaya komunikasinya sempat menjadi sorotan karena terkesan blak-blakan, seperti ketika meminta kementerian/lembaga lain mempercepat belanjanya. Hanya saja, dia menggarisbawahi akselerasi belanja pemerintah pada kuartal IV/2025 hanya arahan Prabowo.

    “Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, itu juga atas perintah Bapak Presiden. Jadi saya gak berani gerak sendiri. Jangan menganggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan Bapak Presiden,” kata Purbaya.

    Semobil dengan Misbakhun 

    Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun duduk dalam satu mobil saat menuju ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025). Keduanya membantah bahwa tengah bersilang pendapat. 

    Purbaya dan Misbakhun terlihat menumpang di dalam mobil dinas Menkeu. Keduanya turun di lobi Gedung Juanda, Kemenkeu, Jakarta. Menurut Purbaya, keduanya berdiskusi masalah dan kebijakan ekonomi serta koordinasi antara pemerintah dan DPR. Sebagaimana diketahui, Menkeu merupakan mitra kerja dari Komisi Keuangan DPR itu. 

    “Yang paling penting adalah, itu kan di media banyak keributan. Katanya saya sama pak Misbakhun ribut, padahal enggak pernah ribut apa-apa. Jadi tadi saling traktir lah. Saya makan, dia makan, oh dia makan, Pak Misbakhun pun makan. Jadi saya ditraktir Pak Misbakhun,” terangnya kepada wartawan sesampainya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/10/2025). 

    Purbaya pun menilai pertemuan dengan Misbakhun dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR tengah bertikai. Khususnya setelah kritik dari Misbakhun atas gaya komunikasi Purbaya yang dinilai menyoroti kinerja kementerian/lembaga lain. 

    “Beliau mendukung malah. Tujuannya adalah supaya anggarannya lebih cepat. Saya butuh di triwulan IV ini pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%. Jadi semuanya harus belanja kira-kira,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Sementara itu, Misbakhun mengemukakan bahwa hubungannya dengan Purbaya sangat baik. Dia menyebut Menkeu yang baru satu bulan lebih menjabat itu turut memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi selama dia menjabat Bendahara Negara. 

    Politisi Partai Golkar itu juga menyebut Purbaya selaku pembantu Presiden meminta dukungan DPR dalam melaksanakan tugas-tugasnya. “Dan saya sampaikan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung utamanya Bapak Presiden Prabowo akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugasnya Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat,” terang Misbakhun.

    Sebelumnya, Misbakhun sempat mengkritik komunikasi politik Purbaya. Pada suatu forum diskusi, pria yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR itu meminta agar pengganti Sri Mulyani Indrawati itu berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian/lembaga lain. 

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, sebagaimana dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (13/10/2025).

  • Purbaya Pastikan Kopdes Merah Putih Sudah Bisa Akses Kredit Himbara, Total Rp240 Triliun!

    Purbaya Pastikan Kopdes Merah Putih Sudah Bisa Akses Kredit Himbara, Total Rp240 Triliun!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah bisa mengakses kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) senilai total Rp240 triliun.

    Purbaya mengatakan bahwa total kredit yang disediakan melalui himbara itu sudah disiapkan tergantung dengan kesiapan Kopdes. 

    “Kalau semuanya disiapkan Rp240 triliun untuk berapa tahun, tetapi tergantung seberapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut mengenai ratusan triliun uang yang telah disiapkan pemerintah untuk Kopdes. 

    Namun, dia menjabarkan bahwa sebelumnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 telah menyuntik himbara dengan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp16 triliun. PMK itu ditandatangani saat Menkeu masih dijabat Sri Mulyani Indrawati. 

    Kemudian, pada September 2025 lalu, Purbaya kembali menempatkan Rp200 triliun di himbara tepatnya di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Kas pemerintah itu juga bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin membangun Kopdes. 

    “Langsung bisa dicairkan kalau mereka pakai untuk program Koperasi itu bunganya langsung tinggal 2% dari 4%,” terangnya.

    Adapun pemerintah melalui himbara sudah bisa mulai mengucurkan kredit untuk pembiayaan Kopdes setelah Purbaya secara resmi menandatangani persetujuan penjaminan kredit dengan APBN, tepatnya Dana Desa. 

    “Jadi, ketika himbara tahu bahwa pinjamannya dijamin pemerintah, mereka bisa menyalurkan pinjaman,” ucapnya. 

    Adapun total kredit dengan plafon Rp3 miliar disediakan melalui himbara tidak hanya untuk modal kerja Kopdes, melainkan juga untuk pembangunan fisik. 

    Pemerintah melalui Kementerian Koperasi memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisik KDMP yang akan dibangun di desa maupun kelurahan. Penugasan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih. 

    Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan bahwa Menkeu Purbaya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan mengenai pembiayaan, sebagaimana diatur pada Inpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto itu.

    “Kita tunggu dulu detailnya bagaimana, nah dari Peraturan Menteri Keuangan nanti, kalau itu ada menyangkut dengan Kemendes ya tentu kami akan follow-up melalui Peraturan Menteri Desa,” terang Yandri usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, jakarta, Senin (27/10/2025).

  • Cara Membuat Akun Coretax, Dipakai Lapor SPT Tahun Depan!

    Cara Membuat Akun Coretax, Dipakai Lapor SPT Tahun Depan!

    Jakarta –

    Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 mulai menggunakan Coretax. Untuk dapat melaporkannya di tahun depan, wajib pajak harus sudah memiliki akun dan kode otorisasi/sertifikat elektronik.

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan wajib pajak harus segera mengaktivasi akun Coretax untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan di tahun depan. Harapannya, wajib pajak tidak mengalami masalah atau kendala saat waktu pelaporan nanti.

    “Untuk dapat mengakses atau mengisi SPT nantinya, mari kita aktivasi akun Coretax. Itu prosesnya sangat sederhana,” ujar Yon dikutip Senin (27/10/2025).

    Cara Membuat Akun Coretax

    Cara membuat akun wajib pajak di Coretax cukup mudah. Pertama-tama, masuk ke alamat https://coretaxdjp.pajak.go.id.

    Bagi wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online dan nomor induk kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP), silakan pilih ‘Lupa Kata Sandi”. Kemudian, masukkan NIK di kolom yang tersedia dan pilih tujuan konfirmasi, apakah melalui email atau nomor gawai.

    Setelah memilih tujuan konfirmasi, akan muncul alamat email atau nomor gawai yang telah disensor dengan tanda bintang. Silakan ketik ulang alamat email dan nomor gawai yang sesuai, masukkan captcha, beri ceklis pada ‘Pernyataan*’, kemudian klik ‘Kirim’.

    Setelah itu, buka kotak masuk email Anda, klik link ubah password yang tertera dan buat password baru sesuai keinginan. Setelah berhasil membuat password, log in ke Coretax menggunakan NIK dan password yang telah dibuat.

    Langkah berikutnya adalah membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik dengan mengakses menu ‘Portal Saya’ submenu ‘Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik’. Isian dalam formulirnya sebagian besar telah terisi otomatis. Pada isian ‘Jenis Sertifikat Digital’, pilih ‘Kode Otorisasi DJP’ dan buat passphrase-nya, kemudian beri ceklis pada ‘Pernyataan*’ dan klik ‘Simpan.

    Sebagai informasi, waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi untuk tahun pajak 2025 dilakukan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret 2026. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

    Tonton juga video “Sri Mulyani Bicara Soal Coretax, Sebut Sistemnya Sudah Semakin Baik” di sini:

    (aid/ara)