Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • DPD: Penurunan TKD jadi momentum pemda kreatif tingkatkan PAD

    DPD: Penurunan TKD jadi momentum pemda kreatif tingkatkan PAD

    penurunan alokasi pemerintah Rp650 triliun untuk TKD dalam RAPBN 2026, atau turun 24,7 persen dibandingkan dengan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komite I DPD RI Irman Gusman menilai penurunan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah (pemda) untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    Hal itu disampaikannya untuk merespons penurunan alokasi pemerintah Rp650 triliun untuk TKD dalam RAPBN 2026, atau turun 24,7 persen dibandingkan dengan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Pengurangan transfer pusat memang memberatkan pemda, tapi justru di sinilah tantangan bagi daerah untuk menggali potensi fiskal secara kreatif dan inovatif,” kata Irman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan jangan sampai penurunan anggaran pusat ke daerah ditutup dengan cara instan, seperti menaikkan pajak dan retribusi yang bisa membebani rakyat kecil.

    “Kuncinya tidak harus selalu menaikkan pajak, melainkan bisa dengan cara mengoptimalkan BUMD, memanfaatkan aset daerah, memperluas kerjasama investasi, dan membuka sektor wisata serta ekonomi kreatif,” ujarnya.

    Menurut dia, jika pemerintah daerah hendak menyesuaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) maka langkah tersebut harus melalui diskusi dengan semua pemangku kepentingan.

    “Harus ada musyawarah agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai rakyat terbebani karena itu harus menimbang kemampuan masyarakat itu sendiri,” katanya.

    Dia pun menyoroti kasus kenaikan PBB-P2 yang memicu protes warga karena dianggap memberatkan, sebagaimana terjadi di sejumlah daerah seperti Pati, Cirebon, dan Bone, di mana

    “Kasus ini memberi pelajaran penting bahwa kebijakan pajak tanpa komunikasi publik yang baik bisa menimbulkan gejolak sosial. Itu yang harus dihindari,” tuturnya.

    Lebih jauh, dia mengingatkan pemerintah pusat agar tetap menjaga keadilan fiskal di tengah kondisi anggaran yang tertekan.

    Dia menambahkan pemerintah juga harus memberi perhatian khusus kepada daerah yang selama ini memang masih sangat bergantung pada TKD.

    “Di wilayah seperti itu, sektor jasa dan sumber PAD lain belum berkembang. Kalau transfer pusat dikurangi tanpa kompensasi, maka pembangunan bisa terhambat dan rakyat yang paling merasakan dampaknya,” ucapnya.

    Sebelumnya, Jumat (15/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang mengalami penurunan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebabkan oleh peralihan anggaran ke belanja pemerintah pusat.

    Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta.

    Menurut dia, manfaat dari program belanja pemerintah pusat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah.

    Sebagai contoh, program perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, program pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi dan non-energi, hingga program ketahanan pangan seperti lumbung pangan dan cadangan pangan oleh Bulog.

    Menkeu menyebut program-program itu, dan program lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, memakan alokasi sebesar Rp1.376,9 triliun dari belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Investor Asal Anhui China Jajaki Potensi Investasi di IKN – Page 3

    Investor Asal Anhui China Jajaki Potensi Investasi di IKN – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah kembali mengalokasikan dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan nilai sebesar Rp 6,3 triliun.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat ragu saat ditanya mengenai besaran anggaran tersebut. Namun, setelah mendapatkan konfirmasi dari stafnya, ia memastikan bahwa anggaran IKN tercatat dalam RAPBN 2026.

    “Rp 6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara Minggu (17/8/2025).

    Mengacu pada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, alokasi anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) senilai Rp 6,26 triliun terdiri dari Program Pengembangan Kawasan Strategis Rp 5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp 553 miliar.

    Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi APBN 2025 sebesar Rp 4,7 triliun, namun jauh lebih kecil dibandingkan alokasi besar pada tahun-tahun sebelumnya.

    Dari 2022 hingga 2024, total anggaran yang sudah digelontorkan untuk IKN mencapai Rp 75,8 triliun. Rinciannya, realisasi 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, realisasi 2023 Rp 27 triliun, dan realisasi sementara 2024 mencapai Rp 43,3 triliun.

     

  • Polemik Tunjangan DPR, Sahroni: Uangnya Pasti Kembali ke Rakyat – Page 3

    Polemik Tunjangan DPR, Sahroni: Uangnya Pasti Kembali ke Rakyat – Page 3

     

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut tidak ada kenaikan gaji anggota DPR. Meski demikian, dia mengakui ada komponen tunjangan seperti tunjangan beras dan bensin yang naik sedikit.

    “Jadi, kalau dikatakan gaji kami naik jadi Rp100 juta per bulan, kami kira itu keliru dan perlu diluruskan,” kata Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Adies menilai, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merasa kasihan dengan para anggota DPR sehingga mau menambahkan jumlah tunjangan.

    “Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR,” ujar dia.

    “Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” tambahnya.

    Menurut Adies, tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta. Tunjangan bensin sebelumnya sekitar Rp4 juta sampai Rp5 juta naik menjadi Rp7 juta per bulan.

    “Mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya,” ujar Adies.

    Adies menyebut, jumlah gaji dan tunjangan bersih anggota DPR sekitar Rp69 juta hingga Rp70 juta. Jumlah tersebut masih di luar tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. Uang itu merupakan bentuk kompensasi dari rumah dinas yang diambil alih oleh negara.

    “Jadi, ketika rumah dinas para anggota DPR RI itu dialihfungsikan negara untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi atau tunjangan kepada anggota DPR RI berupa uang senilai Rp50 juta. Uang Rp50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR RI untuk mencari tempat atau hunian baru,” terang dia.

    “Yang jelas uang Rp50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari hunian baru. Gaji anggota DPR RI sekali lagi tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun ini,” sambung Adies.

     

  • Daftar 12 Nama Calon Ketua & Anggota LPS Hasil Seleksi Periode Pertama

    Daftar 12 Nama Calon Ketua & Anggota LPS Hasil Seleksi Periode Pertama

    Jakarta –

    Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hasil Seleksi Kelayakan dan Kepatuhan periode pertama Calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) 2025-2030.

    Total ada sekitar 12 orang calon yang dinyatakan lolos seleksi.

    Penetapan hasil seleksi tersebut dituangkan dalam Pengumuman Nomor PENG-3/PANSEL-DKLPS/2025 tentang Hasil Seleksi Kelayakan dan Kepatuhan Periode Pertama Pemilihan Calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Periode 2025-2030.

    “Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,” bunyi dokumen yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi Sri Mulyani Indrawati, dikutip Rabu (20/8/2025).

    Seluruh Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang telah lulus Seleksi Kelayakan dan Kepatuhan Periode Pertama wajib mengikuti Seleksi Kelayakan dan Kepatutan Periode Kedua yang meliputi Asesmen Kompetensi dan Wawancara.

    Adapun Calon Ketua dan Anggota DK LPS diwajibkan mengerjakan penugasan pre-asesmen secara daring menggunakan platform DDI Assessment Hub. Penugasan pre-asesmen wajib diselesaikan paling lambat pada hari Senin, 21 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.

    Kemudian dilanjutkan seleksi Asesmen Kompetensi secara offline yang dilaksanakan di kantor PT Daya Dimensi Indonesia, Jakarta, Selasa (22/7/2025) lalu.

    Sementara proses wawancara dilaksanakan 28 dan 29 Juli 2025. Nantinya hasil Seleksi Kelayakan dan Kepatutan akan diumumkan melalui laman www.kemenkeu.go.id, www.bi.go.id, www.ojk.go.id, dan https://seleksi-dklps.kemenkeu.go.id.

    Berikut daftar calon ketua dan anggota DK LPS yang lolos seleksi:

    (1) Agresius R. Kadiaman, Risk Management and Compliance Director PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

    (2) Ary Zulfikar, Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan

    (3) Dwityapoetra Soeyasa Besar, Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik Lembaga Penjamin Simpanan Dwityapoetra Soeyasa Besar

    (4) Ferdinan Dwikoraja Purba, Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Tania Tbk

    (5) Hermawan Setyo Wibowo, Kepala Kantor Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola Lembaga LPS

    (6) Lana Soelistianingsih, Dosen Universitas Indonesia

    (7) Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

    (8) Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa

    (9) Robin Indrajid Hattari, Tenaga Ahli Anggota BPK VII Badan Pemeriksa Keuangan

    (10) Sis Apik Wijayanto, Purnabakti Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia

    (11) Teguh Supangkat, Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan

    (12) Wahyu Pratomo, Advisor Bank Indonesia

    (hns/hns)

  • Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, membahas situasi ekonomi terkini dan perkembangan investasi nasional.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti pertemuan tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan rapat terbatas dengan para menteri itu merupakan yang terakhir dari rangkaian tiga rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

    “Terakhir, rapat bersama para menteri, (rapat) terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional,” kata Seskab Teddy.

    Dalam rapat terakhir di Hambalang hari ini, Seskab Teddy menyebutkan, jajaran menteri yang hadir, memberikan laporan dan mendengarkan arahan-arahan Presiden, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Percepatan investasi merupakan salah satu sasaran prioritas Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan dalam pidatonya mengenai RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangannya pada 15 Agustus 2025. Dalam pidatonya itu, Presiden Prabowo optimistis Danantara, yang menjadi sovereign wealth-nya Indonesia dapat menjadi katalisator.

    “Kita percepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” kata Presiden Prabowo.

    “Melalui Danantara Indonesia kita perkuat investasi produktif, dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan, didukung tata kelola, transparan, dan akuntabel,” kata Presiden Prabowo menambahkan.

    Presiden kemudian melanjutkan bahwa pemerintah juga akan mempercepat berbagai proyek hilirisasi.

    “Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar (AS) akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan,” sambung Presiden dalam pidato yang sama.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp7,45 kuadriliun agar perekonomian nasional dapat mencapai pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun 2026.

    “Untuk mencapai 5,4 persen pertumbuhan kita di tahun 2026 dibutuhkan Rp7.450 triliun dari total investment (investasi) di dalam GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto/PDB) kita,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, minggu lalu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tidak Dibuka di 2025, Seleksi CPNS 2026 Juga Tidak Ada? Begini Kata Sri Mulyani

    Tidak Dibuka di 2025, Seleksi CPNS 2026 Juga Tidak Ada? Begini Kata Sri Mulyani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah telah memastikan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum ditiadakan untuk 2025. Bagaimana untuk 2026?

    Menjawab pertanyaan itu, penting untuk menyimak perkataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Pasalnya, seleksi CPNS mesti tertera pada APBN 2026.

    Pernyataan Sri Mulyani terkait rekrutmen CPNS 2026 disampaikan dalam rapat pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Selasa (19/8/2025).

    Sri Mulyani mengungkapkan, keputusan mengenai pembukaan formasi CPNS setiap tahunnya tidak bisa diambil secara terburu-buru. Ada sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan.

    Di antaranya, kebutuhan sumber daya manusia di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, sampai pada kesiapan fiskal negara.

    “Rekrutmen CPNS akan bergantung pada kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan terutama pemerintah daerah. Selain itu, ada kapasitas fiskal yang perlu diperhitungkan. Untuk saat ini, kami belum melakukan exercise atau simulasi terkait rekrutmen, ” kata Sri Mulyani.

    Di kesempatan sama, bendahara negara itu mengatakan, pemerintah juga memastikan tak ada kenaikan gaji bagi PNS di 2026.

    Pasalnya, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan memfokuskan untuk program prioritas nasional.

    “Untuk (kenaikan gaji PNS 2026), kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional,” kata Sri Mulyani.

    Program prioritas dimaksud, yakni yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026. Terdiri dari ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), menyediakan pendidikan bermutu.

  • Ada Bom Waktu untuk Jatuhkan Presiden Prabowo

    Ada Bom Waktu untuk Jatuhkan Presiden Prabowo

    GELORA.CO – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengeluarkan pernyataan mengejutkan dalam acara Reuni 5 Tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Yogyakarta, 18 Agustus 2025 lalu. Ia mengklaim adanya gerakan sistematis dari lingkaran pemerintahan yang bertujuan untuk mendelegitimasi dan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ada gerakan sistematis dan sabotase struktural dari kabinet yang disusun Pak Prabowo sendiri untuk menjatuhkan presiden. Sebagai rakyat yang taat kepada pemimpinnya tentulah wajib bagi kita untuk melindungi Presiden sebagai pemimpin negara,” tegasnya.

    Dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun, Gatot menyebut sejumlah kebijakan kontroversial dari para menteri sebagai bentuk insubordinasi terhadap kepala negara.

    Gatot Nurmantyo dalam penjelasannya mengurai tindakan maupun ucapan para menteri ataupun pejabat yang secara didesain untuk menjatuhkan Citra Presiden RI.

    “Maka sudah sepantasnya rakyat bergerak dan jangan berdiam diri untuk mendukung presiden negaranya dari serangan pembuat skenario biadab,” ujarnya.

    Ia menyoroti kebijakan kontroversi yang akhirnya dibatalkan Presiden Prabowo dari menteri maupun pejabat tinggi negara yang merongrong citra Presiden.

    Bulan Januari 2025 Sri Mulyani menaikkan PPN 20%.

    Januari 2025 heboh ditemukan adanya pagar laut di Tangerang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono insubordinasi terhadap Presiden yang memerintahkan untuk membongkar dengan alasan untuk barang bukti.

    Februari 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuat isue tentang pembatasan gas melon yang akhirnya menimbulkan koran jiwa karena antrian.

    Februari 2025 heboh bensin oplosan sehingga masyarakat berbondong-bondong beli dari om bensin asing.

    Maret 2025 Menpan RB menunda pengangkatan CPNS dan PPK.

    PPATK melakukan pemblokiran rekening dormant yang tidak aktif selama 3 bulan yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya menyimpan uang di bank, ditambah lagi rekening yang menyangkut rekening TKW/TKI. Pada saat itu 122 juta rekening diblokir.

    Di bulan April sengaja tidak ada gerakan takut diidentikkan dengan April mop.

    Bulan Juni 2025 Mendagri bikin heboh 4 pulau di propinsi Aceh akan diberikan ke propinsi Sumut.

    Bulan Juli 2025, Komdigi mengeluarkan pernyataan bahwa WA call hanya berlaku bagi yang menggunakan WA Premium.

    Akhir Juli 2025, Nusron mengatakan tanah menganggur 2 tahun disita negara.

    Dan lain-lain tindakan maupun ucapan yang diperbuat pejabat negara yang akan berbuntut buruknya citra Presiden Prabowo.

    Gatot menggarisbawahi sebagai sabotase struktural. “Saya menduga ini sabotase struktural yang dilakukan oleh struktur pemerintahan sendiri. Kalau tidak terima, panggil saya,” tegas Gatot.

    Menurutnya, jika tidak diantisipasi, gerakan ini bisa menjadi “bom waktu” yang mengarah pada pemakzulan.

  • Setoran Cukai Rokok Tumbuh 9,6% per Juli 2025, Dipicu Penundaan Pembayaran Pita Cukai

    Setoran Cukai Rokok Tumbuh 9,6% per Juli 2025, Dipicu Penundaan Pembayaran Pita Cukai

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan CHT tahun ini terutama dipengaruhi kebijakan penundaan pembayaran pita cukai yang berlaku pada 2024.

    Adapun realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) hingga Juli 2025 tercatat mencapai Rp121,98 triliun, naik 9,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp111,23 triliun.

    “Melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 2 Tahun 2024, pemesanan pita cukai pada periode 1 Maret sampai 31 Oktober 2024 dapat memperoleh perpanjangan jangka waktu penundaan pembayaran dari 60 hari menjadi 90 hari,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    Kebijakan itu diberikan untuk memberikan relaksasi serta mendukung kelancaran arus kas industri hasil tembakau. Hanya saja, pencatatan realisasi penerimaan cukai pada 2024 mengalami pergeseran sekitar 30 hari.

    “Pada 2025, ketentuan penundaan pembayaran kembali ke aturan normal yakni 60 hari, karena itu pencatatan penerimaan tercatat lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Nirwala.

    Dengan demikian, lonjakan realisasi penerimaan CHT tahun ini bukan semata mencerminkan kenaikan konsumsi tetapi juga dipengaruhi oleh faktor teknis kebijakan administrasi perpajakan.

    Adapun CHT, yang komponen intinya merupakan cukai rokok, merupakan penyumbang utama penerimaan cukai. Total penerimaan cukai mencapai Rp126,85 triliun sepanjang Januari—Juli 2025 atau setara 51,95% dari target sebesar Rp244,2 triliun.

    Dari total penerimaan cukai itu, 96,1% di antaranya berasal dari cukai hasil tembakau. Sumber penerimaan lain adalah cukai minuman mengandung ethil alkohol sebesar Rp10,19 triliun dan cukai ethil alkohol sebesar Rp0,12 triliun.

    Tantangan Penerimaan Cukai

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memproyeksikan penerimaan cukai hasil tembakau akan turun pada tahun ini karena semakin lakunya rokok murah.

    Proyeksi tersebut terungkap di paparan eks Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (7/5/2025).

    Disebutkan, penerimaan cukai rokok berpotensi turun akibat tidak ada kenaikan tarif pada 2025 dan berlanjutnya fenomena drowntrading atau beralihnya konsumsi masyarakat ke rokok yang lebih murah.

    “Dua hal yang menyebabkan penerimaan cukai tembakau ini adalah satu kebijakan tarif, kedua adalah produksi rokok yang mendekatkan pita cukai,” jelas Askolani dalam rapat.

    Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menjelaskan bahwa penerimaan cukai rokok mencapai Rp55,7 triliun pada kuartal I/2025. Realisasi tersebut naik 5,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Kendati demikian, dia menjelaskan bahwa produksi rokok turun sebesar 4,2% (year on year/YoY) pada kuartal I/2025. Menurutnya, penurunan tersebut karena kontraksi produksi rokok golongan 1 (-10,9%) tidak bisa diimbangi pertumbuhan produksi golongan 2 (1,3%) dan golongan 3 (7,4%).

    Memang, tarif cukai rokok golongan 1 lebih tinggi dari golongan 2 dan golongan 3 seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 97/2024. Akibatnya, harga eceran rokok golongan 1 berpotensi meningkat lebih tinggi daripada golongan 2 dan golongan 3 sehingga produksinya menurun.

    Asko memaparkan bahwa produksi rokok terus mengalami penurunan pada 2021. Produksi hasil tembakau sebesar 334,8 miliar batang pada 2021, turun ke 323,9 miliar batang pada 2022, kembali turun ke 318,1 miliar batang pada 2023, dan terakhir turun ke 317,4 miliar batang pada 2024.

    Di samping itu, dia menyampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus melakukan perbaikan pelayanan dan pengawasan. Menurutnya, perbaikan pelayanan dan pengawasan tersebut yang lebih penting.

    “Makanya tadi kami sampaikan juga cukup signifikan dan konsisten kami mengawasi rokok-rokok ilegal, sebab dengan mengedukasi itu, mengingatkan itu, kan untuk mencegah juga mereka supaya memproduksi rokok tetap legal,” kata Asko.

  • Menhan ajak Menkeu, Mentan, dan Menkes lihat lokasi BTP di Cibitung

    Menhan ajak Menkeu, Mentan, dan Menkes lihat lokasi BTP di Cibitung

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau prototipe Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8).

    Prototipe yang dikunjungi para menteri dikelola oleh Yonif TP 843/Patriot Yudha Vikasa (PYV).

    Sri Mulyani kepada awak media mengatakan lokasi BTP ini layak untuk ditetapkan sebagai salah satu BTP percontohan karena memiliki fasilitas yang lengkap, seperti pelayanan kesehatan dan pertanian.

    “Memanfaatkan lahan sebesar 43 hektare kalau tidak salah dijelaskan tadi, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga kegiatan ekonomi yang lain,” kata dia usai meninjau lokasi Yonif saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Sri Mulyani, keberadaan BTP tidak hanya memperkuat pertahanan negara di wilayah, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui fasilitas pertanian dan peternakan yang dibangun TNI.

    Senada dengan Sri Mulyani, Amran Sulaiman juga menilai pembangunan BTP memberikan dampak baik bagi masyarakat, terutama para petani.

    Dengan adanya model pertanian yang dibangun TNI, para petani seluruh Indonesia dapat melakukan penyelarasan metode pertanian sehingga hilirisasi pangan dapat terjadi dengan maksimal.

    “Moga-moga beliau (Menteri Pertahanan) bersedia membantu kami dengan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Pertanian,” kata Amran.

    Di tempat yang sama, Sjafrie Sjamsoeddin terlihat merespons baik apresiasi yang diberikan Sri Mulyani dan Andi Amran Sulaiman.

    Sjafrie menjelaskan, nantinya pihaknya akan membangun 100 BTP di seluruh wilayah dalam satu tahun.

    Dia berharap pembangunan 100 BTP itu dapat didukung seluruh pihak agar pangan dan pertahanan di seluruh Indonesia bisa semakin menguat.

    “Intinya Kementerian Pertahanan dan TNI memastikan bahwa Batalion Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi. Mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada,” jelas Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Bakal Incar Pajak dari Pedagang Eceran hingga Perdagangan Emas, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Sri Mulyani Bakal Incar Pajak dari Pedagang Eceran hingga Perdagangan Emas, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    FAJAR.CO.IC,JAKARTA — Pemerintah akan memaksimalkan pendapatan pajak dari shadow economy, sektor yang sulit dikenai pungutan. Kebijakan itu diminta dijalankan hati-hati.

    Rencana itu tertuang dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026. pemerintah akan menyasar pedagang eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, sampai perikanan.

    Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar, Andika Isma mengingatkan pemerintah agar tak serampangan dalam penerapannya. Ia menyebut ada sejumlah aspek yang mesti diperhatikan.

    “Syarat utamanya jangan menambah beban kepatuhan bagi pedagang kecil,” kata Andika Isma kepada fajar.co.id, Rabu (20/8/2025).

    Ia mengingatkan agar batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap pada Rp54 juta per tahun. Sementara ambang Pendapatan Kena Pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap Rp4,8 miliar omzet per tahun.

    “Ini penting agar usaha mikro kecil tidak otomatis terkena kewajiban administrasi yang berat,” terang Andika.

    Selain itu, menurutnya tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diperpanjang hingga akhir 2025, dan efektif berakhir pada masa pajak Desember 2025 (bayar 15 Jan 2026).

    “Maka 2026 perlu jembatan transisi agar tidak terjadi lonjakan beban tiba-tiba,” ujarnya.

    Pada intinya, ia mengatakan kebijakan yang akan dijalankan pemerintah itu boleh saja. Asal dilakukan secara adil.

    Karena pada dasarnya, wacana tersebut punya manfaat. Terutama mencapai target pemerintah dalam pemungutan pajak.

    “Kuncinya bukan menaikkan tarif, tapi memperluas basis secara adil sambil menurunkan biaya kepatuhan pedagang kecil,” jelasnya.